Edisi Senin,21 Mei 2018 | Ekonomi Bisnis

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 21 MEI 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 32 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

Pasar Tradisional dengan Konsep Syariah Masih Sepi Pengunjung

Jumlah TKI Masih Tinggi, Remitansi Cenderung Turun JUMLAH remitansi atau kiriman dana TKI dari luar negeri ke kampung halaman di NTB cenderung mengalami penurunan dari tahun-ke tahun.

Misalnya di tahun 2016, remitansi yang dikirim lebih dari Rp 1,7 triliun, selanjutnya turun menjadi Rp 1,56 triliun lebih di tahun 2017. Jumlah remitansi yang dikirim ke daerah semestinya tidak turun karena jumlah TKI yang asal NTB yang bekerja di luar negeri masih sangat besar. Halaman 4

PREDIKATwisata halal yang dimiliki oleh NTB membuat masyarakat semakin sadar untuk menggunakan konsep islami dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah konsep syariah yang dianjurkan dalam agama untuk menghindari riba dalam berniaga. Berkaca dari hal itulah yang membuat Drs. Nurdin Ending,MM sejak awal tahun 2018 ini menggagas pasar syariah untuk mengelola sebuah pasar tradisional. Halaman 4.

Sahminuddin

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menginformasikan pada pemerintah dan petani bahwa musim kemarau tahun 2018 ini datang lebih awal. Karena itu, pemerintah sangat diharapkan hadir dan memberikan solusi. Jangan sampai hanya berdiam diri dengan permasalahan kekeringan yang dihadapi petani.

Atas kondisi ini, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB, H. Sabri M. Yasin, menyebut satu solusi yang tepat men-

gatasi itu adalah penyediaan pompa air. Pompa-pompa air menjadi kebutuhan utama petani di musim kemarau, sehingga pemerintah harus memperbanyak memberikan bantuan pada petani.

Diakuinya, sejumlah kawasan di Pulau Lombok, khususnya bagian selatan dilanda kekeringan. Kondisi ini juga berdampak pada pertumbuhan padi petani yang terkendala air untuk mengairi sawahnya. Untuk itu, sebagai pihak yang mewakili petani mengharapkan pemerintah segera bertindak.

Baru-baru ini, Balai Wilayah Sun-

gai (BWS) telah mengumpulkan seluruh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) di Pulau Lombok. H. Sabri yang mewakili GP3A di Gegutu, Gunung Sari Lombok Barat menerima penjelasan dari BWS, jika sekarang ini pasokan dan ketersediaan air berkurang.

Karena itulah, pemanfaatan air harus dilakukan lebih optimal, dan diatur merata.

“Tidak boleh yang dekat sumber air saja yang menerima air melimpah.

(Ekbis NTB/bul)

(Ekbis NTB/bul)

Pemerintah Harus Hadir di Tengah Petani

Bersambung ke hal 2

H. Sabri

Kemarau, Produksi Padi Terancam Turun Hujan yang turun di beberapa daerah di Pulau Lombok beberapa waktu lalu, menggoda petani menanam padi. Mereka tidak pernah berpikir, bahwa hujan turun hanya sesaat. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana bisa menyemai benih dan mengolah lahan pertaniannya kemudian menanam padi. Hujan yang turun hanya beberapa saat kemudian terhenti. Lahan pertanian yang sebelumnya terisi air, perlahan mengering karena pasokan air seret. Kini, tanaman padi pun terancam gagal panen.

SIANG itu, H. Mawardi, seorang petani di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Lombok Barat tampak sedang mengawasi tanaman padinya yang baru berusia 6 minggu.

Di sebelahnya, pipa air sepanjang belasan meter tampak mengairi dua petak sawahnya yang sebelumnya tampak kering. ‘’Tanamannya memang kelihatan hijau, karena sempat dipupuk dulu. Kalau belum dipupuk, kering dia seperti tanaman di sebelah,’’ terangnya pada Ekbis NTB sambil menunjukkan lahan pertanian di sebelahnya yang mulai mengering.

Perubahan Iklim Tidak Bisa Dihindari KONDISI iklim beberapa tahun terakhir memang mulai berubah, terutama karena adanya pemanasan global. Seperti disampaikan pengamat dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. Baharuddin AB, MS. Ia menjelaskan, pemanasan global membuat iklim menjadi berubah.

“Persoalan iklim ini cenderung lebih banyak keringnya dibandingkan dengan musim basahnya,” terangnya saat ditemui Ekbis NTB pekan kemarin.

Perubahan ini, terangnya, sudah mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir bahkan sampai sumur resapan juga ikut mengering. “Kalau dulu iklim di Indonesia mengenal rumusan umum di mana setiap 6 bulan sekali iklimnya berubah. Tetapi itu tergantung per daerah, berbeda lama musim hujan dan musim keringnya,” ujarnya.

NTB bersama dengan NTT merupakan dua daerah yang memiliki karakteristik dengan musim kering lebih panjang daripada daerah lainnya, baik di dataran rendah dan dataran tinggi. Sekarang ini, musim kering sudah mulai melanda NTB dan menyebabkan kekeringan bagi areal pertanian yang sudah telanjur ditanami padi oleh petani.

Pak Bahar – sapaan akrabnya — tidak mengatakan petani di NTB salah prediksi dalam menanam padi.

Bersambung ke hal 2

(Ekbis NTB/uul)

Bersambung ke hal 2

Baharuddin AB

NTB Masuk Musim Kemarau BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) mengatakan hampir semua wilayah NTB sudah masuk musim kemarau. Untuk itu, petani tadah hujan diimbau agar tak melakukan penanaman komoditas pertanian tertentu seperti padi untuk menghindari gagal panen.

“Beberapa daerah memang sudah mulai ada yang tidak kebagian hujan selama satu bulan.

Rata-rata seperti itu. Sehingga hampir semuanya masuk musim kemarau seluruh NTB di akhir Mei nanti,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Kediri Lobar, Wakodim, SP, (Ekbis NTB/uul) MM., belum lama ini.

Karena beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau, maka ketersediaan air sudah mulai berkurang, sehingga untuk daerah-daerah tertentu, penanaman komoditas pertanian padi harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, nantinya Dinas Pertanian yang akan memberikan rekomendasi kepada petani.

“Jangan memaksa menanam padi pada saat musim kering ini. Untuk komoditas padi yang utamanya daerah tadah hujan dihindari. Tapi yang sawah irigasi teknis masih bisa ditanam padi,” ujarnya.

Disinggung mengenai kemarau yang melanda NTB saat ini, Wakodim mengatakan kondisinya masih normal.

(Ekbis NTB/kir)

MENYUSUT - Kondisi Bendungan Batujai yang sudah mulai menyusut dan berpengaruh terhadap pasokan air ke irigasi lahan pertanian di Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sementara nampak lahan padi di Rumak Kediri yang kekurangan air. Petani terpaksa menggunakan pompa untuk mengairi sawahnya (kanan)

Pasokan dan Ketersediaan Air Menyusut BALAI Wilayah Sungai (BWS) Nusa din Julaidy, MM., MT., menjelaskan, penTenggara I mengungkapkan pasokan dan gelolaan air di NTB terdiri dari dua ketersediaan air di sejumlah bendungan Wilayah Sungai (WS). WS Lombok dan di NTB mengalami penyusutan. Faktor WS Sumbawa.

Di WS Lombok, ada tiga bendungan teknis dan non teknis menjadi penyebabnya. Karena itulah, semua pihak yang utama, di Lombok Tengah ada Bendunberkepentingan dalam pemakaian air gan Batujai dan Bendungan Pengga, lalu Bendungan Pandan Duri, Lombok harus lebih bijak memanfaatkannya.

Timur. WS Lombok juga mengelola Dalam hal ini, BWS berupaya maksi197 DAS. Sementara WS Sumbamal agar seluruh embung, bendwa, terdapat sebanyak 555 DAS. ung atau bendungan yang ada Khususnya untuk WS Lombok, di Pulau Sumbawa dan Pulau Gede Suardiari menyebut, secara Lombok dimanfaatkan optimal. hidrologi, intensitas hujan turun BWS pun tetap berkoordinasi di bagian barat Pulau Lombok lebdengan stakeholders, hingga penih baik dari dibandingkan gawasan menjadi prioritas. wilayah selatan, sehingga, Kasi OP Balai ketersediaan airnya ada Wilayah Sungai (BWS) yang melimpah, ada juga Nusa Tenggara I Ir. yang kekurangan.

Gede Suardiari, Setiap tahun, potenMT, didampisi air yang ada di WS ngi Humas Lombok mencapai BWS Nusa 3,7 miliar meter kuTenggara I, bik (bersumber Abdul Hanan, dari air hujan dan Gede Suardiari mewakili Kepamata air). la BWS Nusa Bersambung ke hal 2 Tenggara I, Ir. As-

Bersambung ke hal 2

Diprediksi Mengganggu Target Produksi

Kekeringan Berpotensi Bertambah KEKURANGAN pasokan air di beberapa wilayah di NTB oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB belum mengganggu target tanam dan produksi, baik komoditas pertanian, hortikultura maupun perkebunan.

Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si mengatakan, iklim masih normal.

Terhadap wilayah-wilayah yang terbatas ketersediaan airnya, ske-

(Ekbis NTB/bul)

nario tanam dilakukan.

“Cuaca masih normal. Bahkan saat ini bagus untuk komoditas perkebunan, tembakau misalnya. Tidak masalah, karena saat musim kemarau panjangpun, produksi kita terlalu besar pengaruhnya,” ujarnya pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Berdasarkan data sementara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, dampak perubahan iklim (kekeringan) yang terjadi pada tanaman pangan padi di NTB pada musim tanam 2018 yang paling diperhatikan adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan total luas 4.360 hektar.

Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sudah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, dan tenHusnul Fauzi t u n y a

(Ekbis NTB/kir)

KERING - Seorang petani di Desa Tanak Awu berjalan di antara tanaman padi yang sudah menguning akibat kekeringan.

Pemkab Lombok Tengah tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut dan telah berusaha melakukan penanggulangan melalui pompanisasi dan irigasi. Upaya tersebut merupakan hasil koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana alam kekeringan yang terjadi saat ini.

Dalam upaya tersebut, pemerintah hanya mampu menanggulangi 412 hektare areal tanaman padi yang ada di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya dan 45 hektare di wilayah Kecamatan Jonggat melalui irigasi dan pompanisasi apabila areal tersebut tidak bisa dijangkau oleh irigasi teknis.

Bersambung ke hal 2

EKBIS NTB

Ekbis NTB Senin, 21 Mei 2018

Pasokan dan Ketersediaan Air Menyusut Dari Hal. 1 Untuk sumber air di Pulau Lombok, seluruhnya bermuara dari Danau Segara Anak. Untuk itu, BWS Nusa Tenggara I, tetap berupaya bagaiamana distribusi air ini tetap merata. Wilayahwilayah yang kurang ketersediaannya kemudian menjadi perhatian. Bagaimana agar wilayah-wilayah yang melimpah airnya, dapat didistribusikan ke wilayah yang kurang.

Dari sebanyak 197 DAS di WS Lombok, hanya 52 DAS yang memiliki keandalan menampung air sebanyak 2.324 miliar meter kubik air, dari potensi air sebanyak 3,7 miliar meter kubik. 52 DAS inilah yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi, maupun untuk kebutuhan air baku (minum) yang dimanfaatkan oleh PDAM. “Kondisinya, di musim hujan air kita berlebih, dan di musim kemarau dia berkurang . Sebenarnya, kita ingin di musim hujan tidak berlebih, dan musim kemarau stabil,” ujarnya.

Dari 2,3 miliar meter kubik yang tersimpan ini, terbagi sebanyak 1,5 miliar meter kubik untuk kebutuhan irigasi pertanian, dan 72,5 juta meter kubik untuk PDAM, serta 15,7 juta untuk industri. Sisanya untuk sanitasi, dan sosial (tempat ibadah).

Selanjutnya, dari 3,7 miliar meter kubik potensi air setiap tahun yang ada di WS Lombok, 700 juta meter kubik yang terbuang cuma – cuma ke laut, saat musim hujan. Karena itulah, pentingnya pembangunan infrastruktur penampung air harus diperbanyak. BWS sudah merencanakan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat dan Bendungan Mujur di Lombok Tengah. Diharapkan, agar tak ada air yang terbuang ke laut begitu saja saat musim hujan.

Ketersediaan air, dan pemanfaatannya, pada dasarnya telah diperhitungkan dan dipetakan oleh Unit Alokasi Air di BWS Nusa Tenggara I berdasarkan pola tanam yang telah disepakati. Tetapi dalam pelaksanaannya, petani tidak melaksanakan pola tanam dimaksud. Misalnya, untuk pola tanam padi-palawija, sudah diatur berdasarkan waktunya.

“Nah, petani banyak yang menanam padi, kemudian menanam padi lagi. Akibatnya, pemanfaatan air tidak sesuai

2

Kekeringan Berpotensi Bertambah Dari Hal. 1

yang diperhitungkan. Ini yang menambah berat alokasi airnnya. Seharusnya setelah padi, tanam palawija. Karena kebutuhan airnya sudah diperhitungkan dan alokasinya juga sudah diperhitungkan,” demikian Gede.

Karena itu, sangat penting menurutnya, jika petani melaksanakan pola tanam yang tepat. Agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan optimal.

Intensitas hujan belakangan berkurang. Pasokan air dari sumber-sumber mata air juga berkurang. Ketersediaan air saat ini di bendungan-bendungan juga menyusut. Misalnya, di Bendungan Batujai, per 16 Mei ini 2018 ini volume air tersedia 8,7 juta meter kubik. Padahal, tahun 2017 lalu, periode yang sama tersedia sebanyak 13,7 juta meter kubik (penyusutan 36 %).

Di Bendungan Pengga, saat ini volume air tersedia 16,990 juta meter kubik. Tahun 2017 lalu, periode yang sama tersedia sebanyak 24,3 juta meter kubik (menyusut 30 %).

Dan di Bendungan Pandan Duri, tersedia 19,6 juta meter kubik, padahal periode yang sama tahun 2017 lalu tersedia 25, 7 juta meter kubik (menyusut 34 %). Atau dirata-ratakan, penyusutan di tiga bendungan ini mencapai 24-36 %.

Demikian juga di bendung-bendung vital (DAS subur air), BS Sesaot, BS Jangkok, BS Keru, dan BS Jurang Sate, terjadi penurunan debit air mencapai 23-44 persen.

Beberapa persoalan yang memungkinkan menjadi pemicu penyusutannya. Di antaranya, perambahan hutan, dan pengambilan/penyedotan air di sepanjang DAS secara ilegal (tanpa izin).

Dalam keadaan ini, BWS dengan teknisnya sedang berupaya menambah debit air agar terdistribusi merata ke semua wilayah di Pulau Lombok. Pengamat sungai salah satu tugasnya memantau tata pelaksanaan alokasi air diminta untuk berkoordinasi dengan pengamat pengairan yang ada di kabupaten/ kota, sehingga dapat memastikan mana wilayah yang dapat dikurangi, dan mana yang dapat ditambah.(bul)

Husnul Fauzi mengklaim, meski NTB memasuki muism kemarau, hujan masih turun di beberapa daerah, seperti Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur dan Sumbawa.

Menurutnya, memasuki musim kemarau seperti ini harus sinkron antara petani dengan petugas pengatur pembagian air. Artinya, pembagian air harus diatur sedemikian juga supaya tak menimbulkan konflik di lapangan.

Musim kemarau seperti ini, lanjut Husnul sudah dilakukan skenario tanam padi. Ia mengatakan, pihaknya bersama kabupaten/kota sudah mengidentifikasi dari Ampenan sampai Sape daerah-daerah yang dapat ditanami padi musim tanam April – September (Asep).

Penanaman padi pada musim tanam Asep, kata Husnul sudah mempertimbangkan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. ‘’Jadi, kondisi ketika April – September, iya kemarau. Bukan diprediksi hujan. Terus nanam di tempat yang kering.

Nggak bisa. Jadi, jangan dikhawatirkan. Karena memang kalau misalkan ada padi di situ, harus ada jaringan iri-

gasinya. Sudah ada embung buatan,” terangnya.

Husnul menambahkan, bukan hanya petani. Tetapi juga petugas sudah mengetahui sumber airnya jika petani menanam padi. Ia menambahkan, padi yang ditanam juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Husnul menyebutkan sekarang sudah ada varietas padi yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. ada varietas padi yang meskipun airnya hanya becek-becek saja, tetapi maish tetap bisa bertahan dan produksi.

“Kering pun kalau terbuka, tanaman masih hidup. Jadi jangan dikhawatirkan. Skenario tanam itu terkait dengan penggunaan varietas-varietas unggul yang sesuai habitatnya. Apakah rentan kering atau tidak rentan kering. Kalau lahan rentan kering maka ditanami bibit yang tahan kering. Ada pemilihan varietas,” tandasnya.

Hingga saat ini, Distanbun NTB masih baru menerima laporan dari Lombok Tengah mengenai tanaman padi yang terdampak kekeringan. Sementara daerah lainnya seperti Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Bima dan Dompu belum ada laporan.

Pemerintah Harus Hadir di Tengah Petani Dari Hal. 1 Ini yang harus dikawal, koordinasi di tingkat bawah sudah cukup bagus,” kata H. Sabri.

Jika hujan tak juga turun, artinya akan terjadi kemarau panjang. Karena itu juga, petani harus menyiasatinya. Ketika mendapatkan jatah air, pupuk harus ditebar langsung.

Pengelolaan air yang minim ini menurutnya harus dilakukan sebaik mungkin.

Pola tanam petani diakui memang tak teratur. Seharusnya padi-palawija, dilanjutkan padi-padi. Karena petani menganggap, dengan menanam padilah, mereka lebih mudah mendatangkan penghasilan.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Saminuddin membahas khusus soal tembakau Virginia yang seharusnya telah mulai ditanam. Di lapangan, masih jarang dijumpai petani melakukan penanaman. Pada-

hal, April-Mei biasanya tanam telah mulai dilakukan.

“Sampai sekarang masih banyak yang belum melakukan pembenihan. Karena tidak ada air,” akunya.

Kecenderungannya, pemerintah tidak hadir di tengahtengah petani untuk memberikan kabar menganai cuaca.

Karenanya, petani menjadi gamang. Melihat kemarau yang datang lebih awal, Sahminuddin memprediksi tidak banyak petani yang melakukan penanaman (tembakau Virginia). “Petani kan tidak mendapat kabar apapun soal cuaca. Akibatnya, tidak ada antisipasi lebih awal,” katanya.

Meski demikian, ada sisi positif negatifnya. Di satu sisi, target produksi dikhawatirkan tak dapat dipenuhi petani. Di sisi lainnya, jika produksinya minim, kemungkinan besar harga pembelian akan lebih baik lagi dari harga tahun lalu.(bul)

Terhadap kondisi cuaca, Husnul menambahkan biasanya ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pun demikian, Dinas Pertanian dan Perkebunan meneruskan informasi cuaca tersebut kepada petani melalui penyuluh-penyuluh.

Karena itu, kepala dinas meyakini petanipun telah melakukan antisipasi.

Kekeringan Berpotensi Bertambah Sementara Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memprediksi luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan berpotensi masih akan terus bertambah.

Alasannya sangat rasional, sumber-sumber air baku di daerah ini semakin menyusut dan hujan yang tak kunjung turun.

Kepala Distan Loteng, L. Iskandar, menyebut sudah ada sekitar 5.413 hektar lahan pertanian padi di daerah ini yang terpapar kekeringan. Bahkan sebagian besar di antaranya kemungkinan sulit untuk bisa diselamatkan, karena kondisi air baku yang sudah sangat menipis di wilayah tersebut.

“Melihat kondisi luas tanam kita saat ini dibandingkan dengan ketersediaan air baku yang ada, besar kemungkinan luar

Dari Hal. 1

SABTU, 19 Mei 2018

NTB menunjukkan pada kategori menengah (11 - 20 hari) hingga sangat panjang (31 60 Hari ). Beberapa wilayah dengan kategori sangat panjang yaitu di Lombok Timur (Lenek Duren, Labuhan Haji, Kota Raja, Pringgabaya, Sakra Barat, Kokok Putih Sembalun, Sikur, Sukamulia, Rarang Selatan). Kemudian Lombok Tengah (Batu Nyala, Mujur, Mertak, Praya), Kabupaten Lombok Barat (Banter Gerung), Kabupaten Sumbawa (Plampang).

Selanjutnya, Dompu (Pajo) dan Bima (Bolo, Lambu, Madapangga, Sape, Sape 2, Wawo).

HTH terpanjang terpantau di pos hujan Sape 2 Bima (52 hari). Sementara itu kondisi suhu muka laut di perairan NTB menunjukan kondisi netral cenderung dingin. Analisis angin menunjukkan angin timuran dominan dan akan menguat.

Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di wilayah NTB. Sehingga peluang terjadinya hujan juga semakin berkurang. Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif di wilayah Indonesia.

Ditambahkan, dari monitoring awal musim kemarau, 90 persen pos hujan di wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau (3 dasarian berturut – turut di bawah 50 mm), kecuali Zom 222 (Kota Mataram, dan Lombok Barat Bagian Barat). Akan tetapi terdapat indikasi masuknya musim kemarau di Zom 222 pada dasarian II Mei. Meskipun demikian, masih adanya peluang terjadinya curah hujan > 20 mm/dasarian di beberapa wilayah NTB pada dasarian II Mei 2018. Yaitu di wilayah Lombok bagian Timur dan Lombok bagian Barat Daya, Sumbawa, serta Bima bagian dengan nilai probabilitas sebesar 80 – 90 persen. Dengan berkurangnya potensi curah hujan seiring masuknya musim kemarau ( <50 mm/ dasarian), perlu diwaspadai adanya potensi terjadinya bencana kekeringan pada periode musim kemarau tahun 2018 di NTB. (nas)

njang DAS, baik itu DAS Batujai, DAS Mangkung maupun DAS yang lain. Paling tidak, harapnya, bisa mengantarkan tanam padi petani tersebut sampai mulai berbuah, karena kalau sudah mulai berbuah, peluang tanam padi tersebut untuk selama cukup besar.

Pasalnya, tanaman padi yang sudah mulai berbuah kebutuhan airnya tidak terlalu banyak. “Kalaupun airnya tidak bisa sampai ke sawah petani, petani bisa memanfatkan pompa air untuk menyedot air. Terpenting air ada tersedia di DAS tersebut,” terangnya.

Pihaknya pun sudah menginstruksikan kepada seluruh petani yang memperoleh bantuan pompa air dari pemerintah supaya bisa mengoptimalkan keberadaan pompa air bantuan. Kalaupun tidak digunakan sendiri, bisa dipinjamkan kepada petani lain yang membutuhkan.

Walaupun diakui kendala terkait pompa air yang ada, rata-rata diameternya kecil, sehingga mungkin tidak bisa mencakup area yang lebih luas. Tapi paling tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang terancam kekeringan di daerah ini. (bul/kir)

Perubahan Iklim Tidak Bisa Dihindari Dari Hal. 1 Karena pastinya mereka memiliki pertimbangan mengapa memilih menanam padi. Petani memang memiliki kecenderungan menanam padi karena melihat datangnya hujan, merupakan kebiasaan dari dulu yang lumrah dilakukan petani. “Kalau mau menanam padi atau palawija, jangan hanya melihat dari adanya hujan saja. Tetapi lihat juga dari sumber air yang ada misalnya air irigasi atau bendungan, berapa jumlah lahan yang diairi,” jelasnya.

Di daerah yang masih memiliki sumber air, kata Pak Bahar, tanamannya masih bisa diselamatkan, karena memiliki sumber pengairan.

Petani bisa menggunakan mesin air untuk mengambil air di sumber air terdekat dari sawahnya, seperti sumur

atau sungai. Memang pengeluaran akan bertambah, tetapi itu menjadi risiko yang mesti ditanggung petani. Sedangkan untuk petani di daerah lahan kering yang sumber pengairannya berasal dari hujan saja, maka sudah tidak bisa diharapkan lagi. “Misalnya seperti sawah tadah hujan yang pengairannya hanya bersumber dari hujan saja,” terangnya.

Untuk produksi yang didapat, pasti ada penurunan produksi padi yang didapat petani, karena padi merupakan salah satu tanaman yang sangat membutuhkan air cukup dalam siklus hidupnya, terutama saat baru ditanam.

Jika sudah telanjur kejadian seperti sekarang ini, maka perlu kerjasama dari instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian.

Dinas Pekerjaan Umum pasti memiliki data terkait jaringan irigasi yang mengatur pembagian air serta adanya pengaturan tanam.

“Sedangkan Dinas Pertanian melalui Penyuluh pertanian lapangan (PPL) bisa memberikan informasi kepada petani terkait pengaturan waktu tanam,” jelasnya.

Pengaturan waktu tanam ini, tambahnya, sangat penting agar petani terhindar dari kerugian seperti sekarang ini. Pergiliran tanaman juga penting untuk diperhatikan agar waktu tanam padi cukup hanya sekali setahun, terutama di daerah tadah hujan. “Petani juga jangan hanya main prediksi saat menentukan tanaman yang mau ditanam. Lebih baik bertanya dulu ke PPL agar tidak salah langkah.

Dengan begitu, kerugian yang diderita petani tidak terlalu banyak,” katanya. (uul)

Kemarau, Produksi Padi Terancam Turun

NTB Masuk Musim Kemarau Artinya, belum separah tahun lalu karena masih awal musim kemarau. Ia mengatakan, BMKG Stasiun Klimatologi Kediri akan terus memantau dan melakukan evaluasi. Musim kemarau yang melanda NTB tahun ini diprediksi akan berlangsung hingga Oktober dan November mendatang.

Berdasarkan pantauan Stasiun Klimatologi Kediri Lobar sampai 10 Mei 2018, NTB waspada kekeringan. Curah hujan pada dasarian I bulan Mei 2018 di wilayah NTB secara keseluruhan berada pada kategori rendah. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Rumak Lombok Barat (2 mm/ dasarian). Curah hujan pada dasarian I Mei 2018 ini umumnya memiliki sifat hujan bawah normal.

Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut – turut di sebagian besar wilayah

lahan pertanian yang bakal terdampak kekeringan masih akan terus bertambah,” ujarnya, Sabtu (20/5).

Bagaimana tidak, dari luar lahan pertanian yang direkomendasikan untuk menanam padi sekitar 21 ribu hektar lebih, realiasasi tanam padi justru mencapai hampir 35 ribu hektar. Artinya, ada sekitar 14 ribu hektar yang mtidak direkomendasikan untuk menanam padi.

Jika melihat ketersediaan air baku yang ada.

“Dari 14 ribu hektar yang tidak direkomendasikan untuk menanam padi sudah 5.413 hektar yang mengalami kekeringan. Sehingga kalau tidak ada upaya penyelamatan, kemungkinan lahan yang mengalami kekeringan bakal terus bertambah,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk dengan Dinas PUPR Loteng maupun dengan pemerintah provinsi untuk melakukan penjadwalan kembali terkait penyaluran air.

Di semua DAS (daerah aliran sungai) waduk dan bendungan yang ada supaya bisa lahanlahan pertanian yang ada.

Mengingat, lahan-lahan yang kini terancam kekeringan ada juga yang berada di sepa-

Dari Hal. 1 H. Mawardi mengaku, masalah air sekarang ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani khususnya petani padi. Menurutnya, hujan sudah mulai tidak turun sejak hampir 2 bulan belakangan ini dan menyebabkan tanaman padi mulai kekurangan air. ’’Saat padi saya ini baru ditanam, bersamaan juga hujan berhenti turun,’’ keluhnya.

Kenapa memilih menanam padi? Ia mengaku melihat datangnya hujan yang terus-menerus membuatnya tergoda menanam padi lagi setelah sebelumnya juga menanam padi.

“Kita harapkan padinya jadi karena ada hujan. Ternyata sekarang tidak ada (hujan),’’ keluhnya.

Karena umur tanaman padi masih muda, mau tidak mau Mawardi mengambil langkah menggunakan mesin air untuk menyedot air dari sumur yang sengaja dibuatnya untuk mengairi 4 petak sawah seluas 50 are. Pengairan dilakukannya selama 1 hari penuh untuk membanjiri petak sawahnya.

Pengeluarannya menjadi bertambah, karena ia mengeluarkan Rp 25 ribu untuk membeli bahan bakar mesin diesel pompa airnya. ‘’Kalau tidak begini, pada saya tidak dapat air,’’ ujarnya.

Apakah tidak ada air irigasi?

Ia mengatakan, sudah pernah menanyakan ke pekasih terkait masalah itu dan dikatakan bahwa bendungan juga sekarang airnya juga surut. ‘’Pekasih bilang, kalau air di bendungan sedikit jadi mesti dibagi-bagi.

Makanya sekarang pakai cara ini saja dulu,’’ katanya.

Ia memprediksi hasil panennya kali ini berkurang, mungkin hanya setengah dari hasil panen terdahulu.

Hal senada juga disampaikan Amat, petani di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Amat mengaku tanaman padinya juga mengalami kekurangan air sejak awal ditanam 2 bulan lalu. Ia kemudian menunjukkan kondisi sawah-

nya dan sawah di sekitarnya yang mengalami kekeringan sebab tidak adanya air. ‘’Kami berani nanam (padi) kemarin karena ada hujan.

Ternyata hujannya berhenti,’’ keluh Amat.

Sumber pengairan untuk sawah di desanya, diakuinya hanya berasal dari hujan saja.

Sedangkan dari air irigasi hanya mengandalkan air pengairan dari daerah bagian atas, karena di sekitarnya tidak tersedia bendungan maupun embung. Makanya, untuk mengatasi kekurangan air terutama untuk padi berusia muda, ia mengakali dengan menyedot air dari kolam milik tetangganya yang berada di dekat sawahnya.

Hasil panen juga diakuinya pasti akan berkurang dari musim tanam sebelumnya.

Padahal harga gabah sekarang ini cukup bagus. Ia juga mengaku dulu pernah diberitahu oleh PPL untuk tidak menanam padi lagi. Tetapi karena melihat hujan, ia tergiur menanam padi kembali. ‘’Mau bilang apalagi, sudah telanjur. Setidaknya sekarang padinya sudah mulai berbuah,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Musniati, petani lainnya. Ia mengaku memilih menanam padi karena tetangga sekitarnya juga menanam padi. ‘’Karena di sini menanam (padi), makanya saya ikut-ikutan,’’ ujarnya.

Kekurangan air, diakuinya, sejak setelah menanam padi sampai sekarang. Ia hanya mengandalkan sumber air dari hujan saja karena tidak adanya sumber irigasi. Sedangkan mengandalkan sumber air lainnya, tidak ada sumber air terdekat. “Mau sedot air dari sungai, tidak ada yang dekat. Kalaupun ada juga, biayanya mahal,” jelasnya.

Mus – sapaan akrabnya, mengatakan sekarang tanamannya masih terlihat bagus meski air tidak ada, meski bukan berarti hasil panennya juga akan ikut bagus. Ia memprediksi hasil panen yang didapatnya sekarang mungkin hanya setengah dari

panen sebelumnya. Rencananya setelah menanam padi ini, ia akan menanam palawija. Karena memang siklus pergiliran tanamnya begitu di desanya. “Setelah tanam padi, baru kemudian menanam palawija,” ujarnya.

Di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, sekitar 211 hektare lahan pertanian terancam gagal panen.

Dari jumlah ini, sekitar 11 hektar mampu ditanggulangi melalui Bendungan Pengga Lombok Tengah. Sedangkan sekitar 200 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan, karena dari pekan kemarin belum mendapatkan pasokan air dari Bendungan Batujai Lombok Tengah.

Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani mengaku, petani di wilayah desanya sudah resah.

Karena lahan yang mereka tanami padi sebagian besar sudah mengalami kekeringan dan kelihatan daunnya mengering bahkan diprediksi akan mengalami gagal panen. ‘’Kalau kegagalan panen ini terjadi, maka para petani di wilayah kami akan mengalami kerugian ratusan juta rupiah” terangnya belum lama ini.

Hamdani mengatakan, selama beberapa minggu terakhir lahan pertanian warga di wilayahnya tidak mendapatkan pasokan air dari bendungan terbesar di Loteng tersebut.

Sehingga menyebabkan lahan pertanian tersebut mengalami kekeringan. ‘’Kalau dalam sepekan ke depan tidak ada air irigasi maka padi milik petani akan mengalami gagal panen,’’ akunya.

Begitu juga di Desa Kuripan Selatan. Petani di tempat ini juga terkendala air untuk irigasi pertanian. Tersendatnya suplai air irigasi dari Bendungan Batujai menyebabkan 100 hektare lahan pertanian terancam gagal panen jika tidak diatasi segera. ‘’Ada 100 hektar yang terkena dampak di daerah kami. Lahan petani terancam gagal panen,’’ ujar Kepala Desa Kuripan Selatan, Zulkarnain. (uul)

zPemimpin Umum: Agus Talino zPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani zRedaktur Pelaksana: Marham zKoordinator Liputan : Akhmad Bulkaini zRedaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini zStaf Redaksi zMataram : U'ul Efriyanti Prayoba zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi, zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 21 Mei 2018

3

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Ekbis NTB

Ekbis NTB

Senin, 21 Mei 2018

4 (Ekbis NTB/dok)

DPLK Jadi Alternatif Keuangan Saat Pensiun PERBANKAN memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sebuah alternatif keuangan saat pensiun. Program ini belum tersosisialisasi dengan baik kepada masyarakat. Karena itulah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar lembaga keuangan bank lebih masif mensosialisasikannya.

DPLK ini memberikan keuntungan berlipat dari tabungan dengan risiko yang minim. Bank Muamalat adalah salah satu perbankan syariah yang melaksanakan program ini.

(Ekbis NTB/dok) “Yang konvensional, BRI, Farid Faletehan Mandiri, BNI dan bank-bank lainnya seharunya ada,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan. DPLK adalah fasilitas investasi dengan hasil yang lebih menjanjikan. Kentungannya bisa mencapai 30 sampai 40 persen pertahun. Atau bahasanya Farid, uang kecil dapat menghasilkan keuntungan gede.

Jika tabungan dikenakan potongan-potongan lain, tidak halnya dengan DPLK. Pemotongan administrasi ada, tetapi kecil. Dicontohkan, produk DPLK di Bank Muamalat ada tiga type. Type A, investasinya paling aman, type B investasinya campuran, dan type C dananya akan diinvestasikan untuk saham. Artinya, pengelolaan uang yang disetorkan rutin setiap bulan ini, dialokasikan sesuai dengan type pilihan nasabah.

“Khusus untuk type C, investasi saham. Keuntungan tabungannya bisa 30 sampai 40 persen pertahun. Tahun berikutnya bisa saja minus,” terang Farid. Jika dihitung, umumnya rata-rata keuntungan yang dijanjikan DPLK ini sebesar 7 sampai 8 persen/tahun. Bagaimana mekanismenya? Farid menjelaskan, DPLK tak ubahnya seperti menabung. Jangka waktunya bisa mencapai 25 tahun. Tabungan sebulan terjangkau, bisa Rp 50.000, Rp 150.000, tergantung paket yang ditawarkan perbankan.

“Hitung-hitungannya, kalau menabung Rp 150.000 sebulan, dalam jangka waktu 25 tahun tahun uangnya sekitar 45 juta. Tapi kalau disimpan di DPLK, nilainya bisa mencapai Rp 90 juta. Lumayan besar untuk dana pensiun,” jelas Farid.

Program ini diperuntukkan bagi karyawan/atau pegawai.

Cukup menarik untuk pegawai-pegawai swasta yang mempersiapkan masa pensiunnya lebih baik. Farid meminta kepada perbankan, untuk lebih gencar mensosialisasikan DPLK. “Setiap ada sosialisasi saya sampaikan soal DPLK, perbankan juga harus lebih gencar,” demikian Farid. (bul)

Jumlah TKI Masih Tinggi, Remitansi Cenderung Turun JUMLAH remitansi atau kiriman dana TKI dari luar negeri ke kampung halaman di NTB cenderung mengalami penurunan dari tahun-ke tahun. Misalnya di tahun 2016, remitansi yang dikirim lebih dari Rp 1,7 triliun, selanjutnya turun menjadi Rp 1,56 triliun lebih di tahun 2017. Jumlah remitansi yang dikirim ke daerah semestinya tidak turun karena jumlah TKI yang asal NTB yang bekerja di luar negeri masih sangat besar.

Jika muncul kecenderungan adanya penurunan, haruslah dilihat beberapa kemungkinannya. Misalnya (Ekbis NTB/dok) pengiriman remitansi terseH.MNS Kasdiono but tidak menggunakan jasa perbankan dan PT.Pos (western union). Karena ada pula TKI yang masih mengirim uang dengan cara konvensional misalnya menitip di rekan kerja yang pulang kampung sehingga tidak tercatat di perbankan atau di PT.Pos. “ Namun yang saya khawatirkan justru kesadaran untuk mengirim remitansi berkurang. Ini menjadi introspeksi bagi kita semua, bagaimana kita memberikan pembekalan lagi bagi mereka agar hasil yang diperoleh oleh TKI itu tetap dikirim ke keluarganya di kampung halaman,” kata Wakil Ketua Komisi V Bidang Tenaga Kerja DPRD NTB H.MNS Kasdiono kepada Ekbis NTB. Ia mengatakan, penurunan jumlah remitansi yang mengalir ke NTB tidak serta merta diartikan bahwa jumlah TKI yang berada di luar negeri menurun. Jikapun jumlah pemberangkatan TKI mengalami penurunan, namun jumlah TKI yang masih berada di luar negeri masih sangat banyak.

“Misalnya jumlah TKI NTB yang ada di Malaysia saja sekitar 300 ribuan orang. Jadi saya pikir itu tidak terlalu berpengaruh ya dengan yang berangkat,” katanya.

Kalangan legislatif terus mendorong agar remitansi yang diterima oleh keluarga TKI dimanfaatkan untuk kepentingan produktif, tidak saja untuk dikonsumsi sehari-hari. Dana kiriman tersebut sebagiannya disimpan sebagai modal usaha di tanah air. TKI yang sudah purna tugas juga nantinya bisa mengakses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tambahan modal pengembangan usaha.

Karena itulah Kasdiono sangat getol menyuarakan agar dinas terkait memiliki data by name by address terkait TKI purna tugas di NTB. Basis data tersebut sangatlah penting untuk menyasar mereka dengan program pemberdayaan dan pembinaan usaha.

“Kami di komisi V belum mendapatkan data-data TKI purna tugas yang memenuhi usaha produktif yang butuh sentuhansentuhan melalui program-program pemerintah. Kami sudah minta berkali-kali, namun belum ada,” terangnya.

Database TKI purna tugas tersebut dipandang sebagai aspek yang sangat penting. Karena legislatif akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada mereka.”Bagaimana kita mau melakukan pembinaan, bagaimana kita mau melakukan pendampingan jika kita belum memiliki data kongkrit dimana mereka, dimana usahanya,” tambahnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI yang diprogramkan oleh pemerintah pusat yang dititip melalui perbankan haruslah tersalur dengan baik. KUR menjadi fasilitas yang baik bagi TKI purna tugas agar mereka tak lagi menggantungkan hidupnya menjadi TKI. Dengan KUR TKI, kesempatan untuk mengembangkan usaha di dalam daerah menjadi terbuka lebar, “ KUR TKI purna tugas mau dikucurkan kemana kalau kita tak memiliki data,” katanya. (ris)

SEPI - kondisi pasar syariah di Desa Dasan Baru yang masih sepi dikunjungi pembeli

Pasar Tradisional dengan Konsep Syariah Masih Sepi Pengunjung Predikat wisata halal yang dimiliki oleh NTB membuat masyarakat semakin sadar untuk menggunakan konsep islami dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah konsep syariah yang dianjurkan dalam agama untuk menghindari riba dalam berniaga. Berkaca dari hal itulah yang membuat Drs. Nurdin Ending,MM sejak awal tahun 2018 ini menggagas pasar syariah untuk mengelola sebuah pasar tradisional.

“KONSEP pasar Syariah ini memang diawali dari keinginan kami untuk mengajarkan masyarakat agar terbebas dari riba,” terang Nurdin Ending kepada Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Nurdin menerangkan pasar di desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat ini memang termasuk pasar baru . lahannya milik pemerintah seluas 1 hektar, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh kopera-

si syariah Pondok pesantren Al Muthmainnah. Ia berani mengatakan pasar syariah ini merupakan yang pertama di NTB dan belum ada sebelumnya.

Konsep syariah di pasar ini, kata Nurdin terlihat dari cara jual beli antara pedagang dan pembeli, dimana pedagang memberikan harga pas. “Jadi pembeli tidak bisa menawar lagi karena harga yang diberikan sesuai dan menguntungkan untuk kedua

belah pihak,” paparnya. Hal ini diterapkannya agar pasar tradisional kesannya bisa seperti pasar modern dengan harga pas, tanpa pembeli perlu menawar lagi.

Ia menjamin harga yang diberikan penjual sudah berdasarkan hitungan untung ruginya.

Selain memberikan harga pas, pasar syariah ini juga memberikan pinjaman serta tabungan untuk pedagang anggota koperasi. Angsuran

Libatkan Lulusan PT untuk Bangkitkan Koperasi Berkualitas BANYAK koperasi di NTB dalam kondisi “mati suri” atau hidup segan mati tak mau. Koperasi tersebut hanya tinggal nama, karena tidak ada lagi aktifitas usaha dari para anggotanya. Dalam RPJMD NTB tahun 2013-2018, target penciptaan koperasi berkualitas di NTB hingga tahun ini sebanyak 1000 unit. Namun hingga akhir tahun 2017, koperasi berkualitas yang sudah tercetak sekitar 750 unit koperasi.

Untuk menghidupkan koperasi berkualitas, kalangan legislatif NTB mendorong agar Dinas Koperasi dan UKM melibatkan lulusan perguruan tinggi (PT) yang jumlahnya sangat besar agar terlibat dalam koperasi di lingkungannya masing-masing. Sarjana ekonomi memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal koperasi dan wirausaha. Karena itulah kehadiran mereka diharapkan mampu membangkitkan koperasi “mati suri” itu agar hidup kembali.

“SDM koperasi bisa direkrut dari sarjana. Karena jika diisi oleh mereka, maka krisis SDM akan bisa teratasi. Dengan semakin banyaknya anak muda yang lulus di perguruan tinggi itu, mereka harus didorong untuk menjadi pengurus koperasi, selain dicetak sebagai wirausaha baru” kata anggota Komisi II Bidang Koperasi dan UKM DPRD NTB Raihan Anwar, SE, M.Si kepada Ekbis NTB. Raihan mengatakan, untuk mempercepat realisasi koperasi berkualitas di NTB, aspek pelatihan dan pembekalan para pengurus menjadi hal yang sangat penting. Legislatif melihat kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh dinas terkait, namun sepertinya belum mencukupi karena jumlah koperasi di NTB yang sangat banyak yaitu lebih dari 4 ribu unit koperasi.

“Kemampuan SDM manage-

(Ekbis NTB/dok)

Raihan Anwar rial para pengurus, itu yang paling pokok. Sehingga perlu diberikan pelatihan secara berkala oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM” kata Raihan.

Menurutnya, target penciptaan 1000 koperasi berkualitas bisa saja meleset hingga akhir tahun 2018, karena hal itu biasa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Namun pemerintah juga harus terus menerus berupaya meningkatkan realisasinya sesuai dengan target. Misalnya dengan memberikan pembinaan dan bantuan permodalan. Karena semakin besar modal koperasi, semakin besar juga volume usahanya.

“Pemerintah tidak bisa menunggu koperasi ini meningkat kualitasnya secara sendiri tanpa ada intervensi pemerintah.

Pemerintah bukan hanya bertugas membuat statistik penilaian koperasi itu berkualitas atau tidak, namun ada tindakan dari pemerintah untuk membuat mereka berkualitas,” katanya.

Pembinaan itu melalui akses yang memadai dalam hal bimbingan teknis. Tidak hanya menyasar para pengurus koperasi, juga kepada anggota koperasi itu sendiri, terlebih mereka yang

sedang menjalankan usaha.

Selain memberikan pembinaan, salah satu cara untuk menangani koperasi yang tidak aktif itu dengan menonaktifkan atau mencabut izin pendiriannya. Sehingga yang dipertahankan oleh pemerintah yaitu koperasi-koperasi yang produktif, memiliki usaha yang jelas dan rutin melakukan RAT. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Mohammad Imran mengatakan, untuk menciptakan koperasi berkualitas, pihaknya menggunakan jasa akuntan publik. Pentingnya lembaga luar untuk merealisasikan target itu karena Dinas tidak bisa memberikan penilaian sendiri.

Menurutnya, ada 7 indikator yang menjadi acuan untuk mementukan koperasi berkualitas atau tidak. Disanalah peran jasa akuntan publik. Lembaga itu akan melakukan klasifikasi, mana koperasi yang masuk koperasi sangat berkualitas, koperasi berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas, atau koperasi yang masuk dalam ketegori tidak berkualitas.

Persoalan koperasi di NTB juga masih dihadapkan dengan banyaknya koperasi yang mati suri. Banyak lembaga koperasi yang hidup segan mati tak mau.

Kondisinya banyak pengurus koperasi pergi menjadi TKI, tidak pernah dilakukan RAT, ada pengurus namun usahanya tidak ada.

Untuk dukungan pendanaan, Diskop UKM dihadapkan dengan minimnya belanja langsung di tahun 2018 ini sebagai konsekwensi fokusnya pemerintah daerah pada program pengentasan kemiskinan dan pemantapan infrastruktur jalan. Dimana belanja langsung Diskop UKM sekitar Rp2,8 miliar di tahun 2018 , sementara di tahun 2017 lalu sebesar 23 miliar tahun lalu. (ris)

pinjaman pun berdasarkan perkiraan keuntungan yang didapatkan pedagang dari hasil berjualan sehingga tidak memberatkan. Dari 150 pedagang di pasar Syariah ini, setengah darinya merupakan anggota koperasi syariah.

“Kita mulainya juga baru, jadi masih bertahap tidak bisa secara sekaligus karena mengajak orang dan mengubah pola pikirnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama,” sebutnya.

Antusias pedagang saat diajak mengikuti konsep syariah ini juga sangat baik karena sangat berbeda dari cara-cara yang mereka kenal sebelumnya. Karena itulah tiga bulan pertama pasar syariah dibuka, Nurdin membebaskan

semua biaya sewa ataupun iuran pada para pedagang disana. “Baru di bulan keempat ini kami menarik iuran disana,” ceritanya.

Diakuinya, pihaknya beserta pengurus masih terus belajar untuk memperbaiki konsep syariah di pasarnya ini. Karena masih baru dan letaknya cukup dalam, pasar syariah ini juga belum terlalu banyak dikenal orang terlihat dari kunjungan pembeli yang masih cukup sepi. “Pedagang disana berdagang sampai malam, saya bebaskan biaya listriknya.

Tapi memang belum ramai, setidaknya pelan-pelan dulu,” ujar Nurdin. Ke depannya, ia berencana menambah berbagai fasilitas di pasar seperti berugak di tanah kosong dekat pasar. (uul)

Mentok di Bank NTB, Jamkrida Kini Lebih Ekspansif EKSPANSI bisnis PT. Jamkrida NTB Bersaing kini menyasar beberapa sumber penjaminan potensial. Langkah tersebut diambil setelah penjaminan kredit di PT.Bank NTB mentok. Diketahui PT. Jamkrida NTB Bersaing, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sejak lahir bisnisnya “bergantung” di Bank NTB. Belakangan, Bank NTB terus berproses menjadi Bank Umum Syariah (BUS), konversi total dari konvensional ke syariah.

Sementara PT. Jamkrida sendiri belum mendapatkan dukungan modal dari pemegang saham untuk mengembangkan penjaminan syariah. Dalam waktu dekat ini, Bank NTB sudah dikonversi ke bank syariah. Otomatis, putuslah sumber penjaminan PT. Jamkrida di sesama BUMDnya.

Meski begitu, PT. Jamkrida tidak lantas mandek. Beberapa sumber penjaminan yang masih potensial digarapnya total. Misalnya, penjaminan kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah yang berjumlah delapan BPR. “Itu sih tidak masalah, karena masih sama-sama konvensional,” kata Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica.

PT. Jamkrida juga sedang menggarap sejumlah BPR diluar BPR milik pemerintah. Namun demikian Jamkrida juga harus selektif, mengingat masing-masing BPR memiliki tingkat risiko yang berbeda – beda. PT. Jamkrida juga sedang menunggu petunjuk teknis kerjasama dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi.

Kredit yang dikucurkan LPDB, baik kepada koperasi maupun UMKM, nantinya akan dijamin oleh Jamkrida. Indra Manthica mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Ia

(Ekbis NTB/dok)

Indra Manthica meminta rekomendasi koperasi dan UMKM dari kabupaten/kota, minimal masing-masing 10 (koperasi/UMKM) yang terbaik. Jamkrida akan merekomendasikan ke LPDB untuk pemberian kreditnya.

“Kredit dari LPDB nilainya ada yang miliaran, ada juga yang puluhan miliar. Kita bisa jaminkan kredit itu turun. Itulah pentingnya data/rekomendasi mana saja koperasi dan UMKM yang membutuhkan suntikan dana dari LPDB,” imbuhnya.

PT. Jamkrida juga mengkonversi kelanjutan kerjasama bisnisnya yang sudah tidak memungkinkan di Bank NTB, setelah konversinya nanti menjadi syariah. Surety bound (penjaminan kredit proyek) kata Indra yang paling potensial.

Ia telah membangun komunikasi dengan hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB. Jika sebelumnya kredit proyek yang dijaminkan hanyalah proyekproyek milik Pemprov NTB, Kota Mataram dan Kota Bima, peluangnya juga terbuka untuk proyek milik pemerintah daerah kabupaten lainnya di NTB. “ Kabupaten yang lain sudah kita komunikasikan. Semua sudah didesain sistem penjaminan dari jarak jauh (online),” demikian Indra Manthica. (bul)

Soal Pengusaha Perempuan, IWAPI NTB Soroti Visi Misi Kandidat Gubernur IKATAN Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB belum menemukan calon pemimpin yang ideal untuk NTB lima tahun kedepannya, khususnya yang menyangkut tentang visi dan misi mengembangkan pengusaha-pengusaha perempuan.

Ketua IWAPI Provinsi NTB, Hj. Baiq. Diah Ratu Ganefi berbicara dalam konteks yang luas tentang

pengusaha-pengusaha perempuan. Dari pengusaha perempuan level atas, menengah hingga level bawah. Ia menilai empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur, belum ada yang memiliki visi dan misi yang jelas tentang UMKM dan perempuan.

“Maksud kami, jangan sampai hanya visi misi, tetapi tataran implementasinya yang tidak dipahami nanti,” kata Ratu Ganefi di Mataram.

Seperti apa pembinaan kepada pengusaha perempuan, bagaimana memajukan dan membela kepentingan-kepentingan pengusaha perempuan.

Sejauh ini IWAPI belum mendapatkan gambaran yang jelas dari masing-masing kandidat.

“Karena itu, kami berinisiatif mengundang empat pasangan calon ini, saya bisa datangkan seribuan pengusaha perempuan di NTB. Kita ingin memperjelas apa visi misinya terhadap

pengusaha-pengusaha perempuan di seluruh lapisan,” kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Apa saja persoalan pengusaha perempuan? Ratu Ganefi menyebutnya masih cukup banyak untuk dijabarkan.

Baik pelaku usaha handycraft, maupun industry rumahan, sampai hari ini persoalan kemasan dan promosi masih menjadi isu utama.

“Home industri ada dodol, dan makanan olahan lain, tapi

sampai hari ini tidak pernah ada yang secara nyata memperhatikan para pelaku UMKM, khususnya sentra-sentra industri,” kata Ratu Ganefi.

Persoalan yang lebih krusial tentang pengusaha perempuan, terutama pedagangpedagang pasar tradisional.

Sekitar 50 persen lebih perempuan menggarap ladang pasar tradisional ini. Apakah perempuan-perempuan di pasar tradisional ini pernah dipikirkan?

Salah satu contoh kasus yang diangkatnya, pedagangpedagang pasar di pasar induk Mandalika Kota Mataram. Aktifitas perdagangan telah mulai sejak jam 3 dini hari. Bagiamana sarana dan prasana pendukungnya, dari lampu jalan, transportasi umum yang mengangkutnya, hingga jaminan keamanan. Ratu Ganefi mengatakan, belum ada kandidat yang visi misinya mengarah kesana.

“Apa kata inaq-inaq itu, sia-

pa-sipa jadi pemimpin, pasar saya tetep becek. Ini yang mereka sampaikan.

Sudahkah ada calon-calon gubernur dan wakil gubernur yang memikirkan hal itu.

Dan keterbatasan sarana dan prasarana pasar ini terjadi di hampir sebagian wilayah NTB. dan didalam pasar-pasar tradisonal ini, ada perempuan yang mendominasinya,” demikian Ratu Ganefi. (bul)