Edisi Senin, 30 April 2017 | Ekonomi Bisnis

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 30 APRIL 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 30 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

Kopi dan Keripik Andalan KWT Solong Jaya

Manfaatkan Aset, Pemprov NTB akan Gelar ’’Beauty Contest’’

EKSISTENSI Kelompok Wanita Tani (KWT) Solong Jaya, Desa Pesanggrahan, Montong Gading Lombok Timur, secara perlahan-lahan mulai terlihat, terutama setelah mendapat bantuan dari salah satu non government organization (NGO). Seperti disampaikan Sriastuti Indayani, pengurus KWT Solong Jaya kepada Ekbis NTB menjelaskan produk-produk yang dihasilkan anggota kelompok sudah mulai bisa meningkatkan perekonomian mereka. Halaman 2

(Ekbis NTB/bul)

SEJUMLAH bangunan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB masih belum dimanfaatkan dengan maksimal, bahkan terkesan mangkrak.

Padahal, jika dimanfaatkan dengan maksimal, aset-aset tersebut akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Halaman 4

Dilema TKA, Antara Retribusi IMTA dan Tertutupnya Peluang Naker Lokal Ancaman “impor” tenaga kerja asing ke Indonesia secara tidak langsung mulai dikeluhkan masyarakat.

Lombok Utara sebagai daerah tujuan wisata dunia, dirasa telah lebih dulu kemasukan TKA. Hanya saja, hiruk pikuk pro kontranya tidak begitu kelihatan, karena keberadaan TKA belum seluruhnya terdeteksi.

KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Asing (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Vidi Ekakusuma, MM., Jumat (27/4) mengungkapkan, para TKA di Lombok Utara bekerja pada deskripsi pekerjaan yang tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan oleh warga lokal. TKA yang berada di industri pariwisata kebanyakan dipekerjakan sebagai manajer, chef, marketing dan instruktur dive (menyelam).

Meski mengurangi kran lapangan kerja, namun keberadaan TKA di KLU juga menyumbang PAD dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Tahun 2017 lalu, PAD IMTA yang dibukukan Pemda KLU Rp 2 miliar lebih. Padahal angka target dari

IMTA yang dibebankan sekitar Rp 1,8 miliar.

Kepala Bidang PHI pada Disnaker KLU, Abdul Khairul Mas mencatat, data TKA sementara yang diperoleh sebanyak 370 orang. Hanya saja, tidak setiap TKA dapat ditarik retribusinya karena diantara pekerja ada yang bekerja di kabupaten lain pada satu pemilik perusahaan yang sama sehingga retribusinya masuk ke provinsi. ‘’Saat ini kami sedang memberi keterangan terkait PAD IMTA di depan Pansus DPRD. Jumlah TKA sementara sekitar 370-an orang. Dengan retribusi perpanjangan IMTA di daerah sebesar 1.200 dolar Amerika per orang per tahun,

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/ari)

Wisatawan mancanegara di Gili Trawangan yang antre menunggu fastboat untuk menyeberang ke Bali. Di sektor pariwisata, banyak TKA yang bekerja pada posisi tertentu.

Tenaga Kerja Lokal Terancam PRESIDEN Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor ) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Keluarnya Perpres ini akan mempermudah TKA bekerja di Indonesia, termasuk di NTB. Selain itu, TKA ini diharapkan mampu mentransfer ilmu pada tenaga kerja dalam negeri.

Begitu Perpres Nomor 20 ini keluar, responsnya cukup besar. Terutama dari pihak-pihak yang berseberangan politik dengan pengusung presiden. Tidak hanya itu, asosiasi pekerja di sejumlah daerah juga menyuar-

akan hal yang sama. Mereka meminta agar penerapan Perpres ini ditinjau kembali, termasuk dari sejumlah pencari kerja di NTB. Mi’raz Nur Indareani, salah satu lulusan PTN ternama di Indonesia, misalnya. Ia tidak setuju adanya pemberian izin TKA, karena akan mengurangi kesempatan calon tenaga kerja lokal bersaing mencari kerja. ‘’Pastinya itu akan mengurangi jatah tenaga kerja lokal untuk bekerja padahal di sini kan jumlah yang nganggur banyak,’’ujarnya pada Ekbis NTB, Rabu (25/4).

Perempuan yang sedang menunggu waktu wisuda ini mempertanyakan ala-

san pemerintah mempermudah masuknya TKA. Semestinya pemerintah memperketat masuknya pekerja asing untuk memberikan kesempatan pekerja lokal bekerja di perusahaan besar. Meski demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan, jika pemerintah memberikan izin kerja pada TKA, asalkan tidak ada tenaga kerja lokal yang memang mampu memenuhi persyaratan ditetapkan. ‘’Kalau memang ada pekerjaan yang orang asing itu saja yang bisa sih oke-oke saja, tetapi harusnya orang lokal juga diberi pelatihan agar mereka juga punya. Biar tidak terlalu bergantung ke orang luar,’’ sarannya.

Hal yang sama juga dikatakan Eni Rahmawati yang baru di awal bulan ini lulus dari salah satu PTN ternama. Ia mengaku tidak habis pikir dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin bekerja TKA. ‘’Di sini kan pengangguran banyak, semakin banyak saingan dalam mencari kerja. Sedangkan cari kerja di sini juga susah,’’ keluhnya.

Kebijakan itu menurutnya tidak adil karena NTB sendiri memiliki potensi besar yang bisa dipakai untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal KALANGAN DPRD NTB menekankan agar proyek atau aktivitas bisnis yang berlangsung di NTB lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing memang tak dipungkiri sudah masuk ke sejumlah sektor mulai dari pariwisata, pembangkit listrik, pertambangan hingga ekspor impor komoditas lokal.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Abdul Hadi, SE, MM kepada Ekbis NTB mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB masih tinggi yaitu sekitar 79 ribu di tahun 2017, sehingga butuh lapangan pekerjaan yang banyak untuk menyerap angkatan kerja yang semakin bertambah. “Masyarakat NTB sedang membutuhkan serapan tenaga kerja yang banyak.

Angkatan kerja di NTB yang masih nganggur cukup tinggi, seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Lahirnya Perpres Nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sangat diharapkan tidak menggerogoti peluang kerja putra daerah. Pada dasarnya ia setuju bahwa proyek dan aktivitas usaha dalam daerah bisa dilakukan oleh tenaga profesional asing dalam batas tertentu. Namun jangan sampai pekerjaan kasar juga menggunakan tenaga kerja asing, karena hal itu bertentangan dengan kondisi dalam daerah.

“Yang diberikan ke tenaga kerja asing yaitu yang tidak ditemukan di NTB, tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu. Jika dalam kondisi ini kita dukung.

Namun ketersediaan tenaga kerja kita yang non skill sangat melimpah, ini jadi catatan kita, jangan sampai diambil peluang ini oleh mereka,” katanya.

Politisi PKS ini mengatakan, masuknya tenaga kerja asing harus memiliki efek yang positif untuk masa depan. Artinya transformasi skill, pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada tenaga kerja lokal pada bidangbidang tertentu haruslah dilakukan. Proses transformasi pengetahuan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal menjadi poin penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam daerah.

Terkait dengan dugaan adanya pekerja asing yang berstatus ilegal bekerja di sektor pariwisata di NTB, Abdul Hadi meminta kepada otoritas terkait seperti Kantor Imigrasi untuk lebih intensif melakukan pengawasan di lapangan. Mengingat banyaknya destinasi wisata di NTB terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara sehingga potensi itu tenaga kerja asing ilegal itu cukup besar.

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3

H. Abdul Hadi (Ekbis NTB/dok)

Nihil Tenaga Kerja Asing Ilegal

Daerah Jangan Kecolongan

(Ekbis NTB/ist)

Yustinus Habur

KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB masih memandang ketidaktegasan pemerintah daerah dan optimalnya tugas pengawasan. Hal ini menjadi kesimpulan, karena masih terindikasi adanya tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja diam-diam tanpa dokumen-dokumen yang seharusnya dipenuhi. Terutama untuk kawasan-kawasan pariwisata.

Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur tidak menyebut mana saja lokusnya secara khusus. Namun pekerja asing terindikasi masih leluasa menjalankan usaha di daerah ini. “Itu masalahnya, masih saja ada bocor-bocor ,” kata Yustinus pada Ekbis NTB belum lama ini.

Belakangan isu membludaknya pekerja asing masuk ke Indonesia menjadi perhatian publik. Apalagi pemerintah kemudian memberikan kelonggaran kepadanya yang tidak terlalu memiliki keahlian. Yustinus mengatakan persoalan ini tentu mengkhawatirkan.

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyebut belum ada catatan jumlah tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke NTB, ataupun yang sudah bekerja. Sementara yang resmi, jumlahnya baru sebanyak 29 orang.

Pemerintah daerah juga tak menampik kekhawatiran masuknya tenaga kerja asing tanpa prosedur. Karena itu, pengawasan tak berhenti dilakukan, bekerjasama dengan instansi terkait. Selain bermasalah melanggar aturan masuknya orang asing ke daerah ini juga mengancam tenaga kerja H. Wildan lokal yang memiliki keahlian lebih baik dari orang asing

yang didatangkan dari luar.

Sejauh ini kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, belum ada laporan masuk terkait keberadaan tenaga kerja dari luar negeri yang “nyelonong” ke NTB. Disnakertrans kata kepala dinas, tetap melakukan koordinasi, setidaknya dengan Imigrasi Mataram untuk memantau aktivitas orang asing yang ada di NTB. Demikian juga dengan kabupaten/ kota diharapkan tak kendor pengawasannya.

Belakangan santer beredar kabar membludaknya tenaga kerja luar negeri masuk Indonesia. Bahkan ada kabar, jutaan tenaga kerja asing yang menyerbu negeri ini.

Pro kontra kemudian semakin ra-

mai di masyarakat, setelah Presiden Jokowi memberikan lampu hijau untuk tenaga kerja luar negeri masuk Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Orang nomor satu di negeri inipun meminta syarat masuknya tenaga kerja asing dilonggarkan. Dengan harapan, tenaga kerja asing yang masuk akan melakukan transfer ilmu kepada tenaga kerja dalam negeri. Kekhawatiran masyarakat lebih kepada masih banyaknya tenaga kerja dalam negeri yang belum dilibatkan maksimal dalam berbagai sektor pembangunan.

Bersambung ke hal 3

Disnakertrans Loteng Antisipasi Serbuan TKA

(Ekbis NTB/yon)

MAGNET BARU - Kawasan KEK Mandalika menjadi magnet baru bagi TKA. TKA masuk ke kawasan ini bersamaan dengan masuknya investor yang menggarap kawasan ini.

KEBERADAAN Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui sejauh ini masih belum banyak. Namun sebelum menjadi ‘’ancaman’’ bagi eksistensi tenaga kerja lokal, Pemkab Loteng sudah sejak awal mengambil langkah-langkah antisipasi.

Guna melindungi keberadaan para tenaga kerja lokal. Salah satunya, dengan menyiapkan regulasi khusus yang mengatur soal kuota tenaga kerja yang bisa diperkerjakan diperusahaan yang ada di wilayah ini.

Terutama tenaga kerja luar daerah dan tenaga kerja asing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, Minggu (29/4) kemarin, mengatakan,

saat ini regulasi yang mengatur soal ketenagakerjaan di Loteng satu ada satu, yakni Perda Nomor 1 tahun 2017. Namun itu khusus mengatur soal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Loteng yang bekerja di luar negeri.

Sehingga dipandang perlu untuk membuat satu regulasi yang mengatur keberdaan tenaga kerja di daerah ini. ‘’Draf regulasi sedang kita susun. Dan, ini lahir atas permintaan langsung dari teman-teman di DPRD Loteng,’’ akunya.

Awalnya, regulasi tentang tenaga kerja tersebut mau digabung dengan Perda Perlindungan TKI tersebut. Tapi oleh DPRD Loteng minta supaya dipisah, sehingga regulasinya berbeda dengan harapan.

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/ist)

TAMBANG - operasional tambang pasir besi di Lotim. Di perusahaan ini sejumlah TKA terdata bekerja sebagai tenaga teknis.

2

Ekbis NTB Senin, 30 April 2018

Babakan Mart, Usaha Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, persaingan usaha juga semakin sengit terutama di kota Mataram. Tumbuh suburnya toko retail modern di setiap sudut kota ini sebenarnya bisa menjadi peluang usaha bagi UKM untuk menjual produknya. Tetapi keterbatasan modal serta standarisasi produk masih menjadi halangan terbesar mereka menembus pasar retail modern. ya terjual, tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas produk mereka juga,” ujarnya.

Sistem kerjasama bagi pelaku UKM yang ingin memasukkan barangnya di Babakan Mart juga mudah, tidak seperti retail modern lainnya karena memang tujuannya untuk pemberdayaan UKM. Pelaku UKM hanya perlu menaati prosedur yang ditetapkan Babakan Mart , mulai dari sistem kerjasama sampai pembayaran. Produk yang dijajakan haruslah memiliki label, kemasan yang bagus, merk, serta keamanan pangan yang harus ditaati. “Itu yang mereka harus taati, jadi tidak sembarangan. Karena memang itu cita-cita kita untuk menaikkan brand image produk mereka,” kata Herman.

Meski baru diresmikan, sudah hampir 30 produk milik pelaku UKM yang dipasarkan di Babakan Mart, yang sebagian besar merupakan olahan makanan.

“Saat pembukaan kemarin, alhamdulillah kita bisa mendapatkan keuntungan bersih sampai

Bisnis

(Ekbis NTB/uul)

TANPA PEMERINTAH - Meski tanpa bantuan pemerintah, Babakan Mart siap menampung berbagai hasil industri pelaku UKM di Babakan dan sekitarnya.

Rp1 juta, karena banyak yang borong,” sebutnya.

Meski banyak retail modern yang bertebaran, Herman mengaku tidak merasa tersaing karena ia ingin membuktikan bahwa dengan adanya gerakan lokal seperti Babakan Mart ini ekonomi masyarakat akan lebih bergerak aktif. Masyarakat tidak perlu lagi

Gaya

(Ekbis NTB/ist)

Brand ambassador Traveloby Irine Idol sedang mempromosikan produk Traveloby belum lama ini.

’’Traveloby’’, Aplikasi Lokal yang Tepat untuk Anda KEGIATAN travelling dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang pesat terutama masyarakat yang sekarang lebih memilih menghabiskan waktu dan uangnya untuk liburan.Tidak heran, muncul berbagai layanan aplikasi yang menawarkan berbagai kemudahan untuk travelling ke berbagai wilayah.

Salah satunya adalah Traveloby.com, start up lokal asli NTB yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk memilih layanan travel dalam merencanakan liburannya. “Konsepnya ini seperti Tokopedia atau Bukalapak, dimana pengguna bisa memilih berbagai travel di dalamnya yang menawarkan paket-paket wisata mereka,” terang Adimas, owner Traveloby.com kepada Ekbis NTB. Startup yang didirikannya bersama 3 rekan lainnya sejak akhir 2017 lalu ini, imbuhnya, terilhami dari pengalaman temannya yang mengalami penipuan oleh pihak travel saat berlibur yang kemudian menjadi pemikirannya untuk membuat sebuah platform yang memudahkan calon pembeli melihatmelihat paket yang ditawarkan travel.

Ada ratusan paket wisata di berbagai negara dari puluhan travel yang telah bekerjasama dengan Traveloby bisa ditemukan dengan mudah di sini. “Lebih enaknya lagi, calon pengguna bisa membuat rencana liburan sendiri dengan menentukan tujuan wisata serta budget yang mereka miliki, nanti akan kita lelang ke travel yang mau,” jelasnya.

Layanan ini, imbuhnya, merupakan layanan yang paling diminati oleh pengguna seperti saat libur Natal dan tahun baru kemarin.

Untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh travel agent, Traveloby.com menerapkan sistem unik dalam pembayaran kepada penggunanya. “Jadi, calon konsumen kita tidak bayar langsung ke travel agentnya tetapi langsung ke Traveloby.com, yang kemudian saat liburan berakhir barulah kemudian dibayarkan ke travel agent bersangkutan,” papar Dimas.

Kenyamanan serta menjaga kepercayaan konsumen menjadi alasannnya memberlakukan hal seperti itu, karena bisnis travel agent merupakan bisnis kepercayaan yang harus benar-benar dijaga.

Travel agent yang bekerjasama dengan Traveloby, diakuinya lebih banyak merupakan travel agen luar NTB. Tetapi ke depannya, tidak menutup kemungkinan dirinya juga akan menggandeng travel agent lokal untuk menawarkan paketpaket wisata andalannya. “Selain kerjasama dengan pihak travel agent, kita juga memiliki layanan rent car di Traveloby.com,” ujarnya.

Selain berbentuk website, aplikasi Traveloby.com juga bisa ditemukan di Playstore atau Appstore yang baru dilaunching tanggal 23 April kemarin. Dimas mengakui aplikasi Traveloby masih berbentuk versi beta, tetapi dirinya berencana akan segera meluncurkan versi full pada pertengahan Mei mendatang.

Meski terbilang baru, ia menceritakan layanan travel miliknya ini sudah mulai ditiru oleh yang lain. “Dari segi konsep serta tampilan semuanya menjiplak kami, tetapi untungnya tampilan website Traveloby sudah berubah. Jadi kita sudah selangkah lebih maju dari mereka,” ceritanya.

Dimas menceritakan, startup lokal ini juga sudah mulai dilirik investor yang tertarik menanamkan modalnya di Traveloby.com. “Kami berencana setidaknya Traveloby ini bisa seperti travel market yang ada di luar negeri, yang sudah maju dan berkembang,” harapnya. (uul)

berbelanja ke retail modern berjaringan nasional jika sudah ada retail lokal yang lebih dekat dan hemat serta kualitas barangnya juga terjamin. Apalagi ini memang inisiasi lokal yang dampaknya langsung kepada masyarakat.

Bagi pelaku UKM yang ingin memasukkan produknya di Babakan Mart tetapi terkendala akan

mua pelaku UKM juga sudah didata,” kata Herman.

Dirinya juga meminta bantuan ke dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan pelaku UKM Babakan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses pemasaran, jangan hanya bantuan modal saja.

Ke depannya, tidak menutup

sertifikasi halal, dirinya akan memfasilitasi dan mendampingi dengan menghubungkan pada stakeholder terkait. “Sudah kita jalin komunikasi melalui dinas koperasi dan UKM untuk persiapan sertifikasi halal yang direspon dengan baik. Rencananya bulan Juni akan didampingi untuk pelatihan sertifikasi halal, se-

Galuh Salon, Berikan Perawatan Wajah dan Rambut Terbaik

PERAWATAN tubuh merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari penampilan wanita karena bisa menunjang penampilan mereka. Terutama untuk perawatan wajah dan rambut yang menjadi andalan sehingga para wanita sangat menjaga ekstra kedua bagian tersebut. Jika menginginkan perawatan wajah dan rambut dengan hasil maksimal,mungkin bisa mencoba perawatan yang ditawarkan oleh Galuh Salon yang beralamat di jalan Catur Warga Nomor 16C, Mataram.

Pengelola Galuh Salon, Galuh Yuniarti, menjelaskan, perawatan di salonnya ini dikhususkan untuk perawatan wajah dan rambut karena sudah cukup lama berkecimpung di bidang tersebut. “Saya memang sudah lama berkecimpung di dunia salon hampir 10 tahun, tetapi salonnya baru pindah ke sini hampir 3 bulan lalu,” terangnya kepada Ekbis NTB. Kedua perawatan yang ditawarkan itu, tambahnya, merupakan keahliannya yang sudah diasah selama bertahun-tahun. Ada berbagai perawatan yang ditawarkan di Galuh Salon mulai dari rebonding, hair extention,potong rambut, dan berbagai perawatan lainnya. “Di sini juga ada make-up tetapi yang natural dan simpel saja karena yang paling ditonjolkan memang perawatan rambutnya,” ujar Galuh.

Untuk perawatan wajah, Galuh Salon bekerjasama dengan NuSKin, sehingga konsumen bisa membooking dulu sebelum melakukan perawatan. Ia menerangkan untuk menarik perhatian konsumen, Galuh Salon sangat menekankan pada pelayanan

EKSISTENSI Kelompok Wanita Tani (KWT) Solong Jaya, Desa Pesanggrahan, Montong Gading Lombok Timur, secara perlahan-lahan mulai terlihat, terutama setelah mendapat bantuan dari salah satu non government organization (NGO). Seperti disampaikan Sriastuti Indayani, pengurus KWT Solong Jaya kepada Ekbis NTB menjelaskan produkproduk yang dihasilkan anggota kelompok sudah mulai bisa meningkatkan perekonomian mereka.

“Alhamdulillah sekarang pasarannya sudah mulai stabil, setidaknya dulu ibu-ibu itu hanya menunggu gaji suami sekarang sudah bisa bantu-bantu menambah pemasukan,” terangnya dengan senyum bangga.

Anggota KWT sebanyak 30 orang, tambahnya, sekarang sudah bisa menambah produksi dibandingkan saat di awal dulu. Produk-produk yang dibuat anggota merupakan produk yang memanfaatkan bahan baku yang melimpah di desa di bawah kaki Rinjani ini.

Iin, panggilan akrabnya, menerangkan ada 2 produk andalan KWT yang sudah mulai banyak dilirik pasaran yaitu kopi dan keripik. “Kopi dengan merk bale pesanggrahan sudah mulai banyak yang pesan, karena menggunakan kopi biji merah yang sudah benar-benar matang,” jelasnya.

Selain itu, pengolahan yang masih dilakukan secara tradisional memberikan citarasa yang khas dari kopi Pesanggrahan buatan KWT ini. Dalam seminggu, kelompoknya bisa mengolah sampai 10 kg kopi yang dikemas dalam bentuk bubuk maupun kopi sangrai.

Selain kopi, produk keripik seperti keripik pisang dan bebele juga menjadi andalan KWT ini. “Meskipun pasarannya baru pasar tradisional tetapi setidaknya lancar setiap harinya,” kata Iin. Untuk memudahkan produksi, ia menerangkan anggota dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pembagian tugas untuk produksi kopi dan keripik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih produksi antar anggota sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.

Pasaran produk KWT Solong Jaya, imbuhnya, bahkan sudah mencapai luar negeri terutama produk kopinya.

“Produk kopi kita ini suka dibawa sama tekong-tekong ke Malaysia bahkan kemarin dari Taiwan. Merek bilang cocok dengan rasanya,” akunya.

Produk kopinya juga sedang berupaya untuk menembus Starbuck agar semakin banyak yang tahu kopi Pesanggrahan. Sedangkan untuk pasaran lokal, sekarang ini Iin sedang mencoba memasukkan produknya ke salah satu supermarket lokal terbesar di Lombok. Terutama produk keripik bebele dan stik p a k i s yang belum banyak beredar di pasaran.

“Kami juga aktif mempromosikan produkproduk KWT ke berbagai toko oleholeh dan supermarket di Lombok Timur, alhamdulillah responnya cukup bagus,” sebutnya. Dirinya juga berencana memiliki outlet sendiri di desanya agar mudah memasarkan produkproduk anggota, apalagi didukung desanya yang berdekatan dengan tempat wisata. (uul)

(Ekbis NTB/uul)

Seorang konsumen sedang mendapat pelayanan di Galuh Salon. yang maksimal, karena tidak semua pelanggan yang datang ke salon tujuannya untuk mempercantik diri. “Selain itu, kami juga selalu memberikan rekomendasi perawatan yang tepat bagi pelanggan sampai berani memberikan garansi,” terangnya.

Ia mencontohkan seperti saat memilih potongan rambut, Galuh selalu menyarankan agar potongannya yang sesuai tanpa mengikuti mode yang sedang tren. Hal ini dilakukannya agar konsumen tidak menyesal setelah keluar dari salon.

Ia tidak ragu memberikan garansi kepada konsumen jika tidak puas dengan hasilnya dan menginginkan perawatan ulang.

Tidak heran, pelanggan Ga-

luh Salon datang dari berbagai wilayah di Lombok bahkan rela jauh-jauh datang untuk perawatan. “Banyak juga pelanggan yang dari dulu saya pegang, datang juga ke sini karena memang mereka sudah percaya dengan mereka,” jelasnya.

Untuk harga, Galuh Salon sendiri menawarkan harga mulai Rp 30 ribuan dan setiap bulannya menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Ke depannya, Galuh berharap Galuh Salon bisa lebih dikenal orang banyak terutama untuk perawatan rambutnya. “Kita fokus dulu ke arah mana tujuannya salon ini, setidaknya biar berkembang dulu,” imbuhnya.(uul)

Menikmati Sensasi Donat Hits dengan Harga Terjangkau DONAT merupakan jajanan yang menjadi favorit semua orang dengan bentuk dan rasanya yang lezat. Ditambah pembeli sekarang sangat menyukai donat yang diberi aneka topping berbagai rasa yang mempercantik tampilan donat. Peluang pasar itulah yang dilihat Nazril Hadi yang sejak tahun 2017 lalu mencoba peruntungannya memulai bisnis donat dengan aneka topping ini.

“Mulanya saya lihat di sosial media banyak yang jual donat begitu dan peminatnya banyak, jadinya saya mulai mencoba buat dan banyak yang suka,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB di rumah sekaligus tempat produksinya di Babakan Barat, Babakan, Mataram.

Dirinya mengaku memang sebelumnya sudah memiliki usaha pembuatan roti terutama donat tetapi bentuknya yang biasa. Nazril menerangkan donat yang dibuatnya rasa dan kualitasnya tidak kalah dengan donat buatan toko roti ternama.

“Bisa dibandingkan kok dan juga donatnya bisa bertahan sampai 1 hari, rasanya tidak berubah,” terangnya.

Ada 13 topping tersedia di Delicious Donat yang bisa dipilih pembeli, mulai topping coklat, bubble gum, keju, oreo, dan lainnya. Nazril menambahkan dari 13 topping itu, yang menjadi favorit pembeli

adalah topping Oreo di mana donat diberikan taburan serpihan biskuit Oreo yang cocok untuk cemilan.

Pembeli juga bisa memilih jumlah donat yang diinginkannya karena Delicious Donat tersedia dalam 4, 6 dan 12 buah dalam 1 kotaknya. Meski terbilang baru, ia mengaku setiap harinya bisa menjual sampai 70 boks donat. “Yang pesan bukan hanya dari sosial media saja, kita juga punya banyak reseller bahkan sampai di Lombok Tengah sana,” kata Nazril. Harga yang ditawarkan untuk 1 box Delicious Donat mulai dari Rp 30 ribuan untuk isi 12 biji.

Ia menambahkan donat buatannya juga tidak jarang dijadikan sebagai kue ultah karena unik dan rasanya tidak kalah dengan kue tart. “Kita juga sediakan lilinnya jika mau, tetapi itu ada biaya tambahannya,” jelasnya.

Pasaran donat sekarang, tambahnya, sangat digemari berbagai kalangan terutama para remaja karena tampilannya yang menarik serta rasanya yang enak. “Mereka juga tertarik setelah lihat fotofoto di sosial media makanya tertarik beli,” terangnya.

Nazril sebenarnya ingin memiliki sebuah tempat sendiri yang konsepnya seperti cafe tetapi karena keterbatasan modal, keinginan itu masih dipendamnya. “Setidaknya meski lokasi saya dalam kampung ini, perlahan sudah mulai dikenal orang,” bangganya. (uul) Nazril memperkenalkan donat hasil kreasinya yang tidak kalah dengan produksi merek ternama.

kemungkinan Babakan Mart akan menggandeng seluruh pelaku UKM di Babakan yang jumlahnya mencapai ratusan, yang sebagian besar merupakan industri rumahan. “Jadi tidak terbatas pada 30 UKM ini saja, karena ada ratusan pengusaha di sini. Tapi pelan-pelan akan kita rangkul semuanya,” harap Herman. (uul)

Kopi dan Keripik Andalan KWT Solong Jaya

(Ekbis NTB/uul)

HAL itulah yang melatarbelakangi pembentukan Babakan Mart yang berada di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Mataram. Inisiator Babakan Mart Herman, A.Md, menjelaskan mart ini terilhami atas keluhan pelaku UKM khususnya di Babakan atas sistem yang dilakukan oleh retail modern di saat memasukkan produk mereka.

“Yang pertama mereka terkendala dari permodalan, lalu standarisasi manajemen distribusi maupun pengadaan barang dan yang paling utama adalah pembayaran,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Hal itulah yang membuatnya serta UKM Babakan, kelompok UKM binaannya membentuk Babakan Mart yang merupakan gebrakan bagi pelaku UKM di sana.

Adanya Babakan Mart ini, kata Herman, dapat memberikan multiplayer effect, terutama bagi pelaku UKM untuk meningkatkan brand image produknya. “Tidak hanya berdampak bagi pelaku UKM itu sendiri karena produkn-

TUNJUK - Sriastuti Indayani menunjukkan kopi dan keripik, produk yang menjadi andalan KWT Solong Jaya.

zPemimpin Umum: Agus Talino zPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani zRedaktur Pelaksana: Marham zKoordinator Liputan : Akhmad Bulkaini zRedaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini zStaf Redaksi zMataram : U'ul Efriyanti Prayoba zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi, zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 30 April 2018

Tenaga Kerja Lokal Terancam Dari Hal. 1 ‘’Itu menjadi PR pemerintah yang harusnya menyediakan lapangan kerja bagi tenaga lokal tetapi dicuri oleh orang asing, itu kan lucu,” katanya.

Eni mengatakan, adanya TKA ini pasti membuat pencari kerja lokal merasa tersaingi karena juga menjadi PR tersendiri bagi para lulusan baru dalam mengukur diri. Hal itu sebenarnya bisa menjadi cambuk semangat bagi para pencari kerja lokal khususnya fresh graduate untuk lebih meningkatkan kapasitas diri baik dari segi kemampuan maupun pengetahuan. Jika memang ada pekerjaan yang memang hanya bisa ditanga-

ni oleh orang asing, menurutnya itu tidak apa-apa. ‘’Tetapi dengan catatan, kita juga harus belajar itu jangan sampai terus-menerus tergantung dengan mereka. Ada jangka waktunya, jangan sampai semuanya,’’ terangnya.

Menurutnya, kualitas orang lokal dengan orang asing tidak berbeda jauh jika memang dia berkompeten dan diberikan kesempatan. Eni meminta pemerintah mengecek ulang lagi izin TKA di sini, jangan sampai itu menjadi cara mereka untuk mengeruk potensi yang dimiliki NTB dan membuat masyarakat rugi. (uul)

Disnakertrans Loteng Antisipasi Serbuan TKA Dari Hal. 1 Pengaturan keberadaan tenaga kerja asing utamanya di daerah ini bisa benar-benar maksimal. “Target kita tahun 2019 mendatang, Perda terkait tenaga kerja tersebut sudah ada,’’ ujarnya.

Adanya Perda ini bisa mengatur pembagian serta porsi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja luar maupun tenaga kerja asing. Jangan sampai, justru tenaga kerja luar dan asing lebih mendominasi di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini.

Terlebih dengan mulai berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tentunya akan banyak menyedot tenaga luar masuk ke Loteng. ‘’Inilah yang ingin kita atur dengan adanya regulasi ini.

Supaya jelas, tenaga kerja seperti apa yang bisa masuk bekerja di Loteng,’’ terangnya.

Dalam arti, kalau memang jenis tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut ada di Loteng, kenapa mesti harus mendatangkan dari luar. Tapi tentu tanpa melanggar hak ketenagakerjaan serta regulasi yang lebih tinggi. ‘’Kita ingin dengan regulasi ini, keberadaan tenaga kerja lokal benar-benar terlindungi dan diberdayakan secara maksimal,’’ katanya.

Soal jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Loteng, Masrun mengatakan saat ini yang sudah terdata secara resmi sebanyak 34 orang. Kebanyakan bekerja di sektor pariwisata. Seperti di hotel dan restoran dan keberadaannya akan terus dipantau.

Terpisah, Deputi Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, mengaku mulai berkembangnya kawasan Mandalika menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja luar untuk bekerja di daerah ini. Banyak juga tenaga kerja luar serta asing yang masuk bersamaan dengan masuknya investor.

Dalam hal ini, pihaknya tentu tidak bisa melarang. Pasalnya, kewenangan untuk mengatur tenaga kerja asing itu ada di tangan pemerintah. “Kita juga berharap ada regulasi khusus yang mengatur keberadaan tenaga kerja di daerah ini. Supaya keberadaan KEK Mandalika bisa

benar-benar mendatangkan manfaat bagi tenaga kerja lokal daerah ini,” tandas Adi. Awasi Keberadaan TKA Sementara Disnakertrans Lombok Timur (Lotim) menjadikan TKA sebagai perhatian serius. Disnakertrans Lotim tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans NTB terkait keberadaan TKA di Lotim. Pasalnya, tercatat sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Lotim di sejumlah perusahaan.

Keberadaan 20 TKA di Kabupaten Lotim saat ini terus diverifikasi apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Menurut Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya, pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberadaan TKA yang diperkerjakan di Kabupaten Lotim dengan berkoordinasi dengan Disnakertrans NTB yang memiliki kewenangan untuk mengawasi TKA tersebut. 20 TKA tersebut menyebar bekerja di sejumlah perusahaan di Lotim, seperti di PT AMG, ada di LED, di wilayah Selatan, Tete Batu dan lainnya.

Namun, untuk keberadaan TKA yang bekerja di PT AMG sudah tidak ada bermasalah.

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah TKA yang bekerja sebanyak tiga orang dan bukan enam orang. Tiga orang itu merupakan TKA teknis yang memang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan khusus di sana, tiga TKA itu berasal dari Cina.

Selain itu, lanjutnya, tiga orang TKA tersebut sudah bekerja sejak izin pengerukan pasir besi yang dilakukan oleh PT. AMG di Kabupaten Lotim terbit. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Lotim sesuai dengan Perda yang dimiliki yakni pada saat dilakukan perpanjangan dokumen. Karena keberadaan TKA maupun melalui perusahaan itu harus melalukan perpanjangan di Kabupaten Lotim sebagai sumber PAD seperti dalam pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). (kir/yon)

NTB Rawan Bencana, Pakar Anjurkan Bangunan Tahan Gempa Pakar infrastruktur tahan gempa, Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U dari Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta mengingatkan agar bangunan atau gedung baru menggunakan teknologi atau desain tahan gempa. Mengingat, Provinsi NTB adalah salah satu daerah dengan potensi wilayah sebagaian besarnya rawan bencana.

HAL ini disampaikan Prof.

Sarwidi dalam Seminar Nasional “Kegagalan Struktur Rekayasa Teknik Akibat Gempa” yang digelar oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB sebagai rangkaian kegiatan Musyawarah Provinsi ke IX di Mataram.

Secara umum, Prof. Sarwidi yang sekaligus sebagai Pengarah Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mengemukakan, bahwa harus disadari Indonesia memiliki kelebihan berupa negara yang subur dan makmur. Disatu sisi, negara ini juga harus di-

pahami sebagaian besar wilayahnya rawan bencana, terutama gempabumi.

Masyarakat banyak yang belum menerima fakta itu.

Gempa menonjol di sebagian besar wilayah Indonesia. Misalnya Pulau Jawa seluruhnya berpotensi gempa. Di daratan Sumatera sebagian besar, dan NTB hampir seluruh wilayahnya sangat rentang bencana gempa. Begitu juga dengan Papua dan pulau besar lainnya.

Hal ini dikemukakan terbuka dalam forum yang dihadiri oleh seluruh anggota Inkindo Provinsi NTB , dan peserta dari

Di tengah masih banyaknya pengangguran, dan masih tingginya jumlah pekrja outsourcing (pekerja yang dipekerjakan perusahaan kepada perusahaan lain).

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pada dasarnya tidak menjadi persoalan.

Bilamana, pekerja yang masuk adalah tenaga-tenaga ahli dan memiliki sertifikasi yang jelas. “Kalau yang masuk adalah orang ahli, monggo. Karena kita memang butuh investor,” katanya.

Longgar bagi serikat pekerja, apalagi bila tenaga kerja luar negeri yang masuk kare-

na keterbatasan tenaga ahli di Indonesia. Bila sebaliknya, ini yang menjadi masala. Investor yang masuk, kemudian membawa tenaga kerja ahlinya bagi Yustinus Habur akan dapat memberikan pengalaman kepada pekerja lokal.

Dalam aturan, ujarnya, jelas bahwa setiap perusahaan/sponsor yang menggunakan jasa tenaga kerja asing, harus mengajukan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja. Bila syarat ini telah didapat, selanjutnya diroses Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang di dalamnya melibatkan lang-

BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB menargetkan penciptaan 1000 wirausaha baru (WUB) di kalangan pemuda dengan bersinergi pemerintah daerah. “ Target kita HIPMI bisa ciptakan 1000 wirausaha baru dalam satu periode kepengurusan kedepan” kata ketua BPD HIPMI NTB, Syawaluddin, dalam pelantikan pengurus BPD HIPMI NTB periode 2018 - 2021, di hotel santika, Minggu kemarin (29/4).

Pelantikan pengurus BPD HIPMI NTB dirangkaikan dengan kegiatan Diklatda dan Rakerda BPD HIPMI NTB. Hadir dalam kesempatan itu. Ketua umum BPP HIMPI, Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB diwakili staf ahli Manggaungka Raba dan ketua BPD HIPMI se Indonesia.

Sebagai salah satu upaya dan strategi untuk menciptakan 1000 wirausaha baru tersebut, HIPMI NTB sudah bersinergi dengan Bank Indonesia dan Bank Artha. Bank tersebut akan memberikan stimulus permodalan yang tidak memberatkan bagi kalangan pengusaha pemula dan pemuda.

Baginya, pemuda adalah

(Ekbis NTB/bul)

Syawaluddin pilar penggerak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara kedepan.Aweng - panggilan akrabnya pun meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menyia nyiakan berbagai potensi dimiliki kalangan pemuda.

Pemerintah daerah menurutnya, harus memberikan perhatian khusus dan respon untuk mendukung dan menumbuhkan wirausaha baru dikalangan pemuda.”

Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan bangsa” tandasnya.

Ketua BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia, menyampaikan

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Dari Hal. 1 Menurutnya, Provinsi NTB adalah provinsi kepulauan sehingga pintu masuk ilegal masih banyak ditemukan. Ini adalah tantangan tersendiri bagi para petugas baik kan-

tor Imigrasi maupun Polair untuk melakukan pengawasan secara ekstra. “Kami berharap Imigrasi dan otoritas terkait melakukan pengawasan di pintu masuk resmi atau tak resmi di NTB dengan maksimal.(ris)

sung pihak Imigrasi.

Lantas seperti apa pengawasan pemerintah? Kembali Yustinus Habur juga mempertanyakan soal ini. Pada dasarnya, pemerintah sudah tegas mengeluarkan kebijakan mengawasi tenaga kerja asing. Sayangnya, kebocoran masih terjadi lantaran tataran eksekusi di lapangan yang masih belum kuat.

Di sinilah peran Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memaskimalkan fungsi pengawasannya di bawah. Kepada masyarakat,

mestinya lebih kuat ambil bagian dengan melaporkan langsung kepada pemerintah jika diketemukan adanya pekerja asing yang dicurigai tidak memiliki bekal dokumen-dokumen lengkap.

“Nah sekarang, pengawasan penerapan wajib untuk membayar standar UMP (Upah Minimum Provinsi) saja masih banyak perusahaan yang tidak mengikutinya. Dan itu jelas sanksinya.

Nah, pekerja asing, apalagi.

Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih massif, melibatkan masyarakat. Kalau ada pekerja asing yang tidak prosedural, usir,” tegasnya. (bul)

Dilema TKA, Antara Retribusi IMTA dan Tertutupnya Peluang Naker Lokal Dari Hal. 1 maka PAD kita tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 4 miliar,’’ ungkap Vidi Ekakusuma.

Tahun 2017 lalu, PAD IMTA yang berhasil dikumpulkan Disnaker mencapai Rp 2 miliar lebih. Peningkatan target dua kali lipat tahun ini diharapkan dapat tercapai. Meski tidak bersikap pesimis, namun Vidi mengakui masih ada kendala yang dihadapi. Di antaranya jumlah tenaga pengawas TKA di dinas terbatas.

Selain itu, pihaknya juga tidak dibekali oleh anggaran pengawasan TKA yang sejatinya berasal dari anggaran IMTA itu sendiri. Idealnya, dari dana IMTA yang diperoleh, TAPD dan DPRD mengalokasikan kembali ke Disnaker unutk mendukung pemantauan dan penarikan IMTA. Menyadari minimnya anggaran dan kurangnya jumlah pengawas TKA, Disnaker KLU tentu berharap banyak pada

tingginya intensitas Tim Penertiban Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim Pora yang terdiri dari Imigrasi, Kepolisian dan Pemda KLU dapat menekan jumlah TKA ilegal di daerah. ‘’Tim terpadu akan menelusuri tempat di mana orang asing bekerja dan teliti dokumennya. Imigrasi mengecek keabsahan dari izin tinggalnya, kalau kewenangan kabupaten hanya terkait dengan Kitas. Melihat dinamika yang berkembang di 3 gili, ada kemungkinan penambahan TKA tiap tahun,’’ paparnya.

Vidi mengakui belum memperoleh fakta adanya TKA atau perusahaan yang main ‘’kucing-kucingan’’ dengan Pemda dalam mempekerjakan TKA. Disnaker tetap mencari tahu keberadaan TKA yang kemungkinan tidak tertib pembayaran IMTA. ‘’Selama ini kendala kita kekurangan SDM, karena mengawal pungutan IMTA

kalangan umum yang mengikuti penyampaiannya. Hal ini juga kerap kali disampaikan secara terbuka pada forum-forum resmi. Bukan bermaksud menakuti masyarakat. Melainkan, mengingatkan agar masyarakat, pemerintah didalamnya memiliki persiapan.

“Tetapi tidak perlu takut, karena ancamannya sama seperti di Jepang dan Amerika. Cuma di negara-negara maju masyarakatnya sangat siap,” ujarnya.

Pertama masyarakat harus siap mengantisipasinya. Kedua, mitigasi risiko atau men-

HIPMI NTB Target Cetak 1.000 Wirausaha Muda

Daerah Jangan Kecolongan Dari Hal. 1

3

masih bersifat self assessment.

Mereka datang ke kabupaten memperpanjang izin. Kalau kita turun sendiri kita kekurangan orang, dan dana yang diarahkan ke Disnaker juga belum ada,’’ paparnya.

Pihaknya berharap perusahaan juga lebih tertib dalam melaporkan jumlah TKA yang dipekerjakannya.

Pelancong sebagai TKA? Penyalahgunaan akan dilihat visa. Pasalnya, TKA yang notabene memanfaatkan paspor pelancong akan terlihat dengan sendirinya.

Bagi mereka yang menyalahgunakan visa pelancong untuk kerja, maka baik TKA dan perusahaan dapat dikenakan sanksi. Disnaker bisa saja mempertimbangkan izin perusahaan yang tidak kooperatif kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan lapangan, Disnaker terbukti menemukan beberapa pemilik hotel dan restoran di wilayah tiga gili merangkap

sebagai manajer. Temuan itu langsung diluruskan. Disnaker menyarankan agar para owner membentuk manajemen terpisah dari pemilik. ‘’Kami menemukan ada pemilik usaha yang merangkap sebagai manajer di perusahaan. Kasus-kasus seperti ini langsung kita tindaklanjuti dengan memberi sosialisasi dan menyarankan agar pemilik membuat manajemen terpisah,’’ sebutnya.

Peran ganda pemilik perusahaan sebagai manajer tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, kondisi itu juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap kinerja perusahaan bersangkutan.’’Pemilik sekaligus manajer dari kalangan WNA. Mereka mengaku tidak mengetahui ada aturan seperti itu, tetapi setelah kita beri penjelasan, mereka mengikuti arahan kita,’’ tandasnya. (ari)

berbagai upaya sudah dillakukan HIPMI untuk mendorong dan menumbuhkan serta memberikan rangsangan bagi tumbuhnya wirausaha muda di Indonesia.Diantaranya, HIPMI meminta kepada Presiden untuk melakukan intervensi kepada perbankan, agar menurunkan suku bunga single digit bagi UMKM di Indonesia. Sehingga pada tahun 2017 lalu, suku bunga kredit bagi UMKM turun menjadi hanya 7 persen.

Selain itu, HIPMI meminta kepada Presiden untuk melakukan intervensi perbankan, agar ada penyediaan kredit sebesar Rp 50 juta tanpa agunan diperuntukkan bagi UMKM di Indonesia. “ Itu semua adalah perjuangan HIPMI untuk memberikan stimulus dan rangsangan bagi tumbuhnya wirausaha baru” lugasnya.

Gubernur NTB yang diwakili Staf Ahli bidang ekonomi, Manggaungkang Raba mengatakan, Provinsi NTB memiliki banyak potensi bagi terciptanya wirausaha baru, terutama disektor pariwisata.

Sebab itu, Pemprov meminta kepada HIPMI NTB untuk berperan dalam proses inovasi kebijakan lokal bagi tumbuhnya dan berkembang wirausaha baru di NTB. “ Disinilah peran bisa diambil HIPMI NTB” pungkasnya.(bul)

(Ekbis NTB/bul)

H. Sarwidi gurangi dampaknya. Tentu caranya agar bangunan yang dibuat dikonsep oleh konsultan yang memahami risikorisiko tersebut.

Umumnya, bangunan di Indonesia, dikecualikan gedung-

gedung bertingkat yang sudah dibangun dengan teknis khusus tahan gempa, adalah bangunan yang rawan terdampak bencana. Sebagian besar bangunan rumah-rumah masyarakat, kantor non bertingkat, sekolahsekolah, bahkan perkantoran berpotensi terkena risiko itu.

Karena itu, disarankan agar bangunan apapun harus di desain tahan gempa.

“Jadi pemerintah mestinya menyiapkan tenaga yang dapat mentraining mandor-mandor dan tukang-tukang. Karena merekalah yang menentukan bangunan yang dibuat.

Pemahaman tenaga-tenaga teknis ini harus kuat.

Manakala terjadi gempa kuatpun, bangunan tidak ambruk dan tidak terjadi bencana,” demikian Prof. Sarwidi .(bul)

Investasi Bidang Pariwisata Capai Rp2,10 Triliun REALISASI investasi di sektor pariwisata diklaim terus memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2017. Bahkan realisasi investasi di bidang pariwisata menduduki peringkat kedua setelah sektor pertambangan, dengan nilai Rp2,10 triliun lebih atau 21 persen dari jumlah investasi yang masuk.

Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) di awal pekan lalu mengatakan, sektor pariwisata sangat potensial menjadi salah satu poros dan penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sekarang dan di masa yang akan datang.

“Sektor pariwisata ini sungguh layak dan sangat potensial menjadi salah satu poros dan penopang pertumbuhan ekonomi NTB sekarang dan dimasa yang akan datang. Meningkatnya investasi ini didukung oleh kondusivitas daerah, infrastruktur yang makin mantap dan kemudahan perizinan. Pada tahun 2013 total investasi di NTB tercatat Rp.4,91 triliun meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp.11,28 triliun pada tahun 2017,” katanya.

Gubernur menerangkan, Provinsi NTB memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia selain KEK Mandalika, mulai dari kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Kawasan Lambu-Sape- Komodo-Sangiang (Lasakosa), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, Pesona Gili-Gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, serta industri kerajinan rakyat yang unik.

Berkembangnya wisata Lombok-Sumbawa juga bisa dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan yang mencapai 7 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari 544 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 3,5 juta orang lebih pada tahun 2017.(ris)

Nihil Tenaga Kerja Asing Ilegal Dari Hal. 1 Kekhawatiran Kepala Disnakertrans ini NTB juga beralasan. Melihat beberapa kali ditemui tenaga kerja luar negeri yang bekerja tanpa izin di NTB. Sebut saja puluhan pekerja Cina di proyek pembangkit listrik di Sambelia.

Meskipun telah dideportasi.

Termasuk pekerja asing yang dilibatkan di kapal pengeruk Pelabuhan Labuan Haji, Lombok Timur. ‘’Jangan sampai mereka nyamar masuk, dan menjadi pekerja kasar.

Tenaga kerja kita masih sanSABTU, 28/04/18

gat memadai,’’ kata H. Wildan.

Berdasarkan data BPS 2017, jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang.

Sementara angka pengangguran sebanyak 79.449 orang.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,67 persen. Lalu disusul Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,43 persen.

Disnakertrans NTB juga menurunkan personel ikut serta bersama Timpora (Tim Pen-

gawasan Pekerja Asing) melakukan pengawasan ke Pulau Sumbawa terutamanya. Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah mengantisipasi adanya pekerja asing ilegal. Tim ini sekaligus turun untuk memastikan pekerja-pekerja asing yang ada, sudah memenuhi syarat atau sebaliknya. ‘’Pokoknya kita rutin melakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi kelalaian, kita ketinggalan informasi. Jangan sampai ada pekerja asing tanpa skill yang masuk mengambil lahan pekerja dalam daerah,’’ jelas H. Wildan. (bul)

Ekbis NTB

Ekbis NTB

Senin, 30 April 2018

4

Diperkuat PLTU IPP Lombok Timur

Sistem Kelistrikan Lombok Mulai Normal PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur akhirnya dapat kembali memasok daya listrik, pasca terjadinya gangguan di Sistem Kelistrikan Lombok pada Sabtu (28/4) dini hari.

Beroperasinya PLTU IPP Lombok Timur membuat sistem kelistrikan Lombok mulai normal.

Sebelumnya, Manajer PLN Area Mataram, Chai-

dar Syaifullah menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman bergilir yang terjadi pada pelanggan.”Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan,” kata Chaidar Syaifullah.

Hingga Minggu (29/4), PLTU IPP Lombok Timur berhasil memasok daya ke Sistem Kelistrikan

Lombok secara bertahap sejak Minggu (29/4) dinihari. Saat ini PLTU IPP Lombok Timur telah memberikan pasokan listrik sebesar 25 MW dari unit 1 dan 12 MW dari unit 2 “Dengan sinkronnya PLTU unit 1 IPP Lombok Timur dan unit 2 ke sistem kelistrikan ini mudah-mudahan akan membuat pasokan daya listrik cukup untuk me-

menuhi kebutuhan pelanggan,” pungkasnya.

Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 190,5 MW dengan perkiraan beban puncak pada siang hari sebesar 155 MW. Dengan normalnya sistem kelistrikan Lombok pagi ini, para pelanggan sudah dapat menikmati listrik seperti biasa.

“Kami menyampaikan

terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu proses penormalan Sistem Kelistrikan Lombok dengan menggunakan listrik secara bijak. Kami pun memohon doa agar kelistrikan di Lombok selalu dalam keadaan aman,” ucap Chaidar. (bul/*)

Produk Yap! Dianggap Lebih Prospektif PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mataram kini sangat fokus memasarkan produk terbaru dari BNI yaitu yap!. Produk ini merupakan aplikasi pembayaran nontunai yang memiliki prospek pasar yang bagus. Target pasarnya adalah mereka yang menginginkan transaksi pembayaran yang simpel dan tak memakan proses yang lama.

Kepala Cabang BNI Mataram Akhmad Indra kepada Ekbis NTB belum lama ini mengatakan, target pasar yap! tahun 2018 khusus di wilayah Mataram sebanyak 2000 pengguna. Target ini sangat beralasan, karena (Ekbis NTB/dok) dalam dua bulan saja sejak diAkhmad Indra luncurkan produk ini, jumlah pengguna yap! sudah lebih dari 600. “ Kita lebih tertarik memasarkan ini. Produk ini lebih simpel dan lebih gampang karena berbasis android.

Yap ini adalah alat bayar dengan basisinya barcode. Tinggal nembak barcodenya, langsung bayar,” kata Akhmad Indra.

Ia mengatakan, untuk memasarkan produk ini, pihaknya gencar melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam event tertentu yang memerlukan transaksi pembayaran. Misalnya event konser dari artis ibukota. Penonton yang membayar tiket menggunakan aplikasi yap! bisa mendapatkan diskon yang menarik. “ Ini lebih simpel. Misalnya satu marchant, kita bisa pasang barcodenya sebanyak-banyaknya. Pembeli tiket misalnya lebih nyaman, tembak barcodenya tinggal bayar,” terangnya.

Indra menjelaskan, pasar yap! bukan hanya pelaku usaha besar, bahkan BNI lebih condong memasarkan alat pembayaran ini kepada wirausaha kecil seperti UKM. Selain untuk memperluas cakupan bisnis, produk ini juga untuk meningkatkan transaksi non tunai di NTB yang masih minim. Transaksi non tunai merupakan gerakan yang digaungkan oleh Bank Indonesia sejak beberapa tahun untuk untuk mengajak masyarakat bertransaksi secara non cash. “ Kita sebenarnya menyasar yang kecil –kecil. Contohnya tukang bakso. Karena transaksi 5 rupiah juga tetap diterima. Yap ini lebih prospektif dan marketable. Karena itu tim pemasaran kami sedang bersemangat memasarkan produk ini,” katanya.

Adapun produk inklusi keuangan yang sudah digarap sebelumnya seperti Laku Pandai, Akhmad Indra mengaku tetap melakukannya, namun intensitasnya masih kurang. Jumlah agen Laku Pandai di BNI Mataram belum banyak mengalami pertambahan atau sedang stagnan karena tim marketing sedang gencar melakukan promosi yap!.

Yap ini adalah aplikasi pembayaran non tunai dari BNI yang menggunakan media quick response (QR) code. Aplikasi itu menggunakan tiga sumber dana seperti kartu debit BNI, kartu kredit BNI dan uang elektronik. Integrasi dari tiga produk alat pembayaran tersebut membuat yap! Lebih praktis dan berfungsi layaknya dompet elektronik. Dengan kata lain pengguna yap! Tak perlu lagi membawa dompet dan kartu saat bertransaksi. (ris)

Gedung Wanita adalah salah satu gedung yang mewah pada masanya. Kini bangunan itu semakin bersahaja di kawasan Udayana Mataram yang semakin menjamur dengan gedung modern.

Manfaatkan Aset, Pemprov NTB akan Gelar ”Beauty Contest ” SEJUMLAH bangunan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB masih belum dimanfaatkan dengan maksimal, bahkan terkesan mangkrak.

Padahal, jika dimanfaatkan dengan maksimal, aset-aset tersebut akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H. Supran kepada Ekbis NTB mengatakan, pada bulan Mei atau

Jelang Peringatan Hari Buruh

pemerintah dearah dan masyarakat NTB. Segala kegiatan pertemuan hingga acara pernikahan banyak dilakukan di gedung ini puluhan tahun lalu, sehingga memberi dampak positif bagi PAD. “Masuk dalam beauty contest akan dipihak ketigakan gedung wanita itu. Sekarang sedang dilakukan dibuat penyusunan juknis dalam rangka beauty contest bersama dengan tim penasihat investasi. Pengelolaannya nanti

pihak ketiga, bisa untuk hotel. Untuk PADnya ya tidak bisa kita tentukan sekarang nanti sih kalau sudah kalau sudah hasil appraisal dikeluarkan itu sebagai dasarkan kita membuat MoU dengan pihak ketiga yang menang beauty contest,” katanya Disebutkan Supran, Gedung Wanita yang ada di Jalan Udayana Mataram, direncakan akan dijadikan sebagai hotel. Selama ini, gedung bersejarah tersebut hanya dimanfaatkan oleh peru-

sahaan-perusahaan swasta untuk mengadakan acara promosi produk-produknya.

Selain Gedung Wanita, aset Pemprov NTB yang nganggur saat ini yaitu rumah dinas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Nur. Aset tersebut juga akan masuk ke dalam beauty contest. Sementara terkait dengan target retribusi dari pemanfaatan gedung tersebut, Pemprov NTB belum bisa menentukannya. (azm/kmb)

Telkomsel-Dukcapil Sukseskan Registrasi Prabayar

Serikat Pekerja Tuntut Penyedia ”Outsourcing” Ditertibkan 1 Mei bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB mengingatkan agar momentum ini dimanfaatkan guna mempetegas komitmen pemerintah dalam sistim ketenagakerjaan, khususnya di Provinsi NTB. Ada “pekerjaan rumah” besar yang seharusnya pemerintah daerah tak perlu lagi diingatkan, terutama soal maraknya perusahaanperusahaan yang menyediakan tenaga kerja outsourcing. Diketahui bahwa sistem outsourcing ini menjadi alternatif bagi perusahaan penyedia kerja agar mereka terlepas dari kewajiban-kewajibanya terhadap pekerja/karyawan.

Polanya, satu perusahaan menyediakan pekerjaan. Perusahaan lain yang menjadi mitra kemudian menyediakan tenaga pekerja. Perusahaan penyedia kerja memberikan upah tidak langsung kepada pekerja, melainkan melalui perusahaan yang menjadi mitranya.

“Data kita tahun 2014 saja, ada ratusan perusahaan penyedia outsourcing di NTB. Apalai sekarang. Sistem outsourcing ini kan agar perusahaan penyedia kerja tidak melaksanakan kewajibannya, jaminan kesehatan, pesangon kepada pekerja bila sewaktu-waktu pekerja diberhen-

Juni nanti, Pemprov NTB akan melakukan beauty contest terhadap bangunan-bangunan tersebut. Sehingga, nantinya aset Pemprov NTB akan dikola langsung oleh pihak ketiga. Namun terkait pola pengelolaannya, Pemprov NTB memberikan kebebasan kepada pihak ketiga.

Salah satu aset Pemprov NTB yang membutuhkan penanganan adalah Gedung Wanita. Gedung ini pernah memiliki arti yang sangat penting bagi

(Ekbis NTB/dok)

Yustinus Habur tikan,” kata Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur di Mataram, Sabtu (28/4) kemarin.

Pekerja-pekerja outsourcing diyakini jumlahnya sangat banyak, tersebar di perusahaan-perusahaan yang ada di NTB, baik swasta, maupun perusahaan milik pemerintah. Masa depan pekerja outsourcing ini menurutYustinus masih suram. Tidak ada jaminan kesehatan dan tidak ada jaminan hari tua. Apalagi pesangon jika sewaktu-waktu di PHK. Artinya, banyak pekerja di NTB yang terancam tidak mendapat hak hidup yang layak.

Apalagi pekerja outsourcing ini tidak terikat menjadi pekerja kontrak, terlebih pekerja tetap.

“Kalau dia tiba-tiba dipecat, bagaimana keluarganya. Siapa yang menjamin kesehatannya, kebutuhan makan minumnya jika tidak lagi memiliki penghasilan.

Inilah persoalannya,” kata Yustinus.

Karena itu, tuntutan Konfederasi pekerja, pemerintah daerah harus melakukan penertiban kepada perusahaan model ini.

Belum lagi pekerjaan rumah yang besar pemerintah daerah menyangkut masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Ia mempertanyakan sikap tegas, optimalisasi peran dan fungsi pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini diabaikan.

Apalagi tahun ini merupakan tahun politik.Yustinus mengharapkan melalui OPD teknis dan stakeholdernya tidak makin longgar semangatnya. Moment peringatan hari buruh sedunia akan dimanfaatkan oleh Federasi SPSI Provinsi NTB untuk mempertegas kembali upaya pemerintah.

“Persoalan ini sebenarnya seringkali kita ingatkan pemerintah. Tapi tau sendirilah,” demikian Yustinus. (bul)

GraPARI Perpanjang Jam Pelayanan, Sabtu-Minggu Tetap Buka TELKOMSEL bekerjasama dengan Dukcapil terus mendorong pelanggan untuk melakukan registrasi prabayar dengan menggelar program “jemput bola”. Program ini berupa kegiatan kunjungan dan sosialisasi hingga ke wilayah rural dan pedesaan, serta penempatan petugas pelayanan baik di kantor Dukcapil maupun GraPARI untuk mendukung kesuksesan program registrasi prabayar.

Direktur Sales Telkomsel Sukardi Silalahi dalam keterangan resminya ke media ini mengatakan program jemput bola ini merupakan wujud keseriusan Telkomsel dalam menyukseskan program registrasi prabayar yang dicanangkan pemerintah. Kolaborasi Telkomsel dan Dukcapil ini mendorong registrasi yang sesuai peraturan dan ketentuan, menggunakan NIK dan Nomor KK yang benar, guna menghindari penyalahgunaan data kependudukan.

Secara intensif petugas pelayanan mobile GraPARI dan petugas Dukcapil berkeliling dan membuka posko untuk menjangkau pelanggan yang ada di sejumlah titik keramaian seperti permukiman, pasar tradisional, insitusi pendidikan, perkantoran hingga kawasan industri. Melalui kerjasama dengan Dukcapil,

Telkomsel berharap dapat memberikan informasi yang lebih lengkap serta menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi pelanggan untuk melakukan proses registrasi ulang kartu prabayar.

Telkomsel juga menambah jam pelayanan GraPARI dengan buka Sabtu Minggu dan menambah jam pelayanan lebih panjang.

Lebih dari itu, Telkomsel menyediakan jalur dan petugas khusus registrasi guna menghindari antrian pengunjung serta memberikan kenyamanan seluas-luasnya bagi pelanggan untuk melakukan registrasi kata Sukardi.

Penambahan jam pelayanan dan petugas di GraPARI ini merupakan bentuk respon atas masukan dari sejumlah pelanggan yang berharap bisa memperoleh informasi dan akses lebih mudah dalam melakukan proses registrasi, disela kesibukan keseharian mereka.

Telkomsel mengidentifikasi GraPARI – GraPARI yang berada ditempat-tempat strategis dan padat pengunjung untuk kemudian ditambah jam pelayanannya agar bisa memberikan informasi dan pendampingan bagi pelanggan untuk meregistrasikan kartunya.

Masa registrasi prabayar akan memasuki fase pemblokiran layanan total pada 1 Mei 2018, di mana pelanggan yang belum

(Ekbis NTB/dok)

Direktur Sales Telkomsel Sukardi Silalahi (tengah) beserta jajaran saat menjelaskan proses registrasi kartu prabayar kepada pelanggan Telkomsel yang sedang berkunjung di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor, (24/4) teregistrasi tidak dapat melakukan mudah mengingat pelanggan panggilan dan SMS keluar, tidak Telkomsel tersebar di seluruh Inbisa menerima telepon dan SMS, donesia, tidak hanya di kota besar, serta tidak dapat menggunakan namun juga hingga rural, layanan data internet. Meskipun pedesaan, pelosok dan perdemikian, pelanggan tetap dapat batasan negara,” ungkap Sukardi. melakukan registrasi dengan Telkomsel juga mengimbau mengirim SMS ke 4444, menu pelanggan untuk segera melakuakses *444#, atau website kan registrasi sesuai ketentuan www.telkomsel.com. Pelanggan dengan data sebenar-benarnya yang telah berhasil melakukan yang dimiliki pelanggan. Sekaligus registrasi langsung bisa menikmati mengharapkan dukungan semua seluruh layanan seperti semula. pihak karena program ini dalam “Kami berkomitmen untuk ter- jangka panjang akan menjadikan us berupaya secara maksimal industri telekomunikasi lebih sehat melakukan edukasi dan sosialisa- dan pada akhirnya akan mengunsi kebijakan registrasi prabayar. tungkan pelanggan, pelaku indusKami menyadari upaya ini tidak tri dan masyarakat luas.(bul)