Edisi 11 September 2017 | Ekbis NTB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 1 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

Industri Kreatif Belum Diberi Ruang

Kredit Properti Masih Berisiko

INDUSTRI kreatif nyaris tak pernah disingung oleh pemerintah. Ia dibiarkan tumbuh secara mandiri, akhirnya pertumbuhannya sporadik. Padahal, industri kreatif menjanjikan peluang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menekan penganguran dan trend masa kini. Halaman 2

PPL Punya Peran Strategis Yek Agil PEREDARAN pupuk non subsidi jenis Phonska yang diduga palsu di Kabupaten Dompu kembali mencuat setelah sebelumnya di akhir tahun lalu ditemukan kasus yang serupa. Pupuk palsu jelas sangat merugikan para petani. Alih-alih mampu menyuburkan tanaman, pupuk palsu justru merusak tanaman. Belum lagi uang yang dikeluarkan untuk membeli pupuk tersebut tidaklah sedikit.

Sekretaris Komisi II Bidang Pertanian DPRD NTB Yek Agil kepada Ekbis NTB mengatakan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) memiliki peranan yang sangat strategis didalam melakukan pencegahan terhadap peredaran pupuk palsu di kalangan petani. Karena mereka sangat mengetahui kebutuhan dan persoalan yang dihadapi petani.

“PPL juga mengetahui siapa distributor pupuk baik yang subsidi maupun non subsidi. Sehingga jika ada yang menyalurkan pupuk yang terindikasi palsu pasti dia tahu. Jika pupuk itu merugikan petani, silakan dilaporkan. Itu dari sisi pengawasan, jadi betul-betul PPL itu diberdayakan untuk membantu petani melakukan pengawasan peredaran pupuk ini,” kata Yek Agil.

Pupuk Palsu dan Kuota yang Tak Mencukupi

Bersambung ke hal 3

Distributor Lepas Tangan

Nasib petani kerap ditimpa ketidakberuntungan. Tidak jarang hasil panen mereka harganya jatuh, ketika panen raya tiba. Kerap juga hasil panennya dipermainkan tengkulak. Belum lagi mereka kesulitan memperoleh pupuk. Yang lebih memprihatinkan, selain pupuk mahal dan sulit diperoleh, ternyata suplemen yang masuk katagori saprodi itu ternyata palsu.

PUPUK merupakan salah satu kebutuhan paling vital yang dibutuhkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan haranya dalam membantu pertumbuhan dan perkembangannya.

Pupuk kimia yang dibuat pabrik biasanya mengandung unsur hara makro yang langsung bisa diserap tanaman dan dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Teta-

pi dengan adanya peredaran pupuk palsu, membuat petani harus lebih hati-hati dalam membeli produk pupuk.

Meski pupuk diduga palsu di NTB baru ditemukan di Dompu, bukan berarti di daerah lain belum ada. Patut diwaspadai bahwa di daerah lain, hal serupa (pupuk palsu juga ada).

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/ula)

PUPUK - UD Mori Sama penjual pupuk NPK Mitrophoska di simpang Cakre Kandai Dua. Pupuk jenis Phoska yang dijual diduga memiliki kandungan yang tidak sama dan dicurigai ada keterkaitan dengan temuan pupuk jenis Phoska palsu tahun 2016 lalu.

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3

Petrokimia Siapkan Sanksi bagi Distributor dan Pengecer

(Ekbis NTB/bul)

KEPALA Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, H. Iskandar mengatakan, dari segi kemasan dan perbedaan komposisi pada pupuk jenis Phoska menguatkan dugaan pihaknya bahwa pupuk tersebut palsu, terlebih bukan dari produsen yang resmi.

“Kalau dilihat dari kasat mata dari kemasan, penulisan dikarungnya itu kan sudah kita katakan bukan dari pabrik produsen yang resmi, dalam arti kata yang resmi itu belum diizinkan,” katanya kepada Ekbis NTB saat dihubungi, Minggu (10/9).

Iskandar menjelaskan, dalam hal peredaran pupuk sudah ada ketentuan yang mengatur, dan rata-rata pabrik pupuk yang ada merupakan BUMN. Seperti halnya di NTB yang memiliki wilayah peredaran, yakni Petrokimia dan Pupuk Kaltim. “Di luar itukan belum ada yang resmi penyaluran pupuk itu, kalau memang ada pupuk lain yang masuk memang kita curigai dikatakan pupuk itu tidak melalui prosedur yang resmi,” ujarnya.

Dari segi nama produk, kata Iskandar, juga terdapat perbedaan dengan pupuk yang dikeluarkan Petrokimia, dari Petrokimia jenis Phonska sedangkan pupuk diduga palsu itu jenis Phoska. Karenanya Disperindag bersama aparat penegak hukum kini melakukan penyelidikan guna memastikan tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Jika terbukti perusahaan ini ada dan beroperasi tegas Iskandar, maka APH wajib menyita dan menindak hukum mereka yang terlibat. “Karena tidak bisa melanggar wilayah peredaran itu, karena Petrokimia ini punya wilayah juga di NTB. Prosedur yang kita tempuh barang ini datang dari mana kalau orang Bima yang dagang dia ngambil di mana, umpamanya di Mataram kita akan komunikasi dengan teman lain di Mataram. Itu mekanisme yang kita tempuh sehinga menuhi secara hukum,” jelasnya.

MASIH ada saja terdengar pupuk diduga palsu beredar. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB terakhir menerima laporan pada 2016 lalu, dan telah diproses aparat penegak hukum, meskipun sampai saat ini belum ada yang dikenai sanksi. Petani rupanya masih tergiur iming-iming harga pupuk yang murah.

Baru-baru ini aparat menemukan peredaran pupuk diduga palsu di Kabupaten Dompu. Pupuknya jenis Phonska, produksi PT. Petrokimia. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., mengaku belum menerima laporan.

Terkait adanya informasi peredaran pupuk diduga palsu beredar, Husnul Fauzi mengatakan pihaknya tak boleh mencegah peredarannya. Yang berhak mengambil tindakan tersebut adalah aparat.

(Ekbis NTB/bul)

Pupuk Jenis Phoska KP3 Harus Bergerak Cepat Diduga Bukan dari Produsen Resmi

DISTRIBUTOR pupuk non urea Kabupaten Dompu, CV. Utan Putri terkesan lepas tangan menyikapi masalah dugaan peredaran pupuk palsu. Mereka enggan ikut campur dengan alasan tak ingin dianggap mengintervensi dapur perusahaan lain. Karena erat Edison HD kaitannya dengan persaingan bisnis.

Selaku penanggung jawab produk pupuk NPK, distributor tersebut juga menyerahkan sepenuhnya proses pengontrolan pada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dompu. “Terkait peredaran pupuk palsu itu kewenangannya KP3 kabupaten, kita tidak ada kaitannya di situ,” kata Distiributor Pupuk CV. Utan Putri, Hermansyah kepada Ekbis NTB dihubungi, Sabtu (9/9).

Hermansyah menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan sedikitpun dalam persoalan ini, sebab di luar tanggung jawabnya. CV Utan Putri lanjut dia, hanya tahu menyalurkan pupuk subsidi dan non subsidi pada konsumen. “Kalau di luar itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga tidak berani menjustifikasi pupuk jenis Phoska milik CV. Dewi Sri Rama tersebut palsu, mengingat perusahaan itu memiliki izin usaha dan mengantongi hasil uji laboratorium.

Apalagi CV. Dewi Sri Rama termasuk saingan bisnisnya dalam hal penjualan pupuk non subsidi. Herman juga membantah tudingan dirinya yang telah melaporkan persoalan ini.

Kepala UPTD Kecamatan Woja, Edison HD, SP yang dikonfirmasi menyesalkan sikap distributor yang lepas tangan menyikapi persoalan ini. Hal ini buka persoalan saingan bisnis tetapi bagaimana serapan pupuk yang dialokasi pemerintah itu tidak terhambat karena munculnya pupuk palsu.

“Tidak bisa lepas tangan maksud saya itu artinya mereka ini harus giat mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan pupuk bersubsidi dan non subsidi itu. Itu yang paling utama. Berarti kan mereka ini (CV. Utan Putri, red) sekadar menghitung dari sisi bisnisnya saja. Mereka tidak peduli bagaimana teman-teman petani itu mendapatkan pupuk. Tidak boleh seperti itu,” jelasnya.

Untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada KP3, menurut Edison, ini merupakan urusan bersama yang menuntut semua pihak harus turun tangan

Isnan

PIHAK PT. Petrokimia Gresik (PKG) merasa bangga dan sedih, ketika pupuk produksinya dibuat-buat mirip (dipalsukan). Bangganya, pupuk tersebut artinya sangat dibutuhkan petani. Sedihnya di satu sisi akan merugian petani. Tetapi yang paling penting, masyarakat terutama petani, harus waspada dan lebih teliti.

Pupuk jenis Phonska merknya sering dicatut oknum tak bertanggung jawab. Peredaran pupuk jenis itu, yang diduga palsu diketemukan di Dompu, sebenarnya bukan kali pertama. Tahun lalu juga disebutsebut pupuk jenis ini diduga palsu

beredar di Sumbawa.

Di Petrokimia, pupuk palsu ini diistilahkan pupuk alternatif. Produksinya dimirip-miripkan dengan produk PT. Petrokimia. Untuk pupuk Phonska, dibuat tiruannya dengan pupuk merk Phoskah, Niphoska, dan Phoska. ‘’Karena itu, petani atau masyarakat harus lebih teliti, lihat detail merknya.

Karena setiap huruf adalah unsur kandungan pupuk. Juga lihat logonya, kadang-kadang ada yang logonya yang dimirip-miripkan dan dibengkokbengkokkan, jangan asal beli dan pakai,” saran Isnan, Staf Penjualan Perwakilan Petrokimia Gresik Wilayah

NTB pada Ekbis NTB belum lama ini.

Pengalaman tahun lalu, dari informasi yang didapat, pupuk alternatif diedarkan kepada petani dengan menawarkan dari pintu ke pintu. Karena itulah, beragam cara dilakukan untuk menekan peredaran pupuk alternatif ini. Di antaranya Petrokimia menyiapkan pupuk dalam jumlah banyak, di luar jatah subsidi. Harapannya agar petani tak kekurangan pupuk di lapangan.

Selain itu, Petrokimia juga meminimalisir peredaran pupuk alternatif tersebut di pengecer resminya yang tersebar sebanyak 1.036 di NTB dan 22 distributor.

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/dok)

(Ekbis NTB/ula)

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melihat masih ada risiko kredit macet untuk sektor properti berupa perumahan atau ruko. Hal ini diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang belum terlalu menggembirakan. Halaman 4

2

Ekbis NTB Senin, 11 September 2017

Industri Kreatif Belum Diberi Ruang Industri kreatif nyaris tak pernah disingung oleh pemerintah. Ia dibiarkan tumbuh secara mandiri, akhirnya pertumbuhannya sporadik. Padahal, industri kreatif menjanjikan peluang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menekan pengangguran dan tren masa kini.

TOKOH penggerak wirausaha, sekaligus Ketua Komunitas Tangan di Atas (TDA) Mataram, Bambang Parmadi memberikan gambaran, bagaimana industri kreatif masih tumbuh marginal. Meski demikian, semangat untuk mengembangkannya terus tumbuh di kalangan generasi muda. “Sebab itu, perlu ada ruang yang disiapkan oleh pemerintah, agar industri kreatif tak tumbuh sporadik,” katanya pada media ini, Jumat (8/9).

Usaha-usaha baru telah mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya fenomena tersebut memberi perhatian dari sisi pengurangan angka pengangguran.

“Pertumbuhan wirausaha ini, dominan industri kreatif yang kencang. Walaupun dalam ska-

la makro terhadap PDRB sharenya masih kecil, menurut saya ini menjadi semacam katub social untuk mengurangi pengangguran,” imbuh Bambang.

Perhatian yang seperti apa yang harusnya diberikan oleh pemerintah? Bambang Parmadi menjabarkannya. Misalnya, pemerintah membuat regulasi atau menciptakan kondisi yang dapat membuat ruang bagi para pelaku industri kreatif ini.

Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan itu, pemerintah harus melibatkannya. Misalnya, cukup banyak festival budaya yang dilaksanakan di NTB. Di situlah harusnya para pelaku industri kreatif ini diberi tempat untuk menuangkan ide dan kreativitasnya.

“Saya harap pemerintah bisa

lebih luas melihat potensi kawankawan itu. Kreativitas mereka bisa dijual kok. Saya sering ketemu mereka dalam setiap kegiatankegiatan pertemuan pelaku usaha, persoalan mereka adalah pasar,” imbuh Bambang.

Menurutnya, ada 14 subsektor industri kreatif yang berkembang.

Pertama, periklanan berkaitan dengan kreasi dan produksi periklanan semisal riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik.

Arsitektur, lanjutnya, berkaitan dengan cetak biru bangunan dan informasi produksi antara lain arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya kon-

struksi, konservasi bangunan warisan, dokumentasi lelang.

Subsektor lain, ujarnya, pasar seni dan barang antik yang berkaitan dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Selain itu, ada kerajinan yang merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan.

Hal ini berkaitan dengan barang dan kerajinan yang terbuat dari batu berharga, aksesoris, emas, perak, kayu, kaca , porselin, kain, marmer, kapur dan besi.

Sementara desain, terangnya, berkaitan dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan. Desain fashion, misalnya desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion.

Begitu juga dengan video, film dan fotografi. Di mana, ini berkaitand engan produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, sulih suara film, sinematografi, sinetron dan eksibisi film. Sementara permainan interaktif berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan dan edukasi.

Musik kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi dan komposisi musik.

Seni pertunjukan berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisonal, musik teater, opera termasuk tur musik etnis, desain dan pembuatan buasana pertun-

Aneka Kreasi Olahan Coklat yang Memikat

jukan , tata panggung dan tata pencahayaan.

Hal lain, tambahnya, adalah penerbitan dan percetakan yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran , majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita. Layanan komputer dan piranti lunak, terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal.

Televisi dan radio, usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio. Riset dan pengembangan, berterkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat

(Ekbis NTB/bul)

Bambang Parmadi baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. (bul)

Bisnis

COKLAT merupakan makanan yang hampir semua orang menyukainya, karena rasanya yang enak. Berawal dari hal itulah, Irma Firmana memulai bisnis aneka olahan coklat sejak 5 tahun lalu.

“Coklat banyak disukai oleh anak-anak serta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Dengan mengusung brand AnKrella yang memproduksi berbagai olahan coklat. Coklat yang menjadi bahan baku produknya didapatkan Irma dari pasar lokal. “Kita belinya yang siap olah sehingga gampang tinggal dibentuk,” ujarnya.

Salah satu olahan yang menjadi andalan AnKrella adalah coklat rumput laut. “Di sini kan banyak bahan baku rumput laut yang tersedia, makanya saya memanfaatkan hal itu,” tukas pemilik Wida Chocolates, Cake and Cookies yang beralamat di Jalan Gotong Royong Ampenan ini.

Coklat rumput laut ini, diakui Irma, merupakan produk yang unik dan belum ada di NTB. “Rasanya kenyal di dalam, jadi orang yang sudah mencicipi bilang enak dan tidak bikin eneg karena menetralisir rasa coklatnya,” jelasnya. Rumput laut diolah terlebih dahulu baru dibentuk menjadi jelly dan dikombinasikan dengan coklat.

Selain coklat rumput laut, Irma juga membuat berbagai olahan coklat, seperti coklat sirsak, coklat jahe, coklat blueberry, mete, almond dan stroberi. “Tetapi yang paling banyak saya buat coklat rumput laut,” ujarnya.

Dalam seminggu, dirinya bisa 3-4 kali produksi coklat. “Sehari bisa buat 50 kemasan untuk semua varian coklat, tetapi kalau coklat rumput laut 10-20 kotak,” terangnya.

Biasanya Irma menjual produknya tergantung isi dalam kemasan. “Dalam 1 kotak isinya 10 agar enak hitungnya,” katanya. 1 kotak coklat rumput laut dibanderol seharga Rp 15 ribu, sedangkan coklat sirsak dibanderol Rp 20 ribu karena kemasannya yang berbeda. “Produk kita sudah tersedia di beberapa retail dan toko walau masih skala kecil,” tukasnya. Tetapi dirinya lebih sering menjual langsung ke konsumen dengan sering mengikuti pameran.

Irma dibantu 3 orang pekerjanya untuk memproduksi produknya. “Kita juga sering diajak pelatihan dan bantuan dari dinas terkait,” terangnya. Walau banyak usaha sejenis, dirinya tidak terlalu khawatir karena produknya berbeda dengan yang lain. “Produk saya bisa bertahan sampai 3-4 bulan,” ujarnya. Untuk lebih menggaet konsumen, ia berencana akan lebih intens memasarkan produknya melalui sosial media. (uul)

(Ekbis NTB/uul)

Irma Firmana menunjukkan jajanan berbahan baku coklat.

Menikmati Jajanan Sehat dan Murah untuk Anak-anak

(Ekbis NTB/uul)

TERKENDALA PEMASARAN - Kerajinan karakter dari batok kelapa. Keberadaan kerajinan ini memiliki prospek cerah, namun masih terkendala pemasaran.

Memburu Kerajinan Karakter dari Batok Kelapa PERGI berlibur ke suatu tempat wisata tidak lengkap tanpa membeli oleh-oleh berupa cinderamata khas daerah tersebut. Seperti saat berlibur di Taman Mayura, Cakranegara, yang terkenal dengan wisata sejarah tempo dulu. Di sini terdapat cinderamata unik berupa desain karakter yang terbuat dari batok kelapa yang sebelumnya hanya dianggap sampah saja.

Adalah Ni Luh Adyng Saraswati serta Dudet, pasangan suami istri pemilik Nirwana Art yang memulai usaha kerajinan batok kelapa ini sejak tahun 2007 silam. “Yang buat kerajinannya itu suami saya, sedangkan untuk pemasaran baru saya yang handle,” kata Adyng, panggilan akrabnya, saat ditemui Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Dudet menambahkan inspirasi membuat kerajinan berbentuk karakter dari batok kelapa diperolehnya dari lingkungan sekitar. “Juga menjadi ikon produk kami agar berbeda dengan produk dari pengrajin batok kelapa lainnya,” jelasnya. ia sendiri baru setahun belakangan membuat kerajinan berbentuk karakter dari batok kelapa. “Setiap setahun sekali kami selalu mengeluarkan produk baru agar ada variasinya,” terangnya. Ada beberapa jenis karakter yang dibuat Dudet seperti tempat pulpen kupu-kupu, miniatur Pulau Lombok, tempat permen dan lampu berbentuk semut, serta karakter ikan kembung.

“Bentuk batok kelapanya masih utuh yang saya gunakan, tidak seperti buat piring yang batoknya tidak terlihat,” jelasnya. Hal ini sengaja dilakukannya agar warna asli batok kelapa tetap terlihat. Bahan baku batok kelapa diperoleh Dudet dan Adyng dari Lombok Utara, karena di sana banyak terdapat limbah batok kelapa dari produksi kopra.

Mereka membeli batok kelapa sampai 2

karung yang bisa habis dalam beberapa bulan.

“Tetapi untuk kerajinan bentuk semut itu membutuhkan batok kelapa dengan spesifikasi khusus untuk mempermudah pengerjaan,” terang Dudet.

Dalam sehari, ia bisa menghasilkan 10 kerajinan bentuk kupu-kupu. “Kita kerjakannya santai saja, tidak dikejar waktu karena masih saya sendiri yang mengerjakannya,” ujarnya.

Untuk 1 kupu-kupu dan ikan, dibutuhkan 1 batok kelapa utuh dengan ukuran yang telah ditentukan. Adyng menambahkan konsumen yang berkunjung ke galerinya sangat menyukai kerajinan tersebut, karena bentuknya yang unik. “Kita selalu ada stok setiap hari agar saat ramai pengunjung di sini tidak kehabisan,” terangnya. Dirinya juga banyak menerima pesanan untuk kerajinan karakter ini terutama dari bidang pariwisata.

Untuk harga tempat pulpen kupu-kupu tersebut dibanderol seharga Rp 50 ribu, miniatur ikan kembung seharga Rp 50 ribu, dan tempat lampu berbentuk semut seharga Rp 300 ribu. “Tapi kalau beli banyak, harganya beda,” kata Adyng. Ia mengatakan pembelinya lebih banyak berasal dari kalangan wisatawan lokal baru wisatawan asing.

Dirinya juga sudah sering mengikuti pameran, karena diajak oleh dinas terkait.

“Kalau tempat artshop ini, kami difasilitasi langsung oleh pemilik Taman Mayura sendiri,” kata Adyng.

Dirinya berharap bisa dibantu untuk pemasarannya karena pemasaran produk untuk batok kelapa masih terbatas. Meski pengusaha batok kelapa memiliki perkumpulan yang menjadi ajang berkumpul, keberadaannya masih lemah di pemasarannya. (uul)

BANYAKNYA jajanan yang beredar di kalangan anak-anak dengan kandungan berbahaya harus dicegah. Jangan sampai produsen menjual jajanan yang membuat anak-anak menjadi sakit dan terganggu pendidikannya.

Hal ini menjadi salah satu alasan Suyanti tertarik membuat snack yang sehat.

Apalagi dengan melihat banyaknya potensi rumput laut yang melimpah di NTB. “Joy Jelly ini usahanya baru jalan 3 tahun sedangkan yang coklat jelly baru setahun belakangan,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Produk Joy Jelly seperti Jelly sedot ini, diakuinya, belum ada produk serupa di NTB walau di luar daerah sudah banyak produk sejenis. “Cuma produk saya ini pakai gula asli bukan air, jadi anakanak kecil makannya tidak akan tumpah dan tidak bikin batuk karena ini jelly,” tukas pemilik Charity Food di Cakranegara ini.

Bahan baku untuk membuat jelly sedot ini adalah tepung karagenan rumput laut. Ada 4 rasa jelly sedot yang tersedia, yaitu stroberi, anggur, nanas, dan melon. Sedangkan untuk coklat jelly ini, kata Suyanti, inspirasinya berasal dari anaknya yang ingin mencoba jualan. “Yang bedakan coklat ini dengan produk lainnya karena di dalam coklatnya ada jelly dan keriuknya saat dimakan,” ujarnya. Bahan baku coklat jelly masih diperoleh di sekitaran pasar lokal.

Suyanti mengemas produknya dengan kemasan yang menarik dan berbeda untuk setiap segmen pasarnya. “Yang susah sebenarnya kemasan, makanya saya baru dapat kemasan cantik untuk coklat jellynya,” katanya seraya menunjukkan ke-

masannya.

Kemasan baru produk ini biasanya digunakan untuk suvenir ulang tahun atau untuk oleh-oleh yang banyak diminati anak-anak muda. “Kalau untuk di supermarket dan toko oleholeh, kemasannya beda,” ujarnya.

Segmen pasar yang dibidik Suyanti untuk produk coklat jelly dan jelly sedot ini mulai dari anak-anak sampai dewasa. “Produk jelly sedot ini juga sudah masuk pasar-pasar tradisional agar menjaring lebih banyak konsumen,” tukasnya.

Jadi tidak heran, produknya bisa ditemukan di berbagai pasar di Pulau Lombok. “Tapi yang di Pulau Sumbawa belum bisa saya jangkau untuk pasarannya,” katanya.

Harga jelly sedot dan coklat jelly ini dihargai Rp 1.000/buah, sangat terjangkau untuk semua kalangan. Dalam sehari, Suyanti bisa membuat ratusan cokjel dan jelly sedot yang kemudian dipasarkannya ke seluruh Lombok. “Sebenarnya banyak permintaan untuk dikirim ke luar daerah tetapi saya bingung untuk pengirimannya,” jelasnya. Ia mengharapkan agar ke depannya produknya bisa lebih dikenal masyarakat. “Karena produk saya masih produk baru jadi belum terlalu dikenal,” terangnya. Tetapi dirinya sering diajak pamer a n oleh dinas terkait. (uul)

Suyanti menunjukkan produk yang diklaim aman untuk anak-anak.

(Ekbis NTB/uul)

Berbisnis Olahan Pangan Rumput Laut dan Singkong PROGRAM unggulan daerah NTB berupa rumput laut membuat ketersediaan bahan bakunya melimpah di daerah ini. Sehingga tidak heran bermunculan usaha produk olahan dari rumput laut. Seperti olahan kopi dan semprong rumput laut yang diproduksi oleh ZatuRrizka yang beralamat di Gegutu Barat, Rembiga.

Menurut pemilik ZatuRrizka, Dian Mungguh, dirinya memulai usaha olahan ini sejak tahun 2013 silam. “Awalnya saya mengikuti pelatihan oleh Dinas Koperasi dan mendapatkan magang ke Luwu untuk olahan makanan,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Nama ZatuRrizka diambil dari nama anak perempuannya.

Dirinya memulai usaha ini, karena me-

mang hobi, sehingga tidak terasa sulit untuk memulainya. Apalagi, proses pembuatan kopi dan semprong rumput laut, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

“Kopi dan semprong rumput laut ini menggunakan tepung karagenannya,” jelasnya.

Pembuatan semprong rumput laut ini dimasak dengan dipanggang, sehingga harus hati-hati dalam memasaknya. “Kalau kopi rumput lautnya hanya butuh waktu beberapa menit saja karena tinggal dicampur tepung karagenannya dan kopinya,” tukasnya.

Kopi yang digunakan Diah – sapaan akrabnya didapatkan dari para petani kopi di daerah Lombok Utara. “Kami menggunakan kopi sambung yaitu kopi robusta-arabica yang difermentasi selama 1

(Ekbis NTB/uul)

Produk olahan khas Lombok dari rumput laut dan singkong.

Produk ini banyak diburu pembeli dari dalam dan luar daerah.

malam sehingga cita rasanya seperti kopi Brazil,” terangnya.

Manfaat kopi rumput laut ini tambahnya, bisa menambah kebutuhan serat serta tidak menimbulkan asam lambung.

“Karena kopi rumput laut ini menggunakan gula semut sebagai tambahan gula serta ada creamernya, sehingga bisa langsung diminum,” jelasnya.

Selain kopi dan semprong rumput laut, ZatuRrizka juga memproduksi Patilo rumput laut yang terbuat dari singkong. Bahan baku singkong dicampur dengan rumput laut yang sudah dihancurkan kemudian dibentuk seperti rengginang. “Dalam sekali pembuatan bisa menghabiskan 25 kg bahan baku yang susut menjadi 17,5 kg bahan jadi,” kata Diah.

Kopi rumput laut dengan kemasan 60 gram/kotak dibanderol seharga Rp 20 ribu dengan isi 3 sachet kopi. Untuk semprong rumput laut dihargai Rp 15 ribu/kotak dan patilo dibanderol seharga Rp 15 ribu. “Yang patilo kita jual per biji bukan berat, dengan harga jual patilo kalau sudah digoreng Rp 1 ribu/buah,” kata Diah.

Dari ketiga produk unggulannya itu, ia mengatakan produk kopi rumput laut ini paling banyak peminatnya. “Peminatnya datang dari seluruh Indonesia, bahkan juga diminati sama Menteri Koperasi dan UKM saat berkunjung ke Lombok,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya retail modern serta pengusaha lebih memberi kesempatan bagi pelaku UKM untuk memasarkan produknya. (uul)

Pemimpin Umum: Agus Talino Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani Redaktur Pelaksana: Marham Koordinator Liputan : Akhmad Bulkaini Redaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini Staf Redaksi Mataram : U'ul Efriyanti Prayoba Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan

Ekbis NTB

selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 11 September 2017

PPL Punya Peran Strategis Dari Hal. 1 Ia mengatakan, disamping melakukan pengawasan terhadap potensi beredarnya pupuk palsu, harus ada langkah preventif. Salah satunya yaitu pemerintah harus banyak melakukan penyadaran dan pengetahuan kepada petani terkait dengan kualitas pupuk yang mereka gunakan. Tentu aspek kehati-hatian dalam membeli pupuk non subsidi tetap dikedepankan. Karena tidak tertutup kemungkinan, oknum yang ingin meraup untung banyak akan memalsukan pupuk.

“Petani juga harus diberikan gambaran terkait dengan ciri-ciri pupuk yang palsu dan yang asli. Sehingga mereka diharapkan kedepan lebih cerdas di dalam memilih pupuk untuk tanamannya,” kata politisi PKS ini.

Ia mengatakan, penyalur pupuk sebenarnya sudah memiliki badan hukum, sehingga semua aturan main dalam menyalurkan pupuk kepada petani harus diikuti dengan baik. Jika satu aturan dilanggar oleh penyalur tersebut, maka bisa dituntaskan diranah hukum. Aparat kepolisian diharapkan bisa men-

indak tegas kasus yang terjadi di Dompu jika memang terbukti bahwa pupuk yang beredar di sana adalah pupuk non subsidi jenis Phonska. “ Artinya selama regulasi itu dilanggar satu saja, dia sudah bisa masuk ranah hukum. Penindakan hukum dari aparat harus betul-betul dilakukan,” katanya.

Penindakan hukum bisa dilakukan dengan mencabut izin distributornya agar bisa menjadi shock therapy, sehingga kasus ini tidak dianggap enteng. Pupuk yang sengaja dipalsukan untuk meraup keuntungan yang besar adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan petani, sehingga penindakan hukum sebaiknya cepat dilakukan.

“Polres Dompu dalam hal ini harus cepat menindak tegas CV yang menjadi distributor pupuk yang diduga palsu itu, apalagi di tahun sebelumnya juga pernah ditemukan kasus yang serupa. Kalau dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk, kebiasaan yang ini berpotensi diikuti oleh penyalur penyalur yang lain,” katanya.(ris)

KP3 Harus Bergerak Cepat Dari Hal. 1 Kendati demikian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harusnya bergerak cepat.

“Di situ ada dari Polda, Pol PP, PPNS dan stakeholders lainnya. Tahun lalu saya sangat intens berkoordinasi dengan Polda, karena saat itu sudah ada sampelnya,” ujar kepala dinas.

Ia meminta, jika diketemukan adanya indikasi pupuk palsu yang beredar, diharap agar dilaporkan ke KP3 di kabupaten/kota untuk ditangani. KP3 mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

Laporan, selanjutnya akan ditindaklanjuti. Ada lima jenis pupuk beredar yang disubsidi pemerintah, Urea, SP36, NPK, ZA dan Organik. Jenis pupuk Phonska yang diduga palsu dan beredar di pasaran dijual ko-

mersil. Bisa saja, lanjut Husnul Fauzi, petani tergiur membelinya karena harga yang ditawarkannya murah.

Karena itu, yang dilakukan oleh dinas adalah meminta kepada perusahaan produsen, PT. Petrokimia dan PT. Pupuk Kaltim tetap intens memberikan laporan ketersediaan stoknya. “Tapi yang saya tahu, untuk pupuk Urea, Pupuk Kaltim laporan stoknya tersedia hingga empat bulan ke depan (Desember). Pada 1 September kemarin saya juga melakukan evaluasi mana saja yang sudah direalokasi jatah pupuknya,” imbuhnya.

Selain mengingatkan KP3 untuk bergerak cepat, produsen pupuk untuk memastikan penyaluran dan stok, Husnul Fauzi juga mengingatkan kepada petani dan kelompok tani untuk lebih berhati-hati dengan tawaran pupuk harga miring.

Harus dipastikan jenis pupuk yang beredar, kandungannya, dan nomor edar dari Kementerian Pertanian terkait. Biasanya produsen resmi melakukan demplot untuk promosi pupuknya. “Karena bisa jadi merk yang mau ditiru Phonska, tapi dibuat pupuk dengan merk Phonka. Ini yang kadang-kadang kurang teliti petani,” demikian kepala dinas.(bul)

Distributor Lepas Tangan Dari Hal. 1 sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membantu petani yang membutuhkan pupuk. Apalagi distributor termasuk bagian dari lembaga yang turut serta memberikan pelayanan. “Dalam aturannya mereka (distributor, red) berkewajiban memberikan pelayanan terbaik terkait dengan pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi, dalam hal itu termasuk mensosialisasikan terkait dengan mana pupuk yang memiliki kualitas baik untuk dimanfaatkan petani,” tegasnya.

Ketika distributor sudah memberikan pemahaman pada petani soal penggunaan, kualitas serta ketersediaan pupuk tentu petani tidak mungkin beralih pada pupuk palsu. Dengan sikapnya yang terkesan lepas tangan itu, Edison menilai, CV. Utan Putri sangat tidak layak dijadikan sebagai distributor pupuk karena hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi. “Kalau begitu itu tidak baik itu, ya tidak layak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi namanya,” pungkas Edison Hd. (jun)

Petrokimia Siapkan Sanksi bagi Distributor dan Pengecer Dari Hal. 1 Caranya dengan menyiapkan sanksi pemutusan kerjasama bagi yang diketemukan memasarkan pupuk alternatif. ‘’Kita tetap lakukan pembinaan kepada pengecer dan distributor untuk melarang penjualan pupuk yang tidak jelas asal usulnya. Sanksinya tegas kita siapkan. Kita berhentikan sebagai pengecer dan distributor resmi kalau ada yang menjual pupuk yang dimiripkan dengan pupuk produksi Petrokimia,’’ tegasnya.

Isnan mengatakan, bagi pihak yang menawarkan pupuk di luar pengecer resmi. A, agar petani atau siapa saja untuk meminta nama dan identitas yang menawarkan. Atau meminta kepastian alamat pabrik produksinya dan nomor layanan konsumen yang disiapkan.

Selain itu, untuk mengetahui pupuk alternatif ini, pastikan dengan membuka kemasannya, lalu memasukkan tangan ke dalam pupuk. Bila pada tangan menempel banyak debu, jelas itu bukan pupuk asli Phonska.

“Karena dia dibuat dari batu kapur yang ditumbuk. Pupuk asli, kalaupun ada debu yang menempel, relatif sedikit dan wajar. Kalau yang palsu, debunya banyak nempel. Tapi yang paling aman, belilah pupuk

pada pengecer-pengecer resmi, sudah tidak ada risiko itu,” imbuhnya.

Sampai saat ini, kondisi stok pupuk produksi Petrokimia yang tersedia berkecukupan di gudanggudang penyimpanannya, baik gudang penyimpanan di lini III (distributor) maupun lini IV (kios/pengecer). Pengamanan penyaluran juga dilakukan dengan pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Pengawasan oleh petugas lapangan Pupuk Petrokimia Gresik, dan pengawasan melalui sistem pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan laporan kios.

Kondisi rencana dan realisasi penjualan pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik di NTB, Pupuk Phonska alokasinya 38.650 ton untuk tahun 2017, hingga September telah disalurkan sebanyak 34.860 ton. Untuk Phonska yang disubsidi harganya Rp 2.300 per Kg, dijual satu kantong/zak. Non subsidi, harganya berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 15.000 per kilo. Di bawah harga tersebut, Isnan mengatakan petani harus waspada.(bul)

3

Baittultamkin, Lembaga ”Handicraft” Buatan Penyandang Disabilitas Butuh Pengemasan dan Pemasaran Keuangan dengan Sasaran Masyarakat Miskin LEMBAGA keuangan di NTB yang memfokuskan diri untuk memberdayakan masyarakat miskin belum terlalu banyak. Oleh karena itulah, sejak tahun 2011 mulai didirkan Baitulltamkin NTB yang memfokuskan diri untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

“Maksudnya Baitultamkin ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui lembaga keuangan ini dengan skema syariah,” kata Lalu Muhammad Kazwaini, ketua Baitultamkin NTB saat ditemui Ekbis NTB beberapa waktu lalu. Baitultamkin di Indonesia baru ada di dua provinsi yaitu di NTB dan Jawa Barat. Lembaga ini memberikan pinjaman tanpa bunga karena bisnisnya syariah.

Lembaga ini berkantor utama di Aikmel, Lombok Timur.

“Ada empat tahap yang kita bangun disini yaitu membangun spiritual,ekonomi, dan pengembangan bisnis serta sosial di masyarakat,” kata Kazwaini. Tetapi tujuan utama dari program tersebut adalah membangun karakter masyarakat yang menjadi target Baitultamkin. Sistem manajemen yang digunakan Baitultamkin adalah Grand Bank manajemen dengan konsep syariah.

“Sistem ini pengelolaannya secara komunitas jadi segala aktifitas masyarakat dilakukan secara komunitas bukan individu,” kata Kazwaini. Lembaga keuangan mikro ini memng untuk keluarga dan yang menjadi pintu masuknya adalah para ibu rumah tangga. Modal yang digunakan untuk menjadi pinjaman merupakan uang yang diperoleh dari anggota yang kemudian dikelola Baitultamkin.

“Dari dana Rp 4 milyaran yang merupakan dukungan pemerintah, sampai Desember 2016 kemarin itu sudah berkembang menjadi Rp 58 milyar dan Juni kemarin sudah berkembang menjadi Rp 70 milyar,” jelas Kazwaini. Pinjaman maksimal yang bisa didapatkan anggota Baitultamkin sebesar Rp 2 juta. Di lembaga keuangan tersebut terdapat dua skema peminjaman, yaitu pinjaman yang tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa bunga serta yang kedua lembaga keuangan melakukan identifikasi selama 1 tahun dengan diberikan pinjaman baru kemudian diberikan modal dan terakhir bagi hasil.

Untuk modal bisnis, pinjaman yang diberikan tergantung dari kekuatan bisnis yang dilakukan anggota. Baitultamkin di NTB saat pertama kali dibentuk, hanya ada di dua kabupaten yaitu Lombok Timur dan Sumbawa Barat. “Kalau sekarang ada tiga kabupaten yang aktif selain Lotim dan KSB yaitu Lombok Barat, dan ada satu kabupaten baru yang masih dijajaki yaitu KLU,” terangnya. Dari tiga kabupaten tersebut, total anggota Baitultamkin sudah mencapai 6.000 KK.”Kami berencana pertengahan bulan ini untuk melaunching kampung bebas riba di Lombok Barat sebagai percontohan keuangan tanpa riba,” ujarnya. (uul)

KELOMPOK penyandang disabilitas tunanetra di NTB beberapa tahun terakhir sudah mulai menekuni berbagai usaha kerajinan tangan atau handicraft atau kerajinan tangan.

Mulai dari daur ulang kertas, kerajinan botol bekas, pembuatan makanan ringan hingga pembuatan ketak. Mereka membutuhkan bantuan pengemasan serta pemasaran untuk usaha yang mereka jalankan.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) NTB Fitri Nugrahaningrum kepada Ekbis NTB mengatakan, produksi kerajinan tangan buatan anggota Pertuni sudah mulai bekerjasama dengan sebuah industri. Mereka diberikan satu stand di event pemeran hasil kerajinan tangan yang akan digelar bulan Oktober nanti di NTB. “Insya Allah bulan Oktober ada lokakarya juga di TMII, itu akan jadi salah satu promosi kami. Yang kedua bisa mempressure tingkat nasional seperti industri kreatif untuk memfasilitasi Pertuni NTB agar bisa menularkan ilmu itu kepada tunanetra se Indonesia,” kata Fitri.

Untuk saat ini, produksi anggota Pertuni NTB sudah ada kerjasama dengan sebuah travel agent. Dimana kerajinan tangan tersebut akan dijadikan oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.

Ia mengatakan bahwa anggota Pertuni NTB tidak hanya pandai pijat urut, karena keterampilan yang lain terus didorong. Saat ini dari 240 anggota Pertuni NTB, mereka melakukan kreatifitas sesuai dengan minat masing-masing.

Misalnya tunanetra yang fokus di kerajinan ketak sebanyak 15 orang, kerajinan

Pupuk Palsu dan Kuota yang Tak Mencukupi Dari Hal. 1 Karenanya, petani dituntut waspada dan jeli dalam membeli pupuk. Meski kemasan pupuk yang dibeli berlabel buatan produsen pupuk terkenal tidak menutup kemungkinan, pupuk yang dibeli itu palsu. Apalagi, banyak petani belum bisa membedakan seperti apa pupuk asli dan palsu.

Harga pupuk yang menggiurkan tentu membuat banyak orang berusaha mencari keuntungan. Salah satunya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memproduksi pupuk palsu yang mereknya hampir sama dengan produksi pabrik. Misalnya, pupuk Phonska yang diproduksi oleh PT. (Persero) Petrokimia Gresik diduga banyak dipalsukan. Pupuk ini, salah satu jenis pupuk yang banyak dicari petani.

Pupuk ini dikenal juga dengan pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang terdiri atas lebih dari satu unsur hara utama. Unsur hara tersebut bisa NP, NK, dan NPK. Pupuk ini dibuat dari urea, ammonium, ZA, DAP, MAP, TSP, KCL,ZK, Phospat, zeolit, Dolomit, kieserit, TE serta tambahan zat lain. Pupuk Phonska memiliki kekayaan kandungan zat memungkinkan pemupukan terpadu atas tanaman.

Di Dompu, pupuk Phonska berubah nama menjadi pupuk Poskha. Pupuk yang dijual bebas atau non subsidi dari pemerintah banyak ditemukan di masyarakat, sehingga harus segera diantisipasi.

Diduga pengedar pupuk ini adalah pemain lama yang sebelumnya sempat bermasalah dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Melihat permasalahan ini, tentunya pemerintah tidak bisa berdiam diri dan aparat berwenang harus segera bertindak. Jika tidak, petani akan dirugikan, karena membeli pupuk dengan harga mahal. Belum lagi, tanamannya rusak dan tidak menghasilkan seperti diharapkan. Bagi petani, hal ini tentu tidak diinginkan, karena sudah mengeluarkan biaya besar untuk membiayai tanamannya, termasuk membeli pupuk dengan harga mahal.

Di Kabupaten Dompu diduga telah beredar pupuk palsu. Pemicu munculnya pupuk palsu, diduga akibat tidak terpenuhinya kebutuhan (kuota) petani. Kuota pupuk untuk Kabupaten Dompu seharusnya 37 ribu ton. Namun yang dipenuhi hanya 10.345 ton.

Artinya, ada kekurangan pupuk sebanyak 27 ribu.

Pemda setempat, memang telah mengajukan tambahan kuota. Walaupun sampai saat ini belum ada jawaban. Mengantisipasi kekurangan pupuk, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) mendorong pemanfaatan pupuk non subsidi

dan pupuk organik cair.

Tingginya permintaan pupuk dan selisih harga antara pupuk subsidi dan non subsidi yang hampir 1 berbanding 4, membuat oknum-oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan celah ini dengan memasok pupuk palsu. Pemalsuan pupuk dengan menyamarkan nama dan peruntukan pupuk, tetapi komposisi kandungan yang tidak sama. Pupuk ini ditawari dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pupuk non subsidi pada umumnya, tetapi tetap di atas harga pupuk subsidi. Harga pupuk subsidi jenis urea Rp 95 ribu per sak ukuran 50 Kg dan harga pupuk non subsidi Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per sak ukuran 50 Kg. Praktik ini ditemukan di Dompu tahun 2016 lalu yang berawal dari kecurigaan petani di Desa Serakapi dan Saneo Kecamatan Woja. Petani membeli pupuk jenis Phoska non subsidi seharga Rp 160 ribu per sak. Padahal di pasaran harga pupuk Phoska hingga Rp 400 ribu per sak. Namun warga menduga pupuk tersebut palsu, karena tidak memberi pengaruh pada tanaman jagung. Kasus ini menimbulkan gejolak dan mobil pengecer pupuk disandera petani sebagai jaminan agar distributor mengembalikan uang mereka. Masalah ini juga langsung ditangani Polres Dompu, termasuk disita pupuk yang diduga palsu.

Pupuk jenis Phoska yang diduga palsu kembali ditemukan di Dompu dan diduga sebagiannya telah beredar di petani. Dugaan ini berdasarkan kejanggalan dalam dokumen pupuk NPK milik CV DSR asal Pasuruan Jawa Timur, seperti nama produk pada surat yaitu Mikro Phoska sedangkan fisik barang NPK Phoska. Kemudian Komposisi N (Nitrogen) lebih kurang 17 tetapi didalam dokumen hasil uji lab mereka menyebutkan hanya 14,40.

Hasil uji lab itu pun dikeluarkan pada Tahun 2014 lalu. ‘’Jauh bedanya ini sudah pasti pemalsuan dokumen termasuk akan bermuara pada palsunya barang. Karena beda kandunganya, lebih tinggi yang asli (fisik, red) sementara di dokumennya kan cuma 14,40 dan itu beda semua N, P, Knya. Tapi ndak tahu apa mungkin alasan mereka kepolisian ini dan tindakan apa kita tidak tahu kenapa tidak diproses,” jelas Edison Hd, SP, Kepala UPT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Woja, Jumat (8/9).

Edison juga mengungkapkan, pupuk diduga palsu ini telah diperiksa pihaknya bersama anggota Sat Intelkam Polres Dompu di toko UD. Mori Sama selaku distributor di simpang Cakre Kandai Dua Dompu. Namun pupuk ini masih menumpuk di toko tersebut dan diduga sebagian-

nya telah beredar di beberapa kecamatan. “Di Kecamatan Woja ini belum beredar, tapi kalau di Kecamatan Kempo di (Desa) Tolokalo, Songgajah sudah beredar,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi yang dihubungi, Sabtu (9/9) mengaku, belum bisa memastikan pupuk NPK Phoska yang ditemukan 2017 ini palsu, karena belum dilakukan uji laboratorium.

Langkah mudah untuk memastikan pupuk tersebut palsu atau tidak, dilakukan uji coba pada tanaman sekitar 1 are dalam sepekan. “Kalau tidak ada perubahan, sebaiknya tidak digunakan,” katanya.

Untuk memastikan pupuk tersebut palsu atau tidak, harus dilakukan uji laboratorium. Ketika terjadi perbedaan komposisi di sampul dengan hasil, baru bisa dinyatakan palsu. Temuan pupuk jenis Phoska tahun 2016 lalu telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya berbeda. Hasilnya juga sudah diserahkan ke kepolisian. ‘’Dulu memang sudah kita uji coba. Sekarang kita belum bisa mengatakan itu palsu atau nggak. Dari sisi pertanian, kita harus lakukan uji laboratorium,’’ katanya.

Fakhrurrazi menyarankan, petani untuk menggunakan pupuk berdasarkan saran penyuluh yang telah memiliki hasil uji laboratorium. Para penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap petani tetap menggunakan SOP. “Penyuluh kita gunakan SOP,” terangnya.

Ia juga mengatakan, kekurangan pupuk tidak bisa dihindari dengan kondisi kuota pupuk subsidi yang terbatas dan luas tanam yang cukup luas. Pupuk non subsidi yang dipasok di Dompu juga diharapkan menjadi solusi atas kekurangan pupuk subsidi. ‘’Memang agak mahal, tapi dari sisi pemanfaatan penyerapan oleh tanah secara bertahap, sehingga bisa mengurangi volume. Mungkin 1 ha lahan untuk pupuk subsidi butuh 200 Kg, tapi bisa menjadi 100 kg untuk pupuk non subsidi. Sekarang juga ada pupuk cair organik yang beredar dan bisa digunakan untuk membantu,’’ kata Fakhrurrazi.

Ketua Kelompok Tani Soncorida, Zainudin juga menyesalkan terulangnya kasus peredaran pupuk palsu tersebut, ia menyarankan agar APH tidak lemah dalam menindak hukum para pelaku yang berusaha bermain, karena bagaimana pun petani akan terkena imbasnya. “Harus dihukum orang itu (distributor dan pengecer pupuk diduga palsu, red) karena uang kita pasti pergi cuma-cuma sementara pupuknya tidak memberi reaksi untuk padi kita. Kenapa orang jual pupuk palsu tidak di tindak, kita nyuri ayam orang satu saja pasti dihukum,” pungkasnya. (jun/ula/uul)

Hasil usaha anggota Pertuni

kertas daur ulang serta kerajinan botol bekas dan lainnya memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. “ Bantuan packaging belum ada. Kalau untuk pemasaran baru industri ini yang menyambut, Alhamadulillah. Sementara kerajinan ketak ada dari Dinas Sosial yang mendukung, namun untuk Dinas perdagangan belum,” ujarnya.

Fitri menuturkan, anggota Pertuni juga terlibat dalam pengembangan usaha dalam bidang kuliner,seperti olahan tempe, telur asin dan lain sebagainya.

Produksi semacam itu memang cukup gampang dibuat dan gampang pula laku di pasaran. “ Kalau yang handicraft kita promo lewat online juga, ada yang sudah pesan. Namun untuk makanan kecil seperti telur asin masih dijual di masyarakat sekitar saja,” tambahnya.

Untuk omzet penjualan kerajinan tangan dari anggota Pertuni dinilai masih kecil dan tak menentu. Misalnya kerajinan ketak tergantung musim ramainya wisatawan datang ke Lombok. Butuh bantuan pemerintah terhadap anggota Pertuni yang bergelut di kerajinan tangan ini karena modal dan keuntungan masih tipis.

“Harapam kami kepada pemerintah NTB untuk bisa mencover kemudian memberikan tempat khusus. Seperti yang kami usulkan ke Dinas Pariwisata, saat pariwisata NTB terangkat bagaimana agar ada corner khusus disabilitas. Yang main musik ada tempat khususnya, kerajinan tangan ada artshop khusus. Itu akan sangat bagus untuk upaya ini. Misalnya di daerah Senggigi atau tempat lain,” tutupnya. (ris)

BlueScope Indonesia Bidik Pasar Baja Ringan Lombok PT. NS BlueScope Indonesia(BlueScope), produsen baja lapis terkemuka, melihat pertumbuhan kebutuhan baja lapis di Indonesia meningkat hingga 5%. Untuk itu, PT. NS BlueScope hadir di Lombok untuk menjawab permintaan pemilik rumah untuk menyediakan material atas, dinding dan rangka atap baja lapis berkualitas.

Sebagai jawaban untuk memenuhi peningkatan kebutuhan baja lapis tersebut dan untuk memperluas distribusinya, kerjasama merek (CoBranding), BlueScope Zacs™, dengan CV Bintang Bali Cemerlang dan PT Jaya Mulia Lombok perkasa yang memiliki komitmen selaras dengan PT. NS BlueScope Indonesia, yaitu menyediakan produk berkualitas dengan teknologi tinggi.

Hadir pada kesempatan tersebut sebagai narasumber, Presiden Direktur PT NS BlueScope Indonesia, Simon Linge , VP Marketing PT NS BlueScope Indonesia, Sally Dandel, VP Channel & Business Development PT NS BlueScope Indonesia, Tirta Prabowo, serta Pemilik PT Jaya Mulia Lombok Perkasa, Honggawangsa Tanaya.

Presiden Direktur PT NS BlueScope Indonesia, Simon Linge mengatakan PT. NS BlueScope Indonesia telah beroperasi di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah di Lombok tepatnya di Jalan Cilinaya nomor 5-6.

“Lombok menjadi salah satu daerah yang sangat cukup cepat dan menyeluruh dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

Ia menyebutkan selain di Lombok, BlueScope juga hadir di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Malang, Yogyakarta, Medan, Semarang, Bali, Padang, Palembang dan Makassar.

VP Channel & Business Development PT NS BlueScope Indonesia, Tirta Prabowo,mengatakan BlueScope Zacs™ adalah material atap dan material rangka atap baja lapis kualitas tinggi yang telah memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI), Australian Standard AS1397, dan AS1365. Menggunakan substrat AZ100 (ketebalan Alumunium dan zinc), kepastian

kompisis lapisan 55% aluminium, 43.5%, Zinc, dan 1.5% Silicon dan kadar coating AZ 100 gr/m2 sehingga aman, lebih tahan karat, tahan cuaca, dan cerah lebih lama.

“Melalui Co-branding BlueScope Zacs™ ini diharap para konsumen akan mendapatkan nilai tambah yang tinggi dengan jaminan kualitas yang diberikan,” katanya.

Ia berharap juga berjalannya proses edukasi kepada konsumen tentang bahaya dari korosi dan bocor pada atap bangunan yang dapat menyebabkannya ambruk, sehingga penting bagi konsumen untuk memprioritaskan kualitas atap dan rangka atap dengan merek yang terjamin.

Co-branding ini juga akan memudahkan konsumen mengidentifikasi produk karena pada bagian belakang produk akan dicantumkan branding text BlueScope Zacs™ sebagai jaminan kualitas material.

“Seperti pada atap Sakura Roof yang bermaterial BlueScope Zacs™ Paint, atap Fancy bermaterial BlueScope Zacs™ Natural, rangka atap Taso bermaterial BlueScope Zacs™ Truss. BlueScope Zacs™ memberikan garansi 10 tahun ketahanan korosi dan 5 tahun ketahanan warna,” jelasnya Tirta Sementara itu PT Jaya Mulia Lombok Perkasa, Honggawangsa Tanaya mengatakan PT. NS BlueScope Indonesia untuk mengembangkan pasarnya, BlueScope bekerja sama PT Jaya Mulia Lombok Perkasa menghadirkan BlueScope Store di Lombok. Dan pada kesempatan tersebut juga melakukan co-branding BlueScope ZACS. “Perusahaan ini sukses menghasilkan produk-produk unggulan di kelasnya dan selalu berimprovisasi guna mengembangkan produk dan memenuhi kebutuhan pasar konstruksi,” katanya.

Menurutnya perkembangan NTB khususnya Lombok saat ini membuat Bluescope perlu hadir di Lombok. BlueScope Store hadir di Lombok mulai saat ini. “Ketersediaan kayu dan peralihan penggunaan atap rangka baja ringan menjadi salah satu fokus pembangunan di Lombok saat ini,” ujarnya. (ars)

Pupuk Jenis Phoska Diduga Bukan dari Produsen Resmi Dari Hal. 1 Diperpanjangnya izin penjualan oleh Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu tanpa rekomendasi pihaknya itu diakui akan menjadi bahan evaluasi untuk izin-izin selanjutnya. Sehingga setiap pemohon izin terutama izin penjualan pupuk wajib melalui rekomendasi pihaknya dan Distanbun.

“Supaya jangan sampai satu

kelurahan ada lima orang yang jual pupuk siapa yang beli.”

Menyikapi persoalan ini, tambahnya, selain membantu kepolisian dalam hal penyelidikan keberadaan perusahaan pihaknya juga akan mesosialisasikan tentang penggunaan pupuk subsidi. Terlebih meminta petani lebih berhati-hati dan memperhatikan kemasan pupuk non subsidi yang beredar. (jun)

Ekbis NTB Senin, 11 September 2017

Kredit Properti Masih Berisiko KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melihat masih ada risiko kredit macet untuk sektor properti berupa Perumahan atau Ruko. Hal ini diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang belum terlalu menggembirakan.

Berdasarkan keterangan resmi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono melalui Kajian Ekonomi Regional (KER), secara umum tingkat konsumsi rumah tangga dalam PDRB Provinsi NTB yang meningkat pada triwulan II 2017, juga tercermin dari keyakinan rumah tangga yang juga meningkat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2017 sebesar 2,66 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,12persen (yoy).

Kegiatan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh keyakinan rumah tangga terhadap perekonomian.

Pengeluaran rumah tangga lebih banyak digunakan untuk konsumsi dengan porsi sebesar 66,6 persen pada triwulan II 2017, diikuti dengan tabungan sebesar 19,9 persen, dan cicilan pinjaman sebesar 13,5 persen. Porsi konsumsi pada triwulan II 2017 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 64,4 persen menjadi 66,6 persen. Porsi dana yang digunakan untuk menabung juga mengalami peningkatan dari 16,6 persen pada triwulan I 2017 menjadi 19,9 persen pada triwulan II 2017.

Dengan bertambahnya porsi konsumsi dan dana yang digunakan untuk menabung, dana yang disisihkan untuk membayar cicilan pinjaman berkurang, yaitu dari 19,0 persen menjadi 13,5 persen.

Berdasarkan pengeluaran, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpengeluaran Rp 6,1 hiingga Rp 7 juta dan Rp 12 juta. Dari sisi tingkat pembayaran cicilan pinjaman, yang tertinggi (23 persen) dilakukan kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp 7,1 hingga 8 Juta. Hal tersebut menyebabkan potensi tabungan yang semakin rendah dari kelompok rumah tangga berpengeluaran tinggi.

Berdasarkan hal itu, risiko dari sisi kredit mengalami penurunan dan ketahanan sektor rumah tangga pada triwulan II 2017 meningkat. Hal ini tercermin pada rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) kredit konsumsi yang sebesar 1,04 persen, relatif menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,08 persen. Rasio tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal sebesar 5 persen.

Sementara itu, outstanding kredit konsumsi yang disalurkan bank umum di Provinsi NTB pada triwulan II 2017 sebesar Rp16,38 Triliun, tumbuh sebesar 10,72 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut cenderung melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,01 persen (yoy).

Rasio NPL kredit konsumsi terbesar masih merupakan kredit Ruko atau Rukan yaitu sebesar 2,88 persen. Rasio NPL kredit konsumsi terbesar berikutnya secara berurutan adalah rasio NPL Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan tipe 70, KPR di atas tipe 70, kredit kendaraan bermotor, dan kredit konsumsi lainnya, yang masing-masing sebesar 2,14 persen, 1,78 persen, 1,42 persen, dan 0,72 persen.

Rasio NPL kredit tersebut masih di bawah ambang batas maksimal yaitu sebesar 5 persen. Penyaluran kredit KPR sampai dengan tipe 70 dan KPR di atas tipe 70 tumbuh masing-masing sebesar 8,76 persen (yoy) dan 8,48 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,96 persen (yoy) dan 4,18 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan pertumbuhan penyaluran kredit dialami oleh kredit konsumsi lainnya, yaitu sebesar 11,84 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang sebesar 13,93 persen (yoy).

Sedangkan untuk kredit ruko atau rukan dan kredit kendaraan bermotor justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,15 persen (yoy) dan 2,56 persen (yoy). Penurunan kredit ruko atau rukan berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha diperkirakan karena supply ruko atau rukan lebih dari permintaan. Selain itu, terdapat alternatif tempat usaha lain di pusat perbelanjaan modern yang masih memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan pelaku usaha. (bul)

Ekbis NTB

4

Realisasi KUR Baru Rp 511 Miliar

KUR Ultra Mikro Segera Uji Coba di Praya Timur Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB baru mencapai angka Rp 511 miliar. Data tersebut dari bulan Januari hingga 31 Agustus 2017. Dilihat dari bank penyalur, BRI menjadi bank yang paling banyak menyalurkan kredit bunga lunak tersebut kepada masyarakat dengan jumlah Rp 261 miliar.

HAL itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid, SE,

M.Sc.IB, M.B.A kepada Ekbis NTB di Mataram. Ia mengatakan, realisasi KUR berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan dengan dengan data yang dimiliki perbankan masih tetap berbeda. Versi bank penyalur, jumlah KUR yang diterima oleh nasabah di NTB hingga saat ini sebesar Rp 939 miliar, namun data SIKP menunjukkan angka Rp 511 miliar.

Taukhid mengatakan, terdapat tiga jenis KUR yang disalurkan di NTB yaitu KUR mikro, ritel dan KUR TKI. KUR mikro mendominasi dengan jumlah

Rp 309 miliar, selanjutnya KUR ritel sebesar Rp 202 miliar dan KUR TKI hanya Rp 2,6 miliar saja. Khusus KUR TKI yang jumlahnya masih sangat minim, Taukhid mengatakan pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja agar KUR TKI ini dimanfaatkan oleh calon TKI yang berangkat.

“Kami beberapa kali mengumpulkan beberapa dinas di kabupaten kota, kita bicara bagaimana mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan KUR dengan baik. Untuk KUR TKI memang porsinya sigitu.

Kita memang tak ingin mengirim banyak TKI, namun

faktanya kita tetap mengirim.

Saya berharap Disnakertrans benar-benar memiliki program untuk mengubah jalan hidupnya TKI,” katanya.

Terkait dengan KUR ultra mikro yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat di sejumlah kota di Indonesia, Taukhid mengatakan, dalam waktu dekat Praya Timur, Lombok Tengah akan menjadi daerah yang menjadi tempat uji coba. “ KUR ultra mikro juga saya sedang menunggu, dari informasi yang saya peroleh, Praya Timur merupakan bagian dari uji coba, mungkin bulan depan barangkali, nanti kita cek,” katanya.

KUR ultra mikro ini sudah diluncurkan oleh Menteri Keuangan pertengahan Agustus kemarin di 19 kabupaten/ kota di Indonesia sebagai proyek percontohan. Melalui program ini, masyarakat bisa meminjam tanpa agunan maksimal Rp 10 juta. Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sekitar Rp 1,5 triliun yang dialokasikan di APBN 2017. Program ultra mikro ini sangat dinanti oleh masyarakat karena bunganya sangat rendah yaitu antara 2 – 4 persen. Berbeda dengan KUR biasa dengan suku bunga 9 persen dengan jangka waktu 1 tahun. (ris)

BLK Mataram Boyong Lima Juara I

NTB Juara Umum KKIN VI 2017 KOMPETISI Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VI wilayah I, Bali, NTB dan NTT tahun 2017 sukses dilaksanakan. NTB keluar sebagai juara umum pada gelaran adu keahlian bagi instruktur pemerintah dan swasta yang digelar dua tahun sekali ini.

Perwakilan instruktur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram sebagai UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memboyong lima juara I sekaligus, dari 9 bidang keahlian yang dilombakan.

KKIN VI Wilayah I tahun 2017 dilaksanakan di Mataram sejak 5-9 September. Lokasi kompetisi dilaksanakan di dua tempat, BLK Mataram di Dasan Cermen dan SMK 3 Mataram di Jalan Pendidikan. Diikuti 82 orang peserta, dari instruktur pemerintah sebanyak 46 dan instruktur swasta sebanyak 36 orang mewakili tiga provinsi regional Bali Nusra.

Lima jura I yang direbut oleh perwakilan dari BLK Mataram yaitu Bidang Kompetisi Audio CAD (Imam Arief Putra Jaya), Bidang Kompetisi Teknik Pendingin AC (Nanang Kurnia Jaya), Bidang Kompetisi Tata Busana (Rahmat), Bidang Kompetisi Otomotif (Zarkasih), Bidang Kompetisi IT Software (Gusti Ayu Komang Indrayanti).

Empat bidang lainnya, Bidang Kompetisi Instalasi Listrik (I Made Sariana/LLK Karang Asem), Bidang Kompetisi Teknik Pengelasan

(Diana Fitri Jayanti/LLK Lombok Tengah), Bidang Kompetisi Desain Grafis (Ahmad Habib Nawai/UPTD BLK Disnakertrans Lombok Tengah), dan Bidang Kompetisi Elektronik (Wahyudi Adefalily/ LPKS Citra Elektronik).

Para perwakilan yang berhasil merebut juara I ini selanjutnya akan menjadi wakil mengikuti KKIN VI tingkat nasional di Semarang bulan November 2017. Ketua Panitia Kegiatan KKIN VI wilayah I, Drs. Sirman, MAP menyampaikan ucapan terimakasih dan dukungan semua pihak sampai semuanya terlaksana dengan sukses. Pengumuman pemenang sudah dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Jumat malam pekan kemarin.

Ada 45 orang juri yang dilibatkan untuk 9 bidang, atau 5 juri untuk masing-masing bidang dengan perincian 3 juri teknis dan 2 juri metodologi, untuk menetapkan siapa peserta yang paling unggul. Juri independen berasal dari luar daerah.

“Kepada juara jangan berhenti belajar dan berinovasi.

Kepada yang belum mendapat juara, tingkatkan belajar dan inovasinya,” demikian pesan Kepala BLK Internasional di Lombok Timur ini.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak untuk suksesnya kegiatan tersebut. Secara khusus,

(Suara NTB/bul)

KKIN - Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan (tengah) Kepala BLK Lombok Timur, Sirman, dan Kepala BLK Mataram, Hj. Wilujeng (6 dari kiri) bersama instruktur BLK Mataram pada pengumuman pemenang KKIN VI Wilayah I (Bali Nusra). dengan suksesnya perwakilan BLK Mataram sebagai pendukung utama NTB keluar sebagai juara umum, menurutnya cukup membuktikan eksistensi BLK Mataram yang dipimpin Dra. Hj. Wilujeng.

BLK Mataram beberapa tahun belakangan telah ditangani secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan APBD, setiap tahun dilakukan perbaikan, termasuk up grade atau penyegaran kompetensi bagi instruktur masing-masing kejuruan dengan berbagai strategi.

“Alhamdulillah ini saksi nyata mereka (instruktur) memberikan yang terbaik bagi NTB. Kalau dikaitkan dengan perintah bapak Gubernur (Dr. TGH. M.

Zainul Majdi) di usia sembilan tahun kepemimpinannya di NTB, inilah salah satunya bukti nyata hasil kepemimpinannya itu,” ujarnya.

Dengan merebut dominasi juara I, artinya, BLK Mataram dengan instruktur andalnya, tidak diragukan lagi kemampuannya melahirkan generasigenerasi siap kerja, dalam rangka mengatasi pengangguran di provinsi ini. Hasil evaluasi juga membuktikan, mereka yang lulus dari BLK Mataram sebagaian besar telah terserap perusahaan, bahkan menjadi pengusaha baru yang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Karena itu, ia meminta agar

pemimpin BLK Mataram tetap progresif melakukan inovasi, terutama kepada instrukturnya agar tetap melakukan up grade kemampuan. Pemrov NTB akan mendukung infrastruktur pendukungnya secara bertahap.

Seperti diketahui, BLK Mataram didirikan sejak tahun 1986. Saat ini BLK tersebut memiliki 5 Assessor, 15 orang instruktur dari belasan kejuruan seperti AC Pendingin, Elektronika, Kelistrikan, Las, Otomotif Roda II, Otomotif Roda IV, Perhotelan, Teknologi Hasil Pertanian, Komputer, Bahasa Inggris, Perkantoran, Menjahit, dan Office Tools. BLK ini telah melahirkan puluhan ribu lulusan.(bul/*)