Edisi 07 Agustus 2017 | EkBIS NTB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 7 AGUSTUS 2017

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 47 TAHUN KE 1 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

TERISPIRASI dari pengalamannya selama bekerja di luar daerah membuat M. Zainuri Hamka tidak mau hanya berdiam diri setelah pulang kampung. Untuk itu, pengusaha muda asal Praya Lombok Tengah ini berusaha memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada di sekitarnya menjadi bahan berguna. Seperti menggunakan kerang, fiber, kayu, bambu dan lainnya. Halaman 2

Masih Mendominasi, Penyaluran Kredit ke Sektor Konsumtif

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lampu Dinding dan Lampu Tidur Unik yang Diminati Wisatawan

PENYALURAN kredit perbankan di NTB masih didominasi oleh sektor konsumtif. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit konsumtif mencapai angka 52 persen per Juni 2017. Selanjutnya penyaluran kredit untuk perdagangan besar dan eceran baru mencapai angka 26 persen, diikuti oleh sektor-sektor lainnya dengan jumlah persentase yang relatif kecil. Halaman 4

(Ekbis NTB/uki)

Petani garam di Desa Belo, Kecamatan Palibelo Bima sedang memproses garamnya.

Raihan Anwar

Impor Garam,

Ancaman bagi Petani Pemerintah akhirnya membuka keran impor garam dari negara Kangguru Australia. Langkanya garam di negara dengan pantai terpanjang di dunia ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengimpor garam, terutama garam untuk industri. Lantas bagaimana nasib petani garam di NTB? NAIKNYA harga garam di pasaran sebenarnya membuat petani garam di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabu-

menjualnya, kini mulai memberikan keuntungan. Harga garam yang semula dihargai untuk ukuran 50 kilogram atau per sak Rp 15.000 hingga paling mahal Rp 50.000. Sekarang , dengan berat yang sama harganya menyentuh angka Rp 200.000.

Keuntungan berlipat juga dinikmati petani garam lainnya di NTB. Di Lombok Timur (Lotim) misalnya. Petani garam di

paten Bima bisa tersenyum lebar. Garam yang selama ini dibeli dengan harga murah dan harus bersusah payah

sana bisa menjual satu sak garam berisi 50 kg senilai Rp 400.000. Keuntungan penjualan yang jarang didapat, jika harga garam tidak mengalami kenaikan di pasaran. Naiknya harga garam juga membuat petani garam di Bima bisa semakin semangat untuk berproduksi.

Seperti dituturkan Nurdin, salah satu petani garam di Desa Belo.

Bersambung ke hal 3

Cetak Tambak Garam Baru KALANGAN DPRD NTB mendorong agar Pemprov NTB lebih banyak lagi mencetak tambak garam baru yang dianggap potensial. Karena dari sisi ekstensifikasi selama ini terlihat masih kurang upaya untuk memperluas lahan tambak baru. Padahal peluang NTB untuk mencetak lahan tambak garam masih sangat besar. Baik itu di wilayah pesisir Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Anggota Komisi II Bidang Pertanian DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M.Si mengatakan, di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara serta beberapa titik di Pulau Sumbawa masih memiliki potensi yang besar untuk perluasan lahan tambak. Tinggal kebijakan pemerintah daerah yang masih ditunggu untuk program perluasan ini.

Untuk menjaga agar petani garam tetap untung dalam usaha ini, Raihan meminta agar Harga Eceran Tertinggi (HET) garam disesuaikan kembali. Saat ini harga garam di pasaran masih tinggi, sehingga banyak petani yang juga diuntungkan. Namun saat stok pasar sudah normal kembali, harga garam kembali jatuh. Karena itu perlu HET yang baru agar ini bisa menguntungkan petani.

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/uul)

PEMINDANGAN - Fauziah sedang menabur garam di atas ikan yang baru dibeli dari nelayan. Fauziah yang bergerak di usaha pemindangan ikan ini mengaku harus membeli garam dengan harga mahal Keruak Lotim Produksi garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak, Lotim

Produksi garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak, Lotim

Pengusaha Akui Sulit Dapatkan Garam di Pasaran Tolak Impor Garam, Dorong Intervensi Perbaikan Infrastruktur

YAYASAN Perlindungan Konsumen (YPK) meminta petani garam tidak dijadikan kambing hitam atas kekurangan produksi garam yang memicu kenaikan harga beberapa waktu terakir. Pemerintah daerah diminta introspeksi diri.

Meskipun kekurangan produksi garam terjadi akibat anomali cuaca. Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Shaleh, SH, M.Si., menegaskan, tidak lantas kemudian ada pihak yang dipojokkan. Berbicara peningkatan produksi menurutnya cukup banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya mengoptimalkan teknologi produksi garam.

Ini yang menurutnya belum dilakukan oleh pemerintah. Saat ini harga mulai tinggi, tentu dampaknya merugikan konsumen. Oleh karenanya, jika pemerintah pusat memberlakukan kebijakan impor, tidak disalahkan jika garam impor tersebut masuk ke NTB. Sebab itulah solusi jangka pendek yang bisa menetralisir harga di pasaran.

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/dok

Jangan Salahkan Petani Garam

MAHALNYA harga garam sejak sebulan terakhir secara nasional mencuri perhatian berbagai kalangan, termasuk kalangan pemerintah. Beragam upaya sedang dilakukan untuk menstabilkan harga garam tersebut, termasuk rencana mendatangkan garam dari Australia sebanyak 75 ribu ton. Sementara di dalam daerah, potensi garam lokal akan semakin ditingkatkan untuk meningkatkan produksi. Ampuhkan upaya itu?

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa kepada Ekbis NTB mengatakan, pihaknya selama ini juga konsen dalam upaya mendorong perbaikan nasib petani garam. Secara umum FNI menolak kebijakan impor garam pemerintah karena itu dinilai sebagai pilihan yang keliru. Sebaiknya pemerintah memberdayakan petani garam lokal karena potensinya sangat besar.

Bersambung ke hal 3 Data Sebaran dan Produksi Garam

(Ekbis NTB/ham)

Garam Impor Belum Dibutuhkan di NTB PEMPROV NTB memastikan, stok garam di dalam daerah masih kuat memenuhi kebutuhan lokal. Apalagi saat ini musim panen garam sedang berlangsung. Karenanya, pihak Pemprov NTB memandang garam impor belum terlalu dibutuhkan di NTB. ‘’Tapi soal garam impor, itu urusan pemerintah pusat. Apakah NTB akan dapat atau bagaimana, pusat yang menentukan nanti,’’ kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si., pada Ekbis NTB, Sabtu (5/8).

Menurutnya, persoalan garam hanya karena kurangnya produksi secara nasional.

L. Hamdi Bersambung ke hal 3

MAHALNYA harga garam industri paling berpengaruh terhadap industri-industri, terutama yang membutuhkan garam dalam jumlah banyak. Seperti usaha pemindangan ikan dan telur asin di Kota Mataram. Pengusaha yang bergerak di bidang usaha ini kesulitan mendapatkan garam sebagai bahan baku usahanya.

Seperti yang dialami warga yang bergerak pada usaha pemindangan ikan di Pondok Perasi, Ampenan. Kampung nelayan ini terkenal sebagai salah satu sentra pemindangan ikan khususnya di Kota Mataram. Tumpukan ikan yang disusun dalam keranjang dan ditaburi garam sebelum direbus, menjadi pemandangan biasa di daerah ini.

Fauziah, salah seorang pembuat ikan pindang di daerah ini mengatakan, dirinya sudah puluhan tahun melakukan pekerjaan ini. ‘’Saya melakukannya sejak saya masih kecil sampai sekarang,’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Rabu (2/7).

Membuat ikan pindang, ujarnya, tidak membutuhkan waktu yang lama. ‘’Cukup direbus dalam air 10 menit saja sudah jadi ikannya,” tukasnya. Ia yang dibantu anaknya membersihkan ikan tampak terampil mengolah ikan segar menjadi pindang.

Hari itu, Fauziah membuat 15 keranjang ikan dengan isian 6-7 ikan tongkol. ‘’Harganya bisa Rp 200-300-an ribu per keranjang dengan harga satuan Rp 7 ribu saya beli di nelayannya,’’ katanya.

Ia mengeluhkan harga ikan dan garam yang mahal sehingga membuat harga ikan pindang juga ikut naik. ‘’Ketersediaan garam sama ikannya sekarang ini sulit,’’ tambahnya.

Ketersediaan garam yang cukup langka menjadi salah satu kendala Fauziah. ‘’Saya biasanya beli 2 karung garam untuk produksi dengan harganya sekarang Rp 600 ribu/karung,” katanya.

Diakuinya, dulu biasanya membeli garam seharga Rp 250 ribu/karungnya yang habis dalam waktu 2 bulan. “Makanya sekarang kita pakai garamnya sedikitan biar hemat,” ujarnya. Ia biasa membeli garam pada penjual di dekat rumahnya yang juga mengatakan garam mulai sulit dicari.

Sama seperti yang dialami Fauziah, Ahmad Elef, pengusaha telur asin di Dasan Cermen juga mengalami hal yang sama. “Harga garam dulu biasanya hanya Rp 200-250 ribu/karung ukuran 50 kg, sekarang harganya Rp 600 ribu,” katanya.

Ia biasanya membeli garam langsung kepada pengepul garam yang datang langsung ke tempat produksinya. “Katanya mereka ambil garam di Bima atau Lombok Timur,’’ katanya.

Bersambung ke hal 3

2

Ekbis NTB Senin, 7 Agustus 2017

(Ekbis NTB/uul)

LAMPU GANTUNG - Kreasi lampu gantung dan dinding yang diproduksi di Dusun Juring Leneng Praya. Lampu ini banyak dipesan pembeli di luar negeri.

Lampu Dinding dan Lampu Tidur Unik yang Diminati Wisatawan Terinspirasi dari pengalamannya selama bekerja di luar daerah membuat M. Zainuri Hamka tidak mau hanya berdiam diri setelah pulang kampung. Untuk itu, pengusaha muda asal Praya Lombok Tengah ini berusaha memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada di sekitarnya menjadi bahan berguna. Seperti menggunakan kerang, fiber, kayu, bambu dan lainnya.

MELIHAT banyaknya potensi yang ada di sekitarnya dan belum dikelola secara maksimal, sejak tahun 2010, M. Zainuri Hamka tertarik membuat aneka kreasi lampu gantung. Dari kreasi inilah dirinya mampu mendapatkan banyak pembeli dan orang tertarik membeli produknya,

“Kita punya ide kreatif berdasarkan pengalaman bekerja di perusahaan luar dan bekerja sebagai kepala gudangnya,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB di lokasi NTB Expo di Islamic Center, Kamis (3/8).

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, M. Zainuri pun membuat lampu gantung dari

Otomotif

Loyalis Toyota Dibekali Manajemen Pengelolaan Aset TOYOTA bisa jadi perusahaan otomotif pertama yang memberikan perhatian yang beda kepada konsumen-konsumen. Salah satu konsep kemitraan yang dibangunnya adalah dengan mendorong konsumennya memanfaatkan potensi asetnya menjadi lebih produktif.

Asset dalam hal ini adalah kendaraan milik konsumen. Yang hingga kini masih kita lihat, pengguna kendaraan roda empat lebih cenderung memiliki aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif/gaya hidup.

(Ekbis NTB/bul) Padahal, jika aset tersebut Samsuri Prawiro Hakki dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi “kail” menggerakkan ekonomi keluarga, bahkan ekonomi daerah dalam lingkup yang lebih luas. Seperti apa konsep kemitraan yang Toyota mulai kembangkan di NTB. PT. Krida Dinamik Autonusa, selaku main dealer resmi Toyota di NTB akhir pekan kemarin menggundang sebanyak 50 konsumen loyalisnya. Yang datang hampir 100 orang. Manajemen Krida Dinamik Autonusa mendatangkan independen konsultan keuangan, Mada Arya Nugraha dari Jakarta.

Para konsumen yang diundang ini sekaligus menjadi peserta seminar manajemen keuangan yang dikemas dalam Avanzanation 2017, atau negara Avanza dalam istilah Indonesianya.

Direktur PT. Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi dan Branch Manajer PT. Krida Dinamik Autonusa, Samsuri Prawiro Hakki ikut serta dalam kegiatan ini. Samsuri menyebut kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan Toyota.

Sebagian besar yang diundang pada kegiatan adalah konsumen loyalis Avanza yang merupakan produk dengan pangsa pasar paling mendominasi (30 persen) dari total penjualan kendaraan Toyota. Avanza menjadi primadona di semua kalangan, tidak saja di NTB, bahkan secara nasional. Dengan harganya yang terjangkau, serta ketangguhan, dan paling penting harga purna jualnya yang tinggi menjadi keunggulannya.

Korelasinya dengan seminar yang diadakan untuk konsumen setia Toyota di NTB, sebut saja konsumen yang paling mendominasi adalah ASN. Dengan kerja hampir seharian, unit kendaraan yang dimilikinya cenderung tak produktif selama jam kerja.

Toyota menawarkan solusi, bagaimana manajemen pengelolaan aset tersebut agar lebih produktif. Narasumber yang dihadirkan PT. Krida Dinamik Autonusa memberikan pemahaman secara menyeluruh. Dalam konsep manajemen aset yang dimaksud ini, Samsuri menjelaskan saat ini berkembang layanan jas transportasi umum berbasis online. Aset tersebut dapat dimanfaatkan, selama jam kerja unit kendaraannya tidak digunakan oleh pemilik.

“Bermitralah dengan penyedia jasa online, atau bisa menyiapkan jasa travel. Tinggal cari driver, keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya. Dia yang akan memfasilitasi pelayanan jika ada pemesanan penumpang. Selama jam kerja saja, pas berangkat dan pulang kerja bisa diantar. Konsep-konsep seperti inilah yang kita ingin sampaikan kepada para konsumen setia kita,” ujarnya.

Dengan melibatkan satu driver, akan terbuka lapangan pekerjaan baru. Perputaran uang menjadi lebih merata. Secara bersamaan, PT. Krida Dinamik Autonusa juga mengundang salah satu operator transportasi berbasis online. Konsumen dan operator, difasilitasi langsung untuk membangun kemitraan.

“Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih hidup, ekonomi bergerak. Kami dari dealer juga ikut terbantu. Semua kita merasakan dampaknya secara luas,” ujar Samsuri.

Di kesempatan itu juga, PT. Krida Dinamik Autonusa menyiapkan hadiah-hadiah menarik untuk konsumen setianya yang diundang.

Dari sisi produk, dijelaskan juga kenapa Avanza menjadi produk paling memasyarakat. Avanza diperkuat dengan penggerak roda belakang. Sehingga lebih tangguh untuk medan-medan tanjakan dan beban berat. Karena itu, produk ini sangat cocok untuk kendaraan pribadi dan kendaraan angkut umum. Dan harga jualnya yang relatif tetap tinggi. Karena kelebihannya inilah, PT. Krida Dinamik Autonusa mendorong pemanfaatannya secara maksimal.

“Kami targetkan penjualan 40 sebulan, yang laku 60 unit. Banyak penggunanya dari kalangan PNS dan travel,” klaimnya. (bul)

berbagai bahan seperti kerang, fiber, kayu, bambu, dan lainnya.

“Bisa dibilang, hanya saya satusatunya di NTB yang membuat seperti ini,” ujar pemilik Purnama Shop Praya ini.

Untuk kerang, Zainuri memanfaatkan cangkang kerang yang banyak ditemukan di tempatnya.

“Apalagi tempat saya berada di

dekat Bendungan Batujai yang banyak nelayan mencari kerang di sana,” katanya.

Selama 7 tahun menekuni usaha ini sendiri, dirinya sudah membuat ratusan desain dan model lampu yang semuanya diminati pasar. “Kita menggunakan bahan dan warna yang natural, karena pasar di luar negeri lebih menyukai desain seperti itu,” ujarnya.

Proses pembuatan lampu tidur dan lampu gantung sendiri tergantung dari desainnya.

“Satu lampu membutuhkan waktu paling lama 1 minggu.

Saya yang membuat desain-

nya, nanti pegawai saya yang membuatnya,” kata Zainuri.

Ada 2 jenis lampu yang dibuatnya, yaitu lampu indoor dan lampu outdoor yang menentukan kualitasnya. “Yang berbeda hanya di lemnya saja,” jelasnya.

Zainuri mengatakan, untuk NTB Expo ini dirinya mengeluarkan model lampu terbaru yaitu lampu gantung motif tenun khas Lombok. “Karena di sini banyak yang polos dan saya mengambil inisiatif menghiasnya dengan tenun,” ujarnya.

Ia juga menambahkan model lampu buatannya yang sedang digemari adalah lampu

Menikmati Manisnya Madu dan Susu Kuda Tambora BERMULA dari banyaknya permintaan padanya saat menemani tamu memancing membuat Fahad memulai usaha madu dan susu kuda liar khas Dompu.

Apalagi Dompu terkenal dengan madu menjadi peluang berbisnis.

Hal inilah yang menjadikan Fahad, memulai membuka usaha madu, karena banyaknya permintaan dari konsumen. Kepada Ekbis NTB di Mataram, Fahad, pengusaha Madu dan Susu Kuda Tambora 1815 memulai usahanya sejak tahun 2015. Pemilihan merk Tambora 1815 sebagai pengingat akan kejadian meletusnya Gunung Tambora di tahun 1815.

Fahad mengatakan ada 2 jenis madu yang dijualnya, yaitu madu pahit dan madu manis.

“Madu pahit ini rasanya pahit karena madunya berasal dari bunga pohon Songga yang memang pahit,” terangnya.

Ia menambahkan madu pahit di musim ini agak langka karena bunganya sudah lewat musim.

“Bunga Songga ini tumbuhnya 2 kali setahun dan memang asli pahit, khusus untuk obat,” ujarnya.

Sedangkan untuk madu manis diperoleh dari madu muda.

“Jadi pemburu madu di Tambora mengambil madunya cepat-cepatan karena sekarang sarang madunya langka,” kata Fahad.

Hal itu disebabkan intensitas hujan yang tinggi di Tambora, sehingga sarang madu yang ada kebanyakan kosong isinya. “Ada penurunan sebanyak 50% produksi madu ini sekarang,” tukasnya. Dalam 1 sarang madu yang berukuran 1 meteran, bisa menghasilkan 3-4 liter madu.

“Dari 4 liter tersebut bisa menjadi belasan botol ukuran 130 ml,”

(Ekbis NTB/uul)

Fahad, pengusaha madu dan susu kuda liar dari Dompu menunjukkan hasil produksinya di Mataram belum lama ini. jelasnya.

Untuk membedakan madu asli dan palsu, Fahad memberikan tips untuk mengetahuinya.

“Caranya dengan menggunakan alkohol yang bila tercampur pasti palsu. Cara kedua yaitu dengan rasanya, di mana madu Tambora memiliki rasa khas,” jelasnya.

Apalagi di daerah Doro Ncanga, Dompu, sudah banyak ditanami tebu yang membuat madu menjadi lebih manis. “Saya sengaja tidak membiakkan madunya karena visi saya untuk mengembangkan madu asli Tambora sebagai sentra madu Nusantara,” ujarnya.

Untuk susu kuda liar, didapatkan dari kuda yang sengaja dilepas di padang rumput. “Nanti kalau sudah punya anak, baru ditarik kembali untuk diperah susunya,” kata Fahad. Pemerasan

susu kuda liaar dilakukan setiap 3 jam sekali dan tidak boleh disusui sebelumnya oleh anak kuda.

“Sehari hanya bisa mendapatkan 4 botol saja,” tukasnya. Khasiat susu kuda liar ini sendiri bisa menambah vitalitas, penyakit TBC, diabetes, kolera dan lainnya.

“Penyajiannya untuk dewasa diminum setengah gelas dicampur madu 2 kali sehari,” kata Fahad. Harga susu kuda liar sendiri dibanderolnya seharga Rp 20 ribu. Sedangkan untuk madu pahit dihargai Rp 125 ribu dan madu manis Rp 85 ribu. Pemasaran produk susu kuda dan madu Tambora 1815 ini sendiri lebih banyak dilakukan secara online dan melalui reseller. “Jadi saat ada barang, langsung dilempar ke reseller yang ada di Surabaya, Jakarta, bahkan sampai luar,” jelasnya. (uul)

gantung tasbih. “Penjualannya sudah sampai di Australia,” terangnya. perawatan untuk lampu tidur dan gantung ini sendiri cukup mudah, cukup dibersihkan dengan vacuum cleaner.

Harga untuk lampu buatan Zainuri ini dibanderol mulai dari Rp 50 ribu – Rp 750 ribu tergantung ukuran dan model lampu. Untuk pemasaran lampu, selain menjual di Lombok, juga dipasarkan di artshop miliknya di Bali. “Kita setiap bulan selalu mengeluarkan poduk baru untuk lampu ini, lalu kita cek pasarnya di Bali,” katanya.

Lampunya sudah dipasar-

kan sampai ke luar negeri, seperti Belanda, Australia, dan lainnya. “Potensi ekspornya sangat bagus terutama di luar negeri karena lampu itu dibutuhkan oleh semua orang,” ujarnya.

Pasaran lokal, kata Zainuri, hanya menyumbang 30% dari total pemasaran lampu buatannya. “Permasalahannya juga akibat persaingan dengan lampu-lampu buatan Vietnam dan Thailand,” akunya.

Selain itu, ia menambahkan pemasaran secara lokal terbebani dengan tingginya fee yang ditetapkan oleh para guide , tidak seperti di Bali. (uul)

Almond Crispy, Oleh-oleh Khas Surabaya di Mataram MENYUSURI stan-stan di NTB Expo, kita akan menemukan berbagai macam makanan serta kerajinan unik dari seluruh pelosok NTB. Salah satu yang menarik adalah adanya produk Almond Crispy yang berada di booth PT Telkom.

Pemiliknya, Choirul Mahpuduah (48 tahun) mengatakan almond crispy ini sendiri sudah ada sejak tahun 2014. “Mulanya di kampung saya di Rungkut, Surabaya terkenal sebagai kampung kue tapi kue basah. Kemudian terpikir untuk membuat kue kering yang tahan lama,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB. Irul, panggilan akrabnya, menambahkan jika dirinya berkreasi untuk kue kering, sehingga menemukan resep almond crispy ini.

Resep Almond Crispy ini sendiri hanya membutuhkan almond, tepung, dan telur. “Yang mahal almondnya, di mana harganya Rp 200 ribu/kg,” jelasnya.

Menurutnya, harga almond mahal, karena almond sendiri tidak tumbuh di Indonesia. “Almondnya didapat dari Amerika, Korea, dan Eropa,” tukas Irul.

Ada 5 varian yang dimiliki Almond Crispy yaitu original, keju, chocolate, green tea, dan red velvet. “Kalau untuk anak mudalebih suka yang green tea, red velvet dan chocolate. Sedangkan kalau untuk dewasa sukanya yang keju dan original,” ujarnya. Tampilan Almond Crispy yang imut serta rasanya yang gurih dan renyah menjadi daya tariknya.

Harga Almond Crispy sendiri dibanderol Irul seharga Rp 50 ribu/kotaknya. “Di Surabaya, produk saya ini sudah masuk toko oleh-oleh dan sering dijadikan oleh-oleh oleh Bu Risma,” terangnya.

Produknya sendiri juga dikenal sebagai salah satu oleh-oleh wajib Surabaya, tidak kalah dengan kue-kue milik artis. “Produk kita juga dijual melalui online karena kita juga menyasar kalangan menengah atas,” kata Irul.

Untuk itu, sejak tahun 2016 usahanya dibantu Telkom terkait pemasaran digitalnya. “Jadi kita diberikan fasilitas internet untuk mempermudah pemasaran,” katanya. Dalam sehari, ia mengaku bisa membuat sampai 35 toples dibantu 3 orang karyawannya. “Padahal dulu awalnya hanya bisa buat 3 (Ekbis NTB/uul) toples saja,” akunya. (uul) Produk Almond Crispy khas nasional cita rasa luar negeri.

Gaya

Pashmina Instan, Hijab Terkini yang Lagi Tren

(Ekbis NTB/uul)

TREN HIJAB - Tren pasthan untuk berhijab mulai tren di kalangan wanita. Tampak koleksi pasthan yang dipamerkan di NTB Expo di Islamic Center Mataram.

SEMAKIN tingginya kesadaran para muslimah untuk menutup aurat menjadi peluang bisnis bagi para pelaku pakaian Muslim. Mereka mengeluarkan berbagai model pakaian Muslim terbaru sesuai tren di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Pashmina instan yang mulai banyak beredar di pasaran.

Menurut Nidia, karyawan Kuniel Fashion, brand dari Jakarta, tren pashtan (Pashmina instan) baru tren beberapa waktu belakangan. “Kayaknya sejak awal tahun ini mulai boomingnya pashtan ini,” terangnya saat ditemui di lokasi NTB Expo, Kamis (3/8).

Pashtan menjawab kebutuhan wanita Muslimah yang ingin tampil cantik dengan hi-

jab instan. “Apalagi pashtan ini gampang digunakan, simpel, tidak seperti pakai pashmina atau segi empat,” ujar Nidia.

Ia menjelaskan ada 2 model pashtan yang tren di tengah masyarakat. “Ada pashtan 2 lubang dan 1 lubang. Tetapi di Kuniel Fashion baru ada yang 2 lubang saja,” terangnya. ia kemudian memperlihatkan motif pashtan yang banyak disukai konsumen. “Modelnya ada yang polos dan bermotif dengan bahan diamond crepe yang nyaman digunakan,” tambahnya.

Ukuran pashtan sendiri cukup besar, menutupi dada cocok bagi yang ingin berhijab syari’i.

Peminatnya untuk model pashtan ini sama-sama banyak. Se-

mentara pashtan polos dihargai Rp 75 ribu dan Rp 100 ribu untuk pashtan motif.

Selain pastan, jilbab segi empat juga masih banyak diminati oleh konsumen. Terutama flower print dengan bahan satin dan dove. Di Jakarta sendiri, ia mengatakan model tersebut sedang tren. “Harganya untuk yang bahan satin Rp 75 ribu dan Rp 65 ribu untuk bahan dove,” jelasnya.

Peminat pashtan dan jilbab segi empat Kuniel Fashion berasal dari berbagai kalangan. a.

Dirinya mengatakan bahwa Kuniel sendiri belum merambah ke jual beli secara online, baru dilakukan secara offline saja. “Tetapi sudah banyak reseller kami di Indonesia,” akunya. (uul)

zPemimpin Umum: Agus Talino zPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani zRedaktur Pelaksana: Marham zKoordinator Liputan : Akhmad Bulkaini zRedaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini zStaf Redaksi zMataram : U'ul Efriyanti Prayoba zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi, zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 7 Agustus 2017

Cetak Tambak Garam Baru Dari Hal. 1 ‘’HET yang menguntungkan petani berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per Kg. HET itu untuk melindungi para petani garam dari kerugian, karena kalau harganya Rp 500 per Kg, mereka masih rugi,’’ ujarnya.

Selain itu dia mendorong agar pemerintah mendirikan pabrik garam yang siap konsumsi. Sehingga stok bahan baku garam dari petani lokal akan memiliki pasar yang lebih jelas. Terlebih program Pemprov NTB saat ini yaitu meningkatkan industri olahan dari produk yang dihasilkan oleh petani. Industri garam di dalam daerah juga diperlukan agar HET yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dipertahankan sebagai upaya proteksi dari kegagalan petani. ‘’Jika HET sudah disesuaikan namun permintaan terhadap garam masih tetap rendah maka tentu tidak bisa diterapkan HET tersebut, karena garam cenderung akan dihargakan murah,’’ katanya.

Benarkah kelangkaan garam pada pertengahan tahun ini murni karena faktor cuaca? Menurut Raihan, harga garam menjadi naik bukan hanya karena kelangkaan akibat pengaruh cuaca semata.

Namun dugaan permainan kartel di dalamnya tetap ada.

Karena jika cuaca menjadi satu-satunya alas an. Tentu hal ini tidak dapat dipahami mengingat kondisi cuaca secara nasional berbeda-beda. ‘’Bisa saja hujan di Lombok, namun kemudian di Bima kan selama ini terus panas.

Kita tidak tahu bagimana cuaca di Madura atau Bangka Belitung. Sehingga cuaca tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kasus ini,’’ ujarnya.

Karena itu dia menganggap kelangkaan stok garam akibat tata niaga.

Bagaimana pemerintah menjamin dan mengawasi tata niaga itu agar tidak ada kartel. Tidak ada monopoli atau oligopoli dalam bisnis garam ini.

Sementara anggota Komisi II lainnya H Burhanudin, S. Sos mengatakan, dilihat dari skala lokal. Stok garam di NTB tidak terlalu langka untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Produktivitas garam di daerah selama ini konstan jika dilihat dari pembinaan yang dilakukan selama ini. ‘’Jika dilihat ada pengaruh cuaca mungkin ya.

Tapi stok yang lama kan masih banyak sehingga kebutuhan tercukupi asalkan garam ini untuk konsumsi masyarakat. Karena selama ini garam saya lihat banyak dijual ke luar daerah, sehingga stok garam lokal terpengaruh,,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan rencana impor garam oleh pemerintah? Menurut Burhanudin, jika untuk kebutuhan makro tentu ini bukan masalah. Namun jika garam impor masuk ke pasar NTB hal itu tidak realistis. Mengingat stok garam lokal secara umum tidak terganggu.

Melihat masalah garam sebulan terakhir menyita perhatian publik, legislatif selanjutnya memberi perhatian yang lebih serius paada persoalan ini terutama pada pembahasan APBD Perubahan 2017.” Bagiaman agar produktifitas ini meningkat kemudian potensi-potensi dioptimalkan oleh pemerintah daerah,” kata politisi Hanura ini. (ris)

Garam Impor Belum Dibutuhkan di NTB Dari Hal. 1 Sehingga daerah yang kebutuhan garamnya cukup tinggi menjadi panik. Hal ini memicu terjadinya kenaikan harga secara nasional dan ini adalah persoalan psikologis pasar. Di mana, harga garam belakangan mengalami kenaikan yang cukup drastis dan saat ini harga di pasar tradisional bahkan melebihi harga wajar. Salah satu persoalannya, karena kurangnya suplai dari produsen.

Dari data produksi di dalam daerah, L. Hamdi, menyebut, pada tahun 2015, capaian produksi garam mencapai 178.000 ton lebih. Sementara tahun 2016, angka produksi garam di NTB melorot menjadi 24.476 ton.

Sementara data sementara produksi garam tahun 2017 ini sebanyak 182 ton sejak Januari hingga Juli.

Menurutnya, menyusutnya produksi garam ini dipicu karena anomali cuaca. Tidak saja di NTB, kondisi yang sama juga terjadi di berbagai provinsi penghasil garam lainnya di Indonesia. ‘’Tiba-tiba hujan, panas bagus, tiba-tiba hujan.

Akhirnya banyak yang gagal panen. Produksi paling tinggi nanti pada bulan September Oktober saat puncak panas,’’ katanya.

Sentra produksi garam di NTB tersebar di beberapa kabupaten. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima.

Tahun ini pemerintah menargetkan produksi garam mencapai 169.000 ton.

Target ini bisa terpenuhi, selama cuaca mendukung. Luasan produksi garam di NTB potensinya mencapai 9.000 hektar, sementara yang baru dimanfaatkan hanya 2.348 hektar dengan jumlah petani garam mencapai 3.800 KK. Dengan produksi ideal 1 hektar mencapai 100 ton, saat ini

petani di NTB hanya mampu memenuhi produksi rata-rata 78 ton per hektar.

Perhitungan kebutuhan konsumsi garam di NTB sebanyak 60 ton/tahun. Masih mampu dipenuhi secara mandiri di dalam daerah.

Jika terjadi kenaikan harga garam saat ini, bisa jadi karena secara nasional produksi garam menurun. ‘’Kalau kita kekurangan, garam didatangkan dari Madura dan Surabaya. Begitupun kita kalau kelebihan dikirim ke sana. Sekarang dari luar minta garam dari kita, tapi kita sendiri produksinya juga sama, berkurang,’’ tambah L. Hamdi.

Kendati demikian, pemerintah daerah juga tak tinggal diam. Beberapa strategi pengembangan produksi garam sedang dilakukan sentuhan teknologi geoisolator. Untuk meningkatkan intensitas produksi, melalui program usaha garam rakyat, pemerintah menggelontorkan Rp 2,5 miliar dukungan kepada kelompok-kelompok tani garam.

Salah satu teknologi yang memungkinkan akan dikembangkan dengan pengatapan ladang garam.

Pengatapan dengan media transparan ini dikembangkan di Australia dan saat ini dilakukan uji coba di Indonesia. Jika berhasil, cara inipun akan dikembangkan di NTB. ‘’Ke depan cuaca tidak menjadi pertimbangan jika uji coba ini menghasilkan dan dilaksanakan merata. Cara lain kita akan mengembangkan produksi garam dengan perebusan. Kita akan upaya membantu petani garam alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi dengan teknik perebusan ini,’’ janjinya. (bul)

Jangan Salahkan Petani Garam Dari Hal. 1 “Kalau terjadi kelangkaan atau kekurangan, kenapa tidak boleh (garam impor masuk NTB),” kata Dosen Fakultas Hukum Unram ini.

Yang menjadi pertanyaan besarnya, sudah seberapa besar peran pemerintah daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. “Kalau misalnya dibilang melebihi produksi kita, kenapa terjadi kekurangan dan harga tinggi. Perlu disikapi,” ujarnya.

Beberapa sentra produksi garam di NTB, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima. Hanya saja menurutnya, ada kesan petani garam ini ditelantarkan.

Karenanya, pemerintah didorong untuk memaksimalkan potensi tersebut. ‘’Carikan solusi terbaik agar pemerintah dan konsumen aman. Pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota punya dana, apa yang

sudah dilakukan oleh Bappeda,” imbuhnya.

Selanjutnya, perlu ada solusi tepat bagi petani.

Berikan insentif khusus dalam bentuk peralatan produksi yang modern. Misalnya, alat produksi penjernihan air garam, yodionisasi untuk meningkatkan harga jual produksi garam petani. bila memungkinkan, pemerintah terus mencari dan mendorong investor untuk membangun pabrik garam di NTB. Lombok Timur menurutnya bisa dijadikan laboratorium bagi kabupaten kota lainnya. Pemerintah daerahnya memiliki perusahaan khusus yodiunisasi garam. Bahkan secara khusus pemerintah daerahnya mendatangkan instruktur nasional. ‘’Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar konsumen tak menjadi korban,’’ ujarnya.(bul)

3

ATAKI NTB Fokuskan Peningkatan Kualitas TenagaAhli Bersertifikat ASOSAISI Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) Provinsi NTB memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas tenaga ahli bersertifikat, dalam rangka memperkuat posisi SDM lokal menghadapi persaingan pasar.

ATAKI Provinsi NTB berencana mengadakan pelatihanpelatihan khusus metode baru kepada calon dan tenaga-tenaga ahli di provinsi ini.”Misalnya saja soal manajemen konstruksi, bagaimana agar pengusaha lokal kita tidak merugi,” kata Ketua ATAKI Provinsi NTB, Ir. H. L. Wirahman W. M.Sc pada Ekbis NTB Jumat (4/8). Hal ini menjadi perhatian untuk memperkaya jumlah tenaga-tenaga ahli bersertifikasi didalam daerah, yang saat ini jumlahnya dinilai masih sangat kecil.

ATAKI Provinsi NTB hingga saat ini sudah memfasilitasi sertifikasi tenaga ahli di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sekitar 3 ribuan tenaga ahli bersertifikat, dari sebanyak anggotanya hampir mencapai ribuan tenaga ahli.

Ketersediaan tenaga ahli yang memadai menurut Dosen Fakultas Teknik Unram ini, menjadi bagian yang sangat penting untuk memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan konstruksi lokal untuk mengikuti pelaksanaan tender proyek.

Dalam ketentuannya, satu perusahaan konstruksi, harus memiliki minimal 4 tenaga ahli bersertifikat. Sementara, jumlah perusahaan konstruksi yang ada di NTB sudah mencapai 1.400-an perusahaan.

Karena itulah, ATAKI, kata Ketua Pemuda Pancasila Wilayah NTB ini, perusahaan konstruksi lokal harus disiapkan tenaga ahli bersertifikasi yang memadai.

“Bagaimanapun besarnya perusahaan, kalau tidak memiliki tenaga ahli, tidak bisa ikut tender. Persaingan mengikuti tender sekarang ini cukup ketat, setelah diberlakukannya e-Proc (tender online), semua perusahaan dari manapun boleh ikut,” ujar L. Wirahman bersama Sekretaris Gapensi Kota Mataram, Eddy Sophiaan, ST. ATAKI memiliki program rutin dalam mensertifikasi tenaga ahli maupun tenaga terampil. Tenaga ahli adalah tenaga-tenaga lulusan S1, sementara tenaga terampil notabenenya lulusan SMA/SMK

Standarisasi Hotel di Lotim Masih Membingungkan HOTEL dan tempat-tempat penginapan sekelas homestay di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertumbuh. Jumlah saat ini yang tercatat oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lotim sebanyak 70 unit. Hanya saja, standarisasi harga hotel dan guest house atau homestay di Lotim ini disebut masih membingungkan.

Hal ini dikatakan Ketua PHRI Lotim, Laeli Apriana Sabtu (5/8). Pengelola Hotel Ekas Break ini menyebutkan, khususnya hotel bintang satu sampai dengan bintang empat di Lotim belum jelas. Saat situasi low season dengan high season kunjungan wisatawan di Lotim terjadi perbedaan yang sangat jauh.

Saat kunjungan ramai, seperti Juni, Juli dan Agustus ini harga hotel tembus Rp 900 ribu semalam. Berbeda memang dengan hotel bintang empat seperti Jeeva Bloam yang pasarnya sudah tembus Rp 5 juta semalam.

“Yang bintang empat kan cuma satu, hanya Jeeva Bloam,” ucapnya. Sementara

saat musim kunjungan turun drastis, banyak hotel yang banting harga. Untuk kelas bintang tiga, harga diturunkan sampai kisaran Rp 400 ribu semalam. Sementara hotel lainnya ada yang menjual sampai Rp 50 ribu saja semalam.

Kondisi hotel ini berbeda dengan hotel di kabupaten lain yang disebut sudah ada standarisasinya. Soal harga lanjut Laeli Apriana yang juga seorang notaris ini menyebutkan, tinggi rendahnya harga hotel di Lotim ini tergantung fasilitas yang tersedia di masingmasing hotel.

Pihaknya sudah mencoba untuk membangun komunikasi agar dilakukan terus pembenahan sehingga penunjungpengunjung ke hotel-hotel di Gumi Selaparang ini betah.

Sesuai perkembangan era teknologi informasi, booking hotel-hotel di Lotim sudah dilakukan secara online. Seperti Ekas Break, booking kamar sudah diterima untuk setahun kedepan.

Menjawab persoalan standarisasi hotel ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim,

Laeli Apriana (EKbis NTB/rus)

sudah merancang standarisasi usaha jasa dan sarana wisata. Standarisasi ini sudah dibukukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Lotim, H. Haryadi Djowaeny.

Dalam buku standarisasi usaha jasa dan sarana wisata itu, dimuat beberapa bentuk.

Misalnya soal standarisasi pendaftaran usaha pariwisata, standar usaha restoran, standar usaha rumah makan, standar usaha jasa pramuwisata, standar usaha jasa perjalanan wisata dan standar usaha wisata memancing. (rus)

Impor Garam, Ancaman bagi Petani Dari Hal. 1 Diakuinya, kelangkaan garam berpengaruh besar terhadap usahanya. Nurdin bersama petani garam lainnya di Desa Belo semakin bersemangat mengolah garam. Jika saat garam harganya murah dan harus mencari pembeli, Nurdin dan teman-temannya hanya memproduksi garam dalam jumlah terbatas (beberapa karung). Namun, setelah harga garam naik, petani berlomba-lomba meproduksinya dalam jumlah besar. ‘’Beberapa hari kemarin harganya mencapai Rp 200.000 per sak,” tuturnya pada Ekbis NTB, akhir pekan kemarin dengan wajah sumringah.

Begitupun dengan sistem penjualan. Nurdin mengaku, dulu setelah garam diproduksi, petani garam selalu menampung (menyimpannya) di dalam gudang untuk menunggu pembeli yang datang. Tidak hanya itu, petani garam juga melakukan penjualan secara eceran. Mereka menggunakan sepeda motor atau mobil terbuka ke kampung-kampung di Bima atau daerah lainnya.

Sementara sekarang ini, petani garam di Desa Belo tidak perlu bersusah susah memasarkannya, karena mereka langsung didatangi pembeli atau pengepul. ‘’Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir ini jauh-jauh hari telah dipesan oleh pembeli atau pengepul. Pemesannya ada

warga lokal (Bima). Ada juga pemesannya dari Lombok dan Jawa,’’ katanya.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang telah membuka keran impor garam?

Para petani garam tidak bisa berbuat apa-apa. Dibukanya keran impor, diyakini akan memperngaruhi produksi dan harga jual garam produksi mereka. Bahkan, impor garam dikhawatirkan akan mengancam produksi garam lokal yang harganya belakangan ini sudah mulai membaik. Memang bagi petani garam, naik atau tidaknya harga garam tak akan mempengaruhi mereka.

Petani garam akan tetap berproduksi, karena membuat garam memang satu-satunya pekerjaan mereka. ‘’Sepi atau tidak ada peminat juga mempengaruhi produksi. Meski berproduksi, tapi skalanya akan terbatas dan juga akan ditampung di gudang. Kami menjual eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,’’ katanya.

Wildan, salah seorang petani garam di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Lotim mengharapkan kebijakan impor garam dikaji. Ia berpandangan, masuknya garam impor itu dikhawatirkan dapat menghancurkan harga garam lokal. Terlebih, katanya, melambungnya harga garam terjadinya dalam kurun waktu lima sampai 10 tahun sekali. ‘’Impor garam yang dilakukan oleh pemerintah tentu

menjadi ancaman bagi para petani. Karena nanti ini bisa merusak harga. Naiknya harga garam ini menjadi peluang bagi petani untuk meraup keuntungan,’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Sabtu (5/8).

Diakuinya, sekarang ini petani garam sedang menikmati harga tinggi. Apalagi, kenaikan harga garam tidak terjadi setiap tahun, melainkan lima sampai 10 tahun sekali. Misalnya, kenaikan harga garam terjadi pada tahun 2011 yang mencapai Rp 250.000 per karung. Setelah itu, harga garam merosot dan normal. Sementara tahun ini, harga satu karung garam (isi 50 kg), dihargai Rp 400.000.

“Sehingga perlu dipikirkan lagi nasib para petani. Selama garam ada di NTB, masih ada harapan,” ujarnya.

Untuk tetap menjaga ketersediaan garam di NTB khususnya di Lotim. Wildan juga berharap kepada pemerintah supaya memperbanyak gudang penyimpanan garam dan memperluas lagi tambak garam. Menurutnya, saat ini sudah banyak tambak-tambak garam yang alih fungsi menjadi tambak udang.

Dalam empat petak tambak garam miliknya serta budidaya garam yang ditekuninya, Wildan biasanya membawanya ke Pasar Paokmotong, Pasar Masbagik, Jelojok Lombok Tengah serta sejumlah pasar lainnya di Pulau Lombok. (uki/yon)

sederajat. ATAKI adalah asosiasi profesi dibawah LPJK. Dimana LPJK ini sendiri memiliki empat kaki, pemerintah, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi (didalamnya ATAKI) dan perguruan tinggi serta pakar.

Pemberian sertifikasi tenaga ahli, tiga tahun terakhir kewenangannya ada di LPJK. ATAKI tugasnya menjadi fasilitator lulusan-lulusan yang ingin memiliki sertifikasi tenaga ahli. “Tiga tahun sebelumnya kita (ATKI) yang mengeluarkan sertifikat. Belakangan kewenangannya ada di LPJK, kita memverifikasi dan memberikan rekomendasi kalau ada pengajuan masuk,” jelasnya.

Sertifikasi ini biasanya ramai pada awal tahun, Januari-Maret. Triwulan pertama

L. Wirahman ini biasanya untuk menyesuaikan persiapan perusahaan mengukuti tender. Entah apakah hajat tenaga ahlinya untuk meminta penerbitan sertifikat baru, atau memperpanjangnya. “Prosesnya siapa yang datang, itu yang kami fasilitasi,” demikian L. Wirahman.(bul)

TWA Gunung Tunak Jadi Pusat Penangkaran Rusa BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB bakal menjadikan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tunak, Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebagai pusat penangkaran rusa di NTB. Termasuk pusat ekologi kupu-kupu khas daerah ini.

Kepala BKSDA NTB, Dr. Ir. Widada, M.M kepada Ekbis NTB, Minggu (6/8) usai peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di TWA Tunak, mengatakan populasi rusa di NTB terus berkurang. Akibat dari masih maraknya aktifitas perburuan liar yang sulit dikendalikan. Termasuk laju kerusakan kawasan hutan yang sulit dicegah. Kondisi ini mengancam keberlangsungan rusa khas NTB. Sehingga untuk mengantisipasi ancaman kepunahan rusa itu sendiri, harus dilakukan penangkaran. Baik itu penangkaran berbasis masyarakat ataupun penangkaran alami langsung di alam bebas. “Tahun ini kita akan mulai melakukan penangkaran rusa di TWA Tunak ini. Ke depan tidak menutup kemungkinan di kawasan hutan lainnya di NTB,” jelasnya.

Kenapa di TWA Tunak? Karena kondisi hutan di kawasan tersebut masih sangat bagus. Nyaris belum tersentuh manusia. Dan, memang TWA Tunak merupakan salah satu kawasan hutan yang memiliki populasi rusa. Walaupun tidak begitu banyak dibandingkan dengan kawasan hutan di wilayah hutan lindung di Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Di TWA Tunak ini, populasi rusanya sekitar 30 sampai 40 ekor,” ujarnya. Sehingga perlu ditambah dengan cara melakukan penangkaran di kawasan tersebut. Di mana nantinya, pihak BKSDA NTB akan mendatangkan sekitar 30 ekor rusa dari luar.

Untuk kemudian dikembangbiakkan terlebih dahulu di penangkaran yang ada. Setelah rusa berkembang biak, baru kemudian akan dilepaskan ke alam bebas. “Jadi karena ini penangkaran, begitu datang tidak langsung kita lepas. Tapi dikembangbiakkan terlebih dahulu baru kemudian dilepas,” tambahnya.

Dengan upaya penangkaran di alam tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan populasi rusa didaerah ini. Karena bagaimanapun juga, rusa merupakan ikon NTB, sekaligus hewan yang dilindungi oleh pemerintah. “Sehingga kalau tidak dilakukan upaya pencegahan, bisa-bisa rusa di daerah ini bakal musnah,” ujarnya.

Selain rusa lanjut Widada, pihaknya juga akan mengembangkan pusat ekologi kupu-kupu. “Fasilitas untuk ekologi kupu-kupu tahun ini sedang kita bangun. Dibantu oleh Pemerintah Korea Selatan,” tandas Widada. (kir)

(Suara NTB/kir)

PINTU MASUK - Pintu masuk TWA Gunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Loteng.

Pengusaha Akui Sulit Dapatkan Garam di Pasaran Dari Hal. 1 Pada usaha telur asin, garam banyak digunakan saat merendam telur sebelum dibungkus dengan tanah liat.

Harga garam yang mahal membuatnya menaikkan harga telur asin yang diproduksinya. “Dulu harganya

Rp 1.500/biji, sekarang saya jualnya Rp 1.750/buah karena ongkos produksi yang naik,” kata Ahmad. Pembeli, katanya, banyak yang menawar harga di bawah itu.

“Tetapi setelah diberitahu, sekarang mereka mengerti sendiri kenapa harganya mahal,” ujarnya. (uul)

Tolak Impor Garam, Dorong Intervensi Perbaikan Infrastruktur Dari Hal. 1 “Di samping itu, kualitas garam nasional juga lebih bagus daripada garam yang didatangkan dari Australia,” ujarnya.

Ia berpendapat mahalnya harga garam saat ini tidak serta merta menguntungkan petani garam itu sendiri, namun yang paling diuntungkan justru para pengepul. Pengepul itu bisa menentukan harga di tingkat konsumen atau ke tingkat distributor yang akan membawanya ke industri.

Karena selama ini garam lebih banyak dikonsumsi oleh industri berskala besar daripada yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Industri yang banyak mengkonsumsi garam ini salah satunya perusahaan perkapalan, industri ikan asin dan lainnya.

“Kemarin saya turun ke petani garam dan pasar-pasar tradisional. Di tingkat petani

harga belinya Rp 4 ribu per kilo. Sementara di pasarpasar seperti di Lombok Tengah dan Lombok Timur, dari harga pokok 4 ribu bisa dijual ke konsumen antara Rp 15 – 17 ribu per kilo,” sebutnya.

Dengan harga demikian itu, petani garam pada dasarnya tidak terlalu diuntungkan dengan kenaikan harga garam secara nasional ini.

Yang tidak kalah pentingnya saat ini kata Rusdianto yaitu pemerintah harus memberikan bantuan untuk penciptaan dan perbaikan infrastruktur untuk usaha tani garam. Karena selama ini tidak semua sentra tambak garam memiliki infrastruktur yang memadai seperti akses jalan dan fasilitas tempat penampungan garam. ‘’Pertanian garam itu kan di pinggir laut, karena itu tidak semua wilayah pertanian garam itu memiliki jalan yang

bagus. Kemudian tempat penampungan garam milik petani juga saat ini sederhana sekali, dari anyaman bambu dan alang-alang atau daun kelapa. Bahkan di Madura yang disebut sebagai pulau garam juga demikian kondisinya, apalagi di NTB,” ujarnya.

Karena itu, perhatian pemerintah terdahap perbaikan infrastruktur dan kebutuhan di dalam area tambak akan sangat diharapkan. Upaya itu akan bisa meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal yang selama ini dikenal sudah cukup bagus. Penampungan garam yang bagus akan melindungi garam dari hujan dan cuaca, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. ‘’Namun selama ini penyiapan infrastruktur ini masih sangat jauh dari optimal, ‘’ katanya.

Pemerintah juga diminta membantu petani garam

dalam hal keamanan. Karena terkadang kartel menyiapkan pencuri garam. Misalnya saat mereka bertransaksi garam di tingkat petani, selanjutnya mereka tidak bisa mengambil garam dari salah seorang petani, kartel itu terkadang menfasilitasi pencuri garam. “ Orang tua saya juga petani garam sejak tahun 1940 di Sumbawa. Jadi merasakan siklus orang mencuri, kemudian iklim, gagal panen, dan terbatasnya alat, itu semua kita rasakan. Karena itu pemerintah itu perbaiki saja kualitas garam ini, jangan mengimpor,” tegasnya.

Selain itu pemerintah juga diharapkan memperkuat aspek permodalan untuk petani garam ini karena mereka membutuhkan dana yang cukup untuk memproduksi garam dengan jumlah dan kualitas yang bagus. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan

ke petani garam juga sebaiknya ditingkatkan. Karena akses kredit dengan bunga rendah akan membantu petani dalam berusaha. Cukup disayangkan jika perbankan lebih mengucurkan KUR di sektor-sektor perdagangan semata. Padahal pertanian ini termasuk pertanian garam membutuhkan dana segar untuk terus hidup.

Peran dunia pendidikan juga diharapkan lebih optimal dalam melakukan riset yang bagus terhadap garam lokal sebagai legal dasar pemerintah mengambil keputusan. Di NTB banyak sumber daya manusia yang memahami pertanian, namun kegiatan riset yang dilakukan selama ini masih kurang. Jika ada, hasil risetnya lebih banyak “parkir” di rak-rak buku. ‘’Kampus idealnya harus memberikan kontribusi yang bagus untuk pertanian ini, bukan hanya mewisudakan orang,’’ katanya. (ris)

Ekbis NTB Senin, 7 Agustus 2017

4

Industri Keuangan

Daya Beli Turun

Pertumbuhan Kredit Perbankan Minus Rp 1 Triliun Akibat menurunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan angka yang tak menggembirakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memotret, kredit tumbuh minus 2 persen, atau turun sekitar Rp 1 triliun.

BERDASARKAN data yang disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri, pada semester I tahun 2017 ini, terjadi perlambatan realisasi kredit oleh 32 bank dan 32 Bank Perkereditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di NTB. Pada Desember tahun 2016 lalu, kredit yang dikucurkan seluruh perbankan mencapa Rp 32, 5 triliun. Sementara pada Januari hingga Juni 2017, kredit yang disalurkan ke tangan masyarakat hanya mencapai Rp 31, 38 triliun.

Dibanding dengan Januari hingga Juni 2016, kredit tumbuh sebesar 0,80 persen atau Rp 32,815 triliun.”Penyebabnya karena penurunan daya beli,” kata Yusri akhir pekan kemarin.

Beberapa hal lain yang juga memungkinkan menjadi pemicu minusnya pertumbuhan kredit perbankan pada semester pertama tahun 2017 ini, bisa saja akibat tingginya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dimana penyaluran KUR di NTB pada tahun sebelumnya men-

capai Rp 1 triliunan, dari target nasional realisasi KUR sampai Rp 100 triliun.

Kredit tersebut adalah kredit dengan bunga lunak karena didukung subsidi pemerintah.

Dampaknya, besarnya kucuran dana KUR telah memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

Kredit perbankan dalam pandangan otoritas, akan tumbuh kembali setelah dana-dana KUR yang diambil oleh masyarakat telah dilunasi.

Selain itu, kucuran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disalurkan oleh BUMN-BUMN yang beroperasi di NTB diperkirakan ikut berkontribusi. Sebab BUMN menawarkan dana dengan bunga lunak, hanya 6 persen pertahun. Bunga ini masih leb-

ih rendah dari bunga KUR yang sebesar 9 persen pertahun.

“Tahun ini menurut saya paling rendah realiasi kredit perbankan, dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Yusri.

Otoritas mengharapkan, perbankan mampu menggenjot penyaluran kreditnya untuk mencapai target 9 sampai 12 persen pertumbuhannya di 2017 ini. Yang menjadi harapan, pada semester II tahun bersangkutan, biasanya proyekproyek pemerintah dilaksanakan. Tentu dampak yang diharapkan adalah dampak berganda dari berjalannya proyekproyek pemerintah tersebut.

Sementara khusus untuk BPR, kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 7,62 persen.

Dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp

1,2 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro mengalami pertumbuhan yang negatif.

Dari Rp 1,53 miliar pada Desember 2016 menjadi Rp 1 triliun pada semester I tahun 2017.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet BPR juga naik, dari 9,75 persen pada Desember 2016, menjadi 11,97 persen pada semester I tahun 2017.

“Harusnya selaras, pertumbuhan kredit BPR dengan kredit macetnya turun,” ujarnya.

Perbankan umumpun kondisinya sama, kredit macetnya naik dari 1,96 persen menjadi 2,16 persen. Karena itu, otoritas menekankan kembali agar penyaluran kredit progresif, tetapi prinsip kehati-hatiannya tetap kuat.(bul)

H Yusri (Ekbis NTB/bul)

Sistem BLUD Jadi Solusi Pendanaan Koperasi dan Usaha Kecil

”Si Makmur” Mulai Sasar Keluarga TKI

BPJS Ketenagakerjaan Perintis Praya

Targetkan Seluruh Pekerja Terlindungi SELAMA ini masyarakat lebih banyak mengenal BPJS Kesehatan dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, di Praya sejak tahun 2015 lalu, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan bagi pekerja di seluruh Lombok Tengah.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Perintis Lombok Tengah Ihsan kepada Ekbis NTB mengatakan, dari hasil evaluasi terakhir yang dilakukannya kinerja BPJS Ketenagakerjaan Perintis Praya sudah bagus. “Dari hasil evaluasi bulan Juni kemarin, hasilnya mendapatkan kriteria baik,” terangnya saat ditemui di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan dengan Kejati NTB, beberapa waktu lalu. Pencapaian yang bagus ini sebagai hasil kerjasama dengan SKPD, masyarakat dan lembaga pekerja yang berada di Lombok Tengah.

“Kesadaran pengusaha di Loteng masih kurang, dimana ada peserta yang daftar tetapi belum bayar iuran,” kata Ihsan.

Selain itu, ada perusahaan juga yang belum mendaftar sebagian dan perusahaan yang belum mendaftar semua program.

Karena itu dengan adanya program kerjasama dengan Kejati ini BPJS Ketenagakerjaan bisa terbantu dalam hal bantuan hukum sehingga hak pekerja tidak terabaikan.

Di Lombok Tengah, sudah ada 300 badan usaha yang mendaftarkan diri dengan total pekerja mencapai 3.000-an peserta. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang paling banyak di Lombok Tengah berasal dari PT Angkasa Pura dan sektor perhotelan.

Untuk badan usaha seperti UD atau CV, menurutnya, sudah banyak juga yang mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Tetapi usaha-usaha kecil itu yang masih belum, kadang bayar sekali kadang tidak,” ujarnya.

Di semester II ini, Ihsan menargetkan melakukan sosialisasi secara masif, kerjasama dengan beberapa lembaga, serta meningkatkan pelayanan. “Makanya sejak Mei kemarin, kantor kami yang mulanya di pasar Renteng beralih di Kampung Jawa, Praya agar lebih strategis dan mudah diketahui masyarakat,”jelasnya.

Hal ini juga dilakukan agar masyakat tahu bahwa perusahaan BPJS bukan hanya BPJS Kesehatan tapi ada BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS Ketenagakerjaan ini mengurus pekerja yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja, pensiun,kematian, dan hari tua. (uul)

DPRD NTB telah mengesahkan Perda No 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Salah satu substansi dari perda tersebut yaitu dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil di NTB. Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Perdagangan DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M.Si dalam acara sosialisasi Perda Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil yang berlangsung di Mataram pekan kemarin mengatakan, dia adalah salah satu inisiator dari munculnya Perda ini di DPRD NTB. Substansinya yaitu melindungi dan mengembangkan usaha koperasi dan usaha kecil yang jumlahnya semakin meningkat. Di NTB saat ini jumlah usaha kecil lebih dari 600 ribu usaha.

Terkait dengan BLUD yang tercantum dalam Perda, ini adalah unit kerja dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil. “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD ini diatur melalui pergub,” katanya. Tidak dijelaskan berapa gambaran dana yang ditampung dalam BLUD ini dan bagaimana pola penyalurannya kepada koperasi dan usaha kecil.

Sementara itu Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM H Muhammad Imran mengatakan, substansi perda ini adalah pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil. Pihaknya tidak ingin ada lagi rentenir yang berkedok koperasi, karena praktek yang diterapkan rentenir sangat merugikan pedagang kecil lantaran bunga pinjaman yang sangat tinggi. BLUD ini didesain untuk memerangi praktek rentenir yang banyak merugikan pedagang.

Ia mengatakan, selama ini memang banyak koperasi yang berpraktek seperti rentenir dengan menyalurkan kredit berbunga tinggi kepada non anggota. Karena di dalam aturannya, koperasi tidak boleh memberikan kredit selain kepada anggota dan calon anggota koperasi itu sendiri. Koperasi semacam itu memanfaatkan sisi lemah UMKM dalam bidang akses permodalan, sehingga praktek seperti ini masih sering ditemukan.

“Koperasi berkedok rentenir itu , mereka melayani kredit yang bukan anggota,mengaku koperasi, padahal bukan koperasi. Pernah ada di BTN Sweta kami sergap pagi-pagi, dia mengaku koperasi, kami laporkan ke pihak berwajib,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu ciri-ciri koperasi yang tidak aktif itu adalah, mereka tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut. Koperasi ini akan diberikan teguran sampai pada tahapan usulan pembubaran. Memang tidak gampang menutup koperasi, apalagi masih terkait dengan aset dan utang piutang.

Setiap tahun, ratusan koperasi di NTB dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM lantaran sudah tidak aktif lagi.

Berdasarkan data hingga Desember 2016, jumalah koperasi yang terdaftar di NTB sebanyak 4,187 unit. Lebih dari 2,400 unit koperasi diantaranya yang berstatus tidak aktif. Tahun 2016 lalu sekitar 139 koperasi dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sementara tahun ini ia belum mengetahui secara pasti (ris)

(Ekbis NTB/ris)

MENCATAT - Salah satu transaksi di Bank Mandiri Cabang Mataram. OJK mencatat perbankan secara umum lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor konsumstif.

Masih Mendominasi, Penyaluran Kredit ke Sektor Konsumtif PENYALURAN kredit perbankan di NTB masih didominasi oleh sektor konsumtif. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit ke sector bukan lapangan usaha atau dengan kategori konsumtif mencapai angka 52 persen per Juni 2017. Selanjutnya penyaluran kredit untuk perdagangan besar dan eceran baru mencapai angka 26 persen, diikuti oleh sektor-sektor lainnya dengan jumlah persentase yang relatif kecil.

Pengawas Bank dari OJK Provinsi NTB Ihsan Wafi dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) terkait peran perbankan disektor pariwisata belum lama ini mengatakan, secara umum penyaluran kredit perbankan ke sektor pariwisata masih minim. Misalnya kredit untuk sektor hiburan dan sosial budaya masih 1 persen, untuk penyewaan dan jasa perusahaan 1 persen.

“Sementara itu penyediaan akomodasi dan makan minum

sebesar 3 persen, dan industri pengolahan 1 persen. Semua sektor diatas berkaitan dengan dunia pariwisata, namun angkanya masih minim, “ kata Wafi.

Ia mengatakan, terdapat 16 bank di Provinsi NTB yang sudah memiliki komitmen bersama dalam penyaluran kredit sektor pariwisata tahun 2017 ini dengan target sasaran sebanyak 3,540 pelaku UMKM. OJK berharap agar proporsi kredit untuk sektor pariwisata terus ditingkatkan seiring dengan semakin menjamurnya usaha di bidang wisata ini.

Sebelumnya Area Head Bank Mandiri Mataram Gunawan Edi Sasongko mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan kucuran kredit untuk sektor yang produktif termasuk di bidang pariwisata di NTB. Terlebih wisata Lombok dan Sumbawa sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Bank Mandiri area Mataram sejauh ini telah menyalurkan kredit di sektor pariwisata se-

kitar Rp 360 miliar. Beberapa sektor yang telah dikucurkan seperti bisnis perhotelan sebesar Rp 97 miliar, penginapan Rp 1,3 miliar, restoran Rp 2,7 miliar, pengakutan umum Rp 3,6 miliar, biro perjalan termasuk ticketing sebesar Rp 2,9 miliar, usaha pengolahan sebesar Rp 2,4 miliar dan sektor usaha pariwisata lainnya dengan jumlah rekening di bidang wisata sebanyak hampir 1,400 rekening termasuk UMKM didalamya.

Secara umum performa Bank Mandiri Mataram sangat baik baik dari aspek dana dan kredit yang terus tumbuh. Untuk dana ( year on year ) tumbuh sebesar 31,5 persen pada bulan Juni 2017 jika dibandingkan dengan Juni tahun lalu. Kalau kredit tumbuh 27 persen.

Selain dari pertumbuhan nilai, market share himpunan dana dan penyaluran kredit di NTB pun mengalami peningkatan masing-masing menjadi 12,9 persen dan 10,47 persen (ris)

(Ekbis NTB/ris)

(Ekbis NTB/ris)

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Cabang Mataram terus memperluas cakupan pasar untuk produk branchless banking atau layanan bank tanpa kantor. Adanya dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan membuat program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai), Bank Mandiri membuat produk tabungan Simpanan Mandiri Makmur (Si Makmur). Saat ini produk “Si Makmur” mulai menyasar keluarga TKI agar remitansi yang terkirim dapat diterima dengan utuh dan dapat dikelola dengan baik.

Sales Representatif Branch Banking Bank Mandiri Area Mataram, Purna Bakti Prasetiyo kepada Ekbis NTB mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pembinaan terhadap para agennya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah. “ Kita masih membina agen kita, belum berani menambah,” katanya. Target pasar “Si Makmur” ini untuk semua kalangan, termasuk siswa sekolah dalam rangka literasi keuangan bagi generasi muda.

Jumlah agen branchless banking di Mandiri Area Mataram saat ini sekitar 905 agen dengan jumlah agen terbanyak di Sumbawa Besar dan Kota Mataram. “ Awal Agustus ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah Hangtuah, edukasi tentang layanan keuangan digital disana. Kami juga kerjasama dengan salah satu sekolah pariwisata. Siswa bisa cicil biaya sekolah melalui Si Makmur itu. Bisa setor mulai 10 ribu melalui gurunya, agen atau ke bank,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan program Laku Pandai selama ini yaitu proses mengedukasi masyarakat awam yang belum memiliki rekening. Mereka memang sudah mengenal smartphone, namun warga masih memiliki rasa khawatir terhadap keamanan uangnya yang disimpan di rekening Laku Pandai. Produk ini memang sangat penting agar warga tak lagi menaruh uangnya di bawah bantal atau di dalam rumah, namun mereka bisa menyimpan di rekening bank agar lebih aman.

Di produk “Si Makmur” ini tidak dikenakan biaya administrasi, malah diberikan bunga. Transaksi yang bisa dilakukan di produk ini meliputi tarik tunai, setor tunai, transfer ke semua bank, belanja online dan pembayaran.

Salah satu visi Bank Mandiri melalui produk “Si Makmur” ini yaitu mengurangi praktek titip transfer atau titip tarik uang yang berasal dari TKI ke keluarganya di kampung halaman.

Praktek yang sering disebut “ojek rekening” ini berpotensi akan mengurangi uang yang diterima oleh keluarga TKI karena mareka akan membayar jasa rekening. “ Yang kita inginkan keluarga TKI itu langsung menerima uangnya dari Malaysia misalnya.

Mereka nanti bisa menerima uang dari para agen.

Nama programnya Ujicoba Remitansi LKD,” katanPurna Bakti Prasetiyo ya. (ris)

H Muhammad Imran

Tekan Pesoalan Komisi ” Guide”

” Windows Shopping” Kembali Diaktifkan DINAS Perindustrian Provinsi NTB kini menggandeng kelompok perajin industri. Kelompok orang-orang kreatif ini menyiapkan etalase khusus untuk berbagai jenis produk lokal, baik industri olahan maupun industri kerajinan.

Etalase produk lokal ini ada di kompleks bangunan yang pernah dimanfaatkan oleh UPP Pijar Pemprov NTB, di jalan Langko Mataram, tepatnya berada disamping Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Etalase produk lokal ini diberi nama windows shopping.

Ruang pameran untuk memajang barang kerajinan telah disiapkan. Sebelumnya tempat ini dimanfaatkan oleh Koperasi Amanah untuk menjual berbagai jenis produk lokal hasil pelaku

Industri Kecil Menangah (IKM).

“Windows shopping ini kita hidupkan kembali, sebelumnya hidup segan mati tak mau.

Ada 80 IKM yang sudah siap mengisi windows shopping”, kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahya Ningsih.

Para pelaku IKM menurutnya telah dipanggil. Merekalah nantinya yang akan mengelola windows shopping, sebagai fasilitas untuk memasarkan produkproduk yang dihasilkan secara konvensional.

Rencananya, fasilitas tersebut akan diresmikan bulan Agustus ini.

Baiq Eva mengatakan, nantinya tamu-tamu

pemerintah akan diarahkan berbelanja disana. Di ruang pameran windows shopping ini akan dapat dijumpai seluruh produk hasil olahan, maupun produk industri kerajinan yang berasal dari berbagai daerah di NTB. Disana hanya dijadikan tempat penjualan dalam skala kecil. Namun untuk kebutuhan yang lebih besar, pembeli dapat mengkomunikasikannya langsung dengan para produsen.”Disana ada contoh-contoh, ada kerajinan, ada industri olahan. Profil produsen juga bisa djumpai disana,” katanya.

Baiq Eva menyebut, keberadaan windows shopping sekaligus secara secara perlahan, dapat mengurangi persoalan Baiq Eva Nurcahya Ningsih komisi guide atau pe-

mandu wisata yang selama ini menjadi perdebatan panjang.

Sebelumnya disebut-sebut soal komisi pemandu wisata yang cukup tinggi, hingga 40 persen yang diterima dari pemilik art shop yang dikunjungi rombongan wisatawan. Komisi sebesar itu diberikan dari harga pembelian wisatawan sekali berkunjung. Otomatis, komisi pemandu wisata ini disiasati dari pilihan menaikkan harga jual produk lokal kepada wisatawan. Realitas tersebut hingga kini masih menjadi polemik.

“Nah karena itu, kita mau windows shopping menjadi salah satu upaya untuk menekan komisi guide. Wisatawan bisa berbelanja disini,” demikian Baiq Eva.(bul)