Edisi 09 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 125 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 9 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

82 Desa di NTB Krisis Air Bersih Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mendapatkan laporan sebanyak 82 desa di NTB dilanda kekeringan yang berakibat terhadap krisis air bersih. Sementara itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat, delapan kabupaten/kota di NTB masuk kategori risiko tinggi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT di sela-sela rapat koordinasi penanggulangan bencana di Mataram, Selasa (8/8) siang kemarin mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari tiga kabupaten

TO K O H Upayakan Pencegahan LANGKAH pencegahan masih dipercaya sebagai instrumen efektif untuk mengurangi perilaku korup di kalangan masyarakat dan pemerintahan khususnya. Dengan empat bidang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB sedang memaksimalkan upaya pencegahan, namun tanpa mengabaikan sisi penindakan jika ada kasus korupsi.

Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK,M.Si, CA,CPMA mengatakan, kegiatan-kegiatan (Suara NTB/ars) umum seperti sosialisasi penceAyi Riyanto gahan korupsi, bimbingan teknis, atau pembelajaran dalam bentuk lain, tetap dilakukan dengan sasaran masyarakat, kalangan pendidikan dan pemerintahan.

Pencerahan seputar hal-hal sederhana seperti pengertian korupsi dan modus tindak pidana korupsi. Sedangkan kepada pemerintah daerah, sedang difokuskan juga tentang pencegahan dan memperbaiki kinerja birokrasi.

Bersambung ke hal 15

yang telah dilanda kekeringan. Yakni Kabupaten Bima sebanyak 59 desa, Lombok Timur sebanyak 12 desa dan Lombok Utara sebanyak 11 desa. Sehingga, jika ditotal, jumlah desa yang dilanda kekeringan yang berdampak

terhadap krisis air bersih sebanyak 82 desa di NTB. Sebelumnya, Rum menyebutkan khusus untuk wilayah Kabupaten Bima sebanyak 25 ribu jiwa masyarakat kekurangan air bersih.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KRISIS AIR BERSIH - Warga Desa Bajo, Soromandi, Kabupaten Bima nampak mengambil air bersih menggunakan jeriken dan diangkut mobil bak terbuka. Di desa ini, air bersih mulai krisis.

(Suara NTB/dok)

TANAM BAWANG - Pemerintah pusat menjadikan Lotim sebagai sentra bawang putih di Indonesia. Namun pemerintah kesulitan untuk memperoleh bibit unggul Sangga Sembalun, karena bibit yang terbatas. Sementara areal yang direncanakan hampir 2000 hektar. Akibatnya pemerintah terpaksa mendatangkan bibit dari luar negeri.

Kembangkan Bawang Putih di Sembalun

Pemerintah Terpaksa Impor Bibit dari Cina

Selong (Suara NTB) Rencana pemerintah pusat menjadikan Indonesia swasembada bawang putih masih terkenda. Termasuk untuk pengembangannya di Sembalun. Dimana, persoalan bibit tidak bisa diatasi untuk bisa memenuhi kebutuhan lahan sekitar 1.750 hektar.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin Selasa (8/8) kemarin menjelaskan, bibit unggul Sangga Sembalun tidak bisa disediakan untuk areal yang cukup luas. Sehingga terpaksa didatangkan dari luar negeri dan sudah menjadi komitmen pemerintah.

Pemprov Ambil Tindakan Represif Berantas Tramadol

M. Agus Patria

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengambil tindakan represif menyikapi maraknya peredaran gelap tramadol di daerah ini. Pemprov telah menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dan Aparat Penegak Hukum (APH), baik kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pemberantasan peredaran obat-obatan tersebut.

“Dalam rapat tadi itu, kita akan meningkatkan pola penegakan hukumnya baik represif maupun preventif. Artinya, hukuman bagi pengedar ini bisa lebih,” Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Hanya saja, sebagian besar bibit-bibit dari luar negeri ini sulit bisa ditanam di lahan pertanian Indonesia. Katanya bibit bawang yang ditanam di Indonesia jadinya hanya daun. Saat ini, sebut Wabup sedang dilakukan penelitian dengan melibatkan para tenaga ahli

untuk menanam bibit tersebut di Sembalun. Uji coba penanaman bibit ini katanya tidak harus menunggu sampai usia panen.

Kegiatan impor diyakinkan Wabup hanya dilakukan sekali saja. Karena pasca menanam akan banyak bibit yang bisa digunakan untuk mem-

perluas areal produksi. Untuk areal yang luasnya hampir 2 ribu hektar ini, maka dipastikan akan menghadirkan investasi yang besar bagi Lotim.

Wabup menilai investasi awal di Sembalun ini saja akan menembus nilai Rp 200 miliar.

Bersambung ke hal 15

GNE Ajukan Tambahan Modal Rp 75 Miliar Mataram (Suara NTB) – Perusahaan daerah milik Pemprov NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) mengajukan tambahan modal sebesar Rp 75 miliar dalam RAPBD Perubahan 2017. Sementara itu, kontribusi perusahaan daerah ini untuk Penerimaan Asli daerah (PAD) sejak 2010 hingga sekarang baru Rp 3,1 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM ketika dikonfirmasi di selasela pembahasan RAPBD Perubahan 2017 di Kantor DPRD NTB, Selasa (8/8) siang kemarin. Untuk tambahan modal sebesar Rp 75 miliar itu se-

dang dibahas bersama Komisi III DPRD NTB yang membidangi perbankan dan BUMD. “Ada pengajuan tambahan modal tapi sedang dibahas. Yang diajukan tambahan penyertaan modal sekitar Rp 75 miliar. Untuk tujuh unit usaha,” sebut Syahdan.

Tambahan penyertaan modal itu akan dipergunakan untuk tujuh usaha bisnis yang berada di bawah GNE. Antara lain, GNE Beton membutuhkan modal sekitar Rp 22 miliar. Kemudian GNE Perbengkelan sekitar puluhan miliar di samping unit-unit usaha lainnya. Ia menjelaskan, khusus untuk unit usaha per-

bengkelan sekarang akan mengarah ke perbengkelan modern.

“Akan mengarah ke perbengkelan modern tapi modalnya masih kurang,” ucapnya.

Bahkan, kata Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) NTB ini, pihaknya sudah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Bandar Kayangan Internasional yang akan mengembangkan Global Hub Kayangan di Lombok Utara.

Terkait dengan jumlah penyertaan modal, hingga saat ini sudah mencapai Rp 20 miliar. Namun, kata Syahdan, Bersambung ke hal 15

Evaluasi Partai Pengusung

PDI-P Kritisi Kebijakan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai salah satu partai pengusung pasangan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur, H.Muh. Amin, SH.M.Si (TGBAmin), mengkritisi kebijakan Pemprov NTB . Langkah ini dilakukan PDI-P sebagai bentuk pertanggungjawaban partai berlambang banteng moncong putih dalam lingkaran itu yang telah mendukung pemerintahan TGB-Amin. ‘’Selama ini kita melihat, memantau dan mengoreksi bagaimana perjalanan sejarah kepemimpinan TGB-Amin se-

lama empat tahun terakhir.

Dari semua indikator, PDI-P menilai masih banyak yang belum tuntas,’’ tegas Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, SH dalam jumpa persnya, Selasa (8/8) kemarin.

Evaluasi tersebut dibahas langsung dalam Rapat Kerja (Rakerda) PDI-P, kemarin di Kantor DPD PDI-P NTB. Beberapa rekomendasi hasil evaluasi PDI-P, yakni menyoroti berbagai capaian programprogram pemerintah daerah yang belum mencapai hasil sesuai yang ditargetkan.

Disebutkan Rachmat Hidayat, beberapa persoalan yang sampai saat ini belum

clear yakni soal penjualan saham PT DMB yang diduga tidak transparan. Sehingga melalui fraksinya di DPRD NTB, PDI-P dengan tegas menolak penjualan saham ini.

Selain itu, PDI-P juga sangat menyayangkan pelepasan aset daerah di Lombok International Airport yang harganya ditentukan pihak Angkasa Pura. ‘’Padahal dulu tujuan awal kenapa kita ngotot harus punya aset di dalam dua perusahaan, supaya kita bisa ikut mengontrol. Jangan sampai di daerah sendiri kita tidak bisa apa-apa atas operasional mereka,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

KETERANGAN PERS - Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hiddayat, bersama para petinggi PDI-P NTB lainnya memberikan keterangan terkait hasil Rakerda PDI-P yang mengevaluasi kinerja pemerintahan TGB-Amin.

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dampak Pemotongan DAU Perkokoh Persatuan Umat PERINGATAN Hari Ulang Tahun RI ke 72 dan HUT Kota Mataram yang ke 24 akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus dan 31 Agustus mendatang. Hari kelahiran RI dan Kota Mataram dinilai sebagai bentuk kerja keras pemerintah dan masyarakat.

Sehingga penting mengedepankan sikap toleransi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar umat.

Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi dikonfirmasi, Selasa (8/8) menjelas(Suara NTB/cem) kan, untuk menyemarakan M. Salman Rusdi HUT RI dan Kota Mataram akan digabung dengan berbagai item mata lomba dengan kepanitian kota. Khusus di kecamatan dimeriahkan dengan melibatkan masyarakat di seluruh kelurahan.

Salah satunya mengadakan gerak jalan antar sekolah dasar.

Kedua, gerak jalan santai dirangkaikan dengan peduli kebersihan.

Agenda digelar di kecamatan secara khusus kata Salman, diminta penjurian dari kepanitian tingkat kota. Ini dimaksudkan agar menjaga netralitas. “Kita minta supaya juri lombanya jangan dari kecamatan Cakranegara.

Tapi tim kepanitian di kota,” katanya.

Paling penting kata Salman, bagaimana masyarakat dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Mataram menanamkan nilai perjuangan dan kerja keras. Sebab, proses pembangunan yang dirasakan saat ini tidak terlepas dari perjuangan orang - orang terdahulu. Artinya, semangat kesatuan dan persatuan harus jadi pegangan.

Ia menyadari masyarakat yang tinggal di Cakranegara memiliki keberagaman dari sisi etnis, agama dan lain sebagainya. Bukan berarti keberagaman ini menjadi sekat untuk membangunan solidaritas. “Di Cakra ini harus dibangun semangat ukhuwahnya,” kata dia.

Jika semangat ini tidak dijaga, tidak menutup kemungkinan perselisihan akan muncul. Ia mengakui masyarakat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sehingga, mereka tetap berbaur di setiap aktivitas sosial kemasyarakatan.

Salman menambahkan, hari lahir RI ke 72 dan Kota Mataram ke 24 merupakan kado spesial bagi masyarakat di Kota Mataram. Ke depan diharapkan, program pemerintah dapat dirasakan serta pelayanan mudah diakses terutama bagi masyarakat tidak mampu. (cem)

Tidak Ada Hubungan dengan Kinerja ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., angkat bicara soal rencana pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) oleh pemerintah pusat. Pemotongan DAU untuk Kota Mataram mendekati Rp 11 miliar atau sekitar Rp 10,9 miliar.

Senada dengan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., bahwa pemotongan DAU oleh pemerintah pusat itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kinerja pemerintah daerah dalam hal (Suara NTB/fit) penyerapan anggaran fisik Misban Ratmaji dan keuangan.

“Itu sudah ketentuan dalam APBN. Apabila realisasi APBN itu di bawah 100 persen, maka transfer dana ke daerah juga di bawah 100 persen. Jadi APBN yang menentukan,” terangnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (8/8). Diperkirakan, realisasi APBN tahun 2017 ini sebesar 98 persen. Misban menegaskan bahwa pemotongan DAU itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan capaian kinerja pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran.

Sebab, lanjut politisi PKPI ini, bahwa DAU berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum. Seperti pembayaran gaji ASN (Aparatur Sipil Negara). Pemerintah pusat menyatakan bahwa transfer dana ke daerah disesuaikan dengan realisasi APBN. “Ini kita sudah diberitahukan sebelum anggaran tahun 2017,” katanya. Ini berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya. “Kalau tahun tahun sebelumnya kan, berapa pun realisasi APBN akan ditransfer penuh. Kalau sekarang, target APBN tidak tercapai maka transfernya juga dikurangi,” ungkapnya.

Misban menjelaskan, yang berkaitan dengan kinerja capaian serapan anggaran adalah transfer DAK (dana alokasi khusus). “Kalau DAK baru disesuaikan dengan capaian serapan anggaran,” katanya. Ia tidak menyangkal bahwa rencana pemotongan DAU ini akan berpengaruh pada program-program yang ada di Kota Mataram. “Ini masih rencana tapi kita juga harus siapkan,” katanya. Untuk menutupi pemotongan DAU ini nantinya, Pemkot Mataram harus menyiasati dengan sumber anggaran yang lain.

“PAD harus kita genjot. Pemotongan yang Rp 11 miliar ini harus kita siasati dengan peningkatan PAD,” cetusnya. Namun demikian, pihaknya berharap pemotongan itu tidak terjadi. Karena pemotongan itu juga didasarkan pada asumsi realisasi APBN. Karena tidak menutup kemungkinan jika realisasi APBN melampaui target, maka transfer DAU ke daerah juga akan bertambah. Yang jelas, apabila transfer DAU ini benar tertunda, maka harus ada skala prioritas pembiayaan. (fit)

Mohan Instruksikan SKPD Tetapkan Skala Prioritas

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan terkena pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dari pemerintah pusat hampir sebesar Rp 11 miliar. Pemotongan ini tentu berdampak pada realisasi program yang telah masuk dalam perencanaan. Karena itulah, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginstruksikan kepada pimpinan SKPD agar bisa menetapkan skala prioritas pembangunan dalam menyikapi pemotongan ini.

“Kita buat skala prioritas, klaster-klaster dulu mana yang barangkali prioritas.

Pembangunan fisik yang utama apa saja, pemberdayaan masyarakat yang mana dulu, termasuk penataan yang lainlain. Saya rasa itu yang penting,” jelasnya, Selasa (8/8). Ia pun berharap Dewan memahami persoalan ini jika nantin-

ya ada beberapa program yang terpaksa tertunda.

Menurut Mohan, angka Rp 11 miliar sangat besar dan berdampak signifikan terhadap pembangunan fisik di kota ini.

“Pasti akan mempengaruhi, struktur fiskal kita berubah, kemudian juga beberapa programprogram yang kita persiapkan untuk dilaksanakan di APBD

Perubahan terpaksa harus dirasionalisasi lagi, disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita nanti. Ini akan sangat besar sekali dampaknya. Makanya sekarang harus kita ‘peras’ lagi kira-kira apa yang pakai skala prioritas,” paparnya.

Mohan juga membantah bahwa pemotongan ini berkaitan dengan rendahnya real-

isasi belanja anggaran Pemkot Mataram. Pemotongan ini jelasnya berlaku secara nasional dan hampir semua daerah terkena pemotongan. Karena jika hanya berdasarkan rendahnya serapan anggaran, ia mengklaim selama ini pihaknya selalu berupaya maksimal dalam membelanjakan anggaran yang tersedia. “Selama ini kita selalu fokus juga, kita juga selalu berusaha memaksimalkan per triwulan serapan anggaran dan ini belum bisa jadi ukuran karena pekerjaan sedang berjalan.

Saya pikir bukan itu yang jadi penyebab utamanya,” jelasnya.

Pemotongan anggaran ini juga menjadi beban psikologis bagi pemerintah daerah. Karena itulah di tahun-tahun mendatang hal ini harus tetap diantisipasi. Pemkot Mataram juga perlu belajar dari pengalaman tahun lalu dimana saat itu pencairan DAU ditunda walaupun pada akhirnya dicairkan juga. “Memang perlu belajar dari tahun lalu terjadi penundaan walaupun pada ujungnya tetap dicairkan, itu tidak ada masalah. Sekarang terjadi pemotongan, beban psikologis juga kita dalam hal ini, perlu kita antisipasi itu,” demikian Mohan Roliskana. (ynt) (Suara NTB/ynt)

BAHAS LAPANGAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (kiri) membahas penataan Lapangan Umum Mataram bersama Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri (tengah) dan Kepala Dinas PUPR, H. Mahmuddin Tura, Selasa (8/8).

Pemkot Bangun Arena Sepak Bola Mini di Lapangan Umum Mataram Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka melengkapi fasilitas di Lapangan Umum Mataram sebagai alun-alun kota, Pemkot Mataram membangun arena sepak bola mini di sebelah selatan lapangan.

Dengan adanya arena mini ini, warga dapat memanfaatkannya sebagai sarana olahraga. Pada Selasa (8/8), Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memantau pembuatan arena sepak bola mini tersebut.

“Ini sudah standar nasional

ini kita buat arena sepak bola mini. Di samping itu nanti akan dilengkapi fasilitas pendukung yang lain supaya bisa maksimal sebagai alun-alun kota, sebagai ruang publik,” jelasnya.

Pengelola arena ini berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, termasuk juga pembangunannya saat ini diinisiasi oleh Dinas Perkim. Selain sebagai sarana olahraga, pembuatan arena sepak bola mini di bagian selatan lapangan ini

juga bertujuan agar tidak ada lagi kendaraan yang keluar masuk di lapangan tersebut.

Termasuk juga pada malam hari banyak PKL yang memenuhi bagian tengah lapangan walaupun telah dilarang berkalikali. “Supaya bisa disterilisasi, supaya tidak ada kendaraan yang keluar-masuk,” katanya.

Berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di Lapangan Umum Mataram disebutkan Mohan tetap diperbolehkan. Karena hanya lapangan

Manajemen RSUD Perlu Evaluasi Kinerja Tim Medis Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., terkejut dengan tindakan manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram yang diduga menahan jenazah bayi. Tindakan ini dinilai di luar dari visi misi selaku rumah sakit pemerintah.

Ia mengingatkan manajemen rumah sakit harus mengevaluasi kinerja tim medis mereka.

“Jangankan jenazah.

Pasien yang masih hidup pun tidak boleh ditahan,” kata Sekda Selasa (8/8).

Sekda menyesalkan jika perawat, bidan maupun dokter memiliki cara tidak baik melayani masyarakat miskin. Karena hal - hal yang berkaitan dengan persoalan administrasi bisa diselesaikan belakangan.

Dengan catatan masyarakat terlayani dengan baik.

Eko mencurigai kasus ini akibat miskomunikasi antara petugas dengan keluarga pasien.

(Suara NTB/dok)

H. Effendi Eko Saswito Karena tidak mungkin manajemen memiliki niat menahan jenazah karena alasan biaya.

“Perawat tugasnya memberikan pelayanan. Jadi tidak ada urusan dengan pembiayaan. Saya minta manajemen RSUD lakukan evaluasi

tim medis mereka,” tegas Eko. Tim medis memiliki watak seperti itu menurut Eko, perlu ada pembinaan lebih lanjut dari manajemen RSUD. Sehingga, tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Dia menambahkan, sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram harus membentuk tim penghubung penyelesaian administrasi. Tim ini bekerja apabila ada persoalan menyangkut pasien miskin yang memiliki biaya pengobatan.

Seperti diberitakn sebelumnya, Keluarga Musalamah pasien nipas asal Desa Kekait Lombok Barat yang dirawat di Ruang Inter Mediet RSUD Kota Mataram, Senin (7/8) bersitegang dengan petugas medis di rumah sakit Kota Mataram. Keluarga pasien mendesak agar jenazah bayi dipulangkan. Tetapi tim medis menolak dengan alasan harus membayar biaya administrasi senilai Rp 8 juta. (cem)

Pembangunan Tugu dan Pintu Gerbang Kota Terancam Batal Mataram (Suara NTB) – Pembangunan tugu dan pintu gerbang kota di lingkar selatan terancam batal. Pasalnya dana pembangunan dua ikon Kota Mataram itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dipotong pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura berharap pemotongan DAU tak berdampak pada pembangunan tugu. Pasalnya pihaknya telah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan tugu akan dilakukan 31 Agustus mendatang.

“Mudah-mudahan tidak kena (dampak pemotongan).

Itu dananya dari DAU, tugu dan pintu gerbang, DAU semua itu Rp 5 miliar,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (8/8).

Jika pun terjadi dampak pemotongan DAU sebesar Rp 10 miliar lebih, pembangunan tugu dan pintu gerbang tahun ini tak

bisa dibatalkan. Namun tambahnya, hal itu akan tergantung dari kebijakan walikota, wakil walikota dan juga TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Mahmuddin mengatakan di instansinya, semua bidang memiliki program kerja yang dananya bersumber dari DAU. Ia pun berharap atas pemotongan tersebut, anggaran untuk PUPR tidak dipotong. Karena jika anggaran PUPR dipotong, maka banyak program yang tak bisa jalan.

“Mudah-mudahan tidak ada dipotong untuk PU,” harapnya.

Jika dilihat dari ketersediaan anggaran, menurutnya program yang akan terkena dampak pemotongan DAU ialah pembebasan lahan yang dikelola BKD (Badan Keuangan Daerah). “Kemungkinan yang dikurangi pembebasan lahan itu untuk sementara. Anggaran pembebasan lahan cukup besar, Rp 60 miliar lebih. Tapi ini nanti tergantung dari kebijakan TAPD,”

ujarnya. Pembebasan lahan tahun ini direncanakan untuk pembangunan Pasar Kebon Roek, pembangunan Kantor Walikota Mataram di lingkar selatan, pembukaan beberapa ruas jalan kecil, dan lainnya.

Ia menyebutkan ada beberapa program di PUPR yang dananya bersumber dari DAU seperti perbaikan drainase, jalan lingkungan sekitar Rp 70 miliar, pemeliharaan rutin saluran, penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Rp 1 miliar, dan pembayaran honor pasukan biru. Khusus untuk pembayaran honor pasukan biru, Mahmuddin memastikan tidak akan disentuh. Jika pun ada proyek yang nantinya terpaksa ditunda atau anggarannya dikurangi, terpaksa dilaksanakan. “Kalau itu perintah atasan harus mengurangi ya kita kurangi tapi yang jelas proyek yang sudah berjalan enggak mungkin, karena sudah kontrak,” jelasnya. (ynt)

inilah lokasi satu-satunya yang mudah diakses masyarakat.

“Tetap kita izinkan cuma tetap ada tanggung jawab untuk bisa memelihara fasilitas yang ada di sini,” ujarnya.

Para PKL juga ditegaskan tak boleh berjualan di tengah lapangan. Mereka hanya diperbolehkan berjualan di bagian pinggir lapangan. Ke depan akan ditata juga tempat khusus bagi PKL di Lapangan Umum Mataram.

“Akan kita siapkan untuk pedagang, saya sudah bicara dengan

Pak Alwan (Kepala Dinas Perdagangan),” ujarnya. Keberadaan PKL yang berjualan di tengah lapangan telah beberapa kali ditertibkan Satpol PP Kota Mataram. Namun mereka kembali lagi berjualan di tengah lapangan pada malam hari.

Bahkan para PKL juga melakukan perlawanan terhadap anggota Satpol PP yang mencoba menertibkan mereka. Dengan penataan ini, diharapkan tak ada lagi PKL yang berjualan di tengah-tengah lapangan. (ynt)

13 Eks Randis Dewan akan Didistribusikan ke SKPD Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah berencana akan mendistribusikan 13 kendaraan dinas (randis) yang diserahkan Anggota DPRD Kota Mataram. Sebelum didistribusikan akan dilakukan analisis kebutuhan mana randis yang dipertahankan atau dilelang.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, sebelum 13 randis ditarik, ia perlu bicara dengan Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma mana kendaraan yang akan dikembalikan ke daerah. Penarikan ini juga harus berdasarkan regulasi sementara Perda masih proses evaluasi.

“Bagaimana kami melakukan penarikan sementara perda masih berproses,” kata Syakirin, Selasa (8/8).

Rencananya randis ini akan didistribuiskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena, SKPD banyak yang belum memiliki randis.

Seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Keuangan Daerah, dan sekretaris dinas lainnya.

Sebelum pendistribusian kata Syakirin, bidang aset di BKD yang salah satu subdit akan menganalisis kebutuhan dan mempelajari usia kendaraan.

Karena rata rata randis diterim a OPD dimulai

H. M. Syakirin Hukmi

tahun 2010. “Nanti kita analisis dulu seperti apa kondisi dan kebutuhannya,” kata dia.

Pemkot Mataram memiliki kebijakan untuk menstandarkan randis untuk pejabat eselon II. Ini dimaksudkan agar tidak ada pembedaan antara pimpinan OPD satu dan lainnya. Disamping itu, pemerintah lebih mudah mengidentifikasi perangkat daerah. “Oh kalau mobil ini berarti kepala dinas. Biar gampang diidentifikasi,” tambahnya.

Tidak menutup kemungkinan kata mantan Kepala Dispenda Kota Mataram ini, randis tersebut akan dilelang. Tergantung dari hasil analisis bagian aset. Semakin lama kendaraan diakui, performance tidak baik dan membebani anggaran daerah untuk biaya pemeliharaan.

Seperti diketahui, 13 randis Anggota Dewan Kota Mataram dikembalikan ke Sekretariat DPRD. Pengembalian ini menyusul kebijakan para wakil rakyat yang memilih mengambil tunjangan transport a s i . (cem)

(Suara NTB/cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Akan Dimintai Pertanggungjawaban PEMPROV NTB akan meminta pertanggungjawaban PT. Samoedera Jaya Giri Nusa sebagai pemilik KMP Giri Nusa yang ditengarai bersandar di kawasan perairan konservasi Gili Rengit, Sekotong Lombok Barat pada Juni 2017 akibat cuaca buruk.

Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Selasa (8/8) kemarin melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait. Diantara unsur-unsurnya, Dinas yang membidangi (Suara NTB/bul) Lingkungan Hidup, BPSPL Beni Iskandar Denpasar di NTB, WCS di NTB, KPPN Gili Matra di NTB, akademisi dan Mitra Bahari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang P4K pada DKP Provinsi NTB, Ir. Beni Iskandar. Dalam rapat tersebut disimpulkan, akan dibentuk tim untuk melakukan identifikasi kerusakan yang ditimbulkan atas insiden kandasnya KMP Giri Nusa beberapa waktu lalu, jenis karang terkena babat lambung kapal dan total nilai kerugian.

“Itu kan kawasan konservasi, kita akan lakukan analisa, pengkajian dan perhitungan secara ekonomis. Diputuskan akan dibentuk tim. Setelah ketemu hasil pengkajiannya, baru kita akan panggil PT. Samoedera Jaya Giri Nusa sebagai pemilik kapal,” demikian Beni.

Informasi sementara yang dikumpulkan, KMP Giri Nusa mengangkut penumpang dari Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai (Bali) – Pelabuhan Lembar (Lombok) pada 13 Juni 2017.

Kapal tersebut sandar di kawasan konservasi di Gili Rengit. Akibat insiden tersebut, perhitungan sementara seluas 0,23 hektar kawasan konservasi rusak. Tersebar di enam titik.

KMP Giri Nusa keluar dari jalur penyeberangan biasanya. Jalurnya melambung jauh dilihat dari peta, kata Beni Iskandar. Berdasarkan laporan dari otoritas pelabuhan di Lembar, tidak ada laporan kebocoran, tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kapal tersebut kandas diduga karena cuaca buruk yang memicu ombak tinggi mencapai 4 meter perkiraan, daya pandang terbatas, sehingga KMP Giri Nusa berlabuh di kawasan konservasi yang dangkal.

“Itu informasinya dia, Karang-karangnya tergerus. Karena berada di kawasan konservasi, perusahaan berkewajiban melakukan recovery. Butuh puluhan tahun untuk pemulihan, itupun tergantung jenis karangnya, apakah hanya satu jenis,” imbuh Beni.

Sebelumnya Suara NTB memberitakan, KMP Giri Nusa yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar terdampar di Gili Rengit Sekotong sekitar pukul 14.30 Wita Selasa (13/6) lalu. Kapal tersebut bermuatan 78 penumpang dan ABK, serta 19 unit kendaraan besar dan kecil. Angin kencang menerjang ditambah jarak pandang terbatas ditengarai penyebab kapal muatan tersebut kandas. (bul)

Telkomsel Hadirkan Paket VideoMAX SuperSoccer TV Mataram (Suara NTB) Menyambut musim kompetisi sepakbola 2017/ 2018, Telkomsel menghadirkan paket VideoMAX SuperSoccer TV yang memberikan akses ke konten sepakbola paling lengkap dari SuperSoccer TV bagi seluruh pelanggan Telkomsel. Paket spesial ini menjadi solusi layanan bagi penggemar sepakbola untuk dapat menikmati beragam konten sepakbola termasuk live streaming pertandingan berbagai liga terbaik dunia secara langsung kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi SuperSoccer TV dan situssupersoccer.tv.

“Seiring tingginya minat pelanggan dalam mengakses konten pertandingan sepakbola secara mobile melalui smartphone dan komputer tablet, kami berupaya menghadirkan produk yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan.

Melalui paket VideoMAX SuperSoccer TV, kini pelanggan di seluruh Indonesia kapan pun dan di mana pun dapat menyaksikan pertandingan sepakbola berkelas dunia secara langsung di perangkatnya dengan kualitas gambar yang lebih jernih dan tajam,” kata Ririek Adriansyah, Direktur Utama Telkomsel, di sela-sela peluncuran paket VideoMAX SuperSoccer TV yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan nonton bareng pertandingan Community Shield antara Arsenal dan Chelsea di Jakarta melalui rilis resmi Telkomsel ke media ini.

Untuk menikmati layanan video dengan kualitas highdefinition ini, pelanggan KartuHalo, simPATI, Kartu As, dan LOOP hanya perlu mengaktifkan paket VideoMAX SuperSoccer TV melalui aplikasi MyTelkomsel atau menu akses *363*465#.

Tersedia berbagai pilihan paket dengan kuota data untuk menyaksikan pertandingan sebesar 2 hingga 8 GB dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 165.000, untuk pemakaian satu hingga 30 hari. Bagi pelanggan yang merasa kuota tersebut belum cukup untuk memuaskan hobi live streaming pertandingan sepakbola, Telkomsel menyediakan paket ekstra kuota VideoMAX. Beragam alternatif paket ekstra ini memberikan kuota data tambahan untuk menyaksikan pertandingan sepakbola hingga maksimal 12 GB dengan harga mulai dari Rp 10.000 untuk pemakaian maksimal 30 hari. Aktivasi paket ekstra kuota VideoMAX ini juga dilakukan melalui aplikasi MyTelkomsel atau menu akses *363#.

Paket VideoMAX SuperSoccer TV menampilkan konten terlengkap SuperSoccer TV, di antaranya siaran langsung setiap pertandingan Liga Italia Serie A dan FA Cup, serta Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Liga 1 Perancis, Liga Champions Eropa, dan Liga Europa melalui layanan beIN Sports 1, 2, dan 3.

Selain itu, SuperSoccer TV menyediakan koleksi program sepakbola terlengkap di Indonesia yang dapat disaksikan secara ondemand, lengkap dengan teks bahasa Indonesia.

“SuperSoccer TV adalah layanan sepakbola terlengkap di Indonesia dengan lebih dari satu juta pelanggan, dan melalui kerjasama dengan Telkomsel yang merupakan operator seluler dengan jaringan terbesar di Indonesia, kami berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat pencinta sepakbola Tanah Air,” tambah Mirwan Suwarso, Business Development Director SuperSoccer TV. Dari 178 juta pelanggan Telkomsel saat ini, terdapat sekitar 42 juta pelanggan yang aktif menikmati layanan video, di mana 28% di antaranya gemar menyaksikan konten olahraga, mulai dari live streaming, tayangan ulang, hingga cuplikan pertandingan. Kenyamanan pelanggan dalam menikmati pertandingan sepakbola secara langsung dalam paket VideoMAX SuperSoccer TV ini didukung jaringan berkualitas Telkomsel dengan lebih dari 146.000 base transceiver station (BTS), termasuk 17.800 eNode B (BTS 4G), yang tersebar di seluruh Indonesia. (bul)

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN VIDEOMAX - Ririek Adriansyah (empat dari kiri) bersama Mirwan Suwarso (empat dari kanan) serta para pemain legendaris Liga Inggris saat peluncuran layanan VideoMAX SuperSoccer TV di Jakarta (6/8).

(Suara NTB/yon)

Halaman 3

Perairan Tiga Kabupaten Rawan Pengeboman Ikan Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB memberikan perhatian khusus bagi perairan di tiga kabupaten yang ditengarai masih rawan terjadi penangkapan ikan menggunakan cara-cara terlarang (pengeboman dan potassium). Masing-masing Perairan Sumbawa, Dompu dan Bima.

Oleh karena itu, pengawasan secara rutin tetap dilakukan, setidaknya sebulan sekali. Melibatkan TNI AL, Polair, PPNS di DKP Provinsi NTB dan kabupaten/kota, Pokmaswas.

Demikian disampaikan Kepala Bidang P4K pada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Beni Iskandar Kendati pengawasan intens dilakukan, pengeboman ikan masih saja terjadi. Terbaru, pada 27 Juli 2017 pukul 09.35 wita. Tim operasi gabungan (Polsus Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Polsus DKP Kabupaten Dompu, Pos TNI AL Calabai dan Pokmaswas Sinar Baru Calabai) telah menangkap nelayan yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak dengan metode kontak diperairan Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Tiga orang menjadi tersangka dengan barang bukti barang bukti perahu sampan dan mesin ketinting, kompresor, alat pemicu berupa kabel dan batere, masker selam dan 7 Kg ikan.

Para pelaku dibawa langsung ke pos TNI AL Calabai untuk diproses ke tingkat penyidikan yang akan dilakukan oleh Perwira TNI AL Lanal Mataram dan BKSDA. Ir. Beni menampikkan belum menjamin perairan NTB seluas 29.000 Km persegi dinyatakan aman dari aktivitas terlarang ini.

“Pengeboman dan potassium itu masih ada. Ini persoalannya karena watak. Ingin mendapat hasil tangkapan dengan cara praktis,” ujarnya.

Karena itu, strategi yang diterapkan, selain pengawasan secara terjadwal, tim akan melakukan pengintaian di perairan-perairan yang diindikasikan rawan terjadi pengeboman ikan dan potassium. Sarana prasarana pendukung untuk pengawasan tersedia, hanya saja perlu dilakukan penambahan. Misalnya untuk speed boat, tersedia tiga unit. Ditempatkan di Lembar, Lombok Tengah dan Sape Bima. tiga speed boat ini mengawasi perairan seluas 29.000 Km persegi seperti yang disebutkan. Hasilnya

(Suara NTB/ist)

PENANGKAPAN NELAYAN - Penangkapan nelayan yang menggunakan potassium di Perairan Matompo, Desa Mbuju ,Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu akhir Juli 2017. memang tak maksimal untuk pengawasan perairan seluas itu.

Namun Beni mengatakan hal tersebut bukan alasan untuk mengamankan kelestarian ekosistem laut NTB. Karena itulah, diharapkan pengawasan

Baru 140 Calon TKI Daftar BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) TKI baik yang ditemBPJS Ketenagakerjaan patkan oleh Pelaksana Wilayah NTB baru meneriPenempatan maupun ma 140 calon TKI yang yang berangkat mengmendaftar untuk mendapat gunakan skema perseperlindungan selama menjaorangan. di buruh migran. Setelah tiga Sebelumnya, juga tekonsorisum, yaitu Jasindo, lah diberlakukan PerAstindo dan Mitra TKI teraturan Gubernur Nomor hitung sejak tanggal 1 Agus: 562-551 Tahun 2017 tus 2017 tak lagi mengendatentang Tata Cara Penylikan asuransi TKI. etoran, Penggunaan, Peran tiga konsorsium Pencairan, Pengemperusahaan penjamin TKI balian Uang Jaminan ini digantikan oleh BPJS Pembentukan Kantor Keternakerjaan, sesuai denCabang PPTKIS di NTB (Suara NTB/bul) gan Peraturan Menteri sebagai regulasi turunan H. Muhammadun Ketenagakerjaan Nomor: 07 dari Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Program Jaminan So- NTB Nomor: 1 Tahun 2017 mengenai sial Tenaga Kerja Indonesia. Penggunaan Perlindungan TKI. Didalamnya mengaBPJS sekaligus sebagai asuransi TKI ini tur tentang penyetoran deposito uang merupakan tindak lanjut dari rekomenda- jaminan masing-masing Rp 100 juta si Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk setiap pembentukan Kantor Cakepada Presiden. bang PPTKIS. Deposito uang jaminan “Selain 140 PPTKIS, ada sebanyak 15 tersebut dimaksudkan untuk biaya TKI, ada sebanyak 15 PPTKIS (Perusa- penyelesaian perselisihan atau sengkehaan Pengerah TKI Swasta) yang sudah ta Calon TKI di dalam negeri dan/atau mendaftar,” kata Kepala Bidang Pemasa- TKI dengan pengguna dan/atau PPTKIS, ran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTB, biaya penyelesaian permasalahan/kasus Sofyan Hadi.

Calon TKI/TKI yang menjadi kewajiban Jumlah ini relatif masih kecil. Tidak dan tanggung jawab PPTKIS, serta bimasalah menurut Sofyan, ia berarap ter- aya penyelesaian permasalahan/kasus jadi kenaikan jumlahnya yang mengikuti calon TKI/TKI yang menjadi kewajiban program ini terjadi bertahap. Apalagi ke- PPTKIS dalam hal TKI tidak dipertangmungkinan puncak arus balik diprediksi gungkan dan tidak terselesaikan melaterjadi setelah lebaran. lui program asuransi.

Bagi TKI yang sudah dilindungi BPJS, Ditempat terpisah, Ketua Asosiasi maka haknya adalah mendapatkan per- Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia lindungan atas risiko kecelakaan kerja, (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadmendapatkan perlindungan atas risiko un menegaskan asosiasi ikut mendukumeninggal dunia, serta mendapatkan ng amanat undang-undang dan kebijajaminan hari tua beserta pengembangan- kan pemerintah daerah yang mengatur nya (program JHT ini sifatnya sukarela). mekanisme penjaminan bagi TKI. Sementara kewajiban yang dibayar Untuk program perlindungan dari oleh calon TKI adalah, iuran untuk saat BPJS, H. Muhammadun mengatapra penempatan (sebelum berangkat) kan, salah satu kendalanya memsebesar Rp 37.000/TKI, dan untuk sela- persyaratkan sebelum dilakukan cek ma dan setelah penempatan (on site + kesehatan (medical), calon TKI harus purna) iuran yang dibayar 333.000. mengantongi rekomendasi dari Dinas Sedangkan untuk program jaminan hari Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tua TKI, maka iurannya ditambah Rp kabupaten/kota.

105.000 (minimal), maksimalnya Rp “Ini yang menjadi keluhan PPTKIS. 600.000. Jenis Program Jaminan Sosial Sebelumnya tidak perlu menggunakan yang diberikan oleh BPJS antara lain Jam- ID (rekomendasi) Kalau misalnya inan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan tidak lulus medikal, rugi dua kali TKI. Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kema- Biaya medikal Rp 500.000,” ujarnya. tian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Ada sebanyak 150-an jumlah PPTPenjaminan Sosial berupa JKK dan JKM KIS yang menjadi anggota Apjati Provinini bersifat wajib, sedangkan penjaminan si NTB. Seluruh perusahaan tentu akan JHT bersifat tambahan yang besaran iuran- mengikuti prosedur dengan mendaftar nya dibayarkan setiap bulan menyesuaikan di BPJS. Pendaftaran dilakukan setedengan kemampuan TKI masing-masing. lah perusahaan akan mendapat job unAsuransi ini berlaku bagi seluruh Calon TKI/ tuk memberangkatkan TKI. (bul)

paling efektif oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang jumlahnya saat ini 140 Pokmaswas.

“Pokmaswas ini terbentuk dari inisiatif masyarakat.

Karena itu kita mengharap-

kan lebih banyak lagi terbentuk. Sebab ini dari mereka untuk mereka. Kewajiban kita instansi teknis untuk membimbing membina dan memfasilitasi apa yang bisa difasilitasi,” demikian Beni. (bul)

5.000 MBR Antre Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB)Animo masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, cukup besar.

Kekuranganperumahan(backlog)diNTB saat ini mencapai 12.000 KK. Tak heran daftar antrean Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai 5.000an untuk mendapatkan rumah subsidi.

Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH, animo masyarakat luar biasa. Boleh dikata, rumah subsidi laris manis. Sejak dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada April 2015 lalu.

Karena itu, REI Provinsi NTB akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung rumah Subsidi yang dibangun PT. Lombok Royal Property sebanyak seribuan unit di Labuapi, Lombok Barat. Rencana mengundang RI 1 ini bersamaan dengan rencana kedatangan Presiden ke Kawasan Mandalika, di Kuta Lombok Tengah.

“Sejak dicanangkan program sejuta rumah ini, gemanya mulai menggaung sampai sekarang, dan masyarakat cukup terbantu. Karena itu, kita ingin Presiden menyaksikan program sejuta rumah yang dilaksanakan di NTB,” katanya di ruang kerjanya, Selasa (8/8).

Hingga akhir 2017 ini, REI Provinsi NTB yakin 3.000 unit rumah terealisasi.

Saat ini yang sudah acc pengajuannya di

bank penyalur KPR sudah 2.000 user. Terdapat 18 pengembang yang membangun perumahan subsidi untuk tahun 2017 ini.

Tersebar 14 lokasi di Kabupaten Lombok Barat, 1 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah, 3 lokasi di Kabupaten Lombok Timur dan 4 lokasi di Sumbawa Besar atau Kabupaten Sumbawa. Program sejuta rumah ini menjadi ramai peminatnya, kata H. Ma‘ruf, dikarenakan cicilan bulannya yang relatif terjangkau Rp 900-an ribu/bulan, bunga flat 5 persen selama masa setoran.

Disamping itu, pemerintah memberikan kemudahan berupa kebijakan Down Payment (DP) atau uang muka hanya sebesar 1 persen dari harga rumah, atau sekitar Rp 1.450.000. Pemerintah juga membantu uang muka Rp 4 juta bagi TNI / Polri.

Disisi lain, dalam beberapa waktu terakir, penjualan perumahan untuk rumah komersil trennya melambat. Dibanding total penjualan rumah subsidi, rumah komersil terjual tahun ini hanya 178 unit.

Karena itu, dominan pengembangpengembang lokal melirik pembangunan kawasan rumah subsidi.

H. Ma‘ruf juga meluruskan pandangan banyak rumah subsidi yang dianggap salah sasaran. Padahal tidak demikian.

Rumah-rumah subsidi diperuntukkan bagi MBR, dengan gaji maksimal Rp 4 juta perbulan, dan belum memiliki rumah.

Syarat dan ketentuan ini akan diverifikasi oleh perbankan penyalur kredit.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Tak Pakai Tenaga Lokal, Najmul Tolak Global Hub

Tinggi, Animo Masyarakat Jadi TKI

(Suara NTB/yon)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH,. MH., tetap berkomitmen mengawal dua sisi proyek global hub, yakni kelancaran investasi dan dampaknya pada masyarakat. Ia bahkan menginginkan global hub berdampak langsung kepada masyarakat khususnya penyerapan tenaga kerja.

(Suara NTB/ari)

BERDASARKAN data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) setiap tahun puluhan ribu warga Lotim menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Bahkan, hingga enam bulan terakhir ini jumlah masyarakat yang menjadi TKI maupun TKW sebanyak 7.982 orang.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (8/8), Kepala Disnakertrans Lotim, Drs. Andika Istujaya, MSi., menyebutkan data jumlah warga Lotim yang dikirim Andika Istujaya ke luar negeri untuk menjadi TKI dari bulan Januari hingga Agustus 2017 sebanyak, 7.982 orang. Sebanyak 7.397 orang merupakan laki-laki dan 585 orang merupakan perempuan atau TKW. Masih tingginya warga Lotim yang mengadu nasib di tanah rantauan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor kemungkinan, seperti faktor ekonomi ataupun sejumlah faktor-faktor yang lainnya. “Dari bulan Januari sampai 5 Agustus 2017, jumlah warga Lotim yang masuk menjadi TKI sebanyak, 7.982 orang,” sebutnya.

Di samping tingginya warga Lotim yang menggantungkan nasibnya menjadi TKI, mantan Asisten I Setda Kabupaten Lotim ini juga tidak memungkiri jumlah warga Lotim yang berstatus ilegal di luar negeri cukup banyak. Hal itu dapat dilihat dari jumlah warga Lotim yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu sekitar 672 orang dari sekitar 1.300 orang TKI asal NTB yang dideportasi. Status ilegal yang disandang oleh para warga Lotim di luar negeri itu disebabkan beberapa faktor, seperti keberangkatan dari awal secara ilegal, over stay maupun para TKI sangat menikmati pekerjaannya, sehingga lupa mengurus segala dokumennya saat berada di tanah rantauan. “Berdasarkan keterangan dari BP3TKI, rata-rata TKI yang dideportasi itu gelap dan over stay,” jelasnya.

Dengan demikian, untuk menekan pemberangkatan TKI secara non prosedural. Andika menyebut pihaknya terus melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi tentang bekerja yang aman, nyaman, sehingga keluarga yang ditinggalkan tenang. Termasuk dilakukan pembekalan akhir pemberangkatan, sehingga apabila ada potongan besar gaji, ketidaksesuaian tempat bekerja dengan perjanjian, maka masyarakat bisa melakukan pengaduan. (yon)

JUMPA PERS - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan Tim Unram menggelar jumpa pers terkair rencana bantuan Selandia Baru dalam mendukung pengembangan hortikultura dan sapi.

Halaman 4

“Saya sampaikan di pusat, kalau masyarakat KLU tidak dapat bekerja, maka global hub lebih baik gagal. Untuk apa?” cetus Najmul menyikapi dampak global hub bagi masyarakat, Selasa (8/8).

Berdasarkan pemaparan Tim Global Hub, kata Najmul, diketahui penyerapan tenaga

kerja global hub sebanyak 300 ribu. Saat ini penduduk KLU berjumlah sekitar 254 ribu.

Artinya jumlah kebutuhan tenaga kerja masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk KLU. Terhadap hal itulah, ia berpandangan masyarakat yang terakomodir haruslah signifikan.

Selain bekerja langsung di global hub, Pemerintah KLU juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung mobilitas ekonomi di global hub. Salah satu yang disasar adalah penyediaan komoditas pangan dari beras dan hortikultura.

“Hortikultura akan sangat

dibutuhkan oleh global hub.

Adanya proyek ini tentu kita akan kedatangan orang banyak untuk menambah potensi kebutuhan pasar hasil pertanian,” ungkapnya.

Ia merasa langkah pemberdayaan masyarakat melalui program INSKA dengan dimotori Universitas Maseey (Selandia Baru) dan Unram sudah tepat. Peningkatan kualitas petani merupakan salah satu cara agar partisipasi maayarakat bisa masuk secara langsung ke dalam global hub.

“Petani kita harus jadi pemain karena global hub men-

datangkan minat usaha asing mengelola hortikultura. Petani kita yang dominan berpendidikan SD, SMP, tidak harus berpendidikan tinggi tetapi kita tingkatkan kemampuan mereka untuk kelola,” jelasnya.

Ia tak memungkiri di sisi lain, terjadi penyusutan lahan sawah. Namun pemerintah juga telah didukung oleh pusat dengan telah dibukanya 700 hektar cetak sawah baru. Ia berpesan agar Dinas Pertanian segera memikirkan daya dukung sistem irigasi, sehingga memungkinkan bagi keberlangsungan pertanian KLU. (ari)

TGB Serukan Kader NW Tetap Kompak, Utuh dan Bersatu Selong (Suara NTB) – Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyerukan kepada kader NW untuk tetap kompak, utuh dan bersatu. Pasalnya, pergerakan NW tidak hanya untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk nusa dan bangsa. Demikian disampaikannya saat menghadiri Tasyakuran Hultah MSDI, Yayasan Ponpes Darussa’adatain NW Kelayu ke75, Selasa (8/8).

TGB yang juga Gubernur NTB mengatakan Ponpes Darussa’adatain tidaklah asing, terutama di kalangan NW. Walaupun berbeda nama, namun Kelayu dan Pancor pada dasarnya satu.

Bahkan masih ada hubungan keluarga, antara warga Pancor dan Kelayu. Selain itu, TGB juga menyampaikan orang pertama yang ingin mengaji menuntut ilmu di Almagfurullah Maulanasyaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid adalah putra-putra Kelayu. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PBNW ini juga mengajak kepada jemaah untuk terus berjuang memajukan dunia pendidikan membangun masa depan.

Sementara, Ketua Pengurus Daerah (PD) NW Lotim, Syamsul Luthfi, menjelaskan, jarak antara HUT MSDI tidak jauh dari lahirnya NWDI. Bahkan tokoh tokoh Kelayu selalu aktif. Maka dari itu, ia mengajak melalui momentum hultah itu dapat menjadi semangat untuk bersama-sama berjuang serta menjaga hubungan baik dengan organisasiorganisasi lain di luar NW untuk bersama-sama menebarkan kebaikan

Pembinaan Hortikultura dan Sapi

(Suara NTB/yon)

BERBINCANG - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi sedang berbincang dengan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan di Tasyakuran Hultah MSDI Yayasan Ponpes Darussa’adatain NW Kelayu ke-75, Selasa (8/8). dalam rangka memajukan umat.

“Marilah kita tetap kompak, utuh dan bersatu,” imbaunya.

Sedangkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, menyampaikan sejarah NW tumbuh kembangnya tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Kelayu, karena mempunyai sejarah

kepemimpinan yang diawali dari Kelayu bersama TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Setelah itu NW dikembangkan dengan dirikannya lembaga pendidikan, sehingga, perjuangan harus tetap dijaga dan tidak mudah terpecah belah oleh organisasi-organisasi yang lain.

Di akhir pidatonya, Ali BD-sapaan

akrab bupati menyebut dalam waktu dekat ini akan ada Pilkada, di mana Hj. Sitti Rohmi Djalilah akan mencalonkan diri di Pilkada NTB dan Syamsul Luthfi di Pilkada Lotim. “Untuk itu dukunglah orang-orang dekat, tidak perlu mendukung orang jauh,” sarannya. (yon)

88 Titik Kekeringan

Tanjung (Suara NTB) Pembinaan petani hortikultura Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan komoditas aapi dan jagung yang melibatkan Universitas Massey Selandia Baru dan Universitas Mataram (Unram), diketahui mengalokasikan dana sebesar 4,5 juta dolar atau sekitar Rp 45 miliar. Dana tersebut mulai dialokasikan efektif selama 4 tahun sejak tahun 2016.

Hal itu diungkapkan Tim Pendamping Unram mendampingi bupati sekembalinya dari Selandia Baru - pekan lalu.

Tim Unram yang hadir kemarin meliputi Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Sukartono dan sejumlah dosen seperti Bambang Hari Kusumi, Ph.D., Prof. M. Taufik Fauzi, Ph.D. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam jumpa pers, Selasa (8/8) mengungkapkan, Pemkab dan dua universitas ternama ini akan membantu Pemkab membangun mindset baru pertanian. Bahwa petani tidak hanya harus menanam padi tetapi juga holtikultura. Korelasinya dengan itu, KLU memiliki dua hal fokus utama untuk ditingkatkan yaitu pertanian dan pariwisata. Dua segmentasi ini saling membutuhkan dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan pasar.

“Di Massey saya merasa belajar sebagai petani. Dari studi lapangan ternyata petani Selandia Baru memberdayakan potensinya dengan semangat luar biasa,” kata bupati.

Ada beberapa hal yang ia garis bawahi dalam konteks budidaya hortikultura di Selandia Baru. Teknologi di negara kawasan Oseania itu tidak seluruhnya menggunakan tekno tinggi. Melainkan petaninya menggunakan cara bertani efektif. Di Selandia Baru juga memiliki wilayah topografi yang spesifik kering seperti Lombok Utara.

“Mereka membuat grand house hanya dengan menggunakan paralon, besi beton dan pipa. Namun mereka efektif dalam memanfaatkan teknologi. Tidak menutup kemungkinan teknologi sangat tinggi diterapkan, sampai sayur juga discan dengan ultraviolet,” ujarnya mencontohkan.

Namun menurut dia, KLU tidak ingin bermimpi dalam waktu singkat pertanian KLU bisa sejajar, melainkan bagaimana teknologi sederhana diadopsi untuk digunakan dengan kondisi di masyarakat. Misalnya Selandia Baru mendorong dibentuknya pack house didekatkan dengan pasar hortikultura di Bangsal, Pemenang. Harapannya pasar pariwisata dan pasar tradisional bisa membeli dari rumah kemasan dengan standar kualitas, kuantitas dan kontinyuitas yang terjamin.

Prof. M. Taufik Fauzi, Ph.D., Tim.Pendamping dari Unram mengakui proyek yang dinamai INSKA bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dirancang sejak 2014 (dimulai dengan proposal), mulai terimplementasi pada 2016 diawali dengan studi kelayakan untuk pack house. Terlebih Selandia Baru menginginkan rumah kemasan dikelola oleh swasta agar lebih profesional. Selain itu, rumah kemasan juga menjamin transaksi dengan perhotelan dimana hotel tidak langsung bertransaksi melainkan melalui mekanisme tunda bayar sampai 1 bulan.

Dalam mendukung program di KLU dan Dompu (jagung dan sapi) itu, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Selandia Baru telah menyepakati bantuan dana sebesar 4,5 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 45 miliar disiapkan untuk membantu petani dan peternak di 2 kabupaten.

“Untuk fisik memang sangat sedikit, tapi dominan pada tingkatkan kemampuan petani. Pack house diminta menyiapkan 5 are, 1 are khusus untuk bangunan senilai Rp 600 juta sudah disiapkan,” katanya.

Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Ir. Sukartono, M.Agr., yang masuk dalam Tim Pendamping menambahkan, topgrafi lahan kering KLU tidak menjadi penghambat. Sebaliknya mendukung budidaya dikarenakan jenis komoditas yang dikembangkan berupa sayur yang tidak memerlukan banyak air. Kendati demikian pendekatan Iptek yang dilakukan harus tepat dalam memecahkan persoalan, sehingga bisa menjadi lahan produktif. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kondisi warga di wilayah yang terdampak kekeringan masih diidentifikasi kembali oleh instansi terkait di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Data sementara dari BPBD KLU menyebut, jumlah dusun terdampak sebanyak 88 titik (dusun) di 21 desa di 5 kecamatan.

“Status darurat belum diputuskan, masih kita identifikasi lagi titik-titik terdampak kekeringan. Tidak segampang itu ditetapkan,” ungkap Asisten I Setda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., dikonfirmasi usai memimpin rapat pembahasan dampak kekeringan, Selasa (8/8).

Mantan Kepala Bappeda KLU ini menyatakan, rapat yang dilakukan dengam lintas instansi kemarin bertujuan untuk menyikapi kondisi kekeringan terkini di wilayah KLU. Dari pemaparan sementara, tanggap darurat kekeringan belum dapat dinyatakan

(Suara NTB/ari)

Selandia Baru Dukung KLU Belum Putuskan Status Darurat Kekeringan KLU dan Dompu

dalam status darurat.

Apakah ada jumlah ideal daerah terdampak kekeringan dalam menentukan status darurat, Nanang menyebut belum mengetahuinya. Namun demikian, status tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Untuk kondisi sekarang masih bisa memanfaatkan dana yang ada dulu. Di BPBD sudah disiapkan 1.000 tangki dengan

kapasitas 5 juta liter. Baru terpakai 500.000 liter,” paparnya.

Sementara penggunaan dana cadangan sebesar Rp 1 miliar di APBD lanjut Nanang, penggunaannya melalui mekanisme dan kesepakatan status darurat. Melalui penetapan status ini pula, Pemda akan melakukan pelayanan tanggap darurat kekeringan selama 3 bulan (sampai Oktober-November). “Dengan status darurat kita bisa minta bantuan ke provinsi sampai pusat,” imbuhnya.

Dalam rapat diarahkan pula lintas SKPD mendukung BPBD KLU. Armada tangki yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial agar dimanfaatkan secara efektif dalam menyalurkan air bersih ke masyarakat. “Setelah kita terbitkan status darurat kita juga akan membentuk posko penanganan air bersih di wilayah Kecamatan Bayan,” pungkasnya. (ari)

Pilkada Lotim

Harum Klaim Kantongi Dukungan Empat Parpol Selong (Suara NTB) H. Haerul Warisin mengklaim mendapat dukungan dari empat partai politik (parpol).

Masing-masing Partai Amanat Nasional (PAN) yang kabarnya lebih dulu lengkap rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), lainnya Partai Bulan Bintang (PBB), karena bakal calon wakil merupakan kader PBB. Selain itu ada PPP dan dukungan dari Partai Nasdem.

Menjawab wartawan usai menyerahkan berkas ke kantor DPD Nasdem Lotim, Selasa (8/ 8), H. Iron – sapaan akrab Wakil Bupati Lotim ini, menegaskan, secara prinsip semua partai yang tersebut sudah didatangi dan telah diserahkan formulir pendaftarannya. Setelah dari PAN, tinggal menunggu rekomendasi DPP dari partai-partai lainnya.

Saat berada di kantor Nasdem, akunya, dirinya kaget dengan penerimaan dari para pengurus Nasdem, Nasdem dinilai sangat komitmen. Hal itu yang membuat dirinya terus bertahan. “Mudahan bersama dengan Nasdem ini membawa keberkahan,” harapnya.

Disebutkan, maju menjadi orang nomor satu di Lotim diharapkan mampu membangkitkan Lotim sebagai sentral pertanian di NTB. Sekarang, katanya, Lotim sudah sangat dibanggakan oleh orang luar dan

banyak yang datang ke Lotim.

Sementara H. Mahsun Ridwainy menegaskan dirinya siap bersama H. Iron maju di Pilkada Lotim. Alasannya, Wakil Bupati Lotim ini sudah bekerja dengan baik. Politisi PBB ini selanjutnya menolak jika disebut perpaduannya dengan H. Iron hanya mewakili wilayah Lotim utara. “Sikur itu kan masuk selatan, karenanya kita ke depan juga siap untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Selatan,” ungkapnya.

Soal dukungan dari PBB, katanya selaku kader dirinya paling berhak. Jika nantinya diputuskan orang lain oleh PBB tidak juga disoalkan. Akan tetapi besar harapannya, sebagai kader yang turut membesarkan partai, ia diberikan kesempatan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Lotim, Syamsul

Rizal, menyampaikan partainya siap untuk memenangkan pasangan Harum. Satu-satunya pasangan yang menyerahkan berkas ke Nasdem ini sudah lama menjalin komunikasi juga dengan pimpinan. Setelah dari DPD, selanjutnya akan ditunggu rekomendasi dari DPP. Diakuinya, Partai Nasdem memiliki kekuatan pengurus yang besar. Tercatat 1.225 pengurus di Kabupaten Lotim yang siap digerakkan. Mulai dari pengurus DPD Nasdem sebanyak 23 orang, pengurus DPC di tingkat kecamatan masing-masing 8 orang dikalikan kali 20 kecamatan. Pengurus ranting di setiap desa. ‘’Lainnya ada Garda Pemuda Nasdem, Petani Nasdem, Badan Hukum Nasdem. Kalau semua bergerak, H. Haerul warisin bisa menang jadi bupati,’’ ujarnya yakin. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN BERKAS - H. Haerul Warisin saat menyerahkan berkas pendaftarannya ke DPD Nasdem Lotim, Selasa (8/8).

(Suara NTB/rus)

MAKAN BUAH - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, Sekda Lotim, H. Rohman Farly dan Kepala Dinas Kesehatan H. Asrul Sani saat makan buah bersama di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (8/8).

Sekda: Germas Jangan Hanya Jadi Slogan Selong (Suara NTB) Sekda Lombok Timur (Lotim), H. Rohman Farly mengingatkan program Gerakan Masyarakat (Germas) hidup sehat itu tidak sekadar menjadi slogan. Hidup sehat, katanya, merupakan sebuah keharusan, bahkan sudah menjadi keniscayaan.

Mewakili Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutan di acara sosialisasi Germas, Selasa (8/8), Sekda banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ia pun mengistilahkan dirinya bagian dari hasil seleksi kehidupan. Di mana ia pernah menjalani operasi.

Untuk itu, ujarnya, pemerintah terus memberikan perhatian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Apalagi, dalam penanganan kesehatan, pencegahan menjadi hal yang jauh lebih utama adalah pengobatan.

Germas merupakan program lintas sektor. Gerakan ini tidak bisa sukses hanya dengan Dinas Kesehatan. Persoalan kesehatan, katanya, butuh perhatian semua pihak dan butuh faktor lain untuk mendukungnya, seperti masalah perbaikan infrastruktur.

Selain itu, ujarnya, Germas merupakan upaya menggerakkan partisipasi masyatakat, yakni gerakan untuk selalu melakukan aktivitas fisik tiap hari. Termasuk, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekda pun mengingatkan, jajaran Pemkab Lotim harus memahami betul arti penting kesehatan. “Karena kita garda terdepan berikan pemahaman kesehatan, perhatian pemerintah sudah sangat baik,” ungkapnya.

Diakuinya, di masa lalu, banyak orang terkesan kurang

peduli terhadap kesehatan.

Adanya warga yang pusing misalnya dianggap telah ketemuk (bahasa Sasak-red). Ketemuk ini diartikan sekda, pertemuan antara orang yang lebih dulu meninggal dalam tradisi Sasak. Pengobatannya pun hanya dengan menarik rambut (meretuk). Perilaku pengobatan seperti itu saat ini sudah bergeser. Generasi masa lalu, sekarang sudah maju dan masyarakat sudah meninggalkan perilaku yang primitif.

Anggota DPR RI, Hj. Ermalena MHS yang hadir dalam pertemuan ini, menjelaskan, perilaku hidup saat ini perlu sudah mulai banyak berubah. Seperti kejadian di Jakarta sebutnya sudah muncul perilaku hidup yang kurang sehat. Dihadirkannya program Germas ini diharapkan bisa diterapkan di seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lotim.

Rendahnya derajat kesehatan merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). NTB dari 34 provinsi se Indonesia diketahui berada pada urutan ke 30. Di mana, sektor kesehatan sebagai salah satu penunjang diharapkan bisa bergerak naik. ‘’Kesehatan masyarakat NTB, dan Lotim pada khususnya bisa terus membaik,’’ harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, drg. H. Asrul Sani menyampaikan Germas merupakan sebuah gerakan sistematis dan diharapkan masyarakat bisa lebih sehat. Melalui gerakan ini semua elemen masyarakat diminta bisa meningkatkan aktivitas fisik. Termasuk mengedepankan makan sayur dan buah. Selain itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas kesehatan yang tersedia. (rus)

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belanja Tujuh SKPD Dipangkas Rp 15 Miliar Tegur Sejumlah Tempat Hiburan dan Hotel BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) menemukan sejumlah tempat hiburan yang tidak jujur membayar pajak. Pengelola hiburan membayar pajak tak sesuai dengan yang ada di lapangan. Bahkan dari pendapatan Rp 30 juta yang diperoleh per bulan, hanya dibayar Rp 7 juta per bulan. ‘’Karena itu pihak Bapenda sterus menertibkan tempat hiburan dan hotel nakal, bahkan pihak Bapenda telah menegur keras pengelola hiburan dengan memasang plang peringa(Suara NTB/dok) tan di lokasi tempat hibuHj. Lale Prayatni ran dan hotel tersebut,’’ ujar Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayatni, Selasa (8/8).

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menjelaskan pihaknya telah melakukan uji petik selama satu bulan lalu. Hasil uji petik yang dilakukan pihaknya menemukan sejumlah tempat hiburan nakal, karena tidak membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh per bulan.

Hal ini diketahui dari bill putih (bukti pembayaran) dari konsumen yang asli. Bill putih ini diperoleh dengan berbagai cara.

Pengelola hiburan ini, jelasnya, jurang jujur, seharusnya mereka dapat sekian namun yang disetor kecil. Padahal pajak ini titipan konsumen, pemda tidak mengambil hak dari wajib pajak. Namun yang diambil sesuai ketentuan, seperti pajak restoran 10 persen, hotel 10 persen dan pajak hiburan 25 persen. Pihaknya tidak berani menarik di luar perda. “Jadi pemda tidak mengambil hak WP,” tukasnya.

Dari temuan hasil uji petik yang dilakukan, wajib pajak tidak jujur kebanyakan tempat hiburan malam di wilayah Senggigi. Atas kondisi ini, pihaknya sudah memasangkan plang yang menunggak. Sejauh ini dua tempat hiburan sudah dipasangkan plang peringatan keras. (her)

Pemotongan DAU Berdampak pada Program Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) dipastikan terkena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 13 miliar lebih dari total Rp 748 miliar lebih menjadi Rp 735 miliar lebih.

Selain kekurangan dana Rp 13 miliar lebih akibat pemangkasan DAU, Lobar juga mengalami kekurangan dana Rp 2,1 miliar lebih untuk menutupi biaya belanja SKPD. Strategi yang dilakukan untuk menutupi biaya ini, pemda pun memangkas belanja tujuh SKPD sebesar Rp 15 milar lebih dengan memperhatikan berbagai aspek.

Dampak dari pemangkasan belanja ini, program SKPD pun tertunda, sehingga berimbas pula terhadap program kemiskinan.

Namun pihak Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya maksimal supaya tidak berdampak signifikan terhadap indikator kinerja kemiskinan. “Di samping kita kekurangan dana akibat DAU dipotong Rp 13 miliar lebih, kita juga masih kekurangan dana untuk menutupi belanja sebesar Rp 2,1 miliar lebih, sehingga total Rp 15 miliar lebih yang bakal dipangkas,” jelas Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Selasa (8/8).

Dijelaskan pemotongan DAU

sebesar Rp 13 miliar berdasarkan hasil konsultasi dan rapat sekda bersama Kepala BPKAD di Jakarta pekan lalu. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah rapat dengan jajarannya. Sebab dampak dari pemotongan ini mengubah postur APBD yang diajukan dalam KUA PPAS, sebab ada perubahan postur belanja di SKPD. Di samping DAU dipangkas Rp 13 miliar, daerah mengalami kekurangan untuk menutup belanja.

Strategi untuk menyikapi ini, jelasnya, tidak ada strategi lain yang bisa dilakukan selain memangkas belanja SKPD. Dengan memperhatikan berbagai aspek baik dari skala prioritas, target

RPJMD, tujuan pembangunan daerah yang paling esensi mensejahterakan masyarakat. Sehingga kalaupun dilakukan rasionalisasi belanja SKPD, tentu melihat belanja yang tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan, program pertumbuhan ekonomi dan tidak berdampak terhadap distribusi pendapatan.

Mengacu dari berbagai aspek, terdapat tujuh SKPD yang berpotensi dipangkas anggaran belanjanya. Berdasarkan hasil identifikasi dan penyisiran yang dilakukan jajarannya, tujuh SKPD terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BPKAD, Dinas Lingkun-

Entaskan Kemiskinan Harus Punya ’’Blue Print’’ Praya (Suara NTB) Upaya pengentasan angka kemiskinan di NTB diakui masih belum terarah, sehingga hasilnya pun diakui belum maksimal sesuai apa yang ditargetkan. Selain koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabuapetan dan kota yang masih belum optimal. Belum jelasnya pokokpokok program pengentasan kemiskinan menjadi penyebab belum maksimalnya program pengentasan di daerah ini.

“Kita akui, ego sektoral di masing-masing kabupaten dan kota dalam upaya pengentasan kemiskinan terkadang masih ada. Sehingga terkadang program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sering tidak sejalan dan searah,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (8/8).

Ke depan, agar program pengentasan kemiskinan bisa optimal, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasilnya, perlu dibuat semacam blue print (cetak biru) yang memuat pokok-pokok program kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Blue print itulah yang nantinya menjadi rujukan dan pedoman bagi pemerintah kabupaten atuapun kota dalam menyusun program pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Adanya blue print program pengentasan kemiskinan tersebut, maka kabupaten/kota tidak meraba-raba lagi, program seperti apa yang akan dilaksanakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, karena tujuan programnya sudah ada.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota, tidak terkesan jalan sendiri-sendiri dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, ujarnya, validasi data angka kemiskinan juga penting dilakukan supaya data kemiskinan di daerah ini benar-benar valid dan arah programnya juga benar-benar tepat sasaran, yakni langsung pada warga miskin di daerah ini.

Menurutnya, validasi data memainkan peran yang tidak kalah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Karena bagaimanapun juga, tanpa dukungan data yang valid, sulit mengarahkan program pada pokok sasaran yang sebenarnya.

Selama ini, pengentasan kemiskinan lebih banyak berkutik pada persoalan program. Sementara persoalan pendukung lainnya, terutama terkait angka kemiskinan belum tergarap maksimal. “Kalau data sudah lengkap dan valid, program juga ada dan terarah maka tidak sulit untuk bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

H. Baehaqi dianggarkan penuh satu tahun, sehingga perlu ditutupi.

Diakuinya, pemotongan DAU ini berdampak terhadap program kemiskinan. Namun, Pemkab Lobar berupaya maksimal supaya tidak berdampak signifikan terhadap indikator kinerja kemiskinan. (her)

Seleksi Perangkat Kewilayahan, Warga Persoalkan Perbup

Laporan Realisasi DD, Desa Disiapkan Pendamping Praya (Suara NTB) Sekda Lombok Tengah (Loteng), H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengingatkan kepada desa-desa yang ada di daerah ini agar tidak terlambat lagi menyerahkan laporan realisasi serapan Dana Desa (DD). Terlebih ke depan, desa-desa yang ada di daerah ini akan disiapkan pendamping oleh pemerintah daerah. Adanya pendamping ini untuk memastikan, program dan pelaporan realisasi serapan anggaran desa bisa berjalan tepat waktu.

“Tidak boleh ada keterlambatan lagi. Desa kita minta lebih pro aktif menyusun laporan. Terlebih laporan kegiatan yang dibiayai dari DD, jangan sampai terlambat lagi” tegas Nursiah, kepada Suara NTB, Selasa (8/8).

Bila perlu, sebut Nursiah, setiap kegiatan selesain dilaksanakan langsung dibuatkan laporan dan tidak harus menunggu sampai semua kegiatan selesai terlebih dahulu baru membuat laporan. “Sekarang teknologi sudah canggih. Dan, itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penyusun laporan,” imbuhnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini akan terus memantau dan memonitor kegiatan yang di masing-masing desa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi tim monitoring yang ada di masing-masing kecamatan. Untuk melakukan pendamping atau paling tidak mengingatkan pemerintah desa, agar lebih disiplin menyusun laporan, sehingga laporan DD tuntas tepat waktu.

Terkait klaim Kanwil Dirjen Perbendaharaan yang mengatakan, kalau realisasi DD tahap I Loteng masih nol, Nursiah mengaku mungkin ada kesalahan dalam proses laporan. Karena pada kenyataannya, laporan realisasi serapan DD tahap I Loteng cukup bagus. “Laporan realisasi DD tahap I kita cukup bagus. Walaupun ada yang belum tuntas. Tapi banyak yang sudah selesai,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bagi desa-desa yang sudah mencapai target laporan realisasi DD tahap I untuk tidak khawatir, jika alokasi DD tahap II dipastikan bakal diterima. Tidak sampai ditunda apalagi dipangkas, hanya karena persoalan keterlambatan penyampaian laporan realisasi serapan DD tahap I tahun ini.

Memang sebelumnya, pemerintah pusat bakal menjatuhkan sanksi berupa penundaan bahkan pemangkasan pencairan DD tahap II kepada desa-desa yang terlambat menyampaikan laporan realisasi serapan DD tahap I tahun ini. Tapi karena laporan sudah disampaikan, maka sanksi tidak akan dijatuhkan.

“Apa yang mau diberikan sanksi. Laporan realisasi DD tahap I desa-desa di Loteng tidak melewati tenggat waktu yang ada,” klaimnya. (kir)

gan Hidup, Bapenda dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Hasil kajian ini, jelasnya, bakal disampaikan pada rapat TAPD dengan mengundang kepala SKPD terkait untuk diberikan penjelasan oleh sekda.

Belanja SKPD yang dirasionalisasi, jelasnya, terutama yang belum diproses atau eksekusi oleh SKPD. Misalnya kalau belanja modal belum dilaksanakan, pihaknya juga berhati-hati, sebab jangan sampai mengubah target yang dicapai secara signifikan. Karena itulah hal ini dibahas dengan TAPD dan OPD yang bakal dirasionalisasi untuk memadukan pendapat.

Menurutnya, dipangkasnya anggaran di SKPD secara otomatis kegiatan SKPD bakal hilang. Lebih-lebih terdapat kekurangan dana belanja Rp 2,1 miliar lebih harus dilakukan pemangkasan Rp 15 miliar.

Penyebab kekurangan anggaran Rp 2,1 miliar, jelasnya, karena ada pembiayaan PJU yang tak

(Suara NTB/her)

BAHAS - Warga Bunbeleng dan Tibu Lilin Kecamatan Lembar membahas upaya masalah kekeringan yang terjadi di kawasan ini.

BPBD dan Damkar Sinergi Tangani Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) bersinergi melakukan penanganan kekeringan yang mulai melanda daerah Lobar. Dinas terkait saling membantu turun mendrop air ke wilayah yang mengalami kekeringan. Seperti baru-baru ini instansi terkait turun mendrop air di wilayah Giri Sasak Kuripan.

Selain itu, pihak terkait bersinergi dengan aparat TNI dan Polri menangani bencana kekeringan.

Kepala Dinas Damkar Lobar, Fauzan Husniadi, menjelaskan, pihaknya ikut terjun menangani kekeringan di Dusun Buntage Desa Giri Sasak. Penanganan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi dengan SKPD lain, termasuk BPBD. “Kalau memang bisa dilakukan oleh SKPD itu, kenapa tidak kita laksanakan bersama. Toh secara fasilitas kami juga pun-

ya yang bisa dimanfaatkan untuk menangani hal-hal terkait kebutuhan masyarakat seperti air,” jelasnya, Selasa (8/8).

Menurutnya, penanganan kekeringan ini butuh sinergi antarSKPD, terutama Dinas Damkar dan BPBD dalam mempercepat distribusi air ke masyarakat ketika membutuhkan. Di sinilah bentuk kerja sistem, saling koordinasi bekerjasama antarSKPD. Menurutnya bisa saja saling cuek, namun inilah bentuk kerja tim dan sistem yang bersinergi dan saling mendukung menguatkan satu sama lain.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib menyatakan sejauh ini kekeringan terjadi di wilayah Giri Sasak Kecamatan Kuripan, pihaknya sudah melakukan distribusi air bersama Dinas Damkar ke warga.

Diakuinya, belum ada laporan dari desa, namun pihaknya turun jemput bola melakukan pendataan ke bawah. Hal ini dilaku-

kan untuk mengetahui titik kekeringan, sehingga cepat ditangani. Tahun lalu jelasnya titik kekeringan di Lobar ada 135 titik.

Terkait kekeringan di daerah Bunbeleng dan Tibu Lilin, pihaknya akan segera turun ke lokasi. Untuk menangani kekeringan ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri agar terlibat dalam penanganan dalam pendistribusian air.

Sementara itu Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar, Evi Febriana, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan solusi bagi warga yang mengalami kekeringan di dusun terpencil Tibu Lilin dan Bunbeleng dengan membangunkan sumur bor. “Warga bersepakat untuk mengeluarkan setengah dari biaya sumur bor secara swadaya, kita bantu dari Rumah Cerdas nanti setengahnya,” jelasnya.

Terkait kapan pembangunan menunggu kapan kesepakatan warga untuk dimulai. (her)

Butuh Tangan Besi, Bangun Poltekpar Lombok Praya (Suara NTB) Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, mengingatkan Pemprov NTB tidak mengendorkan niatnya membangun kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Joanggat. Kampus tersebut harus tetap dibangun.

Kendati masih ada klaim lahan dari warga setempat.

Bahkan bisa diperlukan caracara “tangan besi” tidak jadi soal dilakukan, asalkan pembangunan Poltekpar Lombok tersebut bisa terwujud. “Terkadang membangun di Loteng memang butuh cara-cara tangan besi.

Asalkan itu demi kepentingan masyarakat, kenapa tidak,” tegas Samsul Qomar, Selasa (8/8).

Menurutnya, kalau kemudian klaim masyarakat ditanggapi pe-

merintah. Apalagi sampai mau memenuhi tuntutan warga, terkait pembayaran ganti rugi atau pemberian tali asih, itu bisa menjadi preseden buruk ke depan.

Karena bisa saja, itu menjadi contoh bagi masyarakat di daerah lainnya. Ketika akan ada pembangunan di wilayahnya, masyarakat ramai-ramai mengklaim lahan dengan harapan bisa memperoleh dana tali asih.

Ditemui terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok dipastikan tetap akan berjalan. Sejauh ini, persiapan sudah hampir rampung. “Rencananya Kamis (besok,red) pembangunan kampus Poltekpar Lombok akan dimulai,” tandasnya.

Agar proses pembangunan bisa berjalan lancar, sebelumnya pembangunan dimulai akan

digelar istigotsah di lahan lokasi pembangunan kampus Poltekpar Lombok agar pembangunan kampus ini berjalan lancar sampai tuntas.

Pada kegiatan istigosah itu nantinya, Menteri Pariwisata direncanakan hadir. Namun itu masih tentatif, karena masih harus menunggu jadwal dari Menteri Pariwisata. “Tapi kalau Menteri tidak bisa hadir, minimal ada deputi menteri yang akan hadir,” harapnya.

Ia menjelaskan, proses pembangunan kampus itu sendiri akan dilakukan secara bertahap. Di mana tahun ini, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 132 miliar lebih untuk membangun satu unit kampus bersama fasilitas pendukung lainnya. Setelah itu akan ditambah lagi anggaran Rp 180 miliar lebih. (kir)

Tiga Desa di Lobar Wakili NTB di Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) patut berbangga, sebab sejumlah desa di daerah setempat masuk nominasi pada berbagai lomba tingkat nasional. Bahkan sejumlah desa tersebut mewakili NTB pada dua ajang, yakni lomba tanaman obat rumah tangga (toga) dan lomba desa tingkat nasional.

Dua desa di Kecamatan Lingsar, masing-masing Desa Lingsar masuk nominasi tiga besar

untuk merebut juara I,II dan III di level nasional. Sedangkan Desa Langko menjadi desa yang mewakili NTB pada lomba toga (tanaman obat rumah tangga) pada level yang sama. Selain itu, Desa Sekotong Tengah ikut masuk lomba toga level nasioal.

Camat Lingsar, Rusditah menyatakan dua desa di Kecamatan Lingsar telah dipastikan lolos di tingkat nasional. “Desa Lingsar pada lomba desa, Desa Langko saya lihat di data ber-

sama Desa Sekotong Tengah masuk Lomba Toga tingkat nasional juga,” jelas Rusditah.

Pemaparan kepala desa ini dijadwalkan tanggal 9-10 Agustus.

Desa Lingsar, jelasnya, bersaing dengan puluhan desa dan kelurahan yang masuk tiga besar se-Indonesia. Di antaranya, Kelurahan Tanah Lapang, Kelurahan Lembah Segar Kota Sawah Lunto Sumatera Barat dan kelurahan dan desa lain “Jadi di sana kita bersaing,” ujarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Seleksi perangkat kewilayahan (kepala dusun) dan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Babussalam Kecamatan Gerung berpolemik, sehingga prosesnya pun berlangsung alot.

Sejumlah dusun ingin agar dilakukan pemilihan, namun pemilihan tidak dibenarkan oleh Perbup Nomor 10 tahun 2017.

Wargapun dua kali mendatangi kantor desa mempersoalkan perbup tersebut.

Kepala Desa Babussalam M. Zaini, menjelaskan, mengacu aturan perbup dalam penempatan perangkat kewilayahan atau kadus dan kepala seksi di desa harus melalui seleksi. Pihaknya pun melaksanakan proses sesuai aturan tersebut. Pihaknya membentuk pansel, namun untuk membentuk pansel ini tiga kali dilakukan. Sebab tarik ulur dan perdebatan sangat sengit. Bahkan pihak desa mengundang pihak kecamatan untuk memfasilitasi.

Awalnya ia menawarkan ke kecamatan agar melaksanakan setengah aturan desa (lokal) dan aturan perbup. Namun saat itu, pihak kecamatan tetap ngotot menginginkan dilakukan seleksi sesuai perbup. Sebab jika pola ini

dilakukan, maka ada ruang kades melanggar aturan, sehingga disepakati dilaksanakan melalui pansel. Setelah pansel terbentuk, selang sebulan dibuka pendaftaran. Namun pendaftaran yang dibuka di beberapa dusun animo masyarakat kurang, sehingga diperpanjang masa pendaftaran.

“Sebelum berlanjut ke tes, ada satu Dusun Lemokek Daye hearing ke desa dam tetap ingin dilakukan pemilihan. Itu maunya mereka, sehingga kita undang kecamatan. Namun pihak kecamatan tetap tidak bisa dilakukan pemilihan itu,’’ tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Lobar L. Edi Sadikin menyatakan seleksi perangkat desa di Desa Babussalam mengacuPerbupNomor10Tahun2017 tidak diatur melalui pemilihan.

“Tidak diatur pemilihan perangkat deesa itu, kita hanya atur sampai pemilihan kepala desa,” jelasnya. Terkait apakah perbup ini bisa direvisi memasukkan pemilihan perangkat desa, menurutnya tidak bisa, karena aturan tidak membolehkan. Namun kalau ada perdes yang mengkhususkan dilakukan pemilihan itu kewenangan di desa. (her)

Bupati Ajak Masyarakat Hindu Sekotong Bangun Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi istri bersama Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana menghadiri upacara Ngenteg Linggih dan Pujawali di Pura Segara Banjar Adat Tri Bhuana Pelangan Sekotong, Senin (7/8). Kehadiran dua pejabat penting di Gumi Patut Patuh Patju itu disambut antusias ribuan umat Hindu se-Desa Pelangan. Bupati pun mengajak segenap masyarakat Hindu yang ada di Sekotong khususnya untuk ikut membangun Lobar.

Upacara Dewa Yadnya itu dipuput oleh Ida Peranda Made Sebali Tegeh Geria Pagesangan Timur dan dibantu beberapa Sulinggih dari banjar adat Tri Bhuana Pelangan. Selain itu, upacara tersebut juga dimeriahkan oleh tari-tarian dan yang tak kalah penting adalah dipentaskannya tari sakral Topeng Sidha Karya.

Dalam penyampaiannya, Bendesa Adat Banjar Tri Bhuana Pelangan I Ketut Semara di hadapan Bupati Lobar dan rombongannya menyatakan melalui proses yang cukup panjang, pembangunan Pura Segara itu akhirnya bisa rampung. “Kami bersyukur bahwa pembangunan Pura Segara ini bisa rampung tepat waktu melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

Semara lantas merinci untuk membangun pura warga Hindu diwajibkan mengeluarkan dana sebesar Rp500 ribu dalam kurun waktu satu tahun untuk masing-masing umat. Dan pengumpulan dana tersebut tidak hanya setahun, melainkan selama tiga tahun. “Berkat kerjasama dan kerja keras umat

dana yang lumayan besar ini bisa terkumpul,” imbuhnya.

Di hadapan Bupati Lobar, Bendesa Adat tersebut juga mengharapkan adanya perhatian pemerintah terkait kegiatan keumatan yang berlangsung di Desa Pelangan. Bukan hanya perhatian dalam bentuk anggaran, melainkan juga perhatian dalam hal memberi masukan dan sumbangan pikiran.

Menjawab itu, tak banyak kata yang disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Dia mengaku berasa bangga atas niat dan tekad dari umat Hindu di Desa Pelangan untuk melakukan pembangunan. Dia berharap, umat Hindu di kawasan Sekotong itu turut serta membantu pemerintah dalam membangun daerah tercinta ini.

“Kami juga merasa bangga bahwa persatuan masyarakat di Sekotong ini cukup bagus. Kami berharap agar kerukunan ini terus dijaga,” singkatnya.

Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana dalam Dharma Wacana singkatnya menekankan agar rasa kebersamaan antar umat beragam terus dijaga.

Dalam kesempatan itu, dia sedikit membahas soal Tat Twam Asi yang berarti Aku adalah Kamu, dan Kamu adalah Aku. “Menjaga Kebhinnekaan adalah tugas kita bersama. Untuk itu kami berharap ajaran Tat Twam Asi ini terus kita jalankan,” singkatnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar juga memberikan bantuan untuk Umat Hindu setempat. Selain itu, Bupati juga didaulat membubuhkan tanda tangan di prasasti sebagai tanda telah diresmikannya Pura Segara tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

PUJAWALI - Bupati H. Fauzan Khalid menghadiri acara Pujawali di Pelangan Sekotong, Senin (7/8).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Siapkan Sensus Pencapaian SPM, Pengawas Jalani Pembekalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa terus menggenjot program percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2017. Salah satunya dengan agenda pembekalan pengawas pendidikan yang dipusatkan di aula Dikbud Kabupaten Sumbawa belum lama ini.

Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, M.E, menjelaskan pembekalan terhadapan pengawas ini dalam rangka menghadapi sensus pencapaian SPM di satuan pendidikan, SD/MI dan SMP/MTs.

Sensus rencana dilaksanakan mulai 3-14 Agustus 2017 mendatang. Ada pun tujuan pembekalan dilakukan yakni untuk memastikan bahwa pengawas benar-benar memahami 27 indikator SPM. Selain itu, lanjut Amir, juga bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang kuisioner. Jangan sampai ada perbedaan persepsi. Di sampaing itu, tim percepatan SPM juga mempresentasikan hasil capaian SPM 2016. Secara umum capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2015 lalu. Kendati masih banyak PR yang harus dituntaskan.

Kendala paling berat dalam

pencapaian target RPJMD dan renstra yakni pemenuhan ruang kelas dan meubeler. Dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 34 miliar. “Itu paling lambat dikejar 2021 sesuai target RPJMD,” katanya.

Rinciannya, sebut Amir, untuk pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah jenjang SD membutuhkan anggaran Rp 479 juta. Pembangunan ruang kepala sekolah dan guru SMP kebutuhannya mencapai Rp 458 juta. Sedangkan pembangunan Laboratorium IPA SMP mencapai Rp 1,7 miliar. ‘’Kalau untuk Laboratorium IPA SMP hanya tinggal meubel-

ernya saja,” ujar birokrat muda Sumbawa ini.

Berangkat dari hal tersebut, sensus pencapaian SPM menjadi sangat penting. Tujuannya untuk membandingkan antara program 2016 dengan program 2017. Selain tentunya sebagai bahan evaluasi serta acuan program 2018 mendatang. Apakah bisa mencapai target 2021 atau tidak.

Untuk diketahui, anggaran belanja Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dalam program pencapaian SPM 2016 mencapai Rp 11,09 miliar.

Sedangkan target pemenuhan SPM 2017 yakni untuk buku meliputi buku teks, buku referensi dan buku pengayaan.

“Alhamdulillah sudah dipenuhi 100 persen. Anggarannya sangat cukup,” tukasnya.

Sebelumnya, Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa juga telah menggelar Lokakarya Pengintegrasian Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas untuk SD dan SMP pada pelaksanaan program peningkatan kapasitas PKM-SPM Dikdas Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sutan Sumbawa sejak Senin (24/7) hingga Sabtu (29/7) diikuti guru-guru senior SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

PERSIAPAN SENSUS - Suasana pembekalan terhadap pengawas SD/MI dan SMP/MTs dalam rangka persiapan sensus pencapaian SPM di satuan pendidikan.

Program Bedah Rumah di KSB Diprotes Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diprotes oleh masyarakat penerima.

(Suara NTB/ind)

PENINGKATAN MUTU - Rektor Unsa Prof. Syaifuddin Iskandar (kiri) bersama Ketua Tim Peningkatan Mutu Universitas Brawijaya (tengah).

Menuju GUG

Unsa Ikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Samawa (UNSA) masuk dalam sasaran program Asuh Perguruan Tinggi (PT) Unggul Ditbelmawa Kemenristekdikti terkait peningkatan kapasitas pengelolaan PT menuju Good University Governance (GUG).

Dalam hal ini Universitas Brawijaya selaku salah satu PT unggul yang mendapat hibah pelaksanaan kegiatan dengan melakukan workshop atau lokakarya terhadap pihak UNSA sebagai PT asuh atau binaan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Transit mulai Selasa hingga Jumat (11/8) mendatang dengan peserta sebanyak 28 orang terdiri dari unsur rektorat UNSA, Dekan, Kaprodi, dan lainnya.

Rektor Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar, Prof. Syaifuddin Iskandar menyampaikan program ini merupakan program peningkatan mutu perguruan tinggi atau Good University Governance (GUG). Program ini merupakan program Menristekdikti Ditbelmawa. Dalam hal ini sekitar puluhan Perguruan Tinggi (PT) besar yang kelasnya sudah kategori unggul memenangkan hibah program ini, termasuk Universitas Brawijaya. Dari PT yang memenangkan hibah kemudian mencari mitra atau perguruan tinggi binaanya. Dengan kriteria perguruan tinggi yang menjadi binaan masih 50 persen lebih akreditasi C. “Kebetulan tahun kemarin UNSA masih dominan C sebelum keluar akrerditasi baru yang sekarang sudah lebih banyak akreditasi B. Sehingga UNSA diusulkan menjadi PT binaan bersama Unmuh Sorong dan STKIP Taman Siswa Bima,” ujarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan saat ini, jadwal dari Universitas Brawijaya melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi asuh atau binaan. Dalam bentuk workshop atau lokakarya penjaminan mutu dalam ragka GUG. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga tanggal 11 mendatang. Para peserta diberikan bimbingan untuk peningakatan mutu kedepannya.

“Peserta ini sengaja dipilih dari unsur pimpinan supaya bisa mentrasfer ide gagasannya nanti dalam rangka meningkatkan mutu,” tukasnya.

Sementara Ketua Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul di UNSA, Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP menjelaskan program Asuh Perguruan Tinggi (PT) unggul diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti melalui Direktorat Belmawa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan program studi melalui akreditasi. Karena perguruan tinggi masih ada yang akreditasi C dan program studinya sebagian masih akreditasi C. Akreditasi sangat diperlukan oleh perguruan tinggi sebagai dasar untuk menentukan kualitas.

Untuk pelaksanaan program ini, Direktorat Belmawa mengundang 50 Perguruan Tinggi (PT) unggul yang memiliki akreditasi institusi A untuk diberikan sosialisasi di Jakarta. Kebetulan saat itu dirinya menjadi perwakilan jaminan mutu Universitas Brawijaya.

Dari 50 PT tersebut, ada sekitar 26 lebih yang mengajukan profosal hibah kompetisi dan terpilih 26 PT termasuk Universitas Brawijaya. Kemudian PT unggul ini mencari PT asuh untuk diberikan pembinaan. Adapun kriteria yang diambil supaya masuk dalam PT asuh oleh PT unggul yaki pertama sebagian besar program studinya atau perguruan tinggi akreditasi C. Kemudian masuk klaster 3 dan 4, masuk wilayah tertinggal. Selain itu masuk dalam bimtek dikti.

“Minimal yang boleh diambil 20 program studi yang akreditsi C kemudian PT 3. Sehingga kami mengambil wilayah yaitu Unmuh Sorong, Unsa Sumbawa Besar, dan STKIP Bima,” terangnya.

Sasaran outputnya terbentuknya jaminan mutu mulai PT sampai prodi. Kemudian terbentuknya dokumen sistem penjaminan mutu internal, terbentuknya pelaksanaan audit yang siap diimplementasikan. Selain itu terbentuknya dokumen untuk akreditasi. (ind/arn/*)

Protes ini dilayangkan masyarakat karena kulitas program tersebut dinilai tidak layak. Mulai dari bahan baku hingga proses pembangunan yang dilaksanakan tidak secara transparan kepada para penerima bangunan dan pemerintah desa setempat.

“Di desa kami ada beberapa rumah yang dapat bantuan dari provinsi itu. Tapi kami protes karena pekerjaannya asalasalan,” cetus Kepala Desa Poto Tano, M. Nur Hasan kepada wartawan, Selasa (8/8).

Ia mengatakan, dari sisi kualitas proyek yang dianggarkan oleh provinsi itu sangat jauh dari harapan. Hasil pantauannya terhadap rumah yang mendapatkan bantuan, material batako dan kayu yang digunakan sangat rapuh belum lagi proses

pembangunannya yang dikerjakan asal-asalan oleg kontraktor pelaksana.

“Saya tanya pemilik rumah katanya semen yang digunakan hanya sekitar 7 atau 8 sak saja sampai selesai,” sesalnya. Nur Hasan juga mengaku, telah mengecek hasil pekerjaan beberapa rumah yang telah dibangun.

Kondisinya sangat memprihatinkan karena pasangan antar material tidak kuat. “Karena mungkin semennya sedikit. Jadi saat dipegang masih berguguran,” ungkapnya.

Terkait protesnya tersebut, Nur Hasan menyatakan, pihaknya telah mengadukan proyek tersebut ke Komisi IV DPRD NTB. Dirinya berharap DPDR segera turun lapangan melakukan pengecekan dan memanggil Dinas Pekerjaan

Umum (PU) NTB mengenai persoalan tersebut.

“Kami pemerintah desa juga protes karena sejak awal proyek itu tidak ada sosialisasi ke kami, sehingga kami tidak bisa turut mengawasinya,” timpalnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Kepala Desa Kokarlian, M. Dahlan. Ia mengatakan, di desanya terdapat sebanyak 24 penerima program RTLH dari proinsi tersebut. Dan mereka ratarata mengeluhkan mengenai kualitas material yang disiapkan rekanan pelaksana. “Batakonya lapuk dan kayunya masak dari pohon Lamtoro,” cetusnya.

Ia menilai pengerjaan oleh kontraktor pelaksana juga asalasalan. Hal ini dapat dilihat dari dinding yang telah terpasang tidak dilengkapi dengan plesteran yang dapat men-

jamin bangunan menjadi kuat.

“Apa iya sampai disitu saja pekerjaannya? Kan itu sama saja tidak tuntas,” sesalnya seraya menambahkan, jika banyak warga yang sebenarnya menolak program tersebut.

“Warga setelah melihat hasilnya merasa menyesal karena yang dibuat juga tidak sesuai dengan harapan. Kualitasnya sangat buruk dan justru membahayakan warga nantinya kalau menempatinya,” sebut Dahlan.

Dahlan pun berharap, Pemprov NTB khususnya Dinas PU turun melihat langsung hasil pekerjaan rekanan proyek RTLH itu. Sebab jangan sampai hasilnya tidak menjamin keamanan masyarakat penerima. “Kami yakin ini ada permainan. Sehingga kualitas proyek itu sangat buruk dan tidak layak,” imbuhnya. (bug)

”

Kualitasnya sangat buruk dan justru membahayakan warga nantinya kalau menempatinya

M. Dahlan (Suara NTB/bug)

Dana Desa Molor, Imbas Disharmoni di Tingkat Desa Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) akhirnya melakukan pemanggilan terhadap semua kepala desa (Kades) yang ada di wilayah Sumbawa Barat. Dari upaya tersebut, terungkap bahwa persoalan dana desa juga merupakan imbas dari disharmoni yang terjadi di tingkat desa.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga laporan hasil realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama tidak kunjung dilaporkan yang saat ini tersisa 15 desa saja yang belum sama sekali melakukan pelaporan, Selasa (8/8).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syahril S. Pd mengatakan, desa-desa yang belum melaporkan realisasi DD tahap pertama tersebut yakni, Desa Belo, Desa Beru, Desa Tongo, Desa Kemuning, Desa Labuhan Lalar, Desa Lalar Liang, Desa Temekan, Desa Sermong, Desa Kiantar, Desa Tua Nanga, Desa Bangkat Monteh, Desa Sapugara Bree, Desa Seminar Salit, Desa Lamuntet, dan Desa Lampok.

Terhadap desa-desa terse-

(Suara NTB/ils)

KEPALA DESA - Suasana pertemuan para Kepala Desa di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, Selasa (8/8). but, dinas terkait akan menunggu sampai tanggal 22 Agustus mendatang. Apabila di tanggal tersebut tidak juga bisa dilaporkan, maka anggaran untuk pencairan tahap kedua juga akan tertahan di Pusat.

“Kita minta kepada semua desa untuk segera melaporkan karena apabila tidak dilakukan maka untuk pencairan tahap selanjutnya akan tertah-

an,” ungkapnya.

Dikatakannya, yang paling mendasar sehingga laporan ini tidak kunjung dilaporkan karena masalah internal desa itu sendiri.

Baik itu adanya isu Pilkades yang masih terus dihembuskan oknum tertentu, maupun masalah internal lainnya. Sehingga urun rembuk untuk menyelesaikan masalah yang ada di masingmasing desa ini tidak tercapai.

Terlebih lagi, adanya ego dari kepala desa yang kerap menganaktirikan para pegawai yang ada di desa. Akibat dari praktek tersebut, sangat berdampak pada molornya sistem pelaporan pelaksanaan program yang ada di desa. “Disharmonisasi yang banyak sekali kita temukan sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang ada di desa,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST meminta semua kepala desa untuk serius menyikapi masalah ini. Karena pada akhirnya apabila anggaran ini ditahan, maka akan berdampak pada molornya pembangunan yang ada di desa. Sehingga masyarakatlah yang akan menerima dampak dari apa yang dilakukan ini.

Pemerintah juga tidak akan mau mencairkan anggaran DD tahap kedua tersebut, apabila masih ada desa yang belum sama sekali melaporkan hasil realisasi. Tetapi, pemerintah juga tetap memberikan deadline hingga tanggal 22 Agustus mendatang. Apabila tidak juga ada laporan realisasinya, jangan harap pencairan tahap kedua akan bisa dilakukan oleh desa.

“Satu orang yang membuat masalah, semua desa yang akan menjadi korban dan masyarakatlah yang paling dirugikan dalam masalah ini,” ujarnya. Wabup juga meminta FK2D untuk bisa berkordinasi terkait apa yang menjadi kendala desa-desa ini.

Karena dampak dari molornya realisasi DD tahap pertama ini akan berpengaruh pada pencairan tahap selanjutnya. (ils)

Rumah Swadaya DAK Tahap Pertama di Sumbawa Dirampungkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan sosial peningkatan kualitas rumah swadaya DAK bidang Perumahan di Sumbawa kini tengah dirampungkan.

Bahkan secara umum pengerjaan sudah di atas 50 persen.

Demikian disampaikan Kasi Pembangunan dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir, S.P. Total BSPS dari DAK untuk 2017 sebanyak 532 unit pada 20 desa di 7 kecamatan. Pencaiaran terbagi dalam empat triwulan.

Untuk tahap pertama, sebanyak 161 orang atau 30 per-

sen daril total keseluruhan 532 orang. Besar bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni yang bersumber dari DAK Kementrian PUPR ini senilai Rp. 15 Juta perunit umah.

Penerima bantuan tahap pertama dengan rincian, Kelurahan Bugis 7 orang, Lempe 3 orang, Brang Biji 6 orang, desa Juran Alas 17 orang, desa Dalam 40 orang, Pulau Bungin 21 orang, Kereke 47 orang, Kerato 20 orang.

“Hasil evaluasi kita, secara umum pengerjaan di lokasi tersebut rata rata sudah diatas 50 persen. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kelu-

rahan Bugis dan Kelurahan Lempe sudah mencapai 100 persen,” sebut Jabir.

Untuk tahap kedua, sampai saat ini belum dilakukan.

Mengigat anggarannya belum masuk dari Kementrian. Meski berkas pencaiaran sudah siap tersedia. (arn/*) MONITORING - Tim Kementerian PUPR tengah turun melakukan monitoring pengerjaan bantuan rumah swadaya dari DAK Bidang Perumahan di Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes.

(Suara NTB/arn)

Kerjasama Bidang Promosi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Peluncuran Bulan Pesona Lombok Sumbawa Sekaligus Festival Pesona Moyo di Jakarta

(Suara NTB/ist)

Penampilan tim kesenian Sakeco dari Sumbawa dalam peluncuran Festival Pesona Moyo di Jakarta.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bulan Pesona Lombok Sumbawa resmi dibuka dirangkaikan dengan peluncuran Festival Pesona Moyo di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI, hari Minggu lalu. Pada acara yang dibuka secara simbolis oleh Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan RI, Prof. Dr. Ahman Sya juga ditampilkan kesenian Sumbawa, Sakeco.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Promosi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Ardian Pranata S.P, Senin (7/8) kemarin. Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala Disporapar Sumbawa, Ir. H. Junaidi tersebut juga dipaparkan mengenai kegia-

tan Festival Pesona Moyo yang bakal digelar 10 September – 9 Oktober 2017.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Ardian Deputi menyatakan akan menjadikan NTB termasuk Sumbawa sebagai destinasi perioritas untuk kunjungan wisatawan mancanegara.

Diketahui, dalam Festival Pesona Moyo tahun ini, beberapa kegiatan/event baru diusung. Termasuk mengakomodir beberapa event festival di Kecamatan.

Yang dianggap efektif dan potensial untuk dikembangkan kedepannya.

Sementara ini tercatat 16 event dalam Festival Pesona Moyo 2017. Beberap diantaranya event baru, Kemah Bakti Pelaku Wisata dan Jelajah Wisata Pulau Moyo di Pulau Moyo. Kemudian event kecamatan seperti Rantok 1000 Deneng di kecamatan Ma-

ronge dan Pentas Budaya Empang (Raja Kepe) di kecamatan Empang.

Selain kegiatan rutin lainnya, yang dimulai dari pembukaan Pesona Festival Moyo, Pawai Budaya, Ekspo UMKM, Temu Usaha, Main Jaran, Melala (1 Muharram 1439 H), Baap Sampan, Fishing Countest, Gebtar Pesta Jagung, Samawa 10 K, Barapan Kebo dan acara penutupan.

Bagi event kecamatan yang belum masuk (Suara NTB/ist) dalam agenda festival Moyo, maka masuk dalam kalender tahunan pariwisata Sum- Kadisporapar Sumbawa foto bersama Deputi dan pejabat lainnya saat peluncuran. bawa. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 7

Datangi Kantor Pemda

CPNS K2 Tuntut Pemda Tindak Lanjuti Putusan PTUN

SONOKELING - Truk pengangkut kayu sonokeling yang diamankan Tim Gabungan TNI dan BKPH TPMRW di perbatasan Bima-Dompu, Selasa (8/8).

Tim Gabungan Amankan Truk Pengangkut Kayu Dompu (Suara NTB) – Tim Gabungan dari TNI dan BKPH TPMRW berhasil mengamankan truk pengangkut kayu sonokeling di perbatasan Bima-Dompu Dusun Karaku Desa Mangge Nae, Selasa (8/8) Pukul 8.00 Wita. Truk bermuatan 1.191 batang kayu ini diduga tidak mengantongi SATS-DN (Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri), tetapi hanya berbekal nota angkutan.

Kepla KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S. Hut., melalui Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Rahmasyah mengatakan, pengamanan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari anggota gabungan yang sudah melakukan pengintaian saat aktivitas pengangkutan.

“Ada pihak dari Kodim yang melakukan pengintaian bekerjasama dengan tim BKPH, sehingga truk berhasil kita amankan di perbatasan Bima-Dompu,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya.

Saat pemeriksaan dokumen pengangkutannya diketahui bahwa truk ber nomor polisi DR 8505 AD ini memuat kayu yang tidak mengantongi SATS-DN sebagaimana ketentuan Kemenhut Nomor 447 Pasal 61 Tahun 2003 tentang tata usaha pengambilan, penangkapan, peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Karenanya tim gabungan langsung mengamankan barang bukti tersebut ke Makodim untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk, Zulkifli yang dimintai keterangan mengaku kayu berukuran 13x120 itu milik UD. Parewa di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Dan rencananya akan dibawa menuju Surabaya. “Informasinya kayu-kayu ini akan dibawa keluar daerah yakni ke Surabaya,” ujarnya.

Rahmasyah mengatakan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber penebangan kayu tersebut. Termasuk pemilik perusahan yang tidak disebutkan identitasnya itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan, terlebih terancam diproses hukum pihaknya.

“Nanti ada pihak PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik perusahaan tersebut,” pungkasnya. (jun)

Hilangkan Stigma Bima Zona Merah dan Sarang Teroris Kota Bima (Suara NTB) – Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak S.Ip M.Si, menegaskan Bima bukan daerah zona merah serta daerah sarang teroris, seperti yang dicap selama ini. Ia berharap stigma tersebut dapat dihilangkan.

Komarudin berpendapat, di wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak pernah satupun pemerintah mengatakan ada daerah zona merah, hitam dan seterusnya.

“Pemerintah menganggap semua daerah sama saja, termasuk Bima. Jadi hilangkan zona merah atau hitam ya,” katanya usai acara Silaturahmi dengan Forum Pondok Pesantren (Ponpes) se Kota dan Kabupaten Bima, di lapangan Serasuba, Selasa (8/8).

Dikatakannya, semua elemen, mulai dari lapisan masyarakat, pemerintah daerah, TNI/Polri, Ormas hingga Ponpes. Untuk lebih waspada terhadap tindakan atau ancaman yang dapat memecah belah persatuan. “Semua pihak harus saling mengingatkan satu sama lain. Saya tegaskan kembali Bima bukan zona merah,” katanya.

Ia mengaku, peran ponpes dan para ulama di Bima.

Menangkal serta menyejukkan umat harus dijadikan contoh oleh semua pihak. Karena Komaruddin menganggap ulama dan ponpes di Bima sangat nasionalis.

“Semua pihak harus bekerjasama dalam persoalan ini. Tidak cukup pemerintah, TNI/Polri ataupun Ulama,” katanya.

Bima bukan daerah zona merah dan sarang teroris tersebut juga dipertegas oleh Tuan Guru Haji (TGH) Abdul Gani Masyur. Ulama yang cukup terpengaruh di Bima itu, menegaskan tidak ada paham radikal atau terorisme di Bima.

“Bima bukan daerah teroris atau zona merah. Pasca kemerdekaan Bima adalah pintu pertahanan di Indonesia Timur, dalam menumpas PKI bersama dengan TNI,” katanya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Amir Jamaah Ansharus Syari’ah (JAS) Bima, Ustad Abdul Hakim.

Menurutnya, jika membuka kembali sejarah, dulu dan sampai saat ini Bima sudah terkenal dengan masyarakatnya yang agamis.

“Semua ormas Islam saling bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan. Begitupun dengan umat agama lain. Mereka aman dan nyaman beribadah tanpa ada gangguan. Jadi keliru jika menyebut Bima sarang teroris dan zona merah,” katanya.

Hakim tidak memungkiri, ada gelombang pemuda yang memilih jalan yang tidak tepat lantaran terlalu bersemangat dalam bertindak. Hanya saja, hal itu harus dirangkul dengan baik bukan dan membenci secara berlebihan.

“Diharapkan silahturahmi ini merupakan momen kita bersama untuk berkumpul dan menyatukan solidaritas untuk keutuhan NKRI,” pungkasnya. (uki)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didesak untuk segera menindak lanjuti putusan PTUN Mataram yang memenangkan CPNS K2 yang dibatalkan SK pengangkatannya. Kepala Bagian Hukum Setda Dompu pun menjadi sasaran, karena dinilai lamban dalam memberikan telaahan hukum sehingga Bupati belum menindak lanjuti putusan hakim PTUN. “Kami sebenarnya datang untuk menanyakan kejelasan nasib kami. Karena pasca putusan PTUN Mataram hingga saat ini, kami tidak mendapatkan informasi soal tindak lanjutnya,” kata Dedi Purwanto, S.Pd perwakilan CPNS K2 Dompu yang dibatalkan SKnya oleh Bupati kepada Suara NTB di kantor Bagian Hukum Setda Dompu, Selasa (8/8).

Dedi mengaku, hasil konsultasi DPRD Dompu yang didampingi pihaknya beberapa waktu lalu mengembalikan ke Bupati. Pihaknya pun sudah menghadap Bupati, Senin (7/ 8) sore dan diakui tengah menunggu telaah staf terkait putusan PTUN Mataram.

“Bupati malah menunggu telaah stafnya. Apakah masih di Bagian Hukum atau Sekda, makanya kami datang,” kata Dedi yang didampingi rekannya Johansyah.

Ia juga mengaku, perjuangan dirinya terkait status CPNS bukan semata – mata soal pekerjaan. Tapi lebih pada harga diri di tengah masyarakat yang sudah lulus tes dan diangkat menjadi CPNS, tapi dibatalkan kembali. “Itulah yang berat

kami rasakan,” katanya.

Beberapa rekan Dedi juga mengeluarkan kata – kata kekecewaannya sambil menunggu Kabag Hukum Setda Dompu. Mereka menganggap, putusan PTUN Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh mereka belum juga ditindak lanjuti.

”

Kami ini sudah menang dan berkekuatan hukum tetap Johansyah

“Jangan samakan kami dengan yang 8 orang yang masih banding. Itu urusan mereka. Kami ini sudah menang dan berkekuatan hukum tetap,” kata Johansyah.

Sebelum Kabag Hukum tiba di kantornya, para CPNS K2 yang telah dibatalkan SK-nya ini justru meninggalkan kantor Pemda Dompu setelah diajak Ir Muttakun, yang ikut mendampingi perjuangan tuntutannya hingga ke proses hukum. Namun sebelumnya, Muttakun diajak Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKD dan PSDM Dompu, Asraruddin, SH ke ruang kerjanya.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH yang dimintai tanggapannya, mengatakan, tindak lanjut dari putusan PTUN Mataram ter-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) -

DATANGI KANTOR - Sejumlah CPNS K2 Dompu yang menang gugatan PTUN Mataram saat mendatangi Bagian Hukum Setda Dompu, Selasa (8/8). kait nasib 118 orang penggugat Bupati bukan menjadi ranah dan kewenangan pihaknya.

Karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap akibat tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut, itu menjadi ranah dan kewenangan BKD dan PSDM Dompu yang menindak lanjutinya.

“Tadi memang saya dihubungi Muttakun menanyakan tindak lanjut putusan PTUN Mataram. Saya sampaikan, karena sudah inckracht, yang akan menyikapinya BKD,” kata Kepala Bagian Hukum

tinggi, 2017 ini saja ada 70 lebih kasus yang kita tangani,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (8/8).

Berdasarkan hasil investigasi LPA tingginya kasus kejahatan yang melibatkan anak tersebut disebabkan beberapa hal, seperti rendahnya kesadaran anak akan tindakan yang dapat melangar hukum, kurangnya partisipasi para pihak untuk mengontrol pergaulan anak serta kecenderungan mengikuti tren.

taram. Setelah itu baru bisa mengambil salinan keputusan.

Setelah salinan keputusan diterima, kata Asraruddin, pihaknya baru memiliki dasar untuk menkonsultasikan ke BKN. Apakah mekanismenya melalui proses pengajuan berkas kembali atau bagaimana.

Karena Bupati tidak bisa mengangkat kembali menjadi CPNS tampa ada NIP. “Bupati walaupun punya kewenangan mengeluarkan SK CPNS, tapi kewenangan itu baru bisa dilakukan ketika ada NIP,” terangnya. (ula)

Diduga Jual Miras

Warga Gerebek Rumah Oknum Kapolsek

(Suara NTB/uki)

DITANGKAP - BB dan tiga pelaku Curanmor spesialis koskosan di Kota yang ditangkap petugas, Senin (7/8).

Pelaku Curanmor Spesialis Kos Ditangkap, Satu Ditembak Kota Bima (Suara NTB) – Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota menangkap empat pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua, spesialis kos-kosan di Kota Bima. Bahkan satu orang diantaranya, terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas.

Mereka masing-masing berisial, Al (19) warga Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Sa (26) dan Fr (26) warga Kelurahan Penanae, serta Ed (26) warga Penaraga Kecamatan Raba.

“Keempat pelaku ini ditangkap Senin, (7/8) malam, sekitar pukul 23.30 wita,” katanya,” kata Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/8).

Suratno menjelaskan, empat pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan dari warga, penghuni koskosan di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda yang kehilangan satu unit motor.

Menurutnya, motor tersebut diambil oleh pelaku Fr bersama Sa. Kata dia, sebelumnya, pencurian tersebut sudah direncanakan bersama oleh dua orang rekannya, yakni Al dan Ed. “Sa, Al dan Ed berhasil ditangkap tanpa perlawanan dalam sebuah kos-kosan. Sementara oknum Fr tidak ada di tempat karena menyembunyikan motor,” katanya Mendapat petunjuk dari ketiga pelaku. Petugas langsung penangkapan terhadap pelaku Fr yang sudah diketahui berada di kediamannya

di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba.

Hanya saja, lanjut Suratno, pada saat dilakukan penangkapan, Fr tersebut hendak melakukan perlawanan atau menyerang petugas dengan menggunakan satu bilah pisau besar. Serta berusaha melarikan diri.

“Mendapat ancaman petugas melumpuhkan pelaku dengan menembak pelaku yang tepat mengenai kaki sebelah kanan,” katanya.

Pada saat dilakukan penangkapan, pihaknya juga menemukan dua buah alat bong.

Menurut Suratno, barang tersebut dipergunakan oknum Fr untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu.

“Petugas langsung membawa oknum Fr ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan medis serta melakukan tes urine,” katanya.

Dia menambahkan, dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah Barang Bukti (BB) tiga sepeda motor.

Satu satu unit diantaranya sepeda motor jenis honda scoopy yang berhasil dicuri. “Serta dua motor yang digunakan para pelaku saat beraksi,” katanya menambahkan.

Selain sepeda motor. Bb lain yang berhasil disita, beberapa jenis senjata tajam, satu buah pisau dan parang serta dua buah bong, alat penghisap sabu (alat bong) serta kaca silinder penghisap sabu.

“Untuk sementara tiga pelaku dan BB sudah diamankan di Polres Bima Kota, untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Forum Pemberantasan Narkoba dan Penyakit Sosial warga Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Dompu menggerebek rumah oknum Kapolsek karena diduga menjual minuman beralkohol. Penggerebekan ini berawal dari pengamanan seorang warga Bali 1 yang telah membeli 1 dus minuman beralkohol dari kediaman oknum Kapolsek.

Penggerebekan ini dilakukan bersama jajaran Polres Dompu dan berhasil mengamankan belasan dus miras yang disembunyikan dari tempat tidurnya.

Ketua Forum Pemberantasan Narkoba dan Penyakit Sosial Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Dompu, Badaruddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (8/8) kemarin, mengungkapkan, penggerebekan kediaman oknum Kapolsek yang menjual minuman keras beralkohol ini berawal dari informasi pembelian miras oleh oknum pengusaha.

Forum kemudian berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa Kandai Dua memberhentikan mobil oknum pengusaha warga Bali 1 di depan kantor BPN Dompu dan ditemukan 1 dus minuman beralkohol jenis Bir. Dari BB miras ini, lanjut Badaruddin, dilakukan penggerebekan di kediaman oknum Kapolsek berpangkat Iptu dan ditemukan belasan dus miras. Sebelum ditemukan BB miras, warga sudah berulang kali mengingatkan, tapi tetap saja menjual.

“Sudah sering digerebek aparat, tapi selalu nihil selama ini,” katanya.

Sekretaris Forum pemberantasan Narkoba dan Penyakit Sosial lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kanda Dua, Iwan Ermansyah, S.Pd menambahkan, kejadian ini berawal dari tangkap tangan BB miras dari oknum pengusaha asal Bali 1 yang disetopkan mobilnya depan kantor BPN Dompu sekitar pukul 22.30 wita. Oknum pengusaha ini sempat melawan, bahkan menantang untuk diadukan hingga ke Jenderal. Babinkamtibmas dan Babinsa bersama warga kemudian membawa oknum pengusaha bersama BB miras ke kediaman

Kejahatan Anak Tinggi di Dompu Dompu (Suara NTB) – Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Dompu, M Zailani mengungkapkan kasus kejahatan yang melibatkan atau mengorbankan anak masih cukup tinggi. Pertengahan Tahun 2017 ini saja sudah tercatat 70 lebih kasus yang ditangani.

Paling dominan yakni pencurian dan pelecehan seksual, termasuk penyalahgunaan tramadol. “Di Dompu ini kekerasan terhadap anak itu masih

Setda Dompu, Haeruddin, SH. Sementara Asraruddin, SH kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKD dan PSDM Kabupaten Dompu yang dihubungi terpisah, mengaku belum bisa menindak lanjuti putusan PTUN terhadap 118 orang yang telah berkekuatan hukum tetap karena pihaknya dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp 250 ribu per perkara. Bila dikalikan dengan 118 penggugat, maka kewajiban Pemda menyiapkan anggaran hingga Rp 29,5 juta yang akan dibayarkan ke PTUN Ma-

“Kasus tramadol kan dianggap tren, jadi ndak gaul kalau ndak pakai tramadol. Makanya kita ingi ubah persepsi itu sekarang, kampungan kalau lo pakai tramadol,” ujarnya.

M. Zailani menyebutkan, dari puluhan kasus yang ditangani keterlibatan anak dalam hal kejahatan persentasenya hampir sama, ada yang menjadi korban juga sebagai pelaku utama. Untuk kajahatan yang dilakukan anak biasanya mereka dimafaatkan orang

dewasa dengan alasan ketika tertangkapa pasti akan terbebas dari jerat hukuman.

“Mereka (orang dewasa, red) menganggap dengan melibatkan anak kan ada undang-undang perlindungan anaknya, padahal tidak, itu justru akan merepotkan anak karena harus melalui proses hukum,” jelasnya.

Keterlibatan semua pihak untuk menutaskan perkara yang telah melibatkan anak ini sangat diharapkan, minimal membantu melakukan pengawasan pada

anak ketika mereka tidak terkontrol orang tuanya.

Sementara pihaknya, selain menggencarkan sosialisasi pecegahan juga tetap memberi pendampingan selama proses hukum berjalan. Termasuk berupaya memberi hak-hak sepenuhnya pada anak yang terlibat tindak pidana. “Seperti saat ujian nasioal misalnya, ya kita upayakan agar mereka mendapat haknya meskipun tengah menjalani hukuman,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

BIR - Minuman keras jenis bir yang diamankan dari kediaman oknum Kapolsek berinisial Rd di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Dompu, Senin (7/8) malam.

Kapolres.

Setelah berhasil bertemu Kapolres, lanjut Iwan, warga pun mengungkapkan bahwa oknum Kapolsek ini sudah lama menjual miras tetapi selalu lolos dari penggerebekan aparat dan Kapolres mengaku tidak mendapatkan laporan.

“Kapolres langsung menelpon Wakapolres untuk melakukan penggerebekan.

Karena khawatir tidak dipercaya warga, Wakapolres pun mempersilahkan warga ikut saat penggerebekan dan ditemukan miras sebanyak 17 dus di lantai 2,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, Forum pemberantasan Narkoba dan Penyakit Sosial yang dibentuk warga Bali Bunga ini karena keresahan akibat maraknya peredaran miras. Di Bali Bunga dicurigai ada 3 penjual miras selama ini, termasuk oknum Kapolsek. “Sekarang ada pemain baru yang jual di rumah kos – kosan,” katanya.

Miras, kata Iwan tergolong tipiring (tindak pidana ringan).

Tetapi warga melihatnya dari efek menkonsumsi minuman beralkohol bisa memicu terjadinya tindak pidana lain. Bali Bunga cukup terkenal menyediakan miras. “Itu yang membuat resah warga,” katanya.

Wakapolres Dompu, Kompol Etek Riawan, SE yang dihubungi di ruang kerjanya, membenarkan telah melakukan penggeledahan dan menyita miras dari rumah oknum anggota Polri yang juga Kapolsek di Bali Bunga Senin malam setelah mendapat pengaduan dari warga. Ini merupakan kasus kedua yang melibatkan oknum polisi berpangkat Iptu ini dan pertama tahun 2009 lalu.

“Malam itu saya suruh anggota lakukan penggeledah dan diketemukanlah 14 dus miras.

Itu (penggeledahan) diikuti juga dari warga,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa kemarin.

BB miras tersebut, lanjut Etek Riawan telah diamankan di ruangannya. Terhadap pembeli dan penjual belum diproses. Namun ia mengatakan, penjual miras tersebut adalah istri oknum Kapolsek dan selama ini sudah sering diingatkan. Kendati yang menjual adalah istrinya, tetapi keberadaan BB di kediaman oknum anggota ini tidak bisa dipungkiri kalau ia tidak mengetahuinya.

“Yang berdagang istrinya.

Bohong kalau seorang suami tidak tahu kalau istrinya berjualan itu. Satu atap ini. Terlalu bohong kalau kita menyembunyikan ini. Sebagai seorang suami, mestinya dia nasehati istrinya. Tapi kalau dikendalikan oleh seorang istri, ya ndak tau juga saya. Yang jelas kita ndak akan tutup – tutupi,” katanya.

Berdasarkan kasus ini, kata Etek Riawan, menjadi dasar bagi pihaknya untuk memproses oknum anggota.

Pihaknya selama ini sudah menunjukan komitmen untuk memberantas peredaran miras maupun narkoba di Dompu. Beberapa pelaku dari oknum anggota sudah ditangkap dan diproses.

“Mau kapolsek, mau dia apa? Masalah dia memberikan sanksi itu kewenangan Kapolres. Yang penting kita buktikan kepada masyarakat, sama-sama kita geledah. Terbukti, masyarakat lihat sendiri. Bukannya 17, tapi 14 dus,” kata Kawapolres. (ula/jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 8

Pilkada NTB Segera Atasi Kekeringan KRISIS air bersih yang melanda ratusan rumah tangga di kecamatan Donggo Kabupaten Bima, menjadi atensi para wakil rakyat di DPRD NTB. Para wakil rakyat akan memberikan prioritasnya untuk mengupayakan jalan keluar mengatasi hal tersebut secepatnya.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Wahidin H.M. Noer, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/8).

Wakil rakyat dari daerah pe(Suara NTB/ndi) milihan Kabupaten Bima, DomWahidin H.M. Noer pu dan Kota Bima itu menegaskan, bahwa dirinya telah menerima informasi tersebut sejak kemarin. Oleh karena itu, saat itu juga ia telah meminta instansi terkait untuk segera meresponsnya.

“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk turun ke lokasi, melihat situasinya. Apa yang dibutuhkan di sana dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab persoalan itu,” ujar Wahidin.

Menurutanya, jika melihat geografis kecamatan Donggo yang berada di atas perbukitan, maka yang dibutuhkan adalah fasilitas sumur bor. Setelah itu baru airnya akan dialirkan ke masyarakat.

“Makanya dia akan melakukan survei dulu katanya, untuk buat sumur bor itu. Berapa alokasi anggarannya supaya bisa diselesaikan saat ini juga,” katanya.

Ia menegaskan bahwa, pihakanya akan memperjuangakan alokasi anggaran untuk kebutuhan pembuatan sumur bor itu, lewat APBD Perubahan 2017 ini sebesar Rp. 500. juta. “Itu bisa dialokasikan sebelum APBDP ini ditetapkan, karena ini mendesak sifatnya,” pungkasnya. (ndi)

PDI-P Usung Pasangan Ali – Selly

Mataram (Suara NTB) Rapat kerja (Rakerda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Selasa (8/8) telah menetapkan arah dukungan pada Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan yang berpasangan dengan Hj. Putu Selly Andayani sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018.

“Seluruh pengurus cabang NTB telah menyampaikan aspirasinya terkait dukungan untuk pilkada NTB. Seluruhnya kompak menyebut nama, saudara Ali BD, sebagai calon Gubernur dan Selly Andayani sebagai calon wakilnya. Keputusan ini sudah sah, sudah diplenokan, tidak ada lagi pertanyaan,” tegas Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, SH dalam keterangan persnya.

Keputusan untuk mendukung Ali BD alias Amaq Asrul itu, kata Rachmat, sudah harga mati. Dan keputusan itu juga sudah direstui langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Sekarang kita tinggal bicara mekanisme bagaimana untuk mendapatkan hasil

maksimal, memenangkan pasangan ini” ujarnya.

Adapun alasan PDI-P mendukung Amaq Asrul yang sudah pasti akan maju menggunakan jalur perseorangan itu, murni karena figure. Amaq Asrul dinilai sebagai sosok figur yang pas untuk memimpin NTB kedepan.

“Dia memimpin handal, dan dia tidak pilih kasih, makanya dari situ kami mencalonkan dia. Kita semua tahu rekam jejaknya beliau, di mana dari muda dia sudah membangun untuk masyarakat melalui perberdayaan yang dilakukannya sebagai aktivis LSM,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan mengapa PDI-P mendukung calon independen, sementara selama ini calon independen dianggap sebagai musuh partai,

Rachmat menegaskan, partainya hanya mendengarkan aspirasi rakyat, dan rakyat menghendaki pemimpin seperti sosok Amaq Asrul.

“Dalam Rakerda yang diikuti oleh serluuh pengurus DPC dan DPD PDI-P NTB, serta pengurus DPP, itu bulat untuk mendukung Ali BD yang sudah jelas maju lewat jalur independen.

Kenapa, karena kami ingin berkoalisi dengan rakyat. Nah kalaupun ada partai lain yang ingin ikut, silakan,” ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh Rachmat, bahwa dalam waktu dekat partainya akan mendeklarasikan pasangan Ali BD dengan Selly Andayani. “Soal deklarasi itu kecil. Kita dukung dia karena dia kader bangsa, yang dicalonkan oleh rakyat,

Ery Arianto Harahap

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Polisi menginterogasi tiga tersangka masing-masing kasus pencurian dan penadahan, Selasa (8/8).

Diduga Mencuri Lagi

Polisi Tangkap Narapidana Mataram (Suara NTB) – Sumaidi Ramdan (31) diasah keahliannya dalam kerajinan cukli di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram. Namun, narapidana (napi) yang sedang menjalani bebas bersyarat itu kambuh ‘keahlian’ lamanya, yakni mencuri.

Warga Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara itu diduga mencuri laptop di perumahan Jalan Kokok Segara Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Sabtu (5/8) sekitar pukul 13.00 Wita.

Ia kemudian ditangkap sehari kemudian di Bapas Mataram saat sedang mengerjakan kerajinan cukli, Senin (7/8) dengan pasrah dan tanpa perlawanan.

“Dia ini mengajari napi lain kerajinan cukli di sana. Dia sudah tahu situasi lingkungan di sana,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (8/8).

Sumaidi ditangkap bersama dua pelaku penadahan hasil curiannya, yakni Nuriah (43) tetangganya sendiri, dan Rozali (35) kawan tersangka di Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Muhammad menjelaskan, tersangka Sumaidi masuk ke salah satu rumah di sekitar Bapas Mataram dengan memanjat atap ke-

mudian menjebol plafon langsung ke dalam kamar.

Tersangka diduga mengambil laptop merek Acer dan laptop mereka Sony Vaio, serta telepon genggam. Usai menggasak isi kamar korbannya, tersangka pulang dengan Honda Beat-nya ke rumahnya di Sayang-sayang.

Sejumlah barang itu kemudian dijual kepada Nuriah dan Rozali masing-masing seharga Rp 500 ribu dan Rp 300 ribu. “Uangnya dia pakai untuk menghidupi keluarganya pengakuan dia,” jelasnya.

Ia yang dihukum hakim pengadilan negeri Mataram dengan penjara 1 tahun 3 bulan Oktober 2016 atas kasus pencurian rumah itu kembali ke penjara, dalam statusnya sebagai tersangka.

Sumaidi disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun. Sementara dua tersangka lainnya, Nursiah dan Rozali dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara maksimal empat tahun. (why)

(Suara NTB/why)

DPC PKB Bima Dukung Farouk Muhammad Jadi Cagub

(Suara NTB/dok)

H. Mustahid H. Kako

kenapa tidak kita bersatu bersama rakyat,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumbawa Barat, yang juga tengah menjabat sebagai Bupati, Dr. H.W. Musyafirin, ikut menegaskan bahwa paket tersebut sudah resmi. Karena

komunikasi dengan Amaq Asrul sendiri sudah tuntas.

“Kita sudah bertemu beberapa kali, dan inilah calon gubernur yang didukung oleh tiga bupati, yakni bupati Sumbawa dan KSB dan Lombok Timur sendiri,” pungkasnya. (ndi)

Ahyar Persiapkan Deklarasi di Masbagik

Belum Ajukan Kasasi KASASI jaksa atas vonis bebas H.M. Sukiman Azmy belum resmi diajukan. Jaksa akan mengajukan kasasi tersebut di masa injury time, pertengahan pekan depan. Sebab masih menunggu salinan amar putusan majelis hakim.

Sepekan setelah Sukiman Azmy diputuskan bebas dari dakwaan suap Rp 1,5 miliar izin pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) pabrik jagung PT iPasar Indonesia, jaksa belum mendaftarkan kasasi ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Arianto Harahap menyebutkan, pendaftaran kasasi berikut memori kasasinya akan disampaikan pekan depan.

“Kita juga belum menerima salinan amar putusan majelis hakim untuk perkara itu,” ujarnya ditemui Selasa (8/8).

Ia menjelaskan, salinan amar putusan itu menjadi rujukan pihaknya untuk menyusun memori kasasi terhadap putusan bebas mantan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy dan Alexander Gee. Setelah menerima amar putusan, sambung dia, pihaknya akan segera menyusun memori kasasi dan menyerahkannnya pada pengadilan. Jaksa memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi setelah putusan diucapkan hakim, Selasa (3/8) lalu.

“Memori kasasi belum disusun, tunggu salinan amar putusan dulu. Mungkin nanti akan kita sampaikan di hari ke-13,” terangnya.

Sebelumnya, Ery berpandangan sementara atas vonis tersebut sebagai kewenangan hakim yang harus dihormati.

Namun, pihaknya tetap meyakini pemberian Alexander Gee Rp 1,5 miliar kepada Sukiman Azmy itu merupakan suap.

Gugatan perdata pinjam-meminjam antara Pemkab Lotim –saat Sukiman menjabat bupati 2008-20013- dengan PT iPasar uang sejumlah tersebut muncul belakangan setelah pidana korupsi disidik.

Pengembalian uang yang diakui terdakwa Sukiman dilakukan setelah kasus itu naik penyidikan 2016 lalu. Bukti pengembalian tidak dapat ditunjukan terdakwa saat pemeriksaan.

Para terdakwa, menurut Ery, tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian.

Meskipun ada hasil putusan perdata antara Pemkab Lotim dengan PT iPasar yang berakhir damai itu. (why)

(Suara NTB/ndi)

UMUMKAN CALON - Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat didampingi Sekretarisnya yang juga Bupati Sumbawa, H.M. Husni Jibril dan Bupati KSB, H.W. Musyafirin, serta sejumlah petinggi PDI-P,, mengumumkan Amaq Asrul alias Ali BD dengan Selly Andayani sebagai cagub dan cawagub NTB 2018.

Mataram (Suara NTB) Partai - partai di Kabupaten Bima mulai turut “memanaskan” suasana politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara terbuka mendukung Irjen (purn) Farouk Muhammad sebagai Calon Gubernur (Cagub).

“Ini pernyataan resmi saya.

Saya secara terbuka menyatakan, mendukung penuh Jenderal Farouk Muhammad sebagai Calon Gubernur NTB, asalkan….,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bima, Drs. H. Mustahid, H. Kako, MM kepada Suara NTB, Selasa (8/8).

Mustahid mendukung penuh pencalonan jenderal Polri yang pensiun dengan pangkat bintang dua itu, dengan memberi catatan calon pendampingnya dari kalangan Nahdliyin. “Asalkan, calon wakil gubernurnya dari orang NU (Nahdlatul Ulama),” ujar Mustahid lantang. Siapa orang di kalangan NU dimaksud? Menurut Mustahid, orang itu tidak lain Ketua DPW PKB NTB, H.Lalu Hadrian Irfani.

Pernyataannya Mustahid itu merespon informasi yang beredar tentang keinginan mantan Kapolda NTB tersebut melamar PKB sebagai kendaraan. Keinginan itu disambutnya dengan antusias dengan sederet catatan tadi. Politisi Dapil Donggo Soromandi ini mengulas lagi pernyataannya tentang catatan tadi.

“Pertama, jenderal Farouk harus mengambil orang Lombok sebagai wakil gubernur.

Kedua, orang Lombok itu adalah orang NU. Ketiga, orang NU yang dimaksud adalah Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hardian Irfani. Kalau pasangan ini terbentuk, maka saya siap lahir bathin membantu memenangkan pasangan ini,” tegas Mustahid.

Tidak ada alasan khusus yang mendorongnya memberikan dukungan penuh untuk pasangan Farouk Muhammad dengan Lalu Hardian Irfani. Ini murni inisiatifnya sebagai politisi yang membaca peta politik, khususnya arah dukungan dari tingkat daerah Bima. (ars/*)

bagik, Kabupaten Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) “Saya tawarkan dua pilihan. DekBakal Calon (balon) Gubernur NTB, larasinya di sini (Mataram,red) atau di H. Ahyar Abduh mengumpulkan seluruh Masbagik. Dominan memilih Masbagik. tim sukses dari seluruh kabupaten di PuKarena panitia teknisnya ada di Maslau Lombok. Mereka hadir untuk membagik,” kata Ahyar. persiapkan deklarasi tanggal 27 AgusKetidakhadiran bakal calon wakil gutus mendatang di Masbagik Kecamatan bernur yang akan mendamping pada konLombok Timur. testasi Pilkada 2018 diakui Ahyar belum Hadir dalam persiapan deklarasi, Sesaatnya. Ia juga merahasiakan kepastian lasa (8/8) Ketua DPD Partai Gerindra figur tersebut. Karena, ini masih proses.

NTB, H. Ridwan Hidayat.

“Nantilah saat deklarasi dengan Tak terlihat satupun tokoh politik di pasangan,” ujarnya.

NTB, termasuk bakal calon wakil gubernur Ada empat partai politik (Parpol) yang akan mendampingi H. Ahyar Abduh. sudah intensif akan mendukung. Yaitu Pengamatan Suara NTB, tim sukses Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. dari masing - masing kabupaten di Pulau Artinya, sudah ada 23 kursi di DPRD Lombok menyampaikan berbagai panNTB sebagai persyaratan untuk maju. dangan dan dukungan terkait majunya Kepastian dukungan itu sambungnya, seAhyar Abduh sebagai calon gubernur 2018. dang dikejar untuk bisa dikeluarkan SK Isu yang berkembang dari proses diadukungan dari DPP sebelum deklarasi. log diantaranya berkaitan kesejahteraan “Saya harapkan sebelum deklarasi petani,kepemudaan, keberlanjutan dari SK sudah keluar. Kalaupun tidak kita program Islamic Center yang jadi ikon tetap jalan. Artinya, deklarasi memastiNTB serta tenaga kerja dan isu kemiskikan kami untuk maju berkompetisi,” nan jadi tantangan terberat pemerintah. demikian kata dia. (cem) Berkaitan dengan isu pertanian tidak ditampik oleh H. Ahyar Abduh akan jadi isu strategis yang akan jadi perhatian. Sebab, 39 persen penduduk di NTB bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga, setengah dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) NTB akan dialokasikan untuk kesejahteraan petani.

Terkait rencana deklarasi, Ahyar menambahkan sengaja mengumpulkan koordinator dari masing masing kabupaten se - Pulau Lombok bahkan beberapa perwakilan dari Sumba(Suara NTB/cem) wa untuk memantapkan se- TIM SUKSES - Para Tim Sukses yang hadir pada cara teknis deklarasi 27 rapat persiapan deklarasi Ahyar Abduh di lapangan Agustus di Lapangan Mas- Umum Masbagik, 27 Agustus mendatang.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Tiga Alasan Wisatawan Korea Pilih Berkunjung ke Lombok Mataram (Suara NTB) Wisatawan asal Korea Selatan semakin banyak berkunjung ke Lombok sebulan terakhir. Ternyata wisatawan ini mengenal Lombok melalui berbagai siaran televisi Korea yang mengambil gambar di Lombok dan Gili Trawangan.

Selain itu, beberapa artis papan atas Korea juga belakangan dikabarkan berkunjung ke Lombok. Salah satunya artis peran Gong Yoo. Direktur Promosi Asia Pasifik, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Vinsensius Jemadu, menyebutkan ada tiga alasan yang membuat wisatawan asal Korea memilih Lombok menjadi tempat berlibur. Tiga alasan itu adalah keindahan alam, budaya dan Lombok dikenal setelah muncul di serial TV asal Korea.

Wisatawan juga merasa penasaran terhadap daerah dengan julukan seribu masjid ini memiliki keindahan pantai yang tidak biasa. Belum lama ini, Gili Trawangan dikabarkan muncul di serial drama TV Korea yang mengambil lokasi syuting di Gili Trawangan dan sebagian lainnya di Pulau Lombok.

“Katanya mereka kenal Lombok itu setelah menonton serial drama Korea. Karena lokasi syutingnya di Lombok,” kata Vinsensius.

Menurut Vinsensus, berdasarkan data Kemenpar, sampai saat ini wisatawan Korea berkunjung ke Indonesia mencapai 350 ribu orang. Dari jumlah itu, Lombok menjadi salah satu tempat favorit wisatawan Korea, selain Bali. “Terbanyak wisatawan Korea ini ke Bali, sisanya ke Lombok dan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Kemenpar menargetkan pada 2017, jumlah wisatawan korea yang berkunjung 550 ribu orang. Meskipun Bali masih menjadi lokasi favorit wisatawan asal Korea, namun dengan kedatangan penerbangan carter maskapai Korean Air di Lombok menjadikan kunjungan wisatawan ke Lombok meningkat.

Kedatangan maskapai Korean Air Airbus 330-200 pekan lalu, terbagi dalam tiga biro pejalanan yang menangani, yakni Naru Tour, Matahari Tour dan Anjani Tour. Semuanya berkunjung ke Gili Trawangan. Mereka merasa senang karena di Trawangan bebas polusi udara.

Lombok pernah muncul dalam sejumlah acara televisi di Korea seperti We Got Married. Reality show ini menampilkan pasangan selebriti Korea dan bagaimana kehidupan mereka setelah menikah.

Dalam episode Lombok, We Got Married menampilkan personel T-ara, Eunjung, dan aktor Lee Jang Woo. Dalam salah satu episodenya, keduanya mengenakan baju adat untuk pernikahan dan berjalan-jalan.

Sementara itu, aktor papan atas Korea Selatan, Gong Yoo, juga pernah berlibur di Lombok beberapa bulan lalu.

Sedangkan pasangan Rain dan Kim Tae Hee juga pernah terlihat di Bandara International Lombok saat hendak berkunjung ke Pulau Moyo, Sumbawa. (lin)

(Suara NTB/lin)

WISATAWAN KOREA - Wisatawan Korea saat tiba di Lombok International Airport pekan lalu.

Halaman 9

20 Artis akan Semarakkan HUT Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Mataram yang ke 24 tanggal 31 Agustus mendatang akan berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 20 artis ibukota turut menyemarakkan agenda tahunan tersebut. Artis itu diantaranya Cita Citata, Marshanda, Mpok Atik, Tessy dan lain-lain.

Kedatangan puluhan artis ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., di luar dari agenda yang ditetapkan oleh panitia.

Kedatangan mereka hanya berpartisipasi memeriahkan HUT Kota Mataram yang ke 24. “Se-

bagai tuan rumah kita mengapresiasi karena ini niat mereka tanpa ada agenda sebelumnya,” kata Sekda, Selasa (8/8).

Kedatangan publik figur ini tidak membebankan pemerintah untukmembayar.Hanyasaja,panitia menyiapkan akomodasi mere-

ka selama berada di Mataram.

Selain itu, kata Sekda, akan ada peresmian sejumlah proyek, peluncuran program smart city, peletakan batu pertama pembangunan gerbang pintu dan pemberian penghargaan kepada mitra pemerintah.

Penghargaan akan diberikan kepada jurnalis dan babinsa.

Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi Pemkot Mataram kepada insan media dan babinsa, karena telah bersama - sama mengawal proses pembangunan di Kota Mataram. “Nanti ada juga reward kita berikan ke jurnalis dan babinsa,” jawabnya.

Selain itu, akan ada pesta rakyat yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ini dimaksudkan agar

masyarakat merasakan program dilaksanakan Pemkot Mataram.

Yang paling penting adalah, keterlibatan seluruh elemen dalam HUT Kota Mataram yang memiliki tema “Mataram Berhikmad”.

Eko menjelaskan, Mataram Berhikmad ini sebagai cara pemerintah mensyukuri perkembangan dan pembangunan selama 24 tahun. Oleh karena itu, kegiatan bernuasa musik dan dakwah menjadi momentum untuk mengevaluasi serta mawas diri. (cem)

Bernostalgia di Gili Air Gili Air menjadi salah satu destinasi prioritas di Kabupaten Lombok Utara. Garis pantai yang panjang dengan suasana sunset yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.Tidak saja wisatawan nusantara, namun juga wisatawan mancanegara turut mengagumi keidahan pantai di gili ini.

(Suara NTB/lin)

PANTAI TANJUNG AAN - Wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Tanjung Aan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.

Pemda Perlu Sosialisasi Lebih Masif Soal Pariwisata Mataram (Suara NTB) Saat ini Pemerintah tengah melakukan perbaikan fasilitas di berbagai destinasi. Keberadaan destinasi wisata di suatu wilayah diharapkan mampu memberikan multi efek bagi warga sekitar. Hanya saja, masih banyak warga yang belum mengerti bagaimana memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan.

Hal ini dinilai sangat wajar, sebab masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi tentang NTB yang menjadi daerah tujuan wisatawan.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Terutama warga yang berada di lingkar destinasi wisata,” kata Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (7/8).

Sebelumnya Suara NTB melakukan penelusuran terhadap beberapa warga yang tinggal di lingkar Mandalika. Dari lima orang, hanya satu yang mengerti dan bekerja pada sektor pariwisata. Amak Endah (46), bekerja sebagai penjual es kelapa muda di Pantai Kuta. Sementara empat lainnya tidak mengerti tentang konsep Kawasan Ekonomi Khusus atau tentang pariwisata.

Saat ditanya masih adanya masyarakat di sekitar destinasi yang tidak mengerti tentang pemanfaatan pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal menyerahkan itu pada pengelola. Diketahui bahwa Kawasan Mandaika

dikelola oleh ITDC. Menurutnya, sosialisasi kepada warga dapat dilakukan melalui dana CSR. “Kalau Mandalika itu ada ITDC. Mereka yang berkewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Mandalika,” ujarnya.

Putu Gede melihat perlu adanya sinergitas antara Pemda dengan pengelola. Selain itu perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan. Sehingga pariwisata dan SDM dapat disiapkan dengan baik. Sebab keduanya merupakan pilar untuk memajukan pariwisata.

“Harus dipilah siapa yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi. Saya pikir pengelola itu bertugas untuk mengembangkan destinasi, kemudian Pemda bertugas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa daerahnya menjadi tujuan wisata,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat NTB sadar bahwa Provinsi NTB saat ini sudah menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan. Sehingga masyarakat bisa bersiap dan melakukan sadar wisata. Hal ini dapat membantu penentu kebijakan untuk mengambil langkah selanjutnya untuk memajukan pariwisata daerah.

“NTB ini alamnya sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana menjualanya dan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakatnya. Sehingga mereka sadar bahwa NTB saat ini menjadi sorotan dunia,” ujarnya. (lin)

TEMPAT wisata yang satu ini belum terlalu banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Berbeda dengan Gili Trawangan yang sudah populer di kalangan wisatawan, Gili Air cenderung masih sepi. Oleh karena itulah keadaan pantai di Gili Air masih sangat bersih dengan pasir putih dan airnya yang jernih.

Wisatawan dapat bermain sepuasnya tanpa banyak orang yang mengganggu. Selain itu wisatawan juga bisa bersantai di pinggir pantai sambil menikmati deburan ombak yang menentramkan. Terlebih, keindahan bawah laut di gili ini juga menjadi daya tarik wisatawan.

“Ini yang kedua kalinya saya berkunjung ke Gili Air. Saya suka karena tempatnya tidak seramai Trawangan,” kata wisatawan asal Yogyakarta Iman Ardiansyah, Senin (7/8).

Bagi wisatawan yang suka dengan olahraga jogging atau lari saat yang tepat untuk melakukan aktivitas tersebut adalah pagi hari atau sore hari. Sebab saat itu, matahari sudah tidak terlalu menyengat sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan nyaman.

Salah satu tujuan utama para wisatawan datang ke Gili Air adalah untuk menikmati keindahan alam bawah laut yakni dengan snorkeling. Pemandangan bawah laut memang sangat menakjubkan sehingga sangat sayang bila dilewatkan begitu saja. Kalau beruntung wisatawan dapat melihat penyu putih yang hidup di sekitar Gili Air. Ada banyak jasa operator snorkeling yang bisa membantu wisatawan untuk dalam menikmati titik-titik terbaik di Gili. Biasanyamerekamenawarkanpaket secara privat. Sehingga wisatawan dapatmenikmatikeindahanbawah laut dengan puas.

Di sore hari, selain jogging wisatawan juga dapat berjalan di bibir pantai. Suasana tenang dengan deburan ombak ini membuat siapa saja seakan bernostalgia. Sebab dulu, destinasi wisata di Lombok dan sekitarnya belum seramai saat ini.

“Dulu saya tinggal di Lombok saat kecil karena orang tua saja kerja di sini. Saya seakan bernostalgia, karena pantainya tidak ramai. Saya merasa kembali pada masa di mana saya masih kecil dulu,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

GILI AIR - Beberapa wisatawan menikmati suasana pantai di Gili Air

Puluhan Toilet Umum akan Dibangun Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata menjadi tempat yang banyak dikunjungi saat ini. Terlebih NTB saat ini menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas di Indonesia. Tahun ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB akan membangun setidaknya 35 toilet umum di beberapa destinasi wisata.

“Target kita tahun ini bisa bangun 35 toilet di destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si. Ia melihat bahwa kebutuhan akan toilet umum semakin bertambah dengan bertambahnya destinasi wisata di NTB. Ini merupakan fasilitas destinasi yang harus ada di setiap destinasi.

Sebab ini menunjang kenyamanan wisatawan.

“Kita terus berbenah. Kita juga bekerjasama dengan SKPD lainnya untuk membangun fasilitas destinasi,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota mau melengkapi fasilitas di masing-mas-

ing destinasinya. Sehingga wisatawan tidak kesulitan dan tidak memberi keluhan soal fasilitas destinasi.

“Sekarang untuk Mandalika sudah dilengkapi fasilitasnya.

Termasuk di beberapa destinasi lainnya. Ini dilakukan bertahap,” ujarnya.

Beberapa destinasi yang masih perlu fasilitas pendukung, misalnya Pantai Klui, Pantai Nipah, dan beberapa destinasi lainnya. Pemerintah bersama pengelola destinasi juga diharapkan dapat memperhatikan kelengkapan dan kebersihan fasilitas di destinasi wisata.

Setelah dibangun, Faozal

berharap masyarakat dan pengelola dapat memelihara fasilitas itu dengan baik. Sebab pemeliharaan penting agar fasilitas itu tidak cepat rusak.

“Sekarang kita sudah buatkan, bagaimana masyarakat mengelola dan memeliharanya.

Sehingga awet, tidak cepat rusak. Selain itu juga bersih. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB melaui Dispar NTB berupaya untuk terus melakukan pembenahan destinasi. Sehingga setiap destinasi wisata di NTB menjadi layak untuk dikunjungi. Selain itu, wisatawan juga bisa memiliki kesan yang nyaman ketika berkunjung. (lin)

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Diterima Hari Ini Tampilkan Citra Positif MAHASISWA Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang kini tengah melaksanakan program KKP diminta tak main-main selama mengikuti program pengabdian ke masyarakat ini. Pasalnya, kehadiran mereka di tengah masyarakat jadi citra positif bagi kampus.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram Dr. H. Musawar meminta kepada mahasiawa untuk membangun citra positif kampus selama melakukan tugas pengabdian ini.

Dikatakan Musawar, maha(Suara NTB/dys) siswa ialah duta kampus yang kini H. Musawar tengah mengabdi di masyarakat.

Pandangan masyarakat selanjutnya terhadap kampus sangat tergantung dari para mahasiswa. Untuk itu mereka harus serius dan tidak main-main selama di lokasi KKP. “Tentu dalam hal ini sebagai mahasiswa harus tampilkan diri sebaik mungkin, menyediakan apa yang perlu dikerjakan dalam mendukung kegiatan -kegiatan bersama masyarakat dan menjaga nama baik dirinya, keluarga, dan lembaga,” ujar Musawar belum lama ini.

Salah satu cara membangun citra positif tersebut ialah dengan menjaga akhlak dalam arti tidak melakukan hal negatif di tengah masyarakat, karena ini dapat menjadi corong masyarakat dalam menilai kampus.

“Hal negatif itu bisa dilihat dari perspektif masyarakat dan mahasiswa sendiri dengan cara itu lembaga dapat mempertahankan namanya dengan menjadikan berkegiatan yang positif,” imbuhnya.

Program KKP merupakan satu persyaratan dari sisi akademik yang dibuat dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Program KKP wajib ditempuh tiap mahasiswa sebagai bagian dari pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. (dys)

BKD Bayar Sertifikasi Tiga Ribu Guru di Mataram

Mataram (Suara NTB) Setelah lama tidak ada kejelasan. Rabu (9/8) guru-guru di Kota Mataram bisa bernapas lega. Pemkot Mataram telah mencairkan anggaran Rp 8 miliar lebih untuk membayar sertifikasi 3 ribu guru di Kota Mataram.

Pembayaran sertifikasi guru PAUD, SMP dan SMA/ SMK ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 27 Februari. Pemkot Mataram kata Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menerima surat tersebut tanggal 27 Juli 2017.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan proses pembayaran yaitu sejumlah Rp 8.996.198.840. "Ini sudah dalam proses pembayaran. SP2D-nya sudah ada di meja saya," kata Syakirin, Selasa (8/8).

Pembayaran sertifikasi guru

ini terhitung sejak bulan Oktober hingga Desember 2016 lalu.

Pembayaran sertifikasi guru untuk jenjang SMP sekitar Rp 6 miliar, SMA/SMK senilai Rp 2,4 miliar dan Pendidikan Anak Usia Dini senilai Rp 450 juta.

Syakirin menegaskan, Pemkot Mataram tidak ada maksud menahan pembayaran sertifikasi guru. Hanya saja, pihaknya menunggu dasar pembayaran tersebut. Artinya, setelah turun aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi landasan pemerintah daerah untuk membayar. "Tidak benar kita menahan pembayaran sertifikasi," klaimnya.

Ia menambahkan, Rabu (9/ 8) hari ini guru SMP, SMA/ SMK, dan PAUD sudah bisa mengambil uang sertifikasi mereka, karena proses administrasi di BKD telah selesai.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., kepada Suara NTB ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/8). Menurutnya, kekurangan bayar itu sudah dibayarkan. “Sudah terbayar, sudah siap dananya,” katanya.

Pemkot Mataram, katanya, sudah berupaya mencarikan

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TAUSYIAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan tausyiah di hadapan pengurus Ponpes Darussa’adatain NW Kelayu Selong dan santri yang hadir, Selasa (8/8).

Gubernur Ingatkan Pelajar Harus Bercita-cita Tinggi Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, salah satu yang dianjurkan oleh Islam adalah menanamkan sikap optimisme serta memiliki keinginan kuat untuk maraih citacita setinggi mungkin. Karena itu, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya, mengajak seluruh santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussa’adatain Nahdlatul Wathan (NW) Kelayu Kecamatan Selong Lombok Timur (Lotim) untuk menggantungkan cita-cita mereka setinggi langit dengan penuh kesungguhan.

“Cita-cita itu perlu kesungguhan dan kerja keras,” ujarnya saat tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun MSDI - Yayasan Pondok Pesantren Darussa’adatain Nahdlatul Wathan Kelayu dan pelepasan jamaah haji Kelayu Selong Kabupaten Lombok Timur, Selasa (8/8).

Sebagai seorang pelajar, ujarnya, tentunya bercita-cita tinggi. Di samping bersungguh-sungguh juga perlu keteladanan.

Karena itu, gubernur mengimbau dan mengajak seluruh siswa serta masyarakat Kelayu untuk senantiasa meneladani kesungguhan para Tuan Guru yang telah berjuang meraih citacita. Terutama bagaimana membangun pendidikan semasa hidup mereka. Para Tuan Guru, ujarnya, patut diteladani, karena selama hidupnya mereka telah memberikan sumbangsih positif bagi pendidikan di pondok pesantren serta banyak jasa-jasa baik yang telah dilakukan untuk masyarakat.

Senada dengan TGB, Ketua Umum Muslimat NW Pusat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Jalilah menyampaikan kerja keras dan sungguh-sungguh merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para kader NW, terutama para santri sebagai generasi penerus organisasi ke depan. “Belajar sungguh-sungguh dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan kebanyakan main,” pesannya.

Tujuannya menurut Rohmi adalah agar bisa memberikan manfaat yang terbaik. Perkembangan sampai saat ini, madrasah semakin baik, begitu juga kader semakin banyak memberikan manfaat.

Sebelumnya, gubernur melakukan peletakan batu pertama atas pembangunan salah satu ruang ponpes tersebut.

Hadir saat itu sejumlah tuan guru, tokoh masyarakat, pemuda dan anggota FKPD lingkup Kabupaten Lombok Timur, termasuk anggota DPR RI, Syamsul Luthfi. (r)

Pemkot Mataram terhadap sistem pengajuan permohonan pembayaran agar tidak terulang kembali,” katanya.

Ia mengapresiasi Pemkot Mataram yang sudah mencairkan kekurangan pembayaran TPG bulan Desember 2016 lalu. Beberapa guru melaporkan ke dirinya TPG sudah masuk ke rekening mereka, karena sudah ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Terima kasih banyak sudah terealisasi, sudah masuk ke rekening masing-masing guru, ada laporan dari guru menyampaikan sudah masuk” jelas Ali. Sebelumnya, Ali Arahim menyebutkan sebanyak 2.100an guru di Kota Mataram belum mendapatkan TPG pada bulan Desember 2016. (cem/ron)

Spendu Bahas Penetapan KKM

Sekolah Model Diharapkan Berimbas ke Sekolah Lain Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kepala sekolah yang sekolahnya ditunjuk sebagai sekolah model mengikuti pelatihan sejak Senin (7/8) sampai dengan Kamis (10/8) besok. Langkah ini dilakukan agar sekolah mampu mengintegrasikan pendidikan karakter, dan memberi imbas ke sekolah lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/8). Pelatihan yang digelar di SMPN 13 Mataram bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP NTB).

Menurutnya, ada lima SD dan tiga SMP yang menjadi sekolah model mengikuti bimbingan itu. Di jenjang SD yaitu SDN 1 Ampenan, SDN 6 Mataram, SDN 11 Mataram, SDN 2 Cakranegara dan SDN 26 Cakranegara. Sementara di tingkat SMP yaitu SMPN 5 Mataram, SMPN 6 Mataram, dan SMPN 7 Mataram.

Sekolah model ini dilakukan di beberapa sekolah saja. Nantinya hasil bimbingan ini dapat berimbas ke sekolah lainnya.

Sidik mengatakan, tujuannya sebagai model untuk pengembangan SMP, sesuai dengan delapan standar pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

“Nanti hasil ini (pelatihan) sekolah akan mengimbaskan ke sekolah lain. Kalau SD bisa memberi imbas ke gugusnya, kalau bisa untuk seluruh sekolah di Kota Mataram,” katanya.

Salah satu yang menjadi penekanan dalam pelatihan sekolah model itu, berkaitan dengan kurikulum. Diharapkan sekolah-sekolah itu menjadi model dalam pengembangan karakter. Terlebih lagi, kata Sidik, untuk mengintegrasikan pendidikan karakter di semua lini.

“Harapannya betul menjadi model, terutama mengintegrasikan pendidikan karakter ke semua lini,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini.

Inti dari pendidikan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, bertanggungjawab dan beberapa lainnya dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. “Harapan kita bagaimana intinya, pendidikan karakter itu diintegrasikan ke semua mata pelajaran,” harap Sidik. (ron)

solusi. Pencairan itu sudah dilakukan, bagi guru yang menggunakan rekening BPD atau Bank NTB, TPG sudah masuk ke rekening masing-masing.

Kekurangan itu, katanya, karena ada kekurangan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Ada perubahan gaji, terjadi kekurangan Rp 1,7 miliar, sehingga sekarang mencukupi, tapi intinya sudah dicairkan, mungkin ada yang sudah cair,” kata Sidik.

Jadikan Pembelajaran Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (NTB), Drs. H. Ali H. Arahim, M.Pd., dikonfirmasi Selasa (8/8), mengatakan kejadian kekurangan pembayaran TPG harus menjadi pembelajaran bagi Pemkot Mataram ke depannya. “Ini sekaligus menjadi pembelajaran

(Suara NTB/ron)

BAKAT SISWA - Siswa SMK sedang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMK tingkat NTB, di Taman Budaya, Selasa (8/8). FLS2N dijadikan ajang pengembangan bakat siswa dalam bidang kesenian.

Sekolah Swasta Minim Siswa

Dikbud Isyaratkan Patuhi Ketentuan Batas Minimal Siswa Mataram (Suara NTB) Ada sejumlah sekolah swasta yang masih minim mendapatkan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Bahkan berada di bawah batas minimal satu rombongan belajar, yaitu minimal 20 siswa per kelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengisyaratkan akan mematuhi ketentuan batas minimal siswa yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Selasa (8/8), mengatakan, pihaknya akan meminta laporan resmi dari sekolah swasta. Ia mengakui ada sekolah swasta yang bahkan hanya memiliki tiga siswa. Nantinya akan dilihat perkembangan dari jumlah siswa yang ada di sekolah swasta. “Sekolah swasta yang kekurangan siswa itu di manamana? Nah ini kan belum masuk datanya, setelah datanya ada, baru kita buatkan alternatifnya,” kata Surya.

Namun demikian, Surya mengisyaratkan akan tetap mematuhi ketentuan menteri melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan.

Dalam permendikbud itu satu

(Suara NTB/ron)

H. Surya Bahari kelas minimal berisikan 20 siswa, dan maksimal 26 siswa.

Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai satu kelas atau rombongan belajar (rombel).

“Makanya kita lihat perkembangan, insya Allah kalau sudah masuk semua laporannya kita akan undang semua sekolah swasta, jangan sampai kita langgar aturan menteri. Kita mengapresiasi semangat mereka, tetap aturan satu kelas minimal 20 orang, itu Permendikbud yang mengatur,” katanya.

Berbagai alternatif nanti dilakukan agar aturan bisa tetap dijalankan, salah satu opsinya yang bisa dilakunkan adalah dengan menggabungkan sekolah swasta. “Itu nantinya berkaitan dengan kebijakan. Seperti apa langkahnya? apa kita minta mereka digabung, kalau digabung apa kompak mereka? Mudah-muda-

han dalam satu dua hari ini bisa diselesaikan?” ujar Surya.

Surya mengatakan, diperlukan juga peran sekolah swasta untuk mempromosikan sekolah sebelum PPDB. Sekolah swasta diminta untuk aktif menjemput siswa, tidak hanya menunggu sisa dari PPDB di sekolah negeri.

Terkait dengan adanya penambahan kuota di sekolah negeri yang awalnya 32 menjadi 36 siswa dalam satu rombel, menurutnya itu dilakukan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat. Aturan yang masih baru itu membuat banyak orang tua siswa kaget. Karena menganggap PPDB masih seperti tahun sebelumnya sampai ada demo ke kantor Dikbud NTB beberapa kali. “Di situ sebenarnya kita ingin peran sekolah swasta, yang dulu kita tahu dia luar bisaa,” kata Surya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan.

KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum KKG secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno menyebut KKM berfungsi sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) suatu mata pelajaran atau Standar Kompetensi (SK).

Selain itu, KKM juga sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK/ KD–nya, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran, dan sebagai kesepakatan pedagogik antara pendidik, peserta didik dan masyarakat khususnya orang tua dan wali murid.

“Melalui kegiatan tersebut semua guru secara bersamasama mengevaluasi perangkat yang digunakan tahun sebelumnya sekaligus untuk melakukan penyempurnaan,” tegasnya.

Di samping itu yang tidak kalah pentingnya ialah hasil penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) digunakan untuk acuan pengisian rapor serta penyusunan instrumen ulangan, mid semester, semester dengan computer based test (CBT) sekaligus pembiasaan menjawab soal dengan CBT sebagai langkah persiapan UNBK tahun 2018.

Dikatakan Suwarno, adapun langkah dan tahapan penetapan KKM antara lain guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata pelajaran.

Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua dan Dinas Pendidikan.

KKM dicantumkan dalam laporan hasi belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik. “Salah satu langkah awal bagi guru sebelum melaksanakan kegiatan awal pembelajaran adalah menentukan KKM. Setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda,” terangnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BAHAS - Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno bersama pengurus KKM lainnya membahas patokan guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Atletik Berpeluang Sumbang Tiga Emas di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017, sejumlah atlet atletik NTB terus memantapkan latihan di Lapangan Lawata Mataram, Selasa (8/8).

Salah seorang atlet atletik remaja NTB, Eti Herawati yang ditemui di sela-sela menjalani latihan mengatakan, kegiatan latihan mereka sudah pada tahap puncak.

Sebab, keikutsertaan mereka di Popnas 2017 tinggal hitungan hari lagi.

Eti Herawati rencananya akan ambil bagian di nomor spesialis jarak pendek, khususnya di nomor 100 meter dan 200 meter putri akan menjadi nomor spesialis atlet asal Kota Bima itu.

Di tempat yang sama, Pelatih Atletik NTB, Akrin Ibrahim, yang juga menjabat Sekretaris PASI NTB mengata-

kan, pihak Dispora NTB akan mengirim 20 atlet di Popnas 2017. Sebanyak 20 atlet yang akan dikirim ke Popnas nanti merupakan atlet binaan PPLP NTB. Pihak Dinas Dikpora NTB kata Akrin tidak memasang target berlebihan di Popnas 2017, karena masa usia latihan atlet atletik sangat pendek. Pasalnya, sebagian besar atlet merupakan atlet pendatang baru atau baru dipromosikan di PPLP NTB. Meski atletik tak memasang target medali emas, namun tidak berarti cabor andalan NTB itu tidak punya peluang meraih medali emas.

Menurut Akrin cabor atletik berpeluang menyumbang tiga hingga empat medali.

Nomor 100 meter, 200 meter, 4x100 meter dan 4x400 meter putra kata Akrin bisa menjadi andalan NTB. Pasalnya beberapa atlet yang tampil di empat nomor tersebut pernah meraih medali di kejurnas. Dicontohkannya, L. Moh. Johri pernah meraih medali emas di nomor 100 meter, 200 meter dan estafet 4x400 meter pada kejurnas atletik di Jakarta belum lama ini. Selain itu tim estafet 4x400 meter putra NTB pernah meraih medali perak. (fan)

(Suara NTB/fan)

ATLETIK - Tampak atlet atletik Popnas NTB, Eti Herawati dan Sukardin menjalani latihan di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Selasa (8/8) kemarin.

Pencak Silat Tak Ingin Sesumbar Mataram (Suara NTB) Meski sudah mempersembahkan tiga medali emas di Kejurnas Silat AntarPPLP belum lama ini, atlet pencak silat tak ingin sesumbar menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017. Mereka lebih fokus latihan sebelum memasang target medali emas di pesta puncak olahraga nasional tingkat pelajar.

“Kita belum berani memasang target, karena kita in-

menyumbang medali emas di kejurnas antarPPLP tahun 2017.

Meski ketiga atlet sudah punya prestasi nasional, namun Dega tak ingin sesumbar karena event yang dihadapi atlet NTB bukanlah level kejurnas antar-PPLP. Menurut Dega, sejumlah atlet yang akan menjadi lawan atlet di Popnas NTB cukup berat, sehingga pihaknya tak boleh sesumbar. Dalam hal ini dia ingin atletnya fokus latihan dulu agar bisa tampil maksimal di Popnas 2017. (fan)

Wawan Sabet Medali Perak Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB, Wawan Priyatna sukses mengukir prestasi di kancah nasional. Atlet asal Kota Mataram itu berhasil menyabet medali perak di Kejurnas Menembak Awang Faroek di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (8/8).

“Hari ini atlet NTB berhasil meraih medali perak lewat Wawan Priyatna,” ucap Ofisial Tim Menembak NTB, Agus Hakim yang dikonfirnasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (8/8).

Agus Hakim yang merupakan ketua Bidang Organisasi Perbakin NTB itu menjelaskan bahwa medali perak diraih Wawan setelah menga-

ntongi nilai tembakan tertinggi kedua, yakni 590,3 poin di kelas air rifle prone putra.

Sementara, medali emas diraih Andi Ferdi dari Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nilai tembakan 592,1 poin, serta medali perunggu diraih Syaid Rusdin dari Kaltim dengan nilai tembakan 588,8 poin.

Atas hasil itu Wawan berhasil meraih medali perak pertama untuk NTB di event itu.

Dikatakan Agus, kontingen NTB menurunkan 11 atlet di event yang berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 12 Agustus itu. Hingga kemarin baru dua penembak NTB yang turun, yakni Wawan Priyatna dan Dimas Restu Arindra Putra.

DimasRestuyangturundikelas 10 meter air rifle putra menempati peringkat lima besar nasional putra. Dan gagal meraih medali.

Lanjut Agus, selain Wawan dan Dimas, masih ada sembilan atlet yang akan ambil bagian. Agus berharap kontingen NTB bisa menembak perolehan medali di event nasional yang akan berakhir tanggal 12 Agustus 2017. (fan)

gin atlet lebih fokus latihan dulu,” ucap Pelatih Pencak Silat PPLP NTB, Mardiansyah saat diwawancara Suara NTB usai melatih atlet di Asrama PPLP NTB, Selasa (8/8).

Mardiansyah yang disapa Dega mengatakan alasan dirinya tidak memasang target lebih awal karena pelaksanaan Popnas masih cukup lama. Selain itu masa usia latihan atlet masih pendek, karena baru dibina di PPLP NTB. Dalam hal ini dia menginginkan atletnya lebih fokus mempersiapkan diri menatap Popnas 2017. Soal

hasil akan menyusul.

Dijelaskannya, pihaknya sudah menetapkan delapan atlet yang akan mewakili NTB di Popnas 2017. Delapan atlet itu merupakan atlet binaan PPLP NTB yang pernah tampil di kejurnas PPLP di NTB belum lama ini.

Dari delapan atlet itu diakuinya ada tiga atlet yang punya peluang untuk menyumbang medali, yakni Zainul Muttaqim di kelas H putra, Ni Ketut Suwartini di kelas H putri dan Yuliana di kelas A putri. Alasannya, ketiga atlet itu pernah

SALON

SALON

SALON

SALON

HILANG STNK R2 YAMAHA DR6291MC NOKA/NOSIN : MHH3SE8860GJ023756/ E3R2E-1136902 AN. NI WAYAN SUMIARTINI HILANG DISKEITAR JL. SRIWIJAYYA KOTA MATARAM

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin,perawatanpengantin,make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

HILANG STNK R2 HONDA DR6343CR NOKA/NOSIN : MH1JFS113GK292225/ JFS1E-1285212 AN. R GHILLAN BIRAHMATIKA RAMADLAN, S.KEP HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

HILANG STNK R2 HONDA DR3660MA NOKA/NOSIN : MH1JFP127GK158310/ JFP1E2133425 AN. I GUSTI AYU ASTITI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

(Suara NTB/ist)

MEDALI - Atlet Menembak NTB, Wawan Priyatna (paling kiri) menunjukan medali di saat pengalungan medali di kelas air prone putra.

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG

HILANG BPKB R2 YAMAHA DR5933BH NOKA/NOSIN : MH32800028K031303/ 28D-030923 AN. FERA FITRI SALSABILA HILANG DISEKITAR JL. GOMONG LAMA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6492CJ NOKA/NOSIN : MH1JFH117EK291756/ JFH1E-1290916 AN. SRI AYU UTAMI HILANG DISEKITAR TERARA KAB. LOTIM

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Halaman 14

Menakar Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Tingkatkan Pengawasan Kinerja KABUPATEN/Kota di NTB ketar-ketir. Dari keterangan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA., bahwa kinerja Pemda di NTB dalam merealisasikan anggaran cukup rendah. Hal ini terlihat dari realisasi belanja sampai Juli lalu baru mencapai 31,85 persen atau Rp 6,18 triliun lebih. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan dana transfer daerah kepada 11 entitas pemerintahan di NTB mencapai Rp 9,6 triliun lebih.

Sehingga, ada dana transfer yang belum dibelanjakan oleh Pemda sekitar Rp 3,4 triliun. Menyikapi lambannya Pemda dalam membelanjakan anggaran, Kemenkeu mulai tahun ini akan menerapkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Artinya, Kemenkeu akan melakukan transfer DAU kepada daerah yang belanjanya bagus.

Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari lima komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Jika realisasi belanja Pemda tidak bagus atau dana transfer lebih banyak yang menganggur di bank, maka Kemenkeu tidak akan mencairkan DAU berikutnya. Meskipun Pemda sudah menargetkan penerimaan DAU dalam APBD 2017.

Salah satu kota yang terdampak ancaman pemotongan DAU ini adalah Kota Mataram. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menyatakan bahwa pemotongan itu berkisar 1,8 persen, mendekati Rp 11 miliar atau tepatnya Rp 10,9 miliar. Pemotongan itu diklaim bukan buah konsekuensi dari rendahnya realisasi DAK sebagaimana ditargetkan beberapa waktu lalu. Pihak Pemkot Mataram belum mengetahui alasan di balik rencana pemotongan DAU ini. Sekda menegaskan pemotongan DAU itutidak berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja Pemkot Mataram sampai pertengahan 2017 ini.

Dampak dari pemotongan DAU ini dapat dipastikan mempengaruhi berbagai program Pemkot Mataram yang telah masuk dalam perencanaan APBD Perubahan. Mau tidak mau, Pemkot Mataram terpaksa menunda beberapa program. Akan banyak program di SKPD yang terpaksa ditunda sampai 2018. Salah satunya ialah anggaran pembebasan lahan yang seharusnya dialokasikan cukup besar namun dikurangi nilainya, padahal Pemkot Mataram berencana untuk membebaskan beberapa lahan tahun ini.

Rendahnya realisasi fisik dan keuangan di hampir semua Pemda di NTB, bukan terjadi kali ini saja. Hal serupa juga terjadi pada semester pertama tahun 2017. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebutkan jumlah dana transfer ke Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB sudah hampir mencapai Rp 8 triliun, atau tepatnya Rp 7,997 triliun sampai Juni 2017. Namun, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), realisasi belanja (keuangan) Pemda di NTB masih jeblok, rata-rata 24,84 persen.

Untuk itu, ke depan agar ancaman pemotongan DAU tak lagi berulang, masing-masing Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap SKPD masing-masing untuk memonitoring capaian fisik maupun keuangan. (*)

ORUPSI telah disepakati dalam pergaulan internasional bahwa masuk dalam kategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Disebut sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang terstruktur, sistematis dan massif. Artinya, korupsi tidak mungkin dilakukan atas dasar niat secara individual, melainkan secara berjamaah.

Selain itu, korupsi juga dipercaya bahwa tidak hanya merusak sistem hukum, melainkan merusak seluruh tatanan sistem sosial dan budaya, ekonomi,dan politik. Dengan demikian, moralitas para pemegang kendali roda pemerintahan patut menjadi pertanyaan. Korupsi juga diibaratkan sebagai penyakit kanker yang sulit untuk menemukan obat mujarab dalam mengentaskannya agar jangan lagi terjadi.

Salah satu contoh misalnya adalah korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa. Korupsi di sektor pengadaan barang/jasa merupakan lahan subur atau lahan basah tempat mengakarnya praktik-praktik tersebut. Bagaimana tidak, dalam pemantauan Somasi NTB di tahun 2016 saja sektor ini menempati peringkat tertinggi sejumlah 78 kasus dengan berbagai macam modus operandi. Oleh karena demikian, perlu komitmen dan bersungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan khususnya para penyelenggara roda pemerintahan.

Dalam pengamatan Somasi NTB ada beberapa masalah yang cukup mendasar dalam praktik yang dilakukan oleh para penyelenggara pengadaan barang/jasa ini sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Pemecahan Proyek Tidak dapat dihindarkan modusmodus memecah proyek menjadi beberapa bagian yang cenderung berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan. Pemecahan proyek menjadi beberapa bagian ini adalah modus yang dilakukan agar terhindar dari proses lelang. Kasus demikian telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.

Kecerdasan para penyelenggara dan penyedia barang/jasa dalam kasus ini patut untuk menjadi perhatian bersama. Secara normative pemecahan proyek menjadi beberapa bagian merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Tegas dinyatakan ketentuan tersebut diatur dalam Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 24 ayat (3) huruf c: “Dalam melakukan pemangetan barang/jasa,

RADIO

Oleh:

Johan Rahmatulloh, S.H.,M.H. (Peneliti Somasi NTB)

PA dilarang memecah menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; Pasal 39; (1) pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pengerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,-; (2) pengadaam langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Lainnya; (4) PA/ KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Penentuan HPS Asal-asalan Proses pengadaan barang/jasa pemerintah meskipun telah diberlakukan mekanisme lelang sistem elektronik, tidak menjadikan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menjadi hilang. Dalam tahapan awal pengadaan barang/jasa tentu di mana penyelenggara pengadaan barang/ jasa akan menentukan harga perkiraannya sendiri (HPS).

Dalam penentuan HPS tersebutlah cenderung penyelenggara pengadaan barang/jasa dilakukan tidak sesuai prosedur. Kecenderungan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terjadi dalam kasus ini adalah tidak dilakukannya survey terlebih dahulu.

Proses survey terhadap harga barang menurut harga pasar ini penting, agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan harga penawaran yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah. Kasus ini merupakan menjadi temuan BPK dalam LHP Tahun 2016 untuk pengelolaan keuangan di pemerintah daerah di NTB. Secara normative, ketentuan survey tersebut diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tegas dinyatakan dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada: 1) Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa,kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian”; 2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa “penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

2. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012, angka 3 huruf a poin 2) pada: 1) huruf f) poin (2) yang menyatakan “bahwa keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN”; 2) huruf g) yang menyatakan bahwa “HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia”; 3) huruf i) yang menyatakan bahwa “riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik”.

Upaya yang Dilakukan Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa tersebut perlu untuk dilakukan diantaranya adalah: Pertama, mencermati aturan.

Pentingnya membaca peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum secara utuh mutlak dilakukan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan telah tegas diatur bagaimana untuk komitmen dalam memegang teguh pakta integritas yang telah disepakati dan harus dipedomani.

Kedua, meningkatkan pengawasan.

Pengawasan merupakan satu sistem dan instrument yang harus dilaksanakan khususnya pengawasan internal.

Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, apabila pengawasan eksternal tidak menjadi penyeimbang untuk menguatkan sistem pengawasan internal, maka dapat dipastikan praktipraktik korupsi atau prakti-praktik kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa akan terus mengakar dan membudaya.

Ketiga, mengedepankan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan (transparency) dalam sistem pengelolaan keuangan negara/daerah adalah bentuk implementasi dari prinsip demokrasi yang mengedepankan keterlibatan aktif public atau masyarakat sipil (civil society). Dengan demikian, dalam setiap proses pengadaan barang/jasa harus memberikan akses kepada public seluas-luasya wajib diberikan. Agar, praktik-praktik kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atau praktik kong kalikong dalam penentuan keputusannya dapat diminimalisir. Karena harus diakui secara sadar bahwa sistem lelang elektronik belum memberikan akses yang luas kepada public untuk memantau setiap prosesnya. (*)

82 desa di NTB krisis air bersih Musibah tahunan yang belum menemukan solusi

*** Perairan tiga kabupaten rawan pengeboman ikan Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 9 Agustus 2017

Ikuti Saran Kejaksaan

Pemprov Jalan Terus Bangun Poltekpar Lombok Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengaku telah mengikuti saran dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang menyarankan supaya mengabaikan upaya hukum banding yang dilakukan ahli waris lahan yang menjadi lokasi pembangunan Kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Pemprov meyakini bahwa lahan itu milik sah pemerintah daerah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang ada. ‘’Karena memang penguasaan lahan itu di kita.

Kedua, pembangunan kampus itu juga kan untuk kepentingan masyarakat luas,’’ kata Asisten I Hukum dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/8) siang kemarin.

Ia menjelaskan, dalam proses hukum pada pengadilan tingkat pertama, Pemprov NTB sudah dimenangkan. Sekarang, ada upaya hukum banding yang dilakukan ahli waris ke Pengadilan Tinggi Mataram. Sehingga, kata Agus, sudah ada alasan hukum yang cukup bagi Pemprov untuk melaksanakan pembangunan kampus Poltekpar Lombok.”Kita tetap jalan dan hormati upaya hukum yang dilakukan.,” katanya.

Meskipun ada upaya hukum banding yang dilakukan tidak serta merta membuat rencana pembangunan kampus Poltekpar Lombok terhenti. Pasalnya, kata Agus, kampus tersebut dihajatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bisa dibayangkan jika pembangunannya dihentikan, maka yang rugi adalah masyarakat luas. ‘’Bagaimana nanti, itu kita selesaikan. Jalan dulu ini (pembangunan) untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Bukan untuk kepentingan sematamata mereka tapi ini untuk kenentingan masyarakat yang lebih luas,’’ tandasnya.

“Dia memang ada pernyataan bandingnya. Tetapi memori bandingnya belum kami terima. Kalau banding dia hanya mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi. Itu yang diperiksa. Ndak apa-apa, itu sudah biasa. Ndak masalah. Bagi pemprov tak masalah dia banding, itu haknya,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH. Ruslan mengatakan Pemprov menghormati langkah hukum yang dilakukan tersebut. Meskipun ada upaya banding yang dilakukan, tak lantas membuat pembangunan kampus Poltekpar Lombok terhenti.

Menurutnya, pembangunan kampus sekolah tinggi pariwisata tersebut akan terus jalan.

Ia mengutip UUD 1945 pasal 6, disebutkan bahwa pembangunan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial akan tetap jalan. “Manfaatnya untuk masyarakat banyak. Jadi, terus jalan pembangunan kampus ini,” kata Ruslan.

Ia mengatakan, Pemprov sangat yakin bahwa lahan eks PTPN Puyung itu merupakan milik provinsi.

Lahan tersebut telah dibebaskan pada 1961 silam. ‘’Perkara No. 37 ini memang dia banding. Tapi kita haqqul yakin itu milik Pemprov. Itu ada sertifikatnya,’’ tandasnya. (nas)

Upayakan Pencegahan Dari Hal. 1 ‘’Tujuannya bagaimana agar layanan pemerintah kepada masyarakat lebih baik.

Bagaimana good government lebih baik,” kata mantan pejabat Pusdiklat BPKP RI ini.

Ada fungsi pokok di masingmasing bidang pada instansinya yang bisa menjalankan upaya pencegahan itu. Diantaranya Bidang Instansi Pengawasan Pemerintah (IPP), Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan Bidang Akuntan Negara (AN).

Sementara fungsi penindakan ada di Bidang Investigasi. ‘’Namun semua konsepnya sama pada empat fokus, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan fiskal, pen-

gamanan aset daerah, government system. Ini fokus kami jalankan, untuk bantu pemerintah daerah terutama masyarakat di sini (NTB, red),” kata pengganti Dr. Bonardo Hutauruk, AK.,MM ini.

Dari empat domain itu, pihaknya akan mengawal agar pembanguan NTB menjadi lebih baik, pendapatan fiskal bertambah, aset daerah harus aman, membantu menjaga atau memperbaiki sistem dari dalam. ‘’Kami ingin menyadarkan bahwa setiap individu bertangungjawab untuk kendalikan,’’ pesannya kepada pejabat dan ASN. (ars)

82 Desa di NTB Krisis Air Bersih Dari Hal. 1 Kekurangan air bersih yang menimpa ribuan jiwa di Kabupaten Bima itu bukan saja akibat kekeringan. Tetapi banyak pipa-pipa PDAM yang rusak akibat bencana banjir yang melanda kabupaten paling timur NTB beberapa waktu lalu. Di mana, pipa-pipa PDAM itu sekarang sedang dilakukan perbaikan.

Terpisah, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Herbin Manihuruk, SE, M.Kes mengatakan, semua kabupaten/kota di NTB masuk kategori daerah risiko tinggi bencana. Namun, delapan kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas nasional.

Ia menyebutkan, seluruh Indonesia, ada 136 kabupaten/kota yang risiko tinggi bencana, termasuk delapan di NTB. “Jadi ada 136 kabupaten/ kota yang menjadi lokasi prioritas nasional, delapan ada di NTB. Artinya 80 persen wilayah NTB menjadi lokasi prioritas. Karean risiko tinggi bencana,” ujarnya.

Dikatakan, delapan kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Bima, Dompu dan Bima.

Risiko tinggi itu berdasarkan indeks risiko bencana berdasarkan data base Kemenko PMK tahun 2014. Di mana, dari 478 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 77 persen merupakan daerah risiko tinggi bencana. ‘’NTB sendiri 80 persen dari wilayah ini menjadi prioritas

nasional, risiko tinggi terjadinya bencana. Salah satunya banjir, tanah longsor termasuk juga kekeringan.

Umumnya hidrometrologi,’’ paparnya.

Menurut Herbin, untuk mengurangi risiko bencana perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengatakan, urusan bencana ini bukan saja pemerintah pusat. Tetapi sudah menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.

Untuk itu perlu peningkatan kapasitas masyarakat disamping perlunya membentuk desa tangguh bencana. Ia mengatakan, ketika terjadi bencana, yang pertama kali bisa menyelematkan masyarakat bukan BPBD atau BNPB, tetapi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat harus diinternalisasi mengenai mitigasi bencana.

Ia menambahkan, upaya pengurangan risiko bencana menjadi pelayanan dasar. Untuk itu, perlu ada roadmap yang jelas mengenai penanggulangan bencana di daerah. Di tingkat pusat, sudah disusun rencana penanggulangan bencana nasional yang terdiri dari 71 indikator.

“Itulah yang harus dikembangkan. Misalnya di DPRD, dukungan regulasi. Ada 17 kementerian lembaga yang mendukung pengurangan risiko bencana. Mereka tentunya harus bersinergi sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Tuntaskan Kasus K2 Dompu

Polda NTB Gandeng KPK

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggandeng KPK dalam menuntaskan kasus rekrutmen CPNS honorer K2 Dompu. Pelibatan komisi antirasuah itu setelah penyidik menemui kendala memenuhi petunjuk jaksa dalam berkas tersangka Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin (HBY).

Pemberkasan perkara yang diambilalih dari Polres Dompu sejak Juli 2016 itu belum lengkap. Pertengahan Juli 2017 lalu, jaksa peneliti Kejati NTB mengembalikan berkas perkara dengan tersangka HBY dengan petunjuk P-19.

Jaksa meminta penyidik

untuk melengkapi keterangan tambahan para saksi untuk mempertegas unsur pidana niat jahat yang diduga dilakukan tersangka.

Petunjuk jaksa itu sudah dilengkapi dengan pemeriksaan saksi, di antaranya pegawai BKD Dompu, beberapa

orang dari 134 honorer K2 tidak memenuhi kriteria, dan pejabat BKN Regional X Denpasar.

Diperiksa juga untuk kedua kalinya tersangka HBY. Berkas kemudian dikembalikan lagi kepada jaksa Rabu (26/7) untuk diteliti kembali kelengkapannya.

Dalam kasus itu Bupati Dompu HBY disangkakan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun yang bertindak sebagai perwakilan Polda NTB yakni Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo yang melakukan gelar perkara bersama penyidik KPK pada Senin (7/ 8) di kantor KPK di Jakarta.

“Yang bersangkutan (Ka-

subdit III Tipikor) ada giat (Korsup) di Jakarta,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti singkat saat dikonfirmasi Suara NTB melalui pesan instan.

Dalam kasus itu, Bupati Dompu yang akrab disapa HBY diduga berperan meluluskan 134 honorer K2 sebagai CPNS dalam seleksi tahun 2013/2014 dengan tahun anggaran 2015. 134 orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar. (why)

Komunikasi Aktif dalam Keluarga, Ciptakan Generasi Hebat

(Suara NTB/why)

VONIS - Zakaria dan Nurwani, terdakwa korupsi beasiswa peningkatan kualifikasi akademik Kemenag NTB 2010 dengan kerugian Rp 6 juta mendengarkan vonis hakim, Selasa (8/8) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Terdakwa Korupsi Rp 6 Juta Dihukum Setahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Zakariah dan Nurwani, terdakwa korupsi Rp 6 juta dana beasiswa peningkatan kualifikasi akademik Kanwil Kemenag NTB tahun 2010 dihukum bersalah. Masing-masing divonis penjara satu tahun tetapi tanpa dibebankan pidana denda.

Zakariah, Kepala MTs AlQalam Waworada Bima dan Nurwani, guru SDN Inpres Waworada terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi. Sesuai dengan dakwaan pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun,” kata ketua majelis hakim Albertus Usada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (8/8).

Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana denda terhadap dua terdakwa tersebut sesuai prinsip restorative justice. Sebab, nilai kerugiannya Rp 6 juta. Jauh di bawah minimal denda pidana korupsi yang mencapai Rp 50 juta.

Jaksa Kejari Bima sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara dan pi-

dana denda Rp 50 juta apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dua bulan. Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa tersebut.

Terhadap para terdakwa, majelis hakim juga tidak menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar kerugian negara tersebut.

Lantaran sudah dikembalikan terdakwa Nurwani pada Februari 2015 silam.

“Sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana denda seperti tuntutan jaksa karena kerugian di bawah Rp 50 juta, yakni Rp 6 juta. Dan itu sudah dikembalikan terdakwa,” terang Albertus.

“Pemidanaan bukan balas dendam, melainkan untuk menyadarkan dan mendidik agar terdakwa menyadari kekeliruannya untuk diperbaiki dan menjadi pelajaran kepada masyarakat agar tidak berbuat serupa,” imbuhnya.

Penjatuhan hukuman itu, kata hakim anggota Fathurrauzi, merupakan pertimbangan hukum seperti diatur dalam pasal 4 UU 20/ 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor.

“Pengembalian uang kerugian negara tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya,” jelasnya.

Sejak ditangani hingga sidang

vonis tersebut, masing-masing terdakwa tidak dilakukan penahanan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa akan menjalani hukuman.

Dalam persidangan, JPU Kejari Bima, Rasyidi mengaku masih pikir-pikir atas vonis hakim. Pun dengan penasihat hukum para terdakwa, Deni Nur Indra yang menyatakan hal senada.

Atas tanggapan tersebut, majelis hakim menyatakan putusan itu belum berkekuatan hukum tetap sebab ada waktu selama tujuh hari untuk masing-masing pihak menyatakan menerima atau mengajukan banding.

Kanwil Kemenag NTB mengucurkan bantuan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah pada 2010. Ditetapkan 158 orang guru mendapat beasiswa tersebut yang masing-masing senilai Rp 6 juta.

Nurwani lulus beasiswa berdasarkan surat fiktif yang dibikin bersama Zakaria. Nurwani yang mengajar di SD Inpres Waworada membuat SK fiktif mengajar di MTs AlQalam Waworada yang ditandatangani Zakaria. (why)

Pemerintah Terpaksa Impor Bibit dari Cina Dari Hal. 1 Besaran nilai investasi tersebut dihitung dari biaya pengolahan lahan dan pengadaan sarana serta prasarana alat produksi pertanian.

Termasuk pengadaan mulsa, pupuk dan lainnya.

Potensi untuk budidaya tanaman bawang putih ini kata Wabup tidak saja di Sembalun. Ada empat kecamatan lain yang bisa digunakan untuk pengembangan. Antara lain Suela, Sikur, Pringgasela

dan Wanasaba. Kelima kecamatan di Lotim ini diyakini memiliki areal yang sangat potensial untuk budidaya bawang putih.

Sebelumnya Menteri Pertanian manargetkan Lotim bisa menanam seluas 12 ribu hektar. Tahap pertama ini kata Kepala Dinas Pertanian Lotim, Zaini belum bisa dipenuhi langsung. Butuh waktu dan disepakati untuk menanam di atas lahan seluas 1.750 hektar.

Institut Pertanian Bogor

(IPB) kata Zaini, sedang melakukan penelitian untuk menanam benih impor dari luar negeri. “Mudah-mudahan bisa sehingga bisa kita menanam di atas lahan yang ditargetkan pemerintah,” ucapnya.

Kondisi lahan pertanian di Sembalun lanjutnya sangat spesifik. Lahan pertanian di bawah kaki Gunung Rinjani ini telah terbukti bisa sebagai tempat budidaya bawang putih. Sembalun pernah jaya dengan produksi bawang putih yang cukup melimpah. (rus)

Pemprov Ambil Tindakan Represif Berantas Tramadol Dari Hal. 1 kata Asisten I Hukum dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koordinasi membahas penanganan peredaran gelap tramadol di Ruang Rapat Sekda NTB, Selasa (8/8) siang kemarin.

Menurut Agus, bukan saja tramadol yang sudah beredar di masyarakat tetapi obat-obatan keras lainnya sudah banyak.

Meminimalisir peredaran gelap tramadol ini memang perlu dilakukan penegakan hukum bagi para pengedarnya. ‘’Sekarang sudah ada beberapa kasus yang sudah masuk ke kepolisian, bahkan ada beberapa kasus yang akan dilimpahkan ke pengadilan,’’ ungkapnya.

Agus menjelaskan, upaya preventif akan dilakukan pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengerti tentang bahaya mengkonsumsi tramadol. Kemudian, tindakan represif akan dilakukan APH dengan memproses hukum para pengedar tramadol ini. “Kita saling memberikan semangat. Karena peredaran tramadol ini cukup membahayakan, memprihatinkan pola peredarannya,” ucapnya.

Agus mengungkapkan, peredaran gelap tramadol sudah menyebar di seluruh kabupat-

en/kota di NTB. Rata-rata peredaran gelap tramadol ini menyasar anak-anak usia sekolah, remaja bahkan hingga buruh tani. Ia mengaku seluruh instansi terkait seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, BBPOM, Kejaksaan dan Pemda sudah siap memberantas peredaran gelap tramadol ini.

“Kita mengundang rapat kawan-kawan ini agar lebih bersemangat dalam pemberantasan tramadol ini. Bagaimana sinergi antara Pemprov, Pemda kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan tramadol baik pencegahan dan penegakan hukum,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni Gusti Nengah Suarningsih, Apt, MH menjelaskan, rapat koordinasi tersebut untuk menentukan langkah berikutnya terkait dengan pemberantasan peredaran gelap tramadol di NTB. Ia mengatakan, akan ada langkah terpadu yang dilakukan instansi terkait mengenai pemberantasan peredaran gelap tramadol di daerah ini.

Ia menjelaskan, BBPOM Mataram sudah melakukan penegakan hukum terkait peredaran gelap tramadol di NTB. begitu juga penyuluhan, sudah dilakukan. Namun, peredaran obat keras ini masih massif di NTB.

“Nah ini kita kaji, rapat tadi untuk meningkatkan peran masing-masing termasuk peran Pemda. Kalau BBPOM sudah melakukan penegakan hukum, upaya penyuluhan juga sudah,” ungkapnya.

Suarningsih menyebutkan, tahun 2017 ini sudah ada empat kasus penyalahgunaan tramadol yang diproses hukum di NTB. Dari empat kasus itu, dua kasus di Bima dan dua kasus di Kota Mataram. Tahun 2016 lalu, sebanyak dua kasus penyalahgunaan tramadol yang diproses hukum. “Ini fenomena gunung es yang baru muncul ke permukaan,” katanya.

Menurut Suarningsih, kasus penyalahgunaan tramadol yang diungkap baru sebanyak itu. Dalam membongkar peredaran gelap tramadol ini ia mengaku banyak kendala yang dihadapi. Pertama, peredaran gelap tramadol ini menggunakan sistem terputus.

Artinya, yang baru terungkap jaringan yang paling bawah. Sementara jaringan yang besar masih belum karena banyak pelaku yang tidak mau mengaku. Selain itu, BBPOM juga terkendala terbatasnya SDM. “Memang mereka strategi peredarannya ring satu atau pengedar utama jual putus, jaringan putus. Peredarannya seperti narkoba. Kalau kita menelusuri, dia ndak mau mengaku,” terangnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Organisasi Persit Kartika Chandra Kirana menggelar kegiatan sosialisasi psikologi, Selasa (8/8) di Aula Jenderal Soedirman Makorem 162/WB. Kegiatan mengangkat tema “Komunikasi Aktif dalam Keluarga”.

Kegiatan yang diikuti oleh Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 beserta pengurus dan anggota Persit se Pulau Lombok tersebut, berlangsung khidmat dan diikuti antusias peserta. “Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan kepada ibu-ibu betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah keluarga,” kata Ketua Persit KCK, Ibu Sally Farid Makruf,

Selasa kemarin.

Menurut dia, perkembangan arus transformasi global yang kian pesat, dapat membawa pengaruh. Tidak hanya pengaruh positif, namun juga pengaruh negatif. “Untuk itu ibu-ibu memiliki peran penting dalam keluarga terutama dalam mengasuh anak, dengan demikian diharapkan ibuibu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi aktif dalam keluarga,” harap dia.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Ketua Tim Psikologi kepada Kapten Inf. Agus Purwanto kepada Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

CINDERAMATA - Penyerahan cinderamata dari Ketua Tim Psikologi Kapten Inf. Agus Purwanto kepada Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162.

PDI-P Kritisi Kebijakan Pemprov NTB Dari Hal. 1 Anggota DPR RI dapil NTB itu juga mengkritisi soal penyerahan HPL lahan Mandalika Resort ke pemerintah pusat.

Dan setelah diserahkan, selama 10 tahun lebih tidak pernah ada aktivitas pembangunan. ‘’Setelah pemerintahan Presiden Jokowi baru mulai di bangun ini,’’ katanya. Demikian juga halnya dengan pariwisata NTB yang masih belum menunjukkan kemajuan, terutama soal pembenahan distinasi, sarana dan prasarana.

Lebih jauh lagi ia menyoroti bebrapa program priopritas lainnya, seperti Pijar, Bumi Sejuta Sapid an program unggulan lainnya. ‘’Program ini tidak sedikit telah mengeluarkan dana, terus sekarang di mana kelanjutan program unggulan ini,’’ tanyanya.

Terakhir bahwa 12 indikator dalam RPJM Provinsi NTB, menurut Rachmat, belum ada yang mencapai target. Karena itu, ia khawatir dalam sisa waktu jabatan satu tahun lagi, ini bisa dicapai. (ndi/*)

GNE Ajukan Tambahan Modal Rp 75 Miliar Dari Hal. 1 penyertaan modal sebesar itu terdiri dari Rp 11 miliar berupa peralatan atau mesin. Sisanya sebesar Rp 9 miliar digunakan sebagai modal menjalankan bisnis selama ini.

Menurutnya, GNE tidak cukup dengan dana sebesar itu.

Sehingga butuh penyertaan modal lagi. “Kita sudah memberikan kontribusi kepada daerah Rp 3,1 miliar sejak 2010 sampai sekarang. Per tahun bisa Rp 1,1 miliar, Rp 1 miliar, Rp 800 juta, Rp 700 juta, tetapi tetap tiap tahun ada kontribusi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, PT. GNE mulai bangkit sejak 2010 lalu.

Sebelumnya, PT. GNE merupakan BUMD yang mengalami kerugian. Namun, sejak 2010 hingga saat ini telah mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. “Kita diberi Rp 20 miliar itu, Rp 11 miliar dalam bentuk peralatan atau mesin. Kita bekerja dengan Rp 9 miliar.

Untung saja masih hidup itu GNE, sekarang sudah maju itu

GNE,’’ tandasnya.

Dari tujuh usaha bisnis yang dijalankan GNE, lanjut Syahdan, GNE Beton memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Sehingga pihaknya memasang target sebesar Rp 15 miliar tahun ini. Sementara itu, untuk pengembangan usaha pengolahan daging sapi, pihaknya bekerjasama dengan investor untuk skala besar. Sementara skala kecil masih dilakukan pemotongan satu sampai dua ekor per hari di RPH Banyumulek untuk memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat dan pasar modern.

Untuk pengolahan daging ini, kata Syahdan membutuhkan investasi yang besar. Ia mencontohkan, jika harga satu ekor sapi Rp 17 juta per ekor.

Maka untuk 100 ekor sapi membutuhkan modal sekitar Rp 17 miliar. “Makanya kita pelan-pelan, kita suplai untuk kebutuhan masyarakat dulu.

Sekarang daging yang diproduksi GNE sudah masuk Transmart, pasar modern,” pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 9 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram Bahas Hasil Penelitian Empirik TKA Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bersama dengan Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing (Pansus TKA) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar FGD membahas hasil penelitian empirik mengenai TKA di NTB, Selasa (8/8).

Pansus TKA DPD RI dibentuk untuk menyelesaikan masalah TKA yang sedang menjadi sorotan belakangan ini.

Pansus TKA juga

akan mengkaji Peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang menganulir beberapa syarat TKA di Indonesia. Seperti aturan yang mewajibkan TKA bisa berbahasa Indonesia. Jika berdasarkan hasil kajian penganuliran tersebut merugikan masyarakat, maka DPD akan minta ini dibatalkan.

Pansus menilai di satu sisi pemerintah sedang menggenjot investasi. Dan efek sampingnya adalah semakin banyak TKA yang masuk ke Indonesia. Namun, seharusnya keberadaan TKA ini tidak mengancam ruang kerja masyarakat Indonesia.

Senada, dekan Fakultas Hukum, Prof. H. Lalu Husni yang menjadi pemateri pada kesempatan itu meminta agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan di bidang investasi dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Itu dikatakan Husni karena keberadaan TKA selama ini belum memberikan dampak positif untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

“Dalam UU kita dikatakan dia boleh datang untuk pekerjaan tertentu dan alih teknologi dan bisa melatih tenaga kerja lokal. Di persyaratan izin

seperti itu,” tegas Husni.

Lanjutnya, kondisi tersebut diperparah dengan aturan pengawasan tentang hal itu yang masih belum ada. Aturan masih terbatas pada adanya pernyataan TKA tentang kesediaan melatih tenaga kerja lokal, namun belum adanya UU yang mengatur lebih lanjut jika alih teknologi tidak dilakukan terhadap perusahaan.

“Yang bisa dipidana perusahaan pengguna TKA, tapi ini yang lemah. Dan penegakan yang lemah, mestinya perusahaan yang tidak melakukan itu bisa dicabut izinnya atau dikenakan

pidana pelanggaran”.

Dia meminta agar pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap TKA ilegal.

Di samping perlu meninjau kembali kebijakan pemerintah di bidang investasi dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Termasuk juga mengevaluasi kebijakan bebas visa karena berdampak pada penyalahgunaan visa oleh wisatawan mancanegara. “Kalau bisa jangan perusahaan pengguna TKA saja yang kena sanksi, tapi juga TKA yang tidak menjalankan alih teknologi harus dikenai sanksi,’’ katanya. (dys/*)

(Suara NTB/dys)

FGD - Suasana FGD tentang penelitian empirik TKA di NTB yang digelar Unram, Selasa (8/8).

(Suara NTB/yon)

PISAH-SAMBUT - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan foto bersama Letkol Inf. Musthofa dalam acara pisah - sambut di pendopo Bupati, Senin (7/8) malam,

Lotim Kerap Jadi Laboratorium Kepemimpinan Daerah

Penunjukan Kepala Pasar Diduga Dilatari Politik Balas Jasa Mataram (Suara NTB) – Dari 19 pasar tradisional yang ada di Kota Mataram, hanya tiga pasar yang dikepalai oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). Selebihnya kepala pasar yang direkrut bukan dari kalangan ASN. Sebelumnya DPRD Kota Mataram juga menyarankan agar kepala pasar seharusnya dari kalangan ASN.

Penunjukan kepala pasar ditengarai karena ada faktor kedekatan dengan penguasa. Namun Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi.,MM membantah hal ini.

Ia menegaskan dalam penunjukan kepala pasar ini tidak ada istilah politik balas jasa. Ia mengatakan penunjukan kepala pasar ber-

dasarkan profesionalisme yang bersangkutan. “Bukan untuk balas jasa, tidak. Kalau saya tidak melihat sejauh itu Pak Wali, Pak Wakil maupun yang lainnya. Kalau orangorang profesional duduk di situ, saya yakin tidak ada masalah ASN maupun non-ASN,” jelasnya kepada Suara NTB. Menurutnya jika yang non-ASN bisa bekerja secara

profesional, hal itu tidak masalah asalkan tetap direkrut melalui jalur yang profesional.

“Pada intinya profesionalisme yang kita kedepankan. Kemudian yang punya integritas dan punya keinginan bagaimana me-manage pasar seperti apa,” jelasnya.

Alwan mengatakan kendati non-ASN, mereka tetap diawasi kinerjanya. Dan saat ini Inspektorat Kota Mataram tengah melakukan audit terhadap hasil kerja seluruh kepala pasar di Kota Mataram. “Ini yang akan kita lihat sejauh mana hasilnya. Jangan pasar ini hanya dilihat dari hasil retribusi, tapi bagaimana pasar ini bisa dikelola,” jelasnya. Selain target retribusi tercapai, hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan pasar tradisional ialah menciptakan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang yang bertransaksi di sana. Termasuk juga jaminan keamanan dan kebersihan.

Hal itulah yang kemudian menjadi acuan pihaknya dalam merekrut kepala pasar baik dari kalangan ASN maupun non-ASN. “Ini yang menjadi tugas pokok dari seorang kepala pasar. Kalau itu sudah dilaksanakan dan itu dinilai secara profesional oleh Pak Wali dan Pak Wakil, dan kami yang di Dinas Perdagangan, kenapa tidak (direkrut),” jelasnya. Hasil audit dari Inspektorat itu juga kemudian akan dijadikan perbandingan dalam menilai kinerja kepala pasar baik dari kalangan ASN maupun non-ASN. Status kepala pasar yang non-ASN bukan PTT maupun honorer. Pasalnya mereka tidak digaji dari anggaran PTT, melainkan dari dana operasional upah pungut sebesar 30 persen yang dibayarkan tiap dua pekan sekali. Besaran upah tiap kepala pasar tergantung tipe pasar yang dikelola apakah itu tipe A atau tipe C. Pasar tipe A jumlah retribusinya lebih besar dibandingkan pasar tipe C. Pasar tipe A juga memiliki wakil kepala pasar yang juga digaji dari persentase nilai pungutan.

Jika kepala pasar beranggapan gajinya kecil kemudian mencari tambahan pendapatan dengan jalan pungli, Alwan meminta agar kepala pasar tersebut mengundurkan diri.

“Jangan sampai mengatakan kecil terus menghalalkan dengan cara pungutan liar, itu tidak bagus, tidak dibenarkan. Kami tidak ingin seperti itu. Kita ingin sebuah pengabdian di situ,” tandasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Lalu Alwan Basri

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan bahwa Kabupaten Lotim kerap dijadikan laboratorium percontohan kepemimpinan daerah. Tempat promosi sejumlah jabatan, sehingga bagi siapapun yang pernah bertugas di Lotim, maka akan sukses dalam memimpin wilayahnya yang baru. Demikian disampaikan bupati saat acara pisah sambut Dandim dan Ketua PN kelas IB Selong di pendopo bupati, Senin (7/8) malam.

Ali BD-sapaan akrabnya menegaskan, Kabupaten Lotim dijadikan laboratorum percontohan dikarenakan wilayah yang dipimpinnya saat ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di NTB, yakni sebanyak 1,3 juta jiwa atau memiliki jumlah setara dengan jumlah penduduk lima kabupaten/kota di pulau Sumbawa. Maka dari itu, katanya, siapapun yang pernah bertugas di Lotim akan menggapai kesuksesan dalam memimpin di daerah lain, apalagi di tempat yang aman.

“Jadi siapa yang bisa memimpin Lotim, kecil NTB itu.

Artinya Dandim, kecil Korem apabila sudah memimpin Lotim. Itu sebuah pengandaian iya, demikian pula Kajari, kecil Kejati apabila sudah sukses di Lotim,”ucapnya.

Ditambahkan bupati, banyak abdi negara yang pernah bertugas di Lotim kemudian menjadi tokoh nasional sudah terbukti. Misalnya, Sutarman yang merupakan mantan Kapolri sebelumnya menjadi Kapolres Lotim. Lotim dijadikan laboratorium percobaan yang hebat-hebat,”ucap bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati menegaskan apabila mengacu pada jumlah penduduk, seharusnya PN Selong sudah men-

jadi kelas I-A. Menurut bupati, jarang ada kabupaten/kota di luar pulau Jawa yang jumlah penduduknya di atas satu juta.

Bahkan di satu sisi, kabupaten Lotim menempati tempat istimewa di NTB, istimewa karena keanekaragaman organisasi, kepadatan penduduk.

Sementara, Letkol Inf. H. Musthofa, SIP, yang merupakan Dandim lama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah serta masyarakat Lotim atas kerjasama yang baik selama dia bertugas di Lotim sejak 15 Agustus 2015. Dikatakannya, kabupaten Lotim merupakan daerah yang cukup baik, dalam menyampaikan aspirasi begitu aman, serta pembangunan di bidang infrastruktur dan pendidikan cukup baik.

Dikatakannya, pembangunan infrastruktur Lotim cukup bagus hingga pelosok, termasuk bidang pendidikan yang di mana Kabupaten Lotim memilih gedung sekolah yang cukup bagus. “Jadi segi infrastruktur bagus, dari segi pendidikan juga tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia,”ungkapnya Musthofa sebelum melanjutkan tugasnya di Mabes TNI. Sementara, Dandim baru, Letkol. Inf. Agus Setiandar, SIP, meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk membantu dan bekerjasama untuk membangun Lotim. Sebagai orang baru, katanya, tentu banyak hal yang harus dipelajari.

Sri Sulastri, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Negeri kelas I-B Selong yang baru juga berharap kepada Pemda Lotim dan masyarakat untuk dapat bekerjasama membawa Lotim ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan itu, ia mengimbau kepada masyarakat supaya persoalan yang dihadapi tidak harus dibawa ke ranah hukum. (yon)