24
Edisi 1030/ 6 - 19 mei 2019
Terima Rombongan Komisi IX DPR RI, Gubernur Koster Sampaikan Bidang Kesehatan Jadi Prioritas Menuju Bali Era Baru Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali adalah sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkun kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
D
isampaikan Gubernur Koster, terdapat 5 bidang program prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, Provinsi Bali telah membuat kebijakan dan program pembangunan yang siap di implementasikan diantaranya pada bidang Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya serta bidang Pariwisata. Khusus di bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) pada Rabu (27/4) yang lalu. Program yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan yang selama ini
masih banyak menuai keluhan masyarakat. “Program JKN-KBS ini merupakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada Krama Bali. Kebijakan baru ini dikeluarkan setelah mengkaji pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang mengandung beberapa kelemahan atau kekurangan,” jelas Gubernur Koster saat menerima kunjungan komisi IX DPR RI, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (2/5). Dikatakan Gubernur Koster, kekurangan tersebut diantaranya yakni sistem rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi sehingga pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan serta memerlukan waktu yang lama akibat lokasi yang berjauhan RS yang dirujuk. Selain itu, sistem rujukan bertingkat juga mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pasien. Sehingga sistem rujukan yang diberlakukan selama ini dinilai tidak efektif dan tidak efisien.
Pimpin Apel Hardiknas 2019, Gubernur Koster Komit Membangun SDM Bali Unggul
Gubernur Koster saat menerima kunjungan komisi IX DPR RI, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (2/5).
“Akibat adanya berbagai kelemahan atau kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut, pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, masalah di fasilitas kesehatan (Puskesmas/RS-red) yang sangat merugikan pasien bahkan tidak mendapat kepastian pelayanan,” ungkap Gubernur Koster yang juga selaku ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini. Bertolak dari sejumlah persoalan tersebut, Pemprov Bali akhirnya meluncurkan JKN-KBS yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan pelayanan kesehatan dalam JKN. Program ini dikatakan Koster memiliki sejumlah kelebihan antara lain kepesertaan menjangkau seluruh Krama Bali, kartu langsung aktif saat menjadi peserta, bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah langsung terdaftar otomatis, PBI Daerah dapat dilayani di Fasiltas Kesehatan Pemerintah / Pemerintah Daerah dan Swasta. Dari aspek iuran, Peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan. “Sementara dari aspek pelayanan kesehatan, masyarakat juga memperoleh manfaat
tambahan yaitu memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di Fasilitas Kesehatan. Pasien gawat darurat juga memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju fasilitas kesehatan yang dituju, memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis, sistem penangangan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi se-Bali berbasis web dengan call center yang tersedia di Faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan, memperoleh fasilitas transportasi secara gratis untuk jenasah dari Puskesmas atau RS ke alamat dan memperoleh pelayanan terapi hiperbarik (oksigen murni-red) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan,” imbuhnya. Ditambahkan Gubernur Koster, keunggulan lainnya, JKN-KBS menggunakan sistem rujukan baru berupa aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi. Penanganan keluhan dilaksanakan secara online dan terintegrasi berbasis web yang tersedia di Faskes Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Call Center dan Personal In Charge (PIC). Selain itu dikatakan Koster, Pemprov Bali tengah merancang Rumah Sakit tanpa kelas. Dimana Dua rumah sakit (RS) Pratama yang ada saat
ini yakni RS Pratama di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, dan RS Pratama di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Buleleng akan dirancang untuk hal tersebut. “Nanti Rumah Sakit Pratama itu menjadi Rumah Sakit tanpa kelas. Lahannya kan punya pemerintah, semua dibiayai pemerintah (dokter, perawat, faskes-red), jadi kita tigak boleh diskriminasi kepada masyarakat yang akan berobat dengan kamar yang ber kelas-kelas. Pemerintah harus hadir memberikan fasilitas kesehatan yang baik bagi masyarakat,” pungkas Gubernur Koster. Sementara itu, Ketua Tim yang juga wakil ketua komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyambut baik program kesehatan Pemprov Bali melalui JKN-KBS. Menurutnya, sistem jaminan kesehatan tersebut bisa menjadi contoh baik bagi daerah lainnya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. “Program ini sangat bagus, sejalan dengan apa yang selalu kita harapkan yakni Rumah Sakit tanpa kelas. Saya juga mengapresiasi langkah Gubernur dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bali. Apa yang kita dengarkan dari penjelasan tadi, sangat bagus. Kita pasti akan mendukung program yang baik ini,” ungkapnya. (ast).
Beroperasi Lagi, Gubernur Koster Harap Layanan Trans Sarbagita di Bandara Ngurah Rai Jadi Pilihan
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019.
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019 dan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Kamis (2/5). Apel Hardiknas kali ini hadir dalam suasana berbeda karena bertepatan dengan Hari Kamis dimana sesuai dengan Pergub No. 79 Tahun 2019 semua peserta apel menggunakan busana adat Bali.Dalam sambutan yang dibacakan Gubernur Wayan Koster, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Menurutnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan karakter peserta didik. “Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat,” ujarnya. Mendikbud menambahkan, saat ini peserta didik didominasi Generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi. Generasi ini lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. “Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentu-
han budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat,” katanya. Ia menambahkan, ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan.Kepada wartawan seusai apel Gubernur Koster mengatakan Peringatan Hardiknas 2019 ini diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan pendidikan yang lebih berkarakter dengan membangun integritas moral dan jati diri sebagai bagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. “Khususnya di Bali adalah membangun SDM Bali Unggul yang berkaitan dengan upaya kita merealisasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali agar memiliki kualitas profesional berintegritas dan berdaya saing,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Gubernur Koster menambahkan pihaknya saat ini terus melaksanakan tahapan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. “Sekarang tahapannya sudah mulai membangun sekolah baru, menambah ruangan baru sampai memenuhi kebutuhan sesuai dengan lulusan anak anak SMP kita yang harus ditampung untuk masuk ke SMA, SMK atau yang sederajat,” ujarnya. (ast).
Layanan transportasi massal menjadi salah satu keharusan yang harus disiapkan dalam menunjang moda transportasi di Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai. Dengan menghadirkan transportasi umum berupa armada bus, masyarakat khususnya wisatawan yang datang ke Bali memiliki pilihan dalam menentukan transportasi yang akan digunakan. Hal ini terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan Layanan Transportasi Massal Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan “Trans Sarbagita” di Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai, Tuban, Badung, Kamis (2/5) siang. “Sebagai bandara kelas dunia, menghadirkan transportasi umum berupa armada bus memang keharusan,” ujar Gubernur Koster. Meski demikian, pengoperasian layanan transportasi ini menurutnya masih akan dilihat perkembangannya lebih lanjut mengingat beberapa tahun yang lalu sudah sempat dioperasikan juga namun sepi peminat sehingga akhirnya berhenti ditengah jalan. “Saat ini kita uji coba dulu, kita evaluasi nanti apakah epektif atau tidak. Terus terang, selama ini Saya nilai trans Sarbagita ini belum berjalan dengan baik sehingga beberapa rute Saya berhentikan karena menghabiskan anggaran. Namun saat ini karena kebutuhan bandara, transportasi ini Saya uji coba dulu. Semoga transportasi ini bisa menjawab kebutuhan dasar di bandara Ngurah Rai, sehingga memenuhi kebutuhan konsumen yang dari atau menuju bandara sehingga tidak lagi menghadapi lalulintas yang krodit,” ungkap Gubernur Koster. Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini berharap hadirnya kembali layanan transportasi massal trans Sarbagita ini dapat memberikan dampak positif bagi kunjungan wisatawan ke Bali dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali. Hal senada juga dikatakan General Manager PT Angkasa
Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan Layanan Transportasi Massal Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan “Trans Sarbagita” di Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai, Tuban, Badung, Kamis (2/5).
Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai Haruman Sulaksono yang mengatakan dengan dioperasikannya kembali Trans Sarbagita dengan melewati bandara, diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat luas akan ketersediaan sarana transportasi massal yang melayani penumpang dari dan menuju bandar udara. “Kehadiran armada bus akan menambah pilihan penumpang dalam mencari alternatif transportasi di Bandara Ngurah Rai. Bahkan, dipastikan tidak akan merugikan pebisnis lain yang menawarkan jasa serupa di Bandara,” ungkapnya. Sebagai informasi, layanan transportasi massal ini akan beroperasi dengan rute bandar udara – Nusa Dua, dan bandar udara – Batu Bulan, dengan jumlah 6 bus yang akan melayani penumpang dan untuk masing-masing rute, bus beroperasi dengan tiga jam keberangkatan. Untuk rute bandar udara – Nusa Dua, bus akan berangkat pada pukul 09.15 Wita, 13.15 Wita, dan 17.15 Wita. Sementara untuk rute bandar udara – Batu Bulan, jam keberangkatan bus Trans Sarbagita adalah pukul 11.00 Wita, 15.00 Wita, dan 19.00 Wita. Jam keberangkatan bus untuk kedua rute arah sebaliknya juga berlaku sama. (ast).
redaksi@cybertokoh.com, iklan@cybertokoh.com
cybertokoh
@cybertokoh
@cybertokoh
www.cybertokoh.com