Edisi 02 Juli 2018| Ekbis NTB

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 2 JULI 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 37 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB

Mempercantik Ruangan dengan Asesoris ’’Penangkap Mimpi’’

PT. Pos Sediakan Fasilitas Ekspor dengan Tarif Fleksibel Bagi UMKM

UNTUK mempercantik tampilan interior rumah, biasanya orang menambahkan berbagai peralatan maupun aksesoris menarik agar ruangan semakin menarik. Salah satunya adalah Dreamcatcher atau penangkap mimpi yang sejak dulu digunakan untuk aksesoris ruangan. Tetapi baru beberapa tahun ini dikenal luas di Indonesia mengingat tampilannya sangat menarik dan unik.Halaman 2

PT. POS Kantor Cabang Mataram belum lama ini mengembangkan layanananya. Salah satunya, menyediakan fasilitas ekspor bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Halaman 4.

PESANAN - Sejumlah pekerja di UD Safir yang sedang mengerjakan pesanan pelanggan.

(Ekbis NTB/uul)

Pajak PPh 0,5 Persen

Antara Beban dan Semangat Baru Pelaku UMKM Pemerintah mulai memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5 persen dari 1 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan berlaku efektif per 1 Juli 2018.

Akankah kebijakan ini mampu mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal atau justru pelaku UMKM merasa berat dengan penerapan pajak yang diberlakukan?

HARI baru sepenggalah naik.

Tetapi suasana di tempat usaha tersebut sudah mulai sibuk. Para pegawai berjumlah belasan orang tampak sibuk membersihkan tempat produksi sekaligus mempersiapkan bahan-bahan kue yang akan digunakan. ‘’Maklum kemarin libur panjang. Jadinya sekarang baru aktif kembali produksinya,’’ terang Sayuk Wibawati, pemilik UD Safir yang terkenal dengan kue kering kacang-kacangan Nutsafir produksinya pada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Sayuk – sapaan akrabnya belum lama memindahkan tempat produksinya yang dulu ada di Gomong Mataram ke Bagik Polak, Labuapi, Lombok Barat ini karena

permintaan produknya terus mengalami peningkatan. Tingginya permintaan produk berpengaruh juga terhadap omzet yang diperoleh selama setahun dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar.

Lalu apa komentar Sayuk kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh menjadi 0,5% dari semula 1% terhadap UMKM? Sayuk mengaku menyambut baik kebijakan tersebut. ‘’Meski itu nilainya 1% dari keseluruhan omzet, nilainya sangat besar bagi kami karena belum dihitung biaya produksi dan lainnya,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 2

Pajak 0,5 Persen bagi UMKM PEMERINTAH memangkas tarif pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5%. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan kebijakan ini di Jatim Expo, Surabaya, Jumat 22 Juni 2018.

Kegiatan ini sekaligus sosialisasi kepada lebih dari 1.000 peserta pelaku UMKM di wilayah Bali.

Kanwil Pajak DJP Nusra juga

telah resmi mengumumkan pemberlakukan tarif pajak bagi pelaku UMKM ini, berlaku 1 Juli ini.

Kepala Kanwil Pajak DJP Nusra, Suparno didampingi Kabid P2 Humas, Widi Widodo menyatakan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23

Momentum Pemda Beri Perhatian Serius

(Ekbis NTB/dok)

Made Slamet

PAJAK Penghasilan (PPh) Final yang semakin ringan untuk UMKM diharapkan bisa menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang serius kepada para pelaku UMKM di NTB. Selama ini, mereka belum begitu mendapat perhatian yang serius, terutama dalam hal penguatan akses permodalan dan sumberdaya.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II Bidang Perdagangan DPRD NTB Ir. Made Slamet MM kepada Ekbis NTB pekan kemarin. Ia mengatakan, anggaran untuk pembinaan pelaku UMKM di Provinsi NTB masih cukup kecil,

Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Bersambung ke hal 2

Suparno

Dukung Penurunan Tarif Pajak KEBIJAKAN pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% disambut baik oleh berbagai pihak.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, jika pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut karena membantu meringankan beban pelaku UMKM. “Jadinya sedikit mereka harus bayar pajaknya dan dana itu bisa digunakan untuk lainnya,” jelasnya kepada Ekbis NTB. Otomatis dengan penurunan tarif pajak ini, pelaku UMKM di NTB bisa menggunakan bagian untuk membayar pajak sebagai modal usaha kembali. Mengin-

Achris Sarwani

KEPUTUSAN penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen untuk UMKM mulai tanggal 1Juli 2018 dinilai cukup positif. Kebijakan itu lahir tidak lepas dari kajian serta desakan dari sejumlah pihak agar pajak kepada pelaku UMKM tidak memberatkan. Pasalnya pajak yang berat berpotensi menghambat pengembangan pelaku usaha itu sendiri.

(Ekbis NTB/bul) Anggota Komisi XI Willgo Zainar Bidang Keuangan DPR RI Willgo Zainar kepada Ekbis NTB mengatakan, kewajiban pajak yang ringan bisa menjadi momentum untuk mendorong efektivitas usaha agar lebih kompetitif.

Produk dan jasa yang dibuat oleh pelaku usaha juga tidak cenderung memberatkan konsumen karena harganya tentu akan lebih bersaing.

“Turunnya pajak terhadap UMKM jadi 0,5 persen itu positif, karena ini juga yang selalu kita suarakan bahwa jangan kemudian pajak pada UMKM itu memberatkan mereka tumbuh.

Dampak positifnya tentu UMKM dapat memanfaatkan penurunan pajak tersebut untuk bisa bersaing lebih kompetitif dari sisi harga produk dan jasanya sehingga harga yang dibayar konsumen juga lebih murah,” terangnya.

Willgo mengatakan, kelebihan dari turunnya pajak ini adalah, profit yang diperoleh UMKM dari aktivitas usahanya bisa disimpan dan dikelola dengan baik untuk kemajuan usahanya. Misalnya keuntungannya bisa untuk menambah modal usaha agar lebih ekspansif. Dengan turunnya kewajiban pajak artinya memberi kesempatan yang lebih besar agar entitas usaha berkembang lebih cepat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perbankan dapat membantu pengembangan UMKM melalui skema kredit bunga lunak. Salah satu program pembiayaan yang harus menyasar pelaku UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga tahun ini sebesar 7 persen pertahun. Pelaku usaha yang sudah memiliki nama baik di perbankan tentu menjadi nilai tambah tersendiri,

Bersambung ke hal 2

Kesempatan UMKM untuk Lebih Inovatif (Ekbis NTB/uul)

(Ekbis NTB/uul)

H. Lalu Saswadi

Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih

gat perkembangan UMKM di NTB sendiri sangatlah besar dan potensi pasarnya yang masih terbuka lebar.

Ia juga sangat mengapresiasi para pelaku UMKM yang secara

sadar membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara. Eva menerangkan jika pelaku UMKM belum membayar pajak,

Bersambung ke hal 2

UMKM Lebih Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Bisnis KEBIJAKAN pemerintah memangkas Pajak Penghasilan (PPh Final) dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tidak saja soal meningkatkan kepatuhan pajak. Lebih dari itu, para pelaku usaha akan lebih tertib administasi.

Pandangan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani. Menurutnya, Bank Indonesia sangat mendukung kebijakan baru pemerintah ini ditengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri berupa pajak. Peningkatan penerimaan pajak menjadi pembiayaan pemban-

Bank Harus Bantu Lewat KUR

gunan berbagai infrastruktur dan pembangunan manusia secara menyeluruh.

“Dari hasil pajak yang mencukupi, akan memperkuat kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah dalam membangun sesuai rencana pembangunan nasional,” kata Achris pada media ini.

Bahwa seperti diketahui, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 54 juta yang sebagian besar bukan dalam bentuk badan usaha formal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 nantinya

akan mendorong para UMKM untuk selain menjadi wajib pajak yang baik. Termasuk, “mengajarkan” pentingnya UMKM menjadi dikelola dan memiliki administrasi yang modern, sehingga diharapkan dapat berkembang lebih baik ke depan, termasuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi finansial dan e-commerce.

Lanjut Achris, dampak berikutnya akan kembali ke kantor pajak dan juga bagi UMKM pada saat berhubungan langsung dengan perbankan. UMKM yang punya administrasi dengan baik, tentunya akan memudahkan juga kantor pajak suatu saat jika ingin mengetahui pencatatan keuangan dari UMKM dimaksud.

Bersambung ke hal 2

KEBIJAKAN pemerintah pusat yang memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM menjadi 0,5 persen mulai tanggal 1 Juli 2018 dipandang sangat positif terhadap pengembangan UMKM ke depannya. Kebijakan ini sangat bagus dan sebenarnya sudah dinantikan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM. Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Farid Faletehan kepada Ekbis NTB mengomentari kebijakan penurunan PPh UMKM menjadi 0,5 persen dari PPh sebelumnya 1 persen per tahun. Menurut Farid, sebelumnya banyak pelaku usaha yang mengeluh mengenai pajak UMKM yang tergolong besar, sehingga mengurangi motivasi pelaku usaha untuk berkembang.

Menurut Farid, pemotongan kewajiban PPh final atas usaha dengan omzet maksimal 4,8 miliar per tahun akan memberikan stimulus semangat bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya tanpa harus dibebankan nilai pajak yang besar. “Dengan kebijakan ini tentunya memberikan suntikan motivasi bagi pelaku UKM untuk terus tumbuh dan berkembang,” katanya.

Farid Faletehan (Ekbis NTB/ris)

Bersambung ke hal 2

EKBIS NTB

Ekbis NTB Senin, 2 Juli 2018

Mempercantik Ruangan dengan Asesoris ’’Penangkap Mimpi’’

Bank Harus Bantu Lewat KUR Dari Hal. 1 karena mereka akan tetap ditawari kredit oleh perbankan untuk pengembangan usahanya. “Kita berharap perbankan dapat membantu UMKM dalam bentuk KUR agar UMKM bisa tumbuh dan berdaya saing dengan biaya bunga rendah,” harapnya.

Tarif pajak yang rendah juga diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa merasa berat dengan beban pajak yang

dikenakan kepada mereka.

Selain itu, tarif rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat, sehingga menguatkan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal.

Kepatuhan UMKM membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap permodalan.(ris)

Kesempatan UMKM untuk Lebih Inovatif Dari Hal. 1 Ia yakin kebijakan pemerintah ini akan mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk lebih berkembang dan lebih inovatif dalam membuat produk dan mengembangkan usaha. Usaha yang menunjukkan tren positif akan membutuhkan suntikan modal agar lebih besar dan berkembang.

“Dengan tumbuh dan berkembangnya usaha, tentunya akan membutuhkan modal usaha. Nah jika usaha berkembang, perbankan tentunya sudah siap untuk membantu permodalan usaha mikro dan kecil ini,” terangnya.

OJK selaku otoritas lembaga keuangan di NTB menjamin bahwa lembaga keuangan baik itu bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di NTB siap membantu pengembangan UMKM melalui pemberian kredit usaha. “Kebija-

kan pemerintah ini mudahmudahan dapat meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan penyaluran kredit UMKM di NTB,” harapnya.

Apakah UMKM sudah memiliki akses yang semakin baik terhadap lembaga keuangan? Menurut Farid, akses UMKM ke perbankan sudah ada, namun masih perlu terus ditingkatkan. Dari sisi ketentuan, perbankan juga didorong agar penyaluran kredit kepada UMKM terus ditingkatkan dengan porsi 20 hingga 30%. Ketentuan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke bank.

“Nah dengan kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM, dan penyaluran kredit UMKM pun diharapkan juga meningkat,” kata Farid. (ris)

(Ekbis NTB/uul)

ASESORIS - Asesoris penangkap mimpi yang diproduksi di Batulayar. Asesoris ini bisa dipergunakan untuk memperindah rumah.

UMKM Lebih Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Bisnis Dari Hal. 1 Demikian juga dengan perbankan atau lembaga pembiayaan. Biasanya, penyaluran kredit kepada pelaku UMKM sangat mempertimbangkan tertib pembukuan para pelaku usaha. Sebab dengan pembukuan/tertib administrasi, lembaga keuangan dapat mengetahui profil usaha yang dijalankan.

“Lembaga keuangan sebelum menyalurkan kredit, ngecek dulu ada ndak pembukuannya. Kalau bagus, biasanya perioritas. Ini salah satu efeknya,” jelas Achris.

Pandangan yang disampai-

Dukung Penurunan Tarif Pajak Dari Hal. 1 bisa diakibatkan karena berbagai hal. “Di antaranya adalah mereka memang tidak dan belum mau membayar pajak atau karena ketidaktahuan mereka akan kewajiban itu. Jika memang karena ketidaktahuan pengusaha UMKM, harusnya ada sosialisasi dari pihak pajak akan hal itu,’’ sarannya.

Eva menerangkan, kewajiban membayar pajak juga nanti keuntungannya dirasakan sendiri oleh pelaku UMKM. “Memang dampaknya tidak secara langsung, misalnya bayar pajak terus dapat manfaatnya, tidak bisa seperti itu. Ada tahapannya,” terangnya.

Setidaknya uang pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan oleh negara untuk berbagai kepentingan dan salah satunya adalah program-program pembinaan kepada UMKM. Dengan adanya kebijakan ini, nantinya dinas perindustrian akan mencoba untuk mengajak UMKM binaannya sadar pajak. “Nanti mungkin saat ada pembinaan, kita akan coba tanya ke mereka sudah bayar pajak atau belum. Kalau belum, nanti kami beritahukan dan ajak,” kata Eva. Ia menambahkan pelaku UMKM ini merupakan sektor usaha tahan banting meskipun krisis moneter melanda. “Kita lihat beberapa waktu lalu saat adanya krisis, hanya pengusaha UMKM yang bisa bertahan dibandingkan dengan sektor lainnya,” terangnya.

Apalagi setiap tahunnya, selalu ada pertambahan jumlah UMKM di NTB tetapi di Dinas Perindustrian hanya mencatat jumlah pertambahannya

SABTU, 29/07/02018

saja.”Kadang-kadang UMKM yang sudah mati itu tidak tercatat, kita berencana ke depan akan melakukan pendataan di kabupaten/kota tentang jumlah UMKM ini,” paparnya. Ia berharap, dengan adanya penurunan pajak ini bisa membuat UMKM di NTB bisa lebih berkembang lagi dan mampu meningkatkan kualitasnya.

Kebijakan pemerintah menurunkan PPh 0,5 persen bagi pelaku UMKM ini juga disambut baik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Drs. H. L. Saswadi, MM., menerangkan dengan munculnya kebijakan ini dapat membantu dan mendorong usaha mikro kecil untuk lebih mengembangkan usaha mereka ke depannya.

Adanya penurunan tarif ini, tambahnya, bisa mendongkrak UMKM di NTB untuk lebih berkembang. Apalagi UMKM ini merupakan salah satu kegiatan usaha yang efektif menekan angka pengangguran, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Saswadi menerangkan jumlah usaha mikro di NTB sebesar 582.487, kecil 62.952, menengah 2.974 dan besar sebanyak 274 buah.

“Kalau di sini usaha yang berskala besar masih jarang, lebih banyakan usaha mikro sehingga itu sekarang kami dorong pembentukan usahausaha baru,” jelas mantan Pejabat Sementara Bupati Lombok Barat ini.

Ia menambahkan, dengan pelaku UKM ini rajin membayar pajak sebenarnya juga bisa membantu mereka mudah mendapatkan pinjaman jika mengajukan ke bank con-

2

tohnya. “Kan kalau pinjam uang di bank, bukti SPT itu kan menjadi syarat wajib pengajuan kredit,” imbuhnya.

Saswadi mengatakan diakuinya masih banyak pelaku UKM belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak ini.

“Memang pajak itu bukan tugas kami, tetapi kalau memang ada, orang pajak harus memiliki pendekatan berbeda ke mereka,” sebutnya. Terutama bagi pelaku UKM yang sudah memiliki izin dan belum membayar, harusnya dibantu dan dilakukan pendekatan intensif.

“Dari pajak juga harus ada sosialisasinya ke pelaku UKM,” tambahnya.

Usaha mikro dan kecil, kata Saswadi, menurutnya lebih baik tidak dikenakan pajak apalagi jika dihitung dari jumlah omzetnya. “Misalnya seperti pedagang di pasar mereka kan dikenakan retribusi setiap harinya. Modal mereka juga tidak seberapa,” terangnya.

Setidaknya dengan usaha mikro atau kecil, terutama usaha baru tidak dikenakan pajak, mereka semakin semangat untuk berusaha.

Ia menambahkan, adanya penurunan pajak ini juga akan mendorong agar ada peningkatan kualitas UKM di NTB untuk naik kelas. “Kami akan mendorong mereka naik kelas, misalnya dari kelas mikro didorong menjadi kecil kemudian ke kelas menengah. Masa mau begitu-begitu saja selamanya,” jawabnya.

Selain itu, harus ada standar untuk pembayaran pajak ini agar memudahkan pelaku UKM membayar. “Intinya kami dari dinas sangat mengapresiasi penurunan pajak ini,” imbuhnya. (uul)

kan oleh orang nomor satu di Bank Indonesia NTB ini, sifatnya lebih sebagai harapan, yaitu agar secara simultan dilakukan pemberdayaan/pembinaan administrasi keuangan oleh petugas pajak/pihak yang ditugaskan oleh kantor pajak.

Sehingga UMKM lebih baik dalam administrasi dan pengelolaan bisnisnya, termasuk diberdayakan dengg pemanfaat fintech. (bul)

UNTUK mempercantik tampilan interior rumah, biasanya orang menambahkan berbagai peralatan maupun aksesoris menarik agar ruangan semakin menarik. Salah satunya adalah Dreamcatcher atau penangkap mimpi yang sejak dulu digunakan untuk aksesoris ruangan. Tetapi baru beberapa tahun ini dikenal luas di Indonesia mengingat tampilannya sangat menarik dan unik.

“Dreamcatcher sendiri berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amerika bahwa jika kita menggantungnya di kamar, maka dia akan mampu menangkap mimpi buruk dan dipercaya mendatangkan mimpi baik untuk pemiliknya,” terang Nurul Azmi, pemilik Galeri Indo Gemilang di kawasan wisata Senggigi, Batulayar.

Ia menerangkan dreamcathcer sudah lama dikenal di luar negeri, sedangkan di Lombok baru beberapa tahun terakhir. Ia sendiri mengaku sudah 2 tahunan mulai memproduksi dreamcatcher ini.

Dreamcatcher sendiri terbuat dari tali yang dianyam berbagai bentuk, tetapi umumnya berbentuk lingkaran, dengan rumbai-rumbai bulu di bawahnya. Bulu untuk rumbai biasanya menggunakan bulu ayam, angsa atau bebek bahkan ada juga menggunakan bulu merak. Model dreamcathcer yang

dibuatnya sengaja dibuat unik agar berbeda dengan produk buatan lainnya. “Saya biasanya desain sendiri setelah melihat referensi dari internet tentang model yang sedang tren, baru kemudian dibuat oleh perajinnya,” terangnya.

Nurul mengatakan, lama pembuatan dreamcatcher tergantung dari model yang diinginkan dan ketelatenan perajin dalam membuatnya. “Kalau perajinnya telaten, dalam sehari dia bisa membuat 4-5 dreamcathcer berukuran besar,” ujarnya.

Ada berbagai ukuran dreamcathcer yang dijualnya, mulai dari ukuran 4 cm – 1 meter.

Produksi dreamcathcer, tambahnya, dilakukan di Bali karena dirinya memiliki galeri juga di sana. “Saya lebih dahulu punya galeri di sana baru kemudian buka di sini, karena di sini belum ada yang bisa buat,” kata Nurul. Rata-rata perajin dreamcathcer, imbuhnya, merupakan orang-orang Madura yang memang dikenal terampil dalam membuat kerajinan ini.

Meski di Lombok, dreamcathcer merupakan produk baru tetapi sudah banyak diminati terutama oleh pengusaha di bidang pariwisata. “Banyak pemilik hotel, vila atau restoran di sekitaran Senggigi, Gili bahkan sampai Kuta datang ke sini untuk beli ini karena tampilan-

nya unik,” akunya.

Ia mengatakan jika pembeli bule lebih menyukai dreamcathcer dengan warna-warna netral seperti hitam atau putih, sedangkan orang lokal malah menyukai dreamcathcer dengan warna-warna mencolok. “Kalau di luar, malah tidak laku yang warna-warni seperti ini,” tukasnya.

Harga untuk dreamcathcer ini bervariatif tergantung ukurannya. Harganya berkisaran mulai Rp 2 ribu – 1 jutaan tergantung besar kecilnya dreamcathcer. “Kalau di Bali, saya rutin mengirim dreamcathcer ini ke Australia setiap 2 bulan sekali,” cerita Nurul.

Ia mengaku, pembeli tahu produknya melalui mulut ke mulut, karena memang dirinya tidak menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya.

“Tetapi kami banyak memiliki pelanggan tetap dan merekalah yang kemudian menceritakan ke teman-temannya,” jelasnya.

Nurul mengatakan sekarang ini, ia sedang berusaha untuk memperkenalkan dreamcathcer secara luas ke masyarakat Lombok, karena gaungnya masih sedikit. “Makanya saya sekarang sengaja memajangnya di luar, agar orang yang lewat bisa melihat dan jika merasa bisa membuatnya, mereka bisa bekerja membuatnya.

Hitung-hitung mengurangi pengangguran,” sebutnya. (uul)

Momentum Pemda Beri Perhatian Serius Dari Hal. 1 padahal merekalah bagian dari tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti tahan banting dari segala bentuk rupa krisis keuangan.

“Turunnya pajak UMKM jelas merupakan kabar yang menggembirakan. Ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Namun ada kendala di tingkat bawah, karena UMKM diabaikan, porsinya di anggaran sangat sangat kecil,” kata politisi PDIP ini.

Pelaku UMKM dinilai tak pernah menjadi beban negara, justru merekalah yang menjadi penyumbang kemandirian masyarakat Indonesia. Karena itu pemerintah daerah harus menyambut baik kebijakan pe-

motongan PPh Final untuk UMKM ini dengan cara mendorong akses permodalan yang yang baik serta memperkuat aspek sumberdaya yang dimilikinya.

Pemprov NTB memiliki program penciptaan wirausaha baru dengan jumlah yang cukup besar. Tentu dengan pengurangan kewajiban pajak ini bisa mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Namun dengan syarat mereka harus diberikan dorongan dari aspek permodalan, dorongan sarana prasarana, serta dorongan penguatan sumberdaya.

“Ini kita bisa bedah secara komprehensif. Apa permasalahan UMKM di daerah kita, apakah masalah manajemen, sumberdaya atau modal ? Semua ken-

dala dan permasalahan itu yang kita benahi,” kata Made Slamet.

Untuk akses permodalan, ia menekankan agar lembaga keuangan betul-betul memberikan kemudahan kepada UMKM sesuai dengan aturannya. Misalnya akses terhadap pinjaman modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), diharapkan kepada perbankan agar tak memberlakukan agunan untuk KUR mikro. Namun selama ini ketentuan itu sering sekali diabaikan. Di mana pelaku UMKM tetap harus memiliki agunan untuk bisa mengakses dana KUR Mikro. “ Modal UMKM kan tidak semuanya dari hibah, namun ada yang dari bank. Namun banyak yang hanya omong-omong saja, misalnya KUR tanpa jaminan itu

bohong, karena praktiknya harus tetap ada jaminan,” katanya.

Karena itulah, pemerintah daerah diminta untuk tidak berpikir bahwa kredit KUR ke UMKM menjadi urusan bank dengan individu pengusaha.

Namun pemerintah daerah harus membantu pelaku UMKM dalam mengakses serta menjamin kreditnya.

“Kita tidak sembarang memang. Namun pemerintah jangan berpikir bank berurusan dengan orang per orang, pemerintah membantu mengecek usaha kecil menengah ini. Kita bisa memberikan rekomendai UMKM yang sudah dan bisa dipercaya untuk mendapatkan kucuran KUR. Di samping itu Pemda wajib memberi pendampingan dan pelatihan,” katanya.(ris)

Pajak 0,5 Persen bagi UMKM Dari Hal. 1 Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 di antaranya, penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Wajib Pajak (WP) dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

Serta mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk WP orang pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk WP badan berbentuk Koperasi, Per-

sekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun dan untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Pemerintah mengambil kebijakan memangkas tarif pajak ini, lanjut Suparno dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM. Agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan pemangkasan tarif pajak ini, diharapkan pajak yang ditanggung oleh pelaku

UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Selain itu, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Juga untuk memberikan waktu bagi pelaku UMKM agar mempersiapkan diri sebelum WP melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Melihat tingkat kepatuhan

WP di NTB, Suparno menjabarkan, jumlah WP yang terdaftar sebanyak 715.000 wajib pajak.

Sementara jumlah UMKM terdata sebanyak 27.791 UMKM atau pelaku usaha yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun sekitar 3 persen. ‘’Pembayaran pajak tumbuhnya luar biasa. Pembayaran UMKM dulu tahun 2017 bayarnya Rp37 miliar, sekarang sampai periode yang sama sudahRp 51 miliar, tumbuhnya 73 persen. Peranannya dari total pemerimaan pajak dari Kanwil DJP Nusa Tenggara (NTB dan NTT) yang sekarang ini Rp1,8 triliuan adalah 2,83 persen,’’ demikian Suparno.(bul)

Antara Beban dan Semangat Baru Pelaku UMKM Dari Hal. 1 Menurutnya, kendala sebagian besar UKM di NTB adalah di pembukuan. Karena sangat rentan kesalahan terutama saat menghitung pengeluaran. ‘’Kalau kita pembukuannya sudah bagus, tetapi masih saja ada kesalahan,” akunya.

Tarif nilai pajak PPh menjadi 0,5% itu, tambahnya, sudah cukup bagi pelaku UKM sepertinya. Namun, Sayuk justru mengeluhkan tarif tersebut diberlakukan bukan dengan melihat omzet, tetapi dari keuntungan yang diperoleh pengusaha. ‘’Kalau dihitung dari keuntungan kan, sudah jelas hasilnya berapa karena itu sudah dipotong dengan biaya-biaya lainnya,’’ kata Sayuk.

Ia pun menceritakan di lapangan masih banyak pelaku UKM terutama yang berkecimpung lama dan telah memiliki nama belum taat membayar pajak. Tentunya hal itu menumbuhkan rasa iri bagi UKM yang rajin membayar pajak setiap tahunnya. ‘’Namanya juga kita berusaha kan, ada kalanya untung dan rugi. Jadi kadang bayar pajak juga telat dan kena denda. Tapi mereka adem ayem tidak bayar pajak,’’ keluhnya.

Padahal dengan rajin membayar pajak, menurutnya, memudahkan diri mengembangkan usaha terutama saat mengajukan

pinjaman ke bank atau diberikan pembinaan oleh instansi terkait.

Karena memang syarat utama mengajukan pinjaman ke bank adalah dengan melampirkan bukti pembayaran SPT. ‘’Dengan membayar pajak, kita dipercaya oleh bank karena mereka tahu usaha kita bagaimana dan jalannya bagaimana.

Mungkin mereka memiliki modal banyak, tetapi buat usaha seperti kami, pinjaman kredit itu sangat penting untuk tambahan modal untuk mengembangkan usaha,’’ ujar Sayuk.

Harusnya pihak pajak turun langsung atau bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendata UKM yang ada dan wajib pajak. ‘’Kami berharap realisasi kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan tepat oleh petugas pajak di lapangan,’’ harapnya.

Senada dengan Sayuk, Nasrin, pelaku UKM Jamu Sasambo juga mengatakan hal serupa. Bahwa penurunan tarif pajak ini sangat membantu dalam meringankan beban pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. ‘’Setidaknya beban sedikit berkurang sehingga dananya bisa dipakai untuk pengembangan usaha,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, meski ada penurunan tarif pajak, tetap terasa berat karena pajak dihitung berdasarkan omzet yang diterima dalam setahunnya. ‘’Tetap terasa berat karena di-

hitung dari omzet, harusnya pajak dihitung dari keuntungan saja,’’ terangnya. Jika dihitung dari omzet, masih perlu pembiayaan karena belum dihitung pengeluaran untuk membeli bahan-bahan produksi, upah tenaga kerja, dan lainnya. ‘’Kalau dari keuntungan kan sudah pasti untung meskipun dikurangi dengan pembayaran pajak,’’ ujar Nasrin. Mungkin untuk UKM dengan tingkat berat nilai segitu dirasa kecil, tetapi bagi usaha baru nilai tersebut sangatlah memberatkan.

Sementara salah satu pelaku UMKM di Udayana mengaku tidak ambil pusing dengan kebijakan pemerintah menurunkan atau menaikkan pajak bagi pelaku UMKM. Sebagai orang yang selama ini mengandalkan usaha dari berusaha, ia masih belum mendapatkan keuntungan maksimal dan lebih banyak harus dibayar untuk pajak.

Sebagai warga negara yang baik, pelaku UMKM yang tidak mau disebutkan namanya ini bukannya tidak menyambut positif kebijakan pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku UKM. Namun, pengalamannya yang beberapa kali harus ke Kantor Pajak untuk mengurus pajak usaha yang sudah mati atau tidak beroperasi milik almarhum ayahnya, membuat ia pesimis dengan kebijakan ini.

Diakuinya, orang tuanya sudah lama meninggal dunia

dan usahanya sudah tutup. Tapi hingga sekarang masih tercatat di Kantor Pajak dan menjadi piutang. Malahan, ia heran, piutang pajak itu justru diwariskan pada ibunya yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mengetahui apa-apa tentang usaha yang dulu diusahakan bapaknya. Padahal, keluarganya sudah melaporkan ke Kantor Pajak, jika usaha orang tuanya sudah tidak beroperasi lagi. ‘’’Bapak saya meninggal 8 tahun lalu. Usahanya sudah tutup lama. Tapi sampai sekarang, ibu saya yang tidak tahu apaapa masih harus bayar pajak usaha yang sudah mati beberapa tahun lalu. Petugas di Kantor Pajak tidak mau tahu itu. Apa memang harus seperti ini,’’ ujarnya penuh tanda tanya.

Pada prinsipnya, ia sangat mendukung pemerintah menarik pajak dari jenis usaha atau orang yang mampu. Namun, ketika usaha yang sudah tidak beroperasi ditarik pajaknya, ia menanyakan kebijakan pajak seperti ini. Untuk itu, dia sangat berharap pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kinerja stafnya di lapangan. Terutama penarikan pajak usaha yang sudah tidak beroperasi, karena sangat memberatkan masyarakat. Paling tidak dengan kebijakan pemerintah ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha yang baru merintis usahanya. (uul)

zPemimpin Umum: Agus Talino zPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani zRedaktur Pelaksana: Marham zKoordinator Liputan : Akhmad Bulkaini zRedaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini zStaf Redaksi zMataram : U'ul Efriyanti Prayoba zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi, zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, Mandri Wijaya zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan Ekbis NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 2 Juli 2018

3

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Ekbis NTB

Ekbis NTB

Senin, 2 Juli 2018

4

Inspiratif Expo Diskominfotik NTB kembali Sapa Masyarakat

SAMBUTAN - Kepala Diskominfotik NTB Tri Budiprayitno memberikan sambutan.

PROGRAM unggulan Di- elah vacum selama Ramadhan dan Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) nas Komunikasi Informatika dan libur Lebaran. Program yang di- Karya Mandiri dan mahasiswa Statistik (Diskominfotik) NTB, In- gagasTim Kreatif Diskominfotik NTB Fakultas Kedokteran Universitas Isspiratif Expo yang digelar setiap ini menghadirkan Badan Narkotika lam Al Azhar Mataram.

Minggu pagi pada Car Free Day Nasional (BNN) Provinsi NTB, BalAcara ini diawali dengan sedi Jalan Udayana Mataram, ai Monitoring (Balmon) Mataram, nam pagi bersama masyarakat kembali digelar Minggu (1/7) set- Balai Sosial ‘’Mirah Adi’’ Mataram, Kota Mataram, termasuk pihak

Diskominfotik NTB memberikan bingkisan pada beberapa pengunjung setia Inspiratif Expo sebagai penghargaan atas kesetiaannya hadir di acara yang digelar secara mingguan ini.

Kepala Diskominfotik NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi., dalam sambutannya, mengaku selama bulan Ramadhan lalu, Inspiratif Expo tidak digelar. Inspiratif Expo digelar mulai Minggu kemarin untuk kembali memberikan kesempatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, pihak sekolah dan pihak lain mempromosikan potensi yang dimiliki. Termasuk, mensosialisasikan program-program unggulan yang ada di instansi masing-masing.

Pada kesempatan itu, Kepala Diskominfotik NTB mengungkapkan, jika sekarang ini, Diskominfotik sedang berduka. Karena, Penanggung Jawab Inspiratif Expo yang juga Kepala Bidang IKP Diskominfotik NTB Abel Syamsul Hatuina, SPi, MM., – dipanggil Yang Maha Kuasa di RSUP NTB pada Sabtu, 30 Juni

2018 pukul 18.05 Wita (dalam usia 49 tahun). Almarhum dimakamkan Ahad kemarin setelah selesai Salat Zuhur di TPU Otak Desa Utara (RT 02) Kelurahan Dayan Pekan Ampenan.

Sementara Kepala BSBR Karya Mandiri Wahyu Hidayat, SSTP., menyambut positif kegiatan Inspiratif Expo yang digelar Diskominfotik NTB. Sebagai bentuk partisipasi BSBR pada kegiatan ini, ujarnya, pihaknya menampilkan sejumlah kreativitas anak binaan, seperti busana Muslimah, berbagai macam kue. ‘’Bahkan, tas dari tali kur ini adalah hasil kreativitas anak sendiri dan tidak diajarkan di Balai. Mereka sebenarnya memiliki banyak keterampilan terpendam. Tinggal bagaimana mereka diberikan wadah untuk mengembangkan bakat yang dimiliki,’’ ujar mantan Kepala Seksi Tata Usaha Pimpinan Bagian Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Dijelaskannya, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Sosial

BINGKISAN - Kepala Diskominfotik NTB Tri Budiprayitno memberikan bingkisan pada pengunjung setia Inspiratif Expo.

FOTO BERSAMA - Kepala Diskominfotik NTB Tri Budiprayitno bersama Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia Abdullah foto bersama dan mengingatkan generasi muda agar bijak menggunakan media sosial.

HADIR - Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Mataram Afif Fauzi hadir di Inspiratif Expo.

KASIDAH - Penampilan tim kasidah BSBR Karya Mandiri Mataram.

NTB ini, pihaknya berusaha mempersiapkan dan membantu anak putus sekolah, telantar, kurang mampu dan rentan permasalahan kesejahteraan sosial mampu berwirausaha mandiri dan kelompok di masyarakat.

Salah satu caranya dengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan fisik, mental dan keterampilan kerja.

Sementara salah satu klien Balai Sosial Mirah Adi mengakui, jika pembinaan yang dilakukan pemerintah di Balai Sosial berpengaruh besar terhadap perubahan hidupnya. Mereka merasakan, pembinaan yang dilakukan staf di Balai Sosial bisa dijadikan bekal setelah tidak lagi berada di Balai Sosial.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) pada BNN Provinsi NTB AKBP Ahmad Cheppy Hidayat, SAg., mengingatkan pada masyarakat mengenai bahayanya penggunaan narkoba. Narkoba, ujarnya, sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda dan

bisa menghancurkan masa depan bangsa. Untuk itu, pihaknya mengingatkan agar semua pihak menjauhi dan mengatakan tidak pada narkoba.

Begitu juga Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Mataram Afif Fauzi, S.Sos., menjelaskan mengenai penggunaan frekuensi di masyarakat. Termasuk pada fasilitas yang sekarang ini dipergunakan masyarakat, yakni masalah penggunaan smartphone. Termasuk, pengaturan penggunaan frekuensi di alat elektronik.

Turut memeriahkan acara ini, penampilan tari dari Balai Sosial Mirah Adi Mataram, kasidah dari siswa binaan BSBR Karya Mandiri Mataram. Termasuk Mirah Adi Akustik menampilkan lagulagu Religi Salawatan, Pop Bali oleh Yonanda Mahasiswi Kedokteran Al Azhar Mataram, SMKN2 Akustik dengan vokalis Silvia. (ham/*)

BERSAMA - Kepala Bidang P2M pada BNN Provinsi NTB AKBP Ahmad Cheppy Hidayat foto bersama generasi muda untuk mengatakan tidak pada narkoba.

TARI - Persembahan tarian dari Tim Balai Sosial Mirah Adi Mataram.

PT. Pos Sediakan Fasilitas Ekspor dengan Tarif Fleksibel bagi UMKM PT. Pos Kantor Cabang Mataram belum lama ini mengembangkan layanananya. Salah satunya, menyediakan fasilitas ekspor bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Made Wirata Fasilitas ekspor ini disedikan dengan tarif/biaya yang sangat spesial. Bahkan terbuka ruang

negosiasi antara para pelaku UMKM dengan perusahaan pelat merah ini. Kepala Kantor PT. Pos Cabang Mataram, Made Wirata mengatakan, pihaknya menyediakan fasilitas ini guna mendukung Provinsi NTB sebagai daerah pariwisata dan sentra kerajinan.

PT. Pos Mataram merilis fasilitas ekspor dengan biaya rendah ini pada pada Bulan Maret 2018.

Para perajin di daerah ini nampaknya memberikan respon yang cukup baik, terbukti, bisnis PT. POS cukup tertolong. Demikian juga dengan para pelaku UMKM yang menerima pesanan dari dalam dan luar negeripun, juga dirasa cukup tertolong.

Sebelumnya, para perajin mengekspor pesanan dari buyer melalui Jakarta atau Bali.

Artinya dengan pengiriman dari Lombok ke Jakarta/Bali sebe-

lum dilakukan ekspor, perajin telah dibebankan biaya. “Ternyata pelaku UMKM kita high cost kalau ekspor. Karena kirim dulu dari sini (NTB), baru ekspor.

Karena itulah, kami kemudian menyediakan alternatif bagi UMKM-UMKM atau para eksportir lokal,” kata Made Wirata.

Beberapa pelaku UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas ini bahkan diantaranya diantaranya mengekspor langsung ke berbagai buyer di berbagai belahan dunia. “Ada negara kecil di Eropa minta pesanan kerajinan dari NTB. Itu kirimnya sudah dari Pos. Ada juga yang dikirim ke Afrika, Amerika. Kalau Malaysia dan Singapura sudah biasalah,” terangnya.

Lantas seperti apa tarif spesial dimaksud? Untuk pengiriman barang di dalam negeri, para pelaku UMKM boleh bernegosiasi. Made Wirata menegaskan, tawar menawar dapat dilakukan.

Biayanya tidak menggunakan tarif regular. Demikian juga untuk pengiriman barang ke luar negeri.

Tetapi ada standar internasional yang menjadi acuannya.

“Perajin punya biaya kirim segini, kami akan hitung. Kita tidak gunakan standar tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah,” jelasnya. Hasil kerajinan dari NTB perlahan mulai banyak dikirim. Dalam sebulan , PT. Pos bahkan meraup pendapatan hingga Rp 300 juta hanya dari jasa pengiriman logistik ini. Beberapa diantaranya kerajinan yang terkirim dari Pos Mataram berupa tas, ketak dan lainnya.

Selain mengekspor dengan tarif rendah, kemudahan bagi pelaku UMKM yakni mendapatkan jaminan asuransi barang kiriman. Jangka waktu sampai barang ke tujuan pengiriman juga ontime, ke berbagai tujuan di belahan dunia manapun.

“Barang rusak, kami bisa di complain langsung. Atau barang tidak sampai, juga bisa complain remsi ke kami,” kata Wirata.

Karena itulah, untuk meningkatkan nilai ekspor non tam-

bang dalam daerah, Wirata mengatakan sosialisasi sangat penting akan dilakukan kepada para pelaku UMKM di daerah. PT. Pos berencana akan bekerjasama dengan dinas terkait. Diantaranya Dinas Perindustian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM, ataupun para asosiasi UMKM. Harapannya, para pelaku UMKM / eksportir lokal dapat memanfaatkan kemudahan fasilitas dimaksud.

“Kami bahkan sudah bekerjasama untuk pengiriman produk-produk

hasil kerajinan para narapidana yang dipesan oleh buyer dari berbagai daerah di Indonesia. Ter-

masuk pengiriman logistik Pilkada, sudah menggunakan PT. Pos,” demikian Wirata. (bul)