Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 17 tahun IV Selasa, 26 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Bank BUMN Minta Penundaan
Harga Beras Dorong Inflasi
PLN Nyerah Soal PLTA Asahan
KEMENTERIAN BUMN menyatakan pembentukan holding Bank BUMN kemungkinan tidak terealisasi pada 2010, sehingga perlu meminta penundaan aturan Bank Indonesia (BI) terkait...hal. 1
EKONOM Danareksa Purbaya Yudhi Setiawan berpendapat tingkat inflasi pada Januari 2010 diperkirakan mencapai 0,6 persen dimana penyumbang utamanya adalah kenaikan harga beras. “Beras ini cukup...hal. 2
PT PLN (Persero) menyerahkan keputusan kelanjutan proyek PLTA Asahan III berkapasitas 2x90 MW di Sumatera Utara ke pemerintah pusat. Dirut PLN, Dahlan Iskan, di sela rapat dengan Komisi VII DPR di...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Ethiopia Air Jatuh
90 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
RAPIM TNI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso melambaikan tangan sebelum membuka Rapim TNI 2010 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin. Rapim membahas program kerja TNI 2010.
BEIRUT - Satu pesawat Ethiopian Airlines jenis Boeing 737-800 yang membawa 82 penumpang dan delapan awak jatuh di Laut Tengah tak lama setelah lepas landas dari bandar udara Beirut, Lebanon, kemarin. Pesawat lepas landas tak lama setelah jadwal keberangkatannya pukul 19.10 waktu setempat, dan terbang menuju barat-daya, lima menit kemudian hilang dari radar. Menurut otoritas bandara, sebanyak 51 penumpang adalah warga negara Lebanon, 24 orang berkebangsaan Ethiopia, dan sisanya dri berbagai negara. Presiden Lebanon Michel Suleiman mengatakan pihak berwenang mengesampingkan dugaan sabotase atas jatuhnya pesawat itu. Menteri Transportasi Lebanon, Ghazi Aridi mengatakan kondisi cuaca buruk kemungkinan menjadi sebab utama terjadinya kecelakaan karena pesawat Ethiopia itu terbang di tengah angin topan. Satu komite Lebanon sedang melakukan penyelidikan atas kecelakaan itu, kata dia dan menambahkan, komite akan berkerja sama dengan tim Prancis untuk mengungkapkan detel bencana itu. Sementara itu, PM Lebanon Saad Hariri mengumumkan hari berkabung nasional untuk mengenang para korban. (ant)
Presiden Minta Parlemen
Jangan Berfikir Pemakzulan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta parlemen untuk tidak berfikir tentang upaya pemakzulan dirinya terkait menghangatnya kasus Bank Century. ‘’Dalam sistem presidensial, yang kita anut sesuai UUD 1945 amandemen Presiden tidak bisa bubarkan parlemen, DPD, maupun MPR,” kata Presiden Yudhoyono dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin. Karena itu, lanjut Presiden, parlemen jangan berfikir agar setiap saat dapat melakukan pemakzulan terhadap presiden atau pemerintahan dalam kultur mosi tidak percaya. Kepala Negara menekankan, aturan tentang pemakzulan
sudah sangat jelas yakni jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum berat. Selain itu, presiden dan wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan menerima suap, serta melakukan perbuatan tercela. ‘’Itu sudah sangat jelas di dalam undang-undang. Aturannya jelas, bukan pasal karet yang bisa dibawa ke sana ke mari. Karena itu, marilah kita kembali ke pemahaman yang utuh terhadap undang-undang dasar kita atau konstitusi kita yang merujuk segala hal kepada undang-undang,” kata Kepala Negara. Pada pengarahannya, Pre-
siden kembali menegaskan tentang kebijakan pemerintah tentang penyelesaian Kasus Bank Century. ‘’Mari kita berfikir jernih, kembali pada konteksnya pada waktu itu. Jangan berfikir pada konteks Januari 2010,” ujarnya. Apa yang dilakukan pemerintah, lanjut Kepala Negara sudah berdasarkan pertimbangan matang agar kebangkrutan yang menimpa Bank Century pada 2008 tidak berdampak luas bagi perekonomian nasional. Presiden juga menegaskan kebijakan pemerintah untuk tetap menjalankan kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Pembukaan Rapim dihadiri seluruh Kepala Staf TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU. (har)
TNI Diminta Modernisasi Diri JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus memodernisasi diri, agar menjadi kekuatan yang handal, kredibel dan tangguh. ‘’Saya instruksikan kepada pimpinan TNI dan juga Kementerian Pertahanan untuk memodernisasi diri, sesuai hakekat ancaman yang dihadapi,” katanya, dalam pengarahannya di hadapan para pewira tinggi dan menengah TNI pada Rapat Pimpinan TNI 2010 di Jakarta, kemarin. Kepala Negara menambahkan, modernisasi dilakukan terencana dan berkesinambungan serta terarah sesuai hakekat ancaman yang dihadapi, kondisi geografi, kemampuan negara dan perkembangan dunia militer. Selain memodernisasi diri, Presiden Yudhoyono juga menginstruksikan agar TNI dapat menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 terutama yang berkaitan dengan tugas pokok TNI, dan ketiga TNI harus terus meningkatkan kese-
jahteraan pajurit. Dalam pengarahannya sekitar satu jam itu, Presiden mengingatkan, TNI juga harus memiliki daya antisipasi, pemikiran strategis agar senantiasa siap menghadapi berbagai macam ancaman global, dengan membangunan postur pertahanan yang modern, handal, tangguh, kredibel. ‘’TNI juga harus menjaga kesiapsiagaannya sebagai bentuk strategis penangkalan juga kemampuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential forces),” kata Presiden Yudhoyono. Kepala Negara meminta TNI untuk membantu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di dalam negeri demi lancarnya pelaksanaan pembangunan nasional. ‘’Di negara mana pun, stabilitas keamanan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional,” tuturnya. Karena itu, lanjut Yudhoyono, TNI harus membantu menciptakan lingkungan dalam negeri yang kondusif sesuai kewenangannya. (har)
Presiden Tak Perlu Dihadirkan JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya berpendapat, Panitia Angket Century DPR tidak perlu lagi memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dimintai keterangan terkait masalah dana talangan Bank Century. Hal itu disampaikannya saat tampil sebagai saksi ahli dalam rapat panitia angket Century di Gedung DPR Jakarta, kemarin, karena panitia angket semestinya telah mendapatkan data yang cukup terkait persoalan yang sedang diselidiki tersebut. Selain itu, ia menambahkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada disebutkan bahwa presiden selaku kepala negara telah menguasakan penanganan fiskal dan keuangan negara lainnya kepada Menteri Keuangan. ‘’UU memberi kuasa kewenangan presiden kepada menkeu sepanjang pengelolaan fiskal,” ujarnya. Ketika anggota Panitia Angket dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari bertanya tentang pengakuan Wapres Jusuf Kalla bahwa dirinya tidak diberi tahu keputusan pengucuran dana bailout oleh Menkeu/Ketua KSSK Sri Mulyani pada saat Presiden sedang di luar negeri, Natabaya mengatakan bahwa dalam sistem pemerintah-
an presidensial, pemegang kekuasaan pemerintahan tetap pada presiden. Namun dalam hal menjalankan kebijakan-kebijakan negara itu tetap ada etika yang seharusnya dihormati oleh siapapun. ‘’Etika ini yang sering menjadi masalah di negara ini dan seharusnya tidak boleh ‘by pass’’by pass’ seperti itu,” ujar Natabaya mengkritik Sri Mulyani yang seharusnya memberitahukan pula kepada Waprespada saat itu. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Panitia Angket dari FPDIP Gayus Lumbuun meminta agar Panitia Angket mengagendakan pemanggilan mantan Ketua DPR Agung Laksono untuk dimintai keterangannya terkait pengambilan keputusan DPR atas Perppu No.4/2008 tentang JPSK. Dua saksi ahli yang dimintai pendapatnya terkait status hukum Perppu No.4/ 2008, Natabaya dan Erman Rajaguguk, memberikan penilaian yang berbeda. Erman menilai paripurna DPR belum memberikan keputusan apakah menolak atau menerima Perppu itu. Sementara Natabaya berpendapat, jika tidak ada persetujuan dari DPR sama artinya dengan DPR telah menolak Perppu itu. (har)
Program 100 Hari, Harus Dilihat Proporsional KEBERHASILAN program 100 hari kerja kabinet Indonesia Bersatu II hendaknya dilihat secara proporsional dan realistis sesuai yang ditargetkan pemerintah. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan keberhasilan program 100 hari kerja kabinet Indonesia Bersatu II hendaknya dilihat secara proporsional dan realistis sesuai yang ditargetkan pemerintah. ‘’Sekarang kalau program 100 hari, ada pihak yang kecewa, karena tidak bisa
menurunkan harga gula, kan tidak bisa disederhanakan seperti itu. Karena pengertian program 100 hari adalah capaian yang memang bisa dicapai dalam 100 hari. Rinciannya ada, tiap departemen ada kontrak kinerja,” katanya di Istana Negara Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan ukuran keber-
hasilan program kerja 100 hari pemerintahan hendaknya didasari parameter yang realistis, sehingga bila ada pihak yang menilai pemerintah gagal menyelesaikan semua masalah dalam 100 hari adalah tidak tepat. ‘’Bukan 100 hari lalu harga beras langsung murah. Bukan di situ letaknya. Itu adalah langkah menunju kerja lima tahun,” katanya. Ia mencontohkan seperti target pengurangan waktu pengurusan perijinan, itu merupakan target 100 hari karena memang menjadi dasar untuk pem-
bangunan lima tahun mendatang. ‘’Langkah awalnya apa. Perizinan sudah diturunkan menjadi 17 hari. Itu langkah awal. Jadi itu langkah yang harus ada untuk melangkah jalan ke depan,” katanya. Contoh lain yang disebutkannya antara lain penghapusan biaya paspor bagi tenaga kerja Indonesia dan sejumlah program lainnya, khususnya di bidang polhukam. Rencana demonstrasi
Sementara itu terkait adan-
ya rencana aksi demonstrasi pada 28 Januari mendatang, Djoko mengatakan pemerintah sudah memberikan jaminan koridor penyampaian pendapat dan hendaknya bisa ditaati. ‘’Saya kira pengamanan publik tetap. Aparat kepolisian mengamankan. Bagi yang demonstrasi juga diberi pengamanan. Bagi yang tidak demo juga harus dijamin keamanannya. Kan semua tidak ingin ada kerusuhan. Tidak ingin terjadi hal-hal yang melanggar ketertiban umum,” paparnya. (har)