20 HALAMAN
NOMOR 216 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis kliwon, 5 april 2018
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Pulang Kampung, Koster Dielu-elukan Ribuan Warga Tejakula
PAS Yakin Koster Berjuang untuk Kepentingan Bali PASANGAN Calon GubernurWakil Gubernur nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Arta Ardana Sukawati (Koster-Ace), Rabu (4/4) kemarin melakukan simakrama dengan warga se-Kecamatan Tejakula di Balai Desa Windu Sabha Budaya Desa Tejakula, Buleleng. Ribuan warga sejak pagi sudah terlihat tumpah ruah. Mereka sangat antusias menyambut kehadiran Koster, putra kelahiran Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula tersebut. Selain sebagai putra asli Kecamatan Tejakula, Koster selama tiga periode sebagai anggota Komisi X DPR-RI juga telah banyak berbuat untuk Ka-
bupaten Buleleng terutama di sepuluh desa yang ada di Kecamatan Tejakula. Di antaranya pembangunan sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, beasiswa warga miskin, pembangunan wantilan, pemugaran pura dan pipanisasi. Hadir dalam simakrama tersebut, Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace, Gede Supriatna, Ketua DPC PDI Perjuangan Putu Agus Suradnyana (PAS), kader PDI-P Buleleng Nyoman Sutjidra, anggota Fraksi DPRD Bali Dewa Nyoman Rai, Gede Kesuma Putra, para anggota Fraksi PDI-P Buleleng, penyanyi Mr. Botax serta se-
jumlah tokoh se-Kecamatan Tejakula. Cagub Wayan Koster usai menyampaikan visi-misi dan program kerja mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kecamatan Tejakula. ‘’Tiang suksma ping banget nggih, sampun nyarengin tiang. Nyarengin nindihin nyama gelah,’’ katanya. Koster selanjutnya menegaskan komitmennya dalam membangun Bali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Kabupaten Buleleng yang masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain di Bali. Hal. 19 Mengejar Ketertinggalan
Bali Post/kmb
DISAMBUT - Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster, disambut ribuan warga saat simakrama dengan warga se-Kecamatan Tejakula di Balai Desa Windu Sabha Budaya Desa Tejakula, Buleleng.
DKI Hentikan Proyek Reklamasi Bali Post/ant
ROMPI TAHANAN - Made Oka Masagung yang mengenakan rompi tahanan bersiap naik mobil yang akan membawanya Rutan Cabang KPK Kavling C-1.
KPK Tahan Made Oka Masagung
Jakarta (Bali Post) – Pengusaha yang juga tersangka dalam kasus KTP elektronik (e-KTP), Made Oka Masagung, akhirnya ditahan KPK, Rabu (4/4) sore kemarin. Sebelumnya ia menjalani pemeriksaan terkait kasus e-KTP. Hal. 19 Teknis Penyidikan
Jakarta (Bali Post) – Pemprov DKI Jakarta resmi menarik dua rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait reklamasi, yakni Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pertengahan Desember 2017. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah menyerahkan Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) serta Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke pemerintah provinsi. ‘’Sudah diserahkan. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut ranperdanya. Dengan dicabutnya perda itu, maka tidak ada pembahasan di 2018,’’ ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan penghentian reklamasi di Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ‘’Saya tidak bisa beri komentar karena itu wewenang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta,’’ kata
Sofyan Djalil, Rabu (4/4) kemarin. Sofyan menyebutkan kewenangan BPN ada, jika reklamasi sudah menghasilkan menjadi pulau. ‘’Kalau sudah jadi ditentukan statusnya seusai dengan perjanjian atau kontraknya. Itu alasan dulu kita beri hak pengelolaan (HPL) untuk Pulau C dan Pulau G, untuk Pulau
D kita beri hak guna bangunan (HGB),’’ tuturnya. Sementara itu, mengenai usulan untuk mencabut HGB yang sudah diberikan, Sofyan mengatakan tanpa alasan kuat atau putusan pengadilan, tidak bisa dilakukan. Hal. 19 Alasan Kuat
Anies Baswedan
Tak Relevan Tajen Disebut Atraksi Budaya SESUNGGUHNYA dalam pengertian umum, tajen itu judi (taruhan). Di situ ada transaksi kalah-menang dengan harga uang. ‘’Jadi, itu sesungguhnya tidak relevan disebut atraksi budaya, karena dalam tujuh unsur kebudayaan universal, tidak ada disebutkan judi sabungan ayam sebagai unsur kebudayaan,’’ ujar Guru Besar IHDN Denpasar Prof. Dr. Nengah Duija, Rabu (4/4) kemarin. Karena itu, menurut mantan Rektor IHDN ini, sebaiknya wakil rakyat membuat perda yang menjunjung peradaban Bali sebagai pulau dewata, pulau seribu pura atau pulau surga. Artinya, pulau yang sangat estetik-religius. Menurutnya, dari sisi agama juga tidak relevan, karena dalam konsep tabuh rah itu disebutkan perang tigang perangkatan. Bisa menggunakan ayam, telor, tingkih
dan kelapa. Karena itu, jika ini dibuat perda, justru akan ‘’menyeret’’ entitas budaya Bali yang agung dan luhur bernapas Hindu ke dalam ideologi sekuler, yaitu kuasa-menguasai, kalah-menang, untung-rugi, dll. ‘’Ingat Bali pulau estetik-religius kosmik. Jangan dialihfungsikan dengan mengemas judi dengan balutan budaya Bali,’’ katanya. Sementara itu, Ida Rsi Acharya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha berharap anggota DPRD Bali bisa bijaksana menyusun perda tersebut, apalagi isu ini bukan baru lagi. Semua sudah paham mana tajen dan mana tabuh rah yang dilakukan di pura pada saat upacara agama. ‘’Saya kira DPRD cerdas kalau ritual tabuh rah ini ‘dijual’ sebagai bagian dari atraksi pariwisata, namun hendaknya diatur jangan sampai perda ini menjadi boncen-
gan dan ‘dimanfaatkan’ untuk melegalkan tajen judi,’’ ujarnya. Anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat Bali paham betul aspirasi warga Bali yang berspirit dharma dan kesucian dan bakalan tak bermain-main dengan isu ini, sehingga perda yang bermutu bisa dilahirkan untuk mengatur semua kepentingan. Ketua PHDI Kabupaten Bangli Nyoman Sukra mengatakan, banyak masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara tabuh rah dan tajen. Tabuh rah dan tajen sering dianggap sama dan dicampuradukkan karena aktivitasnya samasama mengadu ayam. Tabuh rah merupakan bagian dari kelengkapan upacara Bhuta Yadnya. Hal. 19 Tabuh Rah
Memiskinkan Rakyat RANPERDA Tajen yang sedang dibahas di DPRD Bali, mendapat penolakan mantan anggota DPDRI I Nengah Wiratha. Alasannya, tajen adalah salah satu penyebab kemiskinan masyarakat. ‘’Tajen atau tabuh rah ini bagian dari adat dan budaya kita, sehingga tidak bisa dihapuskan. Tapi tidak bisa kita mungkiri, tajen menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat Bali,’’ ungkapnya. Atas alasan itu, ia pun menolak upaya DPRD Bali dalam membuat perda tajen tersebut. Apalagi, pada saat ia menjadi DPD-RI periode 2009-2014, perda tajen tersebut sudah sempat dibahas dengan Bareskrim. ‘’Namun waktu itu saya diingatkan agar tidak membuat perda tajen karena itu bagian dari hukum positif dan dapat menjebak masyarakat,’’ paparnya. Kabid Humas Polda Bali Kombes (Pol) Hengky Widjaja menyatakan polisi akan memberi pandangan apabila dewan ingin membuat perda tajen. ‘’Itu kan baru rencana, isinya seperti apa juga belum tahu. Yang tidak diizinkan adalah perjudiannya,’’ katanya, Rabu (4/4) kemarin. Kata Kabid Humas, dalam penyusunan produk hukum berupa aturan perundang-undang harus melihat aturan-aturan di atasnya atau tidak boleh bertentangan. ‘’Terkait dengan tajen, aturannya
sudah jelas dalam KUHP (judi red) sehingga aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan. Sekali lagi kami tegaskan apa pun bentuk perjudian itu melanggar hukum dan harus ditindak,’’ tegasnya. Seperti diberitak a n
sebelumnya, DPRD Bali mulai melakukan pembahasan terhadap dua ranperda inisiatif dewan yang sudah diajukan dalam rapat paripurna. Salah satunya, Ranperda tentang Atraksi Budaya Tradisional Bali yang selama ini kerap diidentikkan sebagai ranperda tajen (sabungan ayam). Dewan membantah bila keberadaan ranperda ini untuk melindungi judi atau taruhan yang umumnya ada pada tajen. Hal. 19 Tim Ahli
’’Ya karena sabungan ayam itu kan pakai taji, jadi wisman itu biasanya ngeri melihat ayam saling melukai seperti itu.’’ A.A. Bagus Ari Brahmanta Kadis Partiwisata Gianyar
’’Jadi, itu sesungguhnya tidak relevan disebut atraksi budaya, karena dalam tujuh unsur kebudayaan universal, tidak ada disebutkan judi sabungan ayam sebagai unsur kebudayaan.’’ Guru Besar IHDN Denpasar Prof. Dr. Nengah Duija
’’Saya kira DPRD cerdas kalau ritual tabuh rah ini ‘dijual’ sebagai bagian dari atraksi pariwisata, namun hendaknya diatur jangan sampai perda ini menjadi boncengan dan ‘dimanfaatkan’ untuk melegalkan tajen judi.’’ Ida Rsi Acharya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha
’’Tajen dan tabuh rah ini bagian dari adat dan budaya kita, sehingga tidak bisa dihapuskan. Tapi tidak bisa kita mungkiri, tajen menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat Bali.’’ I Nengah Wiratha Mantan anggota DPD-RI
Ngeri, Wisman Lihat Tajen
Gianyar (Bali Post) Tajen atau sabungan ayam tidak bisa terlepas dari aktivitas sebagian masyarakat Bali, khususnya untuk upacara tabuh rah. Namun bagi sejumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Pulau Dewata ini, tajen justru dilihat sebagai sesuatu yang mengerikan. ‘’Ya karena sabungan ayam itu kan pakai taji,
jadi wisman itu biasanya ngeri melihat ayam saling melukai seperti itu,’’ ucap Kepala Dinas Partiwisata Kabupaten Gianyar A.A. Bagus Ari Brahmanta dihubungi, Rabu (4/4) kemarin. Dikatakannya, wisatawan Eropa, Amerika dan Australia kurang respek melihat tajen. ‘’Makanya jarang ada wisatawan dari negara ini yang mau
menyaksikan sabungan ayam, baik itu tabuh rah ataupun kalangan tajen,’’ ungkapnya. Namun, diakuinya, wisatawan Asia khususnya Filipina kerap menyaksikan tajen, bahkan sengaja ingin menyaksikan tajen di Gianyar. ‘’Yang suka hanya wisawan Filipina, mungkin karena di negaranya memang populer dengan kalangan tajen,’’ tandasnya. (kmb35)