Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 7 September 2012
No. 168 tahun VI
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Tak Terpengaruh
Tanda Tangan Palsu Toriq
Rakit Lima Bom Pipa JAKARTA - Petugas Polda Metro Jaya menemukan lima bom pipa yang sudah dirakit pelaku terduga teroris, Muhammad Toriq di rumah ibunya, Iyot di Jalan Teratai 7 RT 02/04, Tambora, Jakbar. ‘’Toriq sudah rakit lima bom pipa yang berukuran 40 centimeter,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rikwanto di Jakarta, kemarin. Rikwanto mengatakan, lima bom pipa tersebut hanya tinggal dipasang “power” detonator dan kabel penghubung untuk pemicu yang siap digunakan. Toriq diduga telah meracik bahan kimia sejenis bahan peledak yang dipasang sejumlah paku dengan tujuan memberikan efek ledak yang besar. Rikwanto menambahkan penyidik Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) kembali menggeledah dan mengolah tempat kejadian perkara (TKP), guna mencari barang bukti lainnya. Sebelumnya, warga melihat kepulan asap dan mencium bahan yang diduga mesiu di rumah yang dihuni Toriq di Jalan Teratai 7, RT 02/04, Kelurahan Jembatan Lima, Tambo-
ra, Jakarta Barat, Rabu (5/9) sekitar pukul 14.30 WIB. Warga sempat mendatangi rumah milik Iyot tersebut, guna mencari penyebab kepulan asap itu, namun Toriq melarikan diri ke arah Jembatan Lima, Tambora. Polisi menyita barang bukti berupa lembaran panduan merakit bom, tiga kardus yang berisi botol, lakban, dua botol berisi paku, kaleng makanan, baterai, charger telepon selular, potongan pipa dan kabel, serta bahan lainnya. Saat ini, polisi mengamankan istri Toriq, Yanti bersama anaknya, serta ibundanya, Iyot, sedangkan Toriq diduga melarikan diri.ukum tertentu. ‘’’Seharusnya jangan berhenti sebatas buku, tapi ditindaklanjuti secara hukum,” ujarnya. Penyidik, kata Rikwanto, menduga kegiatan M Toriq terkait dengan jaringan teroris di Solo, Jateng, dan Depok Jabar. ‘’Sementara memang ada kaitannya Solo, Depok, dan Tambora,” katanya seraya mengatakan, petugas masih menelusuri kepastian hubungan struktural antara pelaku teroris di Solo, Depok, dan Toriq. (ant)
JAKARTA - KPK tidak terpengaruh dengan pengakuan kepolisian bahwa tanda tangan Irjen Pol. Djoko Susilo telah dipalsukan oleh Kompol Legimo. KPK mengklaim sudah mengantongi bukti kuat keterlibatan Djoko sehingga dijadikan tersangka dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi. ‘’KPK menjadikan tersangka seseorang pasti dengan dukungan minimal dua alat bukti yang cukup,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P di JAkarta, kemarin. Namun, Johan enggan membeberkan alat bukti yang dipegang KPK sehingga menjadikan Djoko sebagai tersangka. Pada sidang prapradilan kasus simulator SIM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepolisian mengatakan Bendahara Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo memalsukan tanda tangan Djoko dalam dokumen penyediaan barang simulator ujian SIM. Keterangan tersebut diperkuat tiga tersangka korupsi simulator ujian SIM, yaitu Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ketua Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sebagai penggugat di prapradilan tersebut, mengatakan di dalam persidangan terungkap kepolisian tidak menetapkan Djoko sebagai tersangka karena tanda tangannya dipalsukan. Pada akhir Juli lalu, KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka simulator SIM bersama Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang. Kepolisian juga menetapkan lima tersangka, yaitu Didik, Budi, Bambang, serta Teddy Rusmawan dan Legimo. Johan enggan berkomentar lebih detail mengenai keterangan Polri yang terungkap di dalam persidangan prapradilan tersebut. ‘’Hal itu sudah menyangkut materi. Saya tidak diberitahu soal materi kasus,” kata Johan. Untuk diketahui, terkait kasus simulator ini terjadi tarik ulur antara KPK dan Polri. Polri merasa mereka mempunyai kewenangan untuk menangani kasus korupsi, meski diakui langkah yang mereka lakukan terlambat dibandingkan KPK. (ant)
Angie Diduga
Terima Rp 33,73 Miliar
Tjahjo Bantah
Kesaksian Condro JAKARTA - Ketua Fraksi PDI-P 2003-2012 Tjahjo Kumolo membantah pernyataan mantan rekan separtainya Agus Condro bahwa Miranda Swaray Goeltom bersedia memberikan imbalan uang bila ia terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) pada 2004. ‘’Saya tidak pernah mengatakan itu,” kata Tjahjo saat ditanya kuasa hukum Miranda, Dodi S Abdulkadir, apakah pernah mengatakan bahwa Miranda bersedia memberikan Rp300 juta tapi kalau minta Rp500 juta tidak keberatan berdasarkan keterangan mantan anggota Komisi IX asal PDI-P Agus Condro dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Agus Condro pada sidang sebelumnya mengatakan bahwa pada pertemuan kelompok fraksi (poksi) di hotel Dharmawangsa pada Mei 2004 yang dihadiri anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P sebelum pemilihan DGSBI pada Juni 2004 ia mendengar Tjahjo mengatakan bahwa Miranda bersedia memberikan uang Rp300 juta-Rp500 juta sebagai balasan bila ia terpilih sebagai DGSBI. Tjahjo hanya mengakui bahwa ia sebagai ketua fraksi saat itu mendapat laporan dari ketua Poksi Emir Moeis bahwa berdasarkan hasil fit and proper test Miranda adalah kandidat terbaik untuk menjabat DGSBI. ‘’Kalau ada pengambilan keputusan politik di DPR menyangkut nama orang, maka ketua poksi melapor kepada pimpinan fraksi lewat rapat fraksi. Saya selanjutnya menyerahkan kepada poksi untuk mempelajari calon-calon tersebut dan pilih mana yang terbaik secara adil dan proporsional,” jelas Tjahjo. Setelah mendapat laporan bahwa Miranda adalah calon terbaik DGSBI maka Tjahjo menginstruksikan anggota fraksinya untuk memilih Miranda. Tjahjo juga mengaku bahwa baru mengetahui bahwa rekan-rekannya mendapatkan cek pelawat setelah Agus Condro membuat pernyataan di media massa. ‘’Setelah Agus mengatakan itu, saya langsung cek ke Agus lewat telepon dan pesan singkat, tapi tidak dibalas dan dia juga tidak pernah bertemu dengan saya,” ungkap Tjahjo. Miranda dalam perkara tersebut didakwa memberikan 480 “traveller cheque” senilai Rp24 miliar kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR yang diberikan oleh pegawai Nunun Nurbaeti, Arie Malangjudo kepada perwakilan fraksi-fraksi yaitu Udju Djuhaerie (F- TNI/Polri), Endin Aj Soefihara (F-PPP), Hamka Yandhu (F-PG), dan Dhudie Makmun Murod (F-PDI-P). (ant)
JAKARTA - Terdakwa kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Angelina Patricia Pinkan Sondakh didakwa mendapat imbalan Rp33,73 miliar dari Permai Grup. ‘’Angelina sebagai penyelenggara negara yaitu anggota DPR dengan masa jabatan 2009-2014 menerima uang seluruhnya sejumlah Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS,” kata Jaksa Penuntu Umum Agus Salim di pengadilan tindak pidana korupsi
(Tipikor) Jakarta, kemarin. Jumlah tersebut bila dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp9.000 per dolar AS adalah Rp33,73 miliar. ‘’Uang tersebut diberikan sebagai imbalan karena terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X yang menyanggupi supaya anggaran untuk proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional dan program pengadaan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga agar disesuaikan dengan per-
mintaan Permai Grup,” jelas Agus Salim. Pada awal 2010, Angie dan Mindo Rosalina Manulang dari Permai Grup bertemu untuk menanyakan kesediaan Angie untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora sesuai permintaan Permai Grup milik M. Nazaruddin, rekan Angie di Komisi X sesama anggota fraksi Demokrat. ‘’Pada pertengahan Maret 2010, Angie menyanggupi untuk membantu Mindo dengan meminta imbalan ‘fee’ 7 persen dan harus sudah diberikan 50 persen saat pem-
bahasan anggaran dan sisanya diberikan saat dana sudah turun,” ungkap JPU. Mindo kemudian melapor kepada Nazaruddin mengenai permintaan Angie tersebut. ‘’M. Nazaruddin meminta agar ‘fee’ diturunkan menjadi 5 persen saja, dan imbalan uang baru bisa diberikan setelah daftar isian pagu anggaran (DIPA) turun,” tambah Agus. Mindo kembali ke kantor DPR lalu menyampaikan permintaan Nazaruddin dan kemudian dijawab oleh Angie. ‘’Gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan oleh Pak Nazar te-
man Demokrat dan teman DPR, ya udah disamain saja deh 5 persen, tetapi kalau ditanya orang berapa persen bilang 7 persen,” jelas JPU. Tapi Angie tetap meminta agar imbalan uang sudah diberikan sebesar 50 persen karena mengatakan yang penting justru saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang digiringnya. Pengusaha lain di depan 100 persen, kami minta 50 persen ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan,” ungkap JPU dalam surat dakwaannya. (ant/wnd)
Angie Dipecat
Suluh Indonesia/ade
SIDANG PERDANA - Terdakwa kasus suap anggaran di Kemenpora dan Kemdikbud, Angelina Sondakh saat menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Atas perbuatannya, Anggie terancam hukuman 20 tahun penjara.
JAKARTA - BK DPR memastikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh (Angie) diberhentikan sementara sebagai anggota DPR. Pembehentian dilakukan menyusul status terdakwa Angie dan sudah menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek di Kemendiknas dan proyek di Kemengpora di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ‘’Setelah beliau mulai menjalani persidangan atau menjadi terdakwa prosesnya akan diberhentikan sementara,” kata Ketua BK DPR, Muhammad Prakosa di Jakarta, kemarin. Meski keputusan sudah dikeluarkan BK terhitung sejak Angie menjalani persidangan pertamanya, namun proses administrasi pemberhentian sementara Angie masih dalam proses. “Segera memproses untuk diberhentikan sementara. Tidak terlalu lama mungkin minggu ini,” kata Prakosa. Prakosa yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara Angie tidak perlu menunggu persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat. Sebab keputusan itu sudah mutlak berada di tangan BK DPR. “Ini kewenangan BK untuk memutuskan pemberhentian sementara, tidak perlu fraksi,” tegasnya. Menurut UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) serta Tata Tertib dan dan Kode Etik DPR, anggota Dewan yang telah berstatus terdakwa maka diberhentikan. (har)
Perlunya Revolusi Fasilitas dan Layanan Publik PELAYANAN publik merupakan sebuah fasilitas yang harusnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya sebagai imbalan atas kesediaan warga negara untuk membayar pajak, retribusi dan berbagai kewajiban lainya. Semakin banyak sumber daya alam yang digunakan untuk membiayai negara, maka harus semakin besar porsi yang harus dikembalikan pada rakyatnya dalam bentuk bentuk fasilitas dan pelayanan publik atau biasa disebut infrastruktur. Negara tanpa fasilitas dan pelayanan publik yang baik, merupakan sebuah negara
gagal. Setelah kemerdekaan Indonesia diraih dengan keringat, air mata, dan darah pada 67 tahun lalu seharusnya saat ini negara sudah memberikan fasilitas dan layanan publik yang hebat. Sayangnya fasilitas dan layanan publik bukan bertambah baik tetapi bertambah menyengsarakan seiring den-
gan tidak terkontrolnya pertambahan penduduk, penyalahgunaan sumber daya alam dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Gagalnya Indonesia dalam memberikan fasilitas dan layanan publik yang baik dapat dilihat diberbagai sektor, seperti sektor transportasi, perizinan, air bersih, ketenagalistrikan, pendidikan, sektor kesehatan, jaminan sosial dsb. Supaya negara tidak dikatakan gagal, salah satunya harus ada sebuah revolusi fasilitas dan layanan publik di setiap sektor tersebut. Pertanyaannya, mungkinkan bisa dilakukan ditengah kemajemukan
bangsa ini? Lalu seperti apa bentuk revolusi tersebut? Indonesia mampu Setelah penulis bermimpi puluhan tahun dan selalu menggunakan contoh negara lain pada setiap kesempatan, ternyata Indonesia bisa. Indonesia ternyata dapat melakukan revolusi fasilitas dan layanan publik dengan baik bertepatan dengan peringatan ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Idul Fitri 1433 Hijriyah. Revolusi fasilitas dan layanan publik telah terjadi di sebuah BUMN di republik ini melalui PT Kereta Api Indone-
sia (KAI). Bukan main! Dalam tiga tahun terakhir ini PT KAI memang tengah melakukan pembenahan, baik ke dalam (tata kelola perusahaan, sistem penggajian dan sistem kepegawaian dsb) maupun keluar (pelayanan pelanggan). Perubahan tersebut juga didukung dari segi regulasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 9 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Melalui pembenahan fasilitas stasiun serta layanan ticketing, mereka bisa melakukan revoluasi. (ant)