20 HALAMAN
NOMOR 18 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Selasa pon, 5 september 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Kemiskinan di Bali Meningkat
Dana Desa Harus Jadi Penggerak Ekonomi Kemiskinan di Bali kini berada di angka 4,25 persen atau meningkat dari sebelumnya 4,15 persen. Kendati upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan, namun angka kemiskinan dipastikan tetap selalu ada. ‘’Tidak mungkin kemiskinan itu dihilangkan karena standarnya dinaikkan terus. Kalau umpama sekolah, dulu NEM 5 bisa dapat sekolah, sekarang dinaikkan 7 baru dapat. Itu model penanggulangan kemiskinan. Jadi, kemiskinan terus ada tapi kesejahteraannya terus dinaikkan,’’ ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Senin (4/9) kemarin. Lihadnyana memastikan tidak ada kabupaten ataupun desa di Bali yang termasuk dalam kategori tertinggal,
kendati angka kemiskinan meningkat menjadi 4,25 persen pada bulan Maret 2017 sesuai data Badan Pusat Statistik. Menurutnya, angka itu merupakan tingkat kemiskinan makro lantaran didapat dari survei lewat 1.441 sampel yang dianggap mewakili seluruh Bali. Sementara angka kemiskinan yang riil atau mikro mesti didasarkan pada sensus by name by address. ‘’Data kemiskinan yang dirilis setiap enam bulan oleh BPS kegunaannya adalah untuk mengukur apakah kebijakan pemerintah itu sudah tepat. Kalau data makro lebih didorong untuk kemampuan daya beli, kemampuan pengeluaran masyarakat,’’ jelasnya. Lihadnyana menambahkan, tingkat kemiskinan makro salah satunya ditekan dengan cara mengendalikan harga.
Dalam hal ini menjadi jugas TPID untuk menjaga angka inflasi agar tidak meningkat. Kalau inflasi meningkat, maka harga-harga pun meningkat yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Selain itu, program pemprov dan pemerintah pusat juga harus disinergikan. Khususnya terkait bantuan dana desa. ‘’Sedapat mungkin dana desa itu tidak lari ke kota agar berputar di desa itu, sehingga pemanfaatannya lebih banyak untuk padat karya. Kalau padat karya berarti yang bekerja kan masyarakat desa,’’ terangnya. Menurut Lihadnyana, keberadaan dana desa cukup efektif untuk mempersempit kesenjangan antarpenduduk di desa. Hal. 19 Lapangan Pekerjaan
Menlu Bertemu Suu Kyi, Hentikan Kekerasan Harus Jadi Prioritas
Mahasiswa Kurang dari 1.000
Perguruan Tinggi agar Merger
Jakarta (Bali Post) – Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Daw Aung Suu Kyi membahas bantuan kemanusiaan untuk Rakhine State, demikian keterangan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, Senin (4/9) kemarin. Belum ada keterangan lebih jelas terkait pembicaraan antarkeduanya. Sebelum bertemu Suu kyi, Retno Marsudi bertemua Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar. Hal. 19 Otoritas Keamanan
Surabaya (Bali Post) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta agar perguruan tinggi (PT) atau kampus dengan jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 untuk menggabungkan diri dengan kampus lain (merger). ‘’Kampus yang jumlah mahasiswanya kurang dari 1.000 wajib merger dengan kampus lainnya,’’ ujar Nasir usai memberi kuliah perdana di Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya, Surabaya, Senin (4/9) kemarin.
”Penggabungan ini juga bertujuan agar perguruan tinggi itu menjadi sehat, karena sebagian besar kampus kecil itu tidak sehat keuangannya.” Mohamad Nasir Menristekdikti
Jumlah perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa yang kurang dari 1.000, lanjutnya, berjumlah lebih dari 2.000-an perguruan tinggi. Kemristekdikti mendorong agar kampus tersebut untuk bergabung dengan kampus lainnya, agar lebih solid dan mampu
mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. ‘’Penggabungan ini juga bertujuan agar perguruan tinggi itu menjadi sehat, karena sebagian besar kampus kecil itu tidak sehat keuangannya,’’ jelasnya. Hal. 19 Kualitas PT
Kasus E-KTP
Farhat Sebut Istri Setnov Temui Elza Retno Lestari Priansari Marsudi
Masinton Siap Ditahan
Bawa Koper Pakaian ke KPK Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR-RI Masinton Pasaribu terlihat mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9) kemarin. Politisi dari PDI Perjuangan ini memasuki markas lembaga antikorupsi itu sambil membawa koper hitam. Kepada wartawan yang menanyakan maksud kedatangannya, Masinton mengatakan ingin bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo. Ia mengaku ingin menanyakan secara langsung pernyataan Agus Rahardjo tentang pengenaan pasal Obstructions of Justice atau pasal mengenai upaya menghalangi proses penyidikan KPK terhadap Pansus Angket KPK. Hal. 19 Proses Penyidikan
Jakarta (Bali Post) – Pengacara Farhat Abbas menyebut bahwa istri Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) pernah meminta untuk bertemu Elza Syarief terkait dengan kasus KTP-elektronik (eKTP). ‘’Apa dapat informasi dari Elza Syarif terkait komunikasi beliau dengan seseorang melalui aplikasi WhatsApp?’’ tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Luki Dwi Nugroho dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/9) kemarin. ‘’Ya ada, pada saat proses itu dipanggil melalui WhatsApp, waktu itu ingin bertemu dengan Ibu Elza. Istrinya Pak Ketua Umum Golkar, hanya ketemu saja Pak,’’ jawab Farhat. Farhat menjadi saksi untuk terdakwa anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani yang didakwa memberikan keterangan yang tidak benar dengan sengaja mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP penyidikan dalam kasus korupsi e-KTP. ‘’Realisasinya apakah bertemu?’’ tanya ketua majelis hakim Frangkie Tumbuwun. ‘’Ketemu juga akhirnya Pak, hanya memang sepertinya ada sesuatu untuk membicarakan persoalan itu. Tapi belakangan mungkin diBAP berubah lagi seolah ada untuk urusan lain, begitu pak, tapi saya
tidak ikut campur ke situ,’’ jawab Farhat. Farhat menceritakan hal itu sesuai dengan penuturan Elza Syarief kepada dirinya selaku pengacara Elza. Terhadap keterangan Farhat, Miryam mengatakan Farhat banyak berbohong. ‘’Keterangan saksi ini di BAP secara rinci dan keterangannya dari Bu Elza dan media massa. Saya rasa dia tidak tahu kebenarannya apakah benar atau tidak, jadi saya rasa banyak keterangan tidak benar yang disampaikan di sini. Jadi Farhat Abbas mohon dijadikan tersangka seperti saya memberikan keterangan yang tidak benar,’’ kata Miryam. ‘’Ibu mengatakan seperti ibu semudah mencabut BAP di persidangan,’’ ungkap Farhat menimpali. Dalam perkara ini, Miryam didakwa memberikan keterangan yang tidak benar dengan sengaja memberikan keterangan dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK, padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar. Hal. 19 Tidak Pernah
Bali Post/ant
BERI KESAKSIAN - Pengacara Farhat Abbas memberi kesaksian pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/9) kemarin.
Divonis 8 Tahun
Patrialis Bersikeras Tak Bersalah Jakarta (Bali Post) – Mantan hakim Konsitusi Patrialis Akbar bersikeras bahwa ia tidak bersalah meski telah divonis delapan tahun karena terbukti menerima suap 10 ribu dolar AS dan Rp 4,043 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ‘’Saya mengatakan dalam pembelaan saya, saya tak salah, sekarang hakim mengatakan saya salah. Saya sekarang tak mau memberikan penilaian karena ini otoritas hakim untuk memutuskan. Saya menyerahkan semuanya kepada Yang Mahakuasa Allah SWT untuk menilai mana yang benar mana yang tidak,’’ kata Patrialis usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9) kemarin. Patrialis dalam perkara ini divonis delapan tahun ditambah denda Rp 300 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana
kurungan selama 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 10 ribu dolar AS (Rp 133 juta) dan Rp 4,043 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Patrialis divonis 12,5 tahun penjara ditambah dengan Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. ‘’Saya ini tak makan uang negara, tidak makan uang fakir miskin, tidak makan uang bansos dan tidak makan uang rakyat. Anda bayangkan orang-orang yang makan uang negara, yang mengembalikan uang negara puluhan miliar berapa hukumannya. Coba anda kompensasi sendiri dengan akal sehat dengan saya yang tak makan uang negara dan itu pun dalam perbedaan pandangan antara saya dan hakim. Saya sekali lagi tak ingin menilai putusan hakim, saya hanya serahkan ke masyarakat
apa yang sebenarnya terjadi dalam diri saya,’’ ungkap Patrialis. Patrialis mengaku bahwa hukuman yang ditimpakan ke dirinya adalah sebagai cara Tuhan agar ia dapat memperbaiki diri. ‘’Saya punya kesalahan masa lalu, akumulasi kesalahan itu agar saya kembali ke jalan Allah. Jadi ini saya yakini takdir dalam perjalanan hidup saya. Saya diingatkan dengan cara begini bukan tiba-tiba dengan ajal saya dijemput dan saya tetap punya komitmen membantu negara ini. Sekali lagi saya katakan kita punya ujian, cobaan dan musibah,’’ tambah Patrialis yang dalam sidang didampingi oleh istri dan anak-anaknya. Atas putusan itu, Patrialis menyatakan pikirpikir selama tujuh hari apakah menerima atau mengajukan banding terhadap putusan. Hal. 19 Jaksa Banding
Patrialis Akbar
Bali Post/ant