Edisi 15 Januari 2018 | Ekbis NTB by e-Paper KMB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 15 JANUARI 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 19 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pasaran Sepeda Bekas yang Tetap Diminati SEPEDA merupakan salah satu alat transportasi yang masih banyak diminati karena dapat digunakan juga untuk berolahraga. Harga barunya yang cukup mahal menjadikan masyarakat banyak yang tertarik untuk membeli sepeda bekas. Halaman 2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

(Ekbis NTB/uul)

Ketika Kontraktor Lokal

’’Jadi Penonton’’ di Rumah Sendiri Lalu Wirahman Wiradarma

Harus Tingkatkan Kualitas

(Ekbis NTB/kir)

Pembangunan Poltekpar Lombok di Lombok Tengah yang dikerjakan salah satu BUMN.

KURANG mampunya bersaingnya kontraktor lokal untuk proyek pemerintah di daerah sendiri mesti bahan evaluasi di masa mendatang. Paling tidak, kontraktor lokal harus mampu memenangkan tender proyek pemerintah berskala besar di daerah. Namun, dalam upaya memenangkan lelang atau tender, kontraktor lokal harus meningkatkan kualitas. Selain itu, kontraktor lokal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga ahli yang terampil. ‘’Tenaga ahlinya harus memiliki sertifikasi keahlian (SKA) dan sertifikasi keterampilan (SKT). Kalau permasalahan modal biasanya proyek pemerintah sudah ada uang mukanya,’’

Bersambung ke hal 3 Ada triliunan proyek yang dikerjakan di NTB manfaatnya justru dinikmati para rekanan dari luar provinsi ini. Dampaknya kontraktor lokal kalah saing dan hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. KETUA Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA dalam sebuah kesempatan mengatakan, sebenarnya SDM kontraktor lokal tak kalah saing dibandingkan dengan kontraktor-kontraktor luar daerah. Hanya saja, pemerintah perlu mempertegas regulasi terkait proyek-proyek berskala besar. Ia mengkritik, mengenai adanya in-

dikasi persaingan yang tidak sehat antara perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN) dengan swasta. Pemerintah seperti melepas kontraktor swasta dengan BUMN untuk ‘’bertarung’’. ‘’Bayangkan, proyek senilai Rp 50 miliar saja, BUMN masuk. Harusnya dengan batas yang jelas kriterianya, di mana BUMN boleh masuk,’’ ujarnya. BUMN-BUMN ini harusnya bersaing

di tataran internasional, dengan BUMNBUMN dari luar negeri. Proyek-proyek dalam negeri, harusnya dipercayakan kepada swasta. Di daerah, di NTB, menurut Faurani, kualitas kontraktor lokal sebenarnya tak kalah di banding kontraktor luar. Bahkan, proyek-proyek yang spesifik sekalipun, NTB memiliki kontraktor yang bisa mengerjakannya. Misalnya, kontraktor dengan spesifikasi konstruksi di laut. ‘’NTB punya kontraktor ini. Di daerah lain, bahkan tidak ada,’’ kata Faurani. Artinya, tinggal para kontraktor lokal ini diberikan panggung. Dan yakin, proyek bisa dikerjakan sesuai keinginan

pemilik proyek. Ketua Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo menambahkan, kalah saing dengan kontraktor luar, akibat masih minimnya jumlah kontraktor besar di NTB. Karenanya, Gapensi meminta regulasi khusus pemerintah daerah, sembari dilakukan terus menerus peningkatan kualitas dan kapasitas kontraktor lokal. Puji Raharjo memberikan pandangan tentang peran kontraktor lokal saat ini. Seperti diketahui, triliunan nilai proyek pemerintah di NTB dikerjakan kontraktor luar NTB. Akibat rekanan lokal kalah saing dengan kontraktor dari luar.

Bersambung ke hal 3

H. Faurani

Saefuddin

H. Puji Raharjo

(Ekbis NTB/nas)

PROYEK - Proyek pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Islamic Center NTB yang dikerjakan PT. Ditaputri Waranawa dari DKI Jakarta.

Edhy Sophiaan Sophiaan Edhy

Pemda dan Asosiasi Harus Lakukan Pembinaan KONTRAKTOR atau rekanan di NTB hingga kini masih kalah bersaing dengan kontraktor yang berasal dari luar daerah. Kontraktor dalam daerah yang mampu bersaing terutama yang memiliki nilai kontrak puluhan miliar rupiah bisa dihitung dengan jari. Jika ingin proyek yang dilaksanakan di NTB mampu diambil oleh kontraktor lokal dengan optimal, maka pemerintah daerah dan asosiasi perusahaan mesti melakukan pembinaan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III Bidang Investasi DPRD NTB H Muzihir kepada Ekbis NTB. Menurut Muzihir, sekitar 85 persen di NTB adalah rekanan yang berskala kecil, sementara sisanya masuk kategori sedang dan besar. Kontraktor yang ada di NTB harus dilakukan pembinaan dari segi keterampilan dan kemampuan finansial. “ Kita belum siap bersaing dengan pengusahapengusaha luar. Yang mampu bersaing itu bisa dihitung dengan jari, padahal pengusahanya itu jumlahnya ribuan. 85 persen itu kontraktor kecil, 10 persen lebih itu sedang dan 5 persen yang besar,” terang Muzihir. Anggota dewan dari fraksi PPP dengan latar belakang pengusaha ini mengatakan, selain kontraktor dari Jakarta dan Surabaya, kontraktor yang banyak mengangani proyek di NTB juga berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Bali dan daerah-daerah lainnya. Perusahaan dalam daerah selama ini banyak yang kalah dalam proyek konstruksi, karena nilai kontraknya yang mencapai miliaran rupiah. “ Kita harus siap menghadapai tantangan pasar bebas. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan asosiasi kontraktor dengan mengadakan pelatihan, penguatan sumberdaya dan keterampilan.

Bersambung ke hal 3

KONTRAKTOR lokal belum “sehati” dengan pemerintah daerah. Wajar, bila proyek-proyek yang terlaksana di NTB justru hanya menangkan kontraktor luar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melihat fenomena tersisihnya para kontraktor lokal akibat kalah saing dengan kontraktor luar. Ketidakberpihakan pemerintah pada SDM lokal ini pernah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada Rapimnas Bulan Oktober 2017. Presiden bahkan berkomitmen, bahwa proyek dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah diprioritaskan pengerjaannya oleh kontraktor lokal. ‘’Gapensi atau Gapeksindo yang seharusnya punya peran menyuarakan ini, tapi Gapensi diam,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin pada Ekbis NTB belum lama ini. Komitmen Presiden itu belum diketahui ekseskusinya di tingkat bawah (di daerah). Kalah saing pengusaha/kontraktor lokal

L. Herry Prihatin dengan pengusaha luar, terutama BUMN, disebabkan kekuatan modal, cash money BUMN begitu kuat. karenanya, perlu kekompakan para kontraktor lokal untuk melakukan kerjasama antarperusahaan.

Persaingan memang cukup ketat, jika tak dilakukan proteksi. Berat bagi kontraktor lokal untuk memenangkan persaingan. Persaingan zaman ini menuntut perusahaan yang profesional, kekuatan modal, minded dan teknologi. ‘’Syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak, bagaimana caranya memperkuat kerjasama,’’ kata L. Herry. Dari sisi pemerintah, Ketua Kadin mengatakan ada yang salah dalam pengalokasian anggaran negara. Yang dilakukan ada pelaksanakan tambal sulamtambal sulam proyek-proyek besar. Misalnya, proyek jalan. ‘’Jalan-jalan yang bagus dilapis lagi, harusnya dibangun jalan-jalan baru, jalan-jalan kecil, atau jalan-jalan pariwisata yang kemudian bisa dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor lokal. Kok jalan yang bagus dilapis lagi, proyeknya dihitung besar. Itu memakan uang negara yang cukup besar.

Bersambung ke hal 3

TAHUN 2017 lalu, kontrak belanja pemerintah pusat di NTB sebanyak 3.374 kontrak senilai Rp 2,064 triliun. Sayangnya, nilai kontrak proyek sebesar ini masih belum sepenuhnya dimanfaatkan

oleh kontraktor lokal. Kontraktor lokal hanya menjadi penonton, karena mendapat jatah 40 persen dari nilai kontrak ini. Selebihnya, yakni 60 persen, pengerjaan proyek dikerjakan oleh kontraktor atau pengusaha dari luar daerah. Pembangunan daerah sejatinya dihajatkan bagi kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Jika pemerintah daerah memperhatikan kepentingan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, maka program pembangunan akan diarahkan ke tempat itu. Bahkan, saat pemerintah daerah angkat tangan, maka pemerintah daerah akan bersurat ke pemerintah pusat membantu mengalokasikan pembangunan,

Bersambung ke hal 3

Rosiady H.Sayuti

(Suara NTB/dok)

Gapensi Dinilai Tak Agresif, Pemda Tutup Mata Uang Mengalir ke Luar Daerah

Ekbis NTB Senin, 15 Januari 2018

Pasaran Sepeda Bekas yang Tetap Diminati

Kuliner

Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang masih banyak diminati karena dapat digunakan juga untuk berolahraga. Harga barunya yang cukup mahal menjadikan masyarakat banyak yang tertarik untuk membeli sepeda bekas.

(Ekbis NTB/ist)

Menu bebek yang disajikan di Warung Mbok Wo. Sajian menu ini disesuaikan dengan selera konsumen.

Mencicipi Sensasi Menu Bebek Ala Warung Mbok Wo SEBAGAI salah satu tempat makan yang mulai dikenal, Warung Mbok Wo yang berlokasi di jalan Dakota, Rembiga, memiliki menu baru yang patut dicoba yaitu menu bebek. Menu ini sebenarnya bukanlah menu baru, tapi ada beberapa varian rasa yang diolah sedemikian rupa agar bernilai tinggi. “Sebenarnya ini bukan menu baru, tetapi varian rasanya yang ditambah,” kata Masda, pemilik Warung Mbok Wo saat ditemui beberapa waktu lalu. Ia mengatakan selama ini Warung Mbok Wo lebih dikenal akan menu ayam geprek ataupun ayam gongsonya. “Menu bebek di sini berbeda dengan yang lain, karena meskipun digoreng, rasanya tidak asin maupun amis,” jelas Masda. Hal ini dikarenakan bebek diungkep terlebih dahulu selama beberapa jam dengan menggunakan berbagai macam rempah, kecap dan gulanya. “Sehingga warnanya kecoklatan seperti dibakar, tetapi dagingnya mudah dilepas, sehingga gampang disantap,” terang Masda. Ada 3 varian menu bebek yang ditawarkan yaitu bebek gongso, bebek goreng, dan bebek gepruk. “Kalau bebek goreng, bebeknya dipisah dengan sambalnya yaitu sambal bawang, sedangkan bebek gepuk, bebeknya digeprek bersama dengan sambalnya, dan bebek gongso diberi sambal merah langsung di dagingnya,” jelasnya. Bebek yang digunakan sendiri, kata Masda, merupakan bebek lokal yang diperoleh langsung dari peternak. “Kalau untuk ketiga varian menu ini, semuanya menjadi favorit karena rasanya yang enak,” tukasnya. Harga menu bebek ini juga dibanderol murah, mulai dari harga Rp 22-27 ribu saja. Selain menu bebek, di Warung Mbok Wo juga menyediakan berbagai menu lainnya seperti ayam, terung, tempe, serta aneka minuman lainnya. “Kalau minuman, yang paling banyak diminati adalah minuman serba mangga yang sekarang sedang hits,” kata Masda. Pelanggan Warung Mbok Wo ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah sampai pekerja kantoran. “Walaupun tempatnya kita di sini, banyak anak kuliahan setelah pulang kuliah menyempatkan diri di sini,” jelasnya. (uul)

SALAH satu tempat yang biasa dikunjungi untuk mencari sepeda bekas adalah di kawasan kota tua Ampenan atau sebelum lampu merah Simpang Lima Ampenan. Deretan sepeda bermacam merk dengan berbagai kualitas, mulai dari sepeda anak-anak sampai sepeda gunung, dapat dengan mudah kita temukan disini. Lukman, salah satu penjual sepeda bekas di tempat tersebut mengatakan, tempat penjualan sepada bekas telah ada sejak puluhan tahun lalu. “Dari di Mataram masih mengandalkan cidomo sebagai kendaraannya sampai sekarang berganti jadi motor,” selorohnya. Ia sendiri mengaku sudah belasan tahun berjualan sepeda bekas, turun-temurun dari orangtuanya yang juga dulunya berjualan sepeda bekas di lokasi yang sama. Sepeda-sepeda ini, kata Lukman, diperolehnya langsung dari tangan pertama atau pemilik asli sepedanya. “Itu dilakukan agar barang yang dijual jelas asal-usulnya, takutnya kalau beli dari sembarang tempat terjadi hal yang tak diinginkan,” jelasnya. Jika ada pemilik sepeda yang ingin menjual sepeda miliknya, maka mereka akan langsung menghubunginya. “Kan kita ada punya kartu nama, jadinya kalau ada yang mau jual tinggal telepon dan langsung kita ambil di rumahnya,” terangnya.

(Ekbis NTB/uul)

SEPEDA BEKAS - Sepeda bekas yang tetap diminati pembeli, karena harganya yang masih terjangkau. Kebanyakan sepeda bekas yang dijualnya, imbuh Lukman, berasal dari sekitar wilayah kota Mataram.”Paling dari daerah Lingkar, soalnya di sana kan banyak perumahan terus sampai Lombok Timur juga ada,” tukasnya. Untuk peminat sepeda bekas, tambahnya, tetap selalu ada meskipun sekarang orang lebih memilih menggunakan sepeda motor. “Cuman sejak akhir bulan Maulid kemarin, pasarannya agak sepi.

Ini saja dari tadi pagi belum ada yang laku sepedanya,” terangnya. Peminat sepeda bekas ini, aku Lukman, berasal dari berbagai kalangan mulai pekerja kantoran sampai anak sekolah. “Anak kuliah juga banyak yang beli untuk kuliah, biasanya yang perempuan belinya yang sepeda keranjang,” jelasnya. Harga untuk sepeda bekas ini, tambahnya, tergantung keadaan pembeli. “Kalau lagi ramai, harganya untuk sepe-

Kopi Tujak, Kopi Lombok dengan Pengolahan Tradisional di rumahnya belum lama ini. Kopi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kopi merupakan kopi yang sudah dipilih dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. “Kopi yang kita gunakan sudah disimpan selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun,” terang Handayani. Hal itu dilakukan, karena kopi yang disimpan lama memiliki rasa yang lebih enak. Dalam sekali produksi, dirinya bisa menghabiskan sampai 5 kg kopi yang tidak semuanya digunakan. “Dalam 5 kg kopi bisa sampai 1 kg yang kualitasnya jelek,” tambahnya. Dalam pembuatan kopi Tujak Lombok, Najamudin mengatakan kopi disangrai sambil dibacakan ayat-ayat shalawat Nabi. “Jadi sesuai citra kampung yang menjadi wisata halal, kita juga buatnya secara halal,” terangnya. Ada dua varian kopi yang dibuat keduanya yaitu kopi halus dan kopi kasar atau tubruk. “1 kg kopi bisa menghasilkan 4 bungkus kopi kasar atau 5 bungkus kopi halus,” kata Handayani. Untuk harga 1 bungkus kopi halus kopi Tujak Lombok dihargai Rp 50 ribu/200 gram dan Rp 60 ribu untuk kopi kasar. “Walaupun produknya baru, tetapi sambutan masyarakat akan kopi ini sangat bagus,” kata Najamudin. Ini dikarenakan kopi yang mereka buat bisa ditambahkan dengan bubuk rempah-rempah yang memiliki beragam khasiat. “Bubuknya saya buat sendiri dengan mengandalkan resep dari nenek moyang dulu, sama seperti kopi yang disangrai dengan batu bata biar cepat matang,” terangnya. Meski terbilang produk baru, nyatanya Najamudin dan Handayani sudah menerima banyak pesanan. “Kita sudah ada 1000 pesanan, tetapi belum sanggup kita penuhi,” kata Najamudin. Pihak Starbucks (Ekbis NTB/uul) Hj. Handayani menunjukkan kopi tujak khas juga sangat berminat dengan kopi buatannya karena cita rasanya yang unik. (uul) Lombok yang mulai banyak dipesan.

dalam berbagai kebijakannya meminta warga Kota Mataram mengangkat produk-produk lokal yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Inilah yang menjadi dasar Muslahuddin, warga Karang Bata Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya

(Ekbis NTB/uul)

Muslahuddin dengan produk serbat lokal yang diklaim memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Gaya

PENGOLAHAN kopi secara tradisional memberikan citarasa kopi yang khas bagi para pecinta kopi. Seperti kopi Tujak Lombok buatan Hj. Handayani dan H. Muh. Najamudin yang berlokasi di Karang Jangkong, Mataram yang mengandalkan pengolahan secara tradisional untuk menghasilkan kopi khas Lombok. “Ide buat kopi ini berawal dari saya yang pecinta kopi juga karena di kampung kami dikembangkan kampung wisata jadinya terpikir membuat kopi yang benar-benar asli Lombok,” terangnya saat ditemui

Serbat Arum Daun, Minuman Lokal yang Menyehatkan KOTA Mataram memiliki banyak kuliner dan minuman khas tradisional yang menyehatkan. Salah satunya, adalah serbat. Selain bermanfaat untuk kesehatan, minuman lokal ini juga bisa memberikan nilai tambah pada warga. Apalagi, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh

da keranjang ini paling murah Rp 750 ribu, sedangkan sepeda gunung bisa mencapai Rp 1,5 juta. Kalau lagi sepi seperti sekarang, paling murah kita beri Rp 450 ribu, yang penting laku,” jelasnya. Lukman mengatakan pasaran sepeda bekas ini bukan hanya di sekitar Mataram saja, tetapi peminatnya datang dari seluruh pulau Lombok. “Bahkan ada yang dari Bangko-Bangko, Sekotong beli ke sini dan dibawa sendiri,” jelasnya. (uul)

Mataram membuat serbat dalam jumlah banyak. “Awalnya saya buat usaha olahan dari kacangkacangan sejak tahun 2011, baru di tahun 2017 ini buat serbatnya,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB belum lama ini. Serbat yang dibuat Mus, panggilan akrabnya, merupakan serbat yang selama ini biasanya disajikan. “Tetapi resep yang digunakan berbeda, karena biasanya hanya menggunakan jahe, merica, dan gula saja,” terangnya. Sedangkan yang dibuatnya memiliki kandungan rempah yang kaya karena ditambah kayu manis, kapulaga, cabai jawa, dan serai. “Kalau resep yang biasa, hanya memiliki sedikit manfaat sedangkan yang saya buat ini memiliki banyak manfaat,” klaimnya.

Manfaat yang dimiliki serbat instan buatan Mus ini diakuinya dapat memulihkan stamina, melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh, dan lainnya. “Untuk masuk angin juga bagus minum ini karena banyak mengandung rempah,” jelasnya. Bahan baku yang digunakannya untuk produksi, imbuhnya, merupakan bahan lokal. Dalam sekali produksi, Mus bisa memproduksi sampai 100 kotak, yang dalam 1 kotak berisi 5 sachet. “Proses produksinya memakan waktu sampai 3 hari karena bahan-bahannya terlebih dahulu baru dikeringkan kemudian disangrai dan dihancurkan,” jelasnya. Ia mengaku sebelum memasarkan produknya dulu, ia melakukan ujicoba selama 3 bulan dengan menawarkan ke tet-

angga maupun rekannya. Serbat instan buatan Mus dikemas dalam 2 kemasan yaitu kotak dan toples. “Harganya per kotak mulai dari Rp 25 ribu, sedangkan untuk toples ukuran 200 gram seharga Rp 35 ribu,” tukasnya. Pemasaran produk serbat ini baru dipasarkan di beberapa toko oleh-oleh dan rumah makan. “Produk saya ini belum masuk retail modern, karena terkendala dengan masalah pembayarannya,” jelasnya. Mus berencana akan terus mengembangkan pemasaran produknya agar bisa masuk ke semua toko oleh-oleh di Pulau Lombok. “Kita juga sudah bekerjasama dengan di Bali karena sudah ada partner kerjasamanya,” jelasnya. (uul)

(Ekbis NTB/uul)

Seorang pelanggan sedang mendapat perawatan di La Durbin Salon beberapa waktu lalu.

La Durbin Terapkan Konsep ”Hommy” BANYAKNYA salon yang mulai bermunculan di kota Mataram menjadikan pilihan semakin bervariasi. Tidak heran para pengusaha salon menerapkan berbagai strategi untuk menarik minat pengunjung ke tempatnya. Seperti di La Durbin Salon yang berkonsep hommy untuk membuat pengunjungnya betah. Seperti yang diungkapkan oleh Lilik Budiarto, pemilik La Durbin Salon by Lilium, salonnya ini sudah berjalan selama 4 tahun. “Tapi baru pindah beberapa bulan ke sini,” katanya belum lama ini. Ia menjelaskan nama salon sebelumnya adalah Lilium, tetapi sekarang berganti nama menjadi La Durbin. “Tetapi tetap kita tetap menambahkan nama Lilium agar pelanggan yang lama tetap kenal,” jelasnya. Konsep La Durbin Salon yang bergaya retro dan minimalis menjadi daya tarik salon. Bahkan banyak yang mengira salon ini adalah kafe karena melihat tampilannya. ‘’Tetapi ini memang impian saya untuk membuat salon yang unik dan bernuansa hommy,” terang lulusan FKIP Pendidikan Biologi ini. Lilik menerangkan perawatan yang sekarang banyak diminati di salonnya sekarang ini adalah sulam alis, eyelashes, dan Baby Glow. “Perawatan Baby Glow ini merupakan perawatan dari Korea yang menjadikan wajah cerah langsung setelah pertama kali

perawatan,” terangnya. Di bulan Januari ini, La Durbin memberikan promo menarik yaitu perawatan body scrub dan facial seharga Rp 125 ribu, eyelashes seharga Rp 200 ribu dan promo tekstur Makarizo. “Jika pengunjung melakukan tekstur Makarizo akan mendapatkan voucher sebesar 20%,” kata Lilik. Selain itu, ada juga promo gunting rambut seharga Rp 35 ribu dan Rp 50 ribu untuk gunting dan masker rambut. “Kita tidak asal membuat promo, karena harga yang kita tawarkan bisa dijangkau oleh semua kalangan agar mereka terus-menerus berkunjung kesini,” kata wanita 30 tahun ini. Di La Durbin, pengunjung akan mendapatkan diskon sebesar 20% jika berkunjung mulai dari jam 09.0012.00 wita. “Setelah 8 kali melakukan perawatan, pengunjung bisa mendapatkan 1 kali perawatan berupa gunting rambut,” jelas Lilik. Tidak heran pengunjung La Durbin datang dari beragam kalangan, mulai dari anak sekolah sampai pegawai kantoran. “Kita berencana di awal tahun ini untuk membuat Wedding Organizer,” jelas Lilik. Ia berharap ke depannya La Durbin bisa lebih dikenal dan terus berkembang. La Durbin buka setiap hari, dari jam 10.00 - 18.00 untuk hari Senin-Kamis dan sampai pukul 20.00 untuk JumatMinggu. (uul)

Izzat Husein

NAMA Izzat Husein, Direktur Utama PT. Lombok Royal Property mengemuka sebagai calon tunggal yang pas melanjutkan kepemimpinan di Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB. Wadah keluarga besar pengembang di daerah ini sedang mencari pemimpin. Nama Izzat menyeruak sebagai calon pengganti Ketua REI Provinsi NTB saat ini, H. Miftahuddin Ma‘ruf yang sudah memasuki ujung kepemimpinan, setelah dua periode menjadi nakho-

da REI NTB. rencananya Musda akan dilaksanakan pada Februari 2018 ini. Tercatat ada 56 anggota REI NTB yang aktif. Hampir seratus persen telah bulat akan menunjuk Izzat Husein sebagai Ketua REI periode berikutnya. Ketua REI Provinsi NTB, H. Ma‘ruf membenarkan keinginan bersama anggota REI NTB untuk mengangkat Izzat Husein. REI NTB telah dipimpin selalu dua periode, dari L. Herry Prihatin, Ketut Wolini dan H. Ma‘ruf saat ini. ketua-ketua ini disebutsebut adalah pendiri REI NTB. Dan Izzat Husein dianggap sebagai bagian yang paling ber-

peran mempelopori terbentuknya REI NTB. “Pak Izzat ini pendiri REI NTB, tapi belum menjadi ketua. Pak Izzatlah yang belum menjadi ketua. Karena itu, kami sudah sepakat akan menunjuknya sebagai ketua,” ungkapnya. Kaspitasnya menurut pandangan REI NTB, sangat layak menjadi pemimpin selanjutnya. Apalagi performance Izzat terbukti dengan berkembangnya nama nama besar perusahaan yang telah dirintisnya. “Tapi saya heran di NTB ini, kok tidak ada yang mau jadi ketua. Yang kita tunjukpun ndak mau. Berbeda halnya dengan daerah-daerah lain, semua

berlomba-lomba ingin menjadi ketua. Kita di NTB justru terbalik,” terang H. Ma`ruf. Apa saja sebenarnya yang menjadi PR yang akan dilanjutkan Ketua REI NTB berikutnya? H. Ma‘ruf mengemukakan, tinggal bagaimana memposisikan organisasi dapat dimanfaatkan dengan baik di tataran internal. Apalagi, pemerintah terang-terangan telah mengakui keberadaan REI sebagai mitra utama, dalam mendukung pembangunan manusia memenuhi hajat utama hidupnya, papan yang layak. “PR besar kita adalah mensukseskan program-program di

sektor perumahan yang di canangkan oleh pemerintah. lainnya, soal masih tingginya suku bungan KPR dan konstruksi. Dari sisi kapasitas, para pengembang-pengembang lokal sudah siap bersaing. Tinggal penguatan terus menerus,” imbuhnya. Sementara itu, Izzat Husein yang namanya disebut-sebut sebagai kandidat tunggal mengaku belum sepenuhnya siap. “Kita tetap berterima kasih untuk kepercayaan anggota. Tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kita lihat saja nanti,” demikian Izzat menanggapinya santai. (bul)

H. Miftahuddin Ma'ruf

Pemimpin Umum: Agus Talino Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani Redaktur Pelaksana: Marham Koordinator Liputan : Akhmad Bulkaini Redaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini Staf Redaksi Mataram : U'ul Efriyanti Prayoba Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan

Ekbis NTB

selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Ekbis NTB/dok)

(Ekbis NTB/bul)

Izzat Husein Digadang Jadi Calon Tunggal Ketua REI NTB

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 15 Januari 2018

DINAS Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini mulai menyusun masterplan pengembangan komoditi pertanian berbasis kewilayahan. Masterplan ini menjadi pedoman dalam mengembangkan berbagai komoditi pertanian potensial di daerah ini. Dengan begitu diharapkan, arah pengembangan komoditi pertanian di Loteng bisa lebih fokus kedepannya. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada wartawan dikantornya, Sabtu (13/1). Dalam menyusun masterplan tersebut, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi agar produk yang dihasilkan nantinya benar-benar optimal. “Jadi tidak sendiri menyusun masterplan pengembangan komoditi pertanian berbasis wilayah ini, kita menggandeng Universitas Mataram (Unram). Karena dari sisi keilmuan, pihak Unram jelas sudah sangat paham,” ujarnya. Dalam masterplan tersebut nantinya akan dipetakkan daerah-daerah yang potensial sebagai tempat pengembangan komoditi pertanian yang ada. Mulai dari kecamatan hingga desa. Sehingga pada akhirnya nantinya bisa menuju satu desa satu komoditi.Misalnya untuk komoditi Jagung, nanti akan diarahkan ke kecamatan mana saja. Begitu pula untuk komoditi kedelai maupun yang lain seperti kopi, melon sampai tanaman sayur-sayuran. “Selama ini pengembangan komoditi pertanian tersebar, tidak di satu wilayah. Sehingga pengembangan jadi tidak maksimal. Tapi dengan adanya masteplan tersebut, pengembangan satu komoditi akan fokus di satu wilayah,” terangnya. Dengan cara itu, pemerintah daerah nantinya juga bisa lebih fokus menyusun rencana program pengembangan komoditi pertanian yang ada. Ketika ada program pengembangan komoditi dari pemerintah pusat, arahnya juga jelas. Sehingga bisa meminimalisir munculnya kecemburuan antar wilayah terkait pembagian program.Karena masing-masing wilayah sudah punya program serta komoditi tersendiri. “Jadi nanti ketika ada program pengembangan jagung, kita tinggal arahkan ke daerah yang sudah ditetapkan menjadi pusat pengembangan jagung. Begitu juga untuk komoditi yang lain,” terangnya. Tinggal kemudian pemerintah daerah mencarikan pasar potensi bagi pemasaran komoditi tersebut. Terutama untuk komoditi yang belum memiliki pasar yang jelas. Sehingga semua komoditi yang ada bisa terserap oleh pasar. “Kalau sudah begitu, maka tentu minat petani untuk mengembangkan komoditi tersebut akan semakin tinggi. Untuk tahap awal, kita akan fokus kewilayah utara dulu,” pungkas Iskandar. (kir)

Harus Tingkatkan Kualitas Dari Hal. 1 ujar akademisi dari Fakultas Teknik Univesitas Mataram Lalu Wirahman Wiradarma, ST., M.Sc., pada Ekbis NTB, Kamis (11/1). Meski demikian, ujarnya, kontraktor lokal harus diberikan kesempatan agar mereka mendapatkan pengalaman. Kalau tidak diberikan kesempatan jadi mitra, tambahnya, minimal jadi subkontraktor. Meski demikian, sulitnya kontraktor lokal bersaing dikarenakan adanya pertarungan sebebas-bebasnya untuk memperebutkan proyek. ‘’Tapi efeknya, dana APBD yang digunakan untuk proyek tidak memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal,’’ jelasnya. Jumlah kontraktor lokal yang juga terlalu banyak menjadi pertimbangan lainnya. Meskipun ada penurunan jumlah kontraktor dibandingkan 10 tahun lalu, tetapi jika jumlahnya banyak juga tidak tahu yang mana harus diangkat atau dihidupkan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah mestinya memiliki peraturan daerah atau peraturan gubernur yang bisa melindungi kontraktor lokal. ‘’Pemda harusnya memiliki political will yang bisa berpihak pada

kontraktor lokal baik secara terang-terangan maupun diam-diam,’’ jelasnya. Namun, Lalu Wirahman tidak menampik, jika kontraktor lokal, masih banyak yang belum memiliki K3 yang penting dalam mengikuti tender lelang. Wira menjelaskan, dulunya pernah dilakukan hearing dengan gubernur terkait pemberdayaan kontraktor lokal ini. ‘’Hanya saja hasilnya dalam bentuk lisan saja, bukan berupa tulisan, itu masalahnya,’’ terangnya. Ia juga mengharapkan sebenarnya tenaga ahli di NTB bisa meningkat dengan adanya pelatihan. Bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari perusahaan (kontraktor) besar. ‘’Pemerintah daerah mestinya mendesak perusahaan untuk melatih dan mengajak kerjasama kontraktor lokal,’’ katanya. Pemerintah juga harusnya mewajibkan perusahaan besar agar bekerjasama dengan perusahaan lokal apalagi sekarang banyak proyek besar di NTB. ‘’Kita mengharapkan peraturan itu bisa diformalkan dan adanya pembinaan, juga adanya sinergi dengan perguruan atau sekolah kejuruan,’’ harapnya. (uul)

Pemda dan Asosiasi Harus Lakukan Pembinaan Dari Hal. 1 Karena memang banyak perekrutan tenaga-tenaga teknis dari luar daerah, itu tidak bisa dipungkiri. Kontraktor harus memiliki tenaga teknis untuk melaksanakan sebuah proyek,” katanya. Kemampuan menjawab tantangan menjadi salah satu

kunci yang penting untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Semua rekanan yang ada di NTB diharapkan kuat dan memiliki daya saing untuk berkompetisi. Bukan lantaran ada hubungan kekeluargaan dengan pejabat, sehingga pemenang kontrak bisa diatur sedemikian rupa. (ris)

Gapensi Dinilai Tak Agresif, Pemda Tutup Mata Dari Hal. 1 Yang kerjakan kontraktor besar dari luar, ini yang menurut saya salah prioritas,’’ ujarnya. L. Herry juga menyorot soal kegiatan Musrenbang yang dilakukan pemerintah. dalam perencanaan ini, idealnya yang harus dilibatkan adalah praktisi, bukan pihak-pihak yang hanya berteori. Praktisi fungsinya untuk memberikan masukan terhadap kebutuhan ideal pembangunan. Termasuk merembugkan siapa yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek pemerintah dimaksud. Setiap proyek kewenangan penuh pemerintah untuk menentukan siapa yang akan mengerjakannya. Mestinya, pemerintah jangan tutup mata terhadap kontraktorkontraktor lokal. Sebab SDM lokal diabaikan, akibatnya tergerusnya budaya, ekonomi,

dan sosial, serta stabilitas daerah. ‘’Pemerintah punya kewenangan untuk menunjuk siapa yang akan mengerjakan proyek. Percayakan orang lokal, sekali gagal boleh, dua kali gagal boleh, tiga kali sampai lima kali, baru limpahkan kepada orang lain. Berikan kepercayaan kepada SDM lokal, bina dia agar stabilitas sosial, ekonomi dan budaya kita terjaga,’’ sarannya. ‘’Yang sekarang justru pemerintah cuek sama orangnya. Lihat di Bali, bagaimana orang lokal saling memproteksi dan memberi kesempatan,’’ L. Herry mencontohkan. Pesannya, persoalannya bukan pada mampu atau tidak mampu kontraktor lokal melaksanakan proyek. Melainkan, kesempatan yang tidak didapatkan. (bul)

Diduga Broker Berkedok Investor Kuasai Lahan di Lobar BANYAK “investor akan” yang berencana masuk di Lombok Barat (Lobar). Mereka kebanyakan broker yang berkedok sebagai investor. Setelah memperoleh izin, mereka malah menelantarkan lahan. Banyak diantara investor ini belum merealisasikan komitmennya membangun padahal sudah memperoleh izin dari pemda. Menyikapi hal ini, Pemda Lobar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) akan membentuk tim percepatan investasi. Tim ini akan langsung bertemu dengan investor untuk memastikan komitmennya. Disamping itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta lebih tegas menindak investor yang sudah lama menguasai lahan namun belum juga membangun. “Banyak investor yang belum realisasikan pembangunan, padahal izin sudah mereka dapat. Mereka ini broker, karena itu kami minta BPN haru tegas menindak,”kata Plt Kepala DPMPTSP H. Dulahir Minggu (14/1) kemarin. Disampaikan, meskipun realisasi investasi melampui target tahun 2017 yaitu target Rp 1,6 triliun dan tereal-

Potensi di wilayah Sekotong yang belum digarap maksimal isasi mencapai Rp 1,9 triliun, akan tetapi banyak dari investor yang belum merealisasikan janjinya untuk membangun. Ia menyebut puluhan in-

vestor sudah memperoleh izin namun belum merealisasikan pembangunan. Mereka ratarata broker yang hanya memperoleh izin namun setelah itu

Uang Mengalir ke Luar Daerah Dari Hal. 1 terutama proyek yang membutuhkan dana besar. Namun, saat proyek sudah disetujui dan masuk dalam proses tender atau pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kontraktor lokal justru tersingkir. Banyak proyek yang bernilai besar justru dimenangkan oleh kontraktor luar daerah. Akibatnya, uang triliunan rupiah yang seharusnya beredar di NTB justru mengalir ke luar daerah. Belum lagi, proyek yang bersumber dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pembangunan untuk daerah masing-masing yang dikerjakan kontraktor luar. Kondisi ini seperti disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA., menyebutkan jumlah kontrak belanja pemerintah pusat di NTB tahun 2017 sebanyak 3.374 kontrak dengan nilai Rp 2,064 triliun. Tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah) sebanyak 2.532 kontrak senilai Rp 1,584 triliun. Kemudian, KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur sebanyak 167 kontrak senilai Rp 135,8 miliar, KPPN Bima sebanyak 302 kontrak senilai Rp 219,7 miliar dan KPPN Sumbawa Besar sebanyak 373 kontrak senilai Rp 124 miliar. Dari jumlah ini, kontraktor asal NTB yang mengerjakan proyek ini tak banyak, yakni sekitar 40 persen yang dapat kontrak. Kenyataan ini juga tidak diingkari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP., jika kontraktor lokal masih kalah saing dengan kontraktor luar daerah. Tak heran, banyak proyekproyek besar di NTB dikerjakan kontraktor atau pengusaha besar dari luar daerah. Dalam mengatasi masalah ini, Dinas PUPR NTB tentu punya solusi. Solusi yang ditawarkan di sini adalah mendorong kontraktor lokal melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan kontraktor

luar. Kontraktor lokal harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global. Dalam menjalin kerjasama, kontraktor lokal NTB dan luar daerah harus melakukan kerjasama. Selain melalui skema KSO, menurut Ardhi, ada juga melalui sub kontrak. “Ini yang harus kita dorong kontraktor besar itu sub kontrak dengan kontraktor lokal. Tapi sub kontrak ini ketentuannya pada pekerjaan minor. Tidak boleh pekerjaan major,” sarannya belum lama ini. Jika kontraktor lokal ingin punya porsi yang lebih besar, maka harus melakukan kerjasama operasi. Menurutnya, skema ini sudah banyak dilakukan di NTB. Seperti pengerjaan proyek bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam proyek itu dilakukan KSO antara kontraktor besar yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontraktor lokal. Sementara itu, untuk proyek-proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL), Ardhi memastikan seratus persen dikerjakan kontraktor lokal. Proyek-proyek PL yang ada di Dinas PUPR maupun Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dengan nilai di bawah Rp 200 juta dipastikan dikerjakan oleh kontraktor lokal. Selain itu, untuk mendorong kontraktor lokal supaya lebih cepat mengikuti perkembangan dibutuhkan kebijakan afirmatif. Pasalnya, untuk pengerjaan proyekproyek bernilai besar masih dihadapkan dengan ketentuan umum dari pemerintah pusat mengenai kinerja kontraktor yang dapat mengikuti tender. Dalam kebijakan afirmatif tidak boleh bertentengan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga perlu duduk bersama antara Pemprov, lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Asosiasi jasa konstruksi untuk melakukan urun rembug. Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, PhD., juga tidak mengingkari kondisi ini. Menurutnya, kontraktor lokal kalah dalam memenangkan tender proyek-proyek besar. Kebanyakan kontraktor yang memenangkan proyek tersebut berasal dari luar daerah.

Namun, untuk mengakomodir kontraktor lokal supaya dapat mengerjakan proyek-proyek besar, Pemda terbentur aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kualifikasi para kontraktor lokal masih perlu ditingkatkan supaya dapat memenangkan proyekproyek yang bernilai di atas Rp 5 - 10 miliar. “Kita terbentur sama peraturan, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sebabnya saya sebagai Sekda seringkali juga memantau, mengimbau kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) supaya ada dalam tanda kutip keberpihakan (Pemda) kepada pengusaha lokal,” katanya. Pasalnya, pemberdayaan pengusaha atau kontraktor lokal merupakan amanat Presiden supaya ada pemerataan aliran dana pemerintah yang mengalir di daerah. Persoalan yang dihadapi selama ini ketika nilai proyek di atas Rp 5 miliar ke atas, rata-rata dimenangkan kontraktor luar daerah. Menurutnya, hal ini akibat kapasitas kontraktor lokal yang masih banyak belum memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Untuk itu, ia mengimbau Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi untuk mempercepat peningkatan kapasitas kontraktor lokal. “Supaya secara peraturan dia tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,” ujarnya. Sementara itu, untuk proyek-proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL), Sekda mengklaim Pemda sudah memberdayakan kontraktor lokal. Proyek dengan nilai Rp 200 juta ke bawah diklaim banyak yang dikerjakan kontraktor lokal. “Proyek yang nilainya di atas Rp 5 miliar, Rp 10 milliar sudah sedikit pengusaha kita yang berkompetisi di situ. Itu tugasnya Kadin dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi yang ada,” tandasnya. Pada 2017 lalu, jumlah proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 353 paket senilai Rp 865 miliar lebih. Sementara untuk proyek PL jumlahnya 6.595 paket senilai Rp 627 miliar lebih. (nas)

hilang, bahkan lahan dialihkan ke pihak lain. Namun demikian, sejumlah kendala yang dihadapi investor salah satunya belum adanya kepastian potensi investasi. Karena itu, kedepan perlu dibentuk tim percepatan investasi. Sebab selama ini komunikasi dengan calon investor hanya sebatas melalui surat, tidak bertemu langsung. Tim percepatan ini nanti akan memfasilitasi pihak investor, baik menyangkut izin dan lainnya. Tim ini terdiri dari sejumlah SKPD terkait dan BKPM Pusat. Pihak BKPM pusat inilah juga nantinya yang melakukan kegiatan pendekatan ke luar negeri, pihak pemda sendiri bisa ikut di tim tersebut. Diakuinya, dinas terkait belum memiliki orang yang masuk dalam tim percepatan di pusat. Disamping koordinasi dengan BKPM yang sejauh ini juga masih lemah. Koordinasi hanya sebatas biasa-biasa saja, menyangkut suratmenyurat. Namun belum ada komunikasi dan koordinasi yang baik terkait backup untuk memasukkan investor ke

daerah. Padahal banyak investor yang bisa diakses baik dari Timur Tengah maupun dari negara-negara Asia. Diharapkan dengan masuknya di tim ini tentu akan lebih mudah. Disamping itu, perlu disiapkan data informasi berupa peta yang akurat bagi investor mengenai potensi investasi di daerah. Data potensi ini akan dibuat sedetail mungkin, sehingga investor betul-betul mantap menanamkan investasinya di Lobar. Data informasi ini juga disiapkan secara online sehingga cepat diakses oleh para investor. Sejauh ini, data potensi ini yang belum dimiliki. Padahal banyak potensi-potensi yang tersembunyi belum terangkat. “Inilah yang akan kita buat data informasi potensi investasi online,”ujarnya. Sehingga ketika investor ingin melihat potensi di Lobar, cukup melihat melalui data informasi tersebut baik menyangkut keamanan, sarana infrastruktur dan akses komunikasi serta transportasi. Sehingga tidak ada lagi investor yang ragu berinvestasi lantaran tak memperoleh data lengkap. (her)

Kembangkan Ekonomi Desa Lewat BUMDes ANGGOTA DPR RI yang juga bakal calon Gubernur NTB, Dr. H. Zulfkieflimansyah mengatakan desa-desa haruslah kaya. Pembangunan perekonomian desa ini bisa dilakukan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di masing-masing desa. Demikian disampaikan Dr. Zul – sapaan akrabnya - kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan sejumlah kepala desa di Lotim, Minggu (14/1). Menurutnya, yang paling penting, bagaimana menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dari desa. Untuk itu, pemberdayaan BUMDes harus dijadikan prioritas. Di mana, anak-anak muda desa yang memiliki kreativitas tidak mengincar untuk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, harus bisa mengembangkan diri dengan membangun perekonomian di tempatnya tinggal, yakni di desa-desa. Upaya mewujudkan kewirausahaan mandiri di desa ini harus ditopang oleh jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan terlibat dalam upaya mengedukasi masyarakat. Ketika masyarakat tidak punya modal, bisa dijelaskan bagaimana caranya mengakses modal tersebut. Melihat potensi yang ada di desa-desa seperti di Lotim, politisi PKS ini menilai sangat besar. Namun, potensi ini masih belum bisa berkembang dengan begitu baik, karena belum melek keuangan. Untuk itu, akses keuangan harus dioptimalkan. “Kalau OJK ini intensif dalam memberikan pencerahan keuangan, saya kira bisa cepat,” ucapnya. (rus)

Ketika Kontraktor Lokal ’’Jadi Penonton’’ di Rumah Sendiri Dari Hal. 1 ‘’Hal itu karena jumlah kontraktor besar di NTB yang sangat terbatas’’ ujar Owner PT. Jaya Raya ini. Di NTB, jumlah kontraktor besar dihitung lima perusahaan. Sehingga masih sangat wajar, kontraktor luar yang mendominasi proyek-proyek dengan nilai puluhan miliar. ‘’Mataram ini, kontraktor besarnya hanya menengah, dan sisanya kecil,’’ katanya. Mungkin karena Mataram masih tergolong kota kecil. Kontraktor besar, biasanya menangani proyek lebih dari Rp 20 miliar. Sistem di BUMN, nilai proyeknya harus Rp 50 miliar ke atas. Untuk mengejar ketertinggalan agar tak kalah saing seterusnya, Gapensi kerap kali melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota untuk meningkatan kualitas dan kapasitas. Selain itu, setiap ada kebijakan baru dari pemerintah. Selalu didiskusikan bersama agar pengetahuan para kon-

traktor merata. Selanjutnya, untuk proyek-proyek dengan nilai besar, kontraktor lokal disararnkan bekerjasama dengan kontraktor besar dari luar, untuk melaksanakan proyek secara patungan. ‘’Kita GO atau KSO dengan kontraktor besar dari luar. Cuma itu yang bisa dilakukan sambil perlahan ditingkatkan kapasitasnya,’’ kata Puji. Hal ini juga berlaku bagi kontraktor-kontraktor kecil. Untuk mendapat label kontraktor besar, paparnya, perusahaan harus memiliki syarat lengkap. Misalnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualifikasi, kelengkapan alat-alat yang dimiliki, serta rapor capaian prestasi perusahaan atas proyek-proyek yang telah dikerjakan. Karena itu, Puji Raharjo terus mengingatkan rekannya agar para kontraktor tak diam. Perkuat jaringan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki regulasi khusus yang memprioritas-

kan kontraktor lokal. Wakil Ketua Gapensi Kota Mataram, Edhy Sophiaan menambahkan, pemerintah dinilai belum berpihak pada kearifan lokal. Kalah saingnya kontraktor lokal dalam proyek semata-mata bukan lantaran kualitas. Hanya pemerintah belum memberikan kesempatan. ‘’Persoalannya hanya kesempatan untuk kearifan lokal yang dilalaikan pemerintah,’’ tegasnya. Edhy mengaku, kecil sekali peluang kontraktor lokal dimenangkan pada setiap proyek. Sehingga dipertanyakan keberpihakan pemerintah daerah. Padahal, pemerintah sendiri punya ruang untuk memeratakan pelaksanakan proyek. Ia mengingatkan, perlu urun rembug antara pemerintah, dengan para kontraktor lokal. Agar proyek yang nilainya triliunan yang disajikan oleh Ditjen Perbendaharaan Wilayah NTB, tidak hanya didengar ceritanya saja. Jika proyek-proyek tersebut dipercayakan kepada kontraktor

lokal, Edhy menyebut tidak kecil dampaknya terhadap ekonomi lokal. Kalah Bonafit Saefuddin, salah satu kontraktor lokal di Kota Mataram, bercerita banyak tentang potensi usaha konstruksi, khususnya di NTB. Eef demikian biasa ia disapa mengatakan, program pembangunan infrastruktur membuka peluang lebar bagi para pengusaha. Terutama pengusaha lokal untuk ikut bersaing dengan pengusaha luar, baik dari segi SDM, termasuk permodalan. Sebagai kontraktor lokal, ia sangat berharap pemerintah daerah semakin gencar melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada pengusaha lokal agar mampu kuat bersaing dengan pengusaha luar. Terlebih lagi, dalam waktu dekat akan diberlakukannya UU Jakon No 2 tahun 2017 yang ditengarai akan memperketat bisnis jasa konstruksi. ‘’Pemerintah daerah kita harapkan lebih mengedepan-

kan pemberdayaan kepada pengusaha lokal. Agar daerah lebih maju, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi lebih baik,’’ harapnya. Eef adalah owner PT. Bangun Nusa Konstruksi. Sudah dua tahun ini ia berkecimpung menjadi kontraktor. Ketertarikannya pada usaha ini, berbekal pengalaman yang dimilikinya. Sejak perusahaannya mendapat izin resmi beroperasi dari Kemenkumham, ia banyak mengikuti tender-tender proyek di dalam daerah, yang ada di kabupaten kota. Terkait kalahnya kontraktor lokal bersaing? Eef menyebutkan, banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya, pengusaha luar lebih bonafit, lebih siap di dalam mengekseskusi pekerjaan. Terbatasnya pengusaha lokal yang mengikuti proyek besar, bahkan kadang-kadang tak mampu memenuhi permintan dokumen. Karena itu, Eef mengatakan pemberdayaan memang harus dilakukan terus menerus, agar kontraktor loal naik grade.(bul)

(Suara NTB/rus)

Loteng Susun Masterplan Pengembangan Komoditi Berbasis Kewilayahan

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 15 Januari 2018

Dewan Tolak Beras Impor Masuk NTB KOMISI II Bidang Pertanian dan Perdagangan DPRD NTB menyatakan sikapnya menolak beras impor masuk wilayah NTB karena sejumlah pertimbangan yang strategis. Pernyataan ini muncul menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor 500 ribu ton beras premium dari sejumlah negara seperti Thailand dan Vietnam pada Januari 2018 ini. (Ekbis NTB/ris) Sekretaris Komisi II DPRD Yek Agil NTB Yek Agil kepada Ekbis NTB mengatakan, berdasarkan data yang masuk ke Komisi II bahwa cadangan beras yang ada di gudang Bulog cukup sampai April 2018. Artinya tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan terkait dengan ketersediaan stok beras dalam daerah. Selanjutnya mulai Februari – Maret mendatang diperkirakan akan masuk musim panen raya di NTB, sehingga cadangan beras yang ada sekarang ini akan ditambah lebih banyak lagi pada saat panen raya. “Jika ketersediaan beras kita aman sampai empat atau lima bulan kedepan, hendaklah Bulog itu jangan memasukkan beras dari luar ya. Kenapa? Karena kita harus menjaga kebatinan para petani kita ya. Karena jika beras impor datang, akan berpengaruh terhadap pasar,” kata Yek Agil. Bagaimana jika stok beras premium di NTB kurang? Menurut Yek Agil, pihaknya tidak bisa menjamin apakah beras yang diimpor oleh pemerintah pusat itu merupakan beras premium atau bukan. Jika sudah ada jaminan 100 persen beras premium, harus dihitung dulu berapa kebutuhan beras premium di NTB. Artinya harus ada data yang jelas dulu baru kemudian mengambil keputusan memasukkan beras itu ke wilayah NTB. “ Berapa kebutuhan beras premium untuk konsumsi hotel dan restoran, sehingga kita bisa memutuskan berapa kebutuhan kita sesungguhnya,”jelasnya. Komisi II melihat banyak petani yang sudah menamam padi untuk beras kualitas premium karena pangsa pasarnya memang sudah jelas, terlebih dunia pariwisata di NTB semakin berkembang. Jika beras impor masuk ke NTB dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan beras premium, maka seharusnya ada data yang ril soal itu. “ Kalau beras premium ada kekurangan dari total permintaan di NTB, mungkin impor bisa kita tolelir. Namun jika surplus, tidak ada alasan untuk memasukkan beras impor di NTB,” kata politisi PKS ini. Berapa jumlah cadangan beras di NTB? Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menghitung prognosa setiap bulan dan hasil realisasi komulatif produksi Desember 2017. Untuk sementara produk gabah bersih sebnayak 2,054,556 ton dengan konversi beras (67,74%) 1,289,029 ton. “ Jadi ketersediaan beras di NTB sebanyak 1,246,104 ton. Sementara kebutuhan beras NTB sebanyak 484,408 kg/kapita/ tahun dengan proyeksi penduduk sebanyak 4,955,578 orang” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Hj Budi Septiani. Kebutuhan beras NTB juga ditambah dengan kebutuhan sekitar 3 juta wiatawan sebanyak 5,600 ton sehingga NTB surplus sebanyak 756,096 ton. Sedangkan beras yang keluar daerah sebanyak 15,626 ton. Sementara yang masuk sebanyak 13 ton beras untuk memenuhi pesanan khusus. “Kesimpulannya, NTB masih surplus beras sebanyak 739,617 ton cukup untuk beberapa bulan kedepan,” kata Budi. (ris)

Meningkat, Transaksi Non Tunai di Mataram TRANSAKSI dengan cara non tunai atau cashless di Kota Mataram diklaim mengalami peningkatan. Di ritel modern dan toko buku, konsumen sudah banyak yang melakukan transaksi dengan cara non tunai, seperti yang terlihat di Gramedia Mataram. Store Manager Gramedia Mataram, Rochmat mengatakan, konsumen yang menyelesaikan pembayaran dengan kartu kredit, debit atau e-money sudah mencapai sekitar 30 persen. Rochmat mengatakan, Gramedia pusat bekerjasama dengan sejumlah perbankan seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI dan perbankan lainnya dalam hal promosi penjualan. Nasabah perbankan seringkali diberikan diskon yang menarik di sejumlah merchant, salah satunya Gramedia. “ Ada beberapa bank di daerah ( Mataram-red) yang menawarkan kerjasama, namun kita batasi. Karena memang kerjasama dengan bank ditangani langsung oleh pusat,” kata Rochmat. Ia mengatakan, pembayaran cashless menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen karena lebih mudah dan banyak program yang menarik. “ Banyak konsumen yang belanja di atas 300 ribu menggunakan kartu kredit/debit. Kedepan saya perkirakan, jumlah pengguna kartu non tunai semakin banyak,” katanya. Pengguna kartu kredit dan debit di Kota Mataram hampir seimbang, bahkan kartu debit lebih mendominasi yaitu sekitar 60 persen, sementara kartu kredit yang dipakai transaksi di Gramedia sekitar 40 persen.,” Masyarakat masih suka menabung,” katanya. Sementara itu terkait dengan tren bacaan masyarakat sepanjang tahun kata Rochmat tidak selalu sama. Di awal tahun 2018 ini, tren bacaan masyarakat lebih banyak ke tema-tema buku agama dan novel. Setidaknya hal itu terlihat dari jumlah buku yang terjual di Toko Gramedia Mataram di awal tahun ini. Menurut Rochmat, buku bertema agama, novel, buku sekolah dan bacaan anak masih menjadi buku yang terlaris. Jenis novel yang paling laku terjual saat ini adalah novel islami serta novel bertema remaja seperti Milea, novel Boy Chandra hingga Andrea Hirata. Sementara di tahun 2017 lalu, buku yang paling banyak dicari adalah buku yang berkaitan dengan tes CPNS, kisi-kisi UN dan UMPTN. Buku tes CPNS banyak diburu karena di tahun kemarin, puluhan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah membuka lowongan CPNS. Rochmat mengatakan, stok buku yang berbahasa Inggris di Gramedia Mataram memang sangat minim. Hal itu karena tuntutan konsumen terhadap buku yang berbahasa asing tidak banyak peminatnya. “Salah satu faktor yang membuat buku berbahasa asing kurang laku yaitu semakin cepatnya penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk judul buku yang sama. Saat buku berbahasa asing sudah memiliki versi bahasa Indonesia, biasanya buku berbahasa asing menjadi kurang laku,” katanya. (ris)

(Ekbis NTB/ris)

LIHAT KOLEKSI - Sejumlah pengunjung sedang melihat koleksi buku terbaru di Gramedia Mataram

Tahun Politik, Bankir Makin Selektif Salurkan Kredit Bankir semakin hati-hati menyalurkan dananya di tahun 2018 yang merupakan tahun politik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Proses tahapan Pilkada serentak di beberapa daerah di tahun ini sedang berlangsung, berlanjut tahun 2019 mendatang dengan agenda Piplres.Tingkat konsumsi masyarakat diprediksi akan mengalami peningkataan dari keadaan biasanya. Banyaknya kegiatankegiatan pertemuan, koordinasi antara calon kepala daerah dengan massa pendukungnya akan memberikan konstribusi terhadap pergerakan perekonomian daerah.

(EKBIS NTB/bul)

Yanuar Alfan

BAHKAN Bank Indonesia memproyeksikan, tahun politik ini akan memberikan andil sekitar 0,12 persen terhadap total proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 5-6 persen tahun 2018 ini.Yanuar Alfan, salah satu bankir yang mengingatkan pentingnya meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank. Mengapa? Dari sudut pandangnya, Ketua Pehimpunan

Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB ini melihat kecenderungan para pelaku usaha masih wait and see. Naiknya tensi politik baik di daerah, maupun nasional tentunya belum dapat diproyeksikan arah kebijakan pemerintah. “Pengusaha kan belum tau, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apalagi bila terjadi pergantian pemimpin. Ketidak-

pastian ini yang masih dilihat oleh pelaku usaha,” ujarnya. Artinya, modal pengusaha masih tertahan dan keinginannya untuk menggunakan kredit dari luar juga tertahan. Yanuar Alfan tak menyebut akan terjadi perlambatan kredit perbankan. Meski begitu, disatu sisi juga akan banyak kemungkinan permintaan kredit cukup tinggi. Inilah yang perlu dilihat lebih selektif,

kemana pemanfaatan kredit. “Penyaluran kredit kan harus ril kemana arahnya, sumber penggunaannya, usahanya apa, bagaiamana potensi pengembaliannya. Yang diajukan untuk usaha, tapi penggunaannya untuk hal yang lainlain, ini berpotensi salah sasaran,” imbuhnya. Meskipun begitu, ada juga sisi – sisi yang menggiurkan untuk dibiayai, misalnya untuk usaha pencetakan. “Namun harus juga tetap berhati-hati, jangan kemudian modal percetakan justru tidak dikembalikan akibat kalah berkompetisi di Pilkada, bisa saja terjadi,” sambungnya. Karena itu, Yanuar tetap mengingatkan untuk tetap meningkatkan keberhati-hatian.(bul)

(Ekbis NTB/ris)

TRANSAKSI - Nasabah sedang melakukan transaki di BNI Mataram. LPS Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Periode Januari- Mei 2018.

Periode Januari - Mei, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat ( BPR). Tingkat bunga penjaminan untuk periode 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum dan rupiah di BPR dipertahankan atau tidak mengalami perubahan. Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho dalam siaran persnya akhir pekan kemarin mengatakan, tingkat bunga penjaminan tabungan uang rupiah di bank umum sebesar 5,75% dan valas sebesar 0,75%. Sedangkan tingkat bunga penjaminan di BPR sebesar 8,25%. Menurutnya, tingkat bunga penjaminan ditetapkan tidak mengalami perubahan didasarkan pada beberapa hal yaitu yang pertama karena kondisi perbankan. Sepanjang periode pengamatan pada evaluasi Januari 2018, komponen Suku Bunga Pasar (SBP) untuk rupiah menunjukkan pergerakan yang stabil pada level 5,21%. Sementara SBP valas pada periode yang sama menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 2 bps (0,57%). “ Distance margin yang merupakan ukuran tingkat persaingan bunga antar bank juga stabil pada kisaran yang sama dengan periode sebelumnya yakni masing-masing untuk rupiah sebesar 1,06% dan valas sebesar 0,25%.,” kata Samsu. Selain itu kondisi likuiditas juga terjaga. LDR bank umum mengalami sedikit kenaikan dari 89,1% pada Oktober 2017 ke 89,35% pada November 2017. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan DPK yang melambat lebih besar dari laju pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit turun dari 8,26% y/y pada bulan Oktober menjadi 7,68% pada bulan November. Pada periode yang sama, pertumbuhan y/y DPK juga melambat dari 10,92% ke 9,86%.

Selain itu kata Samsu, posisi kewajiban BI kepada pemerintah pusat turun dari Rp 153,55 triliun pada Oktober 2017 menjadi Rp 133,35 triliun pada November 2017. Hal ini mengindikasikan adanya injeksi likuiditas dari aktivitas fiskal. Data sementara menunjukkan realisasi belanja negara sepanjang tahun 2017 mencapai sebesar Rp 2.001,6 triliun atau 93,8% dari target APBN-P 2017. Selain karena faktor kondisi perbankan, tingkat bunga penjaminan yang dipertahankan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil. Sesuai dengan pola musimannya, tekanan inflasi mengalami peningkatan di akhir tahun 2017. Inflasi y/y naik dari 3,3% (+0,2% m/m) pada bulan November 2017 menjadi 3,61% (+0,71% m/m) pada Desember 2017. Namun demikian, pada periode yang sama inflasi inti y/y turun dari 3,07% menjadi 2,95%, atau yang paling rendah sejak Januari 2003 (sejak pertama kali data diterbitkan). Kenaikan harga di kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi adalah faktor terpenting yang mendorong peningkatan inflasi pada Desember lalu. Pada tahun 2018, rata-rata inflasi y/y diprediksi mencapai 3,5% dengan posisi akhir tahun di angka 3,7%. Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. “Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan,” kata Samsu. Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan penjaminan, LPS menghimbau agar

perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan. Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bayar Klaim Rp 36,8 Miliar Sepanjang tahun 2017, LPS telah membayarkan klaim kepada nasabah bank yang dicabut izinnya sebesar Rp36,8 miliar dengan total jumlah rekening yang telah dibayarkan simpanannya mencapai 6.585 rekening. Bila sejak LPS beroperasi tahun 2005, klaim yang telah dibayarkan LPS mencapai Rp984,6 milliar dengan jumlah rekening sebanyak 150.641 rekening. Selama pembayaran klaim pada tahun 2017, terdapat 1.292 rekening tidak layak bayar yang sebagian besar disebabkan karena pemilik rekening terkait dengan kredit macet. Hanya ada 19 rekening tidak layak bayar yang karena bunga simpanannya di atas bunga penjaminan LPS. Artinya, masyarakat semakin tahu dan paham mengenai ketentuan persyaratan layak bayar dan simpanan yang dijamin. Sementara itu, sepanjang tahun 2017, LPS telah melikuidasi 9 BPR yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesembilan bank tersebut tersebar di beberapa propinsi, yaitu DKI Jakarta 1 bank, Jawa Timur 2 bank, Sumatera Utara 1 bank, Riau 1 bank, Banten 1 bank, Bali 1 bank, Sumatera Barat 1 bank dan Jawa Tengah 1 bank. Hingga saat ini, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 85 bank (1 bank umum, 79 BPR dan 5 BPRS). Dari 85 bank yang dilikuidasi tersebut, yang telah selesai proses likuidasinya sebanyak 69 bank. (ris)

Bank Indonesia Resmi Larang Jual Beli Bitcoin BANK Indonesia resmi mengeluarkan maklumat tentang pelarangan penggunaan virtual currency, termasuk didalamnya Bitcoin. Pelarangan ini sekaligus adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam keterangan tertulis, Bank Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menjelaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut diterangkan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Pemilikan virtual currency dianggap sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency . “Serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,” kata Agusman. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) “Termasuk penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” terangnya. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktikpraktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. D e p u t i Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, Bitcoin tak menutup kemungkinan telah berkembang diam-diam di NTB, yang terangterangan masuk adalah produk serupa, namanya bit connect, “jelasjelas juga dilarang, “ kata Wahyu Yuwana Hidayat. Rujukan pelarangannya, berdasarkan undang-undang yang jelas-jelas telah Wahyu Yuwana Hidayat mengatur. .(bul)