Edisi 8 mei 2018 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

Selasa pon, 8 mei 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Bali Post/kmb

BERSAMA OMBUDSMAN - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab (tengah). Sebelumnya, Koster-Ace menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas.

Koster-Ace Teken Pakta Integritas Pelayanan Publik Berkualitas Koster akan Terapkan Sistem Pengaduan ’’Online’’

PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), Senin (7/5) kemarin menghadiri undangan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali. Ombudsman Provinsi Bali mendengar langsung visi, misi dan program kerja KosterAce dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas. Pada kesempatan tersebut Koster-Ace menandatangani pakta integritas pelayanan publik yang berkualitas. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan, digelarnya acara ini agar publik mengetahui visi, misi dan program kerja KosterAce dalam hal pelayanan publik di Bali jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. ‘’Kita memimpikan pelayanan publik di Bali setara dengan Eropa. Kenapa demikian, karena Bali ini pulau internasional, peristiwa bersejarah besar banyak terjadi di sini, tetapi pelayanan publiknya belum setara dengan negara-negara di Eropa. Kenapa itu penting, agar warna Bali sebagai island of love, island of tolerants tercermin secara visual,’’ harapnya. Wayan Koster memulai pemaparannya dengan menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang berkualitas. ‘Buat saya ini (pelayanan publik berkualitas) penting. Ketika undang-undang ini digarap, sebagai anggota DPR-RI saya sangat mendukung. Saya ingin

Ombudsman ini jadi mitra strategis di Bali. Kami butuh kontrol,’’ ujarnya. Untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas, Koster akan menerapkan sistem pengaduan online di seluruh Bali. Yang terpenting, menurutnya, adalah keharusan akan adanya regulasi lokal sesuai kewenangan daerah dalam hal standar pelayanan publik berkualitas. Menurutnya, hal itu dimungkinkan melalui pembuatan peraturan yang menjadi kewenangan gubernur. ‘’Misalnya dibuatkan peraturan gubernur (pergub) tentang standardisasi pelayanan publik di daerah, acuannya adalah UU Nomor 65 Tahun 2005. Di tingkat lokal itu harus dijabarkan. Jadi kita punya ruang mengatur itu,’’ ujarnya. Dalam aturan itu, nantinya dibuatkan standar pelayanan publik berkualitas yang bisa diterapkan di Bali. Salah satunya adalah membuat aturan pelayanan publik berbasis online. ‘’Diatur tentang standar pelayanannya misalnya, pelayanan bebas dari kolusi dan pungutan, persyaratan harus transparan, mekanismenya harus sederhana. Deregulasi dan debirokratisasi. Penyederhanaan persyaratan dan penyederhanaan mekanisme, transparan serta bersih. Dalam hal perizinan, harus berbasis online,’’ paparnya. Koster-Ace juga menarget zero complain pelayanan publik jika ia terpilih melalui Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 27 Juni 2018. ‘’Target

kami zero complain untuk di bidang pelayanan publik,’’ kata Koster. Ia menekankan pentingnya deregulasi dan debiroratisasi untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas di berbagai sektor kehidupan masyarakat Bali. Salah satunya adalah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis online. Selain itu, ia menekankan perlunya membuat regulasi lokal sesuai kewenangan daerah mengacu pada UU Nomor 65 Tahun 2005. Koster menegaskan perlunya standardisasi pelayanan publik yang diatur secara detail oleh gubernur. ‘’Misalnya standar perizinan tidak boleh melebihi satu bulan atau satu minggu atau satu jam saja. Pelayanannya juga harus bebas kolusi dan pungutan. Mekanismenya disederhanakan. Tidak perlu lagi melewati beberapa meja karena online sistemnya,’’ ujar Koster. Ia menegaskan, segala kepentingan masyarakat berkaitan pelayanan publik tak boleh dilaksanakan berbelit-belit. ‘’Tidak boleh ribet. Sekali lagi, tidak boleh begitu mengurusi warga. Saya akan dobrak perilaku yang menghambat kepentingan publik,’’ tegasnya. Di akhir acara, Koster-Ace serta Kepala ORI Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab menandatangani Pakta Integritas Pelayanan Publik berkualitas. ‘’Bila nanti Bapak (Koster-Ace) terpilih, tapi tidak melaksanakan komitmen ini, maka kami Ombudsman yang akan menagihnya,’’ pungkas Umar Ibnu Alkhatab. (kmb)

Alasan Rai Mantra Sejak 2014 Tolak Reklamasi Teluk Benoa (1)

Reklamasi Teluk Benoa Langgar Undang-undang dan Perda RTRW RENCANA reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar untuk kawasan wisata sejak awal mendapat reaksi keberatan dari Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang kini menjadi calon Gubernur Bali nomor urut 2. Begitu mengetahui rencana tersebut, Rai Mantra selaku Wali Kota Denpasar bersurat kepada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan nomor surat 500/2478/Ek tertanggal 4 Juli 2014. Surat tersebut memberi pertimbangan kepada pemerintah pusat dari beberapa aspek. Hal tersebut dipaparkan Rai Mantra saat ditemui di kediamannya, Jalan Cok Agung Tresna 37A, Renon, menjelang keberangkatannya

16 HALAMAN

NOMOR 248 TAHUN KE 70

berkampanye ke Tanjung Benoa, Badung, Minggu (6/5). Menurut Rai Mantra, aspek pertama yang membuat dirinya menolak rencana tersebut adalah aspek legalitas. ‘’Dari aspek legalitas, dengan jelas saya nyatakan bahwa rencana itu (reklamasi Teluk Benoa) pantas dipertimbangkan,’’ ujar Rai Mantra. Ia kemudian menerangkan dari aspek ini tercakup di dalamnya mengenai tata ruang. Dalam konteks ini, menurut Rai Mantra, kawasan Teluk Benoa adalah kawasan yang berdampingan dengan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II Tahura Ngurah Rai seluas 1.373 hektar di mana 734,5 hektar di antaranya berada di Kecamatan Denpasar Selatan.

BERTEMU - Calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, saat bertemu masyarakat sebelum kampanye ke Tanjung Benoa, Badung, Minggu (6/5).

Adapun fungsi-fungsi yang diizinkan baik oleh undang-undang, Perda RTRWP, RTRW Kabupaten/ Kota dan peraturan pemerintah adalah sebagai pusat penelitian, pendidikan mangrove, dan wisata alam dan area untuk Pelabuhan Benoa. Selain itu, kawasan ini juga merupakan Kawasan Strategis Kota Denpasar yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dan Nasional. Dan, mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Denpasar, kawasan Teluk Benoa diperuntukkan sebagai pelabuhan, kawasan konservasi, dan kawasan lindung, sehingga apabila direklamasi dengan fungsi destinasi pariwisata akan bertentangan dengan RTRW yang ada. ‘’Itulah salah satu pertimbangan yang menyebabkan empat tahun yang lalu kami menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,’’ tegas Rai Mantra. Kontrak Politik Penolakan atas rencana reklamasi Teluk Benoa dipertegas lagi oleh Rai Mantra bersama Cawagub I Ketut Sudikerta saat mendeklarasikan diri sebagai pasangan cagub-cawagub Februari 2018. Paslon Mantra-Kerta pada Sabtu (5/5) menandatangani dua kontrak politik sebagai janji yang pasti mereka wujudkan jika dipercaya memimpin Bali ke depan. Kontrak politik pertama menyatakan akan bersurat secara resmi kepada Presiden RI begitu dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023. Sebagai bentuk kesungguhan, pada hari itu juga MantraKerta dalam kapasitas sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur bersurat kepada Presiden RI agar mencabut Perpres 51/2014. Kontrak politik kedua, mencanangkan bantuan Rp 500 juta per tahun kepada setiap desa pakraman sebagai bentuk kesungguhan menjadikan desa pakraman sebagai poros utama pelestarian dan pengembangan budaya Bali. (kmb)

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.