20 HALAMAN
NOMOR 169 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Jumat kliwon, 9 februari 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Korupsi E-KTP
Ganjar Berkelit, Novanto Lagi Menuding Jakarta (Bali Post) Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo bersaksi dalam persidangan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2) kemarin. Dia berkelit tak menerima uang dari proyek itu.
SIMAKRAMA - Calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali Wayan Koster-Cok Ace menggelar Simakrama lan Nunas Pamiteket ring Angga Panglingsir Krama Bali Parindikan ‘’Ngewangun Bali Madasar Antuk Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Wantilan Jaba Pura Samuan Tiga, Gianyar, Kamis (8/2) kemarin.
Kedua, Ganjar menyebut tak pernah menerima surat resmi terkait keberatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP atas proyek e-KTP. Dikatakannya, LKPP waktu
proyek e-KTP tahun 2011 bergulir dipimpin oleh Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LKPP, bahkan Agus Rahardjo sebelumnya telah menyarankan supaya proyek e-KTP milik Kementerian
Dalam Negeri dihentikan. ‘’Kalau ini (proyek e-KTP) bahaya, kan LKPP sebagai institusi negara kirim surat resmi saja, ada bahaya di proyek e-KTP,’’ kata Ganjar. Hal. 19 Soal Surat Keberatan
Wayan Koster Paparkan Visi ’’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’
Jaga Kesucian dan Keharmonisan Alam, Wujudkan Krama Bali Sejahtera
C
alon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Dr. Ir. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si. (Cok Ace) menggelar Simakrama lan Nunas Pamiteket ring Angga Panglingsir Krama Bali Parindikan ‘’Ngewangun Bali Madasar Antuk Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ di Wantilan Jaba Pura Samuan Tiga, Gianyar, Kamis (8/2) kemarin. Acara yang diawali dengan sembahyang bersama itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya unsur sulinggih, majelis utama, majelis madya, majelis alit, Parisada, seniman, budayawan, akademisi, angga puri, sekaa ter-
una, serta organisasi kemasyarakatan. Hadir juga petugas partai di eksekutif dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali serta DPRD Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam paparannya, Wayan Koster menjelaskan upayanya dalam menciptakan konsep pembangunan Bali ke depan. Menurutnya, Bali tak bisa dibangun secara parsial, melainkan harus secara holistik yang terintegrasi dan terencana. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini mengaku membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan berbagai referensi untuk mendapatkan konsep membangun Bali secara keseluruhan. ‘’Saya enam bulan membaca berbagai macam referensi, sehingga dapat satu formula
membangun Bali ke depan. Setelah didalami, ada tiga hal utama yang harus jadi perhatian serius yakni alam Bali, manusia Bali dan kebudayaan Bali,’’ kata Koster di hadapan lebih dari 1.500 masyarakat yang hadir. Ketiga hal tersebut dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep waktu menurut ajaran Hindu yakni Tri Samaya yakni Atita (masa lalu), Wartamana (masa kini) dan Anagata (masa yang akan datang). Ketiga hal itu tak bisa dilepaskan alias saling kait-mengait. Tentu saja ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi berjalannya dinamika kehidupan masyarakat tersebut. Hal. 19 Konsep yang Tepat
Pitutur Panglingsir Bali kepada Wayan Koster-Cok Ace
Laksanakan Panca Semaya, Setia kepada Rakyat, Berbuat Berdasarkan Kebenaran
Ida Pedanda Wayahan Bun
Prof. I Gusti Ngurah Sudiana
PASANGAN Wayan Koster dan Cok Ace menerima piteket dan pitutur dari panglingsir krama Bali yang diwakili oleh tokoh akademisi, budayawan, panglingsir desa adat, panglingsir umat dan sulinggih. Mewakili akademisi adalah mantan Rektor Unud Prof. Dr. dr. I Made Bakta, budayawan Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D., Sekretaris Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali I Ketut Sumarta, Ketua Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. dan dari sulinggih Ida Pedanda Wayahan Bun Geria Sanur Pejeng. Apa saja piteket yang diberikan kepada pasangan Wayan Koster-Cok Ace itu? Prof. Made Bakta yang paling awal memberikan piteket menilai visi-misi dan program yang telah dipaparkan dari segi akademis sangat komprehensif. Meski demikian, dia mengharapkan nantinya apabila memimpin Bali dapat melaksanakan pembangunan kerakyatan, pemerataan pembangunan antarwilayah, dengan outcome penurunan tingkat kemiskinan. ‘’Kalau itu terjadi Bapak Wayan KosterAce sukses sebagai pemimpin, dan komponen masyarakat Bali harus berpartisipasi dalam pembangunan,’’ ujarnya. Dia juga menekankan, sebagai pemimpin harus meningkatkan kemampuan mendengarkan
Bali Post/ade
BERSAKSI - Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/2) kemarin.
MK Tolak Uji Materi Hak Angket
DPR Tak Perpanjang Pansus Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pansus Angket yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan meski KPK bersifat independen, namun lembaga antikorupsi itu termasuk dalam lingkup lembaga eksekutif karena melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan. KPK tetap masuk sebagai salah satu objek yang bisa diperiksa DPR yang merupakan mitra kerja pemerintah. MK memutus bahwa Pansus Angket KPK DPR-RI memiliki legalstanding untuk bisa menjadikan KPK sebagai objek pemeriksaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan DPR tidak akan memperpanjang lagi masa kerja Pansus Angket KPK, meskipun MK telah memutuskan DPR berhak menjadikan KPK objek pemeriksaan Pansus Angket. Selain itu, Bamsoet juga memastikan DPR tidak akan mengubah rekomendasi yang telah disusun. ‘’Enggak (diperpanjang). Karena kita sudah sampai pada keputusan di ujung jalan bahwa pansus ini sudah berhenti dan kita sudah siapkan laporannya dalam bentuk kesimpulan rekomendasi,’’ kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (8/2) kemarin. Dia berharap DPR tidak terjebak pada putusan MK yang memutus bahwa Pansus Angket DPR bisa memanggil KPK untuk dimintai keterangan. Bamsoet juga berharap pembacaan hasil kesimpulan rekomendasi Pansus Angket KPK bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah diputuskan. ‘’Akan kita bacakan paling telat pada 14 Februari mendatang saat penutupan masa sidang. Syukur-syukur bisa dimajukan,’’ kata Bamsoet yang juga pernah duduk dalam keanggotaan Pansus Angket KPK. Hal. 19 Hentikan Ketegangan
aspirasi rakyat. ‘’Pemimpin kita banyak pintar berbicara, tapi jarang mendengar aspirasi rakyat. Harapan kami tidak banyak, 60 persen saja program yang dipaparkan bisa terlaksana, maka kemajuan Bali sangat luar biasa,’’ tandasnya. Dalam perspektif Hindu, pemimpin harus dapat membangun peradaban, yang di dalamnya mencakup kehidupan rohani, seni, budaya, adat istiadat, termasuk pembangunan politik dan ekonomi. Dalam ajaran Hindu kekuasaan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Hal. 19 Pantai Harapan
AKRAB - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta tampak akrab dengan anak-anak TK di Kelurahan Semarapura Kangin, belum lama ini. Status TK tersebut kini diubah menjadi negeri oleh pemkab.
Prof. I Made Bakta
Komitmen Tingkatkan Pendidikan Anak
Setelah Negerikan TK, Pemkab Klungkung Siapkan Angkutan Gratis
Prof. Drs. I Ketut Widnya
I Ketut Sumarta
KOSTER - Cagub Bali Wayan Koster ketika berbicara di depan sulinggih, akademisi, tokoh adat, agama dan budaya.
PERHATIAN Pemkab Klungkung terhadap bidang pendidikan terus bergulir setiap tahun. Bentuknya tak hanya melalui pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu, juga dengan mempermudah akses menuju sekolah dengan menerapkan program angkutan gratis. Setelah siswa SMP, kini sasarannya mengarah pada Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini juga sekaligus mendukung program satu desa minimal satu TK negeri. ‘’Ini sebagai salah satu program
inovasi untuk dunia pendidikan,’’ ungkap Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta usai memimpin rapat staf lengkap di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Kabupaten Klungkung, Kamis (8/2) kemarin. Menurut Bupati asal Nusa Ceningan Kecamatan Nusa Penida ini, selama ini masyarakat menilai pendidikan pada jenjang TK dan PAUD mahal. Sesuai data Dinas Pendidikan Klungkung, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak-anak menempuh pendidikan TK baru menyentuh
61 persen. Sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Sementara untuk di perdesaan, masih lebih rendah. Sejumlah orangtua memilih langsung menyekolahkan anakanaknya ke Sekolah Dasar (SD). Mengatasi itu, pemkab mengambil kebijakan diskresi dengan menegerikan 12 TK swasta yang tersebar di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan dan Nusa Penida. Seluruh biaya operasional ditanggung pemkab. Hal. 19 Jaminan Kesehatan