Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 26 Januari 2011
Permendag 39/2010 Ancam
Rupiah Menguat
Tergilas Barang China
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2010 dapat mengancam investasi di Indonesia karena bisa mematikan usaha-usaha ...hal. 1
PERGERAKAN mata uang dalam negeri menunjukkan penguatan sebesar 25 poin terhadap dolar AS setelah sempat berfluktuasi. Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta pada Selasa sore ini ...hal. 2
MANTAN Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengingatkan akan bahaya perdagangan bebas China-ASEAN yang makin menggilas produk dalam negeri dan mendorong industri nasional gulung tikar. “Pemerintah ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 18 tahun V
Suluh Indonesia/ant
BUKTI - Sejumlah anggota kepolisian menunjukkan barang bukti dari lokasi penangkapan teroris di Desa Merbung, Klaten, kemarin. Delapan teroris ditangkap secara bersamaan di sejumlah titik di Jateng.
F-PD Hadang
Angket Pajak
Terkait Kasus Century
36 Orang Tersangka JAKARTA - Badan Reserse dan Kriminal Polri sudah menetapkan 36 tersangka kasus Bank Century. ‘’Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan proses penyidikan terhadap beberapa kasus tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum terkait Bank Century,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, kemarin. Rekapitulasi berkas perkara yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri terkait Bank Century berjumlah 34 berkas, ujarnya. Anton menambahkan ada 16 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21), 12 berkas dikembalikan untuk dilengkapi (P19), berkas perkara penyidikan enam berkas dan berkas daftar pencarian orang empat berkas. ‘’Dari berkas tersebut, Bareskrim telah memeriksa saksi sebanyak 235 orang, 36 orang tersangka, tersangka yang sudah divonis 15 orang, dalam proses penuntutan dua orang, masih diproses 14 orang, sebelas orang ditahan dan enam orang DPO,” katanya. Adapun nama tersangka kasus Bank Century diantaranya adalah Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Linda Wangsa Dinata. Robert Tantular pemegang saham Bank Century dalam perkara tindak pidana perbankan memberikan fasilitas L/C kepada sepuluh debitur bank yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan. Karena tindakannya, Bank Century mengalami kerugian sebesar 178 juta dolar AS. (ant)
KPK Harus Dibantu JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pajak DPR RI, Tjatur Sapto Edi menegaskan tidak ada alasan pihak lain tidak mau memberikan data dan informasi yang mendukung penyelesaian kasus mafia hukum dan pajak terkait Gayus Halomoan Tambunan kepada KPK. ‘’Tidak ada alasan untuk itu (tidak membagi data dan informasi). KPK berhak,” kata Tjatur di Jakarta, kemarin. Menurut Tjatur, sesuai dengan UU KPK Pasal 14, KPK berhak melakukan monitoring, mengamil alih, melaksanakan atau memantau pelaksanaan good governance. ‘’Semua pihak harusnya bisa bantu itu (KPK-red) peroleh data dan informasi untuk penyelidikan,” kata Tjatur. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin sempat mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menyembunyikan atau menghilangkan data-data terkait kasus mafia hukum dan pajak yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan. Karena itu, pihaknya kesulitan melakukan penelusuran tersebut. KPK telah berupaya melakukan penelurusan bersama Polri terkait kasus ini, sehingga terkoordinasi penanganan kasus yang diselidiki masing-masing aparat penegak hukum. Sejauh ini, ia mengatakan KPK memiliki data penting dari PPATK terkait aliran dana terpidana Gayus. (ant)
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Achsanul Qosasi mengemukakan dasar pembentukan panitia khusus hak angket untuk kasus mafia pajak masih lemah karena belum ada data dan fakta yang dimiliki DPR. ‘’Panitia khusus (pansus) hak angket kasus mafia pajak itu dasarnya apa. Apakah dasarnya berita di media massa, dari dengar-dengar atau dari wajib pajak,” katanya di gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada wajib pajak yang mengadukan atau mengungkap adanya mafia pajak. Karena itu, dia mempertanyakan dasar pembentukan pansus hak angket untuk kasus mafia pajak. Menurut dia, Komisi XI DPR
yang membidangi keuangan dan anggaran sejak 2010 telah membahas kasus mafia pajak. Inti dari semua persoalan adalah perlunya dilakukan audit investigasi oleh BPK. ‘’BPK telah melakukan audit investigasi terhadap dua perusahaan yang disebut-sebut oleh media massa,” katanya. Hasil audit itu telah diserahkan kepada Komisi XI DPR. Karena itu, Komisi XI menyetujui dibentuk pansus. ‘’Jadi teman-teman yang mengusulkan panitia angket itu dasarnya apa,” katanya. Pembentukan pansus hak angket itu harus didasari data dan fakta yang kuat, seperti Komisi XI yang membentuk pansus dengan dasar hasil audit BPK.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa pimpinan DPR tidak akan menganulir atau menghalangi usul penggunaan hak angket untuk kasus mafia pajak. ‘’Memang benar usul angket kasus mafia pajak sudah saya terima kemarin yang ditandatangani 30-an anggota dari sembilan fraksi. Pimpinan menegaskan tidak akan menganulir dan menghalangi usul hak angket tersebut,” katanya. Priyo mengatakan, sesuai Tata Tertib DPR, pimpinan selanjutnya menyerahkan kepada rapat paripurna untuk disetujui atau tidak. Jika usul itu disetujui, akan dilanjutkan di Bamus DPR. ‘’Kemarin usul itu sempat didiskusikan dengan pimpinan,’’ katanya. (ant)
Hak Angket Jalan Terus JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan, pimpinan DPR tidak akan menganulir atau menghalangi usul penggunaan hak angket untuk kasus mafia pajak. ‘’Memang benar usul angket kasus mafia pajak sudah saya terima kemarin yang ditandatangani 30-an anggota dari sembilan fraksi. Pimpinan menegaskan tidak akan menganulir dan menghalangi usul hak angket,” katanya di Jakarta, kemarin. Saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR itu Priyo mengatakan, sesuai Tata Tertib DPR, pimpinan selanjutnya menyerahkan kepada rapat paripurna untuk disetujui atau tidak. Jika usul itu disetujui, maka akan dilanjutkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. ‘’Kemarin usul itu sempat didiskusikan dengan beberapa pimpinan dan ada usul untuk dibahas di rapat pimpinan sehingga usulan belum sempat disampaikan pada paripurna hari ini,” kata Priyo. Menurut Priyo, rapat pimpinan DPR akan membahas usul itu hari ini . ‘’Rapim tidak mungkin menganulir usul itu. Pimpinan akan meneruskan ke rapat paripurna,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir dan Arya Bima dari F- PDIP mempertanyakan pimpinan DPR yang menahan usul hak angket mengenai mafia pajak dan tidak langsung menyerahkannya kepada Rapat paripurna DPR RI. ‘’Kemarin kami mengajukan usul hak angket aksus mafia pajak yang ditandatangani 30-an anggota DPR dari sembilan fraksi. Tetapi tidak masuk agenda hari ini,” kata Nudirman. Ia mengemukakan, semestinya usul hak angket itu langsung dibahan di dalam rapat paripurna. hal itu sesuai dengan Tata Tertib DPR RI. ‘’Sesuai mekanisme diserahkan kepada rapat paripurna, karena tata tertib mengatur hal itu,” kata anggota Komisi III DPR. Sedangkan Arya Bima mengatakan, pihaknya menghargai usul pembentukan pansus itu. ‘’Itu kami harga, walaupun saya tidak ikut tanda tangan terkait usul tersebut,” katanya. Ia mengatakan, usul itu sebagai reaqksi kepada pemerintah dan penegak hukum mengenai tidak tuntasnya penyelesaians ecara hukum kasus mafia pajak yang sudah terungkap, khusus terkait kasus Gayus Tambunan. (ant)
Densus 88 Antiteror
Bekuk Delapan Teroris SOLO - Detasemen Khusus (Densus) 88 tangkap Roki Apres Sugianto alias Antok (29) di rumahnya RT3 Dusun Tegal Baru, Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jateng yang diduga terlibat jaringan teroris. ‘’Roki Apres Sugianto ketika ditangkap Densus 88 saat masih berada di rumah bersama istrinya Evi dan ketiga anaknya, tanpa melakukan perlawanan,’’ kata Ketua RT 03 Dusun Tegal Baru Margono di tempat kejadian, kemarin. Roki Apres Sugianto sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir di daerah kawasan Solo Center Purwosari Solo. Tim Densus 88 ketika menangkap tersangka tersebut juga menyita tiga tas yang di dalamnya ada rangkaian kabel dan batu batrei. ‘’Roki Apres Sugianto sekarang telah dibawa Densus 88, tetapi istrinya Evi beserta tiga anaknya tidak ikut dibawa petugas. Untuk penangkapan tersangka teroris ini memang saya dilapori Densusu 88, tetapi sudah selesai penangkap. Saya juga menanyakan siapa yang ditangkap, hanya dijawab nanti akan tahu sendiri,” paparnya. Tersangka teroris tersebut tinggal di daerah ini baru empat bulan yang merupakan pindahan dari Dusun Cangakan, Desa Wironagan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Ini berdasarkanKTP yang dilaporkan di RT tempat tinggal baru. Roki Apres Sugianto sebelum tinggal di rumah kontrakan memang telah melapor pada RT, tetapi setelah itu juga tidak pernah bergaul dengan tetangga dan tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan RT. ‘’Roki yang suka memakai celana panjang di atas mata tumit itu orangnya tampak pendian dan berkesan tertutup,” katanya. Sementara Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, Densus menangkap delapan pelaku yang diduga terkait dengan serangkaian tindakan teror. ‘’Penangkapan berawal dari ditangkapnya Roki alias Antok asal Klaten,” katanya. Sementara itu tujuh orang lainnya masih berusia remaja ada yang lulusan SMP dan SMA. Ketujuh orang itu berinisial Ag, JL, N, Ar, TB, SP dan YA. ‘’Mereka ditangkap pada beberapa tempat berbeda di Jateng,” kata Anton. Kadiv Humas mengatakan dari para pelaku ditemukan beberapa barang bukti diantaranya black powder, Potasium Chlorat, detonator dan rangkaian kabel. ‘’Para pelaku diduga melakukan rangkaian teror dari Desember 2010 sampai awal Januari 2011 di beberapa tempat ibadah di Jateng dan Pos Polisi Lalu Lintas (Polantas),” katanya. Rumah kontrakan Roki Apres Sugianto yang dipasangi police line dan masih dijaga para petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo, masih menjadi tontonan warga. (wnd)
Dorong Pembuktian Terbalik DEWAN Pembina The Habibie Centre, Muladi mengatakan pihaknya mendorong penerapan asas pembuktian terbalik untuk pengungkapan kasus-kasus korupsi. Bagaimana caranya ? Dalam acara perspektif 2011 di bidang hukum di Jakarta, kemarin, Muladi mendorong pembuktian terbalik untuk pengungkapan kejahatan luar biasa seperti korupsi. Menurut Muladi, pembuktian terbalik harus segera diajukan menjadi UU karena ko-
rupsi yang telah merajalela saat ini sulit untuk diberantas dengan panduan hukum yang ada. Dengan adanya pembuktian terbalik membuat para pejabat atau mereka yang didakwa terlibat korupsi harus mengungkapkan asal muasal harta yang mereka peroleh.
Muladi
Ia menambahkan asas pembuktian terbalik tersebut harus
diatur dalam UU. ‘’Asas itu harus diatur dalam UU atau untuk cepatnya harus didahului dengan Perppu, jangan keppres karena akan melanggar undang-undang,” katanya. Ia menambahkan, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini terhambat karena masih kurang tegasnya aparat serta terjadinya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan munculnya istilah mafia hukum. Muladi mengatakan banyak celah-celah hukum
yang kemudian dijadikan alat untuk mengambil keuntungan karena rendahnya moral para aparat penegak hukum. Menurut Muladi, rendahnya moral juga terkait dengan institusi pendidikan di bidang hukum. ‘’Harus jujur diakui carut marut hukum dewasa ini tidak lepas dari kualitas moral dan intelektual pemangku kepentingan sebagai produk pendidikan tinggi yang notabene sangat bervariasi kualitasnya,’’ katanya. (ant)