20 HALAMAN
NOMOR 291 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu paing, 21 juni 2017
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengemukakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, diduga terkait suap peningkatan jalan. ‘’Itu kayaknya peningkatan jalan. Suap mungkin, tapi saya belum dengar. Saya baru dilaporin lewat telepon, jadi belum tahu detail,’’ katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama Presiden dengan polisi di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa kemarin. Ia menyebut ada lima orang yang ditangkap KPK, yakni Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari, pengusaha, satu perantara dan satu pembantu perantara. KPK menangkap Lily Martiani Maddari dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah pribadinya di Jalan Sidomulyo, Kota Bengkulu, Selasa pagi kemarin. Hal. 19 Jalani Pemeriksaan
Bali Post/ade
TIBA DI KPK - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/6) kemarin.
‘’Lubuk Kecil Banyak Buaya’’ ’’LUBUK kecil buaya banyak’’, demikian masyarakat Bengkulu kerap mendefinisikan daerah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera. Ungkapan itu dapat dimaknai sebuah daerah atau wilayah kecil, tetapi banyak penjahat, maling dan koruptor. Pascapenangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/6) pagi, ungkapan ini kembali hangat dibicarakan. Sebab, belum genap dua pekan lalu, tim penindakan KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan di kawasan wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Tiga orang yang ditangkap, yakni oknum jaksa Parlin Purba yang juga menjabat Kepala Seksi (Kasi) Intelijen II Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, seorang aparatur Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta seorang kontraktor. Hal. 19 Seorang Perantara
Bali Post/ade
ISTRI GUBERNUR - Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu, saat tiba di Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/6) kemarin. Lily Maddari terjaring OTT di rumah pribadinya.
KPK Amankan Uang Rp 1 M Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang di dalam sebuah kardus saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima orang di Bengkulu. ‘’Selain mengamankan lima orang, kami juga mengamankan sejumlah uang di dalam kardus
dalam mata uang rupiah, uang tersebut sedang dalam proses perhitungan nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Pemberian diduga dari pihak swasta kepada penyelenggara negara di Bengkulu,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/6) kemarin.
Namun, Febri belum menyebutkan secara spesifik terkait dengan kasus apa pemberian suap tersebut. ‘’Kami belum bisa sebutkan terkait dengan apa karena tentu proses pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu,’’ kata Febri. Hal. 19 Penyelenggara Negara
Tolak Hadirkan Miryam
Lima Hari Sekolah
Anggota DPR Ancam Boikot Anggaran Polri dan KPK
Akan Diatur Perpres Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo telah membatalkan kebijakan lima hari sekolah atau 8 jam belajar (BP, 20/6). Jokowi tak merestui program penguatan pendidikan karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6). Atas pembatalan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa (20/6) kemarin mengatakan, pemerintah mengevaluasi Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah karena adanya sejumlah saran dan kritik dari masyarakat. ‘’Karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut, kemudian Presiden secara langsung kepada Mendikbud untuk mengevaluasi hal tersebut,’’ katanya. Menurut Pramono, peraturan yang mencakup tentang waktu bersekolah sehari penuh itu akan diatur dalam peraturan yang lebih kuat dan komprehensif. Seskab menjelaskan, sebelumnya pada Februari 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan mengenai gagasan full day school tersebut yang tercatat dalam risalah rapat. Untuk ke depannya, Pramono mengatakan pemerintah akan melakukan penyusunan dan pendalaman mengenai regulasi hari sekolah secara menyeluruh. Hal. 19 Seluruh Elemen
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
KPK Tangkap Gubernur Bengkulu dan Istrinya
Bengkulu (Bali Post) – Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bangkulu, Selasa (20/6) pagi terjaring OTT KPK. Selain Lily Martiani Maddari, KPK juga menangkap seorang kontraktor. Penangkapan dilakukan di rumah pribadi Lily di Jalan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Pasca-OTT, mereka digiring ke Mapolda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan itu menyusul Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Ternyata Ridwan Mukti juga diamankan KPK dalam kasus yang sama. Total ada lima orang yang diamankan dalam kasus ini.
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
Bali Post/ant
SEPEDA MOTOR - Petugas menurunkan paket sepeda motor program angkutan sepeda motor gratis (motis) melalui kereta api di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/6) kemarin.
Wapres Puji Densus Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengapresiasi Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang menggagalkan dan menangkap tiga tersangka teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (17/6), yang siap melakukan aksi teror di wilayah itu. ‘’Ya, tentu kita apresiasi karena jauh lebih baik mencegah daripada terjadi baru ditangkap,’’ katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama Presiden dengan anggota Polri di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (20/6) kemarin. Wapres mengakui tindakan preventif yang dilakukan Polri terbaik di dunia. ‘’Di dunia kita terbaik untuk urusan kayak gini. Preventif kita apresiasi. Selamat Pak Kapolri,’’ demikian Wapres Kalla. Densus 88 dan Brimoh Detasemen A di Bima menangkap dua terduga teroris pelarian Poso, Sulawesi Tengah, berinisial KW dan NH, serta sejumlah bahan berbahaya yang diduga akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat bom di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (17/6). (ant)
Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan akan mendorong DPR tidak membahas anggaran 2018 untuk kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ancaman boikot APBN dua institusi tersebut menyusul ditolaknya permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Miryam S. Haryani. ‘’Penggunaan alat negara ini sudah ada dudukannya dalam UU MD3, kalau kepolisian kemudian menolak atau menyangkal tidak dalam proses pro justicia dalam kaitan memanggil paksa dalam kepentingan Pansus, kita juga bisa menggunakan instrumen alat kewenangan yang ada DPR yaitu pembahasan anggaran,’’ kata Misbakhun, Selasa (20/6) kemarin. Anggota Pansus Hak Angket KPK tersebut menjelaskan, penundaan pembahasan anggaran 2018 untuk KPK dan Kepolisian sudah dikomunikasikan kepada seluruh fraksi di DPR. ‘’Banyak, hampir semua anggota dalam suara yang sama dalam menggunakan instrumen itu (pembahasan anggaran),’’ tegasnya. Misbakhun meminta agar kedua lembaga tersebut bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan. ‘’Di-decline saja (anggaran) polisi nol, KPK nol, selesai. Kita menggunakan kewenangan kita. Lha DPR-nya gak dihormati. Mer-
eka berbicara apa? Ketika butuh sama DPR, mereka mengiba-iba sama DPR. Ketika DPR membutuhkan sesuatu mereka apa yang mereka berikan? Kita bernegara ini saling menghormati,’’ tegasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan menghadirkan Miryam S Haryani seperti permintaan para anggota DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, penolakan lembaganya atas permintaan para legislator Senayan tersebut didasari oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan undangundang yang berlaku, pemanggilan tersangka yang sudah ditahan dalam proses penyidikan maupun persidangan oleh KPK dianggap Laode sebagai upaya menghalangi proses hukum. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menjemput paksa Miryam S Haryani, tersangka yang menghambat penyidikan e-KTP. Menurut Tito, tidak ada landasan yang melegalkan Polri untuk menjemput paksa seseorang demi kepentingan Pansus DPR. Terlebih itu menyangkut kasus yang tengah ditangani KPK. Jemput paksa kepolisian adalah bersifat pro justicia dan didasari pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (kmb4)
Pascabom Kampung Melayu
36 Terduga Teroris Ditangkap Jakarta (Bali Post) – Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap sebanyak 36 terduga teroris di berbagai daerah pascaperistiwa teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Rabu (24/5). ‘’Sudah ada 36 orang yang ditangkap, ada yang terkait bom Kampung Melayu, ada yang tidak terkait,’’ kata Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/6) kemarin. Kendati tidak seluruh penangkapan terduga teroris tersebut terkait dengan bom Kampung Melayu, tetapi seluruhnya merupakan sel-sel Jamaah Ansharut Daulah (JAD)
yang berafiliasi pada ISIS. ‘’Mereka ini sel-sel JAD yang berencana melakukan serangan teror,’’ katanya. Sementara itu, penangkapan teroris di Jawa Timur yakni di Surabaya dan Malang baru-baru ini diketahui juga merupakan kelompok JAD. ‘’Mereka sel JAD, terkait dengan Bahrun Naim. Mereka ada yang akan lakukan serangan teror, ada yang fasilitator berangkat ke Suriah,’’ katanya. Untuk mencegah terjadinya aksi teror jelang Idul Fitri, Kapolri memerintahkan Kepala Densus 88 memperketat deteksi terhadap pergerakan jaringan teroris. ‘’Saya perintahkan kepada Kadensus 88 untuk deteksi secara ketat, super ketat selama Ramadan dan Idul Fitri,’’
katanya. Polri tidak ingin kecolongan lagi seperti pada perayaan Idul Fitri pada 2016, di mana pada H-1 Lebaran atau 5 Juli 2016 terjadi aksi bom bunuh diri teroris Nur Rohman di Mapolres Surakarta, Jawa Tengah. ‘’Lakukan langkah-langkah preventif, lakukan tindakan cepat, kalau ada indikasi terlibat jaringan, lakukan tindakan sesuai kewenangan yang ada di undang-undang,’’ kata Tito. Polisi memiliki waktu 7x24 jam dalam memeriksa terduga teroris untuk mengetahui keterlibatannya dalam aksi teror. ‘’Kita bisa melakukan penangkapan selama tujuh hari. Kalau terbukti, tahan. Kalau tidak terbukti, lepaskan,’’ kata Tito. (ant)