Edisi 09 November 2016 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu pon, 9 november 2016

Kapolri Soal Orasi Fahri Hamzah

Kalau Makar akan Diproses

Jakarta (Bali Post) – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menyatakan kepolisian akan mempelajari orasi Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah saat aksi unjuk rasa 4 November. ‘’Kami akan pelajari apakah itu bisa masuk ke dalam pasal makar. Kalau masuk ke dalam pasal makar ya… kami proses hukum, prinsipnya begitu,’’ kata Tito usai menghadiri acara pengarahan Presiden kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (8/11) kemarin. Mengenai kemungkinan keterlibatan aktoraktor politik dalam aksi unjuk rasa itu, Tito menyatakan bahwa kalau mereka hanya turun untuk ikut demonstrasi maka itu tidak menjadi masalah. ‘’Itu hak sebagai warga negara kebebasan berekspresi, tetapi pada saat ekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata berbau makar maka tidak boleh, karena itu inkonstitusional,’’ katanya. Tito juga mengatakan bahwa polisi akan mengembangkan kasus lima orang yang ditangkap pada Senin (7/11) malam karena diduga menyerang

20 HALAMAN

NOMOR 82 TAHUN KE 69

petugas saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) malam. ‘’Ada lima orang yang ditangkap dan diproses saat ini, karena dalam foto-foto mereka ada yang melakukan penyerangan terhadap petugas,’’ katanya. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya orang yang menyuruh mereka melakukan kekerasan. ‘’Karena kalau kita lihat demo itu awalnya aman baru kemudian malamnya dari sisi yang sebelah kanan (Monas) terjadi serangan-serangan terhadap petugas,’’ katanya. Hal. 19 Aktor Politik

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Ahok Tetap Cagub DKI Jika Mundur Dipidana Jakarta (Bali Post) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih tetap merupakan calon gubernur DKI Jakarta, meskipun proses hukum terus bergulir terhadap dirinya. ‘’Diputuskan apa pun seorang calon kepala daerah yang sudah mendapatkan penetapan dari KPU, walaupun tersangka atau terdakwa ya dia tetap sah sebagai calon, kecuali dia mundur,’’ kata Mendagri usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11) petang kemarin. Hal. 19 Sanksi Pidana

‘’Diputuskan apa pun seorang calon kepala daerah yang sudah mendapatkan penetapan dari KPU, walaupun tersangka atau terdakwa ya dia tetap sah sebagai calon, kecuali dia mundur.’’ Tjahjo Kumolo Mendagri

Bali Post/ant

DISKUSI - Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11) kemarin.

Fahri Hamzah Bantah Demo 411 sebagai Aksi Kudeta Gagal Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah membantah anggapan demo pada Jumat, 4 November (demo 411), yang berakhir rusuh itu merupakan kudeta yang gagal. Menurutnya, demo tersebut memang bukan untuk mengkudeta kekuasaan Jokowi-JK. Fahri mengatakan Demo 411 hanya gerakan massa yang marah karena pemerintah dianggap lambat dan cenderung melindungi kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama. ‘’Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, maka tak ada yang

namanya kudeta. Maka Presiden Jokowi jangan menggunakan terminologi Orde Baru. Demo 411 itu juga tak bisa yang menunggangi, sehingga kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menjatuhkan Presiden RI, maka jangan bilang ditunggangi,’’ kata Fahri Hamzah dalam dialektika demokrasi ‘’Siapa Aktor Demo 411’’ di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (8/11) kemarin. Sebaliknya, Fahri berpendapat sebenarnya Presiden Jokowi yang seolah ditunggangi, karena dalam proses hukum terhadap Ahok lambat. Tetapi, pihaknya tidak akan menanggapi tuduhan tunggangan politik tersebut kalau belum definitif. ‘’Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai Presiden men-

erima informasi dari sumber yang tidak jelas,’’ ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohammad Qodari menilai ada empat kepentingan dari berbagai kelompok yang ikut dalam aksi demo 411 yang merasa tersinggung atas ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al Maidah ayat 51 alias penistaan agama. Pertama, kelompok yang merasa tersinggung atas ucapan yang dilontarkan Ahok dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan proses penegakan hukum atas Ahok. Hal. 19 Lawan Politik

Praktik Korupsi Perizinan Kapal di Bali

Manipulasi Ukuran dan ’’Ganti Baju’’ Kapal

Bali Post/ap

PEMILU - Hillary dan Bill Clinton saat pemilu presiden Amerika Serikat, Selasa (8/11) kemarin. Hilary dan Donald Trump, dua kandidat yang bersaing dalam Pilpres Amerika Serikat.

Pilpres AS Dimulai

Hillary Diunggulkan, Trump Optimistis PEMUNGUTAN suara untuk pemilihan presiden Amerika Serikat, Selasa (8/11) malam WIB dimulai di bagian timur Amerika. Namun berbagai jajak pendapat sudah mengunggulkan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton akan akan memenangkan pemilu ini. Setidaknya lima jajak pendapat dari lima lembaga survei mengunggulkan Hillary menang dari lawannya calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Seperti dilaporkan situs koran Inggris, The Guardian, kelima jajak pendapat ini adalah: FiveThirtyEight mengunggulkan Hillary dengan peluang 70,9 persen, Reuters/ Ipsos mengunggulkan Hillary 90 persen mengalahkan Donald Trump. Sementara New York Times memprediksi 46 persen Hillary menang, Real Clear Politics meramalkan Hillary menang namun dengan selisih tipis 2,2 persen poin dant BBC memperkirakan Hillary menang dengan 48 melawan 44 persen untuk Trump Sementara itu, calon presiden Partai Republik Donald Trump mengaku menaruh perhatian besar kepada negara-negara bagian suara mengambang (swing states) seperti North Carolina, Florida, New Hampshire, Ohio, Iowa, Michigan dan Wisconsin. Trump yakin bisa merebut hati negara bagian-negara bagian ini. Hal. 19 Bekerja Baik

Jakarta (Bali Post) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan inspeksi mendadak bersama Satuan Tugas (Satgas) 115 ke Benoa, Bali pada 2 Agustus 2016. Hasilnya, banyak praktik korupsi ditemukan dalam pengurusan perizinan kapal. ‘’Sebagaimana yang saya katakan pada sidak di Benoa, upaya penegakan hukum tidak diskriminatif, maka selain pelaku lapangan seperti nakhoda, upaya penegakan hukum juga menyentuh direksi perusahaan,’’ kata Menteri Susi dalam keterangan pers di Kantor KKP Jakarta, Selasa (8/11) kemarin. Keterangan pers terkait perkembangan penanganan kasus tindak pidana perikanan dan langkah perbaikan tata kelola inspeksi mendadak (sidak) di Benoa, Bali. Turut mendampingi Menteri Susi Pudjiastuti antara lain JAM Pidum Kejaksaan Agung, perwakilan dari TNI Angkatan Laut dan staf khusus Satgas 115 Yunus Husein. Menteri Susi menjelaskan, banyak modus praktik korupsi yang dilakukan dalam kegiatan illegal fishing dalam temuannya di perairan Benoa antara lain mulai dari manipulasi ukuran kapal. Lalu modifikasi (ganti baju) kapal eks asing. ‘’Jadi kapalnya fiber, tetapi ditambal dengan kayu sehingga seolah milik nelayan lokal,’’ ujarnya. Ada juga pinjam-meminjam perizinan para pemilik kapal yaitu kapal

asing yang beroperasi menggunakan dokumen kapal dalam negeri. Praktik lainnya yaitu transipment di tengah laut yaitu sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tempat tujuan alias kabur ke luar negeri tanpa proses deregistrasi. Praktik penyalahggunaan itu membuat kapal-kapal besar terutama kapal milik perusahaan asing bergerak leluasa mengeruk ikan di perairan Indonesia. Ia kemudian memutar film alat tangkap ikan trawl yang dapat mengeruk ikan dari laut bertonase besar. ‘’Ngeri kalau kapal begini (trawl) melenggang di laut Indonesia. Mau jadi apa anak-cucu kita,’’ sesalnya. Menteri Susi juga mengajak masyarakat untuk tidak apriori dengan yang dilakukan pihaknya dalam menangani kejahatan illegal fishing di perairan laut Indonesia. ‘’Jadi jangan hanya melihat prestasi kita hanya bisa menenggelamkan kapal saja, tetapi lihat juga efeknya. Nilai ekspor menjadi naik. Nilai perdagangan juga menjadi naik. Ini riil nilai ekonominya. Luar biasa,’’ katanya. Menurut Menteri Susi, ketegasan kementeriannya memberantas praktik korupsi dan kejahatan perikanan di laut Indonesia didasari karena miris melihat kondisi yang dialami oleh nelayan lokal Indonesia. Hal. 19 Sembilan Kapal

Bali Post/ade

PENEGAKAN HUKUM - Menteri Susi Pudjiastuti saat jumpa pers, Selasa (8/11) kemarin. Menteri Susi Pudjiastuti mendorong percepatan proses penegakan hukum terhadap sejumlah kasus terkait penangkapan ikan secara ilegal di sejumlah daerah.

Arah Kebijakan APBN 2017 (3-Habis)

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Bali Dapat Rp 8,7 Triliun Oleh

Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. Anggota Badan Anggaran DPR-RI KEBIJAKAN Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 meliputi dua hal. Pertama, mengonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran kementerian/lembaga. Diupayakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran kementerian/lembaga, guna memperkuat: 1) implementasi Nawacita, teru-

tama cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI; dan 2) pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kedua, memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: 1) perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH); 2) perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi; 3) peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaer-

ah dan antarwilayah. Ketiga, memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional melalui: 1) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; dan, 2) pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah. Hal. 19 Otonomi Khusus

Wayan Koster


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.