Edisi Senin 30 Juli 2018 | Ekbis NTB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 30 JULI 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 41 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembudidaya Jamur Ingin Pemerintah Hadir BUDIDAYA jamur bisa jadi alternatif memberdayakan masyarakat.

Permintaan kebutuhan yang tinggi belum sebanding dengan produksi.

Peluang ini seharusnya pemerintah pandai menangakapnya. Halaman 2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

18.818 Peserta JKN-KIS Semarakkan Senam Sehat Kolosal HIDUP sehat itu mudah dan murah. Hal tersebut senantiasa digaungkan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat modern.

Halaman 4

Ketika Komponen Kelistrikan Tak Standar Beredar Bebas di Pasaran BARU-baru ini, Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB melakukan pengawasan barang-barang beredar secara acak. Sasarannya adalah toko-toko penjual komponen kelistrikan di beberapa tempat di Pulau Lombok. Tim turun dalam waktu bersamaan dan dibagi-bagi. Ada yang melakukan pengawasan di Kabupaten Lombok Barat, ada yang disebar ke Lombok Tengah, ada juga yang melakukan pengawasan di Lombok Utara.

Dari kegiatan ini, tim menjumpai masih banyaknya komponen-komponen kelistrikan belum memiliki SNI, leluasa dipasarkan. Beberapa komponen dimaksud di antaranya, bola lampu (balon) yang tidak ber-SNI, kabel-kabel yang tidak ber-SNI, termasuk stop kontak dan colokan listrik yang juga tidak ber-SNI.

Bersambung ke hal 2

PT. PLN (Persero) mengingatkan agar masyarakat sebaiknya menggunakan instalasi kelistrikan yang sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan komponen yang tidak direkomendasikan memiliki risiko yang lebih tinggi memicu bencana.

Hal ini dipertegas Rachmawan Primadya Setyawan, Humas PLN Wilayah NTB, menanggapi temuan Dinas Perdagangan terkait banyaknya penjualan komponenkomponen kelistrikan yang tidak ber SNI. “Dampak yang sering terjadi kebakaran akibat korsleting listrik. Karena tidak menggunakan komponen yang standar. Biasanya efeknya mudah panas dan mengakibatkan komponennya terbakar,’’ jelas Prima.

Kepada Ekbis NTB , Prima mengatakan, misalnya PLN, dalam proses menyambung dan menyalakan listrik bagi permohonan baru mensyaratkan adanya Sertifikat Layak Operasi (SLO) ini.

Bila instalasi bangunan belum memiliki SLO, maka PLN tidak akan menyalakannya.

SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik.

Bersambung ke hal 2

(Ekbis NTB/bul)

TUNJUKKAN - Kepala Bidang Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB Haryono menunjukkan beberapa bola lampu yang dianggap tidak berstandar dan telah dikirim ke laboratorium Kementerian Perdagangan.

(Ekbis NTB/bul)

Harga Murah Menjadi Andalan, Kualitas Nomor Sekian

(Ekbis NTB/uul)

KOMPONEN - Komponen listrik yang dijual di salah satu toko di Kota Mataram. Konsumen diharapkan membeli produk yang sudah ber-SNI.

KECENDERUNGAN masyarakat membeli barang apapun hanya berdasar murah atau mahal harganya memang lumrah ditemui. Apalagi di tengah sulitnya ekonomi, sehingga mereka mau tidak mau mengatur dan memperketat pengeluaran. Akibatnya, banyak yang hanya mencari harga murah tanpa melihat kualitas produk tersebut. Tidak terkecuali peralatan instalasi kelistrikan di pasaran, masyarakat cenderung memilih produk murah tanpa SNI dengan mengacuhkan keselamatan.

Farhan, salah satu pemilik toko di Mataram menerangkan biasanya masyarakat membeli produk instalasi kelistrikan dengan mempertimbangkan murah atau tidaknya harga. “Soalnya balik lagi ke keuangan yang mereka punya, jadi mereka pilih murahnya saja,” terangnya pada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Dari hasil pantauan Ekbis NTB, rata-rata produk kelistrikan yang dijual banyak yang belum memiliki label SNI, meski bisa dibilang

produknya termasuk produk ‘kecil’.

Saat ditanyakan kenapa tidak menjual produk berlabel SNI, ia mengatakan masyarakat banyak yang mencari. “Terutama untuk anak kos ataupun masyarakat berpenghasilan rendah, mereka carinya beginian, yang penting bisa dipakai,” imbuh Farhan.

Produk-produk jualannya pun, diakuinya, diambil dari sales produk tersebut yang mendatangi tokonya langsung. Tetapi ia tidak serta merta mengambil semuanya, dipilih dulu sesuai keinginan pembeli. “Belinya juga secara grosiran jadi bukan beli satu-dua,” jelasnya.

Harganya pun termasuk murah, berkisar mulai Rp 4 ribu saja. Ditanya apakah dirinya menggunakan produk jualannya, ia mengaku memilih memakai produk dengan kualitas terbaik meskipun harganya mahal. Hal itu dilakukannya karena masalah kelistrikan ini jika salah memilih produk, akibatnya bisa fatal.

Bersambung ke hal 2

Konsumen Harus Cerdas Memilih dan Membeli MASIH ditemukannya peralatan instalasi kelistrikan yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasaran menjadi tugas pemerintah memberikan pemahaman. Jangan sampai, penjualan komponen kelistrikan di pasaran merugikan konsumen dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Melihat masih banyaknya komponen atau peralatan instalasi listrik yang dijual bebas di pasaran, H. Muhammad Saleh, dari Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB, mengingatkan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas. Dalam hal ini, masyarakat tidak membeli produk yang tidak ber-SNI, karena memiliki risiko besar.

Selain komponen cepat rusak atau mati untuk balon (lampu

listrik) juga bisa menimbulkan kebakaran.

“Karena mempengaruhi kualitas, apalagi instalasi kelistrikan itu risikonya sangat tinggi,” terangnya pada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Pihaknya memang pernah menerima laporan terkait instalasi listrik tanpa SNI ini selama beberapa waktu terakhir.

Tetapi namanya orang berusaha, pihaknya tidak bisa melarang mereka untuk menjual produk ber-SNI atau tidak.

“Pelaku usaha harusnya memberitahu kepada konsumen terkait produk yang dijualnya, mana produk ber-SNI, mana tidak,” ujarnya.

Sebab tidak semua konsumen paham mengenai barang tersebut apalagi kualitasnya, sehingga penjual wajib mem-

Rachman Primadya Setyawan

(Ekbis NTB/dok)

H. Muhammad Saleh

beritahukan informasi terkait produk jualannya.

Sesuai peraturan perundangundangan No.8 tahun 1999, pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen agar tidak merugikan. Jika pelaku usaha menyampaikan informasi secara benar, konsumen juga berhak dan berkewajiban untuk membayar produk itu. Terkait pilihan masyarakat lebih membeli alat instalasi kelistrikan tanpa SNI, karena harganya murah, di sinilah konsumen harus bersikap cerdas. Apakah akan membeli dengan harga murah, namun cepat rusak atau membeli barang ber-SNI dengan harga mahal, tapi umurnya lebih lama.

Untuk itu, ujarnya, jika masih ada temuan ini di pasaran, harusnya Dinas Perdagangan

Provinsi maupun kabupaten/ kota mengambil tindakan tegas kepada pelaku usaha. Misalnya dengan mengambil sampelsampel barang yang dijual, kemudian dilakukan peringatan ke penjual. Jika tidak mau diperingatkan, barulah dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Ia menyoroti tingkat kemandirian konsumen sekarang ini sudah tidak ada, artinya pengetahuan mereka akan suatu produk sangat jauh dari harapan. “Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Perdagangan harusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya SNI, terutama akan alat instalasi kelistrikan, tentang harga dan kualitasnya,” jelasnya.

Bersambung ke hal 2

Cabut Izin Usahanya PERALATAN kelistrikan yang digunakan oleh konsumen di NTB seharusnya memiliki standar yang jelas, aman serta tidak menimbulkan risiko yang buruk. Untuk mewujudkan hal itu, semua produk kelistrikan termasuk proses instalasi listrik haruslah terjaga standarnya dari hulu ke hilir. Sejumlah regulasi sudah diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan (Ekbis NTB/dok) Yek Agil untuk menjadi acuan semua pihak, termasuk produsen dan konsumen listrik.

Sekretaris Komisi II Bidang Perdagangan DPRD NTB Yek Agil kepada Ekbis NTB mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian juga sudah diberlakukan. Tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan.

“Selain itu tujuan dari pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan adalah untuk memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” kata politisi PKS ini.

Ia mengajak masyarakat untuk terus membangun kesadaran agar lebih peduli pada keselamatan nyawa dan harta benda dengan hanya menggunakan peralatan listrik yang sudah memiliki logo SNI. Masyarakat diharapkan tidak tergoda untuk membeli produk instalasi listrik yang tidak standar karena sangat berisiko terhadap banyak hal, salah satunya potensi korsleting arus pendek yang selama ini menjadi penyebab banyaknya kasus kebakaran.

Bersambung ke hal 2

Nurdin Ranggabarani

(Ekbis NTB/dok)

Komponen kelistrikan tak berstandar nasional Indonesia (SNI) beredar bebas di pasaran. Harganya pun lebih murah dibandingkan dengan komponen kelistrikan yang tidak berSNI. Bagi masyarakat yang belum paham dengan standar komponen, harga murah masih jadi pilihan. Padahal risikonya sangat besar, seperti komponen cepat mati. Dan yang lebih ekstrem lagi, terjadi arus pendek dan bisa menimbulkan kebakaran.

Berisiko Memicu Bencana

EKBIS NTB

Ekbis NTB Senin, 30 Juli 2018

2

Pembudidaya Jamur Ingin Pemerintah Hadir BUDIDAYA jamur bisa jadi alternatif memberdayakan masyarakat.

Permintaan kebutuhan yang tinggi belum sebanding dengan produksi.

Peluang ini seharusnya pemerintah pandai menangakapnya.

Budidaya jamur di NTB berjalan

secara otodidak. Dari produksi, hingga pemasaran. Bukan semata-mata mengharapkan pemerintah memberikan dukungan. Tetapi peluang bisnis ini bisa jadi salah satu bagian upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran

(Ekbis NTB/bul)

JAMUR - Andi Hertanto menunjukkan salah satu jenis jamur budidaya yang sedang dikembangkannya.

bila dilakukan massif.

Ketua Komunitas Jamur Lombok, Andi Hertanto mendorong pemerintah melaui dinas teknis terkait memberikan perhatian. Budidaya jamur masih minim dikembangkan di Provinsi NTB. padahal, tak harus mengandalkan modal besar untuk pengembangannya. Dari sisi teknis, juga tak mementingkan keahlian khusus.

Intinya hanya pada kemauan. Pemerintah daerah bisa menggerakkan kemauan masyarakat untuk melakukannya.

Komunitas Jamur Lombok baru memiliki anggota hanya 50.

Meski begitu, jumlah produksi jamur masih belum mendekati kebutuhan pasar. Itupun jika sebatas jual dalam bentuk mentah. Bila dilakukan hilirisasi (produk turunan), diyakini pangsa pasarnya akan jauh lebih besar dan nilai ekonomisnya akan jauh lebih tinggi.

Produksi jamur saat ini kata Andi masih menyasar pasar tradisional yang ada di Kota Mataram.

Itupun kebutuhannya belum tertutupi. Walau secara statistik belum

diketemukan potensi kebutuhannya. Di kabupaten di luar Kota Mataram, juga sebetulnya pembudidaya jamur telah mencoba memenuhi kebutuhannya. Hanya saja yang dipasok hanya sebatas kemampuan pasok.

“Kekurangan kita masih sangat tinggi. Itulah sebabnya kenapa kita giat menularkan pengetahuan membudidaya jamur ini kepada masyarakat, siapapun dan dari manapun yang mau belajar. Kami persilahkan. Harapan kita permintaan bisa ditutupi,” kata Andi pada media ini.

Bagaimana dengan harga? Di pasaran masih bagus harga penjualannya Rp 25.000 perkilo. Andi sendiri telah mengembangkan beberapa jenis jamur putih. Misalnya CNC, HU, Florida, Oestern. Sementara jamur cokelat, Phoenix telah berhasil dikembangkan.

“Kita sedang melakukan uji coba pengembangan jamur kualitas premium. Yang harganya sampai Rp60.000 sekilo. Setelah ini berhasil dikembangkan, kita akan tularkan lagi,” kata Andi.

Jamur mulai doyan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pelangkap lauk pauk.Tak butuh modal besar untuk membudidayakannya.

Bahan bakunya hanya serbuk gergaji, dedak dan gamping. Seluruh yang diperlukan itu notabenenya limbah. Hanya saja butuh ruangan khusus yang sejuk untuk produksinya. Itupun tak perlu ruang permanen.

Keuntungannya paling tidak 50 persen. Masa panennya juga singkat. Karena itulah, Andi menyebutnya kegiatan ekonomi yang praktis dan efisien serta tak kenal musim. Pemerintah harusnya tergerak mendukung masyarakat melakukannya.

“Dari pada mikirin pupuk, kadang-kadang langka. Lebih baik budidaya jamur juga dikembangkan,” demikian Andi.

Sejauh ini, belum ada respons pemerintahd daerah melalui dinas teknis. Meskipun, Dinas Pertanian dan Bappeda pernah melirik budidaya ini. Baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai memberikan perhatian. Meskipun belum dalam bentuk pembinaan. (bul)

Aneka Kaos Lombok Unik di Toko Pepadu PARIWISATA NTB yang menjadi primadona menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memanjakan turis. Salah satunya adalah toko oleh-oleh dengan menyediakan berbagai oleh-oleh khas NTB, mulai dari aksesoris sampai kuliner. Tetapi jika ingin mencari kaus Lombok dengan desain unik bisa mencoba mengunjungi Pepadu yang berlokasi di jalan Tuan Guru Ali Badru Lingkar Selatan, Jempong.

Riski, pemilik Toko Oleholeh Pepadu menerangkan toko oleh-olehnya ini hadir untuk meramaikan pangsa pasar oleh-oleh yang sekarang merebak di Lombok. “Mengingat wisatawan ke Lombok semakin banyak, tentunya mereka ingin membeli sesuatu unik di sini sebagai pengingat pernah ke sini,” terangnya kepada Ekbis NTB. Nama Pepadu diambil dari nama pemain Peresean sebagai salah satu atraksi tra-

disional di Lombok.

Pepadu menyediakan berbagai kaus Lombok dengan berbagai desain yang mencerminkan berbagai tempat wisata dan ikon Lombok, seperti Gili, Senggigi, dan lainnya. Riski mengatakan desain tersebut dibuat sendiri agar kesan eksklusif produknya terlihat, sehingga tidak perlu takut sama dengan produk lain. “Kami memiliki tim desain sendiri untuk bajunya agar desainnya tidak

pasaran,” imbuhnya.

Harga kaos pun dibanderol mulai kisaran Rp 70 ribu dengan kualitas kaos yang adem dan lembut. Kaos di Pepadu tersedia lengan pendek dan panjang dengan warna-warna netral. Toko oleh-oleh yang baru buka ini, kata Riski, memang baru menjual kaos dan aneka tenun khas Lombok saja. “Karena kita memang fokus ke kaos dulu untuk menggaet pembeli.

Kain kaosnya juga didatangkan

langsung dari Surabaya,” terangnya.

Meskipun baru, ia mengaku respons pasar sangat bagus akan kehadiran Pepadu. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan travel agent, sehingga cukup banyak tamu berkunjung ke tempatnya. “Kami juga menyediakan coffee shop sebagai tempat para pengunjung atau sopir travel bisa beristirahat dengan menikmati kopi khas Lombok,” ujarnya. (uul)

Pengabdian Masyarakat, Tim PKM UMM Bimbing Perajin Cukli TIM Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) memberikan pendampingan kepada perajin cukli di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Kegaiatan sejak tanggal 4 – 8 Juni 2018 lalu itu diharapkan memotivasi para perajin untuk mengembangkan usaha dan berdampak pada kesejahteraan. Ketua Tim PKM Abdul Syakban, S.Pd., MPd, anggota Hafsah, S.Pd., MPD dan MuhammadYusril S.AB., MAB. Terselanggaranya program itu atas dukungan anggaran hibah dari Dikti yang memang mendanai skim kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Maksud Dikti memberikan pendanaan ini, semata untuk meningkatkan kualitas dosen dan memberikan pengabdian kepada masyarakat,” kata Hafsah kepada Ekbis NTB, Sabtu (29/7).

Pendampingan kepada perajin cukli di Desa Sesela mulai dari manajemen barang, manajemen keuangan, teknik pembuatan sampai dengan pemasaran. Dipilihnya sentra kerajinan cukli karena pihaknya melihat stagnasi produk dan tidak berkembangnya keuntungan diperoleh. Perajin cenderung bingung akibat beberapa hal. Seperti kebingungan market, modal cekak, bahkan merugi dan dibelit utang. “Kita bombing mengelola modal awal, modal produksi, saving, sehingga usahanya tidak stagnan,” tandasnya.

Sehingga dalam proses pen-

dampingan, pihaknya melibatkan tenaga ahli dalam proses mencetak sampai pemasaran. Bahkan dilibatkannya tim ahli IT agar promosi produk tidak manual saja, tapi juga melalui jalur online.

“Paling mendasar kita bimbing tentang manajemennya. Kita bantu mencari jalan keluarnya. Kemarin itu kita undang ahli desain cukli.

Sebenarnya yang dibuat sudah bagus, cuma masih manual. Perlu paduan modernisasi, sehingga bisa bersaing di pasaran,” jelasnya.

Ketua Tim PKM Abdul Syakban, menambahkan, selama empat hari timnya memberikan bimbingan. Mulai dari motivasi manajemen usaha oleh Hafsah. Hari kedua, manajemen desain. Peserta langsung mendapat bimbingan praktik dari desain gambar dan memahat cukli. Selanjutnya materi tentang marketing secara online. Materi tentang manajemen ini mendapat bimbingan dari ahli IT Agus Wibowo. Mereka dikelompokkan berbeda. Satu kelompok wajib membuat dua produk berbeda.

“Ada yang membuat pelakat, ada yang membuat miniatur hewan, ada yang buat asbak. Intinya kita bantu kembangkan, ditingkatkan dari segi manajemennya,” kata Syakban.

Bimbingan juga terkait pengelolaan website www.cuklisesela.com sebagai media promosi dan marketing produk. Terakhir marketing secara offline, hanya tinggal melanjutkan kegiatan sebelumnya. (ars/*)

Ketika Komponen Kelistrikan Tak Standar Beredar Bebas di Pasaran Dari Hal. 1 Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono memimpin kegiatan pengawasan. Produk-produk yang diduga tak ber-SNI itu dapat dengan mudah dikenali.

Untuk produk-produk berSNI, biasanya dikenali langsung melalui getokan timbul “SNI”, baik di produknya langsung maupun di labelnya. Sementara yang ditemukan saat pengawasan terdapat di antaranya tidak mencantumkan sama sekali keterangan SNI,

bahkan terdapat juga di antaranya yang menggunakan keterangan SNI hanya dengan ditempel cap.

Di semua lokus pengawasan, rata-rata ditemukan produk kelistrikan serupa dan diragukan standarnya. Untuk uji laboratorium, selanjutnya komponen kelistrikan tersebut dibeli sebagai barang bukti. Temuan tersebut akan ditindaklanjuti. ‘’Sampelnya kita sudah beli.

Ada 99 buah, umumnya balon, sudah kita buat laporannya dan kirim ke pusat untuk di uji laboratorium,’’ demikian Haryono.

Pemerintah daerah ingin meminta kepastian, apakah

yang ditemukan tersebut termasuk yang diizinkan beredar, atau sebaliknya dan apa tindaklanjut yang akan ambil langkah oleh pemerintah daerah terkait.

Seperti diketahui, produkproduk tidak memiliki standar, masa pakainya cenderung lebih pendek. Dari sejumlah produk yang dijadikan sampel tertera keterangan “hemat energy”.

Kekhawatirnya, akibat produk tidak memenuhi standar, malah sebaliknya, boros energi.

Demikian juga dari sisi keamanan, jangan sampai merugikan konsumen.

Umumnya produk-produk kelistrikan yang tidak meng-

gunakan standar resmi pemerintah RI ini adalah produk yang diimpor. Beberapa di antaranya tertulis Made In China. Karena itulah, Dinas Perdagangan juga ingin memastikan pusat terkait mekanisme masuknya produk-produk luar negeri ke Indonesia.

Pengawasan dilakukan setelah barang-barang tersebut beredar di pasaran. Sebelum beredar, biasanya untuk produk-produk impor ditangani langsung oleh Bea Cukai.

“Mungkin petugas di pelabuhan juga tidak detail ketika ada barang-barang impor masuk, asalkan dokumen lengkap dan

sesuai isinya, barang-barang ini langsung masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Haryono menyimpulkan, kenapa barang-barang tak berstandar tersebut ada di pasaran. Pastinya karena ada permintaan. Apalagi karakteristik konsumen kita umumnya lebih memilih produk dengan harga murah dan cenderung mengabaikan soal kualitas produk. ‘’Kita bisa tunggu hasilnya, dalam tiga bulan ke depan setelah keluar sertifikat labnya. Sementara ini kita masih sebatas imbauan-imbauan saja, kepada pedagang maupun kepada konsumen,’’ demikian Haryono. (bul)

Senada dengan Farhan, Ali, pedagang lainnya juga mengaku mendapatkan produk alat kelistrikan dari sales yang mendatangi tokonya langsung.

Ia juga tidak serta merta mengambil semuanya, tetapi memilih produk dengan kualitas bagus agar pembeli juga merasa puas. Ia pun tidak segan memberikan tips barang mana saja yang bagus atau tidak seraya menyebutkan kelebihan dan kelemahannya.

Produk-produk di sini pun rata-rata memiliki logo SNI meskipun untuk bagian kabel, hanya beberapa berlabelkan SNI. “Kalau kabel, masyarakat cenderung pilih murah misalnya untuk penggunaan jangka pendek,” terangnya.

Ia pun menunjukkan salah

satu kabel tanpa SNI yang paling banyak dibeli konsumen dengan kualitas standar. Dalam menggunakan produk kelistrikan, Ali menerangkan yang terpenting adalah saat memasangnya. “Tidak penting kualitasnya, kalau salah pasang bisa bahaya,” ujarnya.

Sementara sejumlah masyarakat yang paham masalah kualitas barang tidak mau membeli komponen listrik yang tidak berstandar SNI. Sarhan, misalnya, salah satu warga di Lombok Barat yang baru membangun dapur, tetap mengutamakan kualitas barang daripada barang murah, tapi cepat rusak.

Baginya, lebih membeli barang berkualitas dan harganya mahal, namun tetap awet dan tidak membahayakan.

Beda halnya dengan membeli

produk komponen listrik yang murah, tapi cepat rusak dan berisiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. ‘’Beberapa waktu lalu, saya minta tukang di rumah membeli sakelar atau cok listrik merek Broco. Memang harganya mahal, tapi kualitas tidak perlu diragukan. Kalau merek ini, biasanya tahan lama,’’ ujarnya.

Diakuinya, banyak produk listrik yang harganya murah, namun tidak dijamin apakah bisa tahan lama.

Lain halnya dengan Sarhan, Icha, warga Mataram yang tinggal di kompleks perumahan tidak begitu mengetahui tentang komponen listrik yang berSNI atau tidak. Di rumah tempatnya tinggal memiliki instalasi listrik, seperti stok kontak atau steker/cok listrik yang dipasang pengembang tidak ber-SNI.

Dirinya tahu saat menggunakan listrik untuk setrika, magic com, kulkas atau mesin cuci. Di mana, saat mencolok listrik ke steker tidak ber-SNI untuk peralatan listrik yang menggunakan listrik lebih besar terasa panas dan menimbulkan suara. Kondisi ini tentu saja membuatnya khawatir terjadi arus pendek, sehingga harus mengganti menggunakan steker yang ber-SNI. Di sisi lain, Kastolani, salah satu tukang listrik di Desa Bilebante Lombok Tengah. Menurutnya, saat memasang instalasi listrik, banyak hal yang harus diperhatikan agar aman.

Misalnya, dari kabel, steker, fitting , balon lampu hingga sakelar. ‘’Kalau untuk instalasi rumah, kabel yang kita pergunakan ada banyak kode

Berisiko Memicu Bencana Dari Hal. 1

Harga Murah Menjadi Andalan, Kualitas Nomor Sekian Dari Hal. 1

(Ekbis NTB/ist)

MATERI - Tim PKM saat memberikan materi kepada perajin cukli.

yang bisa dipergunakan agar rumah kita aman. misalnya di kabel tertulis NYA, NYM, NYY. Semuanya ada penempatan khusus. Kalau ini tidak kita lakukan, bisa-bisa karena penggunaan yang tidak sesuai terjadi arus pendek hingga menyebabkan kebakaran,’’ terangnya.

Begitu juga untuk rumah tangga, perkantoran hingga industri, ujarnya, kabel yang digunakan untuk instalasinya berbeda. Apalagi, penggunaan listrik di rumah tangga dan industri berbeda, sehingga harus menggunakan instalasi yang berkualitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan masyarakat menggunakan komponen listrik yang ber-SNI agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. (uul)

SLO menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah laik operasi, atau sudah laik diberi tegangan listrik.

Mengapa sertifikat kelaikan operasi ini perlu, tidak lain karena bila instalasi yang tidak laik operasi namun diberi tegangan, maka berpotensi terjadi kecelakaan, seperti kebakaran, yang dapat merugikan harta maupun nyawa.

Saat ini ada lima LIT yang diberi kewenangan oleh Kementerian ESDM memeriksa kelaikan operasi instalasi listrik tegangan rendah (220 volt atau 380 volt), yaitu Konsuil, PPILN, Jaserindo, Serkolinas, dan Jasa Kelistrikan Indonesia.

Kelima Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah inilah yang merupakan badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi insta-

lasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Karena itulah, masyarakat idealnya menggunakan jasa LIT untuk pemasangan instalasi listriknya agar dapat dipastikan telah menggunakan instalasi yang standar.

“Soal temuan komponen kelistrikan yang tidak SNI dan pengawasannya, setau kami itu ranahnya sudah Dinas Perdagangan. PLN dalam hal ini hanya mengingatkan masyarakat sebaiknya gunakan komponen yang standar untuk memitigasi risiko,” demikian Prima.

Masih banyak dijumpai, kebiasaan masyarakat menambah sambungan kabel di dalam rumah tanpa melibatkan teknisinya.

Atau menggunakan colokan tidak sesuai kapasitasnya. Karena itulah, PLN kata Prima tetap tak henti-henti memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik melalui media konvensional maupun jejaring sosial tentang ketenagalistrikan. Salah satunya untuk menekan risiko/bencana. (bul)

Cabut Izin Usahanya

SABTU, 28 Juli 2018

Dari Hal. 1 “Kalau kesadaran ini sudah ada, tentu akan menjadi benteng bagi masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan tawaran produk alat- alat listrik murah atau tidak SNI. Di sisi lain Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/ Kota harus melakukan sejumlah kebijakan yang tepat untuk mencegah semakin banyaknya pemasangan instalasi listrik yang tak standar,” katanya.

Menurut Yek Agil, langkahlangkah yang harus dilakukan antara lain melakukan pendataan dan pengawasan yang ketat terhadap pedagang-pedagang besar yang menjual alatalat listrik. Jika ada yang terbukti menjual peralatan listrik yang tidak SNI, maka harus dilaku-

kan pembinaan. Dari kebijakan pendataan dan pengawasan tersebut jika ada pelaku usaha yang bandel dan terus menjual produk kelistrikan non SNI, maka diharapkan segera mencabut izin usaha bersangkutan agar tidak membahayakan konsumen. “ Jika terus terusan jual produk non SNI cabut saja izinnya agar tidak merugikan dan membahayakan masyarakat banyak” tegasnya.

Selain itu, Komisi II DPRD NTB menyarankan agar Pemda , KSIL dan PLN duduk bersama untuk membuat, melaksanakan, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap masalah ini lebih serius, teratur dan terencana. Tindakan seperti ini tidak hanya menjadi kegiatan yang sporadik atau

bereaksi hanya jika ada kasus.

Sementara dari sisi hulunya, dewan meminta agar dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat. Pemda agar mendorong pemerintah pusat dan steakholder yang terkait untuk lebih memantau, membina dan penegakan hukum terhadap produsen-produsen alat listrik yang sudah mendapatkan izin maupun perusahaan yang belum mendapkan izin.

Tak lupa juga kegiatan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat secara masif dan rutin tentang bahayanya peralatan instalasi listrik yang menggunakan alat yang tak standard “ Bagaimana ciri-ciri alat listrik standard, dimana didapatkan alat listrik standard, sekaligus mendorong partisi-

pasi mereka untuk melaporkan jika ada oknum pengusaha/ pedagang yg menjual alat listrik non SNI,” jelasnya.

Sementara itu pimpinan Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani mengatakan, untuk melindungi konsumen dari bahaya peralatan instalasi listrik yang tidak standar, sebaiknya dilakukan razia dan sidak di toko-toko penjual peralatan listrik non SNI. “Selain itu perlu imbauan, sosialisasi dan kampanye secara terus menerus oleh pemda, komite kelistrikan dan PLN sendiri terhadap bahaya dari peralatan tersebut. Sosialisasi baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media yang ada, seperi koran, radio dan tv,” kata Nurdin. (ris)

Konsumen Harus Cerdas Memilih dan Membeli Dari Hal. 1 Oleh karena itu, pemahaman masyarakat akan undangundang dan aturan-aturan terkait akan SNI perlu ditingkatkan dan menjadi tugas pemerintah dan pihak terkait memberikan sosialisasi secara terus-me-

nerus. “Agar jangan konsumen merasa dirugikan, membeli barang dengan harga murah tapi berakibat fatal bagi mereka,” katanya. Untuk itu, konsumen harus bersikap cerdas dan kritis saat membeli barang dengan risiko tinggi seperti alat kelistrikan ini.

“Jangan asal beli saja. Tapi tanya ke penjualnya karena memang itu juga menjadi kewajiban mereka,” sebutnya.

Jika penjual tidak mau menginformasikan, pembeli bisa langsung melaporkan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

Rata-rata pembeli langsung

membeli dengan menyebutkan produk tanpa bertanya lebih lanjut akan label dan kualitasnya. “Beda harga produk ber-SNI dan tidak juga tidak terlalu banyak. Makanya banyak yang beli produk dengan harga lebih murah,” imbuhnya. (uul)

Pemimpin Umum: Agus Talino Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani Redaktur Pelaksana: Marham Koordinator Liputan : Akhmad Bulkaini Redaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini Staf Redaksi Mataram : U'ul Efriyanti Prayoba Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

 Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 30 Juli 2018

3

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 30 Juli 2018

4

18.818 Peserta JKN-KIS Semarakkan Senam Sehat Kolosal HIDUP sehat itu mudah dan murah. Hal tersebut senantiasa digaungkan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat modern.

Dalam rangka menyambut Asian Games XVIII sekaligus merayakan HUT BPJS Kesehatan yang ke-50, BPJS Kesehatan menggelar acara Senam Sehat Kolosal 18.8.18 Peserta JKN-KIS se Indonesia yang bertempat di Bencingah Lapangan Muhajirin Lombok Tengah, Ming-

gu (29/07). Sesuai dengan namanya, kegiatan ini diikuti oleh 18.818 orang, mulai dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, stakeholder terkait, hingga para Duta BPJS Kesehatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempromosikan betapa murahnya dan mudahnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Cukup dengan senam rutin setiap pagi, kita sudah bisa meningkatkan kebugaran dan sistem imun kita sehingga tidak mudah sakit. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

berperilaku sehat sehari-hari, diharapkan jumlah peserta JKN-KIS yang sakit bisa menurun, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan ke program promotif preventif yang dilakukan agar masyarakat tetap sehat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong Gerry Adhikusuma dalam acara tersebut.

Tak hanya di Lapangan Muhajirin Lombok Tengah, kegiatan Senam Sehat Kolosal 18.8.18 tersebut juga diselenggarakan serentak di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia. Gerry menyebutkan, dengan mengajak serta masyarakat untuk membiasakan berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat, dampak jangka panjangnya diharapkan bisa menekan jumlah penderita penyakit katastropik di Indonesia.

Menurut Gerry, tahun 2017, biaya yang dihabiskan untuk penyakit katastropik telah mencapai Rp 18,4 triliun atau 21,8% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan juga fokus untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif

yang dilaksanakan. Sementara bagi masyarakat yang berisiko menderita penyakit katastropik seperti diabetes melitus dan hipertensi, dapat mengelola risiko tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga merupakan bagian dari upaya promotif preventif perorangan peserta JKN-KIS. “Berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat.

Kesehatan menjadi salah satu pilar yang menentukan kemajuan suatu bangsa,sebab kesehatan mempengaruhi produktivitas penduduknya. Ke depannya kami berharap kesadaran masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat dapat meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Gerry.Sampai dengan 20 Juli 2018, terdapat 199,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.322 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.406 rumah sakit dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik di seluruh Indonesia.

Senam Kolosal 18.8.18 dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Ca-

bang Selong, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala Dinas Instansi Kabupaten Lombok Tengah lainnya. Senam Kolosal ini diselenggarakan pada 29 Juli 2018 pukul 07.00 Wita. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 600 orang peserta yang terdiri dari peserta Prolanis Puskesmas se Kabupaten Lombok Tengah dan peserta umum lainnya.

Dalam kegiatan ini juga digelar layanan publik berupa pelayanan administrasi kepesertaan bagi peserta JKN-KIS menggunakan Mobil MCS (Mobile Customer Service)

dan sosialisasi Mobile JKN. Mobile JKN adalah salah satu layanan mobile yang diberikan untuk peserta JKN-KIS guna mempermudah pelayanan administrasi yang bisa dioperasikan via mobile menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android dan iOs. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit Cahaya Medika Lombok Tengah yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah, yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2018. (r/*)