Skip to main content

Edisi 17 Juni 2010 | Suluh Indonesia

Page 4

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 17 Juni 2010

4

S osok Erik Suganda

Makin ‘PD’ Naik Yang Gede BAGI kalangan pengusaha di Bogor, Erik Suganda mukin bukan sosok asing lagi. Pasalnya, pria kelahiran Bogor, 09 Juli 1970 ini selain pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Bogor, dia selama ini juga aktif dalam berbagai kegitan kepemudaan di Bogor. Dari begitu banyaknya hobi dan kegiatan yang digandrungi pria mapan ini ternyata salah satunya yakni hobi mengendarai dan mengkoleksi motor gede alias moge. Bahkan dia mengaku mulai memiliki hobi menunggani motor gede itu sejak masih duduk di banggku kuliahnya di Kota San Diego,AS. “Saya dari dulu sebenarnya memang sudah hoby mengendarai motor gede. Sebab, rasanya akan lebih mantap dan elegan jika kita sudah berada di atas moge,” ujarnya. Mantan Ketua HDCI Bogor ini juga mengaku, demi mendapatkan sejumlah aksesoris penunjang sekaligus pelengkap bagi hobinya itu, tentu dia juga tidak segan-segan merogoh kocek kantongnya yang lumanyan besar. “Rasanya kalau kita sudah suka atau jatuh hati pada sesuatu, tentu uang itu rasanya bukan menjadi ukuran lagi,” ungkapnya. Maka, sungguh tidak mengherankan. Jika kita akan melihat barang- barang aksesoris moge maupun koleksi dari Dirut PT. Waskita Jaya Purnama ini, sungguh beraneka ragam. Bahkan, barang-barang koleksi Erik itu, ternyata tidak hanya berasal dari Indonesia saja, namun banyak barang impor. “Setelah kita melakukan kerja keras, sudah sepantasnya, kita juga harus bisa menikmati hasil kerja keras kita. Hidup ini harus dinikmati dengan enjoey,” pungkasnya.(bas)

IMB Gratis

Pemkot Belum Bersikap DEPOK - Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail menanggapi instruksi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dengan sangat hati-hati. Dalam himbauan yang dikeluarkan oleh Suharso Monoarfa menghimbau kepada pemerintah daerah agar membebaskan biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat miskin. Dikatakan Nurmahmudi, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan tersebut. “Kita akan kaji terlebih dahulu mengenai kemungkinannya. Kalau sifatnya masih himbauan ka nada dua pilihan, bisa ya atau tidak. Untuk itu harus ada peraturan daerahnya terlebih dahulu,” kata Nurmahmudi usai acara sosialisasi perizinan terpadu di Sawangan Golf, Depok, kemarin. Diakui walikota, pihaknya masih merasa keberatan jika harus membebaskan seluruh biaya pembuatan IMB warga Depok. Pasalnya, APBD Kota Depok belum mencukupi. Selain itu, ujarnya, Pemkot Depok juga telah memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di bidang lain. Diantaranya, santunan kematian dan kesehatan. “Kita lihat kemampuan APBD Depok yang saat ini baru mencapai Rp 1,1 triliun. Tetapi kalau memang sangat memungkinkan pasti kita berikan ke-

pada satu atau dua orang warga,” ujar Nurmahmudi. Nurmahmudi membeberkan, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus IMB tidaklah mahal. “Hanya 2% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan,” tandas Nur. Waktu yang diperlukan juga tidak lama. “Hanya 14 hari kerja. Dan tolong mengurus sendiri perizinannya. Karena kalau melalui orang lain pasti biayanya lebih tinggi dari yang ditentukan,” tutur Nurmahmudi mengingatkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pelayanan Perizian Terpadu (BPPT) Kota Depok, Diah Irwanto yang juga hadir dalam acara kemarin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pengurusan IMB tidaklah sulit dan dapat diselesaikan dengan cepat. “Dengan catatan seluruh kelengkapan sudah dipenuhi. Kita langsung cek lapangan. Kebanyakan warga mengeluh waktunya lama karena memang persyaratan yang kurang. Misalnya tidak ada izin gangguan (HO) atau belum bayar PBB,” jelas Diah. Namun diakui Diah, untuk saat ini kesadaran masyarakat Depok untuk mengurus administarasi perizinan terhitung baik. “Dibuktikan dengan jumlah PAD dari sektor perizinan yang telah melampaui target,” tandasnya. (rin)

Suluh Indonesia/ant

BEREBUT BEBEK - Warga berusaha menangkap bebek yang dilepas di Sungai Cisadane sebagai simbol melepas nasib buruk pada Festival Cisadane, di Tangerang, Banten, kemarin

Ribuan Tabung Elpiji Oplosan Disita CIKARANG - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menyita ribuan tabung berisi gas elpiji oplosan dari berbagai ukuran dalam penggerebekan sebuah gudang penyimpanan di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu. Direktur V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhardi Alius di Bekasi mengatakan, barang bukti tabung gas oplosan yang disita meliputi ukuran tiga kg sebanyak 1.573 tabung, ukuran 12 kilogram (kg) sebanyak 637 tabung, dan 50 kg

sebanyak 59 tabung. “Gudang penyimpanan tabung oplosan itu terletak di Jalan Pangkalan I, RT01 RW06, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Sebanyak 26 karyawan ikut kami amankan,” katanya. Menurutnya, modus pengoplosan tabung tersebut menggunakan alat pipa berbahan besi dengan diameter setengah sentimeter dan panjang 15 sentimeter. Pipa itu merupakan media perantara antara tabung yang masih berisi gas kemudian dipindahkan ke

tabung kosong. “Pelaku meongoplos tabung gas berukuran 50 kg menggunakan 15 tabung gas berukuran tiga kilogram, sementara yang tabung berukuran 12 kg dioplos menggunakan tiga tabung gas berukuran tiga kilogram. Pipa tersebut diperoleh pelaku dengan cara membelinya di toko material,” katanya. Dikatakan Suhardi, pihaknya masih melacak keberadaan tiga pimpinan dari para pelaku pengoplosan itu masing-masing berinisial C, TJ, dan SR.

Puluhan Preman Ditangkap BOGOR - Jajaran Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamankan puluhan preman yang bisa melakukan aksi pemerasan dan pungutan liar di wilayah itu. “Mereka berhasil kita amankan saat menggelar razia Selasa (15/6),” ujar Kapolsek Rumpin, AKP Syofyan, kemarin. Syofyan mengatakan, razia dilakukan karena maraknya aksi premanisme yang meresahkan warga setempat. “Mereka biasa beroperasi di kawasan Rumpin hingga perbatasan dengan Kabupaten Tanggerang. Mereka akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Syofyan, para preman tersebut sudah sangat meresahkan pengguna jalan, apalagi preman-preman tersebut sudah tidak takut pada petugas. Mereka sengaja membuat beberapa pos liar di sepanjang jalan, untuk melakukan pungutan liar. “Biasanya mereka melakukannya kepada para pengemudi angkutan umum dan para sopir truk pasir,” tutur Kapolsek. Dalam operasi sehari-harinya para preman selalu memungut dan memaksa setiap para pengguna jalan untuk membayar Rp 5.000 hingga Rp10 ribu, kata Kapolsek. “Kalau keinginan preman itu ditolak,

mereka tidak segan melakukan penganiayaan. Mereka juga selalu mempersenjatai diri dengan senjata tajam,” kata Syofyan. Dalam razia tersebut, petugas juga menyita sejumlah uang hasil kutipan dan beberapa senjata tajam. Petugas juga menutup pos liar yang dibuat preman tersebut. Saat ini para preman yang terjaring menjalani pemeriksaan di Mapolsek Rumpin. Preman yang tertangkap diharuskan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya. Apabila ada oknum lain yang berada di balik aksi pemungutan liar itu, Kapolsek berjanji akan menindak dan memproses secara hukum. (ant)

Pilkada Depok

Dua Calon Independen Siap Maju DEPOK - Dua pasangan calon perseorangan yaitu Rudi Samin dan Gagah Sunu Sumantri akan meramaikan pemilihan kepala daerah Kota Depok, Jawa Barat, pada 16 Oktober 2010. “Saya sudah siap mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok dengan dukungan 45 ribu warga,” kata Rudi Samin, di Depok, Rabu. Ia mengatakan dirinya masih mencari pasangan dari kalangan artis, seperti Gusti Randa, Desi Ratnasari, dan Yenni Rachman. “Ketiga nama tersebut masih terus digodok oleh tim sukses saya,” katanya. Ia mengatakan, untuk mendapat dukungan dari warga, ia harus keluar masuk kampung. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu ia menghadiri pertemuan di Pangkalan Jati Baru. Dalam pertemuan tersebut dihadiri 500 Kepala Keluarga. “Semua yang dilakukan hanya untuk meyakini warga. Saya sudah berkomitmen maju dalam Pilkada,” ucap Rudi HM Samin. Dalam pertemuan tersebut, terang Rudi, biasanya dilakukan kontrak politik. Ada lima poin penting yang diinginkan warga. Pertama, pendidikan gratis untuk SD, SMP, plus buku paket gratis. Kedua, kesehatan. Ketiga, KTP. Keempat

RT/RW diberi gaji. Kelima, ketenaga kerjaan. “Kalau memang serius maka akan terwujud,” katanya. Untuk menggratiskan sekolah SD dan SMP swasta tertentu saja dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang APBD. Misalnya, kata dia, diambil dari dana kompensasi migas yang didapat Kota Depok. Ia mengatajan selama ini Depok mendapat dana kompensasi sebesar Rp7 miliar pertahun dari migas. Belum lagi biaya bagi hasil PBB yang mencapai Rp 75,6 miliar. Sementara itu, Gagah Sunu Sumantri yang menjabat sebagai Sekretaris Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok mengatakan pencalonannya sebagai wali kota dari perseorangan merupakan keseriusan. Untuk itu dirinya bersedia mengajukan surat permohonan cuti kepada Wali Kota Nur Mahmudi Ismail untuk ikut dalam Pilkada. “Saya akan segera mengajukan surat permohonan izin cuti,” katanya. Ia mengatakan dirinya telah mengetahui dan memahami persyaratan apa saja yang harus disiapkan sebagai seorang bakal calon wali kota dari unsur perorangan nanti. “Kami sudah siap ikut pilkada,” katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENDAFTARAN ULANG - Sejumlah calon mahasiswa yang telah lulus tes antre ketika melakukan pendaftaran ulang di kampus UI Depok, kemarin.

“Meraka memasarkan tabung oplosan Elpiji ke wilayah Bekasi dan Jakarta Timur melalui sejumlah toko eceran sebanyak 4.000 tabung per hari dengan omset per bulan mencapai Rp4 miliar,” katanya. Dari lokasi penggerebakan di sebuah gudang kontrakan berukuran 10 meter x 30 meter persegi, polisi mengamankan empat kendaraan truk masingmasing bermuatan 239 tabung gas berukuran 12 dan 50 Kg siap edar, dan sejumlah pipa pengoplosan. “Pelaku kami jerat undang-

undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar, dan Undang-undang Migas dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar,” katanya. Sementara itu, salah satu pelaku pengoplosan Sapron (45) mengaku mendapatkan upah dari atasannya sebesar Rp700 ribu plus uang makan Rp20 ribu per bulan. Sementara sopir truk mendapat bayaran Rp25 ribu per hari untuk mendistribusikan tabung tersebut ke sejumlah pengecer. (ant)

Peserta SNMPTN di Bogor Meningkat BOGOR - Peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Bogor mencapai 4.200 calon mahasiswa atau meningkat sekitar tiga persen dari jumlah peserta tahun 2009. Ketua Panitia Lokal Bogor Prof Dr Ir Yonny Koesmaryono mengatakan di Bogor, Rabu, peningkatan jumlah peserta tersebut merupakan salah satu efek dari kemudahan akses pendaftaran. “Ada peningkatan tiga persen, kemungkinan karena kemudahan akses yang kita berikan,” kata Yonny. Panitia lokal Bogor meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Bekasi, Cirebon dan Sukabumi. Jumlah total peserta di wilayah panitia lokal Bogor mencapai 10.500 peserta. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Bogor dilaksanakan antara lain di kampus IPB, SMA YPHB, SMAN 1, SMAN 3, SMA Kesatuan, MAN 2. “Pengawasan dilakukan oleh dosen IPB, guru, serta pegawai golongan III,” katanya. Sebelumnya sekitar pukul 7.30 WIB, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof Djoko Santoso melakukan inspeksi pelaksanaan SNMPTN di kampus IPB Baranangsiang dan di SMA YPHB. Djoko mengatakan, tes SNMPTN berjalan dengan baik sesuai standard yang telah ditetapkan. Ia mengharapkan SN-

MPTN yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa menjadi ukuran tingkat kualitas mahasiswa yang diterima. “SNMPTN merupakan cara masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh seluruh PTN. Oleh karena itu diharapkan bisa menjadi ukuran level seperti apa mahasiswa yang diterima,” katanya. Ia mengharapkan pelaksanaan SNMPTN bisa meningkatkan kualitas calon mahasiswa. “Saya minta seluruh peserta bisa mementingkan kejujuran. Apa pun yang terjadi yang penting adalah kejujuran, karena ini untuk memberi gambaran yang benar tentang kemampuan mahasiswa,” katanya. Mengenai kemungkinan untuk menggunakan hasil Ujian Nasional SMA untuk masuk perguruan tinggi, Djoko mengatakan, pihaknya tengah mengkaji hal tersebut. “Ada dua prinsip yang berbeda antara ujian nasional dan seleksi masuk PTN,” ujarnya. Ujian nasional, katanya, adalah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pelajaran. Sementara seleksi masuk PTN merupakan evaluasi prediktif untuk melihat apakah calon mahasiswa nantinya mampu menyelesaikan studinya. “Kalau pun mau digabung, harus proporsional persentase nilai ujian dan evaluasi prediktif,” kata Djoko. (ant)

Isak Tangis Iringi Pemakaman Brigadir Hendra ISAK Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman jenazah Brigadir Anumerta Hendra, salah satu anggota kepolisian Brimob Pelopor Dua, Kedunghalang, Kota Bogor yang gugur dalam aksi baku tembak di wilayah konflik Papua beberapa hari lalu. Prosesi pemakan jenzah Brigadir Hendra, dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP), Dreded, Kec.Bogor Selatan, Kota Bogor, kemarin. Upacara pemakaman jenazah Brigadir Anumerta Hendra yang dilakukan secara militer itu tampak dimulai pada pukul 10.00 WIB. Upacara pemakaman sendiri dip-

impin langsung oleh Wakil Kepala Korps Brimob Polri, Brigjen Syarief Gunawan. Selain istri dan orang tua almarhum, tampak juga para kerabat,teman dan handitolan almarhum

mengikuti jalannya upacara pemakanan yang saat itu terus diguyur hujan. Istri dan kedua orang tua almarhum tempak sekali tidak kuasa menahan kesedihan meraka atas kepergian almarhum yang begitu cepat. Bahkan, saking tidak kauasanya menahan kesedihan meraka saat menyaksikan jenazah almarhum perlahan mulai dimasukkan ke liang kubur, istri dan kedua orang tua almarhum jatuh pingsan.

Brigadir Anumerta, Hendra meninggalkan seorang istri dan satu orang anak yang baru berumur delapan bulan. “Kami segenap keluarga dan jajaran tentu sangat berduka atas ini semua. Tapi apapun resikonya, tugas adalah tugas, amanah dan tangungjawab yang harus terus kami lakukan meski taruhannya adalah nyawa kami,” tegas Brigjen.Pol. Syarief Gunawan, ditemui usai prosesi pemakaman. Untuk mengenang jasa dan

pengabdian almarhum, Kepolisian Republik Indonesia selain telah menaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada almarhum, pihak keluarga yang ditinggalkan juga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini melalui Polri. “Almarhum itu orangnya tegas dan sangat bertangungjawab. Beliau diberangkatkan ke Papua sekitar tiga minggu lalu,” kata Bribtu. Daryono, teman seangkatan almarhum.(bas)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook