Edisi 05 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 146 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 5 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus UP Dikpora KSB

Tersangka Baru Tunggu Perkembangan Sidang Mataram (Suara NTB) Sidang kasus dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) pada Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih berkutat pada keterangan saksi. Terdakwa dalam kasus ini pun masih tunggal. Kemungkinan menyeret tersangka lain, masih menunggu perkembangan sidang.

“Selain menunggu perkembangan sidang, kami juga menunggu petunjuk pimpinan. Kalau memang ada pengembangan ke tersangka baru, nanti tindaklanjutnya berdasarkan petunjuk pimpinan. Teman teman di Pidsus yang akan menindaklanjuti sesuai fakta persidangan,’’ kata jaksa penuntut umum (JPU) kasus UP Dikpora KSB,Fajrin Irwan Nurmansyah, SH ditemui usai sidang lanjutan, Senin (4/9).

Pada sidang Senin (21/8) atau tiga pekan lalu memang sempat terungkap aliran dana UP Dikpora KSB senilai Rp 500 juta ke Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. Kesaksian itu terlontar dari terdakwa Bendahara Dikpora KSB, Elisa Wartini. Ketika Bupati KSB dikonfirmasi saat itu, ia dengan tegas membantahnya.

Apakah dengan ungkapan itu dianggap sebagai fakta persidangan membidik ter-

TO K O H Perkuat NilaiToleransi KONDISI demografi masyarakat Kota Mataram cukup heterogen. Perbedaan suku, ras, atau agama adalah tali pemersatu. Jika hal itu terganggu, maka prospek kemajuan Kota Mataram akan terhambat.

Pendapat itu disampaikan Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Senin (4/8) menanggapi dinamika kondusivitas Kota Mataram belakangan ini.

“Kota ini mengandalkan pada salah satunya wisata, jadi itu bertumpu pada keamanan. Tolong sama-sama masyarakat kembalikan nilai toleransi yang selama ini sudah terjalin baik,” ujarnya.

Ia mengatakan, toleransi antarumat beragama akan seiring membangun kemajuan Kota Mataram. Provokasi yang berujung pada konflik sosial tidak memiliki manfaat apapun kecuali kerugian masingmasing pihak.

Bersambung Muhammad ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R IPD Masih Rendah PEMERINTAH pusat menetapkan delapan kabupaten di NTB masuk kategori tertinggal. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, penyebab delapan kabupaten di daerah ini masih tertinggal akibat kondisi infrastruktur dan pelayanan umum yang merupakan indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) masih rendah.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Desa, ada lima indikator yang digunakan.

Yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dari (Suara NTB/dok) lima indikator tersebut, rataH. Ashari rata kondisi infrastruktur pada delapan kabupaten di NTB sebesar 44,65 persen. Sedangkan rata-rata pelayanan umum sebesar Rp 51,31 persen.

Bersambung ke hal 15

sangka baru? Fajrin mengaku belum bisa bersikap. Hal yang bisa dilakukan, dengan terus mengikuti perkembangan jalannya sidang sembari mengumpulkan tambahan fakta dalam persidangan. Akan lebih bagus menurutnya, jika

memang menguat pada tersangka lain, ditindaklanjuti hakim dengan mengeluarkan penetapan. Isi penetapan yang diharapkan, hakim meminta agar menetapkan tersangka baru.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Suasana sidang UP Dikpora KSB dengan tersangka Elisa Wartini.

Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tak Jamin Tekan Korupsi Mataram (Suara NTB) Kenaikan dana bantuan terhadap partai politik (Parpol) hingga 10 kali lipat pada tahun depan dinilai tak akan menjamin dapat menekan korupsi. Jangan sampai kenaikan dana bantuan Parpol hanya dinikmati segelintir politisi atau elit-elit partai.

“Saya kira, secara langsung itu tidak berhubungan. Saya agak meragukan bahwa peningkatan dana Parpol kemudian akan berkorelasi dengan rendahnya atau menurunnya tingkat korupsi,” kata Pemerhati Politik NTB, Drs. Darmansyah, M.Si ketika diminta tanggapannya, Senin (4/9) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 Darmansyah (Suara NTB/dok)

Isu Rohingya Bukan Persoalan Agama Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, isu mengenai pembantaian muslim etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar bukan persoalan agama. Apa yang menimpa umat Islam di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang harus dilawan.

“Isu Rohingya, tidak hanya isu terkait dengan umat Islam.

Tapi itu adalah isu kemanusiaan. Sama ketika bicara tentang Palestina. Itu juga tentang kemanusiaan,” tegas gubernur saat menerima massa aksi yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Senin (4/9) siang kemarin.

Orang nomor satu di NTB ini langsung menemui massa aksi yang melakukan aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya yang mengalami penindasan di Myanmar. Gubernur menegaskan, dalam UUD 1945 sudah jelas mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Segala macam penindasan harus dihilangkan. Martabat kemanusiaan harus ditegakkan.

“Kita semua satu suara menentang penindasan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Myanmar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

ORASI – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi berorasi menyatakan sikap terkait dengan isu yang menimpa Muslim etnis Rohingya di Myanmar.

Enggan Jual ke Pabrik

Petani di Tolokalo Olah Sendiri Tebu Jadi Gula Merah Dompu (Suara NTB) Kebun Bibit Datar (KBD) tebu seluas sekitar 50 ha tahun 2016 yang semula direncanakan sebagai bibit tanaman tebu rakyat di Dompu tidak jelas kelanjutannya. Tebu yang seharusnya ditebang untuk bibit awal 2017 ini tidak ada kepastian, sehingga para petani merasa rugi karena lahan yang selama ini ditanami jagung belum juga berproduksi.

Kendati pihak petugas telah mengingatkan bahwa KBD ini akan menjadi hak petani bila hingga Maret 2017 tidak ditebang untuk bibit. Namun tebu ini tidak bisa dibawa ke pabrik dan harus ada surat persetujuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu agar bisa diterima pihak pabrik gula atau diikutkan dalam tebu rakyat di sekitar Hodo.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

OLAH SENDIRI - Ali petani tebu yang terpaksa mengolah sendiri tebunya menjadi gula merah untuk dijual ke warga.

KBD tebu yang dikembangkan di Tolokalo ini direncanakan untuk bibit tebu daerah lain, tapi hingga saat ini belum dipanen, sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lingkungan Asahan dan Peresak Sepakat Damai Mataram (Suara NTB) Konflik warga di dua lingkungan yakni Asahan dan Peresak Kelurahan Pagutan berakhir dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Kesepakatan damai itu ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) yang disaksikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Kejari Mataram, Joko Purwanto serta tokoh masyarakat kedua lingkungan.

Rapat kesepakatan damai awalnya tertutup dari awak media. Wartawan tak diperbolehkan masuk mengikuti musyawarah itu.

Baru setelah 30 menit akan menandatangani MoU, awak media dipersilakan mengambil gambar.

Meskipun demikian, masih terjadi perdebatan antarkedua tokoh.

Lingkungan Asahan meminta dalam MoU dicantumkan bahwa Lingkungan Peresak tidak mengarahkan speaker atau pengeras suara masjid saat perayaan Hari Raya Nyepi di Peresak.

Permintaan itu langsung disahuti oleh tokoh masyarakat Lingkungan Peresak yang mengaku keinginan itu telah dipenuhi sejak lama, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam MoU.

Perbedaan pandangan itu sempat rapat semakin alot.

Perwakilan warga Lingkungan Asahan bersikukuh agar mencantumkan permintaan itu dan akhirnya disetujui.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, kesepakatan damai dihadiri oleh tokoh kedua belah pihak dan diharapkan bukan saja Pemkot Mataram tapi masyarakat Kota Mataram bahwa kesepakatan damai dipatuhi bersama. Sebab, kesepatan itu merupakan keinginan kedua belah pihak melihat ada gangguan aktivitas sosial masyarakat.

“Kami harap tentu semua hidup rukun damai seperti biasa dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” harap Mohan ditemui usai menyaksikan kesepakatan damai, Senin (4/9).

Yang paling penting menurut Mohan, masyarakat di dua lingkungan merasa nyaman dan tidak ada merasa diintimidasi serta tidak ada aksi provokasi yang memicu perpecahan kembali.

Proses perdamaian diakui sempat dimolor. Sebab, Pemkot Mataram tengah mencari formulasi dan bernegosiasi. Posisi pemerintah dan aparat keamanan kapasitasnya memediasi sehingga kedua belah pihak dipertemukan.

“Alhamdulillah, hari ini (kemarin,red)kitapertemukandan ada kesepakatan damai,” ujarnya.

Wawali menegaskan, jika kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut akan ditindaklanjuti ke proses hukum.

“Jelaslah proses hukum.

Kesepakatan damai telah jelas.

Tadi Kapolres hadir menyaksikan,” demikian ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

KESEPAKATAN - Salah seorang perwakilan tokoh masyarakat Lingkungan Peresak menandatangani kesepakatan damai dengan Lingkungan Asahan. Kesepakatan damai ini disaksikan langsung Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (4/9).

(Suara NTB/cem)

Tumbuhkan Geliat Ekonomi WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh pekan kemarin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan.

Monumen senilai Rp 5 miliar itu nantinya akan jadi ikon Kota Mataram yang diharapkan memberikan kesan positif di mata wisatawan domestik maupun internasional. Yang kemudian berdampak terhadap tumbuhnya geliat ekonomi di tengah masyarakat.

Moh. Yusuf Menanggapi keberadaan Monumen Mataram Metro ini, Lurah Jempong Baru, Moh. Yusuf menganggap jadi trend positif di tengah kemajuan Kota Mataram sebagai daerah jasa dan perdagangan serta pusat kegiatan nasional yang mengedepankan konsep MICE (Meeting, Insentive, Convention, dan Exibition).

Menurutnya, monunem itu akan menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Sebab, ini bisa berpengaruh terhadap geliat ekonomi. Tidak menutup kemungkinan, wisatawan lokal maupun mancanegara yang mampir berbelanja kuliner.

“Monumen ini geliat ekonominya akan berdampak,” kata Yusuf dikonfirmasi, Senin (4/9).

Di samping itu, Jempong Baru sebagai pintu gerbang Kota Mataram mempengaruhi sektor lainnya.

Yusuf mengaku, rencana pembangunan monumen disambut baik oleh masyarakat. Ini terlihat dari sikap warga menerima proses pembebasan lahan.

Hanya saja, pemilik lahan belum ditemui secara keseluruhan sehingga jadi sedikit kendala.

“Ketika disosialisasikan, tidak ada kendala,” tuturnya.

Yang perlu diantisipasi kata Yusuf, kebiasaan masyarakat apabila munculnya objek wisata baru pasti diiringi dengan maraknya pedagang kreatif lapangan (PKL). Pedagang memanfaatkan trotoar yang mengakibatkan mengganggu arus kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan.

Kondisi itu telah dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan agar menata PKL di sana.

“Nanti akan dipindah selama pembangunan,” ujarnya.

Justru, ia tak ingin Monumen Mataram Metro dibangun dengan begitu megah dan cantik terlihat kumuh akibat menumpuknya PKL. Oleh karenanya, masyarakat diminta kooperatif untuk mendukung program pemerintah karena manfaatnya akan kembali peningkatan ekonomi warga.

Ia mengajak tidak saja masyarakat kota, tetapi masyarakat luar Kota Mataram memelihara fasilitas yang dibangun pemerintah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Desakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram meminta dibentuknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dianggap oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bukan hal yang mudah.

Kota Mataram tidak memiliki kapasitas besar sumberdaya alam, terutama penyedian air baku.

“Ini persoalannya tidak sederhana.

Potensi air kita tidak memadai,” kata Mohan ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9).

Pasokan air selama ini paling banyak diakui berasal dari wilayah Lombok Barat. Hal itu perlu pertimbangan dan kajian jika dipaksakan.

Wawali menambahkan, pengembalian dividen oleh PDAM Giri Menang telah proporsional berdasarkan kepemilikan saham.

Pemkot Mataram tidak bisa menuntut sesuatu yang berlebihan sementara itu bukan haknya.

“Kalau berbicara ideal semua mau begitu. Tapi kembali ke hak

juga,” jawabnya.

Menurutnya, wajar Pemkab Lobar mendapatkan dividen besar karena kepemilikan saham mereka cukup besar dibandingkan Pemkot Mataram.

Meskipun diakui, pelanggan PDAM paling besar berada di Kota Mataram.

Direktur PDAM Giri Menang, H. Ahmad Zaini sebelumnya menegaskan, penghitungan dividen tidak bisa diukur berdasarkan jumlah pelanggan. Komposisi dikembalikan ke kas daerah berdasarkan jumlah saham yang ditanam.

Penghitungan dividen tetap dikembalikan ke aturan. Tidak mungkin kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan salah melakukan pemeriksaan.

Zaini mencontohkan, bank milik daerah kenapa paling besar dividennya ke Pemkab Dompu. Padahal, berbicara soal nasabah pasti paling banyak Kota Mataram.

Artinya, pembagian itu dihitung

dari jumlah saham sehingga tidak bisa dengan pendekatan seperti itu.

Kepemilikan saham Pemkot Mataram di PDAM Giri Menang hanya 34 persen. Sisanya, dimiliki oleh Pemkab Lombok Barat. Sayangnya, Zaini enggan menyebutkan berapa keuntungan setiap tahun dari perusahaan air tersebut.

“Angka persis saya tidak tahu.

Tapi apa disampaikan Pemkot itu benar karena konsep semua dari saya,” ujarnya.

Ia mempertanyakan keinginan Fraksi PDI Perjuangan melakukan audit. BPK maupun BPKP telah mengaudit sehingga tidak mungkin ada audit yang bukan semestinya.

Termasuk keinginan mendirikan perusahaan air minum.

Menurut Zaini, tidak mudah untuk itu sehingga harus berpikir jangka panjang.

“Sudah diaudit semua dan selalu WTP. Mau audit apalagi. Masak mau diaudit bukan semestinya,” selorohnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Tidak Mudah Bentuk PDAM Baru di Kota Mataram

H. Mohan Roliskana

Realisasi Keuangan dan Fisik Pemkot Mataram Rendah

Jangan Hanya Rencana (Suara NTB/cem)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer TIDAK TERAWAT - Beginilah kondisi MWP di Kompleks Taman Udayana. Kondisinya sudah Ibrahim mengapresiasi rencana Kepala Dishub (Dinas Pertidak terawat sejak 2010 lalu. hubungan) Kota Mataram yang akan menindak tegas juru parker (jukir) yang tidak menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah.

Namun demikian, lanjut dia, rencana ini tidak bisa hanya sebatas lisan di koran. Rencana ini harus diwujudkan secara konkret.

Pelanggaran yang dilakukan jukir, lanjut Noer Ibrahim, bukan barang baru. Hal ini bahkan telah terjadi selama bertahun-tahun. ‘’Kenapa baru berpikir sekarang. Seharusnya dia kasi pernyataan sudah kami tindak tegas, bukan akan menindak tegas,’’ sesalnya. Dishub harus intens melakukan peMataram (Suara NTB) ra Kota Mataram, Amran M. alatannya. ngawasan. Tidak saja pada titik parkir yang ada di tengah kota Amran mengaku, sebulan Dinas Pemuda dan Olahra- Amin dikonfirmasi, Senin (4/ tapi di juga di sejumlah objek wisata. ga (Dispora) menyiapkan ang- 9) menjelaskan, sejak diben- yang lalu ada keinginan invesPolitisi Partai Golkar ini menilai rencana Dishub menindak tegaran Rp 1,2 miliar untuk mer- tuknya perangkat daerah tor mengelola aset milik daergas jukir bandel, terlambat. Noer Ibrahim mengaku kecewa dengevitalisasi Mataram Water baru Pemkot Mataram ah. Pemkot Mataram rupanya an kinerja Dishub terkait pengelolaan parkir. ‘’Kalau kecewa sih Park (MWP). Penataan ini menyerahkan sebagian uru- tak ingin pengalaman sebelsebenarnya sudah dari dulu,’’ cetusnya. Untuk itu, komisi yang setelah pelimpa- san pengelolaan aset ke Dis- umnya terulang lagi, sehingga membidangi masalah keuangan ini berharap pernyataan kepala han kewenangan pora. Secara kebetulan diminta komitmen bersama Dishub Kota Mataram dapat direalisasikan dalam pekan ini. d i s e r a h k a n MWP jadi tanggungjawabn- dari investor Noer Ibrahim mencontohkan jukir di pasar Pagesangan “Saya turut hadir dalam rapawal tahun ya akan dikembangkan denyang melayani pengguna jasa parkir tanpa mengenakan se2017. gan merevitalisasi atau at dengan Pak Sekda dan pihak ragam. ‘’Dia jukir tapi katanya ndak ada baju dikasi sama K e p a l a memulihkan kembali seper- ketiga. Kami prinsipnya kerjasDishub,’’ ujarnya menirukan pengakuan jukir tersebut. Ada ama dengan pihak ketiga jangan Dispo- ti fungsi semula. juga jukir yang diberikan seragam tapi enggan memaSecara kriteria kolam yang sudah - sudah dan ingin kainya dengan alasan panas. ‘’Yang begini ini kan renang ini tidak memenuhi mengelola Ampenan Harbour, mentalitas. Kalau ndak bisa ikut aturan, Dishub ya standar nasional, sehingga baru ada komitmen bersama keharus tegas,’’ pintanya. target itu akan dipenuhi. “Kon- mudian hilang,” terangnya.

Contoh lainnya terjadi salah satu toko bahan Pasca pertemuan itu landisi MWP sekarang kan hidup bangunan di kawasan Cakranegara. Noer Ibrahim segan mati tak mau. Pompan- jutnya, tidak ada lagi komunimeminta Kepala Dishub segera melakukan ya dan peralatan tidak ber- kasi dari investor. pengecekan di dua tempat tersebut. Yakni di Pasar Jika MWP dikelola pihak fungsi dan bahkan hilang,” Pagesangan dan di depan toko bangunan di ketiga, pemerintah tidak perkata Amran.

Cakranegara. ‘’Di depan toko bangunan itu, ada Dikatakan, di APBD 2018 lu mengeluarkan anggaran. dua sindikat yang mempekerjakan orang. Bospihaknya telah mengajukan Tapi dengan kondisi seperti nya tidur di rumah, yang bekerja di sana hanya perencanaan penganggaran ini, ia tak ingin membiarkan anak buahnya saja,’’ sesalnya. untuk menata kembali MWP. aset daerah terbengkalai penNoer Ibrahim menyebut pengelolaan Anggaran disiapkan senilai angananannya. Sehingga, bisa parkir yang seperti itu seperti pola multi Rp 1,2 miliar direncanakan dimanfaatkan multifungsi. level marketing. ‘’Hal ini tidak boleh teruntuk menambah lintasan Selain tempat latihan atlet jadi,’’ cetusnya. Komisi II, tegasnya, kolam serta perbaikan bagi- juga digunakan rekreasi akan mengawasi rencana menH.M. Noer Ibrahim (Suara NTB/fit) an lain dan membeli per- masyarakat. (cem) indak tegas jukir nakal. (fit)

Revitalisasi MWP Dianggarkan Rp 1,2 Miliar

Mataram (Suara NTB) Realisasi keuangan dan fisik program Pemkot Mataram hingga bulan Agustus di semester ketiga rendah.

Padahal, target 68,33 persen tapi realisasi keuangan 43,58 persen.

Di tahun 2017 struktur anggaran dikelola senilai Rp 1.358.971.263.504. Dengan total belanja tidak langsung Rp 588,43 miliar yaitu belanja pegawai Rp 532,58 miliar dan belanja non pegawai Rp 55,86 miliar.

Belanja langsung senilai Rp 770,54 miliar dengan rincian belanja pegawai Rp 121,43 miliar dan non pegawai Rp 649,10 miliar. Dari total belanja non pegawai untuk pengadaan barang dan jasa Rp 338,84 miliar dan belanja modal Rp 310,27 miliar.

Data dihimpun Suara NTB dari keadaan pada bulan Juli belanja tidak langsung dengan total 41 dengan 41 item kegiatan total pagu Rp 588.467.

071.002. Realisasi keuangan senilai Rp 311.369. 408.545 atau sekitar 52,91 persen dan fisik 52,92 persen.

Untuk belanja langsung dari total 47 DP dengan 1.544 kegiatan pagu anggaran Rp 770.504.192.503 realisasi keuangan senilai Rp 316.172.

638.959 atau 41,03 persen dan realisasi fisik 48,40 persen.

Menanggapi rendahnya serapan keuangan dan fisik pada kondisi Agustus, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., mengaku kondisi ini terus didorong dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyurati Organisasi Perangkat Daerah mempercepat pekerjaan sifat-

nya tender maupun dikerjakan dengan swakelola.

“Kita terus push (dorong,red) SKPD ini,” kata Wartan ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9).

Dikatakan, rendahnya serapan di triwulan ketiga masih bisa dikejar satu bulan kedepan. Sebab, beberapa SKPD tengah merevisi anggaran mereka di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan.

“Di ABT ini akan melonjak keras persentase itu,” paparnya.

Wartan mencontohkan, Dinas Perdagangan merevisi penganggaran mereka dan program akan dieksekusi. Selain itu, ada beberapa pekerjaan di Dinas Kesehatan seperti pembuatan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) tidak bisa dikerjakan setelah dikonfirmasi space barang tersedia.

Pihaknya telah mengkonsultasikan dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D).

“Tidak berani kita kerjakan karena space-nya tidak ada,” akunya.

Mantan Kadis Koperindag mengklaim rendahnya serapan keuangan dan fisik itu tidak ada kaitannya dengan indikasi SKPD mengundur pekerjaan mereka. Beberapa kendala teknis seperti revisi anggaran dan tak tersedianya space barang jadi persoalan.

Tapi ini akan dievaluasi secara keseluruhan dan akan dinilai berdasarkan indikator kinerja SKPD. Selanjutnya nanti akan dilaporkan ke kepala daerah sebagai laporan evaluasi kinerja. (cem)

Wartan

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Daya PLN ”Nganggur” 100 Megawatt Asuransi Kesehatan Terpercaya Generali ASURANSI kesehatan merupakan produk yang menjamin nasabahnya saat mengalami masalah kesehatan. Generali sebagai salah satu penyedia jasa asuransi terpercaya menawarkan produk asuransi kesehatan terbaik yaitu Global Medical Plan (GMP). “GMP ini merupakan produk khusus, di mana jangka waktu pertanggungjawabannya mencapai umur 85 tahun,” ujar Kepala Generali Mataram I Putu Juniarta saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Ia menerangkan jika produk GMP ini memiliki keunggulan dibandingkan (Suara NTB/dok) asuransi kesehatan lainnya.

I Putu Juniarta “GMP memberikan layanan evakuasi kesehatan ke seluruh dunia dengan menggunakan pesawat khusus yang bekerja sama dengan provider,’’ ujarnya.

Selain itu, GMP juga menanggung terapi cuci darah, kemoterapi, rawat jalan serta transpantasi organ. “Kami juga menanggung one day care pembedahan, jadi nasabah yang tidak rawat inap di rumah sakit ditanggung asuransi,” kata Juniartha. Terbukti, dengan keunggulan ini, GMP banyak diminati oleh masyarakat. “Preminya sendiri antara Rp 3 – 50 juta/bulan. Tetapi di Lombok yang paling tinggi preminya Rp 30 juta/bulan,” ujarnya. Limit kartu GMP sendiri mencapai Rp 35 miliar/tahun dan dapat digesek di seluruh dunia.

Nasabah yang telah mendapatkan polis GMP, bisa mengajukan klaim setelah 1 bulan premi jika mengalami masalah kesehatan atau meninggal. “Contohnya nasabah kami di Lombok, ada yang baru 2 bulan mengikuti GMP, beliau meninggal awal Januari kemarin langsung bisa mengajukan klaim,” kata Juniartha. Total klaim yang diperoleh si nasabah sendiri mencapai Rp 1 miliar. “Beliau memiliki premi sebesar Rp 10 juta/bulan untuk produk GMP ini,” jelasnya.

Di Lombok, untuk produk GMP, Generali bekerjasama dengan rumah sakit swasta terbaik seperti RS Permata Hati, RS Harapan Keluarga, RS Risa Medika, RS Graha Ultima Medika, RSI Siti Hajar, dan RS Biomedika. Di triwulan ke-2 tahun 2017 ini, Generali secara nasional mencatatkan pendapatan mencapai Rp 1,68 triliun dari Rp 1,29 triliun di tahun sebelumnya. “Target tahun ini di NTB sendiri mencapai Rp 10 miliar yang sudah terpenuhi separuhnya,” kata Juniartha.

Ia mengatakan ke depannya, Generali akan mengeluarkan produk asuransi syariah dalam bentuk wakaf. “Jadi ahli warisnya bukan keluarga, tetapi dihibahkan ke masjid atau yayasan sebagai amal jariyah,” jelasnya. Produk ini akan bekerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk menyalurkan hasilnya. “Konsepnya ini sedekah karena kita ingin brandingnya syariah seperti anjuran MUI,” kata Juniartha. Produk asuransi syariah ini direncanakan akan diluncurkan di Bulan September mendatang. (uul)

Tarif Pulsa Ponsel Picu Inflasi Mataram (Suara NTB) Tingginya aktivitas orang melalui suara dan data ikut memberi andil terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik BPS) Provinsi NTB terakhir mencatat, kerena tarif pulsa ponsel, ikut membentuk komposisi inflasi di NTB mencapai 0,26 persen pada Bulan Agustus 2017 ini. Demikian keterangan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih dalam keterangan resminya, Senin (4/9) kemarin. Tarif pulsa ponsel masuk dalam kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Tarif pulsa ponsel memberikan andil sebesar 0,0100 pada komposisi inflasi. Terbaru informasi operator seluler indentik biru, melakukan kenaikan harga tarif pengisian pulsa. Dari pengisian biasa Rp 5.000 menjadi 5.550 dan pengisian pulsa Rp 10.000 menjadi Rp 10.550. Kenaikan tarif pengisian pulsa yang diberlakukan oleh operator seluler asing ini pun berpotensi akan menyumbang kembali inflasi NTB. Selanjutnya, menurut keterangan Endang, selain pulsa, inflasi juga disumbang oleh tarif administrasi perbankan untuk transaksi menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Yang diberlakukan bank ini tidak terasa, meskipun tarifnya kecil. Misalnya dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000,” demikian Endang. Selain itu, ia juga menyorot sumbangan inflasi dari kelompok kesehatan. Gaya hidup orang, dengan rutinitas bersolek dan tren menjamurnya tempat pemotongan rambut dan salon ikut menyumbangkan inflasi.

Secara umum dikemukakan, Inflasi NTB pada Bulan Agustus 2017 sebesar 0,26 persen. terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,98 persen dan Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,61 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,23 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,21 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,18 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar sebesar 0,1 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,04 persen.

Komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah Tomat Sayur, Apel, Daging Ayam Ras, Tongkol/Ambu-Ambu, Besi Beton, Garam, Jeruk Nipis/Limau, Telur Ayam Ras, Tarif Pulsa Ponsel dan Kayu Lapis. Laju inflasi NTB tahun kalender Agustus 2017 sebesar 2,34 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Agustus 2016 sebesar 2,16 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Agustus 2017 sebesar 2,78 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di Bulan Agustus 2016 sebesar 4,04 persen. Sementara itu, pada Bulan Agustus 2017, NTB mengalami deflasi sebesar 0,26 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,51 pada bulan Juli 2017menjadi 128,18 pada Bulan Agustus 2017. Angka deflasi ini lebih besar dibandingkan dengan angka deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,07 persen.

Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,38 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Komoditas terbesar yang memberikan sumbangan terjadinya deflasi adalah Bawang Merah, Angkutan Udara, Cabai Rawit, Tongkol Pindang, Bawang Putih, Cabai Merah, Kakap Merah, Selar/Tude, Batu Bata/Batu Tela dan Daging Sapi. (bul)

Mataram (Suara NTB) Ada 100 Megawatt (MW) daya dari pembangkit listrik PLN yang belum dimanfaatkan. Karena itu, penggunaan daya oleh investor, rumah tangga dan pebisnis diharapkan lebih bergerak.

Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, Senin (4/ 9) kemarin, Jajaran PLN Wilayah NTB melakukan kunjungan ke beberapa pelanggan pilihan. Selain memberikan apresiasi, PLN sekaligus ingin melakukan evaluasi dengan meminta masukan dan saran.

Pelanggan yang dikunjungi PLN diantaranya, Pelanggan Bisnis di PT Sriwijaya Propertindo (Lombok Epicentrum Mall), Mataram, Pelanggan Bisnis di Hotel Living Asia, Senggigi, Lombok Barat, Pelanggan Bisnis di Holiday Inn Resort, Lombok Barat, Pelanggan Rumah Tangga Bersubsidi (Drs. Akhyar), Baturinggit, Mataram, Pelanggan Sosial Rumah Ibadah di Karang Panas, Ampenan, Mataram, Pelanggan Industri UD. Baura, Lombok Timur, Pelanggan Industri Prima Rinjani, Lombok Timur,

Pelanggan Industri Bumi Padak Guar, Lombok Timur, Pelanggan Industri Penggilingan Padi - CV. Bintang Jaya, Dompu Saat ini litsrik belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengusaha. Daya mampu yang dihasilkan oleh mesin-mesin pembangkit listrik PLN mencapai 340 MW, sementara penggunaan pelanggan hanya mencapai 220 MW. “Cadangan daya kita sampai 100 megawatt,” demikian penegasan Suprianto, PLH General Manajer di PLN Wilayah NTB saat melakukan kunjungan ke pelanggan.

Kedatangan pihak PLN ke pelanggan, juga dalam rangka menyampaikan kondisi ketenagalistrikan di PLN saat ini. Perusahaan setrum Negara ini sudah mampu dari sisi penyiapan daya.

Karena itu, diharapkan semua pihak untuk memanfaatkan daya yang disiapkan itu dalam rangka

menggerakkan dan mendukung ekonomi masyarakat.

“Kami juga minta apa yang perlu kami perbaiki menurut pelanggan, kami akan lakukan perbaikan sebagai cara memberikan pelayanan yang utama,” imbuhnya.

Cadangan daya sebesar itu dihasilkan dari beberapa mesin pembangkit, PLTU Jeranjang, PLTD Tanjung Karang, PLTD Taman Baru, PLTD Paok Motong, dan PLTU Sambelia. PLN meminta pelanggan agar tidak hanya menggunakan listrik sekedar untuk penerangan, mesin-mesin penggerak aktivitas masyarakat harusnya beroperasi optimal.

Suprianto mengatakan pertumbuhan penggunaan listrik di NTB tahun ini relatif stagnan. PLN melihatnya belum ada peningkatan yang signifikan. Penjualan listrik oleh PLN tahun ini masih 4 persen, dari target 7,5 persen setahun.

Tahun-tahun sebelumnya, penggunaan listrik oleh PLN meningkat sampai 12 persen pertahun. Karena itu, PLN sekaligus di hari pelanggan nasional ingin melakukan eval-

(Suara NTB/bul)

SARAN - Pelanggan menyampaikan saran dan masukannya secara tertulis kepada PLN di hari pelanggan nasional kemarin. uasi apa saja yang menjadi persoalannya di lapangan.

“Ekonomi juga meningkat 12 persen. Peningkatan penggunaan daya listrik hanya 4 persen. Tapi peningkatan di NTB masih lebih baik di banding jawa yang hanya 2 persen, dan Bali yang hanya 2,1 persen,” ujarnya.

Karena itu, selain menyiap-

kan karpet merah bagi investor, PLN juga menginginkan pelanggan rumah tangga dan pebisnis lebih menggeliat. Selain itu, untuk mendongkrak penggunaan listrik, PLN berencana akan memperbanyak Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di beberapa tempat strategis. (bul)

(Suara NTB/bul)

HARI PELANGGAN NASIONAL - Pertamina memberikan apresiasi kepada pelanggan di hari pelanggan nasional

BBM Satu Harga

13 SPBU Modular Dibangun di Pelosok NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah mencanangkan

Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga untuk seluruh In-

(Suara NTB/dok)

KEJUTAN PELANGGAN - Deputy Branch Manager Alfamart Lombok Ahmad Saiful (dua dari kiri tunjuk jempol) bersama tim mendatangi rumah pelanggan setia Alfamart di Peresek Lombok Barat, Muhammad Amiruddin didampungi kedua orangtuanya dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Senin (4/9).

Hari Pelanggan

Alfamart Beri Kejutan ke Rumah Pelanggan Mataram (Suara NTB) Momen Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) dimanfaatkan Alfamart dengan mendatangi rumah-rumah para pelanggan yang selama ini setia berbelanja di toko. Muhammad Amiruddin, warga Peresak, Lombok Barat adalah salah satu pelanggan yang beruntung mendapatkan bingkisan berupa paket produk Home Brand Private Label dan payung cantik.

“Kaget ya tadi ada anak toko Alfamart datang rombongan dan ramai-ramai, sambil bawa hadiah. Senang juga sih. Apalagi ternyata didatangi langsung oleh bapak-bapak manajernya,” ujar Amiruddin didampingi kedua orangtuanya.

Dalam 1-3 bulan terakhir, Amiruddin merupakan pelanggan dengan nominal belanja terbanyak dengan intensitas kedatangan hampir setiap minggu ke Toko Alfamart Raya Keru.

“Semoga program untuk apresiasi pelanggan semacam ini diperbanyak. Pelayanannya di toko selama ini sudah bagus, tinggal diberikan hadiah atau bonus semacam ini,” sambung Amiruddin.

Amiruddin beserta pelanggan lainnya yang juga diberikan kejutan yang sama, diantaranya Harwan Setyawan di Lombok Tengah, Siti Nahdiah di Lombok Timur, Meiji di Mataram hingga Evi Ade Utari di Sumbawa.

Selain mendatangi pelanggan door to door, kejutan di toko memperingati Harpelnas berupa potongan harga Rp 5.000 jika berbelanja Rp 50.000 dan berlaku untuk 10 pembeli pertama yang menggunakan kartu member. Program ini berlaku secara nasional di seluruh jaringan toko Alfamart.

Deputy Branch Manager Alfamart Lombok Ahmad Saiful mengatakan, kegiatan semacam ini dilakukan secara rutin setiap tahun memperingati Hari Pelanggan Nasional. “Kami ingin memberi apresiasi pada pelanggan setia sekaligus mendekatkan diri dengan mereka,” katanya.

Namun yang membedakan dari tahun lalu adalah model apresiasi pada pelanggan. Tahun lalu, pimpinan turun menjadi kasir dan jenis promo di toko untuk produk home brand private label.

Ada pula tahun sebelumnya menggratiskan pelanggan yang berbelanja minimal senilai Rp 100.000 menggunakan kartu member.

Ahmad Saiful menambahkan, kegiatan semacam ini sekaligus ingin memanfaatkan momen untuk memotivasi karyawan. “Kami ingin memiliki karyawan yang spirit cerdas dan peduli dalam memberikan pelayanan,” harapnya.

“Kami menyadari, sebaik apapun produk yang kami sediakan jika tanpa didukung pelayanan yang baik tidak mungkin tercipta loyalitas dari pelanggan. Untuk itu kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik,” jelas Ahmad Saiful. (r)

donesia. Salah satu strateginya akan memperbanyak stasiun pengisian alternatif. Untuk NTB rencananya diizinkan dibangun di 13 titik. Dimana wilayah pelosok menjadi prioritas.

Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Reggi Senjang Pramagarjita di selasela pemberian penghargaan pada konsumen di SPBU Pagesangan Mataram, Senin (4/9) kemarin menyebut Kementerian ESDM memprogramkan pembangunan SPBU modular. Investasinya diserahkan kepada pihak swasta.

SPBU modular ini adalah pengembangan terbaru SPBU, ditempatkan di kecamatankecamatan. Target pemerin-

tah, tahun 2018 program ini sudah terlaksana. SPBU modular ini menurutnya lebih praktis menjangkau masyarakat.

Penyiapan infrastrukturnyapun lebih mudah, hanya membutuhkan lahan seluas minimal 2 are.

SPBU modular adalah lembaga penyalur yang memiliki sarana dan fasilitas yang dapat berpindah, yang didirikan sebagai alternatif bangunan untuk memenuhi kebutuhan BBM Non PSO di lokasi tertentu. Untuk kebutuhan SPBU Modular yang memasarkan produk BBM PSO dan Premium dapat dimungkinkan atas pertimbangan tertentu.

Lanjut Reggi, peta penyeba-

ran 13 SPBU modular ini di NTB, terbagi 1 SPBU modular di Lombok Tengah, 1 di Kabupaten Sumbawa barat, 4 di Kabupaten Sumbawa, 1 di Kabupaten Dompu, dan 6 di Kabupaten Bima.

Sementara Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Gandhi mempersilahkan kepada siapapun pemilik modal untuk mendukung rencana pemerintah membangun SPBU modular. Dengan ketentuan yang disebutkan, investasinya hanya membutuhkan modal Rp 1,5 miliar.

“Silahkan siapa saja warga negara Indonesia untuk berinvestasi,” demikian Gandhi. (bul)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kewenangan Dialihkan Akibat Koordinasi Minim PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim menyayangkan masih mangkraknya Dermaga Telong-Elong di wilayah Kecamatan Jerowaru. Padahal, dermaga yang dibangun oleh Pemprov NTB ini menelan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 9 miliar.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9), Sekretaris Dishub Lotim, Idham mengungkapkan, salah satu penyebab dari mangkraknya dermaga Telong-Elong terse(Suara NTB/dok) but, karena tidak adanya kaIdham pal yang berani berlabuh. Di mana, kondisi air laut dilokasi itu sangat deras dan merupakan laut lepas. Sementara dari segi fisik bangunan gedung, fasilitas yang lain termasuk dermaganya cukup bagus. “Arus yang cukup deras, sejak selesai dikerjakan sampai sekarang tidak ada kapal yang berani berlabuh di sana,” terangnya.

Pihaknya menduga, jika pembangunan Dermaga TelongElong dilakukan tanpa survei, uji kelayakan terlebih dahulu.

Terlebih, pemerintah provinsi dalam pembangunannya dermaga tersebut sama sekali tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Sementara jika provinsi melibatkan pemerintah daerah atau semacam adanya koordinasi, kata Idham, maka dari kabupaten siap menunjukkan titik-titik yang tepat untuk dilakukannya pembangunan suatu dermaga. “Koordinasi yang tidak ada dalam pembangunan dermaga itu,”akunya.

Kendati demikian, dari pemda berharap dermaga itu dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh para nelayan, masyarakat dan lainnya meskipun hingga saat ini dermaga tersebut tidak dipakai karena belum adanya kapal yang berani berlabuh terkait cukup arus air laut yang deras serta merupakan laut lepas. “Bahkan untuk ke Pantai Pink saja tidak lewat sana karena arusnya yang cukup deras,” pungkasnya.(yon)

Kabupaten Kesulitan Awasi Perusahaan Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengaku kesulitan mengawasi sekitar sebanyak 1.500 lebih perusahaan di Lotim. Kondisi itu disebabkan setelah kewenangan pengawasan terhadap perusahaan diambilalih oleh pemerintah provinsi.

Menurut Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya, kewenangan pengawasan terhadap perusahaan diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2016 bahwa kewenangan pengawasan itu yang semula di kabupaten beralih ke provinsi. Hal ini yang menyebabkan pengawasan terhadap usaha maupun pekerjanya tidak maksimal dilakukan.

“Jumlah pengawas yang sebelumnya dimiliki sebanyak satu orang per kabupaten dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak, itu tentu

tidak ideal karena minimal tiga pengawas. Terlebih saat ini sudah ditarik ke provinsi, maka kita tidak tahu kapan dia melakukan pengawasan,” terangnya, Senin (4/9).

Berbeda halnya ketiga pengawas ditempatkan di kabupaten, lanjut Andika, maka Disnakertrans dapat melakukan kontrol terhadap pengawas dalam melakukan tugasnya terhadap masing-masing perusahaan. Adapun, pengawasan yang biasa dilakukan terhadap perusahaan, di antaranya apakah suatu itu sudah menerap-

kan UMK, hubungan industrial seperti permasalahan suasana kerja dan seterusnya dimasing-masing perusahaan.

Hal itu penting dilakukan meskipun tidak ada kewenangan dari pemerintah untuk memaksa perusahaan itu berserikat atau tidak. “Namun secara tugas kita bisa mengarahkan dia untuk bekerja, sehingga harus ada keterwakilan. Perwakilan inilah serikat pekerja itu,”ungkapnya.

Berbeda halnya ketika masih adanya pengawas di kabupaten, ada saja catatan

Bupati Akui Sektor Kesehatan, Inti dari Pembangunan

Umat Budha KLU Kutuk Kekerasan di Myanmar Tanjung (Suara NTB) Umat Budha bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Polres Lombok Utara menyampaikan pernyataan sikap atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, Senin (4/9). Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap penindasan yang dialami umat Muslim di negara tersebut.

Komunitas Budha KLU dipimpin Bhikku Upasilo, dalam pernyataan sikap menyerukan 7 poin. Selaku pembina umat Budha di KLU ia mengutuk dan mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap umat Muslim di Myanmar. Pihaknya juga menuntut otoritas Myanmar menghentikan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerugian dan korban, mendesak Pemerintah Indonesia menggunakan segala haknya sebagai anggota ASEAN dan PBB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Poin berikutnya, menyerukan rasa empati dan solidaritas kepada seluruh masyarakat dunia untuk warga Rohingya agar penderitaan segera berakhir, mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, mengajak masyarakat NTB untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, serta melakukan aksi nyata untuk memberikan bantuan moril dan materil berupa penggalangan dana dari umat Budha di KLU. Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengutarakan peristiwa Rohingya tidak memperdebatkan apakah merupakan konflik ekonomi, kemanusiaan, ataukah mengenai agama. Peristiwa saat ini di Myanmar tidak pantas dan harus dikutuk. Sebab ajaran agama Budha, senantiasa menjunjung tinggi kasih sayang dan tidak diperbolehkan membenci apalagi membunuh.

Ia juga menilai kekerasan terhadap umat Muslim di Myanmar tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang masih memiliki hati. Apalagi manusia yang menjunjung tinggi nilai agama.

Bahkan menurutnya pelaku kekerasan itu telah mengingkari nilai-nilai agama Budha yang dianutnya.

Konflik di Myanmar saat ini telah menjadi perhatian dunia, termasuk menjadi atensi publik Lombok Utara. Najmul berharap agar warga dapat menahan diri tidak terprovokasi. Pasalnya saat ini di media sosial, telah berkembang dinamika dan informasi menyangkut kekerasan Myanmar. “Umat Budha di Lombok Utara akan menggalang dana yang nantinya akan dikumpulkan untuk disalurkan ke saudara kita,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari dukungan pernyataan sikap komunitas Budha di KLU, Pemkab akan mengawal dengan berkunjung ke Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jakarta. Pemkab akan meminta agar Duta Besar mengambil sikap. Pihaknya mengkhawatirkan dampak konflik tersebut akan mempengaruhi stabilitas di daerah. Di KLU sendiri jumlah umat Budha terbanyak kedua setelah umat Muslim.

Kesempatan yang sama, Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, SH., menyatakan pihak Kepolisian sudah mengantisipasi adanya pihak-pihak yang terindikasi memprovokasi melalui media sosial (Facebook).

“Dari identifikasi ada tiga akun Facebook yang memprovokasi, kami masih meyelidiki yang jelas jangan sampai KLU ini terpecah. Apalagi KLU selama ini daerah yang aman jauh dari konflik,” demikian Rifai. (ari)

(Suara NTB/ist)

PERNYATAAN SIKAP - Umat Budha di KLU menyatakan sikap mengutuk segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di Myanmar. Mereka meminta agar bangsa Indonesia menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi.

(Suara NTB/ari)

BELUM MEMADAI - Tempat sandar fast boat di Trawangan belum memadai. Pemda KLU sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan dermaga di Gili Trawangan.

KLU Ajukan Biaya Pembangunan Dermaga Trawangan ke Pusat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan usulan pembangunan dermaga Trawangan ke pemerintah pusat. Dermaga kelas I diharapkan terealisasi pada tahun 2018 mendatang.

Diungkapkan Kepala Dishublutkan Lombok Utara Agus Tisno, S.Soa., Senin (4/9) pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut sejak tahun 2015 lalu. Posisi dokumen yang diajukan itu masih dalam pembahasan APBNP 2017 di DPR RI. Nominal yang diajukan pun tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai Rp 80 miliar.

“Sudah diajukan kami sedang menunggu terakhir informasinya akan direalisasikan tahun depan,” ungkapnya.

Sebagai destinasi wisata utama di Lombok Utara praktis Gili Trawangan menjadi perhatian penuh pemerintah dalam alokasi pembangunan. Pasalnya, diketahui wacana penerapan satu pintu yang hingga kini belum juga

teralisasi menjadi penyebabnya.

Belakangan diketahui jika masyarakat (khususnya pengusaha kapal cepat) meminta segala fasilitas dilengkapi. “Ini untuk menyediakan sarana itu, karena kalau ditampung semua di Teluk Nara kan tidak bisa,” terangnya.

Dari total anggaran senilai Rp 80 miliar tersebut nantinya dermaga di Gili Trawangan akan dilengkapi sejumlah fasilitas. Misalnya seperti ruang tunggu, tempat sandar kapal yang representatif, hingga pos pemantau untuk menjual tiket maupun menarik retribusi bagi daerah. Namun sekali lagi, hal itu masih tergantung sejauh mana pembahasan usulan anggaran itu di tingkat pusat.

“Bagus fasilitasnya nanti lengkap, tetapi kalau disetujui.

Yang jelas kita intens komunikasi,” kata dia.

Sembari menunggu kepastian anggaran yang akan digelontorkan, pihaknya dalam waktu dekat akan membenahi der-

maga apung atau jetty yang kondisinya dinilai tidak layak.

Pembenahan itu merujuk pemasangan kayu di bagian pinggir supaya tidak mudah tercecer jika diterjang badai. “Itu di pinggir-pinggir kayunya sudah keropos, makanya diperbaiki.

Kemarin bupati yang minta, dan anggaran sudah disiapkan sekitar Rp 5 juta,” jelasnya.

Menyoal di Gili Meno yang selama ini belum memiliki sarana bersandarnya kapal, tahun 2018 juga akan dipastikan dibangun dermaga menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Nominalnya diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Untuk Gili Air pada tahun ini bahkan sudah mulai ada aktivitas pembangunan.

“Meno tahun depan kita ajukan kemarin Rp 10 miliar. Yang tahun ini di Gili Air sumbernya juga dari DAK. Pelan-pelan yang penting jalan, kalau semua pakai APBD tidak mungkin, bisa gempor kita,” akunya. (ari)

Sejumlah Anggota Dewan Belum Serahkan Randis Selong (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) masih menggunakan kendaraan dinas (randis). Randis masih melekat di para pimpinan komisi.

Padahal sudah diberikan batas waktu penyerahan sampai dengan akhir Agustus lalu.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Zaidar Rohman yang dikonfirmasi mengakui sampai saat ini pihaknya belum menerima semua randis dewan.

Dalam hal ini, pihaknya masih menunggu data-data mobil dinas yang yang akan diserahkan dari Sekretariat Dewan.

Menurutnya, randis yang dipegang wakil rakyat ini sebanyak 10 unit. Masing-masing untuk pimpinan dewan

dan ketua komisi.

Sekretaris Dewan Lotim, H, Kaharuddin kepada Suara NTB, Senin (4/9), menegaskan, sampai kemarin, hanya lima kendaraan dinas yang sudah diserahkan, yakni empat pimpinan dan satu unit dari komisi I. Belum diserahkannya mobil dinas itu dinyatakan bukan berarti karena sengaja. Kendaraan dinas para wakil rakyat itu memang dibatasi penyerahannya sampai dengan Agustus lalu. Namun karena libur, sehingga diberikan toleransi sampai Senin kemarin. “Kita tunggu saja sampai hari ini (Senin kemarin),” ucapnya.

Diterangkan kembali, penyerahan kendaraan dinas para wakil rakyat itu dikarenakan se-

mua ada tambahan tunjangan transportasi yang masuk dalam sistem gaji bulanan. Usulannya Rp 10 juta untuk ketua, Rp 9 juta untuk wakil ketua dan Rp 8 juta untuk anggota. “Itu baru usulan dan belum menjadi ketetapan,” katanya.

Sesuai aturan yang berlaku, setelah menerima tunjangan transportasi seluruh kendaraan dinas harus diserahkan kembali. Pimpinan Dewan juga sebelumnya menyatakan memilih tunjangan transportasi dibandingkan kendaraan dinas. Pembayaran tunjangan transportasi itu rencana akan dibayar mulai Oktober mendatang. Tunjangan transportasi terhitung pembayarannya mulai Agustus 2017. (rus)

September, Pembangunan Gedung LTSP Ditargetkan Rampung Selong (Suara NTB) Pembangunan gedung Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dikhususkan untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Lombok Timur (Lotim) mulai dikebut pembangunannya. Pasalnya, pembangunan LTSP yang sumber anggarannya dari APBN dan APBD itu ditargetkan tuntas paling lambat akhir September mendatang.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/9), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Andika Istujaya mengatakan, pada akhir bulan September mendatang merupakan target untuk bisa dilaunching terkait pemban-

gunan LTSP-TKI ini. Pasalnya, keberadaan dari LTSP ini sangat membantu untuk para TKI, terutama dari segi pembiayaan seperti mengurus paspor dan lainnya.

“Perkiraan pembangunan selesai sekitar dua sampai tiga bulan bisa di-launching.

Tapi pembangunan akan dikebut agar dapat tuntas akhir September, tentunya tidak menghilangkan aturan-aturan yang ada dalam pelaksanaan kegiatannya,” terangnya.

Untuk anggaran pembangunan, ujarnya, sebesar Rp500 juta yang bersumber dari APBN, sedangkan dari APBD sebesar Rp 400 juta.

Rincian penggunaan anggaran untuk rehab gedung, internet, menaikkan daya listrik,

(Suara NTB/yon)

Andika Istujaya yang bisa diselesaikan. Namun dengan kondisi sekarang yang tidak ada pengawas, pihaknya tidak bisa mengeksekusi teguran dan seterusn-

ya. Melainkan hanya melakukan pemantauan terkait dengan situasi dan tidak bisa mengeksekusi. Terkait dengan kondisi inipun, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah provinsi supaya pengawas yang sebelumnya ditempatkan di kabupaten khususnya di Lotim ditempatkan ulang.

Permintaan tersebut sudah direspons, namun hingga saat ini belum efektif. Hal itu dikarenakan lima hari masuk kerja untuk provinsi serta pengawas yang bersangkutan mengaku mendapat tugas ke tempat lain, maupun tupoksi atau perencanaannya tidak disusun.

Untuk itu, berharap pengawas itu diberikan beserta tupoksinya agar dapat memantau pergerakan kegiatannya. (yon)

genset, komputer serta sejumlah fasilitas atau sarana pendukung lainnya. “Kita berharap akhir September bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Adapun dalam LTSP itu, lanjutnya, yang akan masuk terdapat tujuh instansi, di antaranya Disnakertrans, Dinas Dukcapil, RSUD, kepolisian dikarenakan beberapa negara membutuhkan SKCK, BP3TKI Mataram, serta BPJS terkait asuransi. Adanya LTSP ini, Disnakertrans Lotim menegaskan dapat memudahkan dan pelayanan dari sisi waktu, pembiayaan dan lainnya. Sehingga saat sekarang ini dilakukan pengurusan SOP terkait keberadaan LTSP yang dikhususnya untuk para TKI. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIKERJAKAN - Gedung LTSP - TKI yang saat ini masih dalam proses pengerjaan di kompleks Kantor Disnakertrans Lotim.

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan, menyebut pembangunan di sektor kesehatan merupakan salah satu kunci pembangunan. Penegasan bupati ini disampaikannya saat melakukan peresmian Poskesdes di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur, Senin (4/9). Turut hadir di acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan drg. H. Asrul Sani, Camat Sikur dan jajaran pemerintah Desa Tete Batu.

Pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah desa dalam memajukan sektor kesehatan. Menurutnya, pembangunan terhadap tiga komponen, kesehatan, pendidikan dan ekonomi sangat penting untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia.

Untuk itu, ujarnya, pemerintah daerah tetap fokus membangun sektor kesehatan.

Hal ini bisa dilihat, dalam kurun waktu 4 tahun. Di mana, pemerintah sudah membangun 5 puskesmas baru untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Belum lagi ditambah dengan jumlah infrastruktur kesehatan lainya seperti puskesmas pembantu dan alat kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Bupati menyebut ada beberapa desa poskesdesnya tidak terpakai. Hal ini karena

posisinya terlalu dekat dengan puskesmas. Sementara tujuan dibangunnya poskesdes untuk mendekatkan pelayanan lesehatan kepada masyarakat.

Bupati Lotim mengklarifikasi data-data yang menyebut Lotim selalu disebut paling buruk. Semua diluruskan Bupati.

Sebutan Lotim paling banyak gizi buruk tidaklah benar. Jumlah gizi buruk di Lotim sangat rendah jika dibanding jumlah penduduk. Adapun penyebab gizi buruk akibat banyak faktor.

Dibandingkan desa-desa di luar daerah, ujarnya, keberadaan desa-desa di Lotim dikatakan jauh lebih bagus. Hal ini tergambar dari fasilitas infrastruktur yang terbangun di desa-desa. Infrastruktur jalan sudah hotmik.

Bahkan, ujarnya, sejak tahun 2003, pada periode pertama kepemimpinan Bupati Ali BD, sudah mulai pembangunan jalan hotmik di tiap kecamatan.

Pembangunan jalan hotmik ini untuk jangka panjang. Sementara di tahun 2017 ini, Pemkab Lotim terus membangun infrastruktur jalan. Rencana akan dibangun sepanjang 179 km. Dituturkan selama kurun waktu empat tahun terakhir sudah terbangun sepanjang 650 km dan terus akan dibangun.

Pada kesempatan itu, bupati menyerahkan bantuan berupa bidan kit yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk mendukung fasilitas Poskesdes tersebut. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Asrul Sani hadir pada peresmian Poskesdes Tete Batu Kecamatan Sikur, Senin (4/9).

Baliho Balon Makin Ramai

Bapenda: Tidak Semua Membayar Selong (Suara NTB)Baliho bakal calon (balon) yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada), baik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur makin ramai terpasang.

Kondisi ini di satu sisi akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui penarikan pajak reklame.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Salmun Rahman yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tidak semua baliho reklame pasangan calon itu terbayar. Baliho atau gambar calon itu masuk kategori non komersil, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar. Berbeda dengan bakal calon yang menggunakan vendor atau tempat pemasangan gambar yang disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lotim. “Kalau yang menggunakan vendor reklame kita, kita haruskan untuk membayar,” ungkap Salmun, Senin (4/9).

Sementara itu, bakal calon yang menggunakan kayu dan bambu tidak bisa ditindak. Meski diakui pemasangannya tidak karuan. Menjadi tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) untuk memberikan tindakan.

Melihat jumlah spanduk dan gambar yang terpasang di sepanjang pinggir jalan diakui bisa menjadi sumber pendapatan buat daerah.

Jika semua membayar, katanya akan banyak uang yang masuk ke daerah.

Seperti yang sudah dilakukan di daerah lain, lanjutnya ada yang memberlakukan penarikan pajak bagi baliho yang terpasang di areal umum. Akan tetapi untuk Lotim belum bisa dilakukan, karena belum ada aturan. Ditambahkan, alasan pemasangan dari baliho atau gambar-gambar masih sebatas sosialisasi.

Penindakan hanya bisa dilakukan kepada bakal calon yang memasang menggunakan fasilitas milik daerah. Jika ada gambar yang tidak mau pasang, maka tegas pihak Bapenda ini langsung menurunkan secara paksa. “Seperti yang sudah kami lakukan kepada salah satu bakal calon yang tidak mau bayar, kami lakukan penurunan secara paksa,” tuturnya. Pajak reklame katanya menjadi salah satu sumber PAD bagi Kabupaten Lotim. Realisasi pajak reklame saat ini sudah sampai 80 persen yang besarannya ratusan juta rupiah. (rus)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

SINYALEMEN adanya oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang merangkap sebagai pengurus partai politik (parpol) disikapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). DPMD segera menerjunkan tim investigasi untuk mencari tahu kebenaraan dugaan tersebut.

Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Senin (4/9), mengaku, sesuai Undangundang Nomor 6 tahun 2014, tentang Pemerintahan dan Pembangunan Desa, kades dilarang menjadi pengurus salah satu parpol. “Jadi tidak boleh kades itu menjadi pengu(Suara NTB/dok) rus parpol sesuai aturan Jalaludin yang ada. Kalau sampai ada, itu jelas pelanggaran,” terangnya.

Terhadap pelanggaran tersebut jelas ada sanksi yang dijatuhkan kepada kades yang merangkap sebagai pengurus parpol tersebut sesuai aturan yang berlaku, mulai dari teguran sampai pencopotan dari jabatannya sebagai kades. “Teguran diberikan sebanyak tiga kali. Kalau sampai teguran ketiga tidak dipatuhi barulah sanksi berat dijatuhkan,” jelasnya.

Di mana nantinya, kades bersangkutan akan diberikan opsi.

Tetap menjadi pengurus parpol dengan konsekunsi harus melepas jabatannya sebagai kades. Ataupun sebaliknya, bisa tetap menjadi kades tapi harus melepas statusnya sebagai pengurus parpol.

Diakuinya, jika merujuk statusnya, posisi kades tidak jauh beda dengan posisi bupati maupun gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga banyak yang menilai kalau kades juga berhak menjadi pengurus parpol layaknya bupati ataupun gubernur.

Tapi pada konteks ini, ada regulasi yang melarang kades untuk menjadi pengurus parpol, sehingga tidak bisa disamakan dengan bupati ataupun gubernur yang boleh menjadi pengurus parpol. “Kalau bupati atau gubernur memang tidak ada aturan yang melarangnya sebagai pengurus parpol. Tapi kalau kades ada aturan yang melarang. Jadi di situlah titik perbedaannya,” ungkap Jalaludin.

Dengan kata lain, apapun dalihnya karena ada aturan yang melarang kades menjadi pengurus parpol, maka kades tidak boleh jadi pengurus parpol. Kalaupun kemudian ada yang merasa keberatan, silakan ajukan keberataan atas aturan yang ada tersebut. Dan, selama aturan itu berlaku maka selama itu juga kades tidak boleh menjadi pengurus parpol. “Tapi kalau jadi anggota parpol, tidak jadi soal,” tegasnya.

Terhadap informasi adanya kades yang menjadi pengurus parpol tersebut, pihaknya akan segera menurunkan tim guna memastikan informasi yang ada. Kalau memang ada, pihaknya akan melayangkan teguran terlebih dahulu kepada kades bersangkutan.

Disinggung soal tenaga pendamping desa yang menjadi pengurus parpol, Jalaludin mengaku tidak ada larangan. Jadi sah-sah saja kalau kemudian tenaga pendamping desa menjadi pengurus parpol, karena tidak ada regulasi yang mengatur bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi tenaga pendamping desa. “Setahu saya, tidak ada larangan pengurus parpol jadi tenaga pendamping desa. Yang ada kades tidak boleh menjadi pengurus parpol,” pungkasnya. (kir)

Liga Pelajar Nasional

Loteng Kirim Tiga Tim ke Magelang dan Yogyakarta Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga tim sepakbola asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mewakili NTB, untuk berlaga di Liga Pelajar Nasional di Magelang Jawa Timur serta Yogyakarta, mulai 5 September hari ini. Masing-masing untuk kelompok umur di bawah 12 tahun (U-12), dibawah 14 tahun (U-14) serta di bawah 16 tahun (U-16). Ketiga tim tersebut secara resmi telah dilepas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Senin (4/9).

Keberhasilan mengirim tiga wakil di Liga Pelajar Nasional tahun ini jadi catatan sejarah tersendiri bagi Loteng, karena untuk pertama kalinya bisa mengirim tiga tim sekaligus. Meski demikian, tidak seluruhnya anggota tim berasal dari Loteng, ada juga yang berasal dari Lombok Barat (Lobar), Bima serta Kota Mataram. “Tim yang berangkat ini sudah melalui tahapan kompetisi yang cukup ketat,” terang Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Ia pun berharap seluruh anggota tim bekerja keras. Supaya bisa meraih prestasi tertinggi, sehingga bisa memberikan kebanggaan bagi daerah.

Menurut Ketua Asprov PSS NTB ini, meski berasal dari Loteng tim yang dikirim tersebut statusnya sekarang mewakili NTB. Artinya, nama baik NTB ada di pundak anggota tim ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan prestasi yang terbaik. Karena dengan cara itulah, nama baik daerah bisa terangkat.

Selain bekerja keras, para anggota tim juga diingatkan untuk berkompetisi dengan sportif dan tidak meremehkan lawan dan tidak kalah penting tetap tenang meski dalam kondisi apapun. Sebagai duta daerah, masyarakat NTB dan Loteng pada khususnya pastinya akan mendoakan yang terbaik bagi tim ini.

Di tempat yang sama, Ketua Kontingen Liga Pelajar, Bowo Susanto, mengatakan kalau ketiga tim yang dikirim tersebut merupakan juara pada liga pelajar NTB beberapa waktu lalu. Dan, semuanya berasal dari Loteng. Kendati demikian, tetap ada perwakilan dari luar Loteng, karena tim tersebut kini tidak membawa bendera Loteng saja, tapi sudah menjadi wakil NTB. Untuk U-12 dan U-14 sendiri nantinya akan bertanding di Magelang Jawa Timur. Sementara untuk U-16 akan bertanding di Yogyakarta. “Lokasi pertandingan tidak di satu tempat, tapi terpisah. Ada yang di Magelang ada juga yang di Yogyakarta,” ujarnya.

Terkait target yang dibebakan kepada tim liga pelajar tersebut, Bowo mengaku tidak terlalu muluk-muluk, paling tidak bisa lolos dari grup, sudah cukup membanggakan.

Mengingat, ketatnya persaingan yang bakal dihadapi. “Target kita tetap yang terbaik. Walaupun kita harus realistis, untuk bisa lolos dari grup saja cukup berat,” akunya. (kir)

(Suara NTB/kir)

FOTO BERSAMA - Bupati Loteng yang juga Ketua Asprov PSSI NTB, H.M.Suhaili FT, berfoto bersama anggota tim liga pelajar NTB yang akan diberangkatkan ke Magelang dan Yogyakarta, Senin (4/9).

(Suara NTB/kir)

Turunkan Tim Investigasi

KERING - Beberapa ekor ternak milik warga melintas di laguna yang telah mengering di wilayah Desa Kuta Pujut Lombok Tengah. Laguna ini pada musim penghujan biasanya digunakan warga sebagai tempat memancing. Namun setelah musim kemarau tiba, laguna tersebut mulai mengering.

Dana Distribusi Air Hanya Rp 25 Juta

BPBD Khawatirkan Terjadi Gejolak Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) mulai mendistribusikan air ke daerah yang mengalami kekeringan, hingga saat ini sudah enam tandon air yang didroping. Untuk distribusi air bersih ini, BPBD mengaku hanya memiliki dana Rp 25 juta untuk 120 kali distribusi.

Menurut Kepala Seksi Logistik pada BPBD Lobar Tohri, dana ini dikhawatirkan tidak cukup lantaran sampai saat ini terdapat 22 dusun dan 7 desa alami krisis air bersih di Lobar. Bahkan di satu daerah yang mengalami kekeringan meminta distribusi hingga 100 kali lebih.

Untuk menanggulangi masalah kekeringan ini, pihak BPBD juga sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini Polres Lobar guna mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat akibat dampak kekeringan ini. Ia mengaku anggaran untuk distribusi air bersih sejauh ini yang terdapat di DPA sebesar Rp 25 juta termasuk dengan biaya operasional. “Kita punya kemampuan droping 120 kali air bersih dengan anggaran total sekitar Rp 25 juta,” akunya, Senin (4/9).

Menurutnya, mengacu surat permohonan untuk distribusi air sebanyak 6 desa, yakni Eyat Mayang Lembar, Labuan Tereng Lembar, Giri

Tembesi Gerung, Banyu Urip Kuripan, Kuripan Selatan, Giri Sasak dan Batulayar Barat. Sedangkan jumlah dusun yang terkena, jelasnya, 22 dusun tersebar di enam desa masing-masing Desa Eyat Mayang sebanyak 2 dusun, Labuan Tereng 7 dusun, Banyu Urip sebanyak 4 dusun, Giri Sasak 4 dusun, Kuripan Selatan 2 dusun, Giri Tembesi 1 dusun dan Batulayar barat sebanyak 2 dusun.

Sementara itu Sekda Lobar H. Muh. Taufiq menyatakan pihaknya akan melihat sisa dana tak terduga yang ada di BPBD. Jika terjadi kekurangan anggaran, maka dana itu akan diarahkan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah kekeringan.

“Saya lihat dulu sisa dana tak terduga itu, saya pastikan dulu,” jelasnya singkat.

Sekda juga menyoroti proyek sumur bor untuk menanggulangi kekeringan justru belum maksimal dimanfaatkan warga untuk memperoleh air bersih. Ia

mengkritisi jajaran SKPD terkait yang kurang responsif alias lelet mengusulkan pembangunan pipanisasi di daerah yang sudah dibangunkan sumur bor tersebut. Menurutnya hal semacam ini tidak bisa dideteksi semua oleh TAPD, sehingga SKPD haruslah proaktif.

Sekda mempertanyakan kenapa infrastuktur pendukung sumur bor tidak diusulkan di perubahan. Padahal infrastruktur yang seperti ini seharusnya SKPD yang mengajukan ke TAPD, baik untuk pipanisasi dan lainlain. “Seharusnya SKPD yang mengajukan ke kita baik dalam rangka pipanisasi, tidak mungkin juga ketua TAPD hafal semuanya. Kalau tidak diajukan bagaimana kita anggarkan, hal-hal yang sifatnya urgen segera disampaikan,” kritiknya.

Jangan sampai, jelasnya pemda dinilai tak punya perhatian terhadap persoalan semacam ini. Padahal, jelasnya, anggaran pipanisasi

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - BPBD Lobar bersama aparat keamanan mendistribusikan air bersih di Lembar, Senin (4/9). tidak terlalu besar hanya sekitar ratusan juta. Ia mengingatkan agar SKPD pro aktif terkait persoalan semacam ini, jangan sampai ada persoalan di akhir baru menyampaikan ke pemda.

Pada bagian lain, masyarakat Dusun Kesambi Rempek Desa Labuan Tereng di Kecamatan Lembar dapat sedikit bernafas lega, karena BPBD mendistribusi air bersih ke daerah setempat yang mengalami kekeringan sejak dua bulan terakhir. “Alham-

dulillah dapat bantuan (air bersih),” kata Sajidin salah satu warga usai mengantre air bersih,” ungkapnya.

Dijelaskan, dusun dengan jumlah 60 kepala kelurga (KK) itu sudah mengalami kesulitan air bersih dua bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, biasanya warga mengandalkan sumber mata air yang berjarak satu kilometer dari perkampungan. Ini terpaksa dilakukan, karena sumur air milik warga sudah mengering. (her)

Jabat Posisi di Daerah Lain Harus Minta Izin (Suara NTB/her)

NYATAKAN SIKAP - Kepala Badan Kesbangpol Lobar, Kasat Intel Polres Lobar dan organisasi Budha Lobar serta NTB mengutuk krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya.

Umat Budha Lobar Kutuk Kekerasan di Myanmar Giri Menang (Suara NTB) – Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan menimpa Muslim Rohingya mendapat perhatian serius masyarakat dunia. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), organisasi kepemudaan umat Budha pun mengambil sikap dan mengutuk tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Organisasi kepemudaan umat Budha Lobar pun mendatangi Kantor Badan Kesbangpol Lobar dengan difasilitasi pihak Polres Lobar, Senin (4/9). Kedatangan perwakilan umat Budha ini dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap sekaligus meminta perlindungan ke pihak pemda dan kepolisian.

“Kami mengutuk kejadian itu, dan jika Pemerintah Myanmar melakukan hal tersebut, maka sudah tidak pantas disebut sebagai Negara Buddhist, karena tidak sesuai dengan ajaran Budha,” demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Buddhist Indonesia Lobar, Nasib, SH. Nasib juga menambahkan, jika ada Bikhu (Biksu) yang melakukan tindakan-tindakan penganiayaan, maka dia bukanlah Biksu dalam agama Budha, tapi justru memanfaatkan agama Budha untuk kepentingan pribadinya.

Pihaknya juga mendesak

Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah penting dan strategis untuk menghentikan aksi kekerasan di Myanmar. “Kalau perlu, kami mendesak agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan Myanmar,” tegasnya kemudian.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Generasi Muda (Gema) Buddhis Indonesia NTB, Adi Saputra. dengan tegas ia juga mengutuk terjadinya krisis kemanusiaan terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Lobar H. M. Fajar Taufiq mengapresiasi langkah yang diambil oleh organisasi kepemudaaan umat Budha Lobar. Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar umat Budha di Lobar agar tidak menjadi korban akibat ulah provokator yang nantinya menyulut perpecahan. “Kita bergerak cepat, kami akan laporkan ke bupati terkait hal ini. Kami harap supaya teman-teman tenang dan kita saling menjaga agar tidak ada provokator-provokator yang masuk,” harapnya.

Kasat Intelkam Polres Lobar AKP. Iwan sugianto menegaskan pertemuan itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Di Lobar ini sudah relatif cukup aman, kerukunan terjalin dengan baik. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) angkat bicara terkait perpindahan salah satu ASN, H.L. Ahmad Yani yang dilantik, Kamis (31/8) lalu oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai pejabat eselon III. Pasalnya, yang bersangkutan masih berstatus pegawai fungsional di Badan Kesbangpol Kabupaten Lobar dan sejauh ini belum mengajukan surat pindah.

Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq yang dikonfirmasi, Senin (4/9), mengaku, pihaknya tidak pernah melepas pegawai yang dimaksud untuk pindah ke daerah lain. “Kami tidak pernah melepas pegawai untuk pindah ke daerah lain. Kalau itu tidak dilakukan berarti prosedurnya keliru,” jawabnya

di hadapan wartawan.

Dalam kesempatan itu, Taufiq menegaskan bahwa secara aturan bahwa siapa pun itu tidak bisa melantik pegawai dari daerah lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. “Seharusnya dipindah dulu. Sama seperti yang saya lakukan ketika melantik pejabat provinsi untuk bertugas di sini. Kami minta dulu. Baru kami lantik,” sambungnya.

Ditambahkan Sekda, persoalan Lalu Ahmad Yani sangat berbeda dengan H. L.Saswadi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Saat itu, kata dia, Saswadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar melamar dalam pansel yang digelar Pemprov NTB.

Namun demikian, pihaknya menyatakan Pemkab Lobar bukannya tidak setuju jika ASN-nya dilantik menjadi pejabat di daerah lain. Hanya saja, etika dan aturan tetap harus dikedepankan. “Biasanya minta dulu, kita lepas baru dilantik. Bukannya kami tidak setuju, kalau ada pejabat Lobar yang berkompeten, silakan saja. Tapi etika harus tetap dijalankan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Lobar H.M. Fajar Taufiq yang dikonfirmasi, mengaku, jika yang bersangkutan belum mengajukan diri untuk pindah ke KLU. Terkait hal itu, dia menyatakan bahwa persoalan tersebut kini menjadi kewenangan BKD Lobar untuk mengambil sikap. (her)

Pelajar Dominasi Korban Lakalantas di Loteng Praya (Suara NTB) Angka kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga awal Bulan September ini tercatat masih cukup tinggi. Kendati mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Korban lakalantas didominasi kalangan pelajar.

Demikian diakui Kasat Lantas Polres Loteng, AKP I Made Hendra, SH., SIK., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/9) kemarin.

Dikatakannya, sampai tanggal 3 September, jumlah lakalantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Loteng tercatat sebanyak 122 kasus.

Turun dari periode yang saam tahun lalu sebanyak 140 kasus dengan korban jiwa sebanyak 62 orang, 10 luka berat

(Suara NTB/kir)

I Made Hendra dan 99 luka ringan. “Adapun tahun lalu, korban meninggal pada periode yang sama sebanyak 88 orang,” jelasnya.

Dari jumlah korban lakalantas, termasuk yang meninggal didominasi kalangan pelajar yang masih pada usia produktif. Hal itu salah satunya disebabkan oleh tinggi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan pelajar.

Dengan kata lain, jumlah pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar berbanding lurus dengan korban kecelakaan lalu lintas dari kalangan pelajar tersebut.

Untuk itu di masa mendatang, pihaknya fokus pada program menumbuhkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar dengan mengintensifkan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di jalan raya saja, tapi juga dengan menyasar langsung ke sekolah-sekolah. (kir)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

Aparat Mestinya Malu Jika Kinerjanya Buruk Sumbawa Besar (Suara NTB) “Kita harus merasa malu kepada masyarakat Sumbawa jika kita memiliki kinerja yang buruk, karena kita sesungguhnya adalah abdi negara dan juga abdi masyarakat,”demikian sambutan tertulis Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa pada upacara Senin Pertama Bulan September pada Senin (4/9).

Wakil Bupati juga meng(Suara NTB/dok) ingatkan agar upacara Senin H. Mahmud Abdullah pertama setiap awal bulan dapat meningkatkan semangat, dedikasi, dan tanggung jawab dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Harapan tersebut akan terwujud jika dalam diri setiap aparat tertanam motivasi kerja, dan komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat, disertai peningkatan disiplin dan profesionalisme untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada bagian lain, Wabup mengatakan, apa yang telah direncanakan pada berbagai program/kegiatan yang tertuang dalam DPA harus semakin dipacu pelaksanaannya. Apalagi telah memasuki akhir Triwulan Ketiga Tahun Anggaran 2017.

Termasuk kegiatan kegiatan untuk menunjang berbagai program unggulan, seperti Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Integrasi Sapi (GEMA JIPI} dan Festival Pesona Moyo 2017.

Terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Wabup mengingatkan agar tetap melakukanevaluasi. Sehingga hasil kerja tersebut memberi manfaat yang optimal kepada masyarakat. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Terbukti Melanggar, Empat Anggota Polres KSB Diusulkan PTDH Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat dalam waktu dekat akan kembali melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat anggotanya. Dari empat anggota yang dikenai PTDH, tiga diantaranya melakukan pelanggaran disersi (tidak masuk kantor) selama beberapa bulan dan satu orang anggota lainnya terlibat tindak pidana.

Wakapolres Sumbawa Barat Kompol I Nengah Martawan S. Sos, kepada Suara NTB, Senin (4/9) menyebutkan, tiga orang anggota tersebut yakni, Brigadir Sunardika, Brigadir Indra Wahyono, Briptu M. Alfian Hadi.

Ketiga anggota tersebut terbukti telah melakukan perbuatan indisipliner dengan tidak masuk kantor (Disersi) selama beberapa bulan tanpa ada keterangan yang jelas. Sedangkan satu orang anggota lainnya, Brigadir Muhammad Adnan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba. Anggota ini juga sudah dua

tahun mendekam di Lapas Dompu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Empat anggota tersebut sudah kita usulkan untuk dilakukan PTDH. Sementara saat ini kita masih menunggu turunnya SKEP dari Polda terkait empat anggota tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemberian sanksi merupakan salah satu cara untuk memberikan penyadaran terhadap anggota.

Mengingat di dalam sebuah organisasi harus ada punishment dan reward (Hukuman dan penghargaan). Tentunya setiap anggota yang ber-

prestasi akan tetap diberikan pujian dan hadiah. Sedangkan bagi anggota yang bermasalah akan tetap diberikan sanksi.

Sebelum hukuman PTDH dilakukan, pihaknya juga sudah sangat sering berpesan kepada anggota yang bermasalah untuk bisa memperbaiki diri. Tetapi karena tidak ada i’tikad baik maka harus dilakukan PTDH sebagai solusi terakhir.

“Kita sebenarnya tidak ingin ada lagi PTDH, tetapi karena tidak ada kesadaran untuk berubah maka kita PTDH. PTDH ini juga dilakukan untuk proteksi terhadap anggo-

(Suara NTB/dok)

I Nengah Martawan ta yang lain,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, kasus-kasus pelanggaran disiplin anggota yang akan dilakukan PTDH ini rata-rata terjadi dibawah tahun 2017. Dimana dalam pelanggaran ini didominasi oleh pelanggaran indisipliner de-

ngan tidak masuk kantor selama beberapa bulan (disersi) maupun hal-hal yang lain. Sedangkan anggota yang terlibat tindak pidana maupun yang lainnya tidak terlalu banyak.

Untuk itu, dalam menyikapi masalah indisipliner ini, pihaknya akan melakukan pengawasan intensif. Dimana sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan anggota akan tetap diberikan sanksi. Mulai dari pemotongan remunerasi sampai dengan sanksi administrasi lainnya. Apabila tidak masuk kerja selama satu minggu maka akan langsung disidang disiplinkan. Cara jitu terakhir yakni membatasi peminjaman uang di Bank.

“Metode tersebut sudah sangat efektif dengan sedikitnya anggota yang melakukan pelanggaran dalam tahun 2017 ini,” tandasnya. (ils)

DPMD KSB Berharap Petugas PD Orang Lokal Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap para petugas pendamping desa (PD) rekrutan terbaru tahun ini merupakan orang-orang lokal.

Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD KSB, Slamet Riadi mengatakan, mengenai harapan tersebut pihaknya telah menyampaikan dalam rapat koordinasi tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Agar rekrutmen terbaru petugas PD memprioritaskan orang-orang lokal. “Kita ingin untuk KSB terpilih adalah orang lokal kita sendiri,” cetusnya, Senin (4/9).

Pada proses rekrutmen petugas PD yang sedang berlangsung saat ini, KSB memperoleh jatah sejumlah posisi pendamping. Di antaranya, Tenaga Ahli (TA) sebanyak 3 orang terdiri dari TA TTG, TA Infrastruktur Daerah, dan TA Pelayanan Sosial Dasar (PSD). Berikutnya 2 orang petugas PD Pemberdayaan, 4 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) dan 8 orang petugas PD Teknik Infrastruktur (TI).

Slamet mengakui, dalam proses seleksi petugas PD tidak diatur secara mutlak terkait asal daerah pelamar. Sebab proses seleksi dilakukan secara terbuka. Namun demikian harapan agar memprioritaskan penempatan petugas lokal di daerah masing-masing dipandang perlu karena pekerjaan pendampingan terhadap desa seorang petugas perlu mengetahui kondisi desa yang didampinginya.

“Terutama PLD dan PD, kami kira pantas kalau memang harus orang lokal. Sebab setidaknya mereka tahu kondisi di lapangan,” timpalnya.

Alasan lain memprioritaskan orang lokal, bagi Slamet, untuk memudahkan proses koordinasi antara BPMD dengan petugas PD. Ia tak menampik, selama ini pihaknya kerap kesulitan berkoordinasi dengan petugas pendamping karena terdapat beberapa petugas yang berasal dari luar daerah. “Kan kalau orang lokal koordinasinya bisa lebih cepat,” sebutnya.

Selanjutnya disinggung menengani keberadaan petugas TA, pria yang akrab disapa Meta ini menyebutkan, seleksi saat ini akan mengelengkapi seluruh kebutuhan petugas TA. Sebelumnya di KSB hanya terdapat 3 petugas TA di antaranya TA partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan petugas TA ekonomi. “Kalau dalam seleksi nanti semuanya dinyatakan lulus maka lengkap sudah 6 orang petugas TA kita,” ujarnya.

Ia menyatakan, kegiatan pendampingan dalam rangka pengelolaan Dana Desa (DD) sejauh ini masih sangat diperlukan. Tidak saja karena sesuai dengan kententuan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tetapi juga di lapangan pemerintah desa masih sangat membutuhkan pendampingan dalam menjalankan setiap programnya yang didanai oleh anggaran dari pusat tersebut.

“Desa belum sepenuhnya mampu mengelola DD secara mandiri.

Makanya pendampingan sangat perlu terus dilakukan agar setiap program desa tepat sasaran sesuai dengan amanat aturan yang berlaku,” imbuhnya. (bug) Slamet Riadi (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

PANWASLU - Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat bersama dua anggotanya, Agusti dan Ruslan, yang belum memperoleh kantor yang layak.

Panwaslu Sumbawa Belum Dapati Kantor Layak Sumbawa Besar (Suara NTB) Panwaslu Sumbawa sementara ini terpaksa menempati ruangan sempit, eks ruang fraksi kantor DPRD Sumbawa yang lama. Padahal aktivitas anggota maupun pegawai kesekretariatan cukup banyak. Belum lagi dalam bu-

cukup banyak. Belum lagi kita tiga orang Panwaslu yang mesti bekerja cepat. Dalam bulan ini kita sudah harus rekrut Panwascam. Kita sudah minta kantor yang layak bersurat ataupun langsung menemui Wabup, Sekda dan pimpinan DPRD. Namun sampai sekarang belum ada ke-

Proyek Sabuk Pengaman Danau Lebo Diupayakan Tuntas Taliwang (Suara NTB) Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengupayakan proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo Taliwang tuntas dikerjakan menggunakan dana pusat.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Asdin Julaidi mengatakan, anggaran untuk menyelesaikan seluruh bangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo menggunakan dana pusat telah diajukan pihaknya bersama Pemda KSB ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Proyek tahap pertama kan

Bangun Gudang, Kimia Farma Segera Beli Garam di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) PT Kimia Farma dalam waktu dekat ini membangun gudang di Labuan Bontong. Sebagai tempat penyimpanan pembelian garam dari petani tambak garam, terutama di wilayah timur Sumbawa. Sebagai bagin dari investasi jangka panjang mereka kedepannya yang rencananya akan membangun pabrik pengolahan garam di Tarano.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumbawa, H. Syahril M.Pd, Senin (4/9). Perusahaan telah mengurus izin perdagangan. Sebelum membangun gudang tentunya mereka akan mengurus IMB dan izin HO. Kalau kantor pusat Kimia Farma berada di Jakarta, maka mereka juag semestinya membangun kantor cabang di Sumbawa. Sebab terkait dana bagi hasil pajak daerah.

Sekarang ini, perusahaan dalam proses jual beli akta lahan di notaris. Mereka membayar lahan warga seluas 3 hektar untuk pembangunan gudang pada tahun ini.

lan ini mesti merekrut anggota Panwascam. Mereka secara resmi sudah bersurat kepada Pemkab Sumbawa untuk pinjam pakai kantor dan kendaraan operasional. Namun nyatanya sampai sekarang belum diberikan.

“Pegawai kesekretariatan

Sementara terkait rencana investasi besar pabrik pengolahan garam di Sumbawa kedepannya, masih terkendala soal lahan di Labuan Bontong, yag masih dalam HGU terlantar. “Status HGU belum clear di BPN NTB,”jelas H. Syahril.

Tetapi paling tidak, kata H. Syahril, dengan membeli garam petani sebagai langkah awal saat ini, diharapkan dapat meningkatkan gairah petani tambak garam di wilayah timur Sumbawa. Untuk terus semangat memproduksi garam dalam menyuplai kebutuhan daetah maupun suplai secara nasional.

Lalu bagaimana dengan tawaran Menteri Perikanan, Susi Pudjiastuti yang akan mendatangkan investor garam ke Sumbawa?

Menurut H. Syahril Menteri Susi belum mendapat informasi yang cukup, bahwa kenyataannya saat ini sudah ada BUMN (Kimia Farma) yang masuk ke Sumbawa mengelola garam. “Jadi, sebelum Bu Menteri menawarkan, kita sudah bergerak lebih dulu mendatangkan investor,”pungkasnya. (arn)

sudah hampir selesai dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar lebih. Nah yang tahun depan sudah kita masukkan juga nilainya sekitar Rp 20 miliar,” terangnya kepada wartawan di Taliwang, Senin (4/9).

Menurutnya, untuk memastikan penganggaran menyeluruh terhadap pembangunan tanggul sabuk pengaman dana Lebo itu, pihaknya bersama Pemda KSB berupaya agar dijalankan menggunakan sistem multi years (tahun jamak). Peluang itu sendiri terbuka mengingat pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini, menginginkan agar seluruh proyek nasional di daeah dapat tuntas sebelum masa jabatanya di tahun 2019 mendatang.

“Kecuali proyek stategis nasional, beliau maunya tuntas sebelum selesai masa jabatan. Nah itu yang kita kejar atau kita masukkan Lebo masuk stategis nasional biar pembiayaannya berkelanjutan,” paparnya.

Menurut dia, kegiatan rehabilitasi danau Lebo masuk dalam program nasional penyelamatan danau tahap II. Karena itu program tanggul sabuk pengaman yang sudah mulai berjalan di tahun ini dapat terus dilanjutkan. “Tapi kan bagusnya bisa sistem multi years supaya ada jaminan setiap tahunnya sampai selesai,” timpalnya.

Asdin sendiri mengapresiasi, langkah pro aktif Pemda KSB dalam mengawal proyek pembangunan tanggul danau Lebo itu. Pemda KSB setahun terakhir terus melobi pusat dan menyatakan kesiapannya mendukung penuh program tersebut agar tuntas.

“Kami di BWS itu mengerjakan se-NTB. Jadi kalau ada daya dukung seperti yang dilakukan Pemda KSB seperti

ini sangat bagus,” ujarnya.

Selain terus melobi pusat, Pemda KSB diharpkan Asdin agar juga membantu mengatasi setiap kendala pelaksanaan program di daerah. “Ini juga kita lihat sudah dijalankan oleh Pemda. Dan harapan kita terus berlanjut sampai program itu selesai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat KSB sendiri,” tuturnya.

Selain proyek tanggul sabuk pengaman danau Lebo, pusat melalui Kementerian PUPR juga tengah mengerjakan proyek bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Untuk proyek bendungan itu, Asdin mengaku, Pemda boleh sedikit berlega hati karena anggarannya telah sepenuhnya ditangani pusat. Hanya saja dukungan Pemda KSB tetap dibutuhkan karena proyek tersebut masih terdapat beberapa hal yang tidak masuk dalam pembiayaan oleh pusat.

“Misalnya pembebasan lahan. Nah kemarin kita sempat ragu untuk lahan irigasinya, tapi pak bupati ternyata cekatan dan beliau menyangupinya.

Dan kalau seperti ini t e r u s proyek ini bisa selesai tepat waktu sampai t a h u n 2019 nanti,” pungkas Asdin. (bug)

Asdin Julaidy

jelasan,” kata Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat didampingi dua anggota, Agusti dan Ruslan, Senin (4/9).

Menurut Syamsi, Sekda Sumbawa sebetulnya telah mengarahkan penggunaan kantor UPT Museum yang ruagannya cukup besar. Namun Bagi-

an Aset DPKA belum menyetujui. Sehingga mesti dikomunikasikan kembali. Pihaknya berharap ketersediaan gedung layak dan peminjaman kendaraan operasional bagi mereka dapat segera dipenuhi. Mengingat pula tahapan Pilgub NTB yang sudah mulai berjalan. (arn)

KSB Usulkan Rp 2 Miliar Lebih untuk Pilkades Tahun 2018 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah mengusulkan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap kedua tahun 2018 mendatang. Pelaksanaan Pilkades tahap kedua ini juga direncanakan akan diikuti oleh 18 desa yang masa jabatan Kadesnya akan berakhir beberapa bulan kedepan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes Syaifullah S. Stp, Senin (4/9) menyebutkan, untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2018 yang akan diikuti 18 desa tersebut dianggap sangat penting. Karena ada beberapa kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2018, termasuk juga mengangkat beberapa orang yang saat ini menjadi Plt karena kades terpilih meninggal dunia.

Apalagi di tahun yang sama juga (2018) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga akan melakukan pemilihan gubernur. Sehingga mau tidak mau pihaknya harus menyiasati dengan pelaksaan kegiatan yang sangat matang.

“Tahun 2018 kita anggap sebagai tahun politik, jadi kita akan lakukan persiapan yang sangat matang sehingga tidak

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/dok)

Syaifullah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades ini,” ujarnya.

Dikatakannya, khusus untuk pembiayaan terhadap pelaksanaan Pilkades ini, pihaknya akan segera mengusulkan anggaran sekitar Rp 2 miliar.

Tentu jumlah tersebut masih bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sementara, untuk pelaksanaan direncanakan akan dilakukan paling lama bulan Oktober tahun 2017. Jadwal tersebut diambil, karena ada beberapa kades yang masa berakhir jabatannya sekitar bulan September. Selain itu, jadwal tersebut juga diambil seiring dengan adanya Pilgub NTB sekitar bulan Juni atau Juli mendatang.

“Kita tetap akan upayakan supaya Pilkades bisa dilakukan tahun 2018. Karena apabila mundur sampai dengan tahun 2019 maka akan lebih banya desa lagi dan jabatan Plt Kades juga akan makin lama,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB MTQ Tingkat Kabupaten di Pekat

Bupati Ajak Masyarakat Membangun Daerah dan Buktikan Bahwa Dompu Hebat Dompu (Suara NTB) Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Dompu tahun 2017 di Pekat dibuka secara resmi dibuka Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin. Kepada masyarakat, Bupati mengajak untuk bersama – sama semangat membangun daerah dan membuktikan bahwa orang Dompu hebat. Sementara untuk kontingen yang meraih juara umum akan diberikan hadiah tambahan senilai tanaman tebu 1 ha dari PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai dana pembinaan.

Sebelum MTQ tingkat Kabupaten Dompu ini dibuka secara resmi, Minggu (3/9) malam, pada sorenya terlebih dahulu diawali dengan pawai taaruf oleh semua kafilah menggunakan kendaraan bermotor mengelilingi wilayah di Kecamatan Pekat.

Pawai taaruf ini juga diikuti oleh rombongan Bupati dan forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Dompu.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin saat pembukaan MTQ mengharapkan, pelaksanaan MTQ ini tidak hanya untuk mendapatkan duta Kabupaten ke MTQ lebih tinggi, tapi yang utama memperkuat syiar Islam. “Kita berharap mela-

lui momen MTQ ini, hubungan silaturrahmi kita yang mungkin sudah bertahun – tahun tidak ketemu, mungkin lewat MTQ ini bisa saling bertemu, bisa saling mengingatkan, bisa saling belajar tentang ajaran agama kita,” harapnya.

MTQ juga diharapkan bisa mememperkuat persaudaraan dan harus tetap bersama – sama semangat membangun daerah dengan tujuan membangun Dompu lebih baik. “Kita harus bisa membuktikan kepada semua orang bahwa orang Dompu itu hebat dan kita memang hebat. Dulu dari juara 10 di NTB, sekarang Dompu menjadi juara 1 – 3. Ini adalah hasil kerjasama kita semua dan kita berharap kedepan prestasi akan semakin kita tingkatkan dan bisa melampui angka rata – rata NTB,” harapnya lagi.

H. Bambang juga mengumumkan tambahan hadiah bagi kontingen yang meraih juara umum pada MTQ thaun 2017 akan ada tambahan dana pembinaan bagi qari’ dan qariah di wilayahnya berupa anggaran senilai 1 ha lahan tebu dari PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Hadiah tambahan ini juga akan diberikan juga pada pelaksanaan MTQ berikutnya.

SKM, MPPM selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, MTQ yang akan berlangsung hingga 8 September mendatang ini dengan tema ‘Melalui Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVII tingkat Kabupaten Dompu Kita Bangkitkan Gerakan Magrib Mengaji’. MTQ ini diikuti oleh cabang tilawah yang terdiri dari golongan anak – anak 16 orang, tilawah dewasa 16 orang, tilawah remaja 16 orang, tartil quran 16 orang, qaraat mujawad dewasa 16, qaraat muratal dewasa 14 orang, golongan qaraat mujawat remaja 14 orang, qaraat muratal remaja 14 orang, cata netral 4 orang. Cabang hifzil quran dari golongan 1 juz 15 orang, 5 juz 11 orang, 10 juz 7 orang, 20 juz 5 orang, dan 30 juz 3 orang.

Cabang lainnya berupa cabang tafsir bahasa arab, bahasa indonesia, bahasa Inggris. Cabang fahmul quran, cabang syahril quran, cabang musabaqah makalah ilmiah alquran, dan cabang khatmil al quran. “Yang juara ini akan mewakili Dompu pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi di Kabupaten Bima,” kata H Soehartomo. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin membuka MTQ Kabupaten Dompu tahun 2017.

“Kalau tahun depan acaranya di Kilo. Hadiah tambahannya senilai 1 ha jagung,” janjinya.

Bupati juga memberikan apresiasinya kepada masyarakat Pekat yang telah mendukung pelaksanaan MTQ tahun 2017. Penunjukan Kecamatan Pekat sebagai tuan rumah pun dilakukan beberapa waktu lalu dan itu atas tantangan Camat Pekat bersama masyarakat setelah persiapan dilakukan. Pola ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kecamatan lain dan bagi wilayah yang akan menjadi tuan rumah

pelaksanaan MTQ/STQ tahun berikutnya sudah mulai dipersiapkan fasilitas pendukungnya.

Penetapan Pekat sebagai tuan rumah, diakui H. Bambang, bukan tampa pertimbangan. Diantaranya agar kafilah dari Kecamatan lain dapat menikmati padang savana Doro Ncanga, bisa melihat pabrik gula dan kebun tebunya.

Sehingga para kafilah nantinya akan melakukan kunjungan ke pabrik gula.

“Tujuannya apa? Supaya anak kita bisa melihat, bisa mengerti dan bisa memahami

(Suara NTB/ula)

Arena MTQ 2017 di Pekat apa sebenarnya yang ada di sekitar kita. Supaya kita ikut berkontribusi terhadap kemajuan daerah ini,” terangnya.

H. Bambang juga mengungkapkan berbagai kemajuan pembangunan di Dompu seperti perbaikan akses jalan Dompu – Pekat dan 2019 ditargetkan jalan lingkar Tambora akan tembus dengan status jalan Negara.

Pemda Dompu juga sedang membangun gedung kantor Bupati berlantai 3 dan akan menjadi gedung kantor Bupati termegah di pulau Sumbawa.

Tahun berikutnya akan dilanjut-

kan dengan pembangunan kompleks perkantor Dinas/Instansi sesuai rumpun tugasnya. Perhatian pada pembangunan gedung perkantoran ini dilakukan setelah perhatian pada ekonomi masyarakat dilakukan selama 6 tahun pertama, sehingga Dompu menjadi daerah terendah angka kemiskinannya di NTB, serta daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi.

“Saya sampaikan ini untuk menyemangati kita semua, supaya kita terus bekerja, bekerja dan bekerja,” katanya.

Sementara H. Soehartomo,

Pupuk Diduga Palsu Kembali Beredar di Dompu Dompu (Suara NTB) – Pupuk non subsidi jenis Poskha yang diduga palsu kembali beredar di Dompu. Diduga pengedarnya ialah mereka yang sebelumnya ditindak APH karena terbukti mengedarkan pupuk palsu di Desa Sera Kapi Kecamatan Woja Tahun 2016. Belum diketahui pasti apa penyebab terulangnya persoalan ini.

(Suara NTB/uki)

APEL - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat mempimpin apel gabungan lingkup Pemkab Bima, di kantor Bupati, Senin (4/9).

Jadi Tuan Rumah MTQ NTB, Bupati Minta Jajarannya Matangkan Persiapan Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-28 tingkat Provinsi NTB tahun 2017. Sedianya acara itu, akan digelar pada bulan Oktober mendatang.

“Saya meminta, sebulan sebelum pelaksanaannya agar dipersiapkan secara matang,” kata Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri saat mempimpin apel gabungan lingkup Pemkab Bima, di kantor Bupati, Senin (4/9).

Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mempersiapkan awal. Mulai dari persiapan mimbar tilawah, panggung utama, sarana penginapan, makan minum serta transportasi bagi para kafilah di seluruh NTB. “Sebagai rumah, saya berharap persiapannya betul-betul matang. Terutama menyambut dan menjamu kafilah dari 10 Kabupaten/Kota se NTB sebagai peserta,” katanya.

Umi Dinda menambahkan, kegiatan MTQ tahun 2017 ini akan dipusatkan di kantor Bupati baru, di desa Penapali Kecamatan Woha. Sementara tempat penginapan di Kecamatan Bolo.

“Untuk penginapan kafilah akan diupayakan rumah-rumah warga yang berada Kecamatan Bolo juga Woha,” ujarnya.

Selain meminta jajarannya untuk mematangkan persiapan MTQ. Pada saat menjadi Pembina apel gabungan tersebut. Umi Dinda juga menghimbau para ASN untuk memerangi Narkoba.

Umi Dinda Menyerukan perang terhadap narkoba dengan mengawasi keluarga, tetangga, kerabat dan anak-anak dari bahaya narkoba dengan memberikan pencerahan kepada keluarga masing-masing agar terhindar dari Narkoba.

Dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi. Diharapkan kepada ASN agar tiada henti-hentinya mengingatkan bahaya narkoba dan menyatukan tekad untuk sama – sama memerangi narkoba,” pungkasnya. (uki)

Kadistanbun Kabupaten Dompu, Ir. H. Fahrurrozi mengatakan, pihaknya sudah mengambil sampel pupuk milik CV. Dewi Sri Rama itu untuk diuji laboratorium. “Kita ambil sampelnya untuk diuji lab, karena itu kan free market bukan subsidi jadi siapapun boleh menjualnya tapi dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartawan di Kantor DPRD Dompu, Senin (4/9).

Jika hasil uji laboraturiumnya terdapat perbedaan kandungan isi dengan keterangan

yang tertera pada bungkusan, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengeluarkan pelarangan. Terlebih, memproses hukum para pelaku yang jelas menipu masyarakat itu. Disinggung lemahnya proses hukum terhadap distributor dan pengecer pupuk ini pada kasus sebelumnya di tahun 2016, Fahrurrozi enggan berkomentar.

Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan pihak berwajib. “Yang mempunyai wewenang itu kan pihak berwa-

jib. Kalau tidak sesuai dengan yang tertera dikarung lebih baik melarangnya,” ujar dia.

Informasinya, pupuk tersebut kini beredar luas di masyarakat, juga memiliki pengecer resmi di sekitar perempatan cakre Kelurahan Kandai II. Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag), Muhammad, ST., yang dikonfirmasi persoalan ini mangaku sudah menerima laporan itu dari angota Sat Intelkam Polres Dompu. Dan sudah menindaklanjutinya dengan mem-

(Suara NTB/jun)

H. Fakhrurrazi inta pihak Distanbun segera melakukan uji laboraturium, hanya saja surat yang dikirim Tanggal 22 Agustus itu belum jawab Distanbun.

“Kita kirim Tanggal 22 Agustus perihal pengecekan pupuk poskha non subsidi, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ungkapnya.

Desperindag, lanjut dia, pada kasus ini hanya melakukan pemeriksaan terkait dokumen yang dikantongi dalam peredaran pupuk tersebut, Hasilnya bahwa CV. Dewi Sri Rama ini sudah memiliki ijin.

Namun ijin yang dikeluarkan tersebut tanpa melalui rekomendasi Dinas Pertanian dan Disperidag sebagaiman prosedur yang ada, terlebih masih diragukan keabsahanya.

“Kenapa keluarkan ijin kalau tidak ada rekomendasi, apalagi pupuk poskha ini sempat bermasalah dan diproses hukum,” pungkasnya. (jun)

Pemuda Bima Kecam Aksi Militer Myanmar Terhadap Etnis Rohingya

(Suara NTB/uki)

KECAM MYANMAR - Aksi Pemuda di Bima, mengecam tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, di pertigaan cabang Donggo, Sila Kecamatan Bolo, Senin (4/9).

Bima (Suara NTB) – Tindakan brutal militer negara Myanmar yang melakukan penembakan serta membakar rumah warga etnis Rohingya, mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, tanpa terkecuali di Bima.

Puluhan pemuda yang mengatasnamakan persatuan umat muslim Bima, menggelar aksi solidaritas dan simpati untuk etni Rohingya, di pertigaan Cabang Donggo, Sila Kecamatan Bolo, Senin (4/9).

Koorlap Aksi, M. Nur Ikraman SE, mengatakan, pihaknya mengecam tindakan brutal militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kata dia, tindakan itu harus segera dihentikan, karena melanggar Hak Asazi Manusia (HAM). “Kami mengecam tindakan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Atas nama apapun, tindakan dan perlakuannya tidak dibenarkan,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sangat kecewa dan menyayangkan tindakan yang ditempuh oleh militer Myanmar

tersebut, dengan cara melakukan penembakan. Terutama terhadap anak-anak dan perempuan hingga membakar rumah penduduk sipil.

“Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Apalagi terjadi di negara yang dipimpin peraih nobel perdamaian. Kami menilai aksi ini sengaja dilakukan,” katanya.

Selain mengecam tindakan brutal militer Myanmar. Massa aksi juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil sikap tegas. Yakni memutus hubungan diplomatik dengan negara Myanmar. “Kami mendesak juga agar Kedubes Myanmar yang ada di Indonesia segera diusir. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes dan ketegasan pemerintah RI atas persoalan ini,” katanya.

Massa aksi juga mendesak, Presiden Jokowi Widodo menginstrusikan kepada para Menterinya agar mengirim bantuan kemanusiaan, bahan makanan serta obat-obatan, untuk membantu etnis Rohingya. (uki)

Diduga Bayinya Tertukar, Orang Tua Protes Pihak Rumah Sakit Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan suami istri Jumaedi (25) dan Endang Lestari (24) warga Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang memprotes pihak rumah sakit, karena jenis kelamin bayi mereka tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan kelahiran. Dalam surat keterangan tertera bayi berjenis kelamin lakilaki, sementara setelah diterima, bayi berjenis kelamin perempuan. Merekapun menduga bayi tersebut tertukar.

Jumaedi yang ditemui wartawan di RSUD Sumbawa, Senin (4/9) kemarin menyampaikan, istrinya melahirkan dengan proses operasi caesar pada Sabtu (2/9) sekitar pukul 18.42 Wita. Ia yang saat itu hendak menuju ruangan operasi tidak diizinkan masuk. Berselang beberapa lama, iparnya masuk untuk mengecek keadaan bayi.

Berdasarkan keterangan

yang disampaikan iparnya, bayinya tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ia pun masuk dan mengecek kondisi anaknya.

Hanya saja tidak mengecek jenis kelaminnya.

Setelah diazankan, ia kemudian menyerahkan anaknya kepada petugas di ruangan dan pergi membeli perlengkapan bayi. Setelah itu ia diminta untuk menandatangani beberapa surat, termasuk surat keterangan kelahiran.

Pada Minggu (3/9) ia diberikan surat keterangan kelahiran sekitar pukul 13.00 Wita. Satu jam kemudian sekitar pukul 14.00 Wita ia dipanggil kembali untuk mengambil bayinya.

Namun, dalam kesempatan tersebut bayinya tidak langsung diserahkan kepadanya.

Melainkan ia diberikan beberapa pertanyaan oleh petugas apakah sudah mengecek bayi tersebut.

Setelah itu, ia kembali dim-

inta keluar dari ruangan. Sementara orang tua yang lainnya langsung membawa bayinya pulang. Namun, setelah itu ia sangat kaget saat petugas menyampaikan bahwa anaknya ternyata berjenis kelamin perempuan. Sementara dari keterangan sebelumnya termasuk dalam surat keterangan kelahiran bayinya berjenis kelamin laki-laki. Dari situlah ia mulai menduga bahwa anaknya tersebut tertukar.

“Tempat saya curiga, kalau memang bayi saya perempuan kenapa malam hari saya tidak diberitahukan saat bayi saya dibersihkan dan ditaruh pakaian,” ujarnya. Dari protes yang dilakukannya, pihak rumah sakit hanya menyampaikan permohonan maaf karena ada kesalahan dalam melingkari jenis kelamin dalam surat. Tentunya permohonan maaf itu belum bisa meyakinkannya bahwa anak tersebut benar anaknya.

Untuk itu ia menginginkan pihak rumah sakit melakukan tes DNA. Jika dari hasil tes membuktikan anak tersebut benar anaknya, maka dia baru bisa menerimanya. Apabila pihak ruma sakit tidak memenuhi permintaannya maka ia akan melakukan upaya hukum.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi yang dikonfirmasi di ruangannya mengaku sudah mengumpulkan petugas - petugas yang menangani kelahiran bayi.

Dari situ, diperoleh keterangan bahwa bayi tidaklah tertukar.

Hanya saja, ia belum bisa menyampaikan informasi yang komplet saat ini. Karena, dokter yang menangani bayi, yang seharusnya memberikan informasi medik saat ini berada di Mataram. ”Yang diduga bayi tertukar itu sesungguhnya tidaklah tertukar, terangnya. Meskipun demikian, ia sudah menghubungi dokter tersebut via telepon.

Dari keterangan dokter, dipasti-

kan bayi tersebut benar berjenis kelamin perempuan. Karena ialah yang memeriksa secara keseluruhan bayi.

Mengenai adanya tertera bayi berjenis kelamin laki-laki dalam surat keterangan, diakuinya karena kesalahan penulisan oleh perawat. Dari kesalahan tersebut, berdampak pada keterangan kelahiran bayi. Hal itu kemungkinan disebabkan adanya tekanan psikologis perawat saat itu. Karena kondisi bayi tidak normal dan dalam keadaan gawat. Dalam hal ini bayi tidak menangis. Sehingga hanya terfokus untuk penanganan bayi agar terselamatkan dengan dilakukan bantuan-bantuan.

Setelah bayi diselamatkan barulah diberikan kepada dokter yang memeriksa bayi. "Dari keterangan dokter yang memeriksa bayi jelas bahwa bayi berjenis kelamin perempuan,” tukas Selvi.

Dijelaskan Selvi, memang

keterangan kelahiran mengacunya pada surat yang ditandatangani dokter kandungan.

Tetapi dokter kandungan yang membantu proses kelahiran berbeda dengan dokter yang menangani dan memeriksa bayi setelah dilahirkan. Makanya karena informasi, yang ditulis oleh perawat salah, berdampak pada keterangan kelahiran yang salah.

“Jadi sebenarnya informasi dari perawatnya yang keliru.

Tetapi sesungguhnya kalau mengacu kepada pemeriksaan dokter yang menangani dan memeriksa bayinya secara keseluruhan mengetahui semuanya.

Dan dokter yang memeriksa bayi memastikan kalau bayi berjenis kelamin perempuan,” tambahnya.

Pihaknya meminta maaf kepada keluarga bayi atas kesalahan informasi yang diberikan.

Dimana pihaknya tidak berniat memberikan informasi salah

tersebut. Mengenai permintaan keluarga bayi agar dilakukan tes DNA, pihaknya menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan kroscek terhadap sidik jari bayi. Karena pada saat bayi lahir, bayi tersebut sudah diambil sidik jari telapak kaki kanannya. Upaya tersebut bisa membuktikan bahwa bayi tersebut benar dari merupakan bayi yang bersangkutan. “Dan sudah ditawarkan dengan keluarga. Dan itu pun sudah kita bicarakan dengan pihak keluarga,” pungkasnya.

Hanya saja pihak keluarga tetap menolak. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan pihak keluarga. Mencoba meyakinkan dengan mempertemukan dengan dokter yang memeriksa langsung bayi setelah dilahirkan.

Termasuk, menyarankan untuk terlebih dahulu mengkroscek ulang sidik jari dengan yang sebelumnya sudah dilakukan. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

Halaman 8

Kurangi Kemiskinan dengan Dana Aspirasi DALAM rangka mendukung program pemerintah Provinsi NTB, guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, para wakil rakayat di DPRD NTB telah mengarahkan dana aspirasi untk sektor-sektor yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Sakduddin dari Fraksi Partai Gerindra, salah satu yang melakukannya.

Menurutnya, dana aspirasi anggota DPRD NTB yang diterima masing-masing setiap tahunnya sebesar Rp 1,5 miliar, dinilai berperan penting untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan. Petinggi Partai Gerindra itu mengatakan, masalah yang banyak dihadapi selama ini yaitu kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, dirinya memandang dana aspirasi sebagai solusi yang diberikan wakil rakyat.

“Saya kira dengan Aspirasi yang kita punya dari situ dewan berkontribusi,” Kata Sakdudin kepada wartawan, Senin (4/9). Lebih lanjut dia menjelaskan, cara mengoptimalkan manfaat dana aspirasi tersebut dengan membantu langsung masyarakat. Alokasinya harus dipastikan menyentuh langsung pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, masyarakat kata dia tidak boleh dibiarkan menjadi pengangguran. Dengan memberikan ruang dan lapangan pekerjaan hal itu menjadi solusi tepat. Apabila masyarakat telah memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut, maka bisa terhindar dan keluar dari kemiskinan, Ia menyebut banyak pemuda dan warga di desa-desa yang tidak memiliki pekerjaan. Hal itu bisa disiasati dengan memberikannya pekerjaan melalui dana aspirasi. “Kita bantu mereka untuk ternak kambing atau sapi, hasilnya tinggi. Mereka tidak miskin dan tidak menganggur lagi,” papar Ketua Komisi II DPRD NTB itu.

Sakduddin juga mengaku, bantuan aspirasi yang disalurkan ke masyarakat setiap tahun tidak kurang dari 10 kelompok. Penerima aspirasi berupa kelompok peternakan, pertanian dan usaha lain yang sifatnya berkelompok.

Selaku Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Sakdudin mengimbau kader Gerindra untuk tidak menyalurkan aspirasi hanya pada wilayah basis konstituen saja. Tetapi sebisa mungkin bersifat menyeluruh. Kantong kemiskinan dan pengangguran, lanjutnya tidak hanya pada wilayah konstituen saja tapi menyeluruh di NTB. Ia mengakui, selama ini banyak keluhan masyarakat yang tidak pernah menerima aspirasi dari wakilnya. Karena anggota dewan menyakurkannya di lumbung suaranya saja.

“Saya minta kader Gerindra jangan tebang pilih menempatkan dana aspirasi. Kasih mereka meski luar dapil selama masih menjadi Rakyat NTB,” Tutupnya. (ndi)

H.M. Sakduddin (Suara NTB/ndi)

PKS Tak Usung Kader di Tiga Pilkada Mataram (Suara NTB) DPW PKS NTB telah memutuskan untuk tidak mengusung kadernya di Pilkada tiga kabupaten/kota. Karena sejumlah kader yang disiapkan untuk tampil bertarung, dipastikan semuanya sudah kandas. Oleh karena itu, PKS memilih opsi berikutnya untuk mendukung calon lain.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Bappilu DPW PKS NTB, H. Samsudin Majid, SE ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/9) kemarin. “Yang jelas di tiga Pilkada kabupaten/kota itu kita tidak satupun ikut mengusung. Itu sudah keputusannya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Samsudin, sebelumnya untuk Pilkada Lombok Barat, PKS telah mengutus salah satu kadernya yang kini duduk sebagai anggota DPRD NTB, Lalu, Pattimura Farhan, Lc untuk tampil bertarung. Namun belakangan ini, nama Pattimura Farhan Mataram (Suara NTB) mulai meredup, dan dinilai DPW PKS NTB telah mesudah tidak memungkinkan. mutuskan untuk menarik “Untuk Lobar sendiri, sudah Ketua Fraksi PKS di DPRD mundur, ndak ada kader yang NTB, Johan Rosihan dari kita usung di sana. Mungkin kita bursa bakal calon (Balon) akan mendukung calon lain, dan wakil gubernur. Keputusan kemungkinan besar ke petahaitu diambil setelah melihat na, Pak Fauzan Khalid dan denperkembangan bahwa samgan beliau kita sudah ada kopai saat ini, tidak ada satumunikasi,” jelasnya. pun balon gubernur yang seKondisi yang sama juga dialarius tertarik untuk berpasanmi PKS di Pilkada Lombok Timur. gan dengan Johan.

PKS juga mengurungkan niatnya Demikian disampaikan mengusung Ketua DPW PKS, H. oleh Ketua Badan PemenanAbdul Hadi, SE, MM., sebagai gan Pemilu (Bappilu) DPW kontestan di kabupaten dengan PKS NTB, Samsudin Majid, penduduk paling besar itu. PencaSE, ketika dikonfirmasi lonan Abdul Hadi yang kini juga Suara NTB di DPRD NTB, menjabat sebagai Wakil Ketua Senin (4/9). “Kita merenDPRD NTB itu kurang dilirik oleh canakan supaya ada kader parpol lain dan juga kandidat lain. yang kita usung, tapi dia “Pak Hadi juga tidak ikut. kandas, ya begitulah Awalnya mau berpasangan denperkembangan politiknya. gan Khairul warisin, tapi muDari nomor satu sendiri bengkin kita terlambat menjawab, lum ada perkembangan,” makanya Warisin putuskan berjelas Samsudin Majid. pasangan dengan Pak Mahcsun.

Menurut Samsudin MaDan setelah ini, kita belum tenjid, itulah alasan mengapa tukan arah dukungan. Kita bePKS menarik Johan dari burlum tahu, belum ada komunikasa pencalonan wakil gubersi. Nanti saja itu,” katanya. nur. Dengan demikian, maka Samsudin menambahkan, rencana untuk memasangkan untuk Pilkada Lotim, sangat disJohan dengan Ketua DPD I ayangkan PKS tidak bisa menPartai Golkar, H.M. Suhaili calonkan kadernya. Padahal FT, juga dipastikan kandas, PKS memiliki posisi tawar yang sebab, Suhaili juga dinilai cukup bagus dengan menguasai kurang serius untuk menglima kursi di DPRD Lotim. gandeng Johan, meskipun Di Pilkada Kota Bima, nasib nama Johan telah dikirim PKS juga sama dengan dua kabuoleh Golkar ke DPP sebagai paten lainnya. PKS juga dipasticalon pendamping Suhaili. kan kandas untuk mengusung “Kita tidak bisa paksakan kadernya, yang tidak lain adalah diri. Kalau ndak ada yang ngaSamsudin Majid sendiri. Pasca jak serius, ya ndak bisa. Ibarat resmi menyatakan diri mundur, orang mau menikah itu, terSamsudin lebih memilih untuk tetap menjadi wakil rakyat.(ndi)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, I Komang Satra (kiri) didampingi Kaurpenum Bid Humas, Hofni Bureni, Senin (4/9) menunjukkan barang bukti ganja seberat 58,79 gram diduga miliki mahasiswa Unram.

Oknum Mahasiswa Diduga Jadi Kurir Ganja Mataram (Suara NTB) – Oknum mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mataram, AR (22) yang ditangkap polisi diduga kurir ganja, angkat bicara. Ganja seberat 58,79 gram yang dikuasainya diakui milik kawannya yang kabur.

Mahasiswa semester delapan itu ditangkap polisi Rabu (30/8) lalu. Ia diduga menjadi

kurir ganja untuk pasar pariwisata di Lombok Tengah.

“Saya tidak tahu plastik itu isinya apa. Itu punya teman saya,” kata AR mengaku saat dihadirkan Senin (4/9). Menurutnya, dia hanya diminta membantu membawakan ke Kuta, Lombok Tengah.

Ia diciduk saat mengisi bensin di POM Labulia, Jonggat, Lombok Tengah. Plastik

tersebut berisi dua pot tanaman plastik hias berbentuk anggrek. Diantara pot-pot itu diselipkan satu poket ganja.

“Pot itu untuk mengelabui.

Ganja itu disamarkan di dalam tas plastik berisi bunga hias plastik,” ungkap Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra.

Ia menambahkan, ditemukan juga satu poket sabu den-

gan berat 0,34 gram di kantong pakaian tersangka.

“Barang bukti ini dalam penguasaannya. Apakah dia membawa ke Kuta itu sebagai kurir atau pemilik barang masih kita dalami lagi,” terangnya.

Dari penggeledahan rumah tersangka di Desa Babussalam, Gerung, Lombok Barat, ditemukan juga plastik klip

Pilkada Lotim

Machsun Anggap Sukiman Lawan Terberat Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi Bintang Restorasi DPRD NTB, H. Machsun Ridwaini, yang kini maju sebagai bakal calon wakil Bupati Lombok Timur, berpasangan dengan H. Khairul Warisin mengaku siap untuk bertempur merebut kekuasaan di kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB itu. Dirinya bersama Khairul Warisin mengaku telah memetakan kekuatan dan kelemahan dirinya serta kandidat yang akan menjadi lawannya.

Demikian disampaikan oleh Machsun Ridwaini, kepada Suara NTB, Senin (4/9) kemarin. Untuk Pilkada Lotim, diprediksi akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Yakni Khairul Warisin yang berpasangan dengan Machsun Ridwaini, H.M. Sukiman Azmi yang berpasangan dengan H. Rumaksi, SJ, (Sukma) dan Samsul Luthfi yang sampai saat ini masih belum memiliki pasangan.

Dari dua kandidat tersebut, Machsun mengaku, pihaknya hanya mewaspadai pasangan Sukma. Sementara untuk Samsul Luthfi sendiri tidak terlalu dihawatirkan oleh Machsun, karena Luthfi dianggap kurang populer. “Makanya ini pertandingan antara Khairul Warisin sama Sukiman. Kalau Luthfi

(Suara NTB/dok)

H. Machsun Ridwaini ndak begitu terlalu,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Machsun membuat pengakuan cukup mengejutkan terkait pencalonannya. Ia mengaku tampil berpasangan dengan Wakil Bupati aktif Lombok Timur itu dalam keadaan terpaksa. Karena sejumlah nama-nama calon wakil yang telah disodorkan, tidak cocok dengan Warisin.

“Saya terpaksa saja, karena dari lima nama yang kita sodorkan jadi wakilnya, tidak ada yang tepat, jadi terpaksa saya maju.

Padahal dari awal saya ndak ada niat. Tapi karena saya sudah janji, kalau tidak ada yang pas dari lima orang itu, maka saya yang akan maju,” jelasnya.

Namun demikian, dalam pencalonan ini, ia tidak main-main, ia bertekad kuat untuk bisa memenangan pertarungan. (ndi)

Pilkada NTB

Johan Mundur, Dr Zul Tunggu Sikap Rohmi

(Suara NTB/dok)

H. Zulkifliemasnyah dan Johan Rosihan gantung mau dilamar atau tidak.

Kalau ndak ada yang mau lamar, lalu bagaimana mau dipaksakan untuk kawin,” jelasnya.

Sementara itu, untuk posisi Dr. H. Zulkifliemasnyah yang sejak awal disiapkan menjadi Balon Gubernur dan harus ber-

pasangan dengan Dr. Sitti Rohmi Djalilah sebagai wakilnya yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS masih menunggu sikap tegas dari Rohmi. Karena Rohmi sendiri masih berkeinginan kuat untuk menjadi Balon Gubernur, bukan wakil.

“Ya tinggal Dr. Zul saja yang masih, tapi kalau Rohmi bersedia jadi nomor dua, masih mungkin sama Dr. Zul. Tapi kalau Rohmi tetap mau menjadi nomor satu, bagaimana. Namun harapan itu masih ada. Masih memungkinkan, karena Rohmi juga masih belum final, masih dinamis ini,” tandasnya.

Akan tetapi sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, telah menegaskan bahwa Rohmi telah final untuk dipasang sebagai Balon Gubernur, bukan sebagai Cawagub. Dengan demikian, maka harapan untuk berpasangan dengan Dr. Zul juga dipastikan oleh Mahali telah kandas, karena kedua-duanya ingin menjadi balon gubernur. ‘’Ya kalau Dr. Zul juga akan menyusul Johan kandas di babak pencalonan, berarti kita akan usung calon eksternal,” katanya.

Terakhir ditegaskan Samsudin Majid, untuk Dr. Zul sendiri, tetap komitmen akan diusung sebagai Balon Gubernur jika berpasangan dengan Rohmi. Sehingga selain di luar nama Rohmi, maka Dr, Zul dipastikan akan mundur. “Itu harus istiqomah, harus tetap pendirian, kalau tidak dengan Rohmi ya tetap tidak,” pungkasnya. (ndi)

yang digunakan untuk membuat poketan kecil ganja.

Tersangka AR teridentifikasi negatif konsumsi narkoba. “Kita sudah menyelidiki dia ini selama dua bulan. Pada hari itu dia akan mengantar ke Kuta, Lombok Tengah. Apakah di sana ada penerima barangnya, kita masih kembangkan lagi,” papar Satra. (why)

Dugaan Penipuan Notaris

Polda Tunggu Terlapor Pulang Haji Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penipuan Lalu Muhammad Supriandi, seorang notaris asal Selagalas Mataram, masih ditangani Subdit II Ditreskrimum Polda NTB. Salah satu saksi penting dalam kasus ini adalah H. TB yang sekaligus sebagai terlapor.

H.TB dilaporkan karena membeli tanah seluas 1,5 hektar berlokasi di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namun nilai pembelian yang mencapai ratusan juta itu tidak sampai ke tangan pelapor, sementara sertifikat sudah di tangan H.TB. Kasubdit II, AKBP Nasution, SIK melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra.Hj. Tri Budi Pangastuti, MM, Senin (4/9) kemarin memastikan terlapor belum bisa dihadirkan karena sampai saat ini masih menjalankan ibadah haji. ‘’Sepulang dari Makkah, penyidik langsung akan layangkan panggilan ke terlapor,’’ kata Tri Budi.

Sedianya H.TB bukan sebagai terlapor utama dalam kasus ini, ada juga nama lainnya yang disertakan dalam pengaduan korban, yakni MS, pengusaha di Lotim. Pihaknya juga sudah memanggil MS untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun untuk melengkapi penyelidikan dan menemukan perbuatan pidana, menurutnya harus dilengkapi dengan keterangan terlapor H.TB selaku pembeli tahun 2015 lalu.

Sementara penjelasan Lalu Supriandi, luas lahan total 1,5 hektar di Desa Jenggik itu, tercatat dengan nomor sertifikat SHM no : 135/Desa Jenggik, surat ukur tanggal 16-03-1994 nomor: 2721/1993, seluas 7.620 meter persegi, SHM no: 153/ Desa Jenggik, surat ukur tanggal 09-05-1995, nomor: 519/1995, seluas 7.440 meter persegi.

Namun dua sertifikat tersebut masih atas nama pemilik pertama H. Ahmad Sofiyan alias H. Munggah. Namun kini sertifikat lahan tersebut sudah pindah tangan ke H.TB. “Kronologis jual beli tanah dari H. Munggah oleh Lalu Muhamad Supriandi, dibeli pada Jumat 3 Juli 2015 di hadapan pejabat Notaris Yulita, SH. M.Kn. Lahan tersebut dibeli dengan surat kuasa membeli di atas akta notaris kepada Muslim yang dikuasakan oleh pembeli L. Muhamad Supriandi.

Namun proses jual beli saya anggap tidak sah, karena saya tidak menerima sampai saat ini uang dari penjualan tanah itu,” jelasnya, terkait alasannya melaporkan kasus dugaan penipuan ini. (ars)

Segera Dilimpahkan, Berkas Pungli Pasar Sayang-Sayang Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan pungli Pasar Sayang-Sayang hampir tuntas. Pemberkasan pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti dicukupkan.

“Untuk tersangka Pungli Sayang-Sayang sudah selesai pemberkasannya,” ungkap Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Kota Mataram, Kompol I Made Baduarsa, kemarin.

Ia mengatakan, dengan selesainya pemberkasan itu, maka penyidik akan mengirimkan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti. “Minggu ini akan dikirim ke jaksa,” terangnya.

Tersangka terjaring operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Kota Mataram, Senin (31/7) atas dugaan pungli biaya sewa lapak, kios, dan lahan pasar.

Barang buktinya antara lain, uang tunai senilai Rp 7.209.000, karcis retribusi pelayanan pasar, buku sewa ruang pasar, buku kas harian, laporan harian bendahara penerimaan Diskoperindag Kota Mataram, dan buku kas 2017.

Uang sitaan yang menjadi barang bukti merupakan hasil pungli tersangka terhadap enam korbannya. Tersangka mulai menjabat sebagai kepala pasar dengan SK Walikota Mataram sejak Januari 2017.

Peran tersangka, sambung Baduarsa, berupa pihak yang melakukan penarikan terhadap para pedagang. Pungutannya beragam, mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 5 juta per orang per tahun. (why)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pegowes Indonesia Peringkat Dua di GFNY Lombok Giri Menang (Suara NTB) Ajang gowes lintas alam, Grand Fondo New York (GFNY) Indonesia yang digelar di Lombok resmi berakhir. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan panitia penyelenggara, pesepeda asal Malaysia, Raziff Jaafar menjadi yang tercepat di Top 3 Overall dengan waktu bersih 04:17:49, disusul Michael Naert dari Singapura dengan waktu 04:16:50, dan di tempat terakhir diisi Alexander Ivakov dari Rusia dengan waktu 04:17:12. Raziff berhasil mengulang prestasi, setelah merebut peringkat teratas dalam gelaran GFNY Malaysia 2017.

Sedangkan, untuk Top 3 Overall Female, podium pertama dinaiki Shirley Teo dari Singapura dengan waktu 05:53:18 dan Jcy Ho asal Hongkong dengan waktu 06:57:39. Sementara, pesepeda asal Indonesia, Fransisca Harlijanto, keluar sebagai juara kedua dengan waktu 06:45:21.

Para jawara ini menasbihkan diri sebagai yang terbaik usai menjadi yang tercepat dalam kategori Grand Fondo sejauh 165 kilometer. Dengan rute sepanjang Jalur Senggigi, Mataram, Pusuk, Bayan, hingga kembali finish di kawasan Senggigi. Raziff dan Shirley berhak berada di first coral dengan start di depan pada GFNY yang berlangsung di New York.

Lombok sendiri sudah dua tahun terakhir didapuk sebagai tuan rumah GNFY. Dengan jumlah peserta 800 orang dari 33 negara, perhelatan akbar GNFY terbukti menyita perhatian warga. Sejumlah ruas jalan ditutup, sebab ini merupakan balap sepeda cepat.

Perjalanan dilakukan dengan start di depan Holiday Resort ditandai ayunan bendera tanda perlombaan dimulai oleh Deputi Bidang Pemasaran dan Pariwisata Kementrian Pariwisata Esthy Reko Astuti dan Kapolda NTB Brigjen Pol Firli sekitar pukul 06.00 Wita.

“Mudah-mudahan GFNY di Lombok bisa terus berkembang dan menjadi kalender rutin bagi sektor pariwisata NTB,” kata Eshty.

Ia mengapresiasi para peserta yang telah datang, bahkan dari berbagai Negara. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat lebih sering dilakukan. Guna mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki NTB. Apalagi NTB memiliki banyak potensi destinasi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata olahraga. (lin)

(Suara NTB/lin)

MINIM FASILITAS - Keindahan Pantai Klui menjadi daya tarik banyak wisatawan. Tidak sedikit wisatawan mancanegara berkunjung untuk menikmati suasana dan keindahan di pantai ini. Hanya saja Pemda KLU belum melengkapi sejumlah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan wisatawan.

Misalnya toilet dan musala.

Pesona Pantai Lawata Kurang Dipromosikan Mataram (Suara NTB) Pantai lawata merupakan pantai yang terletak di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Letaknya yang tidak jauh dari jalan utama membuatnya tidak sulit ditemukan. Pantai ini kerapkali menjadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga bagi wisatawan atau pengunjung lokal. Namun keindahan pantai ini semestinya mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan. Hanya saja, promosinya yang terbilang masih kurang.

(Suara NTB/ist)

PEMENANG GFNY - Para pemenang pada GFNY 2017 di Lombok.

Kondisi Pantai Lawata sangat indah dengan hamparan laut yang membentang diapit beberapa gunung dan menjorok ke dalam Teluk Bima. Pemerintah Kota Bima belum lama ini membuat blok

semen memanjang menuju teluk sepanjang 20 meter. Terdapat tempat duduk di pinggir pantai dan telah disediakan deretan tempat berjualan yang memudahkan pengunjung untuk menikmati aneka hidangan yang dijual pedagang.

“Pantai Lawata tidak kalah bagusnya dengan pantai yang lain. Misalnya Pantai Ampenan di Kota Mataram. Hanya saja masih sedikit pengunjung

dari luar, karena kurang event atau promosi,” kata salah satu warga Kota Bima, Indra Mauluddin, Senin (4/9).

Beberapa fasilitas yang sudah ada di pantai ini misalnya toilet, tempat parkir dan gazebo (brugak) yang di buat di sepanjang pantai. Brugak ini dapat digunakan oleh pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Selain itu di sekitar pantai juga terdapat kafe dan warung yang menyajikan aneka hidangan.

Akses jalan menuju objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sebab hingga saat ini belum ada trasportasi umum yang khusus ke Pan-

(Suara NTB/ist)

PANTAI LAWATA - Keindahan Pantai Lawata yang ada di Kota Bima.

Beberapa hal yang harus tai Lawata. Jadi wisatawan dianjurkan untuk meng- dipersiapkan, yaitu tiket magunakan kendaraan pribadi suk sebesar Rp 2.000 per orang. Sedangkan untuk biaya guna menjagkau pantai ini.

“Katanya mau ada festival, parkir Rp 2.000 per motor dan saya berharap yang datang Rp 5.000 per mobil. Pengunbukan hanya penduduk atau jung juga akan dikenakan bipengunjung lokal saja, tapi aya atau retribusi apabila juga wisatawan. Jadi kalau menggunakan fasilitas toilet. sudah banyak yang tahu kan Ini dimaksudkan agar pemebagus untuk perekonomian liharaan dan kebersihan desmasyarakat sekitar,” ujarnya. tinasi ini tetap terjaga. (lin)

NTB Masih Fokus pada Wisata Halal Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki beberapa segmen wisata yang tengah dikembangkan. Salah satunya wisata halal yang belakangan menjadi fokus utama Pemda NTB. Beberapa destinasi pun masuk dalam daftar destinasi wisata halal di NTB. Misalnya Sembalun dan beberapa tempat lainnya. Selain wisata konvensional, wisata halal masih menjadi prioritas utama promosi pariwisata NTB. “Pariwisata halal masih menjadi bagian dari segmen wisata yang dipromosikan selain wisata konvensional,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos., M.Si. Beberapa destinasi yang masuk dalam paket wisata halal yang banyak dimasukkan oleh pelaku pariwisata, salah satunya Sembalun. Selain itu ada pula Islamic Center, Masjid

Adat Bayan, Air Terjun Benang Kelambu dan beberapa destinasi lainnya. Ini dianggap menjadi jualan utama pada paket wisata halal.

Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati aneka kerajinan khas NTB. Mulai dari kain tenun, cukli dan kerajinan lainnya. Begitupula pada pusat oleh-oleh makanan yang 100 persen halal. Para pelaku pariwisata menjual paket ini sesuai dengan label wisata halal yang dimiliki NTB. Meskipun, masing-masing pelaku pariwisata juga masih menjual paket wisata konvensional.

“Meskipun wisata halal merupakan prioritas kita, bukan berarti wisata konvensional tidak diperhatikan. Semuanya adalah bagian dari pariwisata NTB. Masing-masing segmen memiliki promosi yang berbeda,” ujarnya.

Ia berharap akan semakin banyak calon wisatawan yang berkunjung

ke NTB karena wisata halalnya.

Apalagi NTB memiliki Lembah Sembalun yang telah dinobatkan sebagai destinasi wisata bulan madu halal terbaik di dunia. Penghargaan ini dianggap sebagai suatu keunggulan bagi Sembalun yang tidak dimiliki destinasi lain.

“Sembalun terus berbenah.

Sejumlah fasilitas dilengkapi. Kita berharap wisatawan yang datang ke Sembalun merasa nyaman dan betah,” ujarnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyukseskan rencana pemerintah untuk menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik.

Apalagi NTB sudah dikenal sebagai pulau seribu masjid dianggap sangat pas untuk menyandang predikat itu.

Terlebih sebagian besar masyarakatnya merupakan muslim. Sehingga produk dan makanan halal tidak sulit ditemukan di daerah ini. (lin)

Meningkat, Jumlah Hunian Kamar Hotel Mataram (Suara NTB) Pariwisata diyakini dapat memberikan multi efek bagi perekonomian NTB. Salah satunya pada perhotelan yang dijadikan sebagai tempat menginap wisatawan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan Juli 2017 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Juli 2016.

“TPK Bulan Juni 2017 tercatat sebesar 41,95 persen, naik 13,04 poin pada Bulan Juli 2017 dengan TPK 54,99 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Juli 2016 sebesar 46,54 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 8,45 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, di Mataram, Senin (4/9).

Sementara itu, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada Bulan Juli 2017 tercatat 2,04.

Ini lebih rendah 0,09 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Juni 2017 sebesar 2,13 hari. Jika dibandingkan dengan RLM Bulan Juli 2016 terjadi kenaikan 0,21 hari.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, rata-rata lama menginap mengalami kenaikan. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, mengalami penurunan. Ini karena beberapa faktor,” ujarnya.

Hal itu juga diperngaruhi oleh jumlah tamu yang menginap.

Pada bulan Juli 2017 tercatat 71.311 orang yang menginap di hotel berbintang. Ini mengalami kenaikan 3,36 persen dibanding tamu Bulan Juni 2017 hanya sebanyak 68.994 orang. Jika diband-

ingkan dengan tamu menginap Bulan Juli 2016 sebanyak 80.098 orang, berarti mengalami penurunan sebesar 10,97 persen.

Sementara itu, TPK hotel non bintang pada Bulan Juli 2017 tercatat 24,55 persen. Naik sebesar 2,92 poin dibandingkan dengan TPK Bulan Juni 2017 yang tercatat sebesar 21,63 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Juli 2016 yang sebesar 29,38 persen, turun 4,83 poin.

Rata-rata lama menginap hotel non bintang pada Bulan Juli 2017 sebesar 1,67 hari. Ini turun 0,26 hari dibandingkan dengan RLM hotel non bintang Bulan Juni 2017 sebesar 1,93 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Juli 2016 yang tercatat 2,05 hari, turun sebesar 0,38 hari. (lin)

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

Bangun Sorong Lewat Bisnis DIREKTUR Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti pada masa penerimaan mahasiswa baru beberapa waktu lalu melakukan seleksi secara nasional peserta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2017 Dari jumlah peserta total sebanyak 4.675 peserta, berhasil terjaring sebanyak 1.750 orang sesuai dengan jumlah kuota yang disediakan. Seleksi beasiswa afirmasi ADik 2017 ini menjaring siswa terbaik untuk masuk ke 48 PTN dan 22 Politeknik di seluruh Indonesia. Salah satunya Uni(Suara NTB/dys) versitas Mataram (Unram).

Dedi Soly Yesnat Di tempat ini, sudah terdapat puluhan mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang masuk lewat jalur beasiswa afirmasi ADik. Pemberian beasiswa afirmasi ADik bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua dan Daerah 3T lulusan SMA/SMK/ sederajat yang berprestasi akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN unggulan, dan menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Papua dan Daerah 3T yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Dedi Soly Yesnat, salah satu mahasiswa Unram yang berhasil memperoleh Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2017. Kepada Suara NTB, Senin (4/9), Dedi yang merupakan putra kelahiran Sorong, Papua Barat ini menuturkan rasa syukurnya terhadap pemerintah, karena berhasil lulus seleksi.

Diakui, seleksi berlangsung cukup ketat. Dia termasuk salah satu yang beruntung dapat lulus dan merasakan pendidikan tinggi di Unram. Keinginannya untuk belajar di Unram pada awalnya sempat terganggu karena persoalan bahasa. Karakter bahasa Papua dengan yang lainnya diakui memiliki perbedaan cukup jauh, sehingga sejak beberapa minggu pasca datang ke Lombok dia lebih banyak menyendiri. “Kendala di bahasa, awalnya mau pulang. Bahkan sudah cari tiket pulang lagi,” ceritanya.

Namun setelah dikuatkan oleh orang tua, Dedi akhirnya merasakan kenyamanan tinggal di Lombok dan lebih lagi setelah menemukan banyak teman kuliah yang diakuinya sangat baik-baik.

Dedi yang lulus di Jurusan Manajamen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menuturkan keinginannya untuk membangun Sorong setamatnya kelak dari jalur bisnis. Menurutnya saat ini, pengusaha yang ada di Kabupaten Sorong lebih banyak pengusaha dari luar seperti Jawa. Sementara pengusaha berasal dari asli Sorong sangat minim. Niat itulah yang menjadi motivasi kuat Dedi menuntut ilmu, tentu di samping ingin membanggakan kedua orang tuanya. “Saya pingin bisnis, belajar-belajar bisnis,” tuturnya.

Karena di sana, jelasnya, semua hal potensial dijadikan bisnis. Terutama bisnis pakaian dan makanan, meski mengembangkan usaha tidaklah mudah di tengah kendalan akses jalan dan transportasi yang kurang memadai. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Diawasi, Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Mataram (Suara NTB) – Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB fokus pada penerapan penguatan pendidikan karakter di sekolah.

“Kita fokuskan pada penguatan pendidikan karakter, walaupun ini bagian kebijakan nasional, kita mengawal sampai sejauh mana implementasi pendidikan karakter sampai di sekolah-sekolah itu,” kata Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9).

Ia menegaskan jangan sampai ada siswa yang tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah, seperti saat belasan siswa terjaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, karena keluyuran saat jam belajar sekolah. “Ini juga kita pantau, kita berkoor-

dinasi dengan kepala sekolah untuk lebih intens mengecek, memastikan siswa mereka berada di seolah,” kata Rosyidin.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi larangan membawa HP bagi siswa.

Larangan membawa HP sendiri diatur oleh surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Dalam Surat Edaran itu tertuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala

sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi (HP) ke sekolah bagi peserta didik, kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

“Teknisnya pengendalian pemanfaatan teknologi khususnya HP di sekolah , edaran gubernur mengatakan tidak boleh bawah , oleh karena itu tolong diamankan,” jelas Rosyidin yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Hal ini dilakukan, karena ia mengkhawatirkan teknolo-

gi yang sangat mudah diakses itu disalahgunakan oleh siswa. Namun masalah yang dialami ketika sekolah yang berada di daerah terjauh atau pelosok harus berkomunikasi dengan orang tua mereka.

Karena itu pihaknya menyarankan sekolah untuk menyiapkan sarana untuk berkomunikasi siswa di sekolah.

“Kalau sekadar telepon untuk berkomunikasi bisa dilakukan oleh sekolah, itu dibolehkan pengadaannya melalui Bantuan Operasioal Sekolah (BOS),” pungkas Rosyidin.

Sementara Kepala Satpol PP NTB Drs. H. Lalu Dirjaharta, MSi., menegaskan, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap siswasiswa yang keluyuran saat jam belajar. Sejumlah personel tetap dikerahkan untuk melakukan razia ke beberapa lokasi yang rawan jadi tempat berkumpulnya siswa yang bo-

los sekolah. ‘’Misalnya di play station, tempat hiburan dan lainnya,’’ ujarnya, Senin (4/9).

Terhadap siswa yang bolos saat jam belajar, pihaknya akan memanggil guru atau kepala sekolah asal siswa bersangkutan. Setelah itu, guru yang akan melakukan pembinaan terhadap siswa yang bolos saat jam belajar. Dalam hal ini, pihaknya tidak mau menyalahkan kepala sekolah, karena adanya siswa yang bolos saat jam belajar. ‘’Bisa jadi, siswa saat berangkat dari rumah tidak langsung ke sekolah. Tapi langsung ke play station. Jadi kepala sekolah tidak tahu. Atau bisa saja, mereka bolos dari sekolah saat jam belajar,’’ terangnya. Untuk itu, pihaknya berencana mengumpulkan pengurus OSIS yang ada di Kota Mataram dan melakukan sosialisasi terkait masalah disiplin di sekolah. (ron/ham)

Guru Harus Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Iptek

Jadi Sekolah Model, SMAN 4 Mataram Diharapkan Dapat Memberi Imbas Mataram (Suara NTB) – SMAN 4 Mataram terpilih sebagai sekolah model yang ditunjuk langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hasil dari Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) delapan standar nasional pendidikan (SNP). Nantinya diharapkan SMAN 4 Mataram dapat memberi imbas kepada sekolah lain.

Hal itu disampaikan Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., Senin (4/9) di Mataram. Ia mengatakan, hasil eraport sekolah dinilai bagus, sehingga dijadikan sekolah model.

“Sekolah harus mengimbaskan ke sekolah lain,” katanya.

Berdasarkan petunjuk teknis pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan, maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.

Pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan dan sekolah berbudaya mutu.

Menurut Suprapti, pihak sekolah setelah ditunjuk divisitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melihat kebenaran penjaminan mutu di sekolah. Setelah itu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan nantinya akan mengimbaskan ke sekolah lain. Secara teknis, kata Suprapti, nantinya sekolah akan melakukan lokakarya pengimbasan ke sekolah lain. SMAN 4 Mataram juga terus berupaya meningkatkan kualitas sekolah terutama penguatan pada delapan standar pendidikan nasional yang ada di sekolah. (ron)

(Suara NTB/ron)

PAKAI MOTOR - Sejumlah sekolah di Mataram dan daerah lain di NTB melarang siswa-siswinya membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Namun, banyak di antara mereka yang membawa kendaraan dan mengendarainya tanpa helm pengaman di jalanan saat berangkat atau pulang sekolah.

Belum Merata, Penyebaran Tenaga Guru di Mataram dan Lobar ran itu misalnya sekolah kita yang ada di bagian selatan seperti di Sekotong, SMKN 2 Sekotong itu banyak kekurangan guru,” katanya.

Distribusi yang belum merata ini terlihat dari adanya penumpukan guru di beberapa sekolah yang berada di daerah pusat pemerintahan. Inilah, kata Rosyidin, akan dilakukan pemerataan penyebarannya oleh Dinas Dikbud NTB, direncanakan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ada beberapa titik sekolah yang ketersediaan guru sangat minim yang belum bisa pihaknya penuhi, seperti beberapa sekolah yang berada di Sekotong.

“Dalam waktu dekat mudahan September ini sudah bisa kita lakukan, tunggu arahan dari Pak Kadis, dan meunggu UPTD lain. Ini dilakukan semata-mata untuk pemerataan mutu pen-

didikan,” jelasnya.

Dengan begitu para siswa yang berada di sekolah negeri yang kekurangan guru itu bisa terpenuhi. Minimal hak belajar mereka dapat dipenuhi.

Oleh karena itu, nantinya beberapa guru SMA/SMK di Lobar akan dirotasi, dan akan disebar ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru, maupun ke sekolah yang tidak ada sama sekali guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena ada sekolah yang tidak ada sama sekali guru negeri, ini yang akan kita geser guru-guru negeri ke sekolah itu,” kata Rosyidin.

Menurutnya, pengalihan pendidikan menengah baru delapan bulan dikelola pemerintah provinsi. Saat ini pihaknya masih melakukan pembaruan data guru dan tenaga kependidikan. Dari data itu baru akan diketahui

berapa kebutuhan guru di Mataram dan Lobar.

Setelah itu akan dilaporkan ke Dinas Dikbud untuk diproses.

Nantinya keputusan akan direkrut guru honor atau kebijakan lain tergantung dari pemerintah provinsi.

“Dengan data ini harapan kami peta mutu pendidikan kita di Lobar dan Mataram itu bisa kita peroleh khususnya segi ketersediaan ketenagaannya,” kata Rosyidin. (ron)

(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Persebaran tenaga guru untuk SMA/SMK Mataram dan Lombok Barat (Lobar) masih belum merata. Selain itu ada juga sekolah yang memang masih mengalami kekurangan guru, terutama sekolah yang berada di daerah pelosok atau terjauh. Oleh karena itu akan dilakukan redistribusi guru atau pendistribusian ulang guru yang akan dilakukan pada Bulan September ini.

Hal itu disampaikan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9) siang. “Tenaga guru untuk Mataram-Lobar ini masih belum merata, perseba-

Abdurrosyidin R

Stikes Mataram Unram Kirim Utusan di Ajang NUDC Nasional 2017 Ajukan Program Profesi Mataram (Suara NTB) Pasca menjadi juara debat pada ajang National University Debating Championship (NUDC) Regional VIII 2017 yang berlangsung di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional pada akhir Juli lalu. Perjuangan Tim Debat Unram akhirnya berlanjut di ajang NUDC Tingkat Nasional 2017 yang berlangsung di Semarang, mulai tanggal 3-8 September 2017.

Tim Debat Unram diwakili tiga mahasiswa dan mahasiswi yaitu Baiq Yunia Eka Diana Putri asal FKIP, Teguh Aris Munandar Fakultas Ekonomi dan Arida Meilani jurusan Hubungan Internasional. Kini mereka tengah berjuang menjadi yang terbaik di tingkat nasional.

Ditemui Suara NTB, Senin (4/ 9), Wakil Rektor III Unram H. Muhammad Natsir mengungkapkan Unram melaju ke lomba debat atau NUDC Tingkat Nasional 2017 bersama lima tim lainnya dari Regional

VIII Wilayah Bali, NTB dan NTT. Lebih jauh Natsir menegaskan tim debat Unram sebelumnya mampu menyisihkan lebih dari empat puluh perwakilan PTN dan PTS yang tergabung dalam Kopertis Wilayah VIII. Prestasi ini sangat membanggakan, karena dengan demikian, prestasi Unram tahun ini lebih bagus dari tahun lalu.

Pada lomba yang sama tahun lalu, Unram hanya mampu menempati urutan kedua.

D iajang bergengsi tingkat nasional ini, pihaknya berharap agar Unram mampu keluar sebagai juara mengalahkan tim lainnya. Apalagi untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional, pihaknya telah berupaya memberikan berbagai pelatihan dan pendalaman materi yang akan dilom b a k a n

seperti materi politik, sosial, ekonomi, dan wawasan kebangsaan. Termasuk persiapan lainnya ialah mendatangkan pelatih berasal dari para dosen Unram dan luar Unram dengan harapan mampu memberikan hasil terbaik di tingkat nasional ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Ribuan guru di NTB dipastikan terkendala naik pangkat dari pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b). Disinyalir hal ini dikarenakan banyak guru yang belum mampu membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk kenaikan pangkat itu. Oleh karena itu guru disarankan harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar menyarankan guru setiap saat harus mengakses sumbersumber pengetahuan. Menurutnya ilmu yang diperoleh beberapa tahun yang lalu cenderung tidak terpakai atau diperbarui beberapa tahun ke depan. “Perkembangan Iptek itu berjalan bergitu cepat, guru harus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi,” kata Syamsudin.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini mengatakan guru adalah orang yang tidak boleh berhenti belajar, guru belajar seumur hidup. Menurutnya, berdasarkan penelitian, guru di atas usia 40 tahun cenderung tidak mau memperbarui ilmunya. “Ada kecenderungan sudah di atas 40-an tahun itu, orientasinya sudah tidak ada pada ilmu pengetahuan lagi,” kata Syamsudin.

Selain itu, peran pemerintah untuk penguatan guru juga diperlukan. Menurutnya, pengawas di masing-masing kabupaten dapat memberikan bimbingan kepada guru, sehingga mereka terdorong dan termotivasi meningkatkan kapasitasnya sebagai guru.

“Sebagai pendidik, sebagai pengajar, itu suatu hal yang mutlak.

Di satu sisi tuntutan masyarakat adalah pendidikan bermutu, tapi kalau yang mengajarnya kurang baik itu masalah,” katanya.

Jika itu semua dapat dilakukan, maka akan mendapatkan lulusan atau output dari pendidikan yang bermutu. Selain itu, di dunia pendidikan, tidak hanya sekadar memberi sebanyak-banyaknya informasi. Tapi juga harus mampu memberikan cara memecahkan masalah.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. Muh. Irfan., MM., mengungkapkan sebagian guru belum mampu buat karya ilmiah, sehingga mereka berhenti sampai IV/a. Hampir semua guru di NTB yang di golongan IV/a itu tidak bisa naik pangkat, karena terkendala penulisan karya ilmiah.

Diberitakan sebelumnya sebanyak 3.878 guru di Lotim di Lombok Timur (Lotim) terkendala naik pangkat dari pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) sejak tahun 2013. Menurut Irfan, terkendala naik pangkat karena tidak membuat karya ilmiah tidak saja terjadi di Lotim, tetapi di seluruh NTB. (ron)

H. Muhammad Natsir

Kebidanan ke Dikti

Mataram (Suara NTB) Stikes Mataram akan mengajukan diri membuka program Profesi Kebidanan tahun ini. Hal itu menyusul adanya surat edaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti) bahwa mulai tahun 2017 ini bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi jenjang SI dan D IV Bidang Keperawatan, dan Kebidanan, maka wajib untuk melaksanakan program profesi.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Al- Amin Stikes Mataram, H. Hadi Suryatno, M.Kes., menjelaskan surat edaran Kemenristek dan Dikti dengan kata lain menegaskan, jika perguruan tinggi tidak membuka program profesi, maka tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru.

“Konsekuensinya kalau tidak membuka program Profesi Kebidanan wajib hukumn-

ya bagi mereka yang telah membuka SI dan D IV dia tidak boleh menerima mahasiswa baru. Artinya wajib membuka program profesi bagi mereka yang telah membuka program SI, D IV Keperawatan dan Kebidanan,” ujarnya.

Tentu hal ini dapat merugikan perguruan tinggi jika nantinya tidak mematuhi surat edaran Dikti mengingat bersifat wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi.

Sementara ditanya tahapan pengajuan pembukaan program profesi yang telah dilakukan Stikes Mataram, Hadi Suryatno mengemukakan pihaknya masih berkonsultasi dengan Dirjen Dikti agar langkah yang diambil ke depan tepat. “Ini baru tahap pengajuan, Saya baru konsultasi dengan Dirjen Dikti kemudian nanti masuk ke proses Silem Karma atau pengajuan prodi baru atau mengubah Prodi baru,” sambungnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

Panji akan Latihan di Amerika

Mataram (Suara NTB) Atlet Muay Thai NTB, Adit Agustian akan mengakhiri Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta. Pasalnya, pengurus cabang olahraga Muay Thai segera menarik atlet asal Lombok Timur (Lotim) itu dari Pelatnas agar kembali latihan di NTB. Pelatih Cabang Olahraga Muay Thai NTB, Indra Gunawan yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (4/9) kemarin mengatakan, alasan pihaknya menarik atletnya dari Pel-

anas karena atletnya tidak betah lagi latihan di Jakarta. Selain itu orang tua atlet menginginkan atlet tersebut pulang.

“Ibunya tidak bisa jauh dari Adit, makanya kita menarik atlet kami untuk lati-

han di NTB,” ucapnya.

Adit Agustian sebelumnya dipanggil Pelatnas untuk persiapan mewakili tim Muay Thai Indonesia di Kejuaraan Terbuka Muay Thai di Makassar pertengahan bulan Sep-

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Impian atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan untuk latihan di luar negeri segera terwujud. Atlet asal Kota Mataram itu akan bertandang ke Amerika bulan Januari 2018 untuk mengasah kemampuannya di olahraga tenis.

Rencana keberangkatan atlet peraih medali emas pada Kejurnas Tenis Diakui Pelti (TDP) Danrem Cup 2017 ke Amerika itu disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pelatda Mayung 2017, H. Eroplan Kamil kepada Wartawan, Senin (4/9) kemarin.

“Saya diberitahu oleh pelatihnya bahwa Panji akan bertandang ke Amerika untuk latihan tenis sekaligus sekolah,” ucapnya.

Eroplan yang merupakan pengurus KONI NTB Demisioner itu mengatakan keberangkatan Panji ke Amerika tidak saja untuk memperdalam ilmu tenisnya. Namun selama di Amerika nanti Panji akan menjalani pendidikan/kuliah. “Rencananya Panji akan sekolah sekaligus latihan tenis,” jelasnya.

Kegiatan latihan atlet peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX, Jawa Barat (Jabar) 2016 di Amerika akan berlangsung kurang lebih satu tahun. Hal itu dilakukan oleh Panji untuk memperdalam kemampuan di bidang olahraga tenis.

Dalam hal ini Panji ingin menimba ilmu tenis di Amerika agar bisa tampil lebih baik di PON XX di Papua 2021.

Pelatih Tenis NTB, Erni Susanti yang dikonfirnasi Suara NTB di tempat terpisah membenarkan bahwa atletnya akan berlatih ke luar negeri. Namun demikian Arni masih merahasiakan rencanakan keberangkatan petenis unggulan NTB itu. Pasalnya Erni masih mengurus domisili dan KTP Panji sebagai bahan pembuatan Visa dan Paspor Panji.

“Sekarang kita masih mengurus Visa dan Paspor dulu. Setelah itu kita akan informasikan keberangkatan Panji ke Amerika,” ucap Arni. (fan)

Atlet Muay Thai NTB Ditarik dari Pelatnas tember ini. Rencananya kejuaraan terbuka Muay Thai di Makassar akan diikuti sejumlah negara di Asia Tenggara.

Namun karena orang tua atlet tidak ingin atletnya bertanding di kejuaraan terbuka memaksa pengurus muay thai NTB menarik atletnya untuk latihan di daerah.

“Dalam waktu dekat ini Adit akan kembali di NTB. Karena orang tuanya tidak mengizinkan anaknya latihan

di Jakarta,” terang Indra.

Pengurus Muay Thai NTB juga melarang atlet peraih medali perak di kejurnas Muay Thai tahun 2016 itu untuk terlibat di kejuaraan level internasional. Pasalnya atlet tersebut akan dipersiapan mengikuti PON di Papua 2021.

“Kita NTB menahan diri dulu ikut kejuaraan internasional karena kita fokus mengikuti PON di Papua 2021,” tegas Indra. (fan)

KELINCAHAN - Atlet atletik, Lalu Moh. Zohri (depan) bersama atlet pelajar lainnya mengikuti latihan kelincahan, stamina dan daya tahan di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Senin (4/9).

Zohri Terus Mantapkan Persiapan Mataram (Suara NTB) Lalu Moh. Zohri terus memantapkan persiapan menjelang keberangkatan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-21 September 2017. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu menjalani latihan terpusat di Lapangan Lawata Mataram, Senin (4/9) kemarin.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Zohri tampak bugar saat menjalani latihan bersama belasan atlet PPLP NTB lainnya. Dengan menggunakan pakaian berwarna merah, Zohri menjalani latihan fisik dan stamina dengan pola latihan menggunakan garis kotak berupa anak tangga. Zohri dan kawan-kawan meloncati satu persatu garis kotak yang merupai anak tangga itu.

“Latihan ini untuk kelincahan, perkuat daya tahan dan fisik atlet,” ucap salah seorang pelatih PPLP NTB, Akrin Ibrahim.

Dikatakan Akrin, kegiatan latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Popnas 2017. Pengurus cabor atletik memasang target medali emas kepada atlet peraih medali emas di Kejurnas Atletik Remaja di Jakarta belum lama ini.

Target medali emas dibebankan kepada Zohri karena Zohri merupakan pelari jarak pendek tercepat di level nasional kategori remaja. Maklum Zohri pernah meraih medali emas di nomor lari 200 meter pada kejurnas remaja di Jakarta beberapa bulan lalu dengan catatan waktu terbaik 21.96 detik.

Catatan waktu itu meloloskan Zohri mengikuti kejuaraan dunia remaja yang telah berlangsung di Kenya bulan Juli 2017.

Rencananya Zohri akan ambil bagian di nomor lari 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter putra di Popnas 2017. (fan)

Atletik Diperkuat 20 Atlet RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik paling banyak mengirim atlet di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-21 September mendatang. Jumlah atlet atletik yang dikirim di ajang multi event tingkat pelajar nasional itu sebanyak 20 atlet.

Pelatih Atletik PPLP NTB, I Komang Budha Gama yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet atletik pelajar di

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

SALON

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau.

Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

Lapangan Atletik Lawata Mataram, Senin (4/9) membenarkan bila jumlah atlet atletik yang akan dikirim ke Popnas 2017 sebanyak 20 atlet.

Jumlah tersebut paling banyak dari jumlah atlet cabor lainnya, pasalnya cabor lain mengirim tidak sampai 20 atlet. Tarung derajat misalnya hanya mengirim 11 atlet, sementara pencak silat delapan atlet.

“Atletik akan mengirim sebanyak 20 atlet di Popnas 2017. Sekarang metrka sedang persiapan,” ucapnya I Komang Budha Gama yang saat itu didampingi rekannya sesama pelatih atletik, Akrin Ibrahim.

Saat itu Budha Gama ten-

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

gah melatih atlet lari, selain itu ada juga atlet tolak peluru yang dilatih oleh Pelatih Atletik NTB, I Wayan Gunaksi.

Budha Gama yang merupakan pelatih senior PPLP NTB mengakui bahwa atletik menjadi cabor yang paling banyak mengirim atlet diantara sembilan sembilan cabor lain yang akan ikut serta di Popnas 2017. Meski demikian dia tidak berani memasang target pada anak-anaknya walaupun Pengprov PASI NTB sebelumnya memproyeksikan cabor atletik dapat menyumbang minimal tiga medali emas di ajang multi event tingkat remaja itu.

Di tempat terpisah, Ketua Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi membenarkan bila dirinya memasang target tiga emas dari cabor atletik. Target tiga emas itu kata Suhaimi cukup realistis pasalnya atletik punya sedikitnya empat nomor andalan yang bisa meraih medali emas, yakni 100 meter, 200 meter, 400 meter gawang putra dan estafet 4x100 meter

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

putra.

“Kita bisa raih minimal tiga emas di cabor atletik.

Karena kita punya atlet yang mumpuni meraih medali emas di empat nomor itu,” ucapnya. (fan)

SALON AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya) Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Selasa, 5 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 5 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

OPINI

Halaman 14

Pilkada NTB dan Regenerasi Politik Oleh: Ribut Lupiyanto

Berantas Mafia Parkir PENGELOLAAN parkir tepi jalan umum di Kota Mataram, memprihatinkan. Ratusan titik teridentifikasi tidak menyetorkan retribusi parkir kepada pemerintah. Hal ini jelas menjadi sumber kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. Ini bertolak belakang dengan keinginan Walikota Mataram untuk terus meningkatkan PAD Kota Mataram. Sayangnya ada kesan pembiaran dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dalam hal ini Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram.

Bagaimana tidak, fenomena kebocoran retribusi parkir ini, sesungguhnya bukan barang baru. Ini terjadi sejak lama. Belum lagi kehadiran jukir (juru parkir) liar dan juga mafia parkir. Kehadiran oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab ini, semakin subur. Selain tidak pernah ditindak, pengawasan oleh OPD terkait juga terbilang lemah. Sehingga jukir liar ini tidak hanya di satu dua titik saja tapi di banyak titik. Kondisi ini jauh dari harapan pemerintah. Terlebih dengan telah hadirnya Perda Kota Mataram tentang pengelolaan parkir di Kota Mataram.

Perda pengelolaan parkir dibuat bertujuan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir sekaligus mencegah kebocoran retribusi parkir. Tapi sepertinya eksekutif belum siap melaksanakan Perda tersebut. Indikasinya adalah, sejak Perda itu diundangkan belum ada perubahan signifikan. Baik terhadap pola pengelolaan parkir maupun pendapatan parkir. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Suka tidak suka, OPD harus siap melaksanakan Perda tersebut.

Selama ini buruknya pengelolaan parkir di Mataram selalu menjadi sorotan. Dishub Kota Mataram dianggap tidak tegas menindak pelanggaran - pelanggaran yang terjadi terkait parkir.

Disamping itu, banyak potensi parkir yang terkesan tidak terurus lantaran penghasilannya diduga tidak masuk ke kas daerah.

Seperti di eks pelabuhan Ampenan, taman wisata Loang Baloq, Taman Selagalas, Taman Udayana dan lain-lain. Target retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram sebetulnya masih jauh dari harapan.

Pasalnya potensi parkir di Mataram disebut - sebut sangat besar. Bahkan mencapai Rp 10 miliar. Hanya saja OPD kurang peka terhadap kondisi ini. Sehingga, potensi parkir banyak yang lepas. Wajar kemudian hampir setiap tahun target retribusi parkir tepi jalan umum, tidak kunjung tercapai. Kondisi ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Pemkot Mataram harus berani mengambil sikap tegas, setelah sebelumnya melakukan identifikasi akar persoalan parkir di Mataram. Karena kalau mengacu pada jumlah titik parkir, nominal retribusi parkir yang bakal diraup Pemkot Mataram, sudah jelas. Belum lagi berbicara masalah titik parkir yang tidak terdata maupun munculnya titik parkir baru.

Momentum mutasi pejabat yang direncanakan akan digelar sekitar Bulan November mendatang, bisa menjadi pintu masuk bagi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat. Kalau memang Kepala Dishub Kota Mataram dianggap tidak lagi mampu memimpin OPD tersebut, tidak salah juga kalau kepala daerah menggesernya ke OPD lain yang lebih tepat dengan kompentensinya.

Dishub Kota Mataram harus dipimpin oleh pejabat yang punya integritas dan punya nyali untuk memberantas mafia parkir di Kota Mataram. (*)

ROVINSI NTB akan mulai masuk tahapan penyelenggeraan Pilkada 2018. Pilkada menjadi media kontestasi politik dan estafet kepemimpinan daerah.

Satu hal yang penting dipersiapkan dan diperhatikan dalam roda kepemimpinan adalah regenerasi.

Regenerasi biasanya mengandalkan biologis, namun yang lebih substansial mestinya adalah regenerasi ideologis. Regenerasi ideologi melalui kaderisasi menghadapi tantangan di tengah apatisme kaum muda terhadap politik dan fenomena lingkaran setan politik uang.

Pemimpin, parpol dan elite politik mendesak segera mengambil langkah taktis dalam menjawab keniscayaan regenerasi kepemimpinan.

Urgensi Regenerasi Roda kehidupan politik terus berputar. Tren politik terus dinamis seiring laju perkembangan zaman.

Tantangan kontemporer adalah merengkuh simpati kaum muda untuk terjun langsung maupun berpartisipasi dalam agenda demokrasi.

Demokrasi terancam tenggelam jika perbaikan kualitas dan regenerasi tidak optimal dilakukan. Di pihak lain, gerakan apatis seperti golput terus menggema. Anggapan politik itu kotor juga terus digemakan secara masif. Senyampang itu memang demokrasi di negeri ini masih dibayangi oleh sengkarut permasalahan dan tontonan tidak berkualitas dari segelintir oknum politisi.

Bagaimanapun demokrasi menjadi pilihan tunggal bagi regenerasi kepemimpinan di negeri ini. Mau tidak mau demokrasi harus bersama dibenahi. Kaum muda juga mesti mendapatkan porsi strategis sebagai pelanjut estafet kepemimpinan.

Prasyarat harus berpengalaman adalah bentuk feodalisme politik.

Pengalaman anak muda tentu membutuhkan media dan ruang untuk diasah. Pengkaderan menjadi syarat mutlak dan konsekuensi logis guna memenuhi urgensi regenerasi.

Sayangnya kaderisasi parpol masih jauh panggang dari api. Parpol yang berbasis kaderisasi rapi dapat dihitung jari. Pola instan menjadi senjata andalan pada setiap kontestasi demokrasi. Alhasil bukan kualitas yang dipersyaratkan, namun materi dan popularitas semata.

Potensi kaum muda sangat prospektif bagi politik baik secara kuantitas maupun kualitas. Indonesia kini menghadapi bonus demografi.

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Regenerasi politik yang berkualitas dan melalui mekanisme sistematis merupakan oase di tengah ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap pelaku demokrasi.

Harapan ini akan menjadi isapan jempol jika regenerasi masih menyertakan alih budaya buruk selama ini.

Proyeksi penduduk Indonesia 20102035 menguatkan bahwa bonus demografi akan berlanjut, jendela peluang melebar, dan angka ketergantungan dapat mencapai 47 per 100 pekerja (FEUI, 2014). Fenomena ini sayang jika diabaikan, sehingga pemanfaatan terbuka dilakukan termasuk untuk kepentingan demokrasi. Jika tidak termanfaatkan optimal, maka bonus demografi akan menjadi beban akibat praktik negatif seperti pengangguran dan munculnya penyakit sosial kaum muda.

Peluang pemanfaatan terbuka dibuktikan dengan tren partisipasi politik kaum muda yang cenderung meningkat. KPU (2016) mengungkapkan bahwa pemilih mula pada pemilu 2004 sekitar 24 juta, pemilu 2009 sekitar 36 juta, dan saat Pemilu 2014 mencapai 53 juta dari 186 juta pemilih. Data menunjukkan sekitar 30 persen dari total pemilih yang berusia 17-27 tahun. Tantangannya adalah bagimana memanfaatkan potensi kaum muda agar optimal sebagai obyek dan subyek demokrasi sekaligus mampu melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan.

Konsekuensi Kaderisasi Konsekuensi logis atas urgensi regenerasi hanyalah dengan kaderisasi. Senjata instan dengan menggaet orang kaya, populer, artis dan lainnya hanya akan menghadirkan kesuksesan semu dan berjangka pendek. Keberlanjutan parpol atau

RADIO

ideologi tertentu akan tidak terjamin tanpa kaderisasi yang rapi.

Banyak hal perlu diperhatian guna optimalisasi kaderisasi.

Pertama adalah kejelasan dan penguatan ideologi yang diusung. Parpol atau pemimpin mesti jelas dan tegas terkait ideologinya. Hal ini paling fundamental guna mengarahkan garis perjuangan. Selain itu ideologi menjadi daya tawar kepada publik termasuk anak muda. Sosialisasi masif diperlukan melalui pembahasaan sesuai sasaran serta serangkaian pembuktian di lapangan. Keteladanan dan konsistensi atas aplikasi ideologi tersebut menjadi tantangan berat yang haru ditunjukkan.

Kedua, mesti memahami karakter psikologis anak muda. Generasi muda masa kini terbagi dalam tiga entitas.

Ketiganya antara lain generasi X (1965-1976), Generasi Y (1977-1997), dan Generasi Z (1998-sekarang) (Tapscott, 2009). Masing-masing memiliki karakter yang penting dipetakan guna mendapatkan strategi jitu masuk dan berinteraksi dengan mereka.

Kreasi dan inovasi program diperlukan sebagai senjata pendekatan.

Ketiga memberikan kepercayaan strategis kepada kaum muda.

Obyek kaum muda tentu membutuhkan energi besar dan pihak yang memahami karakternya. Tidak bisa tidak, yang bisa melakukan secara optimal tentu kaum muda segolongannya. Kepengurusan parpol dalam semua level penting member-

dayakan kaum muda.

Keempat, kaderisasi mesti menjadi jantung kehidupan parpol. Parpol idelanya membawa visi ideologi, bukan semacam industri demokrasi belakan. Kehadiran dan denyut kehidupannya mesti ada sepanjang perjalanan demokrasi, tidak hanya ketika jelang pesta demokrasi. Kurikulum dan peta jalan kaderisasi penting dirancang dan dijalankan secara masif dan sistematis. Peraturan organisasi penting ditegakkan dengan tetap mengikuri regulasi negara.

Kelima, sinergi lintas lini guna menyiapkan kualitas generasi sejak dini. Sektor pendidikan diperlukan dalam rangka membentuk karakter dan kecerdasan insan. Sektor publik diperlukan dalam level keluarga dan masyarakat guna memberikan ruang kondusif dan kosntruktif bagi pendidikan anak. Pemerintah memiliki tanggung jawab memfasilitasi dengan berbagai programnya.

Regenerasi politik yang berkualitas dan melalui mekanisme sistematis merupakan oase di tengah ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap pelaku demokrasi. Harapan ini akan menjadi isapan jempol jika regenerasi masih menyertakan alih budaya buruk selama ini.

Program BSS diperluas dari hulu ke hilir Semoga tidak hanya di atas kertas

***

Revitalisasi MWP dianggarkan Rp 1,2 miliar Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 September 2017

Tersangka Baru Tunggu Perkembangan Sidang Dari Hal. 1 “Kalau ada penetapan hakim, sangat bagus bagi kami untuk menindaklanjuti,” tandasnya.

Soal delik korupsi yang seharusnya sudah menetapkan tersangka lain sesuai Pasal 55 atau pasal 56 KUHP, dalam kasus ini tidak ditemukan.

Dia mengistilahkan Elisa sebelum diproses hukum “bermain” sendiri untuk menilep uang Rp 600 juta lebih tersebut. Itu kemudian jadi alasan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang 31 tahun 1999 perubahan tentang Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Jadi dia bermain tunggal. Tapi kalau dalam fakta sidang dia melibatkan orang lain, disinilah penerapan pasal 55 itu,’’ tandasnya.

Dalam sidang lanjutan kemarin, Wakil Bupati KSB Fud Syaifudin tidak hadir. Agenda sidang untuk mengkonfrontir keterangan saksi Wakil Bupati KSB, terdakwa dengan orang tua serta suami terdakwa. Tujuannya untuk mencari benang merah soal aliran dana Rp 500 juta tersebut.

Tapi bukan sepenuhnya soal

proses penyerahan uang.

Menurut Surahman, SH,MH, kuasa hukum terdakwa, dipersoalkannya terkait aliran dana ke Fud ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD KSB. Hubungannya sangat erat dengan penerapan pasal atas kliennya. “Dalam dakwaan JPU yang saya baca, klien saya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Nah, penekanan kami pada pasal 3. Karena dalam pasal itu, berkaitan dengan perbuatan pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah dalam hal ini kan orang lain itu mengarah ke saksi.

Maka kami minta kepada jaksa menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya Wabup KSB yang dikonfirmasi usia sidang menegaskan tidak pernah menerima sepeserpun uang dari terdakwa. “Kita kan sudah bilang tidak ada (menerima uang) kan? Dia kan tidak punya saksi-saksi, baik dari suaminya, orang tuanya. Tapi tetap saya positive thinking saja,’’ jawabnya santai. (ars)

Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tak Jamin Tekan Korupsi Dari Hal. 1 Jika dianalogikan ada peningkatan pendapatan. Justru, kata Darmansyah, orang-orang yang terjerat kasus korupsi yakni yang punya pendapatan besar. Ia mengatakan, orang-orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini bukan orang yang tidak punya uang.

Tetapi banyak di antaranya para hakim, pejabat publik seperti gubernur, bupati/ walikota sampai dengan anggota DPR/DPRD. Menurutnya, persoalan minimnya dana bantuan Parpol selama ini bukan menjadi penyebab pejabat publik korupsi. Tetapi ada ruang atau kesempatan yang leluasa dibarengi dengan kurangnya kontrol internal Parpol. ‘’Di samping juga faktor yang lain. Karena ongkos politik kita memang cukup mahal.

Untuk menjadi pejabat publik, menjadi bupati/walikota atau gubernur, butuh dana yang besar. Termasuk menjadi anggota legislatif baik DPRD dan DPR RI,” kata mantan Anggota KPU NTB ini.

Mahalnya ongkos politik, kata Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram ini, menyebabkan orang berbuat korupsi di samping juga adanya keserakahan.

Intinya, kontrol internal dari parpol yang dinilai masih kurang. Ia menyebut, mekanisme internal dalam parpol masih tak berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga ada keleluasaan bagi orang-orang yang memiliki ambisi untuk melakukan penyelewengan. Darmanysah menambahkan, demokrasi internal dalam parpol belum terbangun dengan baik.

Demokrasi internal itu mempersyaratkan bahwa sesungguhnya yang memiliki wewenang dan otoritas dalam partai adalah anggota partai.

“Cuma, sekarang ini nampaknya belum diberdayakan anggota partai. Anggota partai hanya diperlukan sebatas sarana untuk mobilisasi suara menjelang Pemilu dan Pilkada. Tetapi setelah pemilu usai, yakni anggota dewan

terbentuk, kepala daerah terpilih, mereka dilupakan,’’ terangnya.

Peran anggota partai dalam pengambilan keputusan nyaris tak terdengar.

Mereka hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali atau menjelang Pemilu dan Pilkada. Setelah Pemilu atau Pilkada usai, kantor Parpol nyaris tutup atau nyaris tak ada hubungan lagi dengan pemilihnya. ‘’Ketika menjelang Pemilu memang diposisikan sangat tinggi sebagai raja.

Setelah Pemilu usai, nampaknya ini sudah tak ada lagi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di internal partai,’’ katanya.

Lantas kenaikan dana bantuan Parpol ini hanya menghabiskan anggaran?

Darmansyah menyatakan yang menjadi pertanyaan sejauhmana peningkatan dana bantuan itu dirasakan manfaatnya oleh para pemilih. Semestinya, jika ada peningkatan dana bantuan Parpol, maka seharusnya para pemilih akan merasakan secara langsung manfaatnya.

“Jangan sampai peningkatan itu kemudian hanya dinikmati segelintir politisi yang tadinya sudah menikmati manfaat dai kegiatan-kegiatan politik yang ada, yang mereka menjadi anggota legislatif, kepala daerah dan seterusnya. Semakin menambah pundi-pundi mereka. Jangan sampai seperti itu,” ujarnya mengingatkan.

Masyarakat berharap, kenaikan dana bntuan Parpol itu jangan sampai semakin menambah berbagai fasilitas yang diterima para politisi. Menurutnya, kenaikan dana bantuan Parpol harus diprioritaskan untuk kegiatan kaderisasi dan pemberian pendidikan politik. Sehingga para pemilih semakin cerdas. Kesadaran dan rasionalitas politik semakin tinggi. Bukan semata-mata memilih karena pertimbangan emosional. (nas)

Isu Rohingya Bukan Persoalan Agama Dari Hal. 1 Berikanlah akses hidup yang baik. Dan ingat, satu suara kita ini menunjukkan bahwa kita semua tahu persis yang kita lawan ini adalah kegilaan atas nama apapun, kehilangan akal sehat,” katanya.

Sebagai bangsa Indonesia dan juga umat beragama, kata Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab Gubernur NTB ini, tidak ada satupun agama yang membenarkan atau membolehkan penindasan sebagaimana yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Baik itu dalam agama Islam, agama lainnya bahkan dalam ajaran agama Budha, TGB yakin tidak ada yang membolehkan penindasan seperti itu. Untuk itu, ia mengajak semua warga NTB untuk menyikapi persoalan ini dengan rasionalitas atau akal sehat.

“Tidak boleh di antara kita yang punya pikiran bahwa masalah ini adalah masalah yang berakar dari ajaran agama, tidak. Ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena di luar akal sehat,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta ke-

pada seluruh massa aksi yang berasal dari sejumlah organisasi dan lintas agama untuk menyuarakan perlawanan terhadap tindakan penindasan yang terjadi di Myanmar. Apa yang terjadi di Myanmar bertentangan dengan nilainilai agama dan kebangsaan yang diyakini.

Gubernur menambahkan, membuat #SaveRohingya di media sosial merupakan hal yang bagus.

Tetapi yang terpenting bagaimana supaya umat Islam yang ada di Myanmar mendapatkan dukungan yang nyata, bukan saja meramaikan media sosial.

Gubernur mengajak masyarakat NTB untuk menyisihkan uang yang dimiliki seberapapun besarnya untuk membantu meringankan beban warga Rohingya. Pada salat Idul Adha beberapa waktu lalu dan sumbangan dari ASN Pemprov NTB, terkumpul dana sumbangan untuk warga Rohingya sebesar Rp 80 juta. Dana tersebut kemudian disalurkan ke warga Rohingya melalui perwakilan Aksi Cepat Tanggap (ACT). (nas)

Halaman 15

Jelang Pilkada NTB 2018

Mendesak, Putusan Sengketa Tapal Batas Lobar dan Loteng Mataram (Suara NTB) Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan sengketa tapal batas antara Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) cukup mendesak. Pasalnya, satu di antara dua daerah tersebut, yakni Lobar akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 mendatang.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/9) siang kemarin Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai tapal batas Lobar dan Loteng belum keluar. Hasil komunikasi yang dilakukan dengan pusat, Permendagri tersebut akan segera keluar. ‘’Sudah kami sampaikan dari dulu ke Kemendagri, terutama sengketa tapal batas Lobar sama Loteng kaitannya dengan Pilkada.

Supaya segera (diputuskan) karena kaitan dengan konstituen, jumlah pemilih. Yang punya hak pilih di Lombok Tengah maupun Lom-

bok Barat. Tapi diupayakan clear tahun ini, sudah ditandatangani Pak Menteri,” kata Wirajaya.

Ia berharap, Permendagri mengenai tapal batas Lobar dan Loteng dapat keluar sebelum penetapan daftar pemilih Pilkada 2018. Bahkan, kata Wirajaya, dirinya berharappadaSeptemberinisudahkeluar Permendagri tersebut.

Ia mengatakan, persoalan keputusan sengketa tapal batas antara kedua kabupaten ini memang mendesak harus ada keputusan pusat. Karena kaitannya dengan jumlah pemilih. Apakah warga yang berada di daerah yang disengketakan masuk wilayah Lobar atau Loteng.

Wirajaya menambahkan, bolanya sekarang berada di Kemendagri. Baik itu penyelesiaan sengketa tapal batas antara Lobar dan Loteng maupun antara Sumbawa dan Sumbawa Barat. “TetapiyangterkaitdenganLombokBaratdanLombokTengah,InsyaAllah akan segera. Karena rancanangan Permendagri sudah diperlihatkan oleh Kemendagri,” ucapnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menjelaskan, keputusan sengketa tapal batas Lobar dan Loteng ini sudah panjang prosesnya. Mulai dari Biro Hukum, naik ke Dirjen baru kemudian ke Mendagri. Ia men-

Makna Kurban Korem 162/WB

Keimanan Jadi Modal Jalani Hidup Ikhlas Mataram (Suara NTB) Jumat (1/9) lalu seluruh umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1438 H. Seluruh anggota Korem 162/WB yang muslim melaksanakan salat di Masjid As-Syuhada Lingkungan Sapta Sarga Gebang Mataram. Bertindak selaku Iman dan Khatib TGH. Dr. Lalu Zainuri. Seusai pelaksanaan salat, Kasrem 162/WB Letkol Inf Heri Setiyanto, S.I.P., menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Kurban Korem 162/WB Letkol Cba. Sujono berupa empat ekor sapi dan 17 ekor kambing.

Setelah acara penyerahan, hewan-hewan kurban tersebut langsung dipotong untuk didistribusikan kepada yayasan, panti asuhan dan masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar masjid dan asrama serta yang ada di tempat tinggal anggota masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut Kasrem 162/WB menyampaikan, melalui peringatan Idul Adha 1438 H, agar dapat meneladani sifat-sifat Nabi , sehingga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. ‘’Karena dengan keimanan dan ket-

(Suara NTB/penrem)

KHUTBAH - Khutbah Idul Adha di Masjid As-Syuhada Lingkungan Sapta Sarga Gebang Mataram diikuti jajaran Korem 162/WB. aqwaan yang kuat, maka kita pasti akan dijauhkan dari berbagai hal negatif yang dapat menjerumuskan kita,’’ katanya.

Dia menambahkan, umat harus memperbanyak ibadah dan jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Pembagian hewan kurban yang di-

laksanakan sebelumnya diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 162/WB beserta isteri, Dandim 1606/Lobar beserta isteri, para Kasi dan Dan/Ka/ Pa Satdisjan Korem 162/WB serta seluruh anggota militer dan PNS Korem 162/WB. (ars/*)

Program BSS Diperluas dari Hulu ke Hilir Mataram (Suara NTB) Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dibantah berjalan stagnan.

Pada periode kedua pemerintahan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul MajdiH.Muh.Amin, SH.M.Si , program ini bahkan dilaksanakan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Drh. H. Aminurrahman, M. Si tegas menyatakan bahwa tidak benar BSS berjalan stagnan. Populasi sapi di Provinsi NTB sudah mencapai 1,1 juta ekor. Dengan sebaran populasi paling banyak di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat , Kota Bima dan terakhir Kota Mataram.

Karena tingginya populasi sapi di NTB, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menetapkan NTB sebagai provinsi sumber bibit sapi nasional. Setiap tahun, kuota yang ditetapkan pemerintah untuk pengiriman bibit sapi dari NTB sebanyak 10.000 ekor. Ditambah lagi kuota pengiriman sapi potong sebanyak 35.000 ekor sesuai SK Gubernur.

Tugas selanjutnya tetap meningkatkan kuantitas populasi,

serta kualitasnya. H. Aminurrahman menjabarkan beberapa kegiatan penunjang yang sudah dan akan terud dilaksanakan.

Antara lain melalui intensifikasi ternak dengan memperbaiki pembibitanmelalui proses pengawinan tenak secara modern, selain pengawinan yang berlangsung secara alamiah. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) menggunakan bibit dari sapi-sapi unggulan.

Persoalan reproduksi ternak diperbaiki, angka kelahiran ditingkatkan, menekan angka kematian ternak sapi dengan cara pemberantasancacing,perbaikanpakan induk bunting agar anak yang diakan dilahirkan lebih sehat, demikian juga saat menyusui, air susu indukan akan lebih berkualitas.

Selain itu, kata H. Aminurrahman, pengawasan terhadap pemotongan sapi betina produktif terus dilakukanmelaluikampanyekepada kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Nakeswan Provinsi NTB jalan bersama Polda NTB melalui DireskrimsusdanditeruskankePolresdikabupaten/kotalainnya.AparatTNIpun ikut terlibat memantau aktivitas masyarakatyangmelakukanpemotongan ternak. Mengawasi sebanyak60RumahPotongHewan(RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan

(TPH) “Dari Polri Babinkamtibmas, dari TNI Babinsa yang melakukan pengawasanlangsung,’’katanya.

Upaya menekan pemotongan sapi betina produktif, sesuai amanat Undang-Undang dan Perda Nomor 1 tahun 2015, terbukti tingkat pemotongan ternak betina produktif hanya 3 persen dari total sapi potong sebanyak 70.000 ekor setahun di NTB. ‘’Pabrik (betina) ternak kita jaga.

Makanya tidak benar kalau dibilang stagnan itu,’’ imbuhnya.

Dari sisi hilir, Dinas Nakeswan ProvinsiNTBmendukungpeningkatan hasil-hasil pengolahan dari bahanbakuternak(dagingdanunggas).

Bintekdilakukankepadakelompokkelompok masyarakat penghasil produk dagi daging sapi, telur, maupun daging ayam. Ada rtusan jumlahnyayangdiBimtektahunini.Selainitu,pemerintahdaeahjugamemberikan dukungan dalam bentuk peralatan pengolahan, rumah produksi yang nilainya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. ‘’Semua aspek menjadi perhatian,dariaspekpakan,budidaya, aspekbibit,aspekkesehatanhewan, pencegahan pemotongan betina produktif. Itulah yang mendukung keberlanjutan program BSS,’’ demikian H. Aminurrahman.(bul)

IPD Masih Rendah Dari Hal. 1 Sementara itu, tiga indikator lainnya berada di atas 60 -70 persen. Misalnya, rata-rata pelayanan dasar pada delapan kabupaten di NTB sebesar 67,46 persen, aksesibilitas 79,70 persen dan penyelenggaraan pemerintahan 71,73 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/9) siang kemarin menyatakan perlu ada sinergitas antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat untuk keluar dari status kabupaten tertinggal.

Namun, Ashari mengatakan telah banyak perubahan yang terjadi di desa selama beberapa tahun terakhir, terutama yang menyangkut infrastruktur. ‘’Kalau masalah infrastruktur, saya punya keyakinan sudah semua rata-rata infrastrukturnya bagus. Infrastruktur

seperti jalan, menurut saya rata-rata sudah bagus di seluruh NTB. Seperti jalan lingkungan dan jalan desa,” katanya.

Menurut Ashari, data tersebut merupakan kondisi pada 2015 lalu. Sekarang sudah tahun 2017.

Artinya, dengan pemberian Dana Desa (DD) dari pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten yang jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar masingmasing desa tiap tahun, persoalan mengenai infrastruktur tersebut sudah ditangani sejak beberapa tahun terakhir.

“Jelas, ada perubahan signifikan kalau dilakukan pendataan sekarang. Apalagi sekarang DD untuk infrastruktur itu, jalan desa, jalan lingkungan sudah bagus-bagus. Jalanjalan desa itu semua sudah bagus-bagus,’’ tambahnya.

Mantan Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini menambahkan, perbaikan infrastruktur di desa menjadi prioritas dalam penggunaan DD beberapa tahun terakhir. Jika di-

jelaskan, persoalan ini agak lama lantaran Kemendagri juga menyelesaikan sengketa tapal batas daerah lainya di Indonesia.

Ia menyebut, ada ratusan sengketa tapal batas yang ditangani Kemendagri. Dari jumlah tersebut baru tuntas diselesaikan sekitar 50 persen. Artinya, lanjut Wirajaya, bukan saja sengketa tapal batas di NTB yang diselesaikan Kemendagri. Sengketa tapal batas yang ada

BI Bangun Fasilitas Pengembangan Ternak Terintegrasi Mataram (Suara NTB) Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor utama penopang perekonomian NTB. Kedua sektor tersebut pun turut andil dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB dan menjaga stabilitas harga pangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi itulah, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB membangun sarana pengolahan limbah ternak di kandang komunal kelompok ternak sapi “Ngiring Datu” Dusun Karang Kendal, Desa Genggela Kabupaten Lombok Utara. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis melalui peletakan batu pertama. Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Lombok Utara, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara, Direksi PT Bank NTB serta masyarakat sekitar.

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia berupa alat biodigester untuk mengolah limbah ternak (kotoran padat maupun cair) menjadi pupuk untuk sektor pertanian. Bantuan biodigester tersebut terdiri dari bak penampung limbah ternak, pengolahan pupuk padat dan cair, generator alat pembangkit listrik dari biogas kotoran tenak, dan alat pengemasan pupuk biourine. Bank Indonesia juga memberikan bantuan perbaikan kandang untuk peremajaan kondisi kandang kelompok Ngiring Datu.

Kepala Perwakilan BI NTB, Prijono menyampaikan dengan dibangunnya biodigester diharapkan mendukung terciptanya peternakan terintegrasi.

Limbah ternak yang dihasilkan dapat diolah dan dimanfaatkanuntukkepentinganpertanian,selanjutnyahasilpertaniantersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk pakan ternak. Konsep tersebut kemudian menciptakan siklus terintegrasi antara pertanian dan peternakan sehingga kelompok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan secara mandiri.

Selain menciptakan peternakan yang terintegrasi dengan pertanian, biodigester akan meningkatkan pendapatan peternak. Kotoran yang diolah menjadi pupuk dapat dijual ke pasar, yang selama ini tidak berharga oleh peternak serta mencemari lingkungan sekitar.

Dengan kapasitas sapi sebanyak 250 ekor, kelompok ternak ‘’Ngiring Datu’’ dapat menghasilkan lebih dari 75 ton kotoran sapi perbulan. Kotoran tersebut apabila diolah secara tepat mampu mencukupi kebutuhan pupuk dasar untuk 7,5 hektar tanah pertanian setiap bulannya. Pupuk yang dihasilkan melalui proses biodigester pun memiliki kualitas yang lebih baik, karena telah melewati proses fermentasi sehingga kandungan nutrisi dapat diserap lebih baik oleh tanaman.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, hasil olahan limbah dapat pula diolah menjadi sumber energi listrik.

Sumber energi terbarukan tersebut dapat digunakan untuk menerangi lingkungan kandang komunal, sehingga kelompok juga mandiri dalam memenuhi pasokan energi listrik.

Sementara Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr.H.Najmul Akhyar menambahkan bahwa integrasi sektor pertanian dan peternakan ini sangatlah penting untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah destinasi wisata Lombok, utamanya destinasi tiga gili. Tingginya wisatawan yang berkunjung harus diimbangi dengan pasokan bahan pangan yang cukup, sehingga harga komoditas dapat terjaga.

Selain kegiatan peletakan batu pertama, dilakukan pula deklarasi pengukuhan pengurus Sekolah Pertanian Rakyat (SPR) di kelompok ‘’Ngiring Datu’’, antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

SPR bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada kelompok ternak di kabupaten setempat, guna memberikan penyuluhan tata cara bertani yang baik, seperti cara pemberian pakan, identifikasi penyakit ternak dan lainnya. (bul)

Perkuat Nilai Toleransi Dari Hal. 1 “Mari ciptakan keamanan dan ketertiban. Jika ada ketegangan mari selesaikan dengan mediasi, musyawarah,” terangnya.

Kapolresmengemukakan,salah satu cara mempererat kerukunan antarwarga salah satunya dengan menggelar ronda malam bersama.

“Di mana ada tempat strategis untuk menjaga keamanan, bisa dibikin pos ronda. Samasama saling menjaga,” kata dia.

Perubahan pola sosial masyarakat sekarang ini, sam-

bung Muhammad, memungkinkan sarana digital untuk memantik pertikaian. Untuk itu pihak cyber crime sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi.

“Untuk menangani upaya provokasi melalui media sosial.

Keadaan yang damai jangan sampai terganggu,” ujarnya. ‘’JangansampaiKepolisiannanti melakukan tindakan penegakan hukum. Siapa saja yang memprovokasi, dan cukup bukti maka akan dikenai UU ITE dan akan ditindak sesuai dengan hukuman yang berlaku,’’ pungkas Kapolres. (why)

Petani di Tolokalo Olah Sendiri Tebu Jadi Gula Merah Dari Hal. 1

lakukan pendataan sekarang, Ashari optimis delapan kabupaten yang ada akan keluar dari status ketertinggalan.

“Cuma nanti juga tergantung dari item penilaiannya juga, harus kita tahu persisi apa yang kurang. Jangan digeneralisir.

Mungkin ada sanitasi dan lainlain. Sekarang kita dari provinsi bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kita memberikan bantuan untuk BUMDes,” ucapnya.

Dalam APBD Perubahan 2017, kata Ashari, Pemprov membuat dua BUMDes percontohan yang berada di Dompu dan KLU. Selain itu, Pemprov juga memberikan bantuan kepada 30 BUMDes masing-masing Rp 100 juta. Dua BUMDes yang menjadi percontohan ini akan seperti retail modern ala desa. “Menghimpun produkproduk unggulan desa. Nanti dijual di BUMDes. Ini juga untuk pengentasan kemiskinan. Kita akan segera berikan bantuan keuangan ini bulan SeptemberOktober,” tandasnya. (nas)

di NTB hanya dua. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia seperti NTT dan Papua, kasussengketatapalbatasantarkabupaten/kota cukup banyak.

“Jadi, bukan saja kita yang ditangani. Tapi, tahun ini akan tuntas. Kita terus berkomuniasi dengan teman-teman di sana. Supaya sebelum Pilkada serentak ini semua sudah selesai soal sengketa tapal batas ini,” pungkasnya. (nas)

‘’Kalau kita masukan ke pabrik, rasanya kita akan rugi banyak. Makanya kita olah menjadi gula merah dan gulanya kita jual langsung ke masyarakat,” kata Ali salah seorang petani tebu.

Ali mengaku, terpaksa mengolah tebu KBD di lahannya seluas 1,5 ha menjadi gula merah karena merasa dirugikan lantaran sudah 3 kali masa tanam jagung tidak menanam. Karena selama ini lahannya ditanami jagung dan hasil produksinya bisa langsung dirasakan. Lahan ini juga menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Tapi dari Perkebunan dulu bilang, kalau sudah lewat Maret (2017-red), KBD ini menjadi hak petani pemilik lahan. Makanya kita coba olah menjadi gula merah dan berhasil,’’ ujarnya.

Untukmengolahgulamerah,petani membutuhkan air tebu sebanyak 14 liter dan menghasilkan 5-6 Kg gula merah padat. Agar bisa menjadi gula padat, harus diproses masak dan diaduk selama 4 – 5 jam. Gula inidijualkemasyarakatsekitarDesa Tolokalo.Setelahberhasildicoba,kini

Ali bersama keluarganya membuat tungku api lebih banyak dan baru tersedia 4 wajan untuk proses pengolahan gula merah dari tebu. ‘’Besok kita akan mulai masak untuk menjadi gula,’’ terang Ali. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir HFakhrurrazisecaraterpisahdikonfirmasi mengatakan, program bansos untuk KBD sekitar 50 ha dari pemerintah pusat tersebut merupakan program tahun 2016 lalu. Tebu di KBD ini direncanakan untuk perluasan area tanaman tebu rakyat. ‘’KBD ini untuk perluasan area tanaman tebu, ndak bisa untuk yang lain. Pihak perusahaan pun tidak berani menerima tebu dari KBD. Mereka baru akan terima kalau ada surat dari kami,’’ ungkap H Fakhrurrazi.

Bilapetanimenebangdanmemproses tebu untuk kebutuhan lain, HFakhrurrazipunmengaku,tidak kuasa melarangnya. Apalagi KBD tersebut ada batasan usia. “Kalau kami merekomendasikan, itu justrukamiyangsalah.Tapikalaumereka(petani)sendiriyangmemprosesnya,kitajugatidakbisaberkataapa – apa,” jelasnya. (ula)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 5 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pam Swakarsa Tiga Gili Dikukuhkan Tanjung (Suara NTB) Pascapembubaran Security Island akibat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) beberapa waktu lalu, tugas pengamanan di tiga Gili nyaris ditangani sendiri oleh aparat kepolisian. Kini keberadaan Penga-

manan Masyarakat (Pam) Swakarsa di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, resmi dikukuhkan untuk membantu memaksimalkan pengamanan tiga pulau.

Sebanyak 100 orang direkrut sebagai anggota Pam Swakarsa. Mereka dikukuh-

kan di Pendopo Bupati Lombok Utara, Minggu (3/9) malam. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar menyebutkan, 100 orang anggota Pam Swakarsa ini akan bekerja secara sukarela. Keberadaannya merupakan gagasan pihak desa yang ia nilai positif, sehingga disetujui.

“Mereka ini nantinya akan menjaga keamanan tiga gili.

Ini kesadaran mereka sendiri,” ujar Najmul kepada wartawan, Senin (4/9).

Sebagai wujud dukungan Pemkab, Pam Swakarsa akan difasilitasi oleh keberadaan sejumlah pos jaga di 10 titik.

Mengikuti alur anggaran maka pembangunan pos itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Hanya saja, pembangunan pos mensyaratkan keberadaan lahan yang harus disiapkan oleh warga dan pemerintah desa.

“Selain itu, kita juga akan bangun fasilitas lain seperti toilet umum di Gili Trawangan karena selama ini belum ada,” imbuhnya.

Perihal tupoksi Pam Swakarsa, nantinya akan dipertegas melalui workshop sejauh mana batasan dan cara penanganan apabila ada masalah di lapangan. Dalam hal ini, tindak kriminalitas akan digelar sesuai kewenangan.

Terpisah, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik yang dikonfirmasi menyatakan Pam Swakarsa difungsikan semampunya. Hingga saat ini keberadaannya tidak didukung oleh sumber anggaran.

H. M. Taufik “Tidak ada dana dari pihak desa yang akan digelontorkan untuk seratus orang tersebut.

Kami tidak bicara gaji karena kami ini sukarela. Kalaupun minta gaji kita tidak mau kejadian pungli kemarin terulang kembali,” ujarnya.

Pihaknya pun belum bisa memastikan apakah akan ada dukungan dana dari APBD. Hanya saja, Bupati pada saat pengukuhan menyinggung akan memberi bantuan senilai Rp 10

juta. “Saya tidak tahu apakah akan dianggarkan pemerintah, tadi malam Bupati menyampaikan ke publik bahwa dia akan bantu Rp 10 juta,” demikian Taufik. (ari)