MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com
SENIN, 14 MEI 2018
Ekbis NTB
4 HALAMAN NOMOR 32 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB
Sheraton Sediakan Menu Timur Tengah di Bulan Ramadhan
Hingga April, KUR dan UMI Baru Tersalur Rp 234 Miliar
TERINSPIRASI oleh suasana Ramadhan di Timur Tengah, tahun ini, Sheraton Senggigi Beach Resort menawarkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda. Disediakan tempat di Bawang Putih Restaurant, para pengunjung dapat menikmati beragam sajian khas Timur Tengah seperti Arabic Fattoush Salad, Matbucha, Biryani Avdijaj, Arabian Chicken Kabsa serta makanan penutup seperti Qudrat Qadir atau Om Ali. Halaman 2
REALISASI penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMI) di Provinsi NTB hingga 30 April 2018 sebesar Rp 234,3 miliar dengan 8.874 orang debitur. Dari seluruh kabupaten kota di NTB, Kabupaten Lombok Tengah yang paling besar menerima KUR dan UMI mencapai Rp 48,3 miliar dengan 1.786 orang debitur. Halaman 4
CARI KERJA Sejumlah lulusan perguruan tinggi sedang melamar kerja di bursa kerja yang digelar BLK NTB akhir pekan kemarin.
Dilema Sarjana, Sulitnya Mencari Pekerjaan
Di tengah zaman yang semakin canggih, persaingan mendapatkan pekerjaan pun menjadi semakin ketat. Para penyedia (user) juga semakin selektif dalam mencari pekerja. Sehingga tidak jarang mereka mencantumkan pengalaman sebagai salah satu persyaratan dalam menjaring calon pekerja. Hal ini membuat lulusan perguruan tinggi tidak berdaya. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi, baik S1, D I dan D II tercatat sebagai banyak jumlah pengangguran di NTB. SULITNYA mencari pekerjaan di NTB dirasakan Riza Laksitadevi, lulusan Biologi Murni Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Riza yang baru pindah 2 bulan ke Mataram mengikuti suami mengaku lapangan pekerjaan di NTB sulit diperoleh terutama bagi jurusannya. “Mungkin karena di sini tidak ada pabrik ya. Makan-
ya sulit sekali mencari kerja. Soalnya di Jawa, jurusan saya ini kebanyakan bekerja di pabrik terutama untuk laboratoriumnya,’’ terang Riza pada Ekbis NTB, Jumat (11/5). Sebelum pindah dan menikah, dulunya dia sempat bekerja di kota kelahirannya, Kudus yang memang dikenal sebagai kota rokok dengan pabrik-pabrik rokok tersebar di kotanya. Sedangkan saat pindah ke Lombok, ia sudah berusaha mencari pekerjaan di sini, tetapi nasib baik belum datang padanya. ‘’Padahal jurusan saya bisa bekerja di berbagai bidang, tetapi memang di sini sulit sekali. Kalau ada lowongan, mereka sudah menuliskan spesifik jurusan apa yang dicari,’’ tuturnya. Berbekal pengalaman kerja yang dimilikinya dulu, ia yakin nantinya akan menemukan pekerjaan yang cocok, sesuai dengan minatnya. Keputusannya untuk bekerja juga didukung oleh suami dan mertuanya yang menyarankan dirinya mengikuti job fair beberapa waktu lalu. “Malahan mereka yang kasih tahu infonya. Semoga di sini ada yang diterima dari lamaran yang saya masukkan,” harap Riza.
Bersambung ke hal 2
ADA sejumlah faktor yang menyebabkan banyaknya lulusan pendidikan diploma dan sarjana strata satu (S1) yang masih nganggur. Salah satunya adalah masih tingginya orientasi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di lingkungan pemerintahan dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, kurikulum di perguruan tinggi masih banyak yang belum membekali mahasiswanya dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi V Bidang Tenaga Kerja DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos., kepada Ekbis NTB mengomentari masih tingginya jumlah pengangguran terdidik di NTB. Karena berdasarkan data BPS NTB, berdasarkan tingkat pendidikan pada bulan Februari 2018, jumlah lulusan diploma yang menganggur menduduki peringkat tertinggi yaitu 9,13 persen, sementara lulusan perguruan tinggi sebesar 7,55 persen.
Bersambung ke hal 2
(Suara NTB/ris)
Jangan hanya Berorientasi Jadi PNS
Perguruan Tinggi Jadi Pencetak Pengangguran Tertinggi CATATAN rutin Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB biasanya didominasi oleh mereka jebolan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terakhir keadaannya berbeda, justru lulusan Perguruan Tinggi menjadi penyumbang terbesar pengangguran di NTB. BPS Provinsi NTB baru-baru ini merilis, jumlah angkatan kerja NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang, meningkat 62.852 orang dibanding Agustus 2017 (semester lalu) dan turun 61.653 orang dibanding Februari 2017 (setahun yang lalu). Penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebanyak 2.375.811 orang, naik 59.091 orang dibanding keadaan semester lalu dan berkurang 47.639 orang dibanding keadaan setahun yang lalu.
Endang Tri Wahyuningsih
(Ekbis NTB/dok)
Disnakertrans akan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi
H. Wildan
TINGGINYA angka pengangguran yang berasal dari lulusan diploma maupun sarjana (S1) pada sekarang ini tidak terbantahkan. Menurut Pemerhati Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, M.Pd., masih tingginya pengangguran dari kalangan terdidik ini diakibatkan berbagai hal. Salah satunya berdasarkan riset, se(Ekbis NTB/uul) Syafril makin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah tingkat kemandiriannya. Hal ini disebabkan orientasi alumni perguruan tinggi maupun diploma yang cenderung hanya pada satu pilihan saja, yaitu PNS. “Seakan-akan PNS itu merupakan suatu pekerjaan yang diakui negara dan menjanjikan. Padahal itu merupakan pola pikir yang membuat alumni ini pikirannya terpenjara dan akhirnya menjadi pengangguran,” jelasnya pada Ekbis NTB, Kamis (10/5). Pola pikir inilah yang membuat perguruan tinggi mengubah mindset pembinaan mahasiswanya dengan tidak lagi diarahkan untuk menjadi PNS semata, tetapi ada juga kompetensi pendukung. Yakni bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga saat mereka lulus nanti mereka bisa mandiri dan tidak tergantung lagi dengan negara. Syafril mengatakan, jika lulusan ini hanya bergantung menjadi PNS semata, negara tidak akan mungkin menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak jumlah angkatan kerja yang muncul di tiap tahunnya. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang diambil saat kuliah,
Lulusan Sarjana Banyak Ditolak Ikut Pelatihan
M. Hadi Sulthon
dari lulusan SMK, menurut kepala dinas, tidak lepas dari banyaknya kegiatan-kegiatan fasilitasi dunia kerja dengan pencari kerja oleh pemerintah, dan stakeholders. Salah satunya, melalui kegiatan bursa kerja/job fair yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Bahkan, tahun ini akan dilaksanakan tiga kali, dua kali bursa kerja ini telah dilaksanakan. Bursa kerja juga diharapkan pemerintah kabupaten/kota melaksanakannya, sehingga kesempatan kerja dibuka merata untuk pencari kerja yang tinggal di desa-desa. Yang dikatakan kepala dinas ini ada berkorelasi langsung dengan pelaksanaan bursa kerja yang dilaksanakan selama dua hari pekan kemarin di BLK NTB di Dasan Cermen, Mataram. Sebanyak 40 perusahaan ambil bagian, menyediakan lowongan untuk 2000-an karyawan. Terdiri dari perusahaan penyedia berbagai jenis
Harus Berpikir Kreatif
Bersambung ke hal 2
Bersambung ke hal 2
KEADAAN berbalik, lulusan Perguruan Tinggi (PT) mencetak sejarah mendominasi pengangguran terbuka di Provinsi NTB berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pun berencana akan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi. Rilis terbaru BPS menunjukkan, pengangguran terbuka NTB dari lulusan SMK mengalami penurunan. Ada apa? Kenapa justru lulusan perguruan tinggi yang notabene adalah lulusan-lulusan siap kerja, justru dikalahkan oleh lulusan sekolah setingkat SMA? Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan juga mempertanyakan, mengapa bisa demikian? “Karena itulah kita akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi, mau dikemanakan lulusannya,’’ tanya Wildan. Berkurangnya jumlah pengangguran
(Ekbis NTB/bul)
jasa, industri keuangan, pariwisata (perhotelan) , telekomedia dan transportasi. Mereka yang datang melamar, dominan adalah lulusan SMK. ‘’Termasuk kegiatan LKS yang dilaksanakan di LCC (Lombok City Center) juga bagian dari upaya menekan angka pengangguran bagi lulusan SMK. Mereka yang unggul ini nantinya akan diserap langsung oleh dunia kerja,’’kata Wildan. Sementara, lulusan Peguruan Tinggi, yang dilihatnya banyak jurusan yang justru tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itulah, H. Wildan mengatakan, selain melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi, bahkan akan mengkoordinasikannya dengan pemerintah pusat, Disnakertrans menyediakan fasilitas pelatihan dan sertifikasi kepada semua lulusan.
Bersambung ke hal 2
TINGGINYA minat sarjana lulusan perguruan tinggi yang mendaftar di Balai Latihan Kerja (BLK) NTB diakui Kepala BLK NTB, Hj. Wilujeng. Menurutnya, setiap BLK membuka pendaftaran, banyak di antaranya merupakan lulusan S1 dan Diploma. “Banyak di antara mereka yang kita tolak, karena kita memang memprioritaskan untuk lulusan yang belum bisa IT. S1 kan pasti sudah paham komputer,” terangnya kepada Ekbis NTB, Jumat (11/5). Pelatihan di BLK, imbuh Wilujeng, memang diprioritaskan bagi peserta kurang mampu. Artinya peserta yang pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan berasal dari keluarga kurang mampu itu yang menjadi pilihan BLK untuk dilatih. “Yang lulusan S1 kita tolak bahkan sampai 20% dari peserta pelatihan yang mendaftar,” terangnya. Dari segi tes, ujarnya, mereka lulus tetapi melihat persyaratan yang berasal dari keluarga kurang mampu di situ juga menjadi pertimbangan. Sebab pemerintah memberikan fasilitas gratis untuk pelatihan, konsumsi dan sertifikasi. Selama menjalani proses pelatihan di BLK NTB, seluruhnya ditanggung pemerintah. Bahkan dialokasikan untuk biaya transportnya. “Kemudahan yang disediakan pemerintah ini, untuk memperkuat SDM-SDM lokal menghadapi persaingan,” demikian Hj. Wilujeng. Ia menambahkan setelah peserta mengikuti pelatihan di BLK, maka akan langsung mengikuti uji kompetensi, karena BLK sudah memiliki tempat uji kompetensi sendiri. Uji kompetensi ini penting untuk membekali para peserta dengan kompetensi yang memadai. Tahun 2018 ini, BLK NTB akan melatih sebanyak 1.008 yang tergabung di 63 paket pelatihan. 1.008 orang ini mencakup lebih dari 10 jurusan yang tersedia di BLK NTB. Ada menjahit, otomotif, perkantoran,
Bersambung ke hal 2
2
Ekbis NTB Senin, 14 Mei 2018
Harus Berpikir Kreatif Dari Hal. 1 imbuhnya, sebenarnya tergantung dari tingkat kreativitas seseorang. “Di NTB, peluang kerja itu banyak, hanya saja peluang itu tidak dimanfaatkan karena minimnya kreativitas dan inovasi dari alumni,” jelasnya. Ia mencontohkan, alumni pendidikan orientasi pekerjaannya hanya terbatas menjadi guru saja. Padahal ada berbagai pekerjaan yang bisa dilakukannya seperti menjadi konsultan pendidikan, penulis atau lainnya. Di Indonesia, angka angkatan kerja yang produktif memang tinggi dan diprediksi di tahun 2030 akan menjadi bonus demografi melebihi negara-negara lainnya. Bonus demografi ini bisa menjadi sebuah keuntungan jika mereka memiliki tingkat kreativitas tinggi untuk bersaing dan menjadi bencana jika mereka tidak memiliki kemampuan. “Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang yang menuntut pencari kerja atau alumni untuk memiliki berbagai skill jika tidak mau digilas zaman,” kata Syafril. Untuk itulah, sebenarnya
perguruan tinggi mestinya merancang kurikulum yang bisa mengakomodir dari kemajuan industri ini. “Di NTB sendiri belum ada karena memang ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama,” ujarnya. Lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi di NTB juga, tambahnya, tingkat kreativitasnya sangat rendah jika berdasar data indeks pengangguran yang didominasi lulusan perguruan tinggi. Syafril mengatakan bahwa ini menjadi PR bagi perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan agar meningkatkan kreativitas dan critical thinking skill untuk para lulusannya. Sebenarnya hal itu mudah dilakukan, terutama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. ‘’Hanya dengan memanfaatkan handphone-nya, sebenarnya mereka bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang bisa menjadi ladang pekerjaan. Karena ada banyak informasi di dalamnya,’’ ujarnya. Jika mereka memanfaatkannya dengan baik, bisa menjadi langkah awal mereka dalam berusaha tanpa mengharapkan menjadi PNS saja. (uul)
Sheraton Sediakan Menu Timur Tengah di Bulan Ramadhan TERINSPIRASI oleh suasana Ramadhan di Timur Tengah, tahun ini, Sheraton Senggigi Beach Resort menawarkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda. Disediakan tempat di Bawang Putih Restaurant, para pengunjung dapat menikmati beragam sajian khas Timur Tengah seperti Arabic Fattoush Salad, Matbucha, Biryani Avdijaj, Arabian Chicken Kabsa serta makanan penutup seperti Qudrat Qadir atau Om Ali. Tidak hanya itu, berbagai cita rasa lokal seperti Ikan Masak Bumbu Rajang, Rawon, Bebalung khas Lombok dan Sate Lilit juga disajikan bagi mereka yang rindu masakan rumah. Untuk memanjakan lidah pengunjung, setiap hari selama bulan Ramadhan akan ada rotasi menu yang bervariasi. Dekorasi ala Timur Tengah dan hiburan Belly Dance akan melengkapi suasana hangat saat berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Semua hidangan istimewa tersebut, kata Assistant Marketing Communications Manager, Mayang Kristi, dapat dinikmati
Jangan hanya Berorientasi Jadi PNS Dari Hal. 1 Ia mengatakan, orientasi lulusan perguruan tinggi itu harus diubah. Memang hal ini membutuhkan sebuah proses yang tidak singkat, karena berkaitan dengan anggapan yang sudah lama tumbuh di masyarakat. Jika hanya mengandalkan serapan kerja di lingkungan pemerintahan, tentu tidak akan banyak yang bisa terserap. Terlebih selama bertahun-tahun, pemerintah telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS. “Saya kira kebijakan moratorium PNS itu ikut mempengaruhi tingkat pengangguran di kalangan sarjana maupun diploma di NTB,” kata Hadi Sulthon. Mengingat aspek skill sebagian lulusan diploma dan S1 masih belum begitu kuat, maka di sinilah peran pemerintah untuk mendorong dan membangun kreativitas mahasiswa diploma dan S1. Mereka harus diberikan perhatian yang serius agar siap terjun ke dunia kerja setelah wisuda. Terlebih Pemerintah Provinsi NTB me-
Sabtu, 5 MEI 2018
miliki program penciptaan wirausaha baru melalui serangkaian pelatihan kerja dan pemberian model. Melalui program ini, mahasiswa bisa diintervensi agar tak nganggur setelah lulus kuliah. “Namun sejauh ini saya belum tahu berapa realisasi dari target penciptaan wirausaha baru tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Yang pasti, ukuran keberhasilannya adalah sejauhmana program itu bisa menurunkan angka pengangguran,” ujar politisi PAN ini. Ia mengatakan, dorongan pemerintah agar mahasiswa memiliki kreativitas dalam berusaha sangatlah penting. Karena peluang sukses dari sektor wirausaha itu sangatlah besar, bahkan sangat banyak orang-orang yang bekerja di non pemerintahan itu yang lebih sukses daripada yang berkarir di birokrasi. Sulthon juga mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB yang cukup rutin menggelar kegiatan bursa kerja bersama stakeholder-nya. Program itu
bagian dari jurus mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Namun yang lebih penting dari itu adalah, setiap angkatan kerja baru haruslah diberi dukungan untuk menumbuhkan kreativitas mereka. Dari kreativitas itu akan lahir lowongan-lowongan pekerjaan baru yang akan menyerap para pengangguran.(ris)
dalam paket Ramadhan Food Fest dengan harga Rp170.000 net/orang, termasuk takjil dan minuman. Bagi mereka yang ingin berbuka puasa dengan keluarga, dapat menikmati Paket Iftar Keluarga dengan harga spesial IDR350.000 net (untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak). Iftar Buffet tersedia selama bulan Ramadhan, mulai pukul 18:00 WITA – 22:00 WITA.Untuk menambah kehangatan suasana, anggota Starwood Preferred Guest® dapat menikmati diskon hingga 20% untuk program ini. Pemegang kartu Maybank berhak mendapatkan diskon 30% dan pemegang kartu kredit Bank Mandiri akan memperoleh diskon sebesar 20% (syarat dan ketentuan berlaku). Ramadhan juga merupakan saat yang tepat untuk menjalin keakraban dalam suasana santai bersama rekan kerja. Sheraton Senggigi menerima pemesanan dari perusahaan yang hendak mengadakan acara buka puasa bersama dengan estimasi 20 – 150 orang dengan harga khusus.Tersedia ruangan khusus bagi perusahaan yang ingin mengadakan buka puasa bersa-
Perguruan Tinggi Jadi Pencetak Pengangguran Tertinggi Dari Hal. 1 Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.210 orang, mengalami kenaikan sekitar 3.761 orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 14.014 orang dibanding setahun yang lalu. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Februari 2018 tercatat sebesar 69,83 persen, naik 1,34 poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 2,79 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan musim panen bergeser ke bulan maret dan panen raya berlangsung di bulan April sehingga pekerja masih belum terserap dan tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Dilihat dari tingkat pendidikannya, keterangan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, pada Februari 2018, TPT untuk Diploma I/II/III paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,13 persen. TPT ter tinggi berikutnya terdapat pada Perguruan Tinggi sebesar 7,55 persen, diikuti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)sebesar 5,83 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,53 persen. “Posisi lulusan SMK sekarang sudah digeser.
Malah lulusan Diploma yang sekarang paling tinggi TPT-nya,” kata Endang saat menyampaikan rilis resminya. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2018, penduduk NTB paling banyak bekerja pada Sektor Per tanian yaitu sebanyak 909.123 orang (38,27 persen), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 460.552 orang (19,39 persen) dan 185.836 orang (7,82 persen). Dilihat berdasar tren menurut kategori/sektoral, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi penyerapan tenaga kerja bergerak fluktuatif antar semesternya. Selama Februari 2017– Februari 2018, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah sektor jasa pendidikan (naik 0,85 poin), sektor perdagangan (naik 0,81 poin), sektor industri (naik 0,64poin),sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (naik 0,64 poin), penyediaan akomodasi dan makan minum (naik 0,57 poin), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (naik 0,32 poin), jasa keuangan dan asuransi (naik 0,30 poin), transportasi dan pergudangan (naik 0,28 poin), jasa perusahaan (naik 0,19 poin), sektor real estate dan jasa lainnya (naik 0,12 poin), dan Sektor Konstruksi (naik 0,09poin). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian (turun 3,93poin), sektor informasi dan komunikasi (turun 0,39 poin), sektor pertambangan dan penggalian (turun 0,21 poin), sektor pengadaan listrik dan gas (0,27 poin), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (turun 0,02poin). Lapangan usaha yang mendominasi di NTB adalah sektor pertanian.Pasar kerja di NTB sektor pertanian sangat bergantung pada musim. Jika musim tanam atau musim panen bergeser ke bulan Maret atau April sebagaimana yang terjadi pada Februari tahun 2018 ini maka pengangguran akanmeningkat. Sedangkan untuk bulan Agustus, sektor pertanian didominasi pertanian tanaman padi dan perkebunan tembakau termasuk industri pengolahan tembakau berupa tembakau rajang akan sangat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. “Karena itu, yang paling penting sekarang tingkatkan kualitas tenaga kerja kita. Yang lulusan diploma, harus dilatih kembali, sertifikasi. Dan berikan pelatihan-pelatihan di sektor perdagangan (berwirausaha),” demikian Endang.(bul)
ma secara private. Berbagai menu dapat dipilih sesuai kebutuhan dan budget perusahaan. Untuk menyempurnakan suasana, Sheraton Senggigi juga menawarkan promo paket menginap selama bulan puasa. Dengan harga kamar mulai dari Rp. 1.088.000 net per malam, para tamu dapat merasakan nyamannya beristirahat di kamar Superior dengan fasilitas Sahur atau sarapan pagi untuk 2 orang dan diskon 25% dalam program buka puasa Ramadhan Food Fest. Tersedia pula paket Ramadhan Mega Sale, di mana tamu dapat menikmati harga khusus bagi pemesanan vila. Dengan hanya Rp5.000.000++ per malam, tamu dapat menginap di vila terbaru Sheraton Senggigi yang terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang makan, dan kolam renang. (bul)
DASI NTB, Infokan Zakat di Inspiratif Expo INSPIRATIF Expo kali ini memberikan warna baru bagi pengunjung Car Free Day Udayana, Ahad (12/5). Dengan menghadirkan bintang tamu yang menghibur dan memberikan informasi baik kepada para pengunjung Inspiratif Expo. Salah satu bintang tamu kali ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, yang memberikan informasi yang bermanfaat tentang pentingnya untuk terus berbagi kepada sesama. “Hadirnya DASI NTB merupakan cara kita mengajak masyarakat untuk terus berbagi dan mengeluarkan zakat, sebab zakat adalah ekonomi dunia,”ajak Wakil Direktur DASI NTB Tarsito. Menurutnya, hadirnya DASI NTB untuk memberikan kemuda-
han bagi masyarakat yang ingin menyalurkan zakat dan ingin berbagi, sehingga dapat menitipkan zakatnya di DASI NTB. Ia menjelaskan terdapat beberapa program unggulan DASI di bulan Ramadhan, yakni mengadakan buka bersama dengan anak yatim dan buka bersama masyarakat di pelosok-pelosok desa yang ada di NTB. “Kita juga memberikan paket sebanyak tiga juta rupiah, untuk buka puasa bersama seratus orang masyarakat umum,”ungkapnya. Pada tahun ini, ujarnya, DASI NTB telah membangun Kampung Zakat di Desa Langko Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kampung zakat itu sebagai presentasi aktivitas zakat sebagai upaya untuk menuntaskan kemiskinan di desa tersebut. (r)
(Ekbis NTB/ist)
HADIR - Wakil Direktur DASI NTB Tarsito (tengah) hadir di acara Inspiratif Expo, Ahad (13/5).
Disnakertrans akan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi Dari Hal. 1 Pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah di BLK NTB, yang kini memiliki sarana dan prasarana cukup lengkap. Tahun ini ada seribuan orang yang akan dilatih dan disertifikasi agar memenuhi standar untuk bersaing dengan SDM dari manapun mengisi kebutuhan dunia kerja. “Tahun depan bahkan akan lebih banyak lagi yang akan difasilitasi dilatih di BLK NTB. Tinggal lulusan perguruan tinggi ini, mau memanfaatkan fasilitas ini atau tidak. Biasanya, lulusan perguruan tinggi ini agak gengsi, ini juga persoalannya.
Sekarang tidak bisa gengsigengsi,” kata kepala dinas. Secara umum digambarkan, BPS mencatat pada Bulan Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk yang berpendidikan SMK yaitu sebesar 5,83 persen, sedangkan bulan Februari 2017 berjumlah 11,12 persen, terjadi penurunan sebesar 5,29 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka universitas, pada bulan Februari 2018 sebesar 7,5 persen, padahal pada Februari 2017 hanya sebesar 6,99 persen, terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,53 persen, disusul dengan pendidi-
kan SMP sebesar 2,89 persen. Menghadapi kondisi ketenagakerjaan ini, perlu terus diupayakan dan ditingkatkan penciptaan perluasan kesempatan kerja secara cerdas dan inovatif, sehingga tercipta kegiatan yang bersifat ramah kesempatan kerja. Dalam rangka penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dikembangkan melalui beberapa kegiatan. Pelatihan keterampilan dengan pendekatan three in one, program pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, program sistem padat karya ekonomi produktif dengan sub sistem teknologi tepat guna, dan program penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri dan upaya-upaya lainnya kata H. Wildan. (bul)
Lulusan Sarjana Banyak Ditolak Ikut Pelatihan Dari Hal. 1 teknik elektro dan lainnya.Sampai saat ini, sebanyak 32 paket telah dilaksanakan. Atau sebanyak 50-an persen dari target yang akan diluluskan. Sementara Kasi Penyelenggara Latihan Kerja BLK NTB, Husnussabri, S.E, MM, mengatakan yang paling diminati peserta adalah jurusan perkantoran yang menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di kantor. “Malahan jurusan TPHP atau servis AC merupakan jurusan yang paling sedikit peminatnya. Padahal itu bisa menjadi bekal mereka untuk
mandiri membuka usaha sendiri,” terangnya. Apalagi melihat potensi pariwisata di NTB yang sedang berkembang terutama perhotelan. Itu bisa menjadi potensi pasar yang bagus bagi peserta untuk memulai usaha. Wilujeng mengatakan banyak lulusan S1 yang mengambil jurusan perkantoran ini hanya untuk mengejar sertifikatnya saja sebagai bekal melamar kerja. “Mungkin pola pikir orang disini juga masih berpengaruh, jika kerja kantoran yang paling bagus. Para Sarjana ini juga menurut saya banyak yang terlalu pilih-pilih kerja,” imbuhnya.
Tetapi setiap tahunnya, minat lulusan S1 mengikuti pelatihan di BLK selalu tinggi seperti sekarang ada lulusan S1 Kimia yang mengikuti pelatihan di BLK mengambil jurusan pengolahan produk pertanian atau TPHP. Peserta yang sudah lulus dan diterima bekerja di perusahaan maupun berwirausaha, kata Sabri, mencapai 3040% dari lulusan yang sudah ditelurkan BLK. Meski demikian, adanya sertifikat uji kompetensi di BLK, lulusan dari BLK mampu bersaing dengan yang lain, karena mereka sudah memiliki bekal untuk mandiri ataupun mencari kerja. (uul)
Dilema Sarjana, Sulitnya Mencari Pekerjaan Dari Hal. 1 Ia juga mengatakan kegiatan seperti ini lebih banyak lagi dilakukan karena memudahkan pencari kerja dalam mencari kerja di perusahaan yang sekiranya cocok dengan mereka. Hal senada disampaikan Mi’raz Nur Indraeni yang merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Ia mengatakan mencari pekerjaan di Lombok terutama untuk bidangnya sangat sulit karena pilihannya terbatas. “Sebenarnya ingin punya usaha sendiri, tetapi terkendala dengan modal,” tuturnya. Apakah Mi’raz tertarik menjadi CPNS? Ia mengaku sebenarnya tidak tertarik tetapi karena ikut teman, ia pun mencoba meski belum lolos. ‘’Di sini memang sulit cari kerja, karena sedikit sekali lowongannya. Saat ada yang buka pun, saingannya banyak sekali,’’ akunya. Tetapi ia sendiri tidak berputus asa, masih sering mencoba jika ada pekerjaan yang dirasanya cocok dengan kemampuan yang dimilikinya. ‘’Yang penting usaha dulu,’’ ujarnya. Mariana, lulusan dari Universitas Muhammadiyah Mataram juga mengatakan hal yang sama. Dirinya mengaku sudah puluhan kali mencoba memasukkan lamaran baik di instansi maupun swasta, tetapi dirinya belum beruntung sampai sekarang. ‘’Kebanyakan kalau melamar ke dinas itu, lewat orang dalam, lebih gampang diterima. Kita yang tidak punya kenalan jadinya tersingkir,’’ ujarnya. Pengalaman itu yang
membuatnya merasa malas kembali untuk melamar kerja sehingga lebih memilih untuk membantu pekerjaan orang tuanya di sawah. Ana, panggilan akrabnya, mengatakan pekerjaannya yang sekarang sangat bertolak belakang dengan jurusan yang diambilnya dulu. “Banyak yang mencemooh saya karena sarjana tapi kerjaannya di sawah. Tetapi saya tidak peduli, daripada tidak ada kerjaan. Toh ini juga menghasilkan meski tidak banyak, setidaknya cukup untuk hidup,” terangnya. Ia juga mengaku sudah terlanjur cinta dengan pekerjaannya sekarang meski tidak memungkiri dirinya juga ingin memiliki pekerjaan tetap di kantor. Apalagi pandangan masyarakat di kampungnya di Labulia, yang memandang orang sukses adalah yang bekerja di kantor dan memakai seragam. Makanya selain bekerja sebagai petani, ia juga nyambi di kantor desa, meski tidak setiap hari sebagai staf di BUMDes desa. ‘’Kalau ada bukaan lowongan apa-apa, pasti saya ikut. Kan namanya juga usaha,” kata Ana. Tetapi jika tidak ada pekerjaan,ia lebih memilih turun langsung ke sawah untuk merawat tanaman yang ditanamnya. Kondisi serupa juga dialami Hariati, salah satu lulusan sekolah kebidanan di Mataram. Diwisuda akhir 2017 lalu, masih belum mendapatkan pekerjaan hingga sekarang. Mencari tempat bekerja setelah selesai kuliah di sejumlah puskesmas atau rumah sakit yang ada di Lombok Barat terasa sangat sulit
baginya. Apalagi kuliah di sekolah kebidanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan menyebabkan orang tua harus berutang untuk menutupi biaya kuliah. Setelah selesai kuliah ia kesulitan mencari pekerjaan walau sekadar magang di tempat bidan atau dokter praktik, baik di Lombok Barat maupun Mataram. Hariati pernah dijanjikan bekerja atau honor di salah satu puskesmas di Lombok Barat. Namun, karena melihat waktu kerja hingga malam dan honor yang sangat sedikit, orang tuanya tidak mengizinkan. Sementara untuk membuka praktik, ia harus melanjutkan kuliah atau S1 di luar daerah. Termasuk harus mengikuti kompetensi kebidanan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, orang tuanya justru menyarankan ia menikah dan mencari pekerjaan setelah menikah dengan harapan begitu ada pembukaan CPNS langsung ikut mendaftar. Cerita Caca juga serupa. Warga Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah ini, lulusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Berbekal modal pinjaman dari orang tuanya, ia sekarang menjadi petani dan mengumpulkan biaya untuk makan sehari-hari bersama suami dan anak-anaknya dengan menanam jagung atau cabai. Caca masih belum berpikir mencari pekerjaan sebagai pegawai kantoran. Rupanya sebagai petani muda masih menjadi pilihannya. (uul)
zPemimpin Umum: Agus Talino zPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani zRedaktur Pelaksana: Marham zKoordinator Liputan : Akhmad Bulkaini zRedaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini zStaf Redaksi zMataram : U'ul Efriyanti Prayoba zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi, zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.
Ekbis NTB
Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
Ekbis NTB
Ekbis NTB Senin, 14 Mei 2018
3
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
Ekbis NTB
Ekbis NTB
Senin, 14 Mei 2018
4
Jamin Mutu Obat, Gabungan Perusahaan Farmasi Diberikan Bimtek
(Ekbis NTB/ist)
Penandatangan komitmen bersama oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram bersama PD IAI Provinsi NTB dan perwakilan dari GP Farmasi GABUNGAN Perusahaan Farmasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Balai Besar POM di Mataram dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi NTB mengadakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Bimbingan teknis (Bimtek) ini
bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF). “Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB maka seluruh PBF yang telah memiliki izin wajib untuk melakukan sertifikasi tersebut. Sertifikasi ini merupakan upaya
Hingga April, KUR dan UMI Baru Tersalur Rp 234 Miliar REALISASI penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMI) di Provinsi NTB hingga 30 April 2018 sebesar Rp 234,3 miliar dengan 8.874 orang debitur. Dari seluruh kabupaten kota di NTB, Kabupaten Lombok Tengah yang paling besar menerima KUR dan UMI mencapai Rp 48,3 miliar dengan 1.786 orang debitur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Taukhid,SE, MSc.IB, MBA di Mataram. Menurutnya, besarnya jumlah penyaluran KUR ke Loteng dipandang sebagai sesuatu yang sangat jarang. Karena selama ini, Kabupaten Lotim yang paling besar menerima KUR karena jumlah penduduknya yang paling besar di NTB. Adapun hingga April 2018 ini, KUR ke Kabupaten Lotim baru tersalur sebesar Rp 35,5 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.757 orang. “ Yang paling tinggi itu distribusi di Loteng, mudahan ini pengaruh perkembangan Mandalika, banyak yang disediakan lapangan kerja,” kata Taukhid. Jika melihat data realisasi dari bulan ke bulan di tahun 2018 ini terlihat penyaluran KUR sangat fluktuatif. Misalnya di bulan Januari, KUR dan UMI yang tersalur sebesar Rp 54,7 miliar, bulan Februari sebesar Rp 56,3 miliar, bulan Maret Rp Rp 66,3 miliar dan turun menjadi 41,7 miliar di bulan April. Khusus untuk UMI, kredit yang tersalurkan hingga akhir April sebesar Rp 2 miliar dengan jumlah debitur mencapai seribuan orang. UMI adalah program yang belum terlalu familier di telinga masyarakat NTB lantaran baru mulai diprogramkan oleh pemerintah pusat. Di tahun 2017 lalu, program diluncurkan, namun hanya menyasar beberada daerah sebagai proyek percontohan. Karena program ini masih baru, masih banyak terdapat kritikan dari masyarakat terutama terkait dengan pengenaan suku bunga kredit. “UMI ini kan skema baru yang sebenarnya adalah modifikais KUR. Tujuan KUR memberikan akses pembiayan kepada masyarakat kecil. Rupanya menurut analisis kita diindikasikan adanya kegagalan akses KUR untuk mereka. Karena perbankan selalu dengan berbagai alasan dan argumentasi dan lain sebagaianya meminta agunan. Meskipun KUR tersalurkan, justru yang level bawah tetap kesulitan akses,” terang Taukhid. Secara nasional, pemerintah menargetkan jumlah nasabah yang akan mengakses produk UMI diharapkan bisa mencapai 42 hingga 54 juta debitur. Lembaga penyalur UMI adalah LKBB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank) agar penyalur tersebut tidak meminta jaminan apapun sebagaimana yang sering diminta oleh perbankan pada produk KUR. Yang masih menjadi bahan diskusi hingga saat ini adalah, suku bunga UMI yang relatif tinggi yaitu mencapai 24 persen per tahun. Berbeda jauh dengan KUR yang hanya memiliki suku bunga 7 persen per tahun. Karena penerapan suku bunga dipandang sangat tinggi, pemerintah pusat sedang melakukan kajian kembali terhadap skema bunga produk UMI ini. “ Namun sebenarnya bunga itu dibutuhkan untuk pendampingan, biaya operasional dan lain sebagainya. Namun sempat dikeluhkan suku bunganya terlalu tinggi, sudah diminta agar turun dari 24 persen,” tambahnya. (ris)
Pengembang Diminta Tidak Gempur Lahan Subur di Lombok Barat KAWASAN perumahan di Lombok semakin menjamur. Setelah Kota Mataram makin sulit membangun perumahan baru, pengembang bergeser ke ring dua di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Pemkab Lobar meminta agar pengembang sebaiknya tak menyasar kawasan-kawasan subur pertanian yang kini telah dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman warga. Pjs. Bupati Lombok Barat, Drs. H. L. Saswadi, MM mengatakan bahwa tata ruang harus dijadikan acuan. Kawasan Gunung Sari di sebelah (Ekbis NTB/ist) Utara Kota Mataram, dan LaH. L. Saswadi buapi di sebelah selatan Kota Mataram kini telah menjamur bangunan perumahan. Perumahan komersil, maupun perumahan subsidi terus menerus tumbuh. “ Namun janganlah selalu membangun perumahan di tempat-tempat subur,” kata L. Saswadi ditemui pekan kemarin. Ia menyadari, bahwa pembangunan perumahan memang tidak dapat dihindari. Di sisi lain, pertanian membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi segenap lapisan masyarakat. Akan tetapi, tidak serta merta pertanian menjanjikan hidup layak. Terlebih karakter petani di NTB statusnya penggarap lahan. Karena itu, pertanian dan pengembangan perumahan ini akan diseimbangkan. Pertanian di kawasan-kawasan subur tetap jalan, demikian juga sektor properti juga tetap jalan. Wilayah Kecamatan Labuapi adalah kawasan penyangga Kota Mataram. Faktor itulah yang membuatnya menjadi kawasan incaran para pengembang. “Bergeserlah ke Kuripan yang lahannya masih cukup luas. Agar kawasan subur di Labupai pertaniannya tetap berkelanjutan, demikian juga Kuripan akan lebih hidup,” jelas L. Saswadi. Karena itulah, Pemkab Lobar akan memperjelas tata ruangnya. Selain itu, amanat undang-undang juga harus ditegakkan. Alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan penggantian. “Karena itulah, silahkan membangun (Kawasan perumahan) tetapi di daerah pinggiran atau daerah kering,” demikian L. Saswadi. (bul)
Badan POM untuk memastikan obat yang diedarkan tetap terjaga mutunya di sepanjang rantai distribusi dan tidak disalurkan ke sarana yang tidak berwenang”, demikian disampaikan Kepala Balai Besar POM di Mataram, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, saat membuka acara Bimtek di kantor BPOM Mataram, Sabtu (12/5) kemarin. Sementara wakil dari Pengurus Daerah IAI Provinsi NTB, Agus Supriyanto menyebut sertifikasi CDOB bagi PBF merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Dengan sumber daya yang terbatas, sertifikasi menurutnya tidak seharusnya menjadi hambatan bagi PBF untuk melaksanakannya. “Sertifikasi ini merupakan tantangan bagi apoteker penanggung jawab untuk semakin menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan obat, sehingga dapat memenuhi standar peraturan yang berlaku,” jelas Agus. Hal senada disampaikan oleh Perwakilan dari GP Farmasi Provinsi NTB yang menyata-
kan kesiapannya untuk mengikuti sertifikasi CDOB. Peserta bimtek berjumlah 60 orang yang berasal dari pimpinan dan apoteker penanggung jawab dari masing-masing PBF dan petugas dari Balai Besar POM di Mataram. Peserta menerima materi sosialisasi dari Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Obat Regional II Badan POM RI, Bayu Wibisono. Materi menyangkut Kebijakan dan Regulasi tentang Sertifikasi CDOB, Cold Chain Product Management dan Inspeksi Diri. Selanjutnya, materi Aplikasi Sertifikasi CDOB secara daring (dalam jaringan)/online disampaikan oleh Bowo Umbardiono. Selain itu disampaikan juga materi terkait Daftar Periksa Sertifikasi CDOB serta Corrective Action and Preventive Action oleh narasumber dari Balai Besar POM di Mataram. Pada kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan penandatanganan komitmen bersa-
(Ekbis NTB/ist)
Sambutan Kepala Balai Besar POM Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH. (dua dari kanan) di Mataram saat membuka acara Bimtek Sertifikasi CDOB ma oleh seluruh peserta dari GP Farmasi yang siap melaksanakan sertifikasi CDOB di Provinsi NTB pada tahun
2018 ini. Selain itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Balai Besar POM di Mataram dengan GP
Farmasi untuk menjamin pemberian layanan sertifikasi bebas dari KKN. (BPOM Mataram/bul/*)
Belum Jelas, Kontribusi Dana Desa untuk Kurangi Angka Kemiskinan di NTB Jumlah dana desa yang mengalir ke pemerintah desa di Provinsi NTB setiap tahun semakin besar. Tahun 2018 ini, dana desa yang akan didistribusikan ke NTB sebesar Rp 983 miliar atau hampir menyentuh angka Rp 1 triliun. Namun kontribusi dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTB yang berjumlah sebesar 15,05 persen (748 ribu orang ) masih belum jelas. KEPALA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid, SE, MSc.IB, MBA Jumat (11/5) lalu mengatakan, sasaran kebijakan fiskal termasuk program dana desa adalah untuk mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan IPM. Karena itu, pemanfaatan dana desa haruslah tepat sasaran agar tujuan kebijakan fiskal yang dirancang oleh pemerintah tersebut bisa terwujud. “ Dengan begitulah kemudian pemerintah mengambil kebijakan agar dana desa difokuskan untuk membuat bagaimana agar masyarakat kita di desa-desa bisa bekerja. Maka kita harapkan dana desa dikelola dengan swakelola, kemudian uangnya dibayarkan
dengan segera supaya itu menjadi medium agar mereka bisa bekerja,” kata Taukhid mengatakan, jika setiap pemerintah desa bisa membuat target bisa mengeluarkan penduduknya dari status miskin minimal tiga orang setiap tahun, maka angka kemiskinan di NTB akan berkurang minimal tiga ribu orang setiap tahun. Polanya adalah pengangguran di setiap desa diberikan pekerjaan, selanjutnya dari pekerjaan itulah pendapatan mereka bisa bertambah. Pada akhirnya mengeluarkan mereka dari status miskin. Taukhid menerangkan, sampai dengan tanggal 7 Mei 2018, dana desa tahap pertama yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebe-
sar Rp 196 miliar atau baru 20 persen dari total dana desa. Sementara dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa baru dikirim sebesar 108 miliar atau 55,43 persen. Sementara itu Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Dr. Ashari mengatakan, dana desa dihajatkan untuk mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejehteraan masyarakat. Tak dipungkiri memang, dana desa lebih banyak dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur fisik daripada pemberdayaan masyarakat. Namun menurut Ashari, pembangunan sarana fisik salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan warga. “Kalau kita membangun kan harus dari infrastruktur
(Ekbis NTB/ist)
(Ekbis NTB/ist)
Taukhid dulu. Infrastruktur fisik di desa itu kan banyak yang membutuhkan, jadi dianggap prioritas,” kata Ashari. Menurutnya, andil dana desa yang jumbo untuk penurunan angka kemiskinan tidak bisa secara spektakuler, namun dilakukan secara bertahap. Secara simultan, DPMPD Dukcapil NTB melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pen-
Ashari ingkatan kapasitas SDM. Khusus di masalah peningkatan SDM desa, Ashari mengaku sedang berupaya keras untuk meningkatkannya, karena selama ini persoalan sering berada di titik itu. “Tanpa SDM yang tangguh, yang memiliki kapasitas ya tidak bisa juga. Ini secara paralel harus berbarengan juga,” ujarnya. (ris)
Pertahankan Swasembada Jagung
Pusat Siap Intervensi 3 Juta Hektar Area Tanam Jagung PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Pertanian pada tahun ini siap mengintervensi sekitar 3 juta hektar area tanam jagung di seluruh Indonesia. Intervensi yang akan dilakukan berupa pemberian bantuan benih jagung unggul dan program yang lainnya. Hal ini sebagai salah satu upaya memacu produktivitas jagung nasional, sehingga mampu mempertahankan swasembada jagung yang sudah diraih sejak pada tahun 2017 lalu. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI, Ir. Ali Jamil, saat Harlah GP Ansor dan launching tanam jagung 100 ribu hektar di Ponpes Al Mansyuriah Bonder Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (12/5), mengatakan tahun ini total area tanam jagung secara nasional mencapai 7 juta hektar. Dari total luasan tanam tersebut, sekitar setengah di antaranya akan diintervensi melalui program pusat. “Bentuk bermacama-macam. Ada yang berupa pemberian bantuan benih unggul dan program
(Ekbis NTB/kir)
SERAHKAN - Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI, Ali Jamil, menyerahkan bantuan benih jagung unggul kepada perwakilan petani pada launching tanam jagung 100 ribu hektar oleh GP Ansor NTB, di Desa Bonder, Sabtu (12/5). pendukung lainnya,” jelas Ali. Dalam hal ini, ujarnya, NTB merupakan salah satu daerah yang juga akan diintervensi oleh pemerintah pusat. Mengingat, potensi dan luas area
tanam jagung di daerah ini cukup luas. Terlebih NTB juga termasuk daerah lumbung pangan nasional untuk komoditi jagung, sehingga perhatian pemerintah pusat bagi NTB
juga cukup besar. Secara nasional, Indonesia baru bisa swasembada jagung pada tahun 2017 lalu. Di mana sebelumnya, pada tahun 2014 hingga 2015,Indonesia masih
mengimpor jagung dari luar sebesar 19 juta ton. jumlah impor jagung tersebut pada tahun 2016 mulai berkurang dengan digalakkannya program tanam jagung secara nasional. Barulah kemudian pada tahun 2017 lalu, Indonesia berhasil swasembada jagung. Bahkan, sudah bisa mengekspor jagung. “Jadi dari negara pengimpor jagung, bukan hanya swasembada jagung Indonesia kini sudah bisa menjadi negara pengekspor jagung,” timpalnya. Capaian itulah yang tahun ini ingin dipertahankan, sehingga area tanam jagung terus diperluas. Salah satu caranya, pemerintah pusat melakukan intervensi guna memacu minat petani untuk menanam jagung. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung sebesar Rp 3.150 per kg dengan begitu, petani tidak perlu ragu lagi untuk menanam jagung. “Jadi sekarang ini jagung merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” terangnya. (kir)
LPJK Kebut Sertifikasi Tukang Konstruksi LEMBAGA Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mengejar target mencetak tukang-tukang konstruksi yang bersertifikasi. Mulai pekan kemarin, diberlakukan layanan khusus one day service, hanya dalam sehari, sertifikat kompetensi dapat diterbitkan. Presiden Jokowi menginstruksikan dua tahun sebagai tahun percepatan peningkatan kapasitas SDM untuk seluruh bidang. LPJK Provinsi NTB mengakselerasikan intruksi tersebut. Program ini juga dalam rangka memperkuat posisi tawar tenaga – tenaga tukang lokal untuk mengisi ruangruang pembangunan yang saat ini terus berlangsung khususnya di Provinsi NTB. Ketua LPJK Provinsi NTB,
Siti Nurul Hijah, ST., MT menyebut cukup banyak tenaga tukang di sepuluh kabupaten kota di NTB yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Padahal, sertifikasi adalah keharusan untuk bersanding dan bersaing dengan SDM dari luar. One day service, atau hanya sehari pelayanan sertifikat kompetensi dapat diterima langsung. Layanan ini sebetulnya telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Kata Nunung, sebanyak 137 orang tenaga konstruksi telah disertifikasi. Demikian juga di Kabupaten Sumbawa, difasilitasi sebanyak 130 tukang konstruksi. Sertifikasi ini bekerjasama dengan Pemkab setempat, dan Semen Gresik untuk sertifikasi di Kabupaten Sumbawa. “One day service di LPJK
NTB dilaksanakan sepekan sekali, tiap hari Kamis. Bila semua syarat-syaratnya telah lengkap, sehari sudah bisa menerima sertifikat,” demikian kata Nunung di temui di ruang kerjanya pekan kemarin. Untuk mempercepat sertifikasi, seluruh tukang konstruksi yang ada di kabupaten/kota di NTB, dapat memanfaatkan fasilitas ini melalui asosiasinya. Pengajuan sertifikasi one day service dapat dilakukan kolektif. Untuk itu, LPJK Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan semua asosiasi yang ada di NTB. Diantaranya, ATAKI, ASTITI, ASTTATINDO, ASDAMKINDO, HATSINDO, HIPTASI, IAI, APEI, HPJI,HATHI, INTAKINDO, dan GATENSI. Bagaimana pembiayaan-
nya? Nunung menyebutkan, sesuai standar yang ditentukan, untuk sertifikasi tukang konstuksi level III, beban administrasi Rp 250.000. Selanjutnya level II dibebankan 350.000, dan level I Rp 550.000. LPJK Provinsi NTB merencanakan akan memfasilitasi sertifikasi kepada 2.500 orang selama 2018-2019 mendatang. Data sementaranya, sekitar 15.000 tukang konstruksi di NTB belum memiliki sertifikat kompetensi. Padahal, sertifikasi menjadi amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Lalu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mewajibkan sumber daya manusia , para penyedia jasa konstruksi wajib bersertifikat. Jika keten-
(Ekbis NTB/ist)
Siti Nurul Hijah tuan undang-undang ini tak dipenuhi, tukang tidak diperbolehkan bekerja melakukan kegiatan jasa konstruksi. (bul)