pini
Suluh Indonesia, Selasa 8 Maret 2011
F OKUS Mengembalikan Kepercayaan Publik ERBAGAI bentuk pesta perayaan dalam menyambut tahun baru 2011 telah usai. Perayaan pergantian tahun baru ini hampir terjadi di seluruh kota di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Dan tak jarang, pesta yang digelar berlumuran aksiaksi euforia yang kurang begitu bermanfaat. Kegembiraan kita merayakan tahun baru 2011 dengan penutupan tahun 2010, dibarengi dengan semakin menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan tersebut menyentuh di berbagai aspek, di antaranya politik dan hukum. Masalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih menjadi persoalan utama yang paling banyak disoroti publik. Pola atau cara penyikapan publik tak bergeser jauh dari apa yang berkembang setelah terbentuknya penyelenggara negara di bawah kepemimpinan SBY untuk kedua kalinya. Kekecewaan publik pada kinerja lembaga penyelenggara negara tampak kuat mendominasi sikap publik. Dalam menilai kinerja kelembagaan, apresiasi negatif paling banyak disampaikan atas kinerja DPR. Skandal Bank Century yang menggerogoti citra pemerintahan Yudhoyono di pengujung tahun 2009 berlanjut dengan proses hukum atas kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan pun tak luput dari sinisme publik. Model penanganan kedua kasus tersebut memperkuat sinisme publik terhadap penyelenggara negara. Sikap apriori publik bermuara pada karut-marut penanganan korupsi yang banyak berpusar pada tarikan kepentingan politik kekuasaan. Dari berbagai persoalan politik dan hukum, tampak kesangsian publik paling tinggi terkait perbaikan kondisi penanganan kasus-kasus korupsi tahun ini. Sementara itu, terkait masalah hukum, beberapa waktu yang lalu dalam pidatonya di Istana Negara, SBY sendiri mengatakan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pertama, adanya sorotan tajam terhadap penegakan hukum oleh dunia. Ini terkait perangkat hukum bagaimana dunia memandang hukum di negeri ini. Kedua adalah korupsi. Ketiga adalah terjadi kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan penegak hukum di wilayah manapun. Dan Keempat adalah adanya serangan pers dan publik terhadap penegakan hukum yang berlangsung sistematis. Itulah beberapa penyebab kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun akhir-akhir ini. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pemerintah. Pemerintah kalau sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat, mereka akan kehilangan optimisme dalam menjalankan roda pemerintahan. Akhirnya, pemerintahn yang baik (good government) sulit terwujud. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah mengembalikan kepercayaan publik yang sempat memudar tersebut? Setidaknya ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah beserta jajarannya. Pertama, menjaga idealisme negara secara konsisten. Pemerintah tidah harus terpengaruh oleh negara lain yang mencoba mengintervensi urusan-urusan negara. Idealisme bangsa harus dipertahankan. Kedua, memelihara dan menjaga mutu atau kualitas dari semua proses yang harus dilalui pemerintah dan jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, para penyelengggra negara dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak berbuat sewenang-wenang. Ketiga, tidak melakukan disorientasi, misalnya lembaga penegak hukum itu tidak menengakkan hukum sebagaimana mestinya dalam kaitannya dengan upaya-upaya peningkatan kualitas yang akan diraihnya. Dan keempat, berupaya terus-menerus memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang dengan selalu mengedepankan relevansi, mutu atau kualitas layanan dan hasilnya sekaligus. Kepentingan rakyat harus selalu diprioritaskan. Kalau keempat langkah ini dilakukan secara baik dan konsisten. Besar kemungkinan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa diraih kembali. Kepercayan publik yang dijaga akan melahirkan jati diri sebagai bangsa baik di mata masyarakat domestik maupun dunia. Namun pada kenyataannya, sampai hari ini pemerintah dan bahkan lembaga berskala besar sekalipun di negeri ini ternyata belum mampu menjaga trust atau kepercayaan itu dengan baik. ***
B
Bang D
el
PDIP desak presiden lakukan reshuflle
Isyarat Koalisi kian dekat ...
5
Perda Pro-Rakyat :
Mendorong Pengembangan Potensi Daerah SALAH satu dampak positif berkembangnya ide otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi peraturan daerah (perda). Perda sebagai produk legislatif daerah yang memungkinkan pengembangan segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas. Perda merupakan local wet, yang mempunyai prototipe yang sebangun dengan undang-undang (wet) di tingkat pusat. Tidak terbantahkan lagi bahwa perda adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan legitimasi untuk memperdayakan daerah. Perda sebagai hal krusial bagi suksesnya desentralisasi dan agenda tata pemerintahan yang baik (good governance). Kebijakan otonomi daerah bertujuan membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Otonomi daerah membawa perubahan yang bisa memunculkan aspirasi dan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan. Akan tetapi, di sisi lain dalam perkembangannya, otonomi daerah juga melahirkan persoalan ketika lahir peraturan daerah yang tidak sejalan dengan sistem hukum nasional dan cenderung mengabaikan hak sosial ekonomi suatu kelompok masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dalam upaya menyejahteraan masyarakat. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemda haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam artian pemda tidak boleh membuat perda yang tidak menyejahterakan masyarakat. Namun, saat ini banyak perda yang dibuat oleh eksekutif dengan legislatif lebih cenderung untuk kebijakan yang tidak pro-masyrakat. Di samping itu, tidak sesuai dengan tata cara pembuatan perda, berbenturan dengan hukum nasional dan bertentangan dengan HAM (sosial ekonomi). Sejatinya perda itu tidak boleh melanggar hak esensial dari masyarakat itu sendiri. Sejak diterapkannya otonomi daerah memang sangat jarang perda yang berkaitan langsung dengan pro-kepentingan masyarakat luas. Agar perda tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, sudah seyogianya eksekutif dan legislatif melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Hal inilah yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Yang terjadi justru kecenderungan penyusunan peraturan dilakukan sepihak antara legislatif dan eksekutif tanpa melibatkan masyarakt karena mengejar ‘’target’’. Padahal, sudah diamanatkan dalam undang-undang bahwa masyarakat harus dilibatkan agar peraturan yang disahkan tidak bermasalah di kemudian hari. Sudah semestinya pemerintah daerah membuka akses informasi bagi masyarakat sebagai salah satu stakeholder mengenai rencana pembuatan perda. Munculnya perda yang bermasalah di tengah masyarakat hal ini disebabkan para eksekutif dan legislatif masih hidup dalam alam pikiran sempit, sektoral/sektarian,
Oleh : Raymond Simamora* parsial. Misalnya, para pembuat kebijakan masih menyukai dan memelihara kekuatan-kekuatan diskriminatif, patriarkis dengan berlindung di balik payung hukum dan atas nama otonomi daerah. Rancangan kebijakan pemerintah daerah yang mengarah pada menafikan nilai-nilai sosial ekonomi harus dihentikan. Perda-perda yang bisa memancing kontroversi di tengah masyarakat di tingkat lokal harus segera dibatalkan. Sebab, jika dibiarkan, akan menjadikan masyarakat apatis, reaktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebhinekaan masyarakat dan keragaman daerah, mesti diberikan jaminan hidup. Bila setiap daerah mengeluarkan peraturan masing-masing tanpa mengacu dan memperhatikan pranata kehidupan sosial ekonomi, akibatnya berbahaya, dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat lokal itu sendiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah bukannya melindungi masyarakat, kebijakankebijakannya justru memunculkan kebingungan di dalam masyarakat. Bahwa saat ini berkembang perda yang menonjolkan kelokalan di daerah itu, tanpa memperhatikan masyarakat di sisi lain, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda yang ada di daerah. Bahkan, Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan perda yang dianggap bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Seperti diketahui, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengategorikan perda menjadi perda yang bermasalah. Pertama, kesesuaian dari substansi materi perda dengan pengaturan dalam perundangan yang lebih tinggi. Kedua, kesesuaian substansi materi perda dengan kepentingan umum atau masyarakat. Secara normatif, sebagaimana dimuat di dalam Konstitusi Republik Indonesia dan juga Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, jelaslah apa yang menjadi hak setiap warga negara, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu juga halnya dengan kewajiban pemerintah
daerah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Namun, gagasan dan praktik pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini, tidak dapat dilepaskan dari cita-cita dan ideologi negara untuk membawa bangsa ini pada kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tanpa perspektif pembangunan yang demikian, maka upaya tersebut takkan pernah terwujud. Homo Economicus dan Homo Juridicus Perda yang disarikan di tengah masyarakat berada dalam ruang kosong dengan hasil yang kontroversial. Hal ini akibat pembuatannya yang dipaksakan dari atas (pemda) tanpa ada partisipasi masyarakat. Tentu respons masyarakat baru akan muncul apabila perda tersebut menimbulkan kontroversi atau masalah baru tengah masyarakat. Tidak ada alasan setiap pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang dapat melanggar hak asasi (sosial ekonomi), dengan alasan kekhususan daerah. Persoalan dengan lahirnya perda-perda yang kontroversial adalah dilupakannya prinsip dasar peraturan hukum, harus menjamin hak asasi manusia. Penyebab Bermasalah Banyak perda yang bermasalah kemungkinan besar disebabkan kurangnya pemahaman aparat penyusun perda tentang asas-asas hukum dalam memperhatikan konteks yuridis, sosiologis, filosofis, ekonomis dan politis dalam teknik penyusunan peraturan daerah yang baik dan benar. Kemungkinan lainnya yang dapat menjadi penyebab banyaknya perda bermasalah adalah belum adanya standar harmonisasi dan perangkat/instrumen (tools) yang dapat dijadikan tolok ukur dalam melakukan harmonisasi. Peraturan daerah haruslah dimaknai lebih daripada sekadar hukum yang tertulis, tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhati nurani. Peraturan daerah tidak berada dalam ruang hampa, tidak bersifat esoterik, melainkan berada dalam ruang kehidupan so-
sial yang penuh pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis. Dari konstruksi yang terdapat dalam UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Di dalam perancangan perda, pemda harus mampu membangun keseimbangan (homeostasis) kepentingan para pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut. Karena hal ini menyangkut dua sifat dasar manusia yaitu manusia sebagai homo economicus dan manusia sebagai homo juridicus. Sebab, kualitas dan konsistensi perda adalah dasar yang sangat penting untuk menyediakan pelayanan dan untuk menjaga harmonisasi kehidupan bangsa. Sebagai homo juridicus, manusia dalam hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum. Manusia ingin mendapatkan ketenteraman, ketenangan dan kepastian terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari sudut ini, manusia dalam kehidupannya akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang menjadi haknya. Manusia mematuhi aturan agar dirinya memperoleh kepastian pewujudan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pada saat mengatur, haruslah dapat menciptakan keseimbangan kedudukan manusia sebagai homo economicus dan juridicus. Apabila pemda gagal dalam mewujudkan keseimbangan, maka efektivitas pengaturannya akan diragukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kepentingannya tersebut dapat menimbulkan kendala-kendala dalam implementasi peraturan daerah. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, memberikan kemanfataan sosial. *Penulis, advokat dan pengamat politik
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Tambah Area Hijau KONDISI taman di Jakarta kelihatannya dibiarkan tidak terurus. Beberapa taman yang terletak di pusat kota seperti Taman Suropati, Taman Menteng atau Situ Lembang memang mendapatkan perhatian khusus. Tetapi taman lainnya yang tersebar di pelosok Jakarta nampaknya memprihatinkan. Saya membaca tulisan di sebuah rubrik di harian ini beberapa waktu lalu. Dan nampaknya memang pemprov harus serius pada targetnya untuk menghijaukan Jakarta paling tidak 10 peren dari total wilayah Jakarta. Jangan sampai, pemanfaatannya salah untuk keperluan yang tidak jelas. Taman kota menjadi amat mahal untuk warga Jakarta. Kenya-
manan yang sedikit itu haruskah direbut oleh tangan-tangan tak bertanggung-jawab dengan merusaknya. Beberapa taman bahkan terlihat menyeramkan sehingga siapapun yang akan melepas lelah dipastikan bakal takut. Taman kota menjadi satu-satunya tempat murah untuk melepas penat dan hiburan murah bagi warga Jakarta. Karenanya, harus ada tindakan tegas jika memang ada pihak-pihak yang merusak taman dengan sengaja karena itu berarti menghilangkah hak warga lainnya untuk memperoleh kenyamanan. Naufal Ahmad Cempaka Sari, Jakpus
Kemacetan Jalan Raya Kukun Kian Parah ARUS barang dan orang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau sebaliknya, terhambat karena jalan raya Kukun, Kecamatan Rajeg, rusak sehingga kemacetan lalu lintas semakin parah. Kerusakan jalan di kawasan Kukun itu terutama di jembatan perbatasan Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang menyebabkan kendaraan roda dua dan mobil kesulitan melintas. Banyak warga yang terlambat kerja dan berangkat ke luar kota dengan pesawat akibat tertahan oleh kemacetan lalu lintas
beberapa jam di jalan raya Kukun tersebut terutama di kawasan jembatan padahal ruas jalan lainnya mulus mengunakan konstruksi semen cor bertulang. warga sudah beberapa kali menyampaikan masalah jalan rusak tersebut ke aparat kecamatan setempat agar secepatnya diperbaiki, tapi tidak juga ditanggapi serius. Bahkan penduduk setempat juga sudah menyampaikan kepada petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pemkab Tangerang, namun belum juga ada realisasi perbaikan. Demikian pula mengenai kerusakan jalan itu juga sudah dika-
barkan kepada anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari daerah asal pemilihan Kecamatan Rajeg dan Pasar Kemis, tapi belum mendapatkan jawaban serius. Bahkan seorang warga Desa Sukatani, Kecamatan Rajeg memberanikan diri mengirim pesan singkat (SMS) melalui telepon selular kepada Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar se-
hubungan kerusakan jalan di wilayahnya. Namun sejauh ini belum juga ada tanggapan apalagi diperbaiki. Oleh karena itu, mohon kiranya jalan tersebut segera diperbaiki agar arus barang dan orang berjalan lancer. Rahma Shanty Perumahan Taman Waled Tangerang
Fasilitasi Pengendara Sepeda SEPEDA dibuat jalur khusus Di jalur-jalur tertentu memang masih impian para pengendara sepeda. Perlu rambu yang lebih tegas. Barangkali yang seharsunya dilakukan adalah menyempitkan jalan. Agaknya pemerintah belum berbuat sesuatu yang benar-benar memberi
jalan bagi pengendara sepeda. Mungkin sebuah pekerjaan yang sulit menyediakan jalur khusus sepeda. Semoga ada kepastian untuk terwujudnya Jalur sepeda. Trisno Setiawan Tambora, Jakarta Barat
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.