Edisi Senin, 05 Februari 2018 | Ekbis NTB

Page 1

Ekbis NTB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 5 FEBRUARI 2018

4 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

Nikmati Bakso dengan Nuansa Klasik

Waspada Potensi Peningkatan Angka Kemiskinan

BAKSO menjadi salah satu makanan yang keberadaannya mudah ditemukan dan menjadi makanan favorit banyak orang. Tidak heran, tempat makan bakso di Mataram dapat dengan mudah kita temukan di setiap pojok kota. Halaman 2

DARI data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka kemiskinan di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dengan persentase yang berbeda-beda. Namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kemiskinan periode September ke Maret karena berkaitan dengan tren naiknya harga pangan, termasuk beras yang berpotensi memicu inflasi. Halaman 4

Mencari Solusi Transportasi Konvensional dan ’’Online’’ ADA sembilan substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Selain tarif dan kuota, ketentuan ini juga mengatur argometer taksi, wilayah operasi, persyaratan minimal lima kendaraan. Kemudian bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), serta

peran aplikator. Meski demikian, Permenhub Nomor 108 ini belum banyak diketahui oleh para sopir taksi online di NTB. Rata-rata sopir transportasi online, seperti Grab, Go Car dan Go-Jek masih menunggu instruksi dari perusahaan tempat mereka bernaung. Seperti disampaikan Erik – sopir taksi online dari Go-Car mengaku belum mengetahui banyak soal Permenhub yang akan mengatur transportasi online dalam mencari penumpang. Sebagai sopir online yang baru 2 minggu bekerja, Erik akan berusaha melaksanakan apa yang menjadi instruksi

pimpinan tempatnya bekerja. ‘’Saya cuma pernah dengar, tetapi masih menunggu bagaimana keputusannya. Karena kita mengikuti aturan perusahaan,’’ terangnya pada Ekbis NTB. Tidak hanya itu, Erik mengakui, jika sekarang ini ada ‘’kecemburuan’’ terhadap transportasi online oleh transportasi konvensional. ‘’Kecemburuan’’ yang berujung percekcokan antara sopir online dan sopir konvensional hanya gara-gara rebutan penumpang. Namun, ia menegaskan, jika masalah penumpang atau pendapatan saat menarik angkutan tergantung rezeki masing-masing.

Antonius Zaremba Mustafa Kamal

(Ekbis NTB/dok)

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Keberadaan Permenhub ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah persoalan antara pengelola transportasi konvensional dan transportasi online.

Semua Harus Berizin

Bersambung ke hal 3

PERATURAN Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 yang mengatur tentang transportasi online terutama taksi online menjadi perhatian banyak pihak di bidang transportasi. Adanya Permenhub ini, diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi antara sopir taksi online dan konvensional. Apalagi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di NTB sopir taksi konvensional dan taksi online sering berebut penumpang hingga mengarah pada adu fisik. Kondisi ini menurut Ketua Organda NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, jika di lapangan sering terjadi perseteruan antara sopir taksi konvensional dengan sopir taksi online. ‘’Seperti kejadian beberapa waktu lalu sopir taksi online cekcok dengan sopir taksi konvensional di depan Mataram Plaza yang sampai diproses ke Polsek,’’ katanya. Sopir taksi online yang mengaku anggota Uber saat ditanyakan legalitasnya ternyata tidak memiliki surat kelengkapan. ‘’Sekarang permasalahan itu sudah selesai, karena dari Uber sendiri mengaku itu bukan anggota mereka, karena baru 23-24 kendaraan yang mendaftar sebagai anggotanya,’’ kata Kamal. Ia mengatakan persoalan tersebut sudah dibawa ke Dinas Perhubungan dan hasilnya tanggal 9 Februari Dishub bersama dengan Uber akan me-launching pelaksanaan Permenhub Nomor 108 itu.

Bersambung ke hal 3

Solusi Adil untuk Taksi Konvensional dan ”Online” LAHIRNYA Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang menjadi payung hukum taksi online di Indonesia sudah mulai diterapkan per 1 Februari 2018. Aturan tersebut dipandang mampu menghentikan konflik yang selama ini sering terjadi antara taksi online dan konvensional. Kalangan DPRD Ruslan Turmuzi

NTB memandang positif susbtansi Per- kan kemudahan. Spiritnya kan disana. menhub itu untuk memberi kesempatan Masyarakat inginkan kemudahan, namun yang sama baik kepada pelaku taksi kon- dari sisi penyelenggara transportasi konvensional maupun taksi online. Ke- vensional juga harus merasakan keadilan,” kata Wakil Ketua Komisi IV Bidang beradaan transportasi berbasis Perhubungan DPRD NTB, H Suharto, aplikasi di satu sisi dipandang ST, MM., kepada Ekbis NTB. memberi kemudahan dan kenKarena itulah, salah satu yang yamanan bagi konsumen. Naharus dilakukan oleh pemerintah semun di sisi lain, keberadaan lain menerapkan Permenhub 108/ mereka mendapat reaksi yang 2017 itu adalah melakukan medicukup keras dari t a k s i asi antara kedua jenis transporkonvensional tasi itu. Mereka bisa yang terlebih melakukan kerjasama dahulu hadir. dalam satu sistem aplika“Yang si untuk mendapatkan paling pentpenumpang. Misalnya di i n g Jakarta sudah ada kerjasbagaimaama antara Go-Car dengan na maperusahaan taksi konvensyarsional. a k a t mendapatH. Suharto Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/dok)

Silakan Beroperasi Asal Sudah Kantongi Izin KEBERADAAN taksi berbasis aplikasi di Provinsi NTB, terutama di Kota Mataram terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya konsumen mencari angkutan yang mudah diakses dan memiliki tarif lebih rendah. Namun operasional taksi online ini sering menimbulkan permasalahan dengan angkutan konvesional yang selama ini tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs.Lalu Bayu Windia kepada Ekbis NTB mengatakan, pihaknya mempersilakan taksi berbasis aplikasi beroperasi melayani konsumen di NTB dengan cataLalu Bayu Windia

tan mereka sudah mengantongi izin. Namun sampai saat ini yang sudah memiliki izin baru aplikasi Uber dengan jumlah yang sedikit yaitu 23 unit kendaraan. “Sikap kita, posisi kita di pemerintah ini sangat jelas mengenai taksi konvesional dengan taksi online ini. Bahwa online itu silakan beroperasi dengan memenuhi syarat ketentuan yang sudah berlaku. Yang sudah bisa mengikuti semua syarat ketentuan itu baru 23 dari Uber, sementara operator aplikasi lainnya belum,” Lalu Bayu Windia. Untuk menertibkan taksi berbasis aplikasi yang belum mengantongi izin,

Bersambung ke hal 3

(Ekbis NTB/dok)

H. Khalid (Ekbis NTB/dok)

Penertiban Tak Hanya di Atas Kertas KEBERADAAN Peraturan Menteri Perhubunzaman, maka eksistensinya tinggal menunggu waktu, gan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 diangkarena kalah dalam persaingan. gap sebagai sebuah solusi terhadap perUntuk itu diberlakukannya Permenhub Nomor soalan transportasi antara transportasi 108 Tahun 2017 disambut gembira pelaku usaha konvensional dan taksi online. Keberadaan taksi konvensional di Indonesia, termasuk di NTB. transportasi online dianggap telah menPermenhub ini mengatur tentang Penyelenggaraan jadi momok bagi pengelola transportasi Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor konvensional yang lebih dahulu eksis. Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Dirjen Bagaimana tidak, sebelum serba onPerhubungan Darat Kemenhub yang diterbitkan line, tranportasi konvensional merupapada 2 Februari 2018. kan pilihan utama penumpang Penertiban dilakukan efektif sejak 1 Februari yang ingin cepat sampai tu2018, dan akan dilakukan tindakan secara hujuan daripada mengkum dan sanksi administratif kepada anggota gunakan angkutan perusahaan aplikasi di bidang transportasi umum. Namun, hadirnya umum angkutan sewa. Para pengusaha taksi transportasi online memkonvensional menggantungkan harapan, agar buat penumpang yang sekebijakan tersebut dilaksanakan, dan konbelumnya selalu mengasisten di NTB. ndalkan transportasi Ketua Koperasi Jasa Wisata Senggigi, konvensional mulai menLombok Barat H. Nasrun, menyebut terjadi galihkan pilihannya. Hal penurunan omset sampai 75 persen anggota ini tentu membuat penkoperasi yang menyediakan armada transgelola transportasi konportasi darat bagi wisatawan di kawasan parivensional harus berjuang wisata itu. Penurunan terjadi sejak adanya keras dan membuat stratetaksi online, yakni Uber, Grab dan Go Car. gi agar tetap bertahan. Jika Diakuinya, setelah adanya taksi online ini, Amir Muslim bertahan dengan kebijakan sebanyak 150 anggota koperasi ini nyaris kesemula tanpa ada upaya behilangan pendapatan, karena mereka harus berradaptasi dengan kemajuan bagi lahan dengan transportasi online. (Ekbis NTB/bul)

(Ekbis NTB/ist)

(Ekbis NTB/ist)

Iwan P Balukea

H. Nasrun

Diakuinya, pihaknya lama menunggu sikap tegas pemerintah untuk menindak angkutan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, pihaknya terpaksa mengambil sikap, tapi tidak anarkis dengan mengeluarkan aturan khusus. Di mana, transportasi online tak dipermasalahkan menga-

ntar penumpang dengan tujuan Senggigi. Tetapi tidak melayani penumpang dari Senggigi. Apalagi, ujarnya, koperasi ini termasuk cukup lama menjadi mitra para penyedia jasa perhotelan dan penginapan di Senggigi. Belakangan, anggota mereka merasa sangat terganggu secara ekonomi.

“Kalau pemerintah tidak melakukan penertiban. Kami yang akan melakukan penertiban. Kami minta pemerintah jangan diam, sementara kami di lapangan berperang,” ancamnya. Beragam cara yang dilakukan untuk menghalau masuknya taksi online ke Senggigi, mereka masih mengaku kecolongan, karena pesanannya menggunakan “angin”, dan sulit dideteksi. Namun, di lapangan, penertiban masih dilakukan. Bahkan berpotensi terjadi benturan fisik. Bila pemerintah daerah tak bersikap segera. Ia meminta harus ada Pergub yang mengatur, mana saja daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dilayani taksi online. Yang paling diberatkan, kendaraan taksi online cukup banyak dijumpai menggunakan pelat luar daerah. Mendominasi, B dan DK. Artinya, kata H. Nasrun, mereka hanya datang mengambil manfaat, pajak daerah tidak disetor.

Bersambung ke hal 3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Senin, 05 Februari 2018 | Ekbis NTB by e-Paper KMB - Issuu