Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat kliwon, 5 mei 2017
TARIK-ULUR DI PELABUHAN BENOA
Pelindo III Mesti Transparan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa masih tarik-ulur. Pemkot Denpasar belum mengeluarkan rekomendasi untuk itu. Padahal sudah berproses hampir lima tahun. Alasannya, belum ada kesesuaian antara Perda RTRW Kota Denpasar dengan RIP Pelabuhan Benoa. Sementara DPRD Kota Denpasar juga belum bersikap. Mereka minta agar Pelindo III transparan terkait pemanfaatan lahan. Soal nihilnya kontribusi juga jadi sorotan wakil rakyat di Denpasar.
Bali Post/dok
Kawasan Pelabuhan Benoa tempat sejumlah kapal pesiar bersandar. MENYIKAPI rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Pemkot Denpasar telah menggelar pertemuan berulang kali. Sedikitnya ada tujuh kali pertemuan melibatkan lintas instansi. Namun belum ada titik temu. Terbukti sampai saat ini Pemkot Denpasar belum mengeluarkan rekomendasi. Pertemuan diawali di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat 22 Februari 2013, disusul rapat pada Rabu, 6 Maret 2013 di Kantor Dinas Perhubungan Denpasar. Tidak berhenti sampai di sana, pertemuan kembali digelar pada Selasa, 19 Maret 2013 di Kantor Pelabuhan Benoa yang dihadiri 20 instansi terkait. Pembahasan RIP Benoa kembali digelar di Kantor Dishub Denpasar pada Rabu, 19 Juni 2013 yang dipimpin Asisten Pembangunan Setda Kota Denpasar. Rapat susulan dengan menghadirkan para penasihat hukum Pemkot Denpasar di Kantor Dishub pada Rabu, 26 Juni 2013, dan dilanjutkan dengan audiensi kepada Wali Kota yang dipimpin Sekda Kota Denpasar, Senin, 16 September 2013. Dari proses tersebut, disimpulkan Pemkot belum mengeluarkan rekomendasi RIP. Alasannya, perlu ada kejelasan atas kondisi existing lahan daratan yang ada dan sudah bersertifikat mencapai 52,150 hektar. Sedangkan 91 hektar lahan yang dikembangkan, sebagian su-
dah berupa daratan dan sebagian lagi masih perairan (rencana akan direklamasi). Hal ini agar ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Benoa agar memperjelas status lahan daratan seluas 44 hektar, serta yang terakhir adalah perlunya kesepakatan kontribusi yang akan diperoleh Kota Denpasar. Kini, rencana tersebut kembali mengemuka yang diawali dengan menggelar pertemuan antara Pelindo III, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Pemkot Denpasar, KSOP Benoa, DPRD Denpasar, Polresta, BPN Denpasar, Camat Denpasar Selatan, serta instansi terkait lainnya, Jumat (28/4) lalu. Namun, keputusan akan terealisasinya rencana tersebut, masih menunggu proses yang sedang berlangsung. ‘’Dalam pertemuan tersebut kami banyak melayangkan pertanyaan kepada pihak pelabuhan atas rencana yang akan mereka buat. Nanti akan kami perdalam lagi dalam pertemuan yang akan dilakukan 12 Mei mendatang,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriyadi, Kamis (4/5) kemarin. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar AAN Rai Iswara menyatakan saat ini proses masih terus berlangsung. Karena pengembangan Pelabuhan Benoa sejatinya sudah masuk dalam Perda RTRW yang dimiliki Denpasar. Hanya, rencana yang ada sekarang ada beberapa
PELABUHAN BENOA
Fasilitas Bangunan � Terminal Penumpang Internasional 1.300 M² � Terminal Penumpang Domestik 1.383 M² � Gudang 1.856 M² � Lapangan Penumpukan 1,5 Ha
20 HALAMAN
NOMOR 247 TAHUN KE 69
perubahan, terutama dalam zonazona. Ini artinya, ada perbedaan antara rencana RIP Benoa yang ada di Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Denpasar dengan rencana yang baru, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemkot, kata Rai Iswara, juga masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat, terutama terkait dengan kebijakan pengembangan Pelabuhan Benoa yang berbeda dengan di Perda RTRW. Tim masih sedang bekerja, dengan melibatkan semua komponen terkait, seperti Kementerian Kemaritiman, Pelindo III, KSOP, DPRD Denpasar, serta wakil dari eksekutif di Pemkot. Anggota Komisi III DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra mengatakan, perlu ada transparansi dari Pelindo III Cabang Benoa atas pemanfaatan lahan yang ada. Saat ini berapa lahan yang sudah dimanfaatkan, dan berapa yang akan diperlukan lagi. Karena dari penelusurannya selama ini, pihaknya banyak menerima informasi bahwa ada lahan yang sudah dikontrakkan dengan pihak ketiga. ‘’Semua ini harusnya disampaikan dulu, sehingga semua mengetahui kondisi yang ada,’’ kata politisi Demokrat ini. Sampai saat ini, Pelindo III Cabang Benoa baru mengantongi rekomendasi No. 552/237/DPIK dari Gubernur Bali tertanggal 4 Januari 2013 untuk pelaksanaan RIP. (ara)
Fasilitas Peralatan � 1 Unit Reach Stacker Kapasitas 40 Ton � 1 Unit Forklift Kapasitas 3 Ton � 2 Unit Spreader Kapasitas 35 Ton � 3 Unit Head Truck � 8 Unit Chasis 20" � 8 Unit Chasis 40" Alur Pelayaran � Panjang Alur : 3,9 Mil Laut � Lebar Alur : 1.500 M � Kedalaman Alur : 9-13 MLWS
Sistem Manajemen � Manajemen Mutu ISO 9001 � SMK 3 (Bendera Emas) � ISPS Code grafis: tomikcahya
Nihil Kontribusi dan Izin Reklamasi
UPAYA Pemkot Denpasar untuk mendapatkan kontribusi dari Pelabuhan Benoa tak kunjung terealisasi. Beberapa kali penjajakan dilakukan, selalu kandas. Nihilnya kontribusi Pelabuhan Benoa ke Denpasar, selaku pemilik wilayah, membuat gerah jajaran DPRD setempat. Anggota DPRD Denpasar dari Fraksi Gerindra I Ketut Budiarta dan A.A. Gede Mahendra dari Fraksi Golkar mengatakan, selama ini Pelabuhan Benoa kurang care dengan pemerintah daerah di mana mereka berada. Buktinya, tidak ada kontribusi yang signifikan bisa diperoleh Denpasar dari pelabuhan. Mahendra bahkan menyatakan sudah sempat mengadakan pertemuan di Surabaya. Hanya, hasilnya juga tidak jelas. ‘’Di sinilah perlu ada transparansi dari semua pihak, baik pihak Pelindo III Cabang Benoa maupun Pemkot Denpasar,’’ ujar Mahendra ditemui di ruang fraksinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar I Made Kusuma Diputra yang dihubungi, Minggu (30/4) lalu, menyatakan sampai saat ini belum menerima permohonan izin untuk pengembangan Pelabuhan Benoa. ‘’Kami belum ada menerima permohonan izin dari Pelabuhan Benoa,’’ ujar Kusuma Diputra. Dikatakan, pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan dengan cara reklamasi lahan di kawasan sekitarnya, bukan menjadi kewenangan instansi yang dipimpinnya. ‘’Kalau untuk reklamasi kami tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan izinnya,’’ jelasnya singkat. Menanggapi konsultasi publik yang akan digelar 12 Mei mendatang, General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa Ardhy Wahyu Basuki menyatakan siap menerima apa pun hasilnya. Kata dia kepada wartawan, dalam proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, Pelindo III hanya sebagai operator. Apabila semua rencana kerja sama yang ditawarkan kepada Pemkot Denpasar ditoBali Post/dok lak oleh publik, dalam hal ini para legislator dan pihak Kawasan Pelabuhan Benoa tempat bongkar terkait lainnya, maka Pelindo III tidak akan membangun. (ara) muat ikan.
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418