K ta
Suluh Indonesia, Selasa 23 Maret 2010
2
K ilas Tersangka Penusukan Mahasiswi KEPOLISIAN Sektor (Polsek) Metro Kembangan menetapkan Masyi Nathania (18) sebagai tersangka penusukan terhadap mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH), Listya Magdalena. “Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun dikenakan wajib lapor seminggu dua kali,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Boy mengatakan polisi belum menahan pelaku penusukan karena masih kekurangan alat bukti dan hasil pemeriksaan visum belum keluar, serta belum ada pemeriksaan terhadap korban. Polisi sudah meminta keterangan pelaku dan menyita barang bukti berupa pisau merk “twin pollus”, serta satu unit kendaraan bernomor polisi B-1733-BFP milik korban. Boy menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Listya bersama Masyi hendak berangkat ke suatu tujuan, namun korban menghentikan kendaraannya di parkir Mall Puri, Jakarta Barat. Saat menghentikan kendaraannya, Listya tidak mengeluarkan ucapan meski Masyi menanyakan alasan kenapa korban berhenti mendadak di parkiran pusat perbelanjaan itu. Keduanya sempat saling bertatap muka, kemudian terlibat pertengkaran “adu mulut” yang berujung pada penusukan yang dilakukan Masyi terhadap Listya di dalam mobil. Listya mengalami luka parah pada 13 bagian tubuh , yakni dua luka robek di dahi, satu luka robek di lutut, tiga luka robek di lengan sebelah kanan, tiga luka robek di dada, dua luka robek di lengan sebelah kiri. (ant)
Usut Penghilangan Aktivis LSM Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah menindaklanjuti kasus penghilangan aktivis. Siaran pers bersama LSM yang diterima ANTARA di Jakarta, kemarin, mendesak pemerintah untuk harus segera menindaklanjuti rekomendasi DPR tanggal 28 September 2009. Rekomendasi tersebut terkait dengan kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta antara lain mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim pencarian 13 aktivis yang masih hilang. Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan hak-hak pemulihan korban dan keluarga korban penghilangan paksa 1997/ 1998. Menurut LSM, wacana pencabutan larangan program bersama antara militer Amaerika Serikat (AS)AS dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD dinilai menunjukkan sikap pemerintah yang menganggap bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus penghilangan aktivis sudah selesai. Padahal, mereka, berbagai kasus pelanggaran HAM-lah yang awalnya membuat pemerintah AS memutuskan hubungan kerja sama militer dengan Kopassus. Untuk itu, berbagai LSM tersebut menolak pencabutan larangan program pelatihan bagi unit elite militer Indonesia, yaitu Kopassus, oleh pemerintah AS. (ant)
Ajukan Kasasi Atas
Bebasnya Gayus JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap terdakwa penggelapan uang, Gayus HP Tambunan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. “Jaksa penuntut umum (JPU) akan mengajukan kasasi atas putusan PN Tangerang itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Gayus HP Tambunan yang juga pegawai golongan IIIA di Bagian Pengaduan dan Banding Ditjen Pajak, ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, terkait dengan tindak pidana korupsi, penggelapan uang, dan pencucian uang. Namun, di dalam persidangan pada 3 Maret 2010, JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 372 KUHP terkait Penggelapan, dengan satu tahun penjara. Namun, PN Tangerang Nomor 49/Pid B/ 2010/PN Tng, menjatuhkan vonis bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan seperti didakwakan jaksa. Sementara itu, Ketua Jaksa Peneliti kasus tersebut, Cyrus Sinaga, menyatakan pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Mabes Polri pada 7 Oktober 2009. “Kemudian kami mengembalikan berkas tersebut ke
Mabes Polri, karena belum lengkap,” katanya. Kasus itu terkait dengan adanya aliran dana Rp25 miliar ke rekening Gayus. Dana itu belakangan diketahui sebagai milik pengusaha asal Batam, Andi Kosasih. Dana itu versinya untuk pembangunan ruko di Jakarta Utara dengan luas dua hektare. Pemberian uang itu dari Andi Kosasih kepada Gayus dalam enam tahap, senilai 2,81 juta dolar AS. “Kemudian oleh Gayus uang itu disimpan di Panin Bank Jakarta,” katanya. Dari hasil alat bukti, saksi dan tersangka, tidak ada perbuatan seperti yang dituduhkan. Namun, kata dia, diketahui ada aliran kepada terdakwa sebesar Rp370 juta dengan dua tahap ke BCA, yakni, 21 September 2007 sebesar Rp170 juta dan 15 Agustus 2008 Rp200 juta. “Diketahui uang itu dari PT Megah Jaya Citra Garmindo yang pemiliknya warga negara Korea, Mr Son, adalah untuk pengurusan pajak,” katanya. Perusahaan itu sendiri, pada perjalanannya sudah bubar dan tidak diketahui alamatnya. “Uang Rp370 juta itu disita, dan terbukti terdakwa melakukan penggelapan hingga dikenakan Pasal 372 KUHP,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KESAKSIAN SEKJEN DPR - Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat menyampaikan kesaksian dalam sidang terdakwa Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan Dudhie yang didakwa atas dugaan menerima suap senilai Rp500juta saat pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia pada tahun 2003 juga menghadirkan saksi mantan anggota DPR dari fraksi PDIP.
Diduga Soal UN Bocor Pengawasan Diperketat JAKARTA - Tim pemantau independen ujian nasional (UN) 2010 DKI Jakarta menyatakan mereka melakukan pengawasan ketat terhadap dugaan kebocoran soal dan jawaban UN meskipun belum ditemukan fakta tentang adanya kebocoran. “Meskipun pengamanan dilakukan super ketat, risiko kebocoran memang masih bisa terjadi,” kata Ketua Tim Pemantau Independen UN 2010 yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bejo Suyanto di Jakarta, Senin. Namun Bejo lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya yakin
tahun ini tidak akan ada kebocoran karena semua elemen pengamanan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Pemprov DKI menyatakan pengamanan ketat pada pendistribusian soal UN telah dilakukan sejak dari Dinas Pendidikan DKI hingga ke sekolah masing-masing di mana semua soal UN dijaga tim keamanan yang terdiri atas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara tim pemantau independen menurunkan 743 orang pengawasnya yang ditempatkan di 1.127 sekolah penye-
lenggara di seluruh tingkatan yakni di tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA). “Pemantau akan ditempatkan di setiap ruangan kelas yang digunakan pelaksanaan UN. Masing-masing pemantau akan bertugas dengan didampingi seorang petugas dari sekolah setempat,” katanya. Petugas dari tim pemantau independen tersebut berasal dari enam kampus yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk wilayah Jakarta Timur, Universitas Tarumanegara (Untar) untuk Jakarta Barat, Universitas Jayabaya (Ubaya) un-
Bank Artha Graha
Bantah Terkait Kasus Miranda JAKARTA - Kuasa Hukum Bank Artha Graha, Otto Hasibuan, membantah kliennya terkait kasus dugaan penyuapan dalam pemilihan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur BI pada 2004 dengan Bank Artha Graha. Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Otto Hasibuan menyesalkan upaya sekelompok orang yang mengaitkan kasus dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur BI itu dengan Bank Artha Graha. Kasus ini, ujar Otto bisa terjadi pada bank manapun. Bank Artha Graha dalam hal ini hanya menjalankan fungsi perbankan, yakni melayani PT First Mujur Plantation and Industry (FMPI) sebagai nasabah yang membutuhkan cek pelawat (travel cheque). Karena Bank Artha Graha tidak menerbitkan cek pelawat maka Bank Artha Graha membeli ke Bank Internasional Indonesia (BII). Sedangkan persoalan cek tersebut sampai ke tangan para anggota DPR, menurut Otto, bu-
Otto Hasibuan
kan urusan Bank Artha Graha. Otto meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa Endin Soefihara, Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri, dan dakwaan JPU, katanya, tidak pernah ada keterangan yang mengkaitkan kasus itu dengan Bank Artha Graha. “Saya berani menyimpulkan bahwa, tuduhan yang dilontarkan murni konspiratif,” tegasnya dalam siaran pers itu. Menurut Otto, jika terjadi
penyalah gunaan produk perbankan, maka pihak perbankan tidak bisa dilibatkan untuk turut bertanggung jawab. Otto sangat yakin KPK memahami hal ini. Otto juga membantah bahwa FMPI adalah bagian dari Artha Graha Group. “Tidak ada saham Artha Graha di FMPI,” tegasnya. Kendati tidak memerinci kerugian pasti, namun Otto memastikan rumors adanya keterlibatan Artha Graha dalam kasus Miranda sangat merugikan kliennya. “Basis bisnis perbankan adalah kepercayaan nasabah,” ujarnya. Lebih lanjut Otto Hasibuan yang juga Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mengingatkan bahwa kasus yang menimpa Bank Artha Graha ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim usaha perbankan nasional, jika dibiarkan berlarut-larut. Kasus dugaan penyuapan anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur BI yang dimenangkan oleh Miranda S Gultom pada 2004 itu tengah diproses di persidangan tipikor. (ant)
Relawan MER-C Kawal Kesehatan Susno RELAWAN dari medical emergency rescue comitte (MER-C) mengawal kesehatan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Susno Duadji selama menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam). Tim relawan berjumlah tiga orang itu bersiaga di depan gedung Divpropam, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin. Relawan MER-C, dr Reza Kusumawardana mengatakan, pihaknya ikut mengawal Susno untuk berjaga-jaga jika ada gangguan kesehatan. “Secara umum, tidak ada gangguan kesehatan pada Pak Susno. Beliau sehat kok. Kita hanya
berjaga saja,” katanya. Tim relawan juga didukung dengan perawat, sopir, satu mobil ambulans yang berisi peralatan lengkap untuk pertolongan pertama jika ada gangguan kesehatan. “Ambulans siaga di belakang gedung ini. Itu ambulans dari MER-C sendiri,” katanya. Hingga kini, Susno masih berada di gedung Divpropam
untuk dimintai keterangan soal dugaan makelar kasus di Polri. Susno dan pengacaranya Henry Yosodiningrat tidak memberikan keterangan kendati dicegat wartawan di depan gedung Divpropam. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang juga belum bersedia memberikan keterangan kendati ikut berada di dalam gedung Divpropam. Pekan lalu, Susno menyebutkan adanya mafia kasus dalam penyidikan rekening mencurigakan senilai Rp25 miliar milik salah satu staf Ditjen Pajak bernama GT. Polri, menurut Susno, han-
ya menyidik sebagian kecil dari isi rekening yakni Rp395 juta sedangkan sisanya dikembalikan ke pemilik rekening. Menurut Polri, penyidik hanya menemukan bukti bahwa dari Rp25 miliar hanya Rp395 juta yang ada unsur pidana karena ditransfer oleh pihak lain yang diduga ada kaitan dengan jabatannya di Ditjen Pajak, sedangkan sisanya terkait dengan bisnis properti. Kasus rekening mencurigakan ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yakni hukuman enam bulan penjara masa percobaan satu tahun bagi GT. Susno menuduh ada dua
jenderal dan dua perwira menengah Polri yang menikmati dana dari pencairan rekening yang tidak disita sebagai barang bukti. Kedua jenderal itu yakni Brigjen Pol Edmond Ilyas (kini Kapolda Lampung) dan Brigjen Pol Raja Erizman (kini Direktur II Bareskrim) telah membantah menerima aliran dana itu. Bahkan, keduanya telah melaporkan Susno ke Bareskrim karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Akibat pernyataan itu, Divpropam pun mengundang Susno untuk dimintai keterangan. (ant)
tuk Jakarta Utara, Universitas Indonesia (UI) di Jakarta Pusat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Universitas Pancasila (UP) untuk Jakarta Selatan. Untuk tahun 2010, siswa yang mengikuti UN di DKI Jakarta berjumlah 198.058 orang dengan rincian untuk SMA sebanyak 59.775 orang, SMK sebanyak 64.576 orang dan SLB 53 orang. Selain kebocoran pada saat distribusi soal, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mengatakan bahwa indikasi kebocoran soal
dan jawaban dapat terjadi sejak sebelum UN dilaksanakan hingga sesudahnya. Pengawasan ketat seharusnya dilakukan sesudah pelaksanaan UN yakni saat proses pemberian nilai karena Nurkholis beranggapan jika nilai siswa anjlok, ada sekolah yang akan berusaha mengubah nilai itu untuk meluluskan siswanya. “Karenanya, harus diawasi dengan seksama bagaimana proses penilaian itu bisa dilakukan dengan baik. Karena, kesempatan untuk mengubah nilai muncul saat proses tersebut terjadi,” katanya. (ant/her)
Silakan Anak Saya Diproses Hukum JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mempersilakan lembaga penegak hukum memeriksa anaknya, Yudi Prianto, jika memang ada bukti keterlibatannya dalam praktik mafia hukum. Kalau memang ada pidana yang dilakukan anak saya, silakan diperiksa,” kata Bibit di Jakarta, kemarin. Bibit mengatakan hal itu terkait pemberitaan tentang dugaan keterlibatan Yudi dalam sejumlah kasus yang ditangani oleh KPK. Yudi disebut terlibat dalam pengurusan kasus, antara lain kasus PLN Jawa Timur dan kasus yang melibatkan Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi.
Dalam sejumlah pemberitaan, Yudi yang juga aktivis sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu diduga membahas bantuan hukum dan pemberian dana untuk kasus tertentu. Bibit menyatakan, proses hukum harus didahulukan. “Namun kalau dicari-cari kesalahan, saya akan lawan,” katanya menegaskan. Menurut Bibit, anaknya sudah diperiksa oleh bagian Pengawasan Internal KPK untuk mengusut dugaan mafia kasus di lembaga itu. Terkait hal itu, tim KPK telah memeriksa sejumlah orang. Namun, sampai saat ini, KPK belum menemukan kaitan antara orang yang mengaku bisa mengurus kasus dan pegawai KPK. (ant)
Polisi Duga Kebakaran
Pabrik “Swallow” Akibat Kimia JAKARTA - Kepolisian Sektor (Polsek) Metro Kalideres menduga sumber api yang mengakibatkan kebakaran pabrik pembuat sandal “Swallow” berasal dari tumpukan material kimia. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Metro Kalideres, Inspektur Dua Herru YS saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin, mengatakan dugaan penyebab kebakaran itu berdasarkan keterangan saksi dari pemilik pabrik dan karyawan PT Sinar Jaya Perkasa di Jakarta Barat tersebut. Herru menuturkan saksi juga mengungkapkan bahan kimia itu secara mendadak menimbulkan sumber api di sebuah gudang penyimpanan hingga cepat merambat ke
bagian lain. Keterangan kedua saksi mata itu berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana Alam DKI Jakarta, Paimin Napitupulu yang menyebutkan dugaan penyebab kebakaran akibat kesalahan manusia (human error). Paimin menuturkan dugaan adanya kesalahan manusia itu saat ada karyawan yang menghidupkan mesin forklift atau kendaraan pengangkut barang, kemudian terjadi arus pendek yang menimbulkan percikan api dan menyambar bahan kimia. Selain itu, sumber api juga membakar karet merupakan bahan pembuat sandal sehingga mempercepat proses pembakaran yang melalap bangunan pabrik. (ant)