MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com
SENIN, 9 OKTOBER 2017
Ekbis NTB
4 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gendang Mainan dari Limbah GENDANG merupakan salah satu alat musik khas NTB yang banyak digunakan untuk mengiringi acara-acara sakral masyarakat, seperti pernikahan, sunatan dan lainnya. Tidak heran, banyak yang menyukai alat musik tradisional ini termasuk anak-anak. Apalagi dengan beredarnya mainan gendang di pasar atau dibawa oleh penjual mainan yang harganya terjangkau. Halaman 2
BBPOM Gelar Sosialisasi Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat di Lombok Tengah UNTUK lebih mengenalkan masyarakat terhadap produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mengadakan sosialiasi obat dan makanan bersama tokoh masyarakat yang digelar di dua lokasi selama dua hari berturut-turut. Acara pertama digelar di Majelis Ta’lim Dato Lopan Center Embung Bengak, Aikmual, Praya pada Sabtu (7/10). Sedangkan acara kedua bertempat di Pondok Pesantren Nurussalam Reak,Tanak Awu,Pujut pada Minggu (8/10). Halaman 4
Bisa Dilapor ke APH
(Ekbis/ist) (Ekbis NTB/bul)
TERA ULANG - Proses tera ulang yang dilakukan Pertamina pada salah satu SPBU (kiri). Sementara para pemilik kendaraan bermotor sebagai konsumen tetap SPBU membeli bahan bakar di salah satu SPBU di Kota Mataram. Pihak Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU harus menjamin bahan bakar yang dibeli sesuai takaran.
Takaran Kurang, ’’Mencurangi’’ Konsumen Secara Halus Pemilik kendaraan bermotor sudah yakin, jika bahan bakar yang diisi pada kendaraannya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah sesuai takaran. Saat membeli BBM, apakah itu Premium, Pertalite, Pertamax dan Solar dengan harga nominal, pemilik kendaraan selama ini yakin bahwa tidak ada masalah. Namun, temuan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram beberapa waktu lalu terkait dua SPBU di Kota Mataram yang terindikasi ‘’mencurangi’’ konsumen melalui mesin pengisian bahan bakar, cukup membuat masyarakat khawatir. BERMULA dari langkah Bagian Metrologi Disdag Kota Mataram pada hari Rabu 29 September 2017 yang melakukan tera ulang di sejumlah SPBU di Kota Mataram menjadikan konsumen was-was. Waktu itu, Bagian Metrologi menemukan dua SPBU, yakni SPBU Karang Jangkong yang bermasalah pada bagian mesin pengisian Pertalite. Sementara di SPBU Sayang – Sayang, Bagian Metrologi menemukan masa-
lah di mesin pengisian Solar. Waktu itu, di dua SPBU ini, Bagian Metrologi menemukan takaran atau ambang batas pengisian bahan bakar diduga tak sesuai ketentuan. Tim juga menemukan pencetak bukti pembayaran rusak dan lainnya. Setidaknya temuan ini menyebabkan konsumen merasa khawatir, karena telah membayar bahan bakar sesuai dengan yang tertera di mesin pengisian bahan bakar. Sementara, volume BBM yang diterimanya kurang. Temuan ini tentu saja membuat kon-
sumen khawatir dan was-was. Seperti pengakuan Desy – warga Kota Mataram. Desy mengaku membeli bahan bakar di SPBU, karena searah dengan tempat kerjanya. Namun, Desy mau tidak mau harus membeli bahan bakar di SPBU yang sempat bermasalah pada mesin pengisiannya. Sebagai konsumen, dirinya ia sempat khawatir, karena merasa ada yang aneh saat mengisi bahan bakar di kendaraannya. ‘’Saya merasa khawatir beli bensin di salah satu SPBU di Mataram, karena takarannya aneh. Selalu merasa kurang saja rasanya, selalu beda takarannya dengan SPBU lainnya,’’ akunya pada Ekbis NTB pekan kemarin. Desy menyebut, takaran pengisian bahan bakar bisa dikurangi, karena teknologi
(Ekbis NTB/bul)
Bersambung ke hal 3
Curang, Ancaman Berat pada Pengelola SPBU
Setengah Lebih SPBU di NTB Belum Standar Pasti PAS
Reggi Senjang Pramagarjita
sekarang ini memungkinkan untuk dilakukan. ‘’Biasanya kalau isi di tempat lain garis tertentu untuk bensinnya, tetapi di tempat itu ndak seperti itu,’’ ungkapnya. Untuk itu, ia selalu melihat layar pengisian agar sesuai dengan nominal yang dibayarkannya. Meski demikian, dirinya jarang membeli penuh, karena merasa belum puas dengan pengisian yang dilakukan petugas SPBU. Beda dengan konsumen lainnya, Indri. Indri mengaku tidak khawatir dicurangi saat mengisi bahan bakar di kendaraannya di SPBU. Baginya, apakah takaran petugas yang mengisi bahan bakar ke kendaraannya pas atau tidak, Indri tidak mempermasalahkannya.
n mekanina menerapka ke pa da m ta k ya in si r M B A H A N Ba ka kebutuhan is m e di st ri bu al ui pi ha k m el an t ak ka up er ra m ya ) as BM m (B t. Semua akk swasta yang utama masyarakaungan dengan ketiga. Piha al m em ad ai od ub m rh i be m em il ik tivitas yang otif, sangat in fr as tr uk tu r om n ot ka in ap es yi -m en in m mes an ia ed rs rupa Stasiun da kete bergantung kepa merintah te- pendukung beah an B ak ar Pe B i. in n Pe ng is ia bahan bakar seluruh kebuU). lah menyediakan dikelola oleh Umum (SPB ya ke pa da in ng us ib ya tr D is tuhan itu sa ha an pe la t masyarakat inilah yang perlu sa la h sa tu pe ru rtamina. . Pe ati konsumen merah, namanya endukung op- lebih dicerm ak mungkin, tid m n k ka tu BBM un Sebab bu esin otomotif, erasional mesin-m manya, PerBersambung ke hal 3 ta kendaraan teru
HIMPUNAN Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB belum bersikap atas temuan tim pengawasan terhadap dua SPBU yang terindikasi takaran penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai standar. Hiswana Migas hanya sebatas mengimbau, agar anggotanya menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP), sebelum (Ekbis NTB/bul) memberikan pelayanan Komang Gandhi kepada konsumen. Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, I Komang Gandhi pada dasarnya, tidak begitu setuju dilakukan penyegelan terhadap SPBU-SPBU yang tidak sesuai takaran. Seharusnya, Bagian Metrologi melakukan perbaikan bersama secara langsung untuk standarisasi takaran. Sebab penyegelan bisa berpotensi merugikan konsumen, karena pelayanan penjualan terhenti, sekaligus merugikan pengusahanya.
Bersambung ke hal 3
Pengelola SPBU dan Disdag Sebut Hanya Kerusakan Mesin TEMUAN Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram ada mesin pengisian SPBU yang bermasalah pada takarannya membuat konsumen khawatir. Di mana, ada mesin SPBU yang mengisi bahan bakar ke kendaraan tidak sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan. Bahkan, mesin pengisian yang bermasalah saat pengisian bahan bakar ke kendaraan sempat disegel. Kondisi ini tidak diingkari Pengawas SPBU Sayang Sayang, Sabri didampingi Zulkhairi. Sabri menyebut, saat tim dari Disdag Kota Mataram melakukan pengecekan, mesin pengisian salah satu bahan bakar mengalami kerusakan. ‘’Bukan kecurangan, tetapi mesinnya tidak bisa diprogram kemarin itu sama printnya yang rusak dan kemarin belum diperbaiki,’’ akunya saat ditemui Ekbis NTB belum lama ini.
Menurutnya, kerusakan mesin menyebabkan pencetakan nota tidak bisa dilakukan, sehingga dilakukan secara manual. ‘’Tetapi setelah dilakukan sidak kemarin, perbaikan mesin sudah kami lakukan dan sekarang sudah beroperasi seperti biasa,’’ klaimnya. Sabri mengatakan, memang mesin-mesin di SPBU ini sudah berusia cukup tua, yaitu 20 tahun. Di mana, mesin pengisian bahan bakar yang paling tua adalah untuk solar. Begitu juga mesin pengisian lainnya yang L. Alwan Basri sudah berusia tua.
Diakuinya, pihaknya belum mampu untuk membeli mesin baru karena keterbatasan modal. Apalagi membeli mesin baru membutuhkan dana yang tidak sedikit. Meski demikian, Sabri dan Zulkhairi menjamin mesinmesin tersebut bisa mengisi bahan bakar sesuai dengan standar. Apalagi mesinmesin pengisian bahan bakar tetap diperbaiki. ‘’Yang servis langsung dari pihak Pertaminanya sendiri setiap sebulan sekali untuk mengeceknya,’’ jelasnya. Tidak han(Ekbis NTB/dok)
ya itu, mesin pengisian bahan bakar sudah ditera ulang kembali agar takaran yang diterima konsumen pas. “Kalau untuk teranya biasanya dilakukan Dinas Perdagangan atau Badan Metrologi tergantung koordinasi dari kita,” terangnya. Terkait pengisian bahan bakar, pihak pengelola SPBU dilakukan setiap harinya tergantung kebutuhan. “Soalnya kita punya stok misalnya 16 ton tetapi tergantung tinggal berapa stok yang kita masih punya di sana berapa,” kata Sabri. Pengiriman BBM disini, kata Sabri, maksimal dilakukan hanya 2 kali sehari dengan maksimal 16 ton BBM. “Kalau disini Premium yang paling banyak omzetnya sampai 8 ton/hari, Solar 2 ton/ hari dan Pertalite 2-3 ton/hari,” ujarnya.
Bersambung ke hal 3
PELAYANAN penyedia jasa terhadap konsumen sudah diatur melalui serangkaian undang-undang. Terlebih pelayanan yang menggunakan alat ukur, timbangan, takaran dan sejenisnya. Munculnya temuan Dinas Perdagangan Kota Mataram terkait dengan adanya beberapa SPBU yang menyalahi ketentuan, karena diduga tidak memberikan takaran yang pas kepada para konsumen, hal itu harus menjadi atensi bersama. Akademisi Bidang Hukum Bisnis Universitas Mataram (Unram) Dr.Lalu Wira Pria Suhartana, SH, MH kepada Ekbis NTB mengatakan, terhadap barang atau jasa yang tidak sesuai diterima oleh konsumen adalah pelanggaran terhadap UU No 8/1999. Jika penyedia layanan merugikan konsumen dapat diadukan ke Lembaga Perlindungan Konsumen, bahkan jika ada unsur tindak pidana dapat ditindaklajuti (dilaporkan) ke aparat penegak hukum (APH) ‘’Jadi temuan dari pemerintah daerah itu adalah sebuah bukti hukum. Bisa ditindaklanjuti ke perlindungan konsumen atau ke penegak hukum jika ada unsur pidana. Unsur pidana muncul jika pelaku usaha sengaja atau lalai dalam memperhatikan alat takarnya yang berakibat pada kerugian konsumen,’’ katanya. Mengomentari kasus temuan Disperindag Kota Mataram soal dugaan kecurangan beberapa SPBU dalam pengisian BBM ke konsumen, Lalu Wira menilai hanya pelaku usaha yang memahami cara kerja alat di SPBU tersebut. Konsumen sendiri tidak paham dengan hal itu. ‘’Apalagi jika diminta melihat volume apakah benar sesuai dengan yang kita beli atau tidak. Kalau barang yang sifatnya padat bisa, kalau barang yang sifatnya cair itu agak susah konsumen menilainya,’’ katanya. Lalu Wira menekankan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yang efektif. Pengawasan dan kontrol tersebut harus dilaksanakan baik secara terjadwal atau tidak. Sehingga hal-hal yang jauh dari pengetahuan masyarakat secara detail bisa diantisipasi. ‘’Temuan-temuan seperti ini harus ditindaklanjuti agar menjadi pembelajaran,’’ terangnya. Berkaitan dengan sudah adanya Perda Tera/Tera Ulang milik Pemprov NTB, maka ia mendorong agar Perda tersebut berlaku efektif. Dalam Perda itu ada SKPD teknis harus bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga bisa efektif. ‘’ Kita minta pertanggung jawaban pemer- intah, kita meminta juga klarifikasi dari pihakpihak terkait dengan adanya temuan SPBU yang melanggar aturan takaran itu,’’ katanya. Dalam kapasitas sebagai konsumen, tentu pernah ada dugaan bahwa kemungkinan takaran dimiliki oleh beberapa SPBU tidak tepat. Namun sebagai konsumen ia tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki keahlian di bidang itu. ‘’Kalau hanya sekadar rasa ( dirugikan ) ya penah, namun tidak bisa dijadikan acuan. Karena butuh keahlian khusus untuk meLalu Wira ngatahui hal itu Pria Suhartana karena menyangkut teknis. (ris) (Ekbis NTB/dok)
Tera Ulang Alat Secara Menyeluruh DPRD NTB meminta SKPD terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan tera/tera ulang agar melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dengan maksimal. Kegiatan tera adalah salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penekanan ini muncul menyusul adanya temuan dari Dinas Perdagangan Kota Mataram terkait SPBU yang melakukan kecurangan, terutama dalam pengisian bahan bakar ke konsumen. “Kita berharap ini akan melindungi konsumen dari potensi kerugian dan lainnya, jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan dari petugas kita, tidak aktif melakukan tera ulang, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen,” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi, SE, MM., kepada Ekbis NTB belum lama ini. Ia mengatakan, Lembaga Perlindungan Konsumen juga bisa ikut terlibat dalam pengawasan kepada pihak yang harus melakukan tera ulang agar hakhak konsumen terpenuhi.
Bersambung ke hal 3
H. Abdul Hadi (Suara NTB/dok)