MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com
SENIN, 15 JANUARI 2018
Ekbis NTB
4 HALAMAN NOMOR 19 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pasaran Sepeda Bekas yang Tetap Diminati SEPEDA merupakan salah satu alat transportasi yang masih banyak diminati karena dapat digunakan juga untuk berolahraga. Harga barunya yang cukup mahal menjadikan masyarakat banyak yang tertarik untuk membeli sepeda bekas. Halaman 2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB
Dewan Tolak Beras Impor Masuk NTB KOMISI II Bidang Pertanian dan Perdagangan DPRD NTB menyatakan sikapnya menolak beras impor masuk wilayah NTB karena sejumlah pertimbangan yang strategis. Pernyataan ini muncul menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor 500 ribu ton beras premium dari sejumlah negara seperti Thailand dan Vietnam pada Januari 2018 ini. Halaman 4
(Ekbis NTB/uul)
Ketika Kontraktor Lokal
’’Jadi Penonton’’ di Rumah Sendiri Lalu Wirahman Wiradarma
Harus Tingkatkan Kualitas
(Ekbis NTB/kir)
Pembangunan Poltekpar Lombok di Lombok Tengah yang dikerjakan salah satu BUMN.
KURANG mampunya bersaingnya kontraktor lokal untuk proyek pemerintah di daerah sendiri mesti bahan evaluasi di masa mendatang. Paling tidak, kontraktor lokal harus mampu memenangkan tender proyek pemerintah berskala besar di daerah. Namun, dalam upaya memenangkan lelang atau tender, kontraktor lokal harus meningkatkan kualitas. Selain itu, kontraktor lokal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga ahli yang terampil. ‘’Tenaga ahlinya harus memiliki sertifikasi keahlian (SKA) dan sertifikasi keterampilan (SKT). Kalau permasalahan modal biasanya proyek pemerintah sudah ada uang mukanya,’’
Bersambung ke hal 3 Ada triliunan proyek yang dikerjakan di NTB manfaatnya justru dinikmati para rekanan dari luar provinsi ini. Dampaknya kontraktor lokal kalah saing dan hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. KETUA Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA dalam sebuah kesempatan mengatakan, sebenarnya SDM kontraktor lokal tak kalah saing dibandingkan dengan kontraktor-kontraktor luar daerah. Hanya saja, pemerintah perlu mempertegas regulasi terkait proyek-proyek berskala besar. Ia mengkritik, mengenai adanya in-
dikasi persaingan yang tidak sehat antara perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN) dengan swasta. Pemerintah seperti melepas kontraktor swasta dengan BUMN untuk ‘’bertarung’’. ‘’Bayangkan, proyek senilai Rp 50 miliar saja, BUMN masuk. Harusnya dengan batas yang jelas kriterianya, di mana BUMN boleh masuk,’’ ujarnya. BUMN-BUMN ini harusnya bersaing
di tataran internasional, dengan BUMNBUMN dari luar negeri. Proyek-proyek dalam negeri, harusnya dipercayakan kepada swasta. Di daerah, di NTB, menurut Faurani, kualitas kontraktor lokal sebenarnya tak kalah di banding kontraktor luar. Bahkan, proyek-proyek yang spesifik sekalipun, NTB memiliki kontraktor yang bisa mengerjakannya. Misalnya, kontraktor dengan spesifikasi konstruksi di laut. ‘’NTB punya kontraktor ini. Di daerah lain, bahkan tidak ada,’’ kata Faurani. Artinya, tinggal para kontraktor lokal ini diberikan panggung. Dan yakin, proyek bisa dikerjakan sesuai keinginan
pemilik proyek. Ketua Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo menambahkan, kalah saing dengan kontraktor luar, akibat masih minimnya jumlah kontraktor besar di NTB. Karenanya, Gapensi meminta regulasi khusus pemerintah daerah, sembari dilakukan terus menerus peningkatan kualitas dan kapasitas kontraktor lokal. Puji Raharjo memberikan pandangan tentang peran kontraktor lokal saat ini. Seperti diketahui, triliunan nilai proyek pemerintah di NTB dikerjakan kontraktor luar NTB. Akibat rekanan lokal kalah saing dengan kontraktor dari luar.
Bersambung ke hal 3
H. Faurani
Saefuddin
H. Puji Raharjo
(Ekbis NTB/nas)
PROYEK - Proyek pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Islamic Center NTB yang dikerjakan PT. Ditaputri Waranawa dari DKI Jakarta.
Edhy Sophiaan Sophiaan Edhy
Pemda dan Asosiasi Harus Lakukan Pembinaan KONTRAKTOR atau rekanan di NTB hingga kini masih kalah bersaing dengan kontraktor yang berasal dari luar daerah. Kontraktor dalam daerah yang mampu bersaing terutama yang memiliki nilai kontrak puluhan miliar rupiah bisa dihitung dengan jari. Jika ingin proyek yang dilaksanakan di NTB mampu diambil oleh kontraktor lokal dengan optimal, maka pemerintah daerah dan asosiasi perusahaan mesti melakukan pembinaan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III Bidang Investasi DPRD NTB H Muzihir kepada Ekbis NTB. Menurut Muzihir, sekitar 85 persen di NTB adalah rekanan yang berskala kecil, sementara sisanya masuk kategori sedang dan besar. Kontraktor yang ada di NTB harus dilakukan pembinaan dari segi keterampilan dan kemampuan finansial. “ Kita belum siap bersaing dengan pengusahapengusaha luar. Yang mampu bersaing itu bisa dihitung dengan jari, padahal pengusahanya itu jumlahnya ribuan. 85 persen itu kontraktor kecil, 10 persen lebih itu sedang dan 5 persen yang besar,” terang Muzihir. Anggota dewan dari fraksi PPP dengan latar belakang pengusaha ini mengatakan, selain kontraktor dari Jakarta dan Surabaya, kontraktor yang banyak mengangani proyek di NTB juga berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Bali dan daerah-daerah lainnya. Perusahaan dalam daerah selama ini banyak yang kalah dalam proyek konstruksi, karena nilai kontraknya yang mencapai miliaran rupiah. “ Kita harus siap menghadapai tantangan pasar bebas. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan asosiasi kontraktor dengan mengadakan pelatihan, penguatan sumberdaya dan keterampilan.
Bersambung ke hal 3
KONTRAKTOR lokal belum “sehati” dengan pemerintah daerah. Wajar, bila proyek-proyek yang terlaksana di NTB justru hanya menangkan kontraktor luar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melihat fenomena tersisihnya para kontraktor lokal akibat kalah saing dengan kontraktor luar. Ketidakberpihakan pemerintah pada SDM lokal ini pernah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada Rapimnas Bulan Oktober 2017. Presiden bahkan berkomitmen, bahwa proyek dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah diprioritaskan pengerjaannya oleh kontraktor lokal. ‘’Gapensi atau Gapeksindo yang seharusnya punya peran menyuarakan ini, tapi Gapensi diam,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin pada Ekbis NTB belum lama ini. Komitmen Presiden itu belum diketahui ekseskusinya di tingkat bawah (di daerah). Kalah saing pengusaha/kontraktor lokal
L. Herry Prihatin dengan pengusaha luar, terutama BUMN, disebabkan kekuatan modal, cash money BUMN begitu kuat. karenanya, perlu kekompakan para kontraktor lokal untuk melakukan kerjasama antarperusahaan.
Persaingan memang cukup ketat, jika tak dilakukan proteksi. Berat bagi kontraktor lokal untuk memenangkan persaingan. Persaingan zaman ini menuntut perusahaan yang profesional, kekuatan modal, minded dan teknologi. ‘’Syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak, bagaimana caranya memperkuat kerjasama,’’ kata L. Herry. Dari sisi pemerintah, Ketua Kadin mengatakan ada yang salah dalam pengalokasian anggaran negara. Yang dilakukan ada pelaksanakan tambal sulamtambal sulam proyek-proyek besar. Misalnya, proyek jalan. ‘’Jalan-jalan yang bagus dilapis lagi, harusnya dibangun jalan-jalan baru, jalan-jalan kecil, atau jalan-jalan pariwisata yang kemudian bisa dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor lokal. Kok jalan yang bagus dilapis lagi, proyeknya dihitung besar. Itu memakan uang negara yang cukup besar.
Bersambung ke hal 3
TAHUN 2017 lalu, kontrak belanja pemerintah pusat di NTB sebanyak 3.374 kontrak senilai Rp 2,064 triliun. Sayangnya, nilai kontrak proyek sebesar ini masih belum sepenuhnya dimanfaatkan
oleh kontraktor lokal. Kontraktor lokal hanya menjadi penonton, karena mendapat jatah 40 persen dari nilai kontrak ini. Selebihnya, yakni 60 persen, pengerjaan proyek dikerjakan oleh kontraktor atau pengusaha dari luar daerah. Pembangunan daerah sejatinya dihajatkan bagi kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Jika pemerintah daerah memperhatikan kepentingan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, maka program pembangunan akan diarahkan ke tempat itu. Bahkan, saat pemerintah daerah angkat tangan, maka pemerintah daerah akan bersurat ke pemerintah pusat membantu mengalokasikan pembangunan,
Bersambung ke hal 3
Rosiady H.Sayuti
(Suara NTB/dok)
Gapensi Dinilai Tak Agresif, Pemda Tutup Mata Uang Mengalir ke Luar Daerah