Edisi 07 Januari 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 138 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu paing, 7 januari 2017

@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Evaluasi Bebas Visa

Sejumlah Negara akan Dicoret

Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada tiga alasan yang mendorong perlunya evaluasi untuk mencoret beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (6/1) kemarin, mengatakan keputusan untuk mencabut fasilitas tersebut untuk sejumlah negara dilakukan tidak semata karena adanya pelanggaran keimigrasian. ‘’Kami melihat ada manfaatnya atau tidak kita buka bebas visa ke negara-negara tertentu. Kalau tidak ada, untuk apa kita kasih?’’ katanya.

a kasus unuhan, us Pane rekonkan dan di Jarin. Seagakan i terseBerita BAP). Bali Post/ant

PEMKAB KLATEN - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani (tengah) berjabat tangan dengan pejabat Pemkab Klaten seusai pengarahan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (6/1) kemarin. Ia ditunjuk sebagai Plt. Pasca-operasi tangkap tangan kasus suap jual jabatan yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini.

Kasus Klaten

KPK Periksa Kepala SD Jakarta (Bali Post) – KPK sudah memeriksa 36 saksi pada Jumat (6/1) kemarin terkait kasus dugaan korupsi penerimaan suap untuk mutasi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. ‘’Terkait OTT (operasi tangkap tangan) KPK pada 30 Desember 2016 lalu, hari ini diagendakan pemeriksaan 36 saksi di Polres Klaten, unsurnya ada pejabat daerah dari berbagai level, ada pegawai negeri sipil dan swasta, hingga kepala Sekolah Dasar (SD) dan staf kecamatan, para saksi ini kami dalami lebih lanjut terkait perkara yang ditangani,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta. Para saksi itu diduga mengetahui dugaan pemberian dana kepada Bupati Klaten Sri Hartini yang sudah ditetapkan sebagai ter-

sangka dalam kasus ini. ‘’Tentu diklarifikasi peran masing-masing saksi apakah pernah dimintai uang oleh pihak-pihak tertentu di Klaten atau ada perantara atau pernah memberikan atau ada komunikasi lain, itu yang jadi bahan pemeriksaan,’’ tambah Febri. Bupati Klaten Sri Hartati yang diduga menerima uang senilai Rp 2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura untuk penempatan jabatan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Klaten. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan uang Rp 3,2 miliar di rumah dinas Sri Hartini. Uang Rp 3 miliar ditemukan di kamar anak bupati, sedangkan sisanya berada di kamar Hartini. Hal. 19 Pengisian Jabatan

Surat Putri Diana Dilelang

PUTRI Diana meninggal pada Agustus 1997. Namun, ia tetap memiliki daya pikat. Salah satu buktinya, surat yang dikirim kepada pejabat Istana Buckingham laku terjual ribuan dolar pada lelang di Inggris, Jumat (6/1) kemarin. Surat itu mengungkapkan bahwa Pangeran Harry ‘’terus-menerus dalam kesulitan’’ di asrama sekolah. Enam catatan tulisan tangan tersebut dikirim ke Kepala Istana Buckingham Steward Cyril Dickman pada 1980-an dan 1990an dan memperlihatkan sekilas kehidupan sang Putri. Hal. 19 Dalam Kesulitan

Alasan kedua, lanjut mantan Menko Polhukam ini, yakni adanya pelanggaran yang dibuat dalam penggunaan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut. ‘’Ketiga, nilai tambah apa yang kita dapat dari itu. Kalau tidak ada (nilai tambah), ya… ngapain,’’ katanya. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan kepada sejumlah negara secara acak. Namun, ia mengaku proses evaluasi itu akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk pemeriksaan rinci. ‘’Namanya evaluasi tidak akan (selesai) satu hari. Paling tidak satu bulan periksa ini itu segala macamnya,’’ katanya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia dipastikan akan mencoret beberapa negara yang semula diberi fasilitas bebas bisa kunjungan singkat setelah melalui tahap evaluasi beberapa waktu lalu. ‘’Sudah ada tapi tentu terlalu early kalau saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan (pihak) terkait melakukan evaluasi itu,’’ kata Binsar Panjaitan, Rabu (4/1). Ia menegaskan untuk kepentingan pariwisata, kebijakan bebas visa juga perlu dievaluasi jika nyatanya tidak memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, Luhut menegaskan, pemberian fasilitas bebas visa juga perlu untuk dicabut jika warga negara dari negara bersangkutan berpotensi melakukan pelanggaran di Indonesia. Namun, ia menekankan, sampai sejauh ini dari hasil evaluasi sementara, sangat sedikit yang menggunakan fasilitas visa sementara untuk tinggal dalam waktu lama di Indonesia, apalagi untuk mencari kerja. ‘’Jadi kalau ada yang omong-omong bilang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu, saya pingin orangnya datang ke saya, tunjuk angkanya, di mana, kita pergi sama-sama. Jangan kita buat dusta di antara kita,’’ katanya. Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberlakukan sejak 2015 kepada 169 negara. (ant)

Luhut Binsar Pandjaitan

Mahrez Pemain Terbaik Afrika

Abuja Riyad Mahrez, yang menginspirasi Leicester City untuk secara mengejutkan menjadi juara Liga Inggris musim lalu, terpilih sebagai Pemain Terbaik Afrika pada Jumat (6/1) kemarin. Pemain asal Aljazair yang permainan kreatifnya menjadi salah satu kunci kesuksesan Leicester, mengungguli pemenang 2015 Pierre-Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund dan pemain Liverpool Sadio Mane. Pemain Leicester itu mendapatkan 361 suara, mengungguli 313 suara yang dikumpulkan Aubameyang dan 186 suara milik Mane. Hasil itu diumumkan pada upacara pemberian penghargaan tahunan Konfederasi Sepak Bola Afrika

(CAF) di ibu kota Nigeria. ‘’’Penyihir’ asal Aljazair Mahrez menjalani tahun yang layak dikenang. Hal. 19 Aktor Kunci

Riyad Mahrez

Putri Diana (alm)

Ada Empat Aspek yang Dikaji

Siap Kaji Ulang Reklamasi

Unud Tidak Mungkin ’’Jual’’ Bali MENTERI Koordinator Kemaritiman menyatakan rencana reklamasi Teluk Benoa akan dikaji ulang. Unud dan World Bank ditugaskan untuk itu. Tujuannya agar kajian yang dihasilkan benar-benar independen. Atas rencana tersebut, Rektor Universitas Udayana (Unud) menyatakan kesiapannya untuk mengkaji ulang reklamasi Teluk Benoa. ‘’Prinsipnya kita tidak boleh menolak begitu saja, tugas meneliti memang tugas universitas. Cuma yang penting kita tidak berpihak kepada siapa pun. Independen, netralitas itu harus tetap dijaga, kita enggak mungkin jual Unudlah, kita enggak mungkin jual Bali,’’ tegas Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD., Kamis (5/1).

Suastika menjelaskan, Unud sebagai lembaga perguruan tinggi milik pemerintah pasti melaksanakan apa yang ditugaskan pemerintah. Saat ini tinggal menunggu instruksi lebih lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun, siapa pun yang menyuruh tetap harus netral dan independen. ‘’Siapa pun tidak boleh ikut campur urusan prinsip yang bersifat keilmuan,’’ tandasnya. Sebelumnya (BP, 4/1), Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana reklamasi Teluk Benoa akan dikaji ulang. Pemerintah mempercayakan kepada World Bank bersama Unud untuk melakukan kajian ulang ini. Kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemerintah untuk menyikapi pro-kontra rencana reklamasi Teluk

Benoa, Bali. ‘’Rencana reklamasi Teluk Benoa akan dilakukan kajian ulang. Pemerintah melibatkan World Bank dan Unud untuk hal ini. Kajian diharapkan dilakukan secara ilmiah dan independen, termasuk memperhatikan aspek lingkungan dan budaya Bali,’’ tegasnya. Hal. 19 Rencana Reklamasi

’’Siapa pun tidak boleh ikut campur urusan prinsip yang bersifat keilmuan.’’ Prof. Suastika Rektor Unud

Semuanya Tak Layak

UNUD telah mengeluarkan hasil final feasibility study (FS) pada 2 September 2013. Hasilnya, bahwa reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Ada empat aspek kajian dalam studi kelayakan ini, yakni aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi-finansial. Adapun hasil kajian dari keempat aspek itu seluruhnya dinyatakan tidak layak. Kesimpulan bahwa reklamasi Teluk Benoa tidak layak diputuskan pada rapat gabungan di Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran pada hari itu juga. Pertemuan dihadiri para guru besar, dekan fakultas dan perwakilan dosen di lingkungan Unud. Rapat yang berlangsung empat jam itu akhirnya berkesimpulan, reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan. Ketika itu Rektor Unud Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD. didampingi Ketua LPPM Unud Prof. Ketut Satriawan mengatakan, ada empat aspek kajian dalam studi kelayakan ini, yakni aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi-finansial. Hal. 19 Tidak Layak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.