Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 20 Mei 2011
No. 95 tahun V
15 Bom Dilacak CIREBON - Polri saat ini masih mencari 15 bom yang masih aktif milik tersangka teroris yang diduga dipegang oleh lima pelaku daftar pencarian orang. ‘’Saat ini diperkirakan masih ada 15 bom aktif, dimana tujuh bom sudah ditemukan di Sungai Soka, Cirebon,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Cirebon, kemarin. Sebanyak 15 bom yang aktif tersebut diduga dimiliki lima pelaku DPO yakni Yadi Al Hasan, Ahmad Yosefa Hayat, Beni Asri, Nanang Irawan dan Heru Komarudin. ‘’Kita mengharapkan masyarakat agar aktif melapor, bila mengetahui lima DPO beserta 15 bom aktif dan berbagai jenis senjata api laras panjang,” ucap mantan Kapolda Jatim ITU. Kelima DPO adalah kelompok Mochamad Syarif, merupakan rangkaian terorime di Indonesia untuk mencapai tujuan mendirikan Daulah Islamiyah. ‘’Terkait bom bunuh diri di Mesjid Adz Zikra, kita sudah menangkap 16 orang, Tiga di antaranya tewas termasuk Syarif,” kata Anton. (ant)
Tak Ada Peluang
Kudeta Militer JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada peluang untuk terjadinya kudeta militer di Indonesia. ‘’Tidak ada peluang kudeta militer, bahkan 85 persen orang Indonesia yakin bahwa negara mereka berada pada arah yang benar,” ujarnya saat menerima para editor senior yang tergabung dalam program International Reporting Programme (IRP) dari Universitas John Hopkins itu di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Presiden Yudhoyono, institusi negara yang dibangun setelah masa reformasi amat stabil dan kuat sedangkan demokratisasi juga semakin berkembang. Hal itu, lanjut Kepala Negara, dapat terlihat dari pemilu yang rutin digelar setiap lima tahun sekali, kebangkitan masyarakat sipil, serta kebebasan pers yang hidup dan dinamis. Di hadapan para tamunya dari AS yang berkunjung selama sepuluh hari di Indonesia, Presiden Yudhoyono membanggakan demokratisasi yang bertambah kuat serta tidak bisa berbalik mundur lagi. ‘’Keadaan sekarang ini kontras dengan periode 1998 hingga 2001 ketika kami hampir berganti presiden setiap tahun,” ujarnya. Menurut dia, Indonesia saat ini terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, membangun kembali ekonomi, serta berupaya menegakkan hukum serta memberantas praktik korupsi. Presiden menegaskan, Indonesia telah berhasil melalui ujian sejarah setelah melewati krisis multidimensi. (ant)
Kongres PSSI Digelar
Dibayangi Deadlock JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan Kongres PSSI hendaknya tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komite Normalisasi walaupun sidang di Arbitrase Olahraga masih berlangsung. ‘’Selama belum ada keputusan dari sidang arbitrase Swiss maka kongres tetap jalan, begitu hasil dari sidang arbitrase tersebut ada hal-hal tertentu maka kita lihat bagaimana hasil kepu-
tusan tersebut,” kata Andi kepada wartawan di Istana Presiden Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan setelah ada hasil dari sidang arbitrase tersebut dan berpengaruh terhadap hasil kongres, baru kemudian dilakukan penelaahan yang tentunya sesuai dengan aturan PSSI dan FIFA. Sementara itu salah satu kandidat ketua dan wakil ketua PSSI Erwin Aksa mengatakan kongres PSSI yang akan berlangsung tersebut hendaknya
bisa menjadi salah satu upaya penyelesaian masalah di sepakbola nasional. ‘’Kongres harus menjadi jawaban dari persoalan kekisruhan di sepakbola. Termasuk persoalan sportifitas. Saya kira harus lihat kongres ini secara jernih,” kata Erwin yang juga ditemui di Istana Presiden usai mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Presiden. Ia menambahkan, membangun persepakbolaan nasional harus secara sistematis
dan terintegarasi. Harus meningkatkan pembinaan dan infrastruktur dan memperbanyak kompetisi yang berkualitas sehingga menciptakan pemain bertaraf internasional. Ketika ditanya apakah pengunduran diri Adhyaksa Dault dari bursa calon ketua umum dan wakil ketua mempengaruhi Erwin, ia menyatakan hal tersebut merupakan keputusan dari Adhayksa. ‘’Saya kira tetaplah kita kan ingin bersama membangun sepak bola. Dari dulu
GT-AP Ditolak
Nasib Nazarudin
Tunggu Finalisasi JAKARTA - Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat terkait kasus Muhammad Nazaruddin tengah menunggu finalisasi. Ini sudah hampir selesai dan sedang menunggu rapat berlima, harus final, tunggu final dari ketua dewan kehormatan. Kita sudah rapat dua kali tiga kali, prinsipnya secara etika dan moral dewan kehormatan akan lakukan tindakan karena memang di AD/ART memang itu tugas dewan kehormatan,” kata anggota DK Partai Demokrat Jero Wacik di Istana Presiden Jakarta, kemarin. Wacik mengatakan, berdasarkan kesepakatan Dewan Kehormatan maka penjelasan resmi akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin. ‘’Kami berlima, Pak Presiden (SBY-red) ketuanya, kemudian Pak Anas wakil ketua, anggota saya dan Pak EE Mangindaan dan Pak Amir Syamsuddin sebagai sekretaris. Detail dari proses, karena kami menegakkan etika, kita janjian penjelasan dari sekretaris dewan kehormatan,” tegasnya. Sementara itu anggota Dewan Kehormatan lainnya, EE Mangindaan mengatakan saat ini langkah yang diambil DK juga dipengaruhi hasil komunikasi antara Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Nazaruddin. ‘’Ya yang jelas sekarang ada di tangan ketua umum yang kontak dengan yang bersangkutan. Sampai situ. Nanti kita lihat perkembangannya sampai mana, antara lain, kalau itu benar dia harus siap untuk mundur,’’ katanya. (har) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
saya sudah terlibat (membinared) sepak bola dan komitmen saya pegang,” katanya. Anggota Komite Normalisasi (KN) Baryadi mengatakan, kongres nanti tidak akan ada lagi agenda memasukkan nama baru calon baru baik untuk ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota Komite Eksekutif (Exco). ‘’Nama-nama calon telah ada dan telah ditetapkan. Jadi tidak ada rencana penambahan calon lagi,” kata Baryadi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CROP CIRCLE - Masyarakat melihat penemuan yang diduga crop circle berbentuk telapak kaki raksasa di Dusun Mlandangan, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, kemarin.
Muqowam Dicopot JAKARTA - Pencopotan Ahmad Muqowam dari jabatannya sebagai Ketua Komisi IV DPR dinilai tidak biasa. Pasalnya, pencopotan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dilakukan menjelang pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP yang akan menjadi rival calon incumbent Suryadharma Ali yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama. Menanggapi pencopotannya itu, Muqowam mengaku terkejut. Ia mempertanyakan kebijakan tiba-tiba ini. ‘’Saya tanyakan kenapa tidak ada rapat apapun yang memutuskan itu. Ini seolah jadi privat partai, bukan partai publik yang pengelolaanya berdasarkan mekanisme organisasi yang baik,”
sesalnya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Selanjutnya, Muqowam akan dipindahkan menjadi anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Meski dia mengaku tidak masalah, dimanapun ditempatkan dalam komisi, namun dia menyesalkan kebijakan fraksinya yang mengikuti saja perintah DPP yang dianggapnya telah menyalahi mekanisme organisasi dalam pengambilan keputusan. Seperti diketahui, Muktamar PPP akan dilaksanakan pada 3 - 6 Juli 2011 di Bandung, Jabar. Sejauh ini, dua nama dipastikan maju dalam perebutan kursi Ketua Umum PPP yatu Ahmad Muqowam dan Suryadharma Ali. (har)
JAKARTA - Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) menolak gugatan yang diajukan oleh kubu George Toisutta-Arifin Panigoro (GT-AP) kepada FIFA karena dinilai tidak memiliki yuridiksi untuk menangani gugatan tersebut. Pengacara GT-AP Patrick Mbaya di Jakarta, kemarin mengatakan, putusan dari CAS diperoleh melalui surat elektronik yang dikirim langsung saat pihaknya melakukan konferensi pers terkait gugatan yang diajukan. ‘’Kami memang telah mendapatkan jawaban dari CAS terkait gugatan kubu George Toisutta-Arifin Panigoro,” katanyanya. Dalam surat tersebut berisi tiga poin. Poin pertama CAS tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus bernomor TAS 2011/A/2438 atas nama Usman Fakaubun dkk. Poin ketiga, urutan ini diterbitkan gratis dengan pengecualian dari ongkos perkara sebesar 500 Swiss Franc atau sekitar Rp 4,8 juta dibayar oleh pemohon. Dengan adanya keputusan tersebut bisa dikatakan upaya kubu GT-AP untuk mengusung keduanya cukup berat. (ant)