MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com
SENIN, 19 FEBRUARI 2018
Ekbis NTB
4 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ekspor Produk, Kadin NTB Siap Jadi Fasilitator KAMAR Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB telah menandatangani kerjasama dengan distributor dunia. salah satu komoditas yang dicari adalah kopi. Tak tanggungtanggung, kebutuhannya mencapai 50.000 ton per tahun. Halaman 2
PR Besar Menunggu ’’Tangan Dingin’’ Heri Susanto MUSDA Real Estate Indonesia (REI) NTB ke – VIII yang berlangsung di Hotel Golden Palace Rabu (14/2) lalu, menghasilkan keputusan di luar dugaan. Nama Heri Susanto tiba-tiba mencuat. Ia dipilih secara aklamasi memimpin REI NTB tiga tahun ke depan. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang menunggunya. Halaman 4
Suku Bunga KPR dan Jeritan Konsumen Konsumen KPR (Kredit Pemilikan Rumah) komersil menjerit. Mereka merasa takut dan tak kuat menanggung tingginya suku bunga kredit. Mereka khawatir, kenaikan suku bunga akan terus berlanjut mengikuti suku bunga pasar. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tak menentu akibat pengaruh ekonomi nasional dan global. BELAKANGAN ini, suku bunga KPR komersil naik. Itu terjadi tanpa ada konfirmasi dari pihak perbankan. Ada yang menyebut lonjakannya sangat tinggi dan bahkan drastis. Ada yang menyebut, suku bunga perbankan adalah ‘’penjajahan’’’ halus kekinian. Dengan dalih menawarkan jasa kredit, di baliknya serasa konsumen seperti hidup kerja rodi. Membayar suku bunga bank yang besar. Meski demikian tak ada pilihan bagi masyarakat, selain berutang di bank untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, papan. Kondisi ini juga terjadi di NTB. Nasabah harus merasakan bagaimana beratnya membayar cicilan perumahan dengan tingginya suku bunga kredit. Apalagi tingkat kebutuhan rumah di NTB begitu tinggi. Di NTB kekurangan rumah sampai tahun ini sebanyak 348.000 unit. Belum lagi karena peningkatan populasi penduduk, harus dibangun sebanyak 25.000 unit rumah setiap tahunnya di NTB. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat meresmikan Bank BTN Syariah di Mataram awal Januari 2018 lalu, meminta langsung kepada Direktur Utama Bank BTN Maryono, untuk menurunkan suku bunga KPR agar
masyarakat lebih mudah mendapatkan rumah layak huni. Saat itu, Gubernur NTB mengaku, suku bunga yang mendekati 13 persen sangat membebani konsumen. Paling tidak, bank pelat merah dengan pasar utama peru-
ga beberapa kali. Saat ini menjadi 4,25 persen. Sayangnya bank tak mengikutinya. Suku bunga KPR komersil bahkan hampir menembus 13 persen. Akibatnya, satu per satu, nasabah angkat tangan. Tak kuat menanggung beban cicilan. Dari pada menunggu suku bunga diturunkan, keputusan mereka adalah memilih menjual rumah yang telah mereka tempati lebih dari satu tahun.
Bersambung ke hal 3
mahan ini dapat menurunkan suku bunga KPR dalam batas maksimal. Tingginya suku bunga, bertolak belakang dengan tingkat kebutuhan rumah masyarakat yang seharusnya terpenuhi. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bungan acuan hing-
(Ekbis NTB/bul)
Disepakati Saat Akad Kredit
(Ekbis NTB/bul)
PIHAK Bank BTN Cabang Mataram, menyerahkan sepenuhnya banyaknya keluhan nasabah terhadap suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) komersil di Mataram ke Bank BTN Pusat. Kepala Cabang Bank BTN Mataram, Dedi Kurniadi tak berkomentar banyak saat dikonfirmasi Ekbis NTB mengenai keluhan nasabah ini. Meski demikian, dalam keterangan singkat yang diberikan, jika Bank BTN pada awal tahun ini sedang melakukan pembahasan program, salah satunya soal rencana menyesuaikan suku bunga KPR. Ia menjelaskan secara umum soal kenaikan cicilan konsumen, terutama KPR komersil. Biasanya satu atau dua tahun sejak akad kredit, konsumen mendapatkan suku bunga promosi. Setelah itu, kembali kepada suku bunga pasar. Informasi mengenai kenaikan pembayaran (suku bunga) sewaktuwaktu ini, kata Dedi, sebetulnya telah disepakati oleh konsumen saat melakukan akad perjanjian kredit dengan pihak perbankan. Sebelumnya, pada awal Januari 2018 lalu, Direktur Utama Bank BTN, Maryono yang hadir saat meresmikan Bank BTN Syariah di Mataram menjelaskan,
Dedi Kurniadi
Bersambung ke hal 3
PEMERINTAH tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap masih banyaknya kekurangan rumah (backlog) di Indonesia, termasuk di NTB. Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membuat realisasi kebutuhan rumah masyarakat belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah sejak tahun (Ekbis NTB/uul) 2015 masih dilakukan seIda Ayu Putri Suprapti cara bertahap. Artinya, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah masih harus menunggu untuk bisa memenuhi kebutuhan papannya. ‘’Masyarakat juga jangan berpikir, yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah secara gratis.
Bersambung ke hal 3
SEMAKIN tingginya kebutuhan terhadap rumah sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Sejumlah upaya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Kekurangan rumah yang mencapai belasan ribu per tahun di Provinsi NTB memang haruslah diselesaikan dengan beragam program yang tepat sasaran. Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB Drs Ruslan Turmuzi kepada Ekbis NTB mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, pemerintah daerah harus memiliki banyak jurus. Misalnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pemda bisa membuat program subsidi khusus untuk mereka, karena banyak ASN yang hingga kini belum memiliki umah. “Ada semacam subsidi atau dispensasi bunga KPR. Karena tidak semua ASN punya rumah, misalnya untuk pegawai golongan II, III dan lainnya,” kata Ruslan. Dulu ada program khusus perumahan untuk ASN. Upaya tersebut dipandang mampu menjawab kekurangan rumah yang hingga kini belum mampu terpenuhi. “ Penting juga saya kira dihidupkan kembali program itu,” tambahnya. Sementara kepemilikan rumah untuk masyarakat secara umum, intervensi pemerintah salah satunya melalui perbaikan rumah tak layak huni. Program ini harus dipercepat dan dioptimalkan oleh pemerintah dengan menyasar penduduk yang memiliki tempat tinggal yang tak layak baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan agar program perbaikan rumah tak layak ini menjadi prioritas dan simultan, DPRD NTB akan membuat peraturan daerah (perda) terkait dengan hal ini. Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB yang menjadi salah satu dinas teknis diharapkan melakukan program ini dengan baik. Tujuannya agar tidak ada lagi rumah tak layak huni di NTB. Terkait dengan perumahan non subsidi yang dibangun oleh pengembang atau developer di NTB,
Ruslan Turmuzi
Bersambung ke hal 3
(Ekbis NTB/dok)
Optimal Kelola Risiko, Bunga Kredit Lebih Kompetitif SUKU bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) banyak dikeluhkan oleh konsumen karena cenderung naik. Memang setelah masa promo bunga rendah dalam janga waktu beberapa tahun, suku bunga KPR biasanya akan mengikuti bunga berjalan. Namun nasabah merasa sangat berat dengan kenaikan suku bunga KPR dobel digit atau diatas 10 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Achris Sarwani kepada Ekbis NTB mengatakan, sebenarnya yang paling mengetahui struktur biaya yang menjadi dasar penetapan kredit perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya suku bunga kebijakan BI yang dijadikan acuan oleh pasar keuangan hanyalah salah satu pertimbangan bagi masing-masing bank untuk menetapkan tingkat bunga kredit bank. Ada tiga biaya yang paling mempengaruhi tingkat bunga kredit di masing-masing bank yaitu biaya perolehan dana, biaya operasional serta biaya/
premi risiko. “Semakin rendah biaya-biaya tersebut, maka bank dapat menjual kreditnya dengan lebih murah,” kata Achris. Suku bunga acuan BI sebesar 4,25 persen, mengapa suku bunga KPR bisa dobel digit?Achris mengatakan, perbankan sebenarnya tetap akan mengikuti suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh BI, terutama pada saat bank masuk ke pasar uang (beli/jual dana). Yang digunakan oleh perbakan adalah adalah angka tertentu dari suku bunga acuan BI tersebut. Namun perbankan yang cenderung memberikan bunga lebih kompetitif atau bunga lebih rendah kepada para nasabah termasuk nasabah KPR adalah bank y a n g efisien dalam operasionalnAchris Sarwani ya serta
mampu mengelola risiko dengan optimal. Artinya perbankan yang kurang mampu mengelola risiko dan operasionalnya kurang efisien cenderung memberlakukan bunga lebih tinggi. Sehingga yang bisa didorong atau dihimbau oleh pihak otoritas terutama oleh OJK yang memiliki kewenangan memgawasi secara detil setiap biaya di suatu bank adalah terkait dengan tiga biaya yang paling mempengaruhi tingkat bunga kredit yang meliputi biaya perolehan dana, biaya operasional serta biaya/premi risiko. “ Jika sudah efisien dan optimal, pihak otoritas dapat meminta bank ‘mengambil margin keuntungan yang sewajarnya’ sehingga hasil akhirnya yaitu suku bunga kredit yang diputuskan oleh perbankan tidak terlalu jauh dari suku bunga acuan BI. (ris)
(Ekbis NTB/ris)
Harus Ada Sosialisasi
Harus Buat Perda
Idealnya Bank Harus Turunkan Suku Bunga OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan perbankan mestinya melakukan penyesuaian suku bunga. Ketika Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali penyesuaian suku bunga acuan. Terakhir, suku bunga acuan yang harusnya diikuti bank sebesar 4,25 persen. Dalam hal ini, OJK bukanlah yang memiliki kewenangan untuk menurunkan suku bunga. Tapi perbankan harusnya mengikuti penurunan suku bunga. Seperti acuan yang disajikan oleh Bank Indonesia. ‘’Kita juga mengimbau kepada bank untuk menurunkan suku bunga, kalau suku bunga acuan telah turun. Cuma waktunya turun disesuaikan oleh masing-masing bank,’’ jelas Kepala OJK NTB, Farid Faletehan pada Ekbis NTB belum lama ini. Untuk memastikan tingginya suku bunga KPR, terutama KPR komersil otoritas harus menghitungnya. apakah pertumbuhan kredit properti seluruh bank mengalami pertumbuhan negatif atau sebaliknya. Farid Faletehan
Bersambung ke hal 3
(Ekbis NTB/dok)
Kebutuhan Primer dan Peran Semua Pihak RUMAH layak huni yang menjadi kebutuhan primer manusia masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Jumlah kekurangan (backlog) perumahan di NTB yang masih berada di atas 300 ribu menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Mengacu pada data 2017 lalu, hunian rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat NTB sebanyak 1,4 juta dari 5 juta lebih masyarakat NTB. Dari 1,4 juta kebutuhan rumah tersebut, yang sudah tersedia sekitar 10.50.000 unit, sehingga masih terdapat kekurangan di atas angka 300 ribu unit. Untuk memenuhi kekurangan rumah ter(Ekbis NTB/dok) sebut, pemerintah daer-
ah tak bisa sendiri. Peran serta semua pihak harus ada, termasuk peranan swasta, masyarakat secara swadaya dan para pengembang perumahan tentunya. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Ir. I Gusti Bagus Sugiharta, MT kepada Ekbis NTB belum lama ini mengatakan, persoalan backlog tidak bisa dituntaskan sepenuhnya. Selain karena angka pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun, banyak juga satu unit rumah dihuI Gusti Bagus ni lebih Sugiharta dari satu
KK. Hal tersebut menyebabkan persoalan backlog tidak kunjung selesai. Namun, hal yang bisa diupayakan adalah bagaimana agar angka kekurangan tersebut dapat diturunkan. Terkait metode penghitungan pembangunan perumahan swadaya, Sugihartha mengaku proses yang dilakukan masih menggunakan cara manual dan terstruktur. Yaitu dengan data yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/ kota melalui kecamatan dan desa. S e l a i n memberikan Heri Susanto kemudahan
kepemilikan rumah melalui bantuan pembiayaan perumahan, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga getol melakukan perbaikan rumah tak layak huni di masyarakat. Dalam membangun dan memperbaiki rumah di NTB tidak saja melalui anggaran APBD Provinsi melainkan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota bahkan pemerintah desa. Pemerintah desa diminta ikut membenahi rumah tak layak huni untuk mempercepat target penuntasan kasus rumah tak layak huni di NTB.
(Ekbis NTB/uul)
Bersambung ke hal 3
2
Ekbis NTB Senin, 19 Februari 2018
Ekspor Produk, Kadin NTB Siap Jadi Fasilitator Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB telah menandatangani kerjasama dengan distributor dunia. salah satu komoditas yang dicari adalah kopi. Tak tanggung-tanggung, kebutuhannya mencapai 50.000 ton per tahun. KADIN Provinsi NTB telah membukakan pintu untuk pasar internasional. Tinggal peluang ini dimanfaatkan oleh para eksportir-eksportir lokal, atau oleh para produsen untuk menjual produk yang dihasilkannya ke pasar global. Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin menyatakan telah melakukan penandatanganan agreement (hubungan internasional) dengan distributor dunia dimaksud. Dengan demikian, Kadin dapat dijadikan pintu untuk memperkuat ekspor seluruh komoditas yang dihasilkan dari bumi dan laut NTB. “Saya sudah bukakan pintu ekspor. Nanti produsen yang berhubungan langsung
dengan Kadin. Kadin yang berhubungan langsung dengan distributor dunia itu. Basisnya di Swiss,” ujarnya. Lebih detail soal permintaan kopi, kebutuhan kopi sebesar 50.000 ton per tahun ini sangat tak mungkin dipenuhi oleh pekebun-pekebun di NTB. bahkan perkiraannya produksi kopi NTB hanya mencapai 5.000 ton. Karena itu, Kadin NTB bekerjasama dengan para produsen yang ada di provinsi lainnya. Terbukanya pasar internasional ini, tentu tak perlu bagi para produsen atau eksportir bersusah payah mengembangkan jaringan pasar internasionalnya. Kadin memfasilitasinya satu pintu. L. Herry mengatakan,
(Ekbis NTB/bul)
L. Herry Prihatin dengan peluang ini pula, diharapkan komoditas – komoditas unggulan yang ada di daerah. Rumput laut, jagung, ataupun hasil-hasil kelautan perikanan lainnya bisa leading . Demikian juga kakau, maupun kemiri. Tanpa terkecuali madu, mutiara dan lainnya.
Distributor dunia yang ia maksudnya ini memiliki kredibilitas, sebagai distributor internasional, jaringan kerjasamanya menjangkau 188 negara, dengan 40.000 buyer. Terbukanya pasar internasional ini, lanjut L. Herry, mulai dimanfaatkan oleh salah satu produsen pupuk organik di Bali. Harapannya, produsen-produsen lokal juga akan melakukan hal yang sama memanfaatkan peluang ini. Terbukanya pasar internasional ini juga dipastikan akan mampu menciptakan efisiensi bagi aktivitas ekspor para eksportir-eksportir lokal. Karena ini, secepatnya Kadin NTB akan menyampaikan informasi ini kepada para produsen lokal. “Daripada membuka jaringan kerjasama dengan buyer di luar negeri, minta ketemu, itupun kalau perjanjiannya jelas bekerjasama. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Karena itu, peluang ini bisa dimanfaatkan,” demikian L. Herry. (bul)
Gaya (Ekbis NTB/uul)
Hijabmart, Produksi Jilbab dengan Model Terbaru
(Ekbis NTB/uul)
KOLEKSI - Febriani dengan koleksi hijab yang lagi banyak diburu konsumen. orang untuk necinya, tetapi ran jilbabnya lebih besar dibandsekarang dirinya sekarang sudah ingkan dengan jilbab yang banmemiliki pekerja sendiri untuk itu. yak beredar di pasaran agar leb“Dalam sehari saya bisa jahit ih syar’i. “Jilbab produksi dari sampai 200 jilbab, bahkan pernah Jawa memang ukurannya lebih dalam sebulan saya produksi kecil, jadinya saya buat yang lebih besar,” akunya. sampai 4.000 jilbab,” terangnya. Ada beberapa bahan yang diTren jilbab yang selalu berubah tiap waktunya juga gunakannya untuk produksi jilmenjadi perhatiannya dengan babnya, mulai dari maxmara, wolfselalu mengikuti tren pasar. ish, bella square, satin, brokat, dan “Sekarang orang lebih memilih lainnya. “Yang sedang ngehits model yang lagi tren, sedangkan sekarang ini adalah maxmara kenyamanan itu nomor dua,” tu- yang mulai trend sejak bulan puakas akunting PT Jasa Prima Lo- sa kemarin. Saya bisa bilang trend maxmara ini akan terus bertahgistik Bulog ini. Febri sengaja membuat uku- an,” jelas ibu 1 anak ini.
Pizza Qitta, Pizza Rumahan yang Banyak Diminati
(Ekbis NTB/uul)
PIZZA menjadi makanan yang dengan mudah ditemukan sekarang ini di Pulau Lombok. Lokasi yang menjadi tempat menyajikan menu ini bisa ditemukan dengan mudah. Salah satu contohnya adalah Pizza Qitta yang ada di Jalan Swasembada Kekalik Jaya Kota Mataram. “Mulanya hanya coba-coba resep yang didapatkan di internet terus saya iseng posting di sosmed, ternyata ada yang pesan dan berlanjut sampai sekarang,” terang Baiq Rahmawati, pengelola Pizza Qitta pada Ekbis NTB belum lama ini. Ibu 1 anak ini menerangkan nama Pizza Qitta spontan dibuatnya untuk memudahkan pembeli gampang menyebut nama produknya. Ia mengaku baru memulai usahanya sejak pertengahan tahun lalu. Ada beberapa varian yang dibuatnya sebagai topping pizza mulai daging, keju, jamur, sosis dan lainnya. “Yang jadi favorit sih topping sosis keju jamur, dimana selain keju mozarella juga ada taburan keju lainnya,” kata Wati –
sapaan akrabnya. Semua bahan-bahan yang digunakannya diakuinya didapatnya dengan mudah di pasar tradisional. Dalam memenuhi permintaan pelanggan, ia biasanya menanyakan kapan pesanan akan diambil baru kemudian membuatnya. “Hal itu dilakukan agar pizza yang diterima pembeli masih dalam keadaan hangat. Pembeli suka yang kondisi itu, katanya lebih enak pas dimakan,” terang Wati. Pembeli pun bisa memilih adonan pizza, apakah dibuat yang crunchy atau tebal, tergantung selera pembeli. Dalam sehari, ia mengaku bisa membuat sampai 8 – 10 loyang pizza dengan berbagai ukuran. “Ukuran yang kita sediakan disini termasuk medium, mulai ukuran 22 – 33 cm tergantung pesanan pembeli,” jelasnya. Untuk harga, Wati sendiri menerapkan harga yang terjangkau mulai dari harga Rp 35 ribu/loyang pizza. Tidak heran, pembeli pizza buatannya sampai Lombok Tengah dan Lombok Barat. “Kebanyakan pembelinya dari mahasiswa sampai pekerja kantoran, kebanyakan mereka beli untuk konsumsi sendiri,” terangnya. Ia juga sudah bekerjasama dengan layanan Go-Food, sehingga memudahkan pembeli mendapatkan pesanannya. Ke depannya, Wati berharap memiliki tempat makan sendiri agar memudahkan pelanggan yang ingin langsung makan di tempat. “Dulu pernah punya tempat sendiri, tetapi karena kesibukan jadinya ditutup. Sekarang masih cari Baiq Rahmawati menunjukkan pizza hasil tempat dulu,” jelasnya. buatannya yang banyak dipesan pembeli. (uul)
Puyung, Diklaim sebagai Sentra Tahu Tempe Pertama di Lombok
Menurutnya, maxmara menjadi pilihan konsumen karena motifnya yang tidak terkesan monoton dan pasarannya sangat cepat. “Misalnya seperti motif Flamingo ini yang trendnya hanya 2 minggu saja, kemudian diganti dengan yang lain,” kata Febri. Untuk lebih bersaing dengan yang lain, dirinya selalu mengupdate produk-produk terbaru bahkan sebelum bahannya datang. “Jadinya saya sudah selangkah lebih maju dibanding yang lain, karena tempat kita ambil bahan baku selalu memberi tahu pertama ke saya model terbarunya,” terangnya. Untuk harga jilbab di Hijabmart berkisar mulai Rp 16 ribu45 ribu untuk jilbab segi empat. “Selain produksi sendiri, saya juga menyediakan jilbab impor yang pasarannya juga tidak kalah kencang, terutama untuk saudia dan bella square,” kata Febri. Ia mengaku dalam sebulan, bisa mengantongi omzet sampai Rp 150 – 200 juta bahkan sampai Rp 300 juta saat bulan puasa datang. Ke depannya, ia ingin membuat jilbab kombinasi dengan memanfaatkan kain-kain sisa produksi, sehingga produknya unik dari yang lain. (uul)
Sentra pembuatan tahu dan tempe cukup banyak di Pulau Lombok. Jika selama ini, masyarakat atau wisatawan mengetahui, Kekalik dan AbianTubuh adalah sentra pembuatan tahu dan tempe di Pulau Lombok. Namun, ada satu lagi lokasi yang sentra pembuatan tahu tempe yang nyaris tidak pernah disebut, yakni Desa Puyung di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Padahal, desa ini diklaim sebagai sentra tahu tempe pertama di Pulau Lombok. SEBAGAI sentra pembuatan tahu dan tempe, Desa Puyung tidak jauh beda dengan sentra tahu tempe di Kekalik dan Abian Tubuh di Mataram. Deretan rumah yang dilengkapi tempat proses produksi tahu dan tempe dengan mudah bisa ditemukan, terutama di Dusun Lingkung Daye. Di dusun ini, ratarata warganya berprofesi sebagai produsen tahu-tempe yang sudah secara turun-temurun mewarisi usaha keluarga ini. Sehingga tidak heran, dari pagi sampai malam akan kita temukan aktivitas warga yang sedang mengolah kedelai menjadi tahu dan tempe. Seperti yang dituturkan salah satu produsen tahu, Fitri, jika Puyung lebih dulu dikenal sebagai sentra tahu tempe dibandingkan dengan Kekalik dan Abian Tubuh. “Dulu orang dari Sumpak (salah satu dusun di Puyung) yang pergi merantau ke Kekalik dan Abian Tubuh yang pertama kali buat di sana. Mereka balik ke sini untuk melihat proses produksinya, baru kemudian produksi sendiri. Itu cerita orang tua dulu,” tuturnya saat ditemui Ekbis NTB belum lama ini. Fitri menerangkan di Desa Puyung, khususnya di dusunnya, sudah mulai membuat tahu tempe bahkan sebelum orangtuanya lahir. “Sekarang saya yang melanjutkan usaha keluarga ini bersa-
Soroti Pembangunan ITDC ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB, Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi menyoroti lambannya proses pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta Lombok Tengah. Operatornya, Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) harus dipecut. Sudah dua presiden yang memberikan perhatiannya. Sampai sejauh ini, belum ada yang progresif dilihat pembangunannya. Terutama soal investasi. “Kalau memang ITDC ndak siap membangun, terbuka saja kepada pemerintah daerah. Atau serahkan saja kepada pemerintah pusat, sekali-kali,” kritiknya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (17/2). Senator, sekaligus Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Provinsi NTB ini mereview kembali perjalanan panjang menata KEK Mandalika. Dari Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) terus dikelola Bali Tourism Development Corporation (BTDC), dan sekarang menjadi ITDC. Jika sampai saat ini pembangunannya tak seprogresif yang diharapkan masyarakat NTB, apalagi jika masih ada lahan-lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat, pihaknya mempertanyakan manfaat ITDC membuka kantor di Lombok Tengah. Kritik ini, ujarnya, adalah pecut yang diharapkan mampu memberikan semangat ITDC dalam membangun KEK Mandalika tak main-main. Sebagai wakil rakyat di pusat, dirinya terus mendorong pemerintah, mem-
percepat pembangunan KEK Mandalika. Apalagi pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada 4 KEK di Indonesia, sebagai prioritas. Pemerintah daerah, masyarakat di provinsi ini diajaknya untuk tetap mengawal pembangunan Mandalika lebih serius. Terpisah, Deputy Projek Director ITDC, H. Adi Sujono mengatakan pembangunan Mandalika terus berjalan. Hingga tahun 2019 mendatang, rencana proyek sampai penyelesaian infrastruktur dasar dalam kawasan. “Tahun ini akan ada lelang proyek lagi,” ungkapnya. Persoalan lahan, ia mengatakan sudah clear and clean. Terutama untuk luas lahan 135 hektar. Jika ada persoalan lahan, itu di luar 1.175 hektar dan lahan itu adalah miliknya ITDC yang menurutn y a diklaim oleh warg a . (bul)
Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi
ma ibu saya, menggantikan bapak saya yang sekarang fokus jadi kepala dusun,” jelasnya seraya mengaduk adonan tahu. Perempuan 33 tahun ini dibantu seorang pekerjanya setiap hari mulai berproduksi mulai dari siang sampai malam untuk kemudian dijual keesokan harinya. “Prosesnya cukup lama, mulai dari direndam terus digiling, direbus, dicetak sampai direbus kembali,” tukas ibu 1 anak ini. Kedelai yang digunakan Fitri untuk tahu buatannya menggunakan kedelai impor dan lokal yang diperoleh dari penjual di dusunnya. “Setiap hari bisa menghabiskan 40-60 kg kedelai untuk buat tahunya,” akunya. Ia biasanya menjual 1 loyang tahu berukuran tebal dengan harga Rp 50 ribu atau Rp 10 ribu/3 buah dan Rp 40 ribu untuk tahu berukuran tipis atau Rp 5 ribu/7 buah. “Keuntungan buat tahu ini hitungannya, dalam 100 kg kedelai dapatnya bisa Rp 150 kg, nah yang 50 kg itu sudah keuntungan bersih kita setelah dipotong ini itu,” jelasnya. Tahu buatannya biasa dijual sendiri oleh Fitri atau diambil oleh para langganannya langsung ke tempatnya. “Saya jualnya ke Rensing, Lombok Timur, soalnya kalau di Renteng sudah terlalu banyak yang jual dari sini. Or-
ang juga sudah tahu bagaimana kualitas tahu Puyung, berani dijamin,” terangnya. Hampir sama dengan yang diceritakan Fitri, Sumarni, produsen tempe di dusun ini, ia lebih menjual produknya di luar Pasar Renteng karena banyaknya saingan di sana. “Saya titip tempe buatan saya ke saudara yang jualan di Pasar Mujur. Kalau ke Renteng terlalu banyak yang jualan tahu-tempe disana,” ceritanya. Setiap hari, ujarnya, dirinya bisa memproduksi sampai 40 kg kedelai untuk diolah menjadi tempe. “Prosesnya sebenarnya tidak sulit tetapi lama menunggu untuk fermentasinya, makanya harus produksi tiap hari agar dapat penghasilan,” kata Sumarni. Ibu 3 anak ini melakukan pekerjaan seorang diri kecuali saat membungkus tempe, ia dibantu oleh iparnya. “Ada 2 ukuran yang saya buat, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar.Tempe ukuran kecil segini cuma saya saja yang buat,” jelasnya. Harga untuk tempe berukuran kecil biasa Rp 10 ribu/15 buah dan Rp 5 ribu/3 buah di pasaran. “Hasilnya cukuplah untuk makan sama biaya sekolah anak-anak soalnya kalau ndak buat begini, tak ada pekerjaan lainnya,” terang perempuan 27 tahun ini. (uul)
Bisnis
Mencari Kebutuhan Walet di Toko Walet Teknik
(Ekbis NTB/bul)
TREN jilbab yang selalu berubah tiap waktu membuat para penjual jilbab dituntut untuk selalu mengikuti tren sesuai kebutuhan konsumen. Jika mencari model jilbab terbaru dan hits, para konsumen bisa berkunjung ke Gallery Hijabmart yang berlokasi di jalan Terusan Bung Hatta, Monjok. Galeri ini menyediakan berbagai model jilbab dengan motif-motif terbaru. Owner Gallery Hijabmart, Febriani, menerangkan usahanya ini sudah berjalan sejak tahun 2014 ini. “Awalnya saya suka beli jilbab di sosmed dengan harga yang lumayan mahal, tetapi ada yang bilang kalau beli kainnya saja harganya murah, jadinya saya iseng-iseng beli kain dan buat jilbab sendiri, eh ternyata ada yang minat,” jelas wanita 30 tahun ini saat ditemui beberapa waku lalu di tokonya. Berawal dari itulah, dirinya kemudian kebanjiran pesanan terutama dari kenalannya yang tertarik dengan jilbab buatannya. Apalagi teman-teman kantornya yang banyak memborong produknya. Produksi jilbab ini, kata Febri – sapaan akrabnya, dulu dirinya masih menitip produksi pada
SENTRA - Sentra pembuatan tahu tempe di Dusun Lingkung Daye Desa Payung Lombok Tengah. Dusun ini diklaim sebagai sentra pembuatan tahu tempe pertama di Pulau Lombok.
USAHA walet di NTB dari dulu sudah banyak diminati, karena hasilnya yang menjanjikan. Apalagi harga jual sarang walet yang tinggi semakin menjadikan usaha ini dilirik orang. Tetapi karena keterbatasan informasi tentang pengetahuan serta peralatan pendukung dalam usaha ini menjadikan banyak orang terutama lokal belum tertarik usaha walet. Hal itulah yang menjadi peluang Toko Walet Teknik menggaet pengusaha baru maupun lama dengan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai toko pertama yang menyediakan berbagai kebutuhan dalam berbisnis walet. Pemilik Walet Teknik Yonny, mengaku membuka toko ini untuk menyediakan tempat bagi masyarakat yang tertarik berbisnis walet. “Di sini masih banyak yang ragu untuk usaha walet, kebanyakan yang jadi pemain walet di sini orang luar,” terangnya saat ditemui di tokonya, Jalan Bung Karno Nomor 7 Mataram beberapa waktu lalu. Tokonya sudah buka sejak sebulan lalu dan respons konsumen yang diterimanya bagus. Saat mengunjungi toko ini, pengunjung dapat mendengar suara burung walet melalui speaker yang sengaja dipasang. Walet Teknik menyediakan berbagai kebutuhan pengusaha dalam berbisnis walet, mulai dari Tweeter, player, pengabut/mist mak-
(Ekbis NTB/uul)
LAYANI - Pemilik Walet Teknik saat melayani pembeli yang datang ke tokonya beberapa waktu lalu. er, parfum/aroma, obat hama, cctv, air rifle, dan tenaga surya. “Dalam usaha walet, yang perlu diperhatikan adalah lokasi, gedung serta peralatannya. Lokasi menjadi penting karena jangan sampai membuatnya di tempat yang tidak ada waletnya,” terang Yonny. Ia menambahkan gedung tempat walet juga haruslah gedung bertingkat dengan kondisi ruangan yang dingin dan lembab untuk membuat walet merasa nyaman. “Untuk pertama agar walet mau tinggal di situ, kita juga menyediakan sarang buatan agar mereka mau bertelur di situ,” jelasnya. Gedung juga diberi parfum/aroma untuk menarik walet agar mau mendekat ke tempat itu. Pengunjung yang juga ingin berkonsultasi atau sekedar bertanya-tanya tentang bisnis walet juga diterima den-
gan tangan terbuka. “Kita sudah lama berpengalaman di bisnis ini sebelumnya di daerah-daerah lain di Indonesia,” jelasnya. Dirinya juga menerima jika pengunjung kesulitan untuk memasarkan hasil waletnya. Bahkan, pihaknya bersedia membeli hasil walet, karena sudah punya jaringan pemasaran. Harga sarang walet sendiri sekarang berkisar pada harga Rp 10 juta/kg dengan kualitas paling bagus. “Kalau dulu harganya bisa sampai Rp 50 juta. Paling banyak pemasaran itu ke Tiongkok yang banyak digunakan untuk pengobatan maupun dikonsumsi,” kata Yonny. Ia menambahkan gedung baru bisa dipanen dalam waktu 2 tahun, sedangkan jika sudah lama bisa panen 1 kali sebulan. (uul)
Pemimpin Umum: Agus Talino Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani Redaktur Pelaksana: Marham Koordinator Liputan : Akhmad Bulkaini Redaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini Staf Redaksi Mataram : U'ul Efriyanti Prayoba Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.
Ekbis NTB
Wartawan
Ekbis NTB
selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
Ekbis NTB
Ekbis NTB Senin, 19 Februari 2018
3
Produk Gadai dan Cicil Emas dari Bank Syariah Mandiri PRODUK gadai dan cicil emas bukan hanya bisa ditemukan di lembaga keuangan seperti Pegadaian saja, tetapi pihak perbankan juga sudah meliriknya. Di Bank Syariah Mandiri (BSM), nasabah juga bisa mendapatkan layanan ini untuk mempermudah kepemilikan emas serta untuk menggadaikan emasnya. “BSM cicil emas ini merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas, dimana nasabah yang mau berinvestasi emas, kita fasilitasi dengan pembiayaan ini,” terang Ratna, Marketing Bank Syariah Mandiri Mataram kepada Ekbis NTB belum lama ini. Emas yang akan didapatkan nasabah yang berinvestasi
Kembangkan Usaha, TKI Butuh Program Purna Tugas REMITANSI atau kiriman uang uang dari para TKI asal NTB di luar negeri mencapai Rp 1,56 triliun selama tahun 2017. Jumlah ini merupakan kiriman yang tercatat di PT. Pos dan perbankan yang ada di NTB. Jumlah remitansi yang besar itu mestinya harus berbanding lurus dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi V Bidang Tenaga Kerja DPRD NTB M Hadi Sulthon kepada Ekbis NTB mengatakan, salah satu yang dibutuhkan oleh TKI yaitu program kerja purna tugas. Misalnya ada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk mereka selain modal yang mereka peroleh dari hasil bekerja di luar negeri. “ TKI butuh program pasca
Idealnya Bank Harus Turunkan Suku Bunga Dari Hal. 1 ‘’Kalau pertumbuhan kreditnya turun, itu akan menjadi bahan analisa kami,’’ imbuh Farid. Jika keluhan tingginya suku bunga KPR komersil ini juga terjadi di daerah daerah lainnya, biasanya akan menjadi isu nasional untuk ditindaklanjuti. Saat ini masih di daerah tertentu, Farid tak menyebutnya di NTB. Suku bunga komersil acuannya adalah pasar. Tergantung suplay dan demand. Farid Faletehan mengingatkan kepada masyarakat, jika terjadi kenaikan suku bunga, di saat cuku bunga acuan telah diturunkan terus menerus, harapannya agar ada laporan detail yang diterima nasabah dari bank. Apakah kenaikan tersebut setelah masa promosi habis, atau karena bank memang menaikkan suku bunga. ‘’Kalau memang dinaikkan, kita akan langsung hubungi kantor pusat (Bank BTN) bila perlu. Tapi harus jelas dulu informasinya,’’ demikian Farid. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, L. Anas Amrullah juga tak memungkiri lesunya penjua-
lan KPR komersil salah satunya, karena pertimbangan masyarakat akan suku bunga. Persoalan ini menjadi pembahasan khusus di REI NTB. Karenanya, organisasi para pengembang ini juga mendorong perbankan menjadikan suku bungan KPR komersil satu digit (di bawah 10). ‘’Kalau saya lihat, yang kena ini yang sudah memasuki setoran tahun ke dua. Satu tahun suku bunga flat, tahun kedua mengikuti suku bunga acuan,’’ ujarnya. Suku bunga promosi diharapkan berjalan selama lima tahun. Tidak satu tahun seperti kebijakan saat ini. dengan pertimbangan, setelah lima tahun akan ada perbaikan ekonomi nasabah. Beberapa bank memberikan alternatif ini, salah satunya Bank Mandiri. ‘’Harusnya kalaupun ada kenaikan, jangan sarkastis dari 7 persen atau 9 persen, menjadi hampir 13 persen. Ini salah satu pemicu daya beli masyarakat pada KPR komersil rendah. Kita harapkan suku bunga KPR segera diturunkan,’’ sarannya. (bul)
Harus Ada Sosialisasi Dari Hal. 1 Karena pemerintah juga tidak memiliki uang yang cukup,” jelas Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dra Ida Ayu Putri Suprapti, MA., pada Ekbis NTB belum lama ini. Menurutnya, adanya rumah subsidi yang diprogramkan pemerintah, masyarakat sebenarnya mendapatkan banyak kemudahan, terutama dengan uang muka yang kecil. ‘’Juga kita harus melihat setiap tahun harga tanah dan biaya konstruksi meningkat, daya beli masyarakat kurang sehingga harus dilihat regulasi yang bagaimana,’’ katanya. Ia menerangkan, banyak masyarakat berpenghasilan tinggi ingin memiliki rumah subsidi, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur agar masyarakat yang sudah punya rumah jangan lagi berlebihan. ‘’Memang ketersediaan backlog masih besar dan masih banyak yang belum tercover, itu wajar tetapi harus dibuat sedikit demi sedikit,’’ jelasnya. Regulasi inilah yang penting untuk dibuat dengan mengatur sedetail mungkin bagi siapa yang mendapatkannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi di mana masyarakat diberitahu siapa saja yang bisa mendapatkan subsidi rumah. Sementara standar masyarakat yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta. Namun, banyak juga pekerja yang digaji berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten (UMK), sehingga sulit memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan rumah. ‘’Kalau upah minimumnya rendah bagaimana dia mau bayar cicilan,’’ tanyanya. Terkait tingginya suku bunga yang diterapkan saat kredit rumah, menurutnya, di dalam ekonomi moneter apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia tidak selalu dilaksanakan oleh perbankan. ‘’Ada yang namanya time-lag, yaitu waktu yang dibutuhkan perbankan untuk menyesuaikan
kebijakan dari BI berdasar kajian,’’ jelasnya. Saat pihak bank memberikan suku bunga, di mana dana bank berasal dari pihak ketiga, kalau nilai deposito dinaikkan dari nilai itu akan menyebabkan kebangkrutan bagi pihak bank. ‘’Perlu ada penyesuaian, ada waktu yang diperlukan untuk melakukan itu. Untuk mengatasi waktu yang panjang itu, BI harus pintar melakukan lobi-lobi informal kepada pihak perbankan,’’ ujarnya. Untuk itu, masalah suku bunga harus diberitahukan kepada masyarakat, terutama nasabah dari perbankan itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan protes. Sosialisasi bukan hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi ke pihak pengembang juga. Diakuinya, banyak juga pengembang yang tidak tahu jika dalam pengembangan satu zonasi mereka mendapatkan kredit untuk fasilitas umum. Nantinya, bank pengembang ini juga akan memberikan uang, sehingga akan biaya produksi akan rendah dan otomatis harga rumah juga ikut rendah. ‘’’Pengembang juga harus mengetahui haknya dalam memperoleh kredit ini. Mungkin nilainya kecil, tetapi tidak mungkin pengembang itu hanya membuat satu perumahan saja, pasti banyak,’’ tambahnya. Banyaknya masyarakat yang over kredit, kata Ida, harus dilihat saat pembeli membeli rumah apakah mampu untuk membayar setiap bulannya. Apakah masyarakat saat mengambil rumah sesuai dengan kemampuan atau tidak. Untuk itu, dalam mengambil rumah harus disesuaikan kembali dengan penghasilan kembali. ‘’’Kalau untuk yang subsidi, harus diperhatikan. Sedangkan non-subsidi, harus dianalisis mungkin saat diberikan kredit oleh pihak bank, terlalu longgar,’’ jelasnya. (uul)
atau purna tugas karena remitansi yang dikirim banyak untuk konsumsi keluarga di rumah. Memang ada juga yang mereka simpan hanya beberapa juta misalnya. Kalau kita berharap mereka menyimpan uang terlalu besar juga susah karena kebutuhan rumah tangga juga banyak, “ katanya. Sulthon mengatakan, banyak TKI yang bolak balik bekerja di luar negeri karena mereka menilai di kampung halaman tak ada pekerjaan yang sesuai untuk menghidupi keluarga. Jika ada program khusus untuk membina mereka yang memungkinkan menjadi sumber pendapatan keluarga, tentu keputusan untuk bolak balik menjadi TKI tidak akan dilakukan. Sebenarnya, para TKI yang bekerja di sektor perkebunan di Malaysia misalnya memiliki potensi untuk menyimpan uangnya untuk selanjutnya dijadikan usaha produktif. Salah satu alasannya karena lokasi mereka bekerja cukup jauh dari kota, sehingga godaan untuk berbelanja tidak terlalu besar. “ Karena itu, edukasi itu juga penting agar bisa mengelola uangnya dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani mengatakan, kunci utama dalam upaya pemberdayaan TKI yaitu ada dua kegiatan. Dua kegiatan ini perlu dilakukan secara bersamaan yaitu TKI dan keluarganya menyimpan uang. Artinya tidak 100 persen dihabiskan untuk konsumsi dan akan lebih baik jika menyimpan uangnya di perbankan. Kemudian yang kedua, berbagai pihak membantu membangun kewirausahaan mantan TKI atau keluarganya. Menurut Achris, yang bisa dilakukan oleh perbankan serta oleh PT Pos terkait dengan dana remitansi ini adalah mengedukasi TKI dan keluarganya agar menyimpan sebagain penghasilan sebagai TKI dalam bentuk tabungan yang nantinya bisa digunakan sebagai modal usaha produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah remitansi sepanjang tahun 2017 memang menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Jika di tahun 2017 jumlah total yang berhasil direkap oleh BPS sebanyak sebanyak Rp 1,56 triliun, di tahun 2016 sebanyak Rp 1,78 triliun. (ris)
adalah emas antam yang bersertifikat asli. Ia mencontohkan harga emas Rp 550 ribu/ gram, maka nasabah hanya perlu membayarkan uang muka sebesar 20% dari berat emas yang diinginkannya. “Misalnya nasabah menginginkan berat emas batangan 10 gram, maka harganya Rp 5,5 juta, jadi uang muka yang dibayarkan hanya Rp 1,1, juta saja,” jelasnya. Nasabah bisa memilih jangka waktu cicilan emas tersebut, mulai dari 12-60 bulan dengan margin yang flat. “Jadi kalau harga emasnya naik, jumlah angsurannya tetap sesuai jumlah akad di awal. Jadinya tidak terpengaruh dengan kenaikan
siapapun bisa membelinya asalkan memiliki dana. Faktanya di lapangan, kelompok ekonomi menengah ke atas cenderung membeli rumah komersil tersebut bukan untuk ditempati, melainkan untuk investasi. Karena harga lahan yang semakin tinggi, tentu investasi rumah dianggap sangat efektif. Namun dampaknya memang kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tak mampu memiliki perumahan yang disediakan oleh pengembang. Dengan kata lain, dibangunnya rumah baru tak serta merta bisa diisi oleh warga yang tad-
inya belum memiliki rumah. “ Karena itu saya mendukung rumah yang tidak ditempati oleh pemiliknya karena alasan investasi itu dikenakan pajak progresif. Jadi pajaknya lebih tinggi dari rumah yang diisi oleh pemilik aslinya,” katanya. Soal program bedah rumah atau rehab rumah tak layak huni yang dilakukan oleh pemerintah, memang sebaiknya dilakukan secara keroyokan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa. Pemerintah desa kini diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengurangi rumah tak layak huni di desanya.
SUMBER daya manusia (SDM) dalam bidang perbankan syariah di NTB sudah mulai meningkat seiring dengan semakin tumbuhnya lembaga keuangan syariah dan segala entitas ekonomi yang bernuansa syariah. Namun secara umum, lembaga keuangan syariah terutama milik pemerintah daerah dipandang belum optimal menyerap tenaga kerja yang memiliki latar belakang perbankan syariah di perguruan tingginya. Anggota DPRD NTB Dr. TGH Hazmi Hamzar kepada Ekbis NTB mengatakan, program konversi PT.Bank NTB ke sistem syariah membutuhkan resource yang mumpuni di bidang perbankan syariah. Tak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang berlatar belakang perbankan konvensional untuk mengelola keuangan syariah tersebut. Karena itu PT. Bank NTB selaku perbankan milik pemerintah daerah disarankan untuk menyerap sarjana-sarjana berlatar perbankan syariah. “ Sekarang kan sedang
“ Pemerintah desa dibolehkan oleh aturan untuk menganggarkan di APBDes untuk membantu perbaikan rumah kumuh. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat,” katanya. Menurut politisi PDIP ini, aturan kini menbolehkan dilakukan penunjukan langsung atau PL terhadap proyek perbaikan rumah tak layak huni. Pola penunjukan langsung dalam program fisik seperti ini, pelaksanaannya lebih cepat daripada pola tender. Biasanya penunjukan langsung pengerjaan proyek ini per kecamatan dengan langsung menyasar rumah warga yang tak layak huni.(ris)
Kebutuhan Primer dan Peran Semua Pihak Dari Hal. 1 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB menargetkan, program perbaikan rumah yang akan dilakukan tahun 2018 ini yaitu sebanyak 20 ribu unit. Angka tersebut merupakan estimasi dari intervensi pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Khusus anggaran yang berasal dari APBD Provinsi NTB, perbaikan rumah ditargetkan sebanyak 2.545 unit rumah. Dari ribuan rumah yang akan diperbaiki tersebut, sebanyak 1.300 unit rumah akan direhab atau ditingkatkan kualitasnya, sisanya program pembangunan rumah baru karena rumah yang ada saat ini sangat tidak layak. ‘’Itu anggaran dari APBD. Anggaran kami sekitar Rp 60 miliar,’’ sebut Sugiharta. Adapun alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas rumah sebanyak Rp 15 juta per unit. Sementara sisanya yaitu sebanyak 1.245 unit akan dilakukan pembangunan baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30 juta per unit. Adapun program perbaikan rumah yang berasal dari APBN ditargetkan sebanyak 4.000 unit rumah. Sementara jumlah anggaran dan target penuntasan rumah tak layak huni dari APBD Kabupaten/ Kota tidak disebutkan secara rinci. Berdasarkan data tahun 2017 lalu, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi NTB yaitu sebanyak 248 ribu unit dan tahun 2018 ini masih tersisa sebanyak Rp 239 ribu unit. ‘’Sekitar 9.000-an yang telah kita perbaiki. Harapan kita di 2018 ini kita bisa menangani 20 ribu unit,’’ kata Sugiharta. Ia menekankan bahwa program rehab rumah ini dibantu secara penuh oleh pemerintah, sehingga tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. ‘’Jangan ada masyarakat yang memungut biaya untuk
program pembangunan rumah maupun program peningkatan kualitas rumah itu, karena sepenuhnya biaya dari pemerintah,’’ tegasnya. Belum Berpengaruh Menyediakan kebutuhan rumah tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Pihak masyarakat melalui pengembang membangun rumah, baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Begitu juga dalam menerapkan berapa jumlah cicilan pembayaran per bulan dibangun berdasarkan tipe dan penghasilan dari nasabah. Demikian disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (RE) NTB, Heri Susanto saat dikonfirmasi Ekbis NTB terkait keluhan nasabah terhadap suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kamis (15/2). Heri mencontohkan di Kota Mataram dan Lombok Barat terdapat backlog sebanyak 25 ribu KK yang belum memiliki rumah. Dari 25 ribu KK itu, berapa yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mampu. Inilah yang menjadi ceruk pasar dari pengembang. Di tahun 2018 ini, ujarnya, REI mencatat sudah ada 1213 ribu yang mendaftar untuk memiliki rumah. Namun, jumlah ini terus bertambah, karena tiap tahun selalu ada pasangan baru yang menginginkan rumah. Dari kebutuhan yang mencapai 300 ribu rumah di seluruh NTB, baru mampu dipenuhi sebanyak 3.000 di tahun 2017. ‘’Makanya dibutuhkan kesadaran dari banyak pihak. Pertama dari pihak developer untuk membangun perumahan bagi MBR yang beda dengan rumah komersial. Keuntungannya beda, disitulah kita saling berbagi,’’ jelas Heri. Pemerintah juga harus mendukung dengan mempermudah perizinan dan lainnya. Baru kemudian pajak, di mana PPn sudah dihapus dan
0,50%/15 hari. Ia mencontohkan, untuk gadai emas dengan pembiayaan Rp 10 juta, di BSM selama empat bulan, nasabah hanya akan dikenai biaya sebesar Rp 616 ribu saja, sedangkan di tempat gadai lain bisa mencapai Rp 900an ribu untuk biaya sewa selama empat bulan. Kedua produk ini, kata Ratna, paling banyak diminati oleh nasabah karena tingkat kesadaran masyarakat untuk berinvestasi emas sudah tinggi. “Apalagi harga emas setiap tahunnya selalu meningkat dan emas menjadi pilihan masyarakat untuk investasi yang bisa digunakan untuk berbagai hal ke depannya,” jelasnya.(uul)
Lulusan Perbankan Syariah Kurang Diserap
Harus Buat Perda Dari Hal. 1
harga emas,” kata Ratna. Sedangkan BSM Gadai Emas, hampir sama seperti yang ada di tempat gadai lain. Kalau di BSM biaya sewanya hanya Rp 7 ribuan/15 hari. Ia menerangkan, jatuh tempo untuk gadai biasanya adalah empat bulan yang nantinya akan dihitung biaya sewanya setiap 15 hari. BSM juga menerima take over dari gadai lain, dimana nasabah tinggal menunjukkan surat gadainya saja.”Nanti tinggal kita hitung berapa dapatnya di BSM, apakah ada selisih atau lebihnya,” kata Ratna. BSM Gadai Emas ini memiliki promo reguler dengan biaya 0,77%/15 hari dan promo khusus dengan biaya
PPh yang sudah mencapai 1 persen sekarang ini. Terkait tingginya suku bunga perumahan komersial yang mencapai 13 persen, Heri menjelaskan tidak berpengaruh terhadap penjualan perumahan. ‘’Yang kami tahu sekarang ada dua bentuk yaitu subsidi dan komersial. Kalau subsidi kan sudah ditetapkan, ada yang RSPP yang terikat pemerintah dan SSP yang kredit suku bunga,’’ jelasnya. Untuk perumahan komersial, sekarang pihak perbankan malahan berlomba-lomba menurunkan suku bunganya. “Misalnya seperti Bank BTN yang punya program zero pokok, di mana 2 tahun pertama tidak bayar pokok hanya bayar marginnya saja. Terus Bank Mandiri dengan suku bunga 5,9% dan 6,7%, Bank Muamalat dengan bunga 5%, dan BSM dengan 6%. Jadi sekarang sudah 1 digit semua,” jelas Heri. Terlepas dari imbauan BI, pihak perbankan memang sudah berlomba-lomba menurunkan tarifnya menjadi 1 digit. Walaupun sudah diturunkan menjadi 1 digit, belum ada pengaruh yang signifikan terhadap penjualan rumah. Artinya, penjualan rumah komersil cenderung stagnan dan nyaris tidak ada penjualan. Adanya penurunan suku bunga ini, ia berharap penjualan rumah komersil bisa meningkat karena nilainya hampir sama dengan rumah subsidi. REI sendiri tidak bisa mengintervensi kecuali terkait penyediaan stok rumah, karena untuk pembelian tergantung pada daya beli masyarakat. “Sekarang ini yang paling banyak permintaannya adalah rumah subsidi. Itu menjadi tugas kami untuk menyediakan stok rumah sebanyakbanyaknya,” kata Heri. Di tahun ini, REI menargetkan ketersediaan rumah subsidi menjadi 12 ribu unit di seluruh NTB. (ris/azm/kmb/uul)
proses konversi PT.Bank NTB. Seraplah lulusan perbankan syariah di daerah ini. Sebab kalau tidak memiliki kemampuan lembaga keuangan syariah, bagaimana mungkin akan menjalankan produk-produk bank syariah,” kata Hazmi. Produk perbankan konvensional dengan syariah memiliki perbedaan yang jelas, bukan hanya pada masalah bunga dan ujrah semata. Karena itu pengetahun terkait dengan lembaga keuangan berbasis syariah haruslah matang sehingga tak setengah-setengah menjalankan konsep syariah itu sendiri. Idealnya, anggota Fraksi PPP DPRD NTB ini menilai, konsep perbankan syariah
tidak akan mengambil dana dari bank konvensional, karena syarat simpan-pinjam berpotensi akan sama dengan konvensional. “ Sehingga jika debitur bangkrut,rugi atau tak bisa mengembalikan dana ke pihak bank, maka dia tetap diminta mengembalikan dana itu, tetap disita. Padahal di syariah tidak seperti itu,” jelasnya. Karena itu melalui Fraksi PPP DPRD NTB, pihaknya akan menyarankan agar lembaga keuangan syariah milik pemerintah daerah benar-benar murni menjalankan konsep syariah. Artinya tidak ada praktek konvensional di sebagian aktifitas keuangan yang dijalankannya. (ris)
Disepakati Saat Akad Kredit Dari Hal. 1 jika pihak Bank BTN sudah melakukan penurunan suku bunga KPR. Apalagi KPR subsidi saat ini sudah menyentuh 5 persen dengan uang muka satu persen. Sementara yang non subsidi, suku bunga KPR sudah 10 persen dan telah mulai berlaku. Suku bunga KPR diklaim sudah menyentuh angka satu digit, mengakselerasi suku bunga acuan dari Bank Indonesia sebesar 4,25 persen. Untuk pembiayaan konstruksi kepada pengembang, Maryono menyatakan akan menurunkannya tahun ini. Agar harga perumahan juga turun. Dari suku bunga konstruksi perumahan sebesar 12,5 per-
sen, akan menjadi 10-an persen. Dengan demikian, diharapkan harga rumah akan jauh lebih terjangkau. Begitu juga, Branch Manager Bank BTN Syariah Mataram, Endra Kurniawan, menjelaskan, saat ini telah hadir BTN Syariah. Hadirnya Bank BTN Syariah sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat. Di mana, bank ini nanti akan mengedepankan pola-pola syariah, termasuk kredit perumahan bagi masyarakat, dan kredit konstruksi bagi pengembang. Istilah bunga tidak berlaku, dan diganti margin. Besaran margin sesuai kesepakatan bank dengan nasabah, dengan cicilan flat (besarannya tak berubah-ubah) hingga kreditnya lunas. (bul)
Suku Bunga KPR dan Jeritan Konsumen Dari Hal. 1 AY, salah satu konsumen Bank BTN Mataram contohnya. Ia menempati rumah type 27 di Mataram dan dibangun salah satu pengembang. Rumah ini akad kreditnya tahun 2016 lalu. Rumah itu kemudian ditempati sejak 2017. Awal-awalnya, setiap bulan ia hanya membayar cicilan Rp 1.300.000 per bulan. Belakangan, cicilannya terus membengkak. Dan tahun 2018 ini sangat terasa, setorannya ditarik bank sampai Rp 2.200.000 per bulan. Kenaikannya mendekati 100 persen. Tidak ada konfirmasi dari perbankan atau sekadar pemberitahuan bahwa terjadi kenaikan suku bunga. Cicilannya dipotong otomatis oleh bank di rekeningnya. ‘’Lonjakannya sangat drastis. Bukan lagi 100 persen, ini sudah dia tas 100 persen,’’ keluhnya pada Ekbis NTB belum lama ini. Diakuinya, naiknya setoran cicilan rumah akibat suku bunga KPR naik. Ia tidak mempermasalahkan ada kenaikan cicilan rumah asalkan tidak terlalu tinggi. Jika cicilan naik hanya sebesar Rp 300.000, ia tidak mempermasalahkan. Namun, ia merasa keberatan dengan naiknya cicilan pembayaran rumah dari Rp 1.300.000 per bulan menjadi Rp 2.200.000 per bulan. ‘’Saya rencananya mau protes. Itu saya bingungkan. Kalaupun naik, di bawah kisaran Rp 2 juta setoran sebulan. Atau naik Rp 300.000, tidak masalah. Ini naiknya tinggi sekali,’’ keluhnya. Nasib sama dialami AG. Tahun lalu telah melakukan akad kredit rumah type 42 di salah satu perumahan di Kota Mataram. Rumahnya kini sudah dijual, lantaran cicilan sebelumnya yang ia bayar sebesar Rp 2,8 juta naik menjadi Rp 3,1 juta. Itupun tanpa pemberitahuan dari pihak bank secara langsung. ‘’Suku bunganya naik dari 10,75 persen menjadi 12,75 persen. Tentu kenaikannya akan terus-terusan, bisa habis saya,’’ keluhnya. Pemberlakukan suku bunga baru,menurut dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Mataram ini, diketahui
saat dilakukan pembayaran. Ia menerima telepon pemberitahuan kekurangan setoran, padahal setoran biasanya Rp 2,8 juta sebulan. ‘’Setelah di cek bank, ternyata sudah ada kenaikan. Kaget saya. Ada juga tetangga saya yang naiknya langsung Rp 500 ribu, makanya agak berat. Mau ndak mau jual saja,’’ imbuhnya. Keluhan yang sama juga dilontarkan Awn. Ia telah hampir setahun ini melakukan akad kredit dengan Bank BTN, untuk pembiayaan rumah type 30 di salah satu perumahan di Kota Mataram. Belum sempat ditinggali, rumah ini setorannya tiba-tiba naik. ‘’Kenaikan suku bunga dari 9,90 persen menjadi 12,75 persen. dan harusnya kenaikannya setelah bulan ke 12. Ini baru setoran saya yang ke 11,’’ akunya. Keluhan ini ia tanyakan langsung ke Consumer Service Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Airlangga. Jawaban yang diterimanya, tahun pertama bank memberikan suku bunga promosi sebesar 9,90 persen. selanjutnya mengikuti suku bunga komersil normal. Persoalan inipun dikeluhkannya langsung ke OJK NTB. ia mempertanyakan di mana posisi otoritas dalam hal ini. “Suku bunga sudah disesuaikan oleh BI sejak tahun 2016. Sementara yang berlaku sekarang sampai hampir 13 persen. Ini cukup memberatkan,” ujarnya. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan over kredit. Kenaikan setoran sebesar Rp 310.000/bulan hanya dalam waktu singkat menurutnya menakutkan. Apalagi di tengah situasi ekonomi seperti ini. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah segera turun tangan dan membantu masyarakat yang tidak punya rumah dengan menurunkan suku bunga KPR komersil. Meski demikian, banyak yang mengambil rumah untuk dijadikan sebagai investasi. Bagi orang yang bermodal atau memiliki uang banyak, mereka sengaja mengambil rumah dengan membeli secara cash untuk disewakan atau dijual saat harganya sudah mahal. Setelah itu, membeli rumah lagi di tempat lain. (bul)
Ekbis NTB
Ekbis NTB Senin, 19 Februari 2018
4
Wisuda Bersama Tiga Perguruan Tinggi Hamzar
Cetak Lulusan Andal di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Syariah
Tim Pengembang Kopertais IV Surabaya Dr Arif Mansyuri saat memberikan sambutan
TIGA Perguruan Tinggi yang berada di bawah Yayasan Maraqitta’limat yaitu STIKES Hamzar, STKIP Hamzar, dan STEI Hamzar menggelar acara wisuda bersama pada Sabtu (17/02) di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram. Sekitar 300 wisudawan/wisudawati dari program studi (prodi) yang berbeda memadati ruang Ballroom bersama dengan orang tua atau wali dan tamu undangan. Hadir dalam kegiatan wisuda bersama tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat, Dr.Drs.TGH Hazmi Hamzar, SH, MH, CIL, akademisi UI Prof Dra, Elly Nurachman, M.App, Sc, D.N.Sc,pejabat Kopertis, Kopertais IV Surabaya, pejabat Pemprov NTB, Forkompinda, Senat, Kepala Prodi dan lainnya. Dari 340 wisudawan/wisudawati tersebut, 144 orang berasal dari STIKES Hamzar, 114 dari STKIP Hamzar serta 37 wisudawan dari STEI Hamzar. Puluhan dari mereka meraih predikat cumlaude dengan IPK nyaris sempurna. Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat, Dr.TGH Hazmi Hamzar dalam kesempatan itu mengatakan, Perguruan Tinggi Hamzar fokus pada tiga isu utama yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi syariah. STIKES Hamzar misalnya hadir karena faktor kesehatan di NTB masih menjadi persoalan bersama. “ Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan tanpa memiliki ilmu pengetahun. Karena itu lulusan STIKES Hamzar memberi kontribusi bagi meningkatkan darajat kesehatan masyarakat NTB,” katanya.
Selanjutnya perekonomian syariah di Indonesia, terutama di NTB memiliki potensi berkembang yang sangat menjanjikan. Menjamurnya perbankan syariah menjadi salah satu indikator perekonomian syariah berkembang di daerah ini. Terlebih dengan rencana konversi PT.Bank NTB ke konsep syariah akan menggairahkan lembaga keuangan syariah di NTB.” Namun saya sarankan agar perbankan syariah itu full syariah. Dana awalnya juga syariah. Lulusan STEI Hamzar bisa bergabung dalam pengembangan ekonomi syariah itu,” tambahnya. Sedangkan di bidang pendidikan, STKIP Hamzar tetap berupaya mencetak sumberdaya manusia yang andal di bidang penyediaan tenaga pendidikan. Tim pengajar mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) haruslah dididik oleh guru yang memiliki latar belakang pendidikan PAUD. Karena itu di STKIP Hamzar sudah lama hadir program studi S1 PG PAUD dan S1 PGSD,” Kami tak sembarang membuat jurusan. Karena mendidik anak sejak dini itu butuh ilmunya, maka kami melahirkan sarjana yang mengajar di PAUD dan SD,” terangnya. Selanjutntya, TGH Hazmi memiliki rencana besar pada tahun 2018 ini dengan membuat Universitas. Namun masih kerkendala oleh jumlah prodi yang belum memenuhi syarat. Karena itu tahun ini Perguruan Tinggi Hamzar akan menambah enam buah prodi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini baru terdapat delapan prodi di tiga Perguruan Tinggi Hamzar (STIKES, STKIP dan STEI) dan akan ditambah menjadi seki-
tar 14 prodi agar bisa ditingkatkan statusnya menjadi Universitas. Sementara itu, Tim Pengembang Kopertais IV Surabaya Dr Arif Mansyuri mengatakan, pihaknya akan tetap merekomendasikan agar tiga Perguruan Tinggi Hamzar ini bisa menjadi Universitas. “Tinggal enam prodi yang akan ditambah sebagai syarat menjadi Universitas,” katanya. Di STEI Hamzar baru terdapat satu prodi yaitu perbankan syariah. Yayasan Maraqitta’limat bisa memilih 54 prodi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Arif mengatakan, ada sejumlah dosen STEI Hamzar yang mendapat program pengabdian masyarakat dari Kementerian Agama. Hal itu tentu sangat positif dan produktif, karena tugas dosen selain mengajar adalah pengembangan serta penelitian.” Kami ucapkan selamat kepada wisudawan, terutama yang mendapat gelar terbaik. Kami berharap segera mengabdi kepada bangsa dan negara,” harapnya. Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat, Dr. TGH Hazmi Hamzar berkesempatan memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik dari semua prodi di Perguruan Tinggi Hamzar. Misalnya Harida dari prodi S1 Keperawatan STIKES Hamzar yang memperoleh IPK 3,76. Muncul momen yang mengharuskan dalam kesempatan itu. Dimana seluruh wisudawan yang mendapat penghargaan itu diminta mencari orang tuanya dan langsung berterima kasih atas semua jasa dan pengorbanan. Tangis haru bercampur bahagia akhirnya pecah di Ballroom Lombok Raya.(ris/*)
Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat, Dr. TGH Hazmi Hamzar saat memberikan sambutan (Ekbis NTB/ris)
Seorang wisudawati dengan predikat terbaik sedang memeluk orang tuanya di tengah acara.
Saat dimulainya Rapat Senat Terbuka Wisuda Bersama.
Wisudawan serta orang tua/wali memenuhi ruangan Ballroom Lombok Raya, tempat acara wisuda bersama berlangsung.
Prosesi wisuda STIKES Hamzar, STKIP Hamzar, dan STEI Hamzar sedang berlangsung.
Dipilih Jadi Ketua REI NTB
PR Besar Menunggu ”Tangan Dingin” Heri Susanto Heri Susanto (PT. Hissto Perkasa Nusantara) bulat ditunjuk menggantikan H. Miftahuddin Ma‘ruf. Dia bersama pengurus dan dewan pertimbang organisai, secara bersamaan dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata. Disaksikan oleh seluruh stakeholders yang diundang dan hadir pada kesempatan itu. Heri Susanto, pria kelahiran Situbondo, 7 Januari 1977 yang tinggal di Ampenan, Mataram ini resmi menjadi nakhoda REI NTB tiga tahun kedepannya. Didepannya banyak persoalan yang berhubungan langsung dengan perumahan menunggu “tangan dinginnya”. Mengutip sebuah dongeng klasik. Alkisah pada zaman dahulu kala ada seorang putri raja yang sangat cantik. Sayangnya, putri raja itu belum juga menikah. Kemudian diadakanlah sebuah sayembara. Bagi siapa saja yang mampu melewati sungai yang dihuni gerombolan buaya, dialah yang akan menjadi suami dari putri raja nan cantik itu.
Foto bersama jajaran REI
Penandatanganan berita acara
Tak satupun yang berani ong tiba-tiba dari belakang, menyemengikuti sayembara itu. Taruhannya berangi sungai dan mampu melewati sudah pasti nyawa. Tiba-tiba saja rintangan yang bahkan bertaruh seorang pemuda desa berlari nyawa itu. melompati punggung-pung“Karena itu, dalam perjalangung buaya itu, hingga ia saman REI kedepan, saya akan pailah di seberang sungai tetap menagih janji para sedengan sangat cepat. nior-senior saya untuk terus Usai naik ke darat, ia membimbing, dan bekerja kemudian bertanya, bersama membangun siapa yang mendorREI NTB yang sudah ongnya dari belaberjalan cukup baik kang sehingga ini,” ucap Heri. tiba-tiba terjatuh Heri Susanto dan berlari mebukanlah orlewati pungang baru. Ia gung buaya juga bukan dan sampai pengembang menyeberansembarangi sungai itu?. gan. Heri teDari dongeng lah lama meklasik itu, nggeluti usaHeru Susanto ha properti, mengambil dimulai sejak sebuah hik2008. Pada 20mah. Ia merasa 10, ia kemudian ibarat pemuda aktif menjadi Ketua DPD REI NTB desa yang didorpengurus REI Heri Susanto
NTB, sehingga dipercayakan sekarang sebagai pemimpin di organisasi para pengembang ini. Beberapa PR besar yang menyambutnya adalah bagaimana ia dan tim harus memperkuat koordinasi dengan pusat. Untuk mengupayakan penurunan suku bunga KPR yang masih tinggi. Angka backlog (kekurangan perumahan) di NTB yang mencapai 348 ribu unit kebutuhan rumah berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB. Ditambah 25 ribu unit rumah yang idealnya harus dibangun setiap tahun di NTB. PR yang tak kalah penting adalah mewujudkan mimpi REI NTB untuk memiliki sekretariat/kantor khusus. Tentu, kata Heri Susanto, koordinasi akan diperkuat dengan seluruh stakeholders terkait. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan anggota REI NTB, jumlahnya sebanyak 62 perusahaan pengembang aktif. Membahas apa saja persoalan yang dihadapi di sektor properti, kemudian merumuskan jalan keluarnya.
Ia sadar, bahwa organisasi itu besar bukan karena pemimpinnya yang hebat. Melainkan karena timnya yang solid. Itulah yang ingin dibangunnya tiga tahun mendatang. “Kami tidak berjanji, tapi berusaha berbuat,” demikian Heri. Sementara itu Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata memberikan semangat kepada pengurus baru REI NTB. REI itu menurutnya kekuatannya adalah kultur, diantaranya kultur persaudaraan. Ia meyakini bahwa kultur itu juga kuat di NTB. Provinsi ini ia sebut sebagai provinsi yang strategis dan potensial. Karena itu, ia mendorong pengusahapengusaha lokal untuk berbuat dan terus bergerak agar tak terpinggir oleh pengusaha dari luar. “Menjadi ketua itu harus ikhlas, dan siap kehilangan banyak waktu untuk mengurus orang. Tapi perlu diingat, ada banyak nikmat yang didapat, ketika ikhlas menjadi landasan untuk berbuat,” pesan Soelaeman.(bul/*)
Pelantikan pengurus REI NTB
Serah terima jabatan, dari Ketua REI NTB yang lama, H. Ma‘ruf ke Ketua REI NTB baru, Heri Susanto
(Ekbis NTB/bul)
Musda Real Estate Indonesia (REI) NTB ke –VIII yang berlangsung di Hotel Golden Palace Rabu 14 Februari 2018 lalu, menghasilkan keputusan di luar dugaan. Nama Heri Susanto tibatiba mencuat. Ia dipilih secara aklamasi memimpin REI NTB tiga tahun ke depan. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang menunggunya. Nama Heri Susanto sebetulnya dari awal tak muncul. Sebagai Ketua Panitia Musda REI ke –VIII, tentu ia harus bersikap netral. Ada lima calon yang namanya sempat terjaring kepanitian, diantaranya, Izzat Husein (PT. Lombok Royal Property). H. Ahmad Rusni (PT. Dasar Group). Husein Sewed (PT. Anugerah Alam). Gde (PT. Varindo) dan Indra Setiyadi (PT. Permata Biru). Tetapi jelang pelaksanaan Musda, Izzat Husein menggundurkan diri dari bursa pencalonan. Dari pembahasan panjang siapa yang pantas memimpin REI NTB, periode 2017-2020, nama