Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
BI Diminta Tak Naikkan BI Rate
Picu Profit Taking Pada Rupiah
Telkom Diminta Benahi Struktur
ANGGOTA Komisi XI DPR, Kemal Stamboel, meminta Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate karena kenaikan itu tidak tepat kalau untuk meredam inflasi yang bukan karena faktor ...hal. 1
MATA uang dalam negeri bergerak dalam area negatif sepanjang Jumat, salah satu faktor pemicunya adalah akhir pekan yang dimanfaatkan untuk profit taking (ambil untung). Kurs Rupiah terhadap ...hal. 2
KEMENTERIAN BUMN meminta manajemen PT Telkom Tbk melakukan evaluasi anak perusahaannya, PT Telkomsel terkait dengan penurunan kinerja perusahaan tahun 2010. “Saya meminta manajemen ...hal. 6
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin, 31 Januari 2011
No. 21 tahun V
Suluh Indonesia/ant
BANJIR - Seorang nenek dan cucunya, saat melintas genangan air di jalan Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jatim, kemarin. Luapan Kali Lamong ini memutus sejumlah jalan antarkabupaten.
JK Minta Penerima TC
Berbicara Jujur JAKARTA - Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta, 19 politisi yang ditahan terkait dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia untuk bicara jujur terutama mengenai asal dana yang diduga mengalir ke anggota dewan. ‘’Yang bekas menteri, bekas apa, itu mungkin harus jujur juga membuka. Terima (dana suap) darimana, itu baru akan membuka persoalan,” katanya saat menghadiri seminar penutupan simposium Nasional Demokrat di Jakarta, kemarin. Jusuf Kalla menilai, penahanan 19 politis DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan
proses hukum. Terkait itu, ia meminta agar politisi DPR lainnya tidak berprasangka buruk terhadap KPK. ‘’Semua pihak diharapkan fair dalam memandang aksi KPK yang menahan 19 politisi itu. Artinya, kalau menyangkut orang lain kita minta KPK, tapi kalau kita kena, jangan KPK. Tentu kita juga minta KPK. Jangan berpikiran apalagi bertindak tebang pilih itu,” katanya. Jusuf Kalla mengingatkan, KPK juga jangan tebang pilih. Jadi dua-duanya harus fair. Tentang orang-orang yang belum ditahan, baik mereka yang diduga sebagai penyuap maupun mereka yang diduga ikut menikmati suap untuk memuluskan terpilihnya Miran-
da Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, menurut JK posisi mereka sangat penting. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mempertanyakan penahanan itu. ‘’Isu yang menjadi hangat saat ini adalah soal penahanan oleh KPK terhadap para tersangka penerima suap suksesi Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom. Seluruh anggota Komisi III, pasti akan mencecar KPK soal itu,” ujarnya. Hal penting yang akan dipersoalkan DPR, kata Tjatur adalah penanganan kasus ini oleh KPK yang terasa aneh. Sebab, KPK tidak menahan pihak yang memberi suap miliaran rupiah itu. (ant/har)
KPK Jangan Mundur JAKARTA - Pengamat politik Bonny Hargens meminta KPK tidak mundur dari upaya politisasi sejumlah pihak termasuk dari anggota DPR. ‘’KPK jangan takut jika DPR mempolitisasi langkah mereka menangkapi para politisi busuk. Jelas politisi atau partai yang mengganggu kerja KPK bukan politisi atau partai yang pro pemberantasan korupsi dan harus dicurigai ada apa dengan para politisi dan partai tersebut,” kata Bonny di Jakarta, kemarin. Penegasan tersebut disampaikan Bonny terkait dengan rencana Komisi III DPR yang akan menggelar rapat dengan KPK hari ini. Komisi III akan mempertanyakan penangkapan terkait dugaan suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI. Anggota DPR maupun parpol yang kadernya ditangkapi, menurut Bonny, tentunya akan mengkritik KPK dengan berbagai alasan yang menyudutkan seperti KPK tebang pilih, tidak adil, mengapa yang disuap dulu yang ditangkap dan sebagainya. ‘’Masa kalau belum dapat yang
memberi suap, yang menerima suap kita biarkan walaupun buktinya sudah cukup. Ini kan analagi yang kacau, masyarakat jangan tertipu dengan langkah politisi pembela koruptor yang seperti ini dan jangan menerima alasan apapun dari parpol seperti itu,” imbuhnya. DPR dinilai, Bonny tidak berhak mencampuri urusan pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK dan jika mereka tetap mempolitisi kasus ini, maka KPK diminta harus berani menghadapinya. KPK, kata dia, bisa saja melakukan penyelidikan khusus terhadap politisi DPR yang mengganggu kerja mereka. Tidak perlu gentar kata Benny menghadapi Komisi III DPR yang notabenenya merupakan pihak yang telah berjasa memilih anggota KPK saat melakukan uji kelayakan dan kepantasan anggota KPK sebelum terpilih. ‘’Kedurhakaan KPK terhadap DPR berada di jalur yang benar, sementara durhakanya anggota DPR terhadap rakyat yang telah memilihnya, berada di jalur yang salah,” kelakarnya. (har)
Kualitas Masyarakat Tak Banyak Berubah KETUA Umum Nasional Demokrat mengatakan, kualitas kehidupan masyarakat tidak banyak berubah meskipun era reformasi telah bergulir selama 13 tahun di Indonesia. “Indonesia tetap berada dalam kelompok negara miskin di dunia,” kata Surya Paloh saat membuka acara simposium nasional “Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia” di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin. Hadir pada acara tersebut, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang juga mantan Ketua
Umum Partai Golkar, Ketua Dewan Penasihat Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pakar Nasional Demokrat Siswono Yudho Husodo, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Menurut Surya Paloh, dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain di du-
Surya Paloh
nia, Indonesia sering kalah dan ke depan akan semakin sering
kalah. Indonesia yang tetap sebagai negara miskin meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, karena pengelola negara tidak mengelolanya secara efektif. Surya Paloh mencontohkan, aturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak, tapi implementasinya buruk, karena hukum sering dipraktikkan sebagai muslihat untuk menutupi kebenaran substansial. “Perlindungan hukum juga
tidak pernah ada wujudnya ketika berhadapan dengan lingkar kekuasaan,” katanya. Menurut dia, birokrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari negara dalam pelayanan publik, juga tidak berubah banyak, tetap malas, bertele-bertele, dan berbiaya tinggi, meskipun era reformasi telah bergulir selama 13 tahun di Indonesia. Paradoks tersebut, kata Surya, menegaskan beberapa perkara fundamental dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. (ant)
Tragedi Laut Teduh
3 Mayat Ditemukan ANYER - Tim Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) kembali menemukan tiga mayat dalam Kapal Motor Penumpang (KMP) Laut Teduh II, yang terbakar pada Jumat (28/ 1) di perairan Selat Sunda. ‘’Selama seharian dilakukan pencarian kembali ditemukan tiga mayat di dalam kapal,” kata Kapolsek Anyer AKP Idrus Madaris di Anyer, kemarin. Ia menjelaskan, ketiga mayat yang ditemukan pukul 15.15 WIB itu, kondisinya sangat memprihatinkan, karena hanya tersisa tengkoraknya saja, sehingga sangat sulit untuk dilakukan identifikasi. ‘’Dua mayat ditemukan di dalam dek dalam kondisi hangus dan sulit dilakukan identifikasi,” ujarnya. Tiga mayat rencanannya akan dikirim ke Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) untuk kemudian diproses selanjutnya. ‘’Memang tadi tim berencana akan membawa mayat yang baru saja ditemukan itu ke RSKM, seperti korban-korban sebelumnya,” katanya menambahkan. Akibat kondisi mayat yang sudah menjadi abu, hanya tinggal tengkorak kepalanya saja, penyidik juga tidak mengetahui, apakah korban tersebut adalah wanita atau laki-laki Sementara itu, Direktorat Polisi Air Polda Banten, belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. ‘’Kami belum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan, karena kami masih mengumpulan bukti dan keterangan dari awak kapal dan penumpang,” kata Kepala Dirpolair Polda Banten, AKBP Budhi Hermawan. Budhi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi baik dari penumpang maupun awak kapal, termasuk nahkoda. Pemeriksaan secara intensif terus dilakukan dari keterangan saksi-saksi dan belum menyimpulkan tersangka atas terbakarnya kapal tersebut. (ant)
RI-Swiss Bahas
Aset Bank Century DUBAI - Indonesia meminta Swiss untuk bekerja sama mengembalikan aset terkait kasus Bank Century yang diduga berada di negara itu. Dalam konferensi di Bandara Internasional Dubai, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada sejumlah hal yang dibicarakan dengan otoritas Swiss terkait penuntasan dan pengembalian aset Bank Century. ‘’Yang pertama dalam pertemuan saya dengan Presiden Konfederasi Swiss di Davos saya angkat perlunya kerjasama antara Indonesia dan Swiss dalam pengembalian aset yang diduga sebagian berada di Swiss,” kata Presiden. Dijelaskannya, aset yang dimaksud adalah aset Bank century. Aset tersebut harus dikembalikan dan hal tersebut merupakan tugas semua pihak termasuk pemerintah. ‘’Laporan terakhir dari tim terpadu yang bekerja untuk kembalikan aset Bank Century itu kerja sama dengan hukum berjalan dengan baik tapi kerja sama dengan Swiss dikatakan kurang berjalan baik bahkan ada kesan kurang kooperatif,” kata Kepala Negara. Berangkat dari laporan itu, maka Presiden disela-sela kunjungan kerja dalam rangka Forum Ekonomi Dunia di Davos, kemudian bertemu dengan Presiden Konfederasi Swiss. ‘’Penjelasan Presiden Swiss sebenarnya mereka ingin kerja sama tetapi masih memerlukan dokumen penjelasan secara sisi legal agar semua itu bisa diproses. Karena itu saya telah sampaikan ke Presiden Swiss tim Indonesia akan datang lagi untuk melengkapi, diharapkan kerja sama baik dan juga sudah meminta bank dunia karena sudah ada kerja sama dalam rangkan stolen aset recovery,” katanya seraya menjelaskan, dengan langkah itu, diharapkan pemerintah Swiss dapat bekerjasama untuk mengembalikan aset Bank Century. (ant)