20 HALAMAN
NOMOR 238 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat paing, 27 april 2018
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Kabupaten Buleleng Raih Penghargaan Berprestasi Kinerja Daerah Sangat Tinggi MEMPERINGATI Hari Otonomi Daerah ke-22 tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya Pemkab Buleleng yang menerima penghargaan berkelas nasional tersebut. Buleleng di bawah kepemimpinan di periode kedua Putu Agus Suradnyana dengan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. (PAS-Sutjidra) mendapatkan penghargaan atas prestasi kinerja status tertinggi bintang dua dengan skor 3.2046. Tidak itu saja, daerah berjuluk Bumi Den Bukit ini masuk 100 besar kabupaten dan kota terbaik di Indonesia dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (25/4) lalu. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. mewakili Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) menerima penghargaan tersebut. Nyoman Sutjidra mengatakan, semua hal berbasis kinerja pemerintahan menjadi indikator penilaian da-
lam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan tersebut menjadi semangat bagi pemerintah untuk terus kompak bersama seluruh unsur hingga masyarakat untuk lebih bekerja keras dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah demi kepentingan bersama. ‘’Ini menjadi motivasi kami untuk terus bekerja dengan lebih maksimal. Prestasi ini ke depannya kita tingkatkan lagi untuk menjadi bintang 4,’’ katanya. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya, karena pemerintah pusat memilih Buleleng untuk menerima piagam penghargaan atas prestasi kinerja status sangat tinggi berbintang dua dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2016. Dikatakan, penilaian ini tentunya tidak terlepas dari capaian terhadap peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) itu sendiri. Bupati berterima kasih kepada seluruh jajaran
pemerintah daerah yang telah berupaya untuk lebih baik lagi. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja guna lebih baik lagi. ‘’Kita wajib pertahankan dan tingkatkan lagi, terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak. Terlebih kepada masyarakat Kabupaten Buleleng,’’ ujarnya. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengucapkan terima kasih kepada setiap daerah yang telah melakukan upacara bendera Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-22 yang diperingati setiap tanggal 25 April berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Penilaian ini memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. ‘’Di tahun 2018 ini, Otonomi Daerah menginjak 22 tahun dan harus terus menentukan arah. Diperlukan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga Otonomi Daerah berjalan efektif dari tahun ke tahun,’’ katanya dalam sambutannya. (ad1469)
PENGHARGAAN - Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Putu Agus Suradnyana (PAS) dan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. meraih penghargaan Berprestasi Kinerja Daerah Sangat Tinggi. Selain itu, Buleleng juga masuk 100 kabupaten dan kota terbaik di Indonesia.
Ubah Nasib Petani
Sistem Pertanian Bali Harus Diperbaiki
Bali Post/wan
JAGUNG - Petani sedang mengupas jagung untuk dijajakan langsung di pinggir jalan di Sanur, Kamis (26/4) kemarin.
Sistem pertanian di Bali harus diperbaiki. Lantaran profesi bertani tak lagi mampu menyejahterakan petani. Selain itu, harga komoditi pertanian juga kerap mengalami fluktuasi. Ini menyebabkan konsumen yang menjadi korbannya. Karenanya pemerintah harus memperbaiki sistem pertanian dari hulu ke hilir. Bukan sekadar memberikan pupuk dan alat pertanian pada petani.
konsumen untuk membeli, bukan kualitas produk. Sementara saat ini kondisi konsumen telah berubah. Konsumen yang notabene adalah masyarakat Bali mulai peduli terhadap mutu makanan. Sehingga konsumen saat ini lebih mengutamakan mutu. Selain mutu, konsumen Bali juga membutuhkan layanan. ‘’Kalau ini sudah terpenuhi, baru ada kesudian untuk membayar,’’ pungkasnya. Ekspektasi konsumen ini disebut nilai. Nilai ini harus diciptakan bersama-sama antara petani dan perantara. Dikatakannya, di sinilah perlu adanya kreativitas untuk mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah yang didapat tergantung efisiensi yang dilakukan. Saat itulah sistem ini bernilai wajar. ‘’Agar bernilai perlu ada kontrol sistem. Kontrol sistem ini sesuai dengan harapan konsumen. Agar sesuai
dengan harapan konsumen maka perlu adanya standar produk atau SOP. Baru jadi aktivitas bernilai. Aktivitas bernilai ini dikontrol, ada pencatatan, dll,’’ bebernya. Kontrol ini bisa dilakukan kelompok petani. ‘’Kalau sekarang banyak kelompok petani bentukan pemerintah, bukan terbentuk sendiri. Sehingga kontrolnya pun bukan karena kebutuhan petani, melainkan karena kebutuhan program,’’ ujarnya. Karenanya pertanian di Bali memerlukan pendekatan sistem. Selama ini petani bergerak tanpa sistem. Maka dari itu tak heran harga komoditi berfluktuasi. Agar mampu berorientasi mutu diperlukan petani yang punya wawasan dan pengetahuan. SDM yang belum memadai untuk pengembangan sistem, kewajiban pemerintah yang melatih. (kmb42)
Moeldoko Tanggapi Isu Pencabutan Tersangka Habib Rizieq
Gempa Buleleng Terasa di Mataram WILAYAH laut Bali diguncang gempa tektonik, Kamis (26/4) kemarin pukul 16.54.19 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan M=5,2 (update) terjadi dengan koordinat episenter pada 7,37 LS dan 115,58 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 98 km arah timur laut kota Singaraja, Buleleng dengan kedalaman 354 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Drs. Moch. Riyadi, M.Si. dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa dampaknya berupa guncangan terjadi di daerah Kuta-Bali, Nusa Dua, Mataram pada skala II SIG-BMKG (II-III MMI), di Gianyar dan Karangasem pada skala I SIG-BMKG (II MMI). Guncangan gempa bumi ini belum menimbulkan kerusakan. Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia di utara Pulau Bali. Hal ini sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempa bumi di lokasi tersebut dibangkitkan oleh aktivitas sesar geser mendatar (strike-slip fault). Hingga pukul 17.21 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (kmb)
Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Udayana (Unud) Prof. Ir. I Made Supartha Utama menjelaskan, sistem agribisnis Bali masih lemah. Pasar masih tradisional, sementara masyarakat telah bergerak ke konsumen modern. Apalagi Bali merupakan daerah pariwisata yang notabene lebih banyak konsumen modern, sehingga pasar diharapkan juga beralih ke modern. Sedangkan teknologi hanyalah sebagai bagian pendukung dari sistem. ‘’Konsumen di Bali unik karena ada turis internasional, turis domestik, penduduk Bali dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda,’’ ujarnya. Saat ini kondisi pasar telah berubah. Pasar tradisional telah menjadikan rantai distribusi yang panjang, tidak efektif dan efisien. Akibatnya, harga komoditi menjadi tinggi. Pada sistem pasar tradisional ini, harga menentukan keputusan
Mataram (Bali Post) – Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menanggapi isu adanya kelompok tertentu yang mengusulkan pencabutan status tersangka Habib Rizieq sebagai tawaran untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai membuka diskusi publik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Mataram, Kamis (26/4) kemarin, mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa dalam konteks hukum, Presiden Jokowi tidak bisa intervensi. Tetapi dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain. ‘’Sekali lagi harus bisa dibedakan konteksnya. Mungkin ada pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangannya seperti apa bisa diajukan, Presiden yang membuat keputusan,’’ kata Moeldoko menanggapi pertanyaan wartawan terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan keluarga alumni 212, beberapa waktu lalu.
Moeldoko
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk menjalin komunikasi yang baik. ‘’Presiden kan pemimpin negara. Berilah kesempatan bahwa semua itu bagian dari anak-anak bangsa,’’ ucapnya pula. Moeldoko juga tidak setuju jika dalam konteks politik orang yang berbeda pandangan dikatakan sebagai lawan. Tetapi dalam kontestasi politik, yang dipikirkan adalah partner demokrasi, bukan lawan tanding. Presiden Jokowi, lanjutnya, juga me-
mandang semuanya sebagai partner demokrasi, maka dari itu seluruh komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi seimbang. ‘’Bahwasanya politik itu dinamis, makanya kita mencari keseimbangan baru,’’ ucapnya pula. Hal itu, katanya, selalu dilakukan Presiden, sehingga harapannya adalah dalam mengelola negara tidak banyak gonjang-ganjing dan tercipta ketenangan agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Dengan begitu, tujuan akhir dari pemerintah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bisa tercapai. ‘’Tapi kalau negara gonjang-ganjing terus, tentu akan mengganggu konsentrasi Presiden, yang pada akhirnya sasaran-sasaran itu menjadi tidak bisa berjalan efisien dan efektif,’’ kata Moeldoko. (ant)
31 Tahun Getol Perjuangkan Krama Bendega
Manumudhita Kini Incar DPD untuk Perjuangkan Hak-hak Masyarakat KETUA Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali Ir. I Nengah Manumudhita, M.M. menyerahkan dokumen syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI 2019 di Kantor KPU Bali, Kamis (26/4) sore. Manumudhita mengantongi dukungan 3.296 KTP yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sebelum mengikuti proses pencalonan anggota DPD-RI, pria murah senyum ini dikenal cukup getol memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di pesisir (krama bendega). ‘’Di samping sudah memperjuangkan hak-hak masyarakat Bali di pesisir, kami ingin meningkatkan pengabdian untuk melanjutkan perjuangan terhadap hak-hak masyarakat Bali yang lainnya. Baik yang ada di subak, di desa adat dan lembaga-lembaga lainnya untuk kita perlu perjuangkan ke pusat. Sehingga masyarakat Bali mendapatkan keadilan di dalam kerangka NKRI,’’ ujar Manumudhita di sela-sela penyerahan dokumen. Kiprahnya sebagai tokoh bendega Bali sejatinya sudah tidak diragukan lagi.
Manumudhita berjuang secara konsisten dan tak kenal lelah selama 31 tahun. Dimulai saat dirinya menjadi Kepala Dinas Perikanan di Badung tahun 1986. Sampai akhirnya membuahkan Perda tentang Bendega yang dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Bali pada 2017 lalu. ‘’Tahun 1985, dengan ditetapkannya beberapa kawasan pariwisata di Bali dan paling banyak meliputi wilayah pantai khususnya di Badung, sejak saat itu bendega di Bali mulai mendapat tekanan,’’ tuturnya mengenang. Menurut Manu, seringkali terjadi penggusuran terhadap bendega yang mencari kehidupan di pesisir. Tak hanya bendega, masyarakat lain pun sering kesulitan menuju pantai. Semua itu berdampak ekonomi kepada krama bendega. Sedangkan di pihak lain, ada yang justru mendapatkan kehidupan yang lebih baik. ‘’Tahun 1986 sampai 1994 kami berjuang agar eksistensi krama bendega tetap eksis, dan pada tahun 1994 di
Kabupaten Badung bisa menerbitkan Perda No.18 Tahun 1994 tentang Bea Pangkal. Perda itu mampu melindungi tempat-tempat nelayan melaksanakan aktivitas,’’ jelasnya. Namun, masa-masa aman nelayan hanya bertahan sampai 2001 sejalan dengan berakhirnya masa tugas Manu di Badung. Dari pantauannya selama 2001 sampai 2011, tekanan terhadap krama bendega rupanya semakin banyak hingga bendega terancam punah. Ketika diminta menjadi Ketua HNSI Bali tahun 2011, upaya advokasi lantas dilakukan kepada masyarakat pesisir. ‘’Tahun 2012 kami melakukan identifikasi dan verifikasi ke seluruh bendega di Bali dan kami dapat simpulkan bahwa perlu langkah yang cerdas dan profesional untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi krama bendega,’’ imbuhnya. Manu menambahkan, perwakilan nelayan di seluruh Bali yang mencapai 400 orang diundang pada bulan Mei 2013. Saat itu disepakati bila krama bendega
perlu berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui Perda tentang Bendega. Tanggal 5 Mei juga telah ditetapkan sebagai hari perjuangan bendega Bali. ‘’Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan workshop menghadirkan berbagai narasumber. Bendega sebagai kearifan lokal di Bali yang terdapat di pesisir perlu dibuatkan perda karena dari hasil kajian workshop secara filosofi, sosiologis, dan yuridis telah memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga adat yang ada di pesisir,’’ paparnya. Sejak 2015 sampai 2017, usulan krama bendega terus disuarakan di DPRD Bali sampai akhirnya masuk ke Badan Legislasi untuk bisa dibahas oleh dewan pada masa persidangan kedua tahun 2017. Keberadaan Perda Bendega membuat Bali memiliki lembaga adat yang lengkap sesuai dengan filosofi sad kerti, yaitu, wana kertih dan danu kertih yang melahirkan lembaga subak, jagat kertih yang melahirkan lembaga desa adat, dan segara kertih yang melahirkan lembaga bendega. (ad1468)
SERAHKAN DOKUMEN - Ir. I Nengah Manumudhita, M.M. (dua kanan) saat menyerahkan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD-RI 2019 di Kantor KPU Bali, Kamis (26/4) sore.