Edisi 06 Juli 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 304 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis paing, 6 juli 2017

PILGUB BALI 2018

@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

2

PDI-P Belum Lakukan ’’Jemput Bola’’ TIM Penjaringan ‘’Nawa Sanga’’ masih menunggu pendaftaran bakal calon gubernur Bali yang akan diusung PDI-P. Utamanya bacagub dari nonkader. Sebab, kesempatan bagi kader PDI-P telah tertutup rapat, mengingat seluruh DPC PDI-P di Bali sudah satu suara mendaftarkan I Wayan Koster sebagai bacagub, Selasa (4/7). Pendaftaran dari nonkader masih ditunggu hingga 10 Juli mendatang tanpa adanya jemput bola. ‘’Kalau untuk nonkader tidak ada isIlustrator/Suka Adnyana

REGENERASI kepemimpinan Bali mulai bergulir. Partai politik (parpol) mulai melakukan proses penjaringan kandidat dan memunculkan nama. Bersamaan dengan itu hak krama Bali dan elemen masyarakat Bali sebagai pihak yang akan berkontribusi langsung terhadap nasib Bali ke depan tentu juga harus diakomodasi. Partai politik dan masyarakat harus bersinergi dalam menentukan kandidat terbaik sebagai gubernur Bali dan wakil gubernur Bali 2018-2023. Sebagai rujukan, krama Bali dan elemen masyarakat Bali dalam ‘’merekomndasikan’’ kandidat tentu bisa mencermati wacana yang selama ini telah digulirkan Harian Umum Bali Post. Setidaknya aspirasi yang bergkembang, bahwa pemimpin yang layak direkomendasikan ke depan tentu harus paham Bali, paham budaya Bali dan mau mendengar aspirasi krama Bali. Calon pemimpin Bali hendaknya juga memiliki komitmen atau sikap wirang atau bela pati untuk menjaga tradisi dan budaya Bali. Pemimpin Bali harus berani dan punya strategi dalam mengawal krama Bali sebagai pendukung utama budaya dan tradisi Bali. Harapannya pemimpin Bali ke depan harus memiliki karakter Raja Rsi, memahami Asta Brata serta memiliki rekam jejak yang jelas, bersih dan berkomitmen menjaga dan menyelamatkan lingkungan Bali. Hal. 19 Memiliki Jaringan

KOLOM POLLING HALAMAN 20

Instruksi DPP PDI-P Jakarta, 1 April 2017

tilahnya tertutup. Kan masih ada waktu sampai tanggal 10 untuk mendaftar ke DPD. Tim penjaringan hanya menunggu saja, tidak ada jemput bola,’’ ujar anggota Tim Nawa Sanga I Wayan Widia dikonfirmasi, Rabu (5/7) kemarin. Apa yang disampaikan Wayan Widia berbeda dengan instruksi penjaringan dari DPP PDI-P yang dikeluarkan 1 April 2017. Ada tujuh poin instruksi yang tertuang dalam surat bernomor 2706/IN/DPP/ IV/2017 serta ditandatangani Bambang

nMelakukan pemetaan demografi wilayah dan pemetaan politik di masing-masing daerah dan melaporkan informasi yang dianggap penting selambat-lambatnya bulan Mei 2017. nSegera melakukan pengumuman penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dengan mengacu kepada Peraturan Partai No. 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara terbuka.

D.H. dan Hasto Kristiyanto. Di antaranya, penjaringan agar dilakukan dengan sistem jemput bola. Yakni mendatangi tokohtokoh masyarakat yang memiliki basis massa kuat, nasionalisme, dan memiliki kesamaan visi dengan PDI-P. Dilakukannya penjaringan secara terbuka dan sistem jemput bola, guna menghindari kekalahan. Hal ini mengacu pada pengalaman pada pilkada serentak 2015 dan 2017. Salah satunya karena penjaringan dilakukan secara tertutup, tidak membuka kesempatan

nDalam melakukan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan sistem jemput bola yaitu dengan mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki basis massa yang kuat, nasionalisme, dan memiliki kesamaan visi dengan PDI Perjuangan. nPenjaringan secara terbuka dan sistem jemput bola ini dilakukan guna menghindari kekalahan di mana pengalaman pada pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 salah satunya karena penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara tertutup, tidak membuka kesempatan yang luas kepada tokoh masyarakat.

luas kepada tokoh masyarakat. Daerah yang kuat agar mengusulkan paling sedikit 3 nama dari internal partai dan 2 nama dari eksternal partai. Sedangkan daerah yang lemah mengusulkan 2 nama dari internal dan 3 nama dari eksternal partai. Nama-nama bakal calon kepala dan wakil kepala daerah akan diseleksi oleh DPP untuk mengikuti sekolah partai. Hal. 19 Sanksi Organisasi

nHasil penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dilaporkan kepada DPP partai selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2017, bagi daerah yang kuat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) nama dari internal partai dan 2 (dua) nama dari eksternal partai, bagi daerah yang lemah mengusulkan 2 (dua) nama dari internal partai dan 3 (tiga) nama dari eksternal partai.

n Nama-nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan diseleksi oleh DPP partai untuk mengikuti ‘’Sekolah Partai’’. n Pelanggaran terhadap instruksi ini, akan menjadi catatan tersendiri oleh DPP partai untuk selanjutnya diberikan sanksi organisasi.

Peringatan MUI

Bibit Radikalisme di Indonesia Sudah Banyak Tumbuh Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan Indonesia harus mewaspadai ancaman bahaya kelompok bersenjata ISIS. ‘’Teror milisi ISIS terhadap aparat kepolisian di Jakarta yang disampaikan seminggu terakhir, tidak boleh dianggap main-main,’’ kata Zainut lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/7) kemarin.

Akan tetapi, katanya, persoalan ISIS di Indonesia harus ditanggapi secara serius. Teror tersebut merupakan pernyataan ISIS yang akan berperang di Indonesia dan Malaysia. ISIS menyampaikan ancaman berperang itu diketahui melalui video yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir.

Dia mengatakan ada tiga hal yang patut diwaspadai terhadap gerakan ISIS. Pertama, ISIS adalah gerakan transnasional yang memiliki jaringan di berbagai negara dengan jumlah pengikut yang tidak diketahui secara pasti. Dengan pengikut yang tidak dapat dideteksi itu, katanya, mereka melakukan gerakan rekrutmen,

pendidikan dan pengaderan anggota secara sembunyi-sembunyi. Kedua, lanjutnya, ISIS memiliki pengikut dengan tingkat militansi yang sangat tinggi karena mereka dibekali dengan doktrin paham keagamaan radikal dan ideologi terorisme. Hal. 19 Kelompok Masyarakat

Teror di Depan Polsek Kebayoran

Selain Bendera ISIS, Juga Surat Ancaman pada TNI-Polri

Jakarta (Bali Post) – Kepolisian tengah menyelidiki provokasi pemasangan atribut yang diduga berkaitan dengan gerakan ISIS di depan Markas Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Selasa (4/7) pagi. Tak hanya spanduk ISIS, di tempat itu juga ada surat ancaman kepada TNI dan Polri. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Rabu (5/7) kemarin, mengatakan jangan panik menyikapi

hal tersebut. ‘’Saya pikir kita jangan negative thinking dulu bahwa itu adalah serangan teror. Belum tentu. Bisa betul dari kelompok itu, bisa dari kelompok pihak ketiga yang suka kalau ramai-ramai,’’ katanya. Menurut Tito, pihak mana pun dapat melakukan tindakan provokasi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kapolri menjelaskan tujuan dari pelaku adalah keributan di masyarakat karena kepanikan tersebut. ‘’Tidak perlu

menjadi panik, karena kepanikan itu yang diharapkan oleh pelaku teror. Teror itu bukan untuk membunuh orangnya,’’ ujar Tito yang menambahkan, pelaku teror butuh media untuk menyebarkan kepanikan di masyarakat. Tito juga menyampaikan kepada jajarannya untuk melakukan koordinasi internal jika ada provokasi seperti itu. Hal. 19 Pihak Ketiga

Tito Karnavian

Sebelum Laporkan Putra Jokowi

Hidayat Sudah Tersangka Ujaran Kebencian

Lionel Messi

Messi Tetap di Barcelona BINTANG Barcelona Lionel Messi akan meneken kontrak baru berdurasi empat tahun dengan klub, yang mengikatnya di raksasa Spanyol itu sampai 2021, kata pihak klub pada Rabu (5/7) kemarin. Pemenang penghargaan Ballon d’Or sebanyak lima kali itu memasuki 12 bulan terakhir di kontraknya saat ini sebelum kontrak baru disetujui. Hal. 19 Pembinaan Pemain

Bali Post/ant

EVAKUASI - Anggota SAR membawa bagian mesin helikopter saat proses evakuasi helikopter Basarnas yang mengalami kecelakaan di Gunung Butak Desa Canggal, Candiroto, Temanggung, Jateng, Rabu (5/7) kemarin. Serpihan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR-3602 tersebut selanjutnya dibawa ke markas Basarnas Jawa Tengah di Semarang.

Jakarta (Bali Post) – Penyidik Polres Metro Bekasi Kota mendalami laporan seorang warga terhadap Kaesang Pangarep terkait dugaan ujaran kebencian. ‘’Laporannya sedang dipelajari,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Rabu (5/7) kemarin. Ia juga menyatakan pelapor terhadap putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pan-

garep, yakni M Hidayat sebelumnya sudah menjadi tersangka dugan ujaran kebencian. ‘’Ya, informasinya seperti itu, dia (M Hidayat) pernah dilaporkan terkait ujaran kebencian,’’ kata Argo Yuwono. Argo mengungkapkan, Hidayat (52) menjadi tersangka ujaran kebencian melalui rekaman video terhadap Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Iriawan terkait aksi 411. Diungkapkan Argo, penyidik me-

nangguhkan penahanan Hidayat sebagai tersangka karena alasan subjektif penyidik kepolisian seperti tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. ‘’Tapi kasusnya masih lanjut,’’ ujar Argo. Sebelumnya, dalam laporan Polisi Nomor : LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota, pelapor menuduh Kaesang mengunggah video berujar kebencian dengan ucapan ‘’mengadu-adu domba dan mengkafir-kafirkan,

tidak mau mengingatkan padahal sesama muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso’’. Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas meminta pihak kepolisian memperlakukan tiap warga negara sama di hadapan hukum. ‘’Ya menurut saya proses saja,’’ katanya. Hal. 19 Para Ahli

KPK Tahan Gubernur Nur Alam Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014. Usai pemeriksaan, KPK langsung melakukan penahanan, Rabu (5/7) kemarin. Nur Alam telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2016. Sebelumnya, Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hakim tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu. Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Nur Alam dalam perkara ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan

memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hongkong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri. (ant) DITAHAN - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7) kemarin. KPK menahan Nur Alam di Rutan Guntur sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Bali Post/ant


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 06 Juli 2017 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu