Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha
Bali Post
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 22 TAHUN KE 71
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Wujudkan Bali Jagadhita SEKITAR tahun 1970, hamparan sawah tampak luas di mana-mana. Generasi muda banyak yang paham cara mengolah sawah dan bercocok tanam. Sebagian besar masyarakat Bali menggantungkan periuk nasinya pada sektor pertanian.
Kini Bali menjadi daerah tujuan wisata dunia. Banyak perubahan terjadi. Alih fungsi lahan terjadi secara masif. Berdasarkan data tahun 2015, alih fungsi lahan di Bali mencapai 496 hektar per tahun. Kemudian bertambah menjadi 625 hektar tahun 2016, dan 900 hektar (2017). Alih fungsi lahan banyak terjadi di Bali Selatan. Berubah fungsi menjadi akomodasi dan fasilitas pariwisata, serta perumahan kaum urban. Jumlah petani pun semakin berkurang. Berkurangnya luas garapan, tentu berdampak terhadap produksi beras di Bali. Seiring berkembangnya pariwisata, berbagai persoalan pun dihadapi Bali. Mulai dari ketimpangan ekonomi, persoalan sampah, kemacetan lalu lintas dan tindak kriminal. Saat ini ketimpangan ekonomi terjadi karena investasi di Bali Selatan jauh melampaui jumlah investasi di kabupaten lainnya. Akibatnya, sarana-prasarana wisata terkonsentrasi di Bali Selatan. Tidak kurang dari 7 0
li
ba
persen akomodasi di Bali, terpusat di Kabupaten Badung, dan lebih dari 90 persen terkonsentrasi di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Akibat lainnya, terjadi tekanan demografi. Jumlah penduduk Bali makin bertambah, terkonsentrasi di perkotaan. Penambahan jumlah penduduk juga diikuti dengan kendaraan bermotor. Sepeda motor saja saat ini mencapai 3.340.762 unit. Disusul mobil penumpang 398.167 unit, mobil barang 148.709 unit, bus 10.081 unit dan kendaraan khusus 641 unit. Aktivitas masyarakat yang padat dengan menggunakan kendaraan ini menimbulkan kemacetan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang terbatas, membuat kemacetan makin parah terutama pada jam-jam sibuk. Persoalan yang dihadapi Bali tentu menjadi PR pemimpin Bali yang baru. Visi-misi ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’ meru-
pakan jalan menuju Bali Jagadhita. Namun sejauh mana itu bisa diwujudkan tentu sangat bergantung pada sang pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Karenanya persoalan Bali yang selama ini menghadang, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dicarikan solusi dan dipecahkan jagadhita secara bahu-membahu, sehingga terwujud Bali sejahtera secara merata. Hal. 15 Tinggal Kenangan
bali
1
Tersangka PLTU Riau
Ditemui Novanto, Eni Mengaku Kurang Nyaman Jakarta (Bali Post) – Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Eni Maulani Saragih menyatakan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sempat menemuinya di Rumah Tahanan KPK. ‘’Tadi saya sudah menyampaikan kepada penyidik, penyidik menanyakan kepada saya, mengonfirmasi atas kedatangan Pak Novanto menemui saya, saya sudah jelaskan apa yang disampaikan Pak Novanto. Semua hal ada lima hal,’’ kata Eni di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9) kemarin. Atas kedatangan Setya Novanto, Eni mengaku kurang nyaman. Eni adalah tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 megawatt di Provinsi Riau. Kata Eni, apa yang disampaikan oleh Pak Novanto membuat saya kurang nyaman, pokoknya saya sudah menyampaikan kepada penyidik. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lain mengenai pernyataan Novanto tersebut. ‘’Saya sudah sampaikan ke penyidik, penyidik saya pikir sudah tahu karena itu terjadi di Rutan KPK ya,’’ ungkap Eni. Eni juga meyakini bahwa panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar akan mengembalikan uang yang diduga terkait dengan perkara tersebut. ‘’Itu dari panitia munaslub mereka mengembalikan secara bertahap, itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp 2 miliar itu untuk Munaslub Golkar,’’ tutur Eni. Beberapa hari yang lalu, Partai Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK terkait dengan perkara tersebut. KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka penerima suap atau janji serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap. Hal. 15 Barang Bukti
Erick Thohir
Dari Asian Games 2018 Jadi Ketua Timses Jokowi PASANGAN capres dan cawapres dalam Pilpres 2019, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, menunjuk pengusaha muda Erick Thohir sebagai Ketua Tim Sukses (Timses) pasangan tersebut. ‘’Ya ini kombinasi ya, kita ini kombinasi supaya semuanya bisa ikut memiliki. Jadi ada profesional pengusaha, ada juga politisi ya. Kalau campurcampur itu kan bagus,’’ kata Jokowi di Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (7/9) sore kemarin. Menurut Jokowi, Erick
adalah sosok profesional serta pengusaha besar. Dia memiliki klub bola, serta klub basket, tambah Jokowi. ‘’Ini bukan urusan berpolitik, ini urusan manajemen. Mengelola kampanye ini sehingga bisa berjalan dengan baik,’’ ujar Jokowi. Sementara itu, calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan pemilihan Erick sebagai Ketua Timses Jokowi-Ma’ruf adalah tepat dan sesuai. Hal. 15 Inter Milan
Ya ini kombinasi ya, kita ini kombinasi supaya semuanya bisa ikut memiliki. Jadi ada profesional pengusaha, ada juga politisi ya. Kalau campur-campur itu kan bagus. Jokowi
Bali Post/ant
JABAT TANGAN - Jokowi berjabat tangan dengan Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Erick Thohir usai memberikan keterangan terkait formasi tim sukses kampanye nasional Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (7/9) kemarin. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-Ma’aruf Amin, dan Erick Thohir menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional.
Miliki Potensi Wisata
Buleleng Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah HPL Pejarakan
Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P.
PERKEMBANGAN pariwisata di Buleleng Barat akhirakhir ini mengalami kemajuan. Ini menjadi motivasi jajaran Pemkab Buleleng untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah milik pemerintah di daerah tersebut. Aset tanah yang sempat digugat oleh kelompok masyarakat itu sekarang tetap sebagai aset pemerintah daerah. Pemerintah bersama pihak ketiga yang memiliki izin sebagai pengelola aset itu akan meningkatkan kerja sama agar bisa mendatangkan hasil untuk kepentingan pemerintah daerah. Meski aset itu sah milik pemerintah daerah, namun
upaya menguasai tanah itu untuk kepentingan kelompok tertentu nampaknya masih saja merebak. Bahkan, upaya itu kesannya cenderung menyudutkan pimpinan daerah dengan dasar yang tidak jelas dan tanpa bukti-bukti kuat. Bukan hanya itu, upaya oleh oknum tersebut dikhawatirkan akan membuat pemilik modal ragu-ragu untuk menanamkan investasi di Buleleng Barat dan sekitarnya. Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. didampingi Asisten Pemerintahan Made Arya Sukerta, Kabag Hukum Bagus Gede Bratha, dan Kabag Aset BKD Buleleng
Made Pasda Gunawan, Jumat (7/9) kemarin mengatakan, tanah HPL No. 1 Desa Pejarakan itu tahun 2017 dan tahun 2000 pernah masuk ranah hukum karena adanya gugatan dari kelompok masyarakat yang ingin menguasai lahan itu. Dari proses hukum tahun 2000, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No. 116/K/ Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menguatkan kembali dalil-dalil dan memenangkan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Demikian juga untuk gugatan pada tahun 2017 kepada Pemkab Buleleng dengan objek gugatan yang
sama yaitu HPL No. 1 Desa Pejarakan, berdasarkan putusan Kasasi No. 3319K/Pdt/2017 aset Pemkab Buleleng berupa HPL 1 Tahun 1976 Desa Pejarakan adalah sah sesuai dengan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Buleleng. ‘’Sampai sekarang tanah itu menjadi aset pemkab dan proses hukum dua kali keputusan pengadilan memenangkan pemerintah daerah. Artinya aset itu milik pemerintah dan pemerintah daerah berhak melakukan pengelolaan,’’ katanya. Menurut Dewa Ketut Puspaka, sebagai pemilik aset yang dikuatkan oleh bukti-bukti auten-
tik, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengelola aset itu. Apalagi, dengan perkembangan bisnis pariwisata di Buleleng Barat yang semakin menggeliat, maka keberadaan aset itu penting untuk dikelola dengan baik. Untuk itu, langkah serius yang akan dilakukan sekarang adalah berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang selama ini masih memiliki izin mengelola tanah, agar melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah. Upaya lainnya adalah memprogramkan pemanfaatan yang sekarang belum mendatangkan hasil sesuai harapan. Hal. 15 Wajib Dijaga