20 HALAMAN
NOMOR 21 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (148 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat paing, 9 september 2016
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Aktivis Tolak Reklamasi Ditangkap
Didemo, Gung Tu Dilepas Denpasar (Bali Post) Seorang aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa, I Gusti Putu Dharmawijaya, ditangkap pada hari raya Galungan, Rabu (7/9) malam. Ia yang akrab dipanggil Gung Tu ditangkap Buser Dit. Reskrimum Polda di tempat kerjanya di wilayah Legian, Kuta, Rabu (7/9) pukul 21.00 Wita. Gung Tu ditangkap terkait penaikan bendera ForBALI di bawah bendera Merah Putih di Gedung DPRD Bali, 25 Agustus lalu. Buntut dari penangkapan tersebut, dua jam kemudian tepatnya pukul 23.00 Wita ribuan massa berpakaian adat demo di depan Mapolda Bali. Mereka menuntut supaya Gung Tu (Agung) dilepas. Dari pantauan di lokasi, ketika itu massa tidak bisa masuk ke Mapolda karena pintu masuk diblokade petugas. Massa tertahan di depan pintu masuk sambil menyanyikan lagu dan yel-yel tolak reklamasi Teluk Benoa. Massa berteriak ‘’lawan sampai mati’’, ‘’sekarang juga bebaskan teman kami’’, ‘’rakyat bersatu tidak
bisa dikalahkan’’. Setelah terjadi diskusi dan negosiasi yang alot antara petinggi Polda dengan pimpinan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa, anggota DPRD Bali dan Ketua Tim Kuasa Hukum ForBALI Made ‘’Ariel’’ Suardana, Kamis (8/9) dini hari pukul 02.30 Wita, Gung Tu dibawa keluar dari ruang penyidik dan dia tidak jadi ditahan. ‘’Agung ditangkap sekitar pukul 21.00 Wita di tempat kerjanya di sebuah vila di Legian. Awalnya polisi telepon dia pukul 19.00 Wita dan
ingin bertemu. Ternyata polisi itu datang pukul 21.00 Wita dan langsung Agung dibawa ke Polda,’’ tegas Suardana. Hal. 19 Sudah Tersangka KETERANGAN - I Gusti Putu Dharmawijaya didampingi kuasa hukumnya, Made ‘’Ariel’’ Suardana, dan Pasubayan memberi keterangan pers usai ditangkap dan diperiksa Polda Bali.
Tujuh Polisi Jadi Saksi
Ingat Kasus Zaskia Gotik UPAYA perjuangan rakyat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa terus mengalami sandungan. Belum tuntas kasus dilaporkannya Koordinator ForBALI Wayan ‘’Gendo’’ Suardana atas laporan Pospera, aparat kepolisian tiba-tiba menangkap I Gusti Putu Dharmawijaya alias Gung Tu pada Rabu (7/9) malam. Warga Banjar Lebah, Sumerta Kaja, Denpasar Timur ini diduga melakukan tindak pidana merendahkan kehormatan bendera negara pada saat Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa menggelar aksi damai di Gedung DPRD Bali, 25 Agustus lalu. Atas peristiwa tersebut, Bendesa Adat Buduk Ida Bagus Purbanegara menyatakan tidak ada
Satu Pelaku Masih Diburu
perjuangan tanpa pengorbanan. Apa yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengorbanannya kepada tanah Bali dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan eksistensi Bali. ‘’Itu harus kita hargai. Harapan kita penegakan hukum agar benar-benar adil. Jangan pernah lupa dengan kasus Zaskia Gotik. Dia juga melakukan pelecehan lambang negara tetapi justru jadi duta Pancasila. Agung harusnya jadi duta Merah Putih,’’ ujarnya. Setelah dilepas pada Kamis dini hari, Kamis pukul 12.30 Wita, Agung diantar puluhan aktivis ForBALI, memenuhi janjinya untuk diperiksa penyidik. Hal. 19 Sudah Bernegosiasi
Bali Popst/rah
SUPPORT - Aktivis ForBALI memberi support kepada I Gusti Putu Dharmawijaya saat diperiksa penyidik, Kamis (8/9) kemarin.
Dana Teroris ke Indonesia
Terbanyak dari Australia
Setya Novanto
Putusan MK
Ilegal, Rekaman ’’Papa Minta Saham’’
Jakarta (Bali post) Mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan gugatannya tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam putusannya, MK menyatakan rekaman pembicaraan yang disadap oleh mantan Direktur Freeport Indonesia Ma’ruf Syamsuddin terkait permintaan saham oleh Setya Novanto, sebagai rekaman ilegal. Hal. 19 Penegak Hukum
Bali Popst/rah
Jakarta (Bali Post) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sebagian besar pendanaan untuk para teroris melakukan aksinya di Indonesia berasal dari Australia. ‘’Negara asal yang pernah kirim dana ke Indonesia paling banyak dari Australia,’’ kata Yusuf saat rapat bersama Panitia Khusus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9) kemarin. Dia menjelaskan, Australia mengirimkan dana sebesar kurang lebih Rp 88,5 miliar ke para foreign terorisme fighter yang ada di Indonesia. M Yusuf mengatakan frekuensi dana yang masuk dari Australia itu sebanyak 97 kali melalui berbagai cara, baik perseorangan atau kelompok. ‘’Lalu negara lainnya yang juga dianggap banyak mengirimkan dugaan pendanaan terorisme ada di Brunei dengan kisaran Rp 2,6 miliar. Disusul dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Thailand,’’ ujarnya. Sementara itu, Yusuf juga menyampaikan adanya pemasok uang untuk jaringan teroris, yaitu berasal dari Australia dan negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Lebanon dan Turki serta beberapa nama yayasan di Indonesia. Menurutnya, beberapa yayasan itu membiayai para teroris untuk pergi ke luar negeri seperti Suriah menjadi foreign terorism fighter. Hal. 19 Dua Cara
Denpasar (Bali Post) Polda Bali memburu dua pelaku kasus bendera ForBALI. Selain I Gusti Putu Dharmawijaya, ada satu lagi berinisial IMJA yang saat ini masih diburu. ‘’Dua itu (pelaku), baru satu ditangkap. Kami imbau untuk dapat permudah pemeriksaan supaya IMJA menyerahkan diri,’’ tegas Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto, Kamis (8/9) kemarin. Terkait kasus itu, lanjut Kapolda, dibuat laporan model A (polisi sebagai pelapor). Selanjutnya penyidik memeriksa tujuh polisi sebagai saksi yaitu Ipda I Made Widiarta (KBO Sabhara Polresta Denpasar), I Gede Gery Ariawan (Dalmas Polresta), Ketut Juli Suantara (Dalmas Polresta), Edi Darianto (patroli Polresta), I Gusti Ngurah Putu Parwanita (Humas Polresta) dan Nyoman Sujana (satpam DPRD Bali). Selain itu penyidik juga memeriksa saksi ahli pidana Dr. Chairul Huda dan Dr. I Gusti Ariawan. Penyidik juga mengamankan alat bukti berupa rekaman, foto-foto, memory card dan bendera Merah Putih. ‘’Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 24 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009,’’ ujarnya. Hal. 19 Bisa Dipulangkan
Arcandra Kembali Jadi WNI
Ada Peluang Jabat Menteri ESDM Lagi Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan selamat atas pengukuhan kembali status kewarganegaraan Arcandra Tahar sebagai Warga negara Indonesia (WNI). ‘’Ya… selamat. Memang dasarnya dia orang Indonesia,’’ ujar Wapres di Jakarta, Kamis (8/9) kemarin. Namun, Wapres enggan menanggapi isu pengangkatan kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM setelah status kewarganegaraannya dikembalikan. ‘’Nanti Presiden yang jawab, bukan saya,’’ tegas Wapres Kalla seraya menambahkan, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Pemerintah telah mengukuhkan kembali status WNI Arcandra Tahar sejak awal September 2016. Sebelumnya dia diketahui memiliki dwikewarganegaraan dan memegang paspor Amerika Serikat. Meski status WNI Arcandra tidak pernah dicabut pemerintah, namun secara hukum materiil dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal itu berdasarkan Pasal 23
Undang-undang Kewarganegaraan yang menyebutkan status WNI seseorang hilang jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri. Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri ESDM pada 14 Agustus karena masalah kewarganegaraan dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Plt. Menteri ESDM. Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Trimedya Panjaitan mengatakan PDI Perjuangan tidak keberatan jika Arcandra Tahar ditunjuk kembali menjadi Menteri ESDM setelah status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia (WNI) disahkan. ‘’Pengembalian atau pemberian status kewarganegaraan menjadi WNI itu adalah kewenangan Presiden. Kalau kepentingannya untuk bangsa dan negara silakan saja, tetapi kita harapkan ada kesetaraan di depan hukum,’’ kata Trimedya Panjaitan. Menurut Trimedya, berdasarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM pada rapat kerja dengan Komisi III, pemerintah Republik Indonesia sudah mengembalikan status kewarganegaraan Arcandra Tahar menjadi WNI pada akhir Agustus lalu. Hal. 19 Dapat Keistimewaan
DPR Setujui BG Jadi Kepala BIN
Bali Post/ant
BERSAKSI - Artis Elma Theana (kiri) datang ke kantor Resmob Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (8/9) kemarin. Elma Theana memenuhi panggilan polisi sebagai saksi terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal milik Gatot Brajamusti.
Jakarta (Bali Post) DPR-RI menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9) kemarin, setelah mendengarkan laporan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN. Dalam laporannya, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan proses uji kelayakan yang telah dilakukan Komisi I pada Rabu (7/9). ‘’Komisi I DPR telah mengambil keputusan bahwa Komjen Pol. Budi Gunawan layak dan patut menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara,’’ kata Abdul Kharis. Usai mendengar hasil keputusan
Komisi I DPR, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir. ‘’Apakah semuanya setuju?’’ tanya Taufik yang langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR. Komjen Budi Gunawan yang hadir dalam rapat paripurna menyampaikan ucapan terima kasih atas persetujuan yang diberikan DPR kepada dirinya menjadi Kepala BIN. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menunjuk dan mengajukan dirinya sebagai calon Kepala BIN kepada DPR. Kepada Sutiyoso, dia juga menyampaikan terima kasihnya, karena dinilai ikut membantu persiapan dirinya dalam menjalani fit and proper test di DPR. Hal. 19 Memajukan BIN
Bali Post/ant
SELAMAT - Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. Budi Gunawan (tengah) diberikan ucapan selamat oleh anggota DPR Titiek Soeharto usai rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9) kemarin.