20 HALAMAN
NOMOR 48 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat wage, 6 oktober 2017
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Peduli Pengungsi Gunung Agung Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi Gunung Agung. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000. Dewan Adipura Nasional Jakarta Rp 2 0.000.000 Harmaini Idris Has Rp 5.000.000 Drs IND Supratman, Br. Muncan Kapal, Mengwi Badung Rp 3.000.000 PT Sanjaya Kusuma Trans Rp 2.500.000 NN 0416 (3 Okt 2017) Rp 1.000.000 I Wayan Wendra Rp 500.000 IKA, AAAIK Rp 500.000 Ni Putu Seti Rp 500.000 Ibu Anom, Surapati No. 23 Rp 500.000 IB Wisnu Saputra Rp 250.000 Ni Putu Eva Jayant Rp 100.000 Andy Artan Sucipto Rp 100.000 Tirta Rp 100.000 Nengah Ibang, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 50.000 Komang Awe, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 50.000 Budiada, Ds Adat Bugbug Karangasem Rp 50.000 I Nengah Tambun, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 50.000 Ketut Sarjana Rp 50.000 Wayan Kantun, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 40.000 I Nek, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 40.000 Nengah Suarjana, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 40.000 I Ketut Karta, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 40.000 Tok Riyeg, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 40.000 Camat Deden, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Kacang, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Mang Wiras, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Kari Bawa, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 I Ketut Merta, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Wayan Tumben, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Ketut Kantor, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Ketut Bondot, Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Ketut Merta,Desa Adat Bugbug Karangasem Rp 30.000 Hal. 19 Jumlah diterima kemarin Rp 37.408.000
Bali Post/kmb
BESAKIH - Pamedek sedang sembahyang saat pujawali purnama kapat di Pura Penataran Agung Besakih, Kamis (5/10) kemarin. Rangkaian upacara ini Ida Batara nyejer selama tiga hari.
Puja Bakti Purnama Kapat di Besakih
’’Nyejer’’ Tiga Hari, ’’Ngaturang’’ Guru Piduka ke Gunung Agung
PERSEMBAHYANGAN pada pujawali Purnama Kapat di Pura Penataran Agung Besakih, Kamis (5/10) kemarin, berlangsung khusyuk. Tak hanya krama Besakih, sejumlah pamedek dari Denpasar dan Badung juga tangkil. Bahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga tangkil berbaur dengan masyarakat. Ia bersama
Bupati Karangasem Mas Sumatri. Pemangku Besakih Jro Mangku Sueca mengatakan, pujawali Usaba Kapat di Padma Tiga Penataran Agung Besakih, Kamis kemarin, tetap berjalan seperti biasa. Demikian pula Ida Batara nyejer selama tiga hari. Kata Jro Mangku, pada pujawali kali
ini, rangkaian upacara ditambah dengan menghaturkan guru piduka kepada Ida Batara yang berstana di Gunung Agung. ‘’Meski Gunung Agung di level awas, tidak ada pengurangan upacara. Justru ada penambahan upacara yang ditujukan kepada Ida Batara yang berstana di Gunung Agung,’’ kata Jero Mangku
Sueca di sela-sela pujawali. Adapun sarana upacara guru piduka tersebut berupa banten sorohan dan bebangkit serba putih; guru piduka serta caru bebek dan ayam putih. ‘’Tujuannya tentu agar jagat rahayu,’’ imbuhnya. Hal. 19 Jagat Rahayu
Banyak Ancaman terhadap Pancasila
Banten (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh komponen bangsa harus tetap waspada atas ancaman yang mengganggu keutuhan wilayah Indonesia dan dasar negara Pancasila. “Kita harus waspada dengan peperangan nyata di tingkat budaya dan ekonomi di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini,” ujar Presiden dalam amanatnya yang disampaikan pada Peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Kamis (5/10) kemarin.
Terjebak Kemacetan
Jokowi Pilih Jalan Kaki 3 Km
PRESIDEN Joko Widodo mengaku memilih jalan kaki karena kemacetan yang menghadang saat hendak menuju upacara peringatan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon. “Saya tanya, masih berapa kilo sih? Tiga kilometer Pak. Ya sudah saya keluar mobil, saya jalan kaki,” kata Presiden kepada media usai peresmian PLTU IPP di Serang, Banten, Kamis (5/10) kemarin. Hal. 19 Pakai Jas
Bali Post/ant
ATRAKSI - Pesawat Sukhoi milik TNI melakukan atraksi di udara saat perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10) kemarin. Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema ‘’Bersama Rakyat TNI Kuat’’.
Bali Post/ant
JALAN KAKI - Presiden Joko Widodo berjalan kaki di antara kendaraan yang terjebak kemacetan menuju lokasi upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10) kemarin.
Tidak Biasa, Pertimbangan Hakim Praperadilan Setnov Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai pertimbangan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanton (Setnov) tidak biasa. “Perlu kami jelaskan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim yang hanya mendasarkan pada KUHAP tanpa melihat juga UU KPK itu agak tidak biasa dalam setiap persidangan karena KPK itu bersifat khusus dan di KPK ada beberapa hukum acara yang berbeda dengan KUHAP,” kata Laode dalam diskusi, Kamis kemarin. Pada 29 September 2017, hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR itu sebagai tersangka korupsi e-KTP di KPK tidak sah. Salah satu alasan hakim Cepi adalah alat bukti yang telah diperoleh oleh KPK keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain yaitu Sugiharto, Irman, dan Andi Agustinus. Sehingga menurut hakim alat bukti tersebut tidak disertai dengan berita acara penyitaan. “Tidak tepat kalau hakim mengatakan dalam penyidikan tidak ada minimal dua alat bukti. Padahal
penyelidikan sudah dilakukan sejak Juli 2013, sebelum saya di KPK sudah ada penyelidikan di KPK. Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yaitu jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup ada dugaan tindak pidana korupsi maka dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan itu, penyelidik melaporkan kepada KPK atau pimpinan dan kami sudah meminta 62 orang untuk meminta keterangan, ditambah 470 dokumen dan surat dan di penyidikan sudah ada lebih dari 1.100 dokumen termasuk harta autentik dan bukti elektronik,” ungkap Laode. (ant)
Menurut Presiden, sejak Indonesia merdeka banyak ancaman kepada Pancasila dan NKRI baik dari luar maupun dalam negeri. Indonesia dalam ikrar yang dibacakan pada Hari Kesaktian Pancasila akan membulatkan tekad mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai sumber kekuatan untuk menggalang persatuan melalui perjuangan dan menegakkan kebenaran serta keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Negara menambahkan, seluruh komponen bangsa juga harus bergegas membangun fondasi ekonomi nasional secara Indonesia sentris dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dengan kestabilan politik dan keamanannya, Indonesia diharapkan dapat terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional. “Kita harus memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang stabil. Sinergi antara TNI dengan institusi lain dan pemerintahan dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak dan wajib untuk dijaga dan ditingkatkan,” tegas Presiden. Hal. 19 Bersama Rakyat
Kumpulkan Bukti E-KTP
KPK Gandeng FBI
Jakarta (Bali Post) – KPK telah bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk pengumpulan bukti-bukti terkait kasus e-KTP yang berada di Amerika Serikat (AS). “Dengan Amerika Serikat, kami lakukan kerja sama dengan FBI terkait dengan pengumpulan dan pencarian bukti karena ada bukti-bukti yang juga berada di AS, ada indikasi aliran dana kepada sejumlah pejabat di Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (5/10) kemarin. Ia menyatakan, KPK akan terus berkoordinasi dengan FBI terkait dengan pengumpulan buktibukti dalam penanganan perkara e-KTP tersebut. “Buktinya sebagian sudah kami dapatkan. Apa saja buktinya tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara rinci. Namun yang pasti ada bukti-bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada se-
jumlah pejabat di Indonesia yang sedang diproses juga di peradilan di Amerika Serikat,” kata Febri. Menurut Febri, apa yang sudah terungkap pada persidangan di Amerika Serikat itu tentu KPK akan mendalami lebih lanjut. “Kami akan kembali berkoordinasi dengan FBI terkait dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan di sana karena di sana ada tuntutan hukum terkait dengan sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau yang diduga ada kejahatan lintas negara di sana tentu kami akan koordinasi lebih lanjut,” tuturnya. Febri juga menyatakan bahwa hal tersebut semakin menguatkan bahwa bukti-bukti yang ada terkait dengan indikasi korupsi e-KTP ini sangat kuat. Hal. 19 Alat Bukti