20 HALAMAN
NOMOR 305 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat pon, 7 juli 2017
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
PILGUB BALI 2018
3
Jaring Calon, PDI-P Harus Elegan
Ilustrator/Suka Adnyana
REGENERASI kepemimpinan Bali mulai bergulir. Partai politik (parpol) mulai melakukan proses penjaringan kandidat dan memunculkan nama. Hal. 19 Budaya Bali
KOLOM POLLING HALAMAN 20
PDI Perjuangan secara hitungan politik memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan Pilkada Bali 2018. Kekuasaan yang kini dikendalikan kader PDI Perjuangan dan besarnya dukungan rakyat Bali pada Pemilu 2014 memang bisa menjadi modal. Maka tak salah, sejumlah kader banteng dalam lingkaran ini berasumsi bahwa siapa pun dicalonkan PDI Perjuangan menjadi pemimpin Bali 2018 akan menang. Betulkah? Itu barulah sebatas asumsi. Lalu, sejauh mana asumsi ini bisa menjadi rujukan? Bagaimana dampak asumsi ini ter-hadap demokratisasi pemilihan figur pemimpin Bali di internal PDI Perjua-ngan tentu masih perlu didiskusikan.
PDI PERJUANGAN harus tetap waspada dan sadar bahwa pemilih di Bali adalah manusia cerdas dan heterogen. Pilihan politik bisa saja bergeser jika ada hak-hak otonom pemilih di Bali dikebiri. Yang pasti, kini dinamika politik di internal DPD PDI Perjuangan Bali sedang menjadi perhatian publik. Sebagai partai peraih dukungan tertinggi pada Pemilu 2014 di Bali, PDI Perjuangan secara moral tentu harus menjawab kepercayaan publik dengan elegan. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan hendaknya benar-benar bisa menjadi rumah bagi elemen masyarakat Bali, termasuk dalam penjaringan calon gubernur Bali dan wakil gubernur Bali 2018-2023. Dalam konteks penjaringan calon pemimpin Bali ke depan, PDI Perjuangan wajib hukumnya menjabarkan tahapan yang elegan. Penjabaran elegan dalam hal ini tentu harus dinamis dan aspiratif. ‘’Saya pribadi mendukung jika tahapan penjaringan kandidat gubernur Bali dan wakilnya pada Pilkada 2018 dilakukan
Maju di Pilkada Gianyar
Parta Tak Mau ’’Nyaman’’ Sendiri
Nyoman Parta
TIDAK sedikit yang mempertanyakan alasan politisi PDI-P Nyoman Parta ikut dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dari PDI-P di Pilkada Gianyar 2018. Terlebih, Parta juga harus bersaing ketat dengan rekannya separtai sekaligus incumbent, I Made Mahayastra. Di sisi lain, pria bertubuh tambun ini sudah menduduki ‘’kursi’’ empuk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Bali. ‘’Sesungguhnya kalau mau nyaman saya di DPRD Bali atau ke depan saya bisa berjuang untuk menjadi caleg DPR-RI. Tetapi setiap saat saya dicari oleh warga dari lapisan berbeda-beda. Dari kalangan intelek-
Didukung Jadi DK PBB
Presiden Jokowi Apresiasi Turki
Ankara – Indonesia mengapresiasi dan sangat menghargai dukungan Turki dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. ‘’Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan Turki terhadap pencalonan Indonesia pada pencalonan Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020,’’ kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di White Palace, Ankara, Kamis (6/7) kemarin. Dukungan tersebut memang secara resmi telah disampaikan Turki sebelum pertemuan berlangsung, sehingga Presiden Jokowi pun mengungkapkan apresiasi atas dukungan tersebut kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah menegaskan bahwa Turki menyampaikan dukungan bagi Indonesia dalam pencalonannya untuk DK-PBB 20192020. Hal. 19 Sejumlah Dukungan
secara elegan. PDI Perjuangan harus melakukan tahapan secara aspiratif dan jemput bola,’’ ujar anggota DPR-RI Dapil Bali I Nyoman Dhamantra, Kamis (6/7) kemarin. Ia mengingatkan semua kader tentu harus menjabarkan makna demokrasi pada partai yang dijadikan rumah politik. Kader jangan sampai gagal menafsirkan hal ini. ‘’Semua kader harus memberi ruang tampilnya calon pemimpin Bali yang ideal dan layak bagi Bali. Dalam konteks ini kita jangan bicara mau atau tidak mau menjadi pemimpin, melainkan harus tunduk pada mekanisme yang digariskan partai,’’ sarannya. Dhamantra mengatakan dinamika politik memang penuh dengan perbedaan. Hal itu jangan dimaknai sebagai bentuk-bentuk penentangan terhadap agenda partai. ‘’Dinamis dan elegan adalah cara terbaik untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif,’’ tegasnya. Hal. 19 Nasib Bali
Romelu Lukaku
I Nyoman Dhamantra Anggota DPR-RI
Harus Ada ’’Tracking’’ KPK
tual, para pendeta maupun juga masyarakat umum yang datang ke rumah,’’ ujar Parta di Denpasar, Rabu (5/7) kemarin. Parta menambahkan, kedatangan masyarakat pada intinya menyampaikan bahwa di Gianyar perlu ada perubahan. Gianyar butuh sosok pemimpin yang bisa menangani segala ketidakberesan yang terjadinya di daerah itu. Inilah yang kemudian mendorongnya untuk tidak egois. Apalagi pria asal Guwang ini juga sudah lama bergelut dengan urusan kemasyarakatan. Hal. 19 Ikut Bersaing
Wirata Dwikora
TAK bisa dimungkiri banyak pejabat setingkat gubernur dan bupati harus berurusan dengan KPK, pascadilantik. Bahkan di antara mereka akhirnya jadi tersangka dan masuk bui, karena terbukti korupsi. Tentu itu tak diharapkan terjadi di Bali. Ini penting menyusul akan berlangsung perhelatan Pilgub Bali dan Pilkada di Klungkung dan Gianyar pada 2018. Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora mengharapkan jajaran partai di Bali harus berani melakukan inovasi dalam penjaringan bakal calon gubernur Bali 2018-2023 mendatang. Salah satunya, yakni harus berani melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang pernah dilakukan Presiden Jokowi saat mencari para calon menterinya. Tracking dari KPK harus menjadi salah satu syarat yang dimiliki oleh bakal calon yang diusung partai. Hal. 19 Inovasi Cerdas
Ketentuan PPDB Masih Penyesuaian
Jakarta (Bali Post) – Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan penerapan ketentuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih dilakukan penyesuaian antara peraturan dan masalah di lapangan. ‘’Kalau misalnya sekarang ada yang belum sesuai ketentuan, itu diperbolehkan, karena masa transisi setahun dua tahunlah, karena ini tidak bisa serta merta mengubah kebiasaan lama,’’ kata Hamid, di Jakarta, Kamis (6/7) kemarin.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru seperti penerapan zonasi, ukuran kelas, dan PPDB via daring. Hamid menjelaskan, dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan sekolah berhak menerima 90 persen dari total kuota siswa bagi anak yang berdomisili di zona yang sama
dengan zona sekolahnya. Sementara 10 persen sisanya boleh menerima siswa dari luar zonasi sekolah. Ketentuan itu juga mewajibkan sekolah menyisihkan 20 persen kuota siswa sekolahnya diberikan kepada anak yang tidak mampu. ‘’Tanpa ada ketentuan itu anakanak tidak mampu pasti terlempar dari wilayahnya. Karena terlempar mereka harus keluarkan tambahan uang transpor, mereka juga akan mendapatkan sekolah yang mungkin
tidak bagus,’’ kata Hamid. Oleh karena itu, apabila masih ada sekolah yang menerima siswa dari luar zonasi hingga 20 persen dari total kuota peserta didik masih diperbolehkan. Peraturan lainnya ialah mengenai jumlah siswa di dalam kelas yakni untuk SD maksimal 28 orang, SMP 32 orang, SMA/SMK 36 orang. Ketentuan ini juga masih dalam tahap penyesuaian. Hal. 19 Lakukan Pengawasan
Hujan Lebat Landa Jepang
10 Orang Hilang, 400.000 Mengungsi
Romelu Lukaku Resmi ke MU
London – Manchester United (MU) telah mencapai kesepakatan perihal nilai transfer sebesar 75 juta pound untuk merekrut penyerang Romelu Lukaku dari klub Liga Inggris lainnya, Everton, menurut laporan media-media Inggris. Pemain 24 tahun itu, yang pindah ke Everton secara permanen pada 2014, mencetak 25 gol dan memberikan enam assist dalam 37 pertandingan liga musim lalu yang membuatnya mengakhiri musim sebagai penyerang tersubur peringkat kedua. Eksploitasinya telah membantu Everton mengamankan finis di peringkat ketujuh di liga. Pemain internasional Belgia itu menolak kontrak baru yang disodorkan Everton pada Maret, dan sejak itu telah dikait-kaitkan dengan bekas klubnya Chelsea dan juara Jerman Bayern Munich. Hal. 19 Masa Depan
’’Semua kader harus memberi ruang tampilnya calon pemimpin Bali yang ideal dan layak bagi Bali. Dalam konteks ini kita jangan bicara mau atau tidak mau menjadi pemimpin, melainkan harus tunduk pada mekanisme yang digariskan partai.’’
Bali Post/ap
JEPANG - Seorang pria berdiri di tengah puing-puing yang disebabkan oleh sungai yang meluap di Asakura, prefektur Fukuoka, barat daya Jepang, Kamis (6/7) kemarin.
Tokyo – Sedikitnya 10 orang hilang dan 400.000 lagi meninggalkan rumah setelah hujan deras melanda Jepang barat daya yang mengakibatkan sungai meluap, kata pejabat pemerintah dan media setempat. Sebagian prefektur Fukuoka di pulau barat daya, Kyushu, diguyur hujan dengan debit mencapai 774 milimeter dalam waktu sembilan jam pada Rabu. Jumlah tersebut mencapai sekitar 2,2 kali dari volume normal hujan pada Juli, kata televisi nasional NHK. Sebanyak 7.500 petugas penyelamat, termasuk polisi, petugas pemadam kebakaran dan tentara dari Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), dikerahkan untuk membantu pengungsian dan mencari yang hilang. Empat puluh helikopter disiagakan hingga cuaca membaik. ‘’Ada banyak laporan tentang orang-orang yang keselamatannya tidak dapat dipastikan, misalnya ‘seorang anak hanyut di sungai’ dan ‘rumah saya hanyut dan saya tidak bisa menghubungi orang tua’,’’ kata Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dalam sebuah jumpa pers darurat, Kamis (6/7) pagi kemarin. Hal. 19 Paling Parah
Kasus E-KTP
KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru
Jakarta (Bali Post) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengisyaratkan bakal ada tersangka baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi KTP elektronik (eKTP). Ditemui usai melantik tiga penasihat KPK, Kamis (6/7) kemarin, ia belum bisa memastikan kapan akan diumumkan tersangka baru tersebut. ‘’Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini, tetapi segera,’’ kata Agus. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK saat ini fokus untuk mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait eKTP. ‘’Pendalaman di kluster politik menjadi salah satu bagian yang penting dalam kasus e-KTP ini. Dalam proses persidangan pun sudah mulai mengemuka adanya rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan sejum-
lah aktor dari sektor politik, birokrasi dan swasta,’’ katanya. Agus pun enggan menjawab dari kluster mana terkait tersangka baru kasus e-KTP itu. Ia hanya memastikan bahwa kasus e-KTP akan segera dituntaskan, karena termasuk kasus yang cukup besar. ‘’Jadi, itu akan kami tuntaskan segera. Rakyat bisa melihat. Jadi, kalau namanya tuntas kan ada tersangka baru, yang lain-lain juga,’’ demikian Agus Rahardjo. KPK hingga Rabu (5/7) telah memeriksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR-RI Abdul Malik Haramain dan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi
PDI-P Arif Wibowo sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto. Irman sudah dituntut tujuh tahun penjara, sedangkan Sugiharto dituntut lima tahun penjara. KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, anggota Komisi II DPR-RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut. (ant)
Agus Rahardjo
Bali Post/ant