20 HALAMAN
NOMOR 191 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis paing, 8 maret 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Mantra-Kerta Kampanye di Pusat Produksi Pertanian Tabanan
Ratusan Petani Terpikat ’’Kartu Tani Nawacandra’’ PASANGAN calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra - Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), menggelar kampanye dialogis di Banjar Belah, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Rabu (7/3) kemarin. Kampanye dialogis dihadiri ratusan tokoh masyarakat dan petani yang mewakili masyarakat dari wilayah Baturiti dan Penebel. Hadir pula dalam kampanye tersebut Ketua Koalisi Rakyat Bali A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta, Ketua KRB Tabanan Arya Budi Giri serta sejumlah pentolan
Koalisi Rakyat Bali. Dalam orasinya, Rai Mantra menekankan pada penguatan potensi lokal. Menurutnya, dengan memahami potensi yang ada di wilayah masing-masing, maka akan jelas ke mana arah pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. ‘’Daerah ini merupakan penghasil tanaman pertanian hortikultura, dengan potensi ini maka ke depan arah kebijakan pemerintah bagaimana mengembangkan produk tersebut sehingga memiliki nilai jual tinggi,’’ kata Rai Mantra. Dia menjelaskan, daerah pertanian seperti Baturiti perlu diban-
gun sebuah sentra hasil pertanian, sehingga hasil pertanian memiliki standar yang jelas. Dengan standar yang jelas maka harga bisa terkontrol dan kesejahteraan petani bisa terwujud. ‘’Kalau kita punya sentra pertanian maka standardisasi dapat kita terapkan, aktivitas ekonomi desa jadi hidup dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja,’’ kata Rai Mantra. Selain sentra berbasis potensi lokal, MantraKerta melalui program Nawacandra menyiapkan terobosan Kartu Tani Nawacandra. Hal. 19 Subsidi Pupuk
Bali Post/kmb
BATURITI DAN PENEBEL - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), foto bersama usai menggelar kampanye dialogis di Banjar Belah, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Rabu (7/3) kemarin. Kampanye dialogis dihadiri ratusan tokoh masyarakat dan petani yang mewakili masyarakat dari wilayah Baturiti dan Penebel.
DPR Pertanyakan Divestasi Freeport
Pilpres 2019
Ada Peluang Tiga Poros Koalisi
Jakarta (Bali Post) Dua poros koalisi telah mengerucut. Satu poros mendukung Jokowi sebagai capres yang dimotori PDI-P. Satu lagi Gerindra dengan capres Prabowo. Akankah hanya ada dua poros koalisi? Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan masih ada kemungkinan terbentuknya poros ketiga dalam koalisi partai politik pada pemilihan presiden 2019. Peluang terbentuknya poros ketiga terbuka lebar karena saat ini partai-partai politik masih terus menjalin komunikasi. ‘’Masih ada peluang, ada poros tiga, poros dua, ada poros satu juga semua masih terbuka, kan baru penjajakan-penjajakan. Masih belum ada kesimpulan satu, dua, atau tiga,’’ kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/3) kemarin. Penegasan disampaikan menyusul belum munculnya nama baru menjelang pemilihan presiden 2019 yang diprediksi akan berulang seperti Pemilu 2014 yang hanya terbentuk dua poros yaitu partaipartai yang mengusung Joko Widodo dan partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto. Hal. 19 Jadi Inisiator
Jakarta (Bali Post) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR mempertanyakan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan cara keharusan membeli hak partisipasi atau Participating Interestest (PI) Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40 persen. Meski terkendala persoalan ini, PT FI meyakini divestasi saham Freeport kepada Indonesia dapat selesai pada akhir bulan April tahun ini sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.
Bali Post/ant
DENGAR PENDAPAT - Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas (kanan) menyampaikan keterangan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3) kemarin. Rapat dengar pendapat itu membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara.
Executive Vice President PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memastikan pada saatnya 40 persen hak partisipasi Rio Tinto akan dikonversikan menjadi 40 persen saham di PTFI. Hal tersebut, menurut Tony, telah disetujui oleh internal PTFI dan pemerintah Indonesia. ‘’Sama, 1 persen PI for 1 persen saham. Satu banding satu, kalau 40 persen PI ya 40 persen saham. Tapi mungkin detailnya saya enggak bisa kasih tahu ke publik, masih dibicarakan,’’ kata Tony Wenas di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Rabu (7/3) kemarin. Untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), salah satu
langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia yakni mengakuisisi 40 persen hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Rio Tinto di Tambang Grasberg. Meski terkendala masalah tersebut, Tony optimistis negosiasi pemerintah Indonesia dengan PT FI akan selesai pada April 2018 seperti yang diminta Presiden Joko Widodo. ‘’Mudah-mudahan (selesai) April 2018. Kita sih optimis aja terus. Selama ini (kendalanya) kan detail divestasi, smelter, kelanjutan operasi, dan fasilitas perpajakan,’’ tegasnya. Hal. 19 Penilaian Saham
Upaya Menyejahterakan Buleleng
Bandara dan Kereta Api Ditolak, Jalan Tol dan Roro Dianggap Layak
KETIMPANGAN Bali Utara dan Selatan sering disoroti. Untuk mengejar ketertinggalan itu, berbagai proyek pun digagas pemerintah daerah. Ada bandar udara (bandara), kereta api pariwisata dan proyek short cut. Rupanya pemerintah pusat punya rencana lain, sehingga rencana daerah itu belum mendapat persetujuan. Mempercepat pembangunan di Buleleng, pemerintah pusat berencana membangun ‘’jembatan laut’’ yang melayari BanyuwangiBuleleng dan membangun jalan tol dengan membuat terowongan menembus gunung dan bukit. Kedua proyek tersebut diklaim telah melalui kajian World Bank yang melibatkan Universitas Udayana.
Kajian World Bank terkait rencana pembangunan bandara di Buleleng dipertanyakan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Ia mengaku belum pernah diajak bicara soal penelitian yang dilakukan oleh World Bank itu. Mangku Pastika sebetulnya sudah mengagendakan pertemuan dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Jumat (9/3) besok untuk meminta penjelasan. Namun, akhirnya memutuskan untuk menelepon langsung Menteri Luhut, Rabu (7/3) kemarin. ‘’Saya sudah sampaikan ke beliau, kami belum diajak bicara oleh yang survei. Jadi, kita kan harus ditanya dulu. Kenapa ingin bikin airport di utara, kenapa tidak ingin menambah kapasitas Ngurah Rai, kan ada sebabnya,’’ ujar Pastika saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Gubernur, kemarin sore. Dari pembicaraan langsung dengan Menteri Luhut, Pastika baru mengetahui bahwa survei yang dilakukan World Bank ternyata dilakukan bersama Universitas Udayana. Hasil yang disampaikan kepada Menteri merupakan hasil sementara. Dengan kata lain, rencana
bandara Buleleng belum sepenuhnya bisa dikatakan batal. ‘’Survei oleh World Bank bekerja sama dengan Universitas Udayana, sementara ini belum dipresentasikan. Nanti minggu depan, saya diundang bersama DPRD ke Jakarta untuk mendengarkan presentasi mereka berikut berbagai argumentasi kita. Jadi istilahnya nanti kita challenge,’’ jelasnya. Menurut Pastika, hasil studi sementara tidak saja menyatakan bandara Buleleng tidak layak. Sebab, rencana pemprov untuk membuat jalan kereta api keliling Bali juga dikatakan tidak visible karena dianggap akan mengganggu keindahan Bali. Sementara yang dimaksud pemprov adalah kereta api pariwisata. Rencana yang dinilai visible justru membuat terminal kapal roro dari Banyuwangi ke Bali Utara. Padahal, keperluan logistik justru lebih banyak untuk Bali Selatan. Kemudian, rencana jalan tol dari Bali Selatan ke Bali Utara dengan menerobos bukit/gunung atau membuat terowongan. Hal. 19 Izin Lokasi
Gubernur Bali Made Mangku Pastika
Dari Barat ke Timur, dari Darat Sampai ke Laut Wacana proyek pembangunan bandara internasional di Buleleng sudah bergulir lebih dari tujuh tahun lalu. Namun, tandatanda autentik tentang kejelasan proyek itu belum pasti. Bahkan kini ada kabar Bandara Bali Utara itu ditolak karena dianggap tidak layak. Seperti apa ‘’perjalanan’’ proyek yang dianggap mampu mengusir ketertinggalan dari Buleleng. Bali Post/dok
BANDARA - Maket rencana bandara di Buleleng. Pembangunan bandara di Kubutambahan yang rencananya menjorok ke laut itu dibatalkan karena tidak layak.
BANYAK ujaran terkait pembangunan bandara tersebut. Awalnya, proyek tersebut dibangun di Buleleng Barat. Lokasinya berada di Grokgak. Calo tanah pun bergentayangan ke daerah tersebut. Akibat yang pertama, harga tanah melejit. Tak lama kemudian, rencana lokasi dipindahkan ke wilayah timur Buleleng. Tepatnya di Kubutambahan. Alasannya, lokasi baru itu akan memberi manfaat pada dua wilayah; Buleleng dan Karangasem. Calo pun kembali berburu ke timur. Lagi-lagi harga tanah di Kubutambahan mulai terangkat. Banyak petani diiming-imingi harga tinggi agar mau melepas tanahnya. Sampai di sana juga belum ada kejelasan. Ternyata ada perkembangan baru. Bandara tetap dibangun di Kubutambahan. Namun landasan pacunya tidak dibangun di darat tetapi di laut. Alasannya, akan memperkecil pemanfaatan lahan pertanian. Lagi-lagi calo tanah kecele karenanya. Di tengah timbul-tenggelamnya wacana bandara itu, Pemkab Buleleng pernah menerima surat dari PT PBM. Surat itu berisi permohonan rekomendasi dari Bupati Bule-
leng terkait pembangunan bandara. Surat itu ditujukan kepada Bupati Buleleng dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda Buleleng. Ketika itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana juga belum berani memastikan kapan bandara mulai dibangun. Ia menyatakan masih menunggu hasil kajian dari Pemprov Bali dan kementerian. ‘’Jika surat kajian sudah ada, sekarang pun suratnya saya teken,’’ katanya kala itu menanggapi adanya surat tersebut. Awal munculnya rencana pembangunan bandara sekitar tahun 2011 pun memang dimulai dengan pernyataan yang belum disimpulkan. Saat itu, Bupati Bagiada mencetuskan untuk pertama kalinya bahwa di Buleleng akan dibangun bandara. Setelah itu, sejumlah pejabat terbang ke luar negeri, salah satunya ke Turki. Datang dari Turki, statemen-statemen optimis dari pejabat bermunculan bahwa Turki sebagai salah satu investor sangat serius dan begitu tertarik membangun bandara di Buleleng. Hal. 19 Dari Turki