Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 18 Februari 2011
Bank BUMN Mengecewakan
121 Saham Derek IHSG
Belum Kantongi Izin
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Yan Herizal mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bank-Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih jauh di bawah kinerja bank swasta, khususnya dalam ...hal. 1
PERGERAKKAN perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak perlahan tapi pasti kemarin menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 17,60 poin. “Kendati perdagangan ...hal. 2
DIREKTUR Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata menyatakan, sekitar 77 kontainer daging impor di Pelabuhan Tanjung Priok belum dapat keluar karena belum dilengkapi perizinan dari pemerintah Indonesia ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 33 tahun V
Hari Ini
Susno Duadji Bebas
Suluh Indonesia/ant
CAP GO MEH - Kelompok kesenian Ondel-Ondel Betawi turut memeriahkan pawai gotong Toapekong yang diselenggarakan Vihara Bodhidharma Lo Cia Bio di kawasan Duri Selatan, Jakarta, kemarin.
DEPOK - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji dipastikan bebas dari Rutan Brimob Kelapa Dua Kota Depok, hari ini. Masa penahanan jenderal berbintang tiga itu telah berakhir. ‘’Masa penahanan Pak Susno sudah berakhir dan bebas demi hukum. Apalagi Pak Susno, sudah menjalani masa penahanan selama sembilan bulan mulai 12 Mei 2010 lalu,” ujar kuasa hukum Susno Duadji, Zul Armain Aziz. Pada masa persidangan, apabila pengadilan tinggi (PT) tidak mengajukan penahanan, maka Susno tetap bebas. Penahanan tersebut, kata Zul, sudah final dan tak bisa lagi diperpanjang oleh pihak polisi. Sesuai KUHAP, untuk penahanan tahap awal polisi dapat menahan selama 20 hari dan ditambah kembali oleh jaksa selama 40 hari sesuai dengan pasal 24 KUHAP. Namun di dalam KUHAP tidak ada aturan yang spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh polisi bisa dilakukan berbulan-bulan. ‘’Tuntutan jaksa penuntut umum tujuh tahun penjara tidak berpengaruh, dan itu hanya pernyataan jaksa di BAP, tapi masa penahanan sudah habis,” papar Zul. Dalam sidang sebelumnya, Susno Duadji dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan dinyatakan terbukti menerima suap dari Syahril Johan senilai Rp 500 juta atas kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL). (rin)
Terhadap Tindakan Makar
Pemerintah Harus Tegas JAKARTA - Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah harus tegas terhadap pihak yang akan melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada tindakan makar. ‘’Karena itulah harus tegas, kalau lemah harus tegas. Ketegasan hukum itu, ya itu obatnya,” kata Kalla usai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM Jakarta, kemarin. Menurut Kalla, tudingantundingan makar itu hanya sebatas wacana tapi kalau sudah melakukan tindakan kekerasan yang mengarah kepada penggulingan dan mengancam keutuhan negara maka bisa dikatakan sebagai makar. ‘’Tokohtokoh ormas bilang makar hanya sebatas wacana. Sekarang kan belum terjadi,” kata Kalla. Menurut Kalla, untuk meng-
hindari adanya ancaman tentunya pemerintah harus bertindak tegas melaksanakan ketentuan hukum. ‘’Ketentuan hukum ya laksanakan dong, masa ada orang ancam-ancam pemerintah gitu,” tegasnya. Kendati demikian, Kalla meminta agar penegak hukum diperkuat agar tidak ada lagi yang bisa mengancam penggulingan kekuasaan. Secara terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tindakan inkonstitusional terhadap negara akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. ‘’Negara akan bertindak sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku terhadap berbagai upaya inkonstitusional terhadap pemerintah yang sah,” katanya. Purnomo menambahkan,
‘’Kita tidak boleh membuka ruang bagi siapapun guna melakukan provokasi kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang merusak tatanan demokrasi,”. Bahkan, menurut dia, TNI akan dilibatkan jika beragam provokasi yang mengarah pada aksi melawan pemerintahan yang sah, mengancam kedaulatan dan keselamatan NKRI. ‘’TNI akan dilibatkan sesuai aturan perundangan berlaku jika provokasi mengarah pada aksi yang mengancam kedaulatan dan keselamatan NKRI,” kata Purnomo menegaskan. Terkait itu, Kementerian Pertahanan akan menambah anggaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Komando Teretorial. Kemhan akan memberikan prioritas. (ant)
Kasum TNI :
Hormati Kearifan Lokal JAKARTA - Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya Eddy Hardjoko meminta seluruh jajaran TNI menghormati kearifan lokal, dimana pun bertugas demi memantapkan kemanunggalan dengan rakyat. Termasuk pula mengantisipasi beragam ancaman konflik horisontal berlatar belakang SARA. ‘’Hormati setiap nilai ‘kearifan lokal’ dimana pun para prajurit dan PNS TNI bertugas dan berada, demi semakin mantapnya ‘kemanunggalan’ TNI-Rakyat, di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, adalah fakta masih adanya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika. ‘’Padahal seharusnya kebhinekaan tersebut menjadi benteng terakhir ke-Indonesiaan,” kata Eddy. Ia menambahkan, insiden tersebut menunjukkan masih kuatnya potensi anarkisme dan radikalisme dalam masyarakat yang majemuk, sehingga mudah terprovokasi oleh pihak-pi-
hak tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, beragam aksi massa berbau SARA menunjukkan rendahnya disiplin dan lemahnya kesadaran termasuk sikap toleransi serta kepatuhan terhadap tata-tertib dan hukum, tutur Eddy. ‘’Karena itu, tak ada cara lain untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, antarkelompok bangsa. Termasuk TNI untuk memantapkan kemanunggalan dengan rakyat, dengan mematuhi segala aturan hukum yang ada,” katanya. Kasum TNI menegaskan, TNI ‘tidak boleh netral’ terhadap setiap gelagat dan kecenderungan yang mengundang kerawanan dan ancaman, yang hendak mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. Ia mengingatkan, TNI harus senantiasa waspada sekaligus antisipasi, dalam melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. ‘’TNI harus senantiasa siap operasional, untuk mengemban tugas perbantuan menjaga dan memelihara stabilitas nasional guna menjamin kesinambungan pembangunan nasional,’’ kata Kasum TNI. (ant)
PPATK Cermati
67.607 Transaksi JEMBER - PPATK menerima sebanyak 67.607 laporan transaksi keuangan mencurigakan, hingga akhir Januari 2011. ‘’Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima PPATK meningkat setiap tahun,” kata Kepala PPATK, Yunus Husein di sela-sela kegiatan sosialisasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Jember, Jatim, kemarin. Menurut Yunus, sebanyak 67.607 laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, telah dilaporkan oleh 338 penyedia jasa keuangan (PJK). Selain itu, PPATK juga menerima sebanyak 8.698.678 laporan transaksi keuangan tunai dari 363 PJK, dan sebanyak 5.711 laporan pembawan uang tunai lintas batas yang dilaporkan sembilan lokasi pelabuhan (laut dan udara). ‘’Total jumlah laporan keuangan yang diterima PPATK hingga akhir Januari 2011 mencapai 8.771.996 laporan,” tutur Yunus. Ia menjelaskan, PPATK telah menyampaikan sebanyak 1.488 hasil analisis yang terkait dengan 3.234 laporan transaksi keuangan mencurigakan. ‘’Sebanyak 1.488 hasil analisis itu dengan rincian sebanyak 1.213 analisis berdasarkan inisiatif PPATK dan sebanyak 275 hasil analisis berdasarkan permintaan Polri, Kejaksaan, dan KPK,” paparnya. (ant)
Hari Ini
Edmon Ilyas Diadili JAKARTA - Polri tetap menggelar sidang kode etik terhadap para petinggi Polri yang diduga terlibat perkara Gayus HP. Tambunan secara tertutup. Hal tersebut, mengecewakan publik yang ingin mengetahui transparansi Polri dalam menangani para anggotanya yang di duga terlibat. ‘’Ya nanti sementara akan tetap berjalan seperti biasa, nanti hasilnya akan disampaikan,” kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol. Boy Rafi Amar di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut jelas berseberangan dengan statemen Kapolri, Jenderal Pol.Timur Pradopo beberapa waktu yang mengatakan, sidang kode etik terhadap beberapa anak buahnya yang diduga terlibat kasus mafia pajak dan mafia hukum Gayus, akan dibuka seluas-luasnya untuk publik. Polri, lanjut Boy, akan tetap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ia tidak menjelaskan alasan dibalik sidang tertutup itu. ‘’Ohya, pokoknya nanti hasilnya akan saya sampaikan, dalam pelaksanaanya sementara terbuka bagi internal polri,” katanya. Edmon di sebut-sebut merupakan salah satu pejabat tinggi (pati) Polri yang diduga ikut bermain dalam kasus mafia pajak dan mafia hukum yang membelit mantan Pegawai Pajak Golongan III A, Ditjen Pajak , Kemenkeu tersebut. (wnd)