Edisi 14 Juli 2016 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis kliwon, 14 Juli 2016

@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Presiden Tugaskan Tito Berantas Mafia Hukum Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memberikan dua tugas untuk difokuskan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Tito Karnavian yang dilantik di Istana Negara, Rabu (13/7) siang. ‘’Dalam menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, saya minta saudara fokus pada dua hal. Pertama, menjaga persatuan, kekompakan, soliditas internal Polri, karena dengan kekompakan, persatuan, Polri akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat dalam menjalankan tugas yang diberikan negara,’’ kata Presiden Jokowi setelah melantik Tito Karnavian. Hal kedua, Tito harus fokus melakukan reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten. Presiden menekankan kedua hal itu sebagaimana yang pernah disampaikannya saat Hari Bhayangkara ke-70 pada 1 Juli 2016 bahwa reformasi Polri adalah kunci menghadapi masalah ke masa depan. ‘’Reformasi harus menyeluruh dari hulu sampai hilir. Mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pelayanan Polri pada masyarakat. Mulai dari perubahan mental sampai dengan perubahan perilaku setiap anggota Polri,’’ tuturnya. Presiden Jokowi ingin reformasi Polri betul-betul konkret dan terlihat nyata dalam wajah pelayanan, serta perlindungan Polri kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga ingin adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat yang lebih

20 HALAMAN

NOMOR 316 TAHUN KE 68

Fokus Tangani Teroris

Tito Targetkan Tangkap Santoso

mudah, lebih sederhana, tidak berbelit-belit, bebas pungutan liar (pungli) dan memiliki prosedur yang jelas. ‘’Berantas dengan tegas praktikpraktik mafia hukum, perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum, sehingga dapat menjalin kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,’’ kata Presiden. Presiden Jokowi meminta Tito agar mendorong Polri untuk memberikan pengayoman dan perlindungan yang setara pada semua warga yang beragam. Polri harus mampu menjadi perekat kebinekaan, menjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia. ‘’Bersama dengan itu, Polri juga harus mampu bersinergi dengan institusi pemerintah yang lain untuk mengajak masyarakat tetap waspada pada ancaman bahaya terorisme dan narkoba,’’ kata Presiden. Presiden juga meminta agar Tito mengarahkan Polri mengambil berbagai langkah penangkalan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap setiap potensi di lapangan yang ada, terutama ancaman terorisme. Selain mengucapkan selamat atas pelantikan Tito menjadi Kapolri, Presiden Jokowi menyebut bahwa lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada 1987 itu telah diberi amanah, kepercayaan sekaligus tanggung jawab oleh negara untuk memastikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat agar berjalan secara baik. Hal. 19 Secara Prima

Jakarta (Bali Post) – Kapolri Tito Karnavian menyatakan akan fokus menangani kejahatan yang berimplikasi kontigensi, termasuk di dalamnya terorisme dan konflik intoleransi. ‘’Kejahatan yang berimplikasi kontigensi akan jadi fokus utama saya seperti terorisme, konflik intoleransi, dan konflik massal,’’ kata Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) kemarin. Ia mencontohkan dirinya tetap berkomitmen untuk melakukan perburuan terhadap Santoso. ‘’Jelas, itu tetap jadi target utama kita. Perburuan ini tidak gagal karena dulu mereka melakukan inisiatif melakukan penyerangan. Sekarang ini kan sejak adanya Operasi Camar, Tinombala, pengerahan pasukan, tidak ada lagi serangan ke masyarakat, yang ada sekarang mereka tertekan,’’ katanya. Menurutnya, berdasarkan data yang ada awalnya ada 47 orang dalam kelompok teroris berkat operasi yang dilakukan saat ini tersisa 21 orang. Hal itu menunjukkan bahwa operasi berjalan efektif. ‘’Kalau masalah penangkapan Santoso, ini masalah medan, its a matter of time saya kira. Kita akan tetap tingkatkan operasi ini, sampai selesai, baik yang bersangkutan tertangkap hidup atau mati,’’ katanya. (ant)

Bali Post/ant

KAPOLRI - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) kemarin. Jenderal Tito Karnavian menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

Pasubayan Tolak Reklamasi Datangi Istana

Rizal Ramli

Menteri Berwenang Batalkan Reklamasi Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan, menteri memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan untuk membatalkan reklamasi yang dinilai melanggar ketentuan. ‘’Masing-masing menteri memiliki kewenangan yang dilindungi UU, misalnya untuk daerah pelabuhan itu kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut itu kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, lingkungan hidup itu kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ katanya di Jakarta, Rabu (13/7) kemarin. Menko Maritim mengemukakan hal tersebut menyusul surat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusan Menko Maritim yang membatalkan reklamasi Pulau G di kawasan pantai Jakarta Utara. Pemerintah melalui Menko Maritim secara resmi membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melakukan pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital. Pengembang Pulau G, yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinilai melakukan pelanggaran berat karena membangun di atas jaringan kabel listrik milik PT PLN (Persero). Pulau G itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya secara mudah dapat berlabuh di Muara Angke. Rizal menyebut, berdasarkan analisis Komite Gabungan, reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis karena dampaknya yang merusak lingkungan hingga membunuh biota. (ant)

Teten Akui Jokowi Tahu Tuntutan Masyarakat Bali Jakarta (Bali Post) Untuk kesekian kalinya, sejumlah elemen masyarakat Bali antara lain para bendesa adat, tokoh masyarakat, Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Presiden di Jakarta. Rombongan terdiri atas 12 perwakilan. Mereka mewakili desa adat dan tokoh Bali. Di antaranya Koordinator Pasubayan Desa/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Wayan Suarsa, Bendesa Adat Kelan, Bendesa Adat Serangan, Bendesa Adat Sanur, Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan ‘’Gendo’’ Suardana, Divisi Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional Khalisa Khalid, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko.

Di Istana Presiden, Rabu (13/7) kemarin, rombongan diterima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki. Kepada Teten Masduki, mereka meminta agar KSP dapat menginformasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memperhatikan keinginan masyarakat Bali yang menginginkan agar mencabut Perpres No.51/2014 yang menjadi dasar hukum rencana reklamasi. ‘’Jawaban Pak Teten, bahwa Presiden sedang memikirkan langkah terbaik bagi masyarakat Bali,’’ kata Khalisa Khalid yang ikut dalam pertemuan itu.

Menurut Khalisa, KSP menyatakan Presiden Jokowi terus mengupayakan langkah terbaik bagi masyarakat, termasuk upaya perlindungan dan kelestarian terhadap lingkungan yang selama ini menjadi concern masyarakat Bali. ‘’Pak Teten juga bilang kasus ini sudah menjadi perhatian Presiden. Dia juga menyatakan Presiden sudah mendapat info tentang adanya aksiaksi penolakan dari masyarakat luas dan dari bendesa adat,’’ kata Khalisa. Kepada KSP, rombongan juga menyampaikan tentang adanya

penolakan reklamasi yang semakin masif di masyarakat, sehingga apabila tidak mendapat perhatian serius dapat berpotensi menjadi pemicu konflik di masyarakat. ‘’Kami sampaikan bahwa waktu ke KSP dulu, hanya 14 desa adat yang menyatakan penolakan. Sekarang jumlahnya sudah bertambah menjadi 38 desa adat. Artinya, suara penolakan perkembangannya makin meluas, sehingga kami meminta agar Presiden dapat mengambil keputusan terbaik,’’ tandasnya. Hal. 19 Izin Lokasi

Bali Post/ade

MASYARAKAT BALI - Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantyo Satyamurti Poerwadi (tiga dari kiri) bersama perwakilan elemen masyarakat Bali usai dialog tertutup terkait reklamasi Teluk Benoa, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (13/7) kemarin.

Bali Harus Upayakan Kemandirian Energi MASYARAKAT memiliki empat kebutuhan dasar, yakni tanah, air, energi (bahan bakar minyak dan listrik), serta transportasi. Listrik merupakan salah satu komoditi strategis saat ini. Namun pengadaannya masih dimonopoli pemerintah. Padahal bila masyarakat khususnya di pedesaan ikut dilibatkan, maka listrik akan mampu mengangkat ekonomi kelas menengah di pedesaan. Demikian disampaikan Ketua Paguyuban Merah Putih Bali Irjen Pol. (Purn) Drs. IGM Putera Astaman dalam diskusi publik ‘’EKRA & Gerakan Bali 1.000 PLTS Bumdes’’, Rabu (13/7) kemarin. Diskusi juga diikuti Kadin Bali, PLN Distribusi Bali, AKLI Bali, Pemkab Buleleng, Pemkab Karangasem, serta BPMPD Bangli. ‘’Di desa-desa itu, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) perlu membuat usaha kelas menengah yang modal kerjanya antara Rp 5 - 50 miliar. Jadi bukan se-

mata usaha mikro kecil. Usahanya bisa apa saja, tetapi sekarang kita fokus pada listrik yang menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini harus tersedia daya listrik terbarukan,’’ ujar Astaman. Menurutnya, daya listrik jangan hanya dihasilkan dari energi fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Tetapi harus mulai menggunakan energi nonfosil, diusahakan sekitar 23 persen dari seluruh daya listrik yang ada sekarang. Bali sebetulnya bisa menghasilkan 200 sampai 300 megawatt (mW) dari nonfosil, terutama tenaga surya atau matahari. ‘’Oke deh bahwa ada tenaga angin, tenaga air itu manfaatkan. Tetapi secara keseluruhan tenaga surya ini yang paling ada di mana-mana, ada di semua tempat dan ini seperempat megawatt itu bernilai Rp 6 miliar untuk di desa,’’ jelas Astaman. Dikatakan, kalau saja bisa terbangun 1.000 Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS) di Bali, nilai investasinya sudah mencapai Rp 6 triliun. Dalam hal ini, PLTS menjadi salah satu unit usaha yang dimiliki Bumdes. Setelah itu setiap bulannya akan beredar uang hingga Rp 100 miliar di desa. Ini tentu akan membuat desa menggeliat dan akan terbentuk kelas menengah di desa-desa selain di kota. Di sisi lain, Bali juga akan mampu mengorganisir clean energy ini melalui bisnis pedesaan. ‘’Kuncinya adalah PLN (yang dirancang) akan membeli listrik dari pedesaan itu seharga 25 sen dolar, atau sekitar Rp 3.000 per kWh. Ini bukannya mimpi atau bukannya tidak ada dasarnya karena PLN sekarang ini juga sudah melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa perusahaan, menjual dan membeli daya listrik itu seharga 25 sen dolar/kWh. Hal. 19 Harus Dikurangi

Bali Post/edi

ENERGI - Diskusi kemandirian energi di Bali, Rabu (13/7) kemarin. Diskusi menghadirkan Ketua Umum Kadin Bali, AKLI Bali, Pemkab Karangasem, Bangli dan Buleleng. Diskusi diprakarsai Paguyuban Merah Putih Bali.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.