20 HALAMAN
NOMOR 338 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat paing, 5 agustus 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jokowi Soroti Pemda yang ’’Parkir’’ Dana di Bank
Jakarta (Bali Post) –
Simpan Sabu-sabu 30 Kg
BNN Tangkap Dua WN Malaysia
Jakarta (Bali Post) – Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap dua warga negara Malaysia yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Orchardz kamar 809 di Jakarta Pusat, Kamis (4/8) malam kemarin. ‘’Dua warga negara Malaysia yang ditangkap bernama Steven dan Michael dengan barang bukti sebanyak 30 kilogram sabu-sabu yang disimpan di plafon kamar mandi hotel,’’ kata Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso di lokasi kejadian yang didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. Arman Depari. Hal. 19 270 Kg
Presiden Jokowi kembali menyoroti masalah serapan APBD. Dalam pemaparan di Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jokowi mengatakan banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan penyerapan APBD dengan baik, sehingga ‘’uang rakyat’’ tersebut masih tertahan di bank. Selain soal APBD yang masih tertahan di bank, Presiden Jokowi juga menyinggung agar pemerintah daerah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan menekan laju inflasi. Selain itu, keberadaan kartel juga masih banyak ditemukan di daerah. Dia menilai perlu ada undang-undang yang mengatur tentang tata niaga. Hal. 19 Perlu Ditata RAPAT - Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri memimpin Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis (4/8) kemarin. Rakornas dihadiri kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Bali Post/ant
19 Tersangka, Provokator Diburu
Jakarta (Bali Post) – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan terus mencari provokator yang memicu terjadinya kerusuhan berbau SARA di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. ‘’Kami sudah menangkap yang ada di Jakarta, saat ini kami sedang mencari siapa yang pertama kali mengajak melakukan pembakaran,’’ kata Tito usai bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama, Kamis (4/8) kemarin. Dia melanjutkan, polisi berjanji akan menangkap siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan yang mengakibatkan beberapa vihara, klenteng, bangunan yayasan sosial dan mobil terbakar tersebut. Sampai saat ini, polisi menetapkan 19 orang tersangka dalam kasus kerusuhan bernuansa SARA di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Jumat (29/7) malam. Sementara itu, warga yang protes kepada salah satu rumah ibadah, yang diduga menjadi pemicu kerusuhan, tidak ditahan. ‘’Dia hanya melakukan protes, tidak memprovokasi apaapa,’’ ujar Kapolri. Tito pun kembali menegaskan bahwa kejadian di Tanjungbalai sejatinya berlatar belakang kehidupan bertetangga, bukan agama. ‘’Kami mohon pihak-pihak di media sosial jangan memprovokasi orang lain. Tolong jangan memanaskan suasana, biarkan peristiwa Tanjungbalai tetap di Tanjungbalai,’’ tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Din Syamsuddin menambahkan, masyarakat Indonesia sudah sepatutnya jangan mengotak-ngotakkan diri. Sebab, kemajemukan di Indonesia adalah anugerah Ilahi. ‘’Kemajemukan itu membawa ujian di dalamnya, yaitu apakah kita bisa hidup berdampingan dalam damai atau tidak,’’ tutur Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. (ant)
Dua Bulan Ini Ujian Berat bagi Bali
DATA INVESTASI DI BALI
SIDANG Kabinet Paripurna (BP, 4/8) memutuskan akan merevisi kembali APBN 2016. Salah satunya dikarenakan melambatnya penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dalam dua tahun terakhir realisasi penerimaan perpajakan mengalami tekanan berat dengan jatuhnya harga komoditas migas, batu bara, kelapa sawit dan lainnya ‘’Sektor perdagangan dan konstruksi pada 2016 juga tertekan. Ini terlihat dari volume yang hanya tumbuh separuh dari tahun sebelumnya,’’ katanya. Hal. 19 Potensi Pajak
BARANG BUKTI - Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso (kiri) menunjukkan barang bukti sabu-sabu yang akan dimusnahkan di kantor BNN, Jakarta, Kamis (4/8) kemarin.
Kasus Tanjungbalai
Bali Post/ant
Pemotongan Anggaran Harus Cermat
Dikhawatirkan Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
’’…jumlah usulan pemotongan belanja sebesar Rp 133,8 triliun bukanlah penyesuaian postur fiskal yang sederhana. Berkaca pada pembahasan Rancangan APBN-P 2016 yang disahkan Juni 2016 lalu, usulan pemerintah untuk mengurangi anggaran sebesar Rp 50 triliun saat itu tidak berjalan mulus.’’ Agus Martowardojo Gubernur BI
Jakarta (Bali Post) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai usulan Menteri Keuangan untuk mengurangi kembali belanja negara bisa saja menjadi langkah bijaksana. Namun, harus dilakukan secara cermat dan sinergis agar tidak memperlambat realisasi program prioritas pemerintah yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. ‘’Di awal pandangan saya, kalau pemerintah melakukan pemotongan anggaran adalah keputusan yang bijaksana. Namun tentu tantangannya adalah penurunan anggaran, yang jika benar, sebesar Rp 133 triliun itu tidak sederhana,’’ kata Agus, Rabu (3/8) malam. Dalam sidang kabinet (BP, 4/8) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun, dan belanja transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Dengan begitu, pemerintah mengusulkan untuk kembali mengajukan revisi APBN-Perubahan 2016. Agus mengatakan, jumlah usulan pemotongan belanja sebesar Rp 133,8 triliun bukanlah penyesuaian postur fiskal yang sederhana. Berkaca pada pembahasan Rancangan APBN-P 2016 yang disahkan Juni 2016 lalu, usulan pemerintah untuk mengurangi anggaran sebesar Rp 50 triliun saat itu tidak berjalan mulus. ‘’Realisasi (pemotongan) anggarannya kan jadinya tidak Rp 50 triliun, jadi perlu koordinasi yang baik,’’ katanya. Mantan Menteri Keuangan ini juga mengatakan agar pemotongan belanja, harus ditindaklanjuti dengan kerja sama yang baik dalam perencanaan program dan anggaran belanja. Hal. 19 Jadi Prioritas
Sri Mulyani
Bali Post/ant
Soal ’’Cerita Busuk dari Seorang Bandit’’
Gatot Nurmantyo Berterima Kasih kepada Haris Azhar
Bali Post/ade
TOLAK REKLAMASI - Demonstran yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke melakukan aksi ‘’happening art’’ saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kamis (4/8) kemarin. Dalam aksinya, mereka menuntut Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan proyek reklamasi seperti apa yang telah dilakukan oleh Rizal Ramli.
BERAGAM reaksi dari pejabat di negeri ini terkait testimoni Freddy Budiman yang ditulis Haris Azhar. Salah satunya dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menyatakan terima kasih kepada Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar atas informasi dugaan keterlibatan aparat TNI dalam bisnis narkoba berdasarkan kesaksian terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman. ‘’Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Haris Azhar atas informasi yang disampaikan bahwa ada oknum bintang dua TNI (yang terlibat),’’ kata Gatot saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis (4/8) sore kemarin. Dalam tulisan Haris Azhar yang berjudul ‘’Cerita Busuk dari seorang Bandit: Kesaksian Bertemu Freddy Budiman di
Lapas Nusa Kambangan (2014)’’, Freddy mengatakan bahwa ia memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada penegak hukum di Indonesia untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air. Menanggapi tulisan Haris Azhar yang telah tersebar ke publik, Panglima segera membentuk tim internal untuk menyelidiki kebenaran informasi keterlibatan perwira tinggi TNI yang dalam testimoni Freddy membantu menyalurkan narkoba dari Medan menuju Jakarta. ‘’(Prajurit) bintang dua berarti kan pangdam. Jelas kalau pangdam ambil narkoba lewat (jalur) darat dari Medan ke Jakarta pasti dikawal voorijder, apalagi dia meninggalkan wilayahnya,’’ kata Gatot. Hal. 19 Serma Supriyadi
’’Kejahatan ilegal ini pasti akan merapat pada aparat hukum, aparat pemerintah, termasuk TNI. Itu saya sadari betul makanya kita lakukan pembersihan (internal).’’ Gatot Nurmantyo Panglima TNI