16 HALAMAN
NOMOR 286 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Prioritas, Koster-Ace Berencana Bangun Yakin Keunggulan 6,4% Pasti Terwujud di Pilgub Bali Dermaga Penyeberangan Sanur-Nusa Penida Ketua Umum Golkar: Mantra-Kerta
Perpanjangan Tangan Jokowi
TINJAU SANUR - Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster, didampingi Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace Kota Denpasar meninjau penyeberangan SanurNusa Penida. Koster akan memprioritaskan pembangunan dermaga untuk memberi kenyamanan bagi warga dan wisatawan yang menyeberang ke Nusa Penida. PEMBANGUNAN infrastruktur menjadi salah satu prioritas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati. Setelah meninjau Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng yang rencananya akan dijadikan pelabuhan khusus bongkar muat atau kargo, Rabu (20/6) kemarin Wayan Koster didampingi Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace Kota Denpasar meninjau penyeberangan Sanur-Nusa Penida. Meski arus lalu lintas penyeberangan sangat padat, akan tetapi belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai, hanya menggunakan ‘’dermaga alam’’. Padahal, tempat penyeberangan tersebut menjadi salah satu pintu keluar-masuk utama bagi masyarakat yang hendak berangkat menuju Nusa Penida dan Lembongan atau sebaliknya. Bahkan juga diman-
faatkan para wisatawan asing yang ingin berwisata di dua pulau yang masuk wilayah Kabupaten Klungkung itu. Melihat tempat penyeberangan yang kondisinya masih seadanya itu, Koster ke depan berencana segera membangun demarga penyeberangan yang lebih layak dan memadai. Koster yang juga telah beberapa kali melakukan penyeberangan ke Nusa Penida melalui Sanur menegaskan, pembangunan dermaga penyeberangan di Sanur menjadi salah satu prioritas yang harus segera diwujudkan. ‘’Ini (pembangunan dermaga) akan menjadi prioritas saya, harus segera direalisasikan,’’ tegas Koster. Ia mengaku sangat prihatin melihat warga yang hendak menyeberang ke Nusa Penida atau Nusa Lembongan yang melalui Sanur, karena tidak mendapatkan fasilitas dan kenyamanan. Terlebih saat air pasang, para penumpang harus rela berbasah-
basahan. Dermaga penyeberangan, menurutnya, adalah fasilitas vital yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah. ‘’Banyak warga Nusa Penida dan sekitarnya yang setiap hari hilir-mudik, belum lagi para wisatawan. Demikian pula warga yang hendak melakukan persembahyangan ke Pura-pura di Nusa Penida. ‘’Ini adalah kebutuhan infrastruktur yang harus segera diwujudkan,’’ katanya. Bila dirinya terpilih, pembangunan dermaga penyeberangan Sanur-Nusa Penida akan menjadi prioritas. Menurut penuturan salah seorang petugas tiket Wahyu Baruna Transport, Made Nusa, rata-rata jumlah penumpang yang menyeberang dari Pantai Sanur menuju Nusa Penida mencapai 500 sampai 700 penumpang per harinya. Hal. 15 Sangat Ramai
KLAIM salah satu calon gubernur Bali bahwa hanya mereka yang didukung Presiden Joko Widodo dan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), tidak mendapat dukungan dari Presiden Jokowi pada Pilgub Bali 2018, ditanggapi dingin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto. Menurut Airlangga, untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Partai Golkar bersama PDI Perjuangan, PKB dan PPP sudah sepakat untuk berkoalisi dan mengusung kembali Jokowi sebagai calon presiden (capres). Bahwa dalam pilkada serentak 2018, partai-partai ini berbeda pilihan dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Airlangga menyebut hal tersebut bukan pemandangan baru. Hal. 15 Senapas Nawacita
DISKUSI - Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Rai Mantra) berdiskusi serius dengan Presiden Joko Widodo di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Soal RUU KUHP
KPK Beber 10 Kelemahan
Jakarta (Bali Post) – DPR-RI merencanakan mengesahkan RUU KUHP pada 17 Agustus 2018. Ini sebagai kado kemerdekaan Indonesia. Namun, sejumlah pihak utamanya KPK menolak, karena pada RUU KUHP dimasukkan tindak pidana korupsi dalam sejumlah pasalnya. Atas penolakan tersebut, KPK pun siap menjelaskan sikapnya kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan, KPK akan membeberkan 10 kelemahan terkait RUU tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut. ‘’Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan,’’ kata Febri, Rabu (20/6) kemarin. Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan setelah hari Idul Fitri, menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya karena tindak pidana korupsi (tipikor) masuk ke RUU KUHP. ‘’Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi,’’ tambah Febri.
Febri berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangundangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan. ‘’Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum,’’ ungkap Febri. Febri mengatakan, setidaknya ada 10 hal mengapa RUU KUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi. (1) Kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP, (2) KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta, (3) RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal. 15 Ancaman Pidana
Soal Tudingan SBY
PDI-P Sebut Punya Pengalaman Buruk di Bali
Bali Post/afp
GEMBIRA - Warga Rusia larut dalam kegembiraan setelah menyaksikan timnya mengalahkan Mesir 3-1, Rabu (20/6) dini hari kemarin.
Pendukung Rusia Berpesta
Moskow – Para pendukung Timnas Rusia larut dalam kegembiraan setelah menyaksikan timnya mengalahkan Mesir 3-1 pada pertandingan kedua mereka di Grup A, Rabu (20/6) dini hari kemarin. Di atas kertas hasil ini mengamankan mereka satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Rusia menempati peringkat FIFA paling rendah dalam turnamen ini. Tetapi mereka menang dalam dua pertandingannya dan kini memuncaki grup dan bisa menjadi tim pertama yang lolos ke babak berikutnya jika Arab Saudi gagal menang melawan Uruguay. Televisi negara menyiarkan rekaman video para penggemar bernyanyi dengan penuh kegembiraan, mengibar-ngibarkan bendera di tempat-tempat di seluruh negeri dan merayakan kemenangan di St. Petersburg.
‘’Pertandingan betul-betul gila, Mohamed Salah tidak bisa berbuat apa-apa,’’ kata Alexander, yang bersama istrinya berada dalam Fans Area di St. Petersburg. Hasil ini tidak diperkirakan sebelumnya bagi Rusia yang memasuki turnamen tersebut di tengah-tengah keraguan dan pesimisme di negaranya. Namun pelatih Rusia, Stanislav Cherchesov, justru menilai keperkasaan timnya merupakan hal yang wajar. Kesolidan dalam skuadnya dan kemauan untuk belajar dari kesalahan disebut sang juru taktik sebagai faktor utama. ‘’Ini bukan kebetulan. Kami berhasil meraih dua kemenangan meyakinkan. Kami punya tim yang solid. Kami harus beristirahat serta mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya,’’ tutur Cherchesov. Untuk pertama kali sejak 1966, Rusia memenangi dua pertandingan perdana di Piala Dunia. Pada 1966, saat masih tergabung dalam Uni Soviet, mereka menembus semifinal. Selain itu, koleksi 8 gol di Piala Dunia 2018 ini membuat Rusia bergabung dengan Italia pada 1934 sebagai tim tuan rumah dengan produktivitas tertinggi pada partai pembukaan Piala Dunia. (kmb33/afp)
Jakarta (Bali Post) Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH mempertanyakan keluhan Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan melalui akun media sosialnya tentang netralitas alat negara yang dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk kepentin-
gan pilkada. Sebab, PDI-P justru memiliki pengalaman buruk saat kekuasaan berada di tangan SBY di mana alat kekuasaan dijadikan kepentingan politik yang cenderung membela pemegang kekuasaan ketika itu. ‘’PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali lima tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi
kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,’’ ungkap Bambang DH dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/6) kemarin. Selain pengalaman di Bali, Bambang DH juga menunjukkan praktik pilkada di Jawa Timur yang dikotori oleh praktik penyalah-
gunaan program keluarga harapan yang merupakan program Kementerian Sosial di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun oleh mantan Menteri Sosial itu diklaim secara sepihak sebagai program kampanyenya dalam kampanye calon gubernur Jawa Timur. Hal. 15 Lakukan Introspeksi
Soal Hak Angket Pj. Gubernur Jabar
Mendagri Siap Hadapi DPR Blitar (Bali Post) – DPR telah menggulirkan wacana hak angket terkait pengangkatan Irjen M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat. Alasannya, pengangkatan tersebut telah melabrak tiga undang-undang. Hal tersebut pun ditanggapi Mendagri. Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket. ‘’Ya, saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang diputuskan. Yang jelas sudah memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku,’’ kata
Tjahjo, Rabu (20/6) kemarin. Ia menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Iriawan menjadi Pj. Gubernur Jabar sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden. ‘’Secara hukum tidak menyimpang. Nah, soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya 9 hari saja sampai hari H-nya,’’ ujarnya. Bagi Tjahjo, yang terpenting secara hukum clear karena keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail. ‘’Enggak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-enggak puas ya… wajar itu namanya,’’ ucapnya. Hal. 15 Saluran Hukum