Edisi Selasa 4 September 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 18 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Soal Izin di Pelabuhan Benoa

Daerah Hancur kalau Semua dari Pusat

LAYANI PEMANCING - Warung-warung berdiri bebas di atas Dermaga Tanah Ampo untuk melayani kebutuhan para pemancing.

Pelabuhan Tanah Ampo

Dibangun 12 Tahun Lalu, Sampai Kini Tak Beroperasi Puluhan miliar sudah dihabiskan untuk membangun Pelabuhan Tanah Ampo, Manggis, Karangasem. Namun sampai sekarang pelabuhan yang diproyeksikan untuk kapal pesiar itu tak kunjung beroperasi. Alur dermaga malah kondisinya makin kumuh dan menjadi tempat para pemancing. Pelabuhan Tanah Ampo dibangun tahun 2006 dengan cara patungan. Selain pemerintah pusat, juga ada suntikan dana dari Pemprov Bali dan Pemkab Karan-

gasem. Pemerintah pusat membiayai proyek di laut, provinsi membiayai pembangunan terminal dan pemerintah kabupaten mengurus masalah lahannya.

Selama bertahun-tahun proyek itu mangkrak, tak ada kapal pesiar yang sudi singgah karena dermaga kurang panjang. Selama mangkrak, pelabuhan lebih

Inflasi Denpasar ’’Merah’’ Denpasar (Bali Post) Indeks harga konsumen secara nasional mengalami deflasi 0,05 persen, Agustus 2018. Sementara Bali dari dua sampel wilayah yang disurvei yaitu Denpasar dan Singaraja mengalami inflasi 0,23 persen dan 0,20 persen pada Agustus 2018. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali I Gede Nyoman Subadri, S.E. menyampaikan, inflasi Denpasar dan Singaraja secara yoy (Agustus 2018 dibandingkan Agustus 2017) adalah 3,82 persen dan 3,47 persen. ‘’Denpasar sudah merah, sedangkan Singaraja masih lampu kuning. Kita lihat perkembangannya masih ada beberapa bulan lagi,’’ ujarnya, Senin (3/9) kemarin. Berdasarkan pengalaman, Desember justru terjadi inflasi yang tinggi. Indeks inflasi ini, menurutnya, perlu diwaspadai karena melebihi target inflasi Bali yaitu 3,5 persen. Ia berharap TPID ini menjadi

catatan agar bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi inflasi yang terus melanjut. Di Kota Denpasar, pada bulan Agustus dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan kecuali tahun 2017 mengalami kenaikan. Inflasi Agustus 2018 di Denpasar ini merupakan inflasi terendah selama 4 tahun terakhir. Di Singaraja, inflasi Agustus 2018 sama polanya dengan tahun 2015. Ia berharap pada September nanti bisa turun, tidak mengikuti pola tahun 2015 yang mana pada waktu itu inflasi naik. Inflasi ini disebabkan dari ratusan komoditas yang datanya direkam, 87 komoditas mengalami kenaikan harga, hanya 55 yang mengalami penurunan harga. Dari 7 kelompok pengeluaran, lima kelompok mengalami inflasi di Denpasar, dua lainnya deflasi yaitu sandang dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Hal. 15 Kelompok Transportasi

Denpasar (Bali Post) Komisi I DPRD Bali berencana memanggil PT Pelindo III, Senin (10/9) depan. Ini terkait proyek pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa yang dilakukan tanpa melalui sosialisasi ke masyarakat. Termasuk hasil pengerukan yang ditimbun dan menyerupai reklamasi. Selain Pelindo, dewan juga akan mengundang UPT Tahura serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. ‘’Senin-lah nanti kita akan undang Pelindo terkait perizinan dan amdal,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, di Denpasar, Senin (3/9) kemarin. Menurut Tama, Komisi I akan menyoroti masalah perizinan proyek yang dilakukan Pelindo. Terlebih dari hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat di Tanjung Benoa, Pelindo saat itu belum menunjukkan amdal. Padahal, amdal merupakan dokumen penting menyangkut dampak lingkungan. ‘’Amdal ini siapa yang ngelu-

arin, karena kemarin menurut info katanya Kabupaten Badung. Makanya ini nanti yang mau kita telusuri, apa Badung atau provinsi. Kalau misalnya langsung dari pusat, kan tidak boleh begitu. Kan hancur daerah ya, kalau semua langsung dari menteri. Nanti kalau ribut di daerah, dia bisa cuci tangan,’’ jelas politisi PDI-P asal Tanjung Benoa, Badung ini. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengaku setuju jika Pelabuhan Benoa dikembangkan untuk cruise. Pasalnya, wisatawan yang datang akan banyak berbelanja di luar pelabuhan meskipun hanya sebentar atau beberapa jam saja. Namun, bukan berarti Pelindo lantas membangun hotel atau akomodasi pariwisata lainnya di kawasan Pelabuhan Benoa. ‘’Jangan hotel, karena dia (wisatawan) sudah tidur di kapalnya. Buat apa hotel? Begitu juga tidak perlu membangun tempat pameran dan tempat

meeting di sana (Pelabuhan red). Kalau pelabuhan cruise saya setuju, tapi jangan sampai dijadikan bisnis pariwisata,’’ ujar politisi PDI-P asal Puri Gerenceng, Denpasar ini. Menurut Adhi Ardhana, Pelindo mestinya membangun pelabuhan dan pendukung kepelabuhanan. Seperti fishing processing, storage atau gudang, dan kepabeanan terkait dengan kapal pesiar. Di dalam kepabeanan memang wajar ada fasilitas, tetapi itu pun terbatas seperti cafetaria, dan bukan duty free. ‘’Itu saya sudah lihat di seluruh Eropa, tidak ada di dalam suatu pelabuhan ada hotel, ada restoran, yang ada adalah pabeannya. Okelah kita beli minum dan kue, habis itu keluar. Kalau di bandara ada hotel transit, silakan karena sering pesawat tidak jadi terbang. Kalau pesiar, dia tidur di kapalnya. Kecuali kapalnya tenggelam,’’ tandasnya. Hal. 15 Usaha Penunjang

Jangan Hanya Jadi Penonton

banyak digunakan untuk aktivitas memancing. Sementara gedung terminal difungsikan sebagai Posko Induk Penanganan Erupsi Gunung Agung. Banyaknya pemancing di lokasi, diikuti pendirian warung-warung kecil di sepanjang dermaga. Hal. 15 Upaya Penertiban

Pelabuhan Benoa

Bali Post/dok

RENCANA Pelindo III untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa, mulai dilakukan. Langkah pertama yang sudah dilakukan yakni pengerukan alur dan kolam. Bahkan hasil pengerukan ditimbun sehingga menimbulkan daratan baru. Terhadap pengembangan ini, jajaran DPRD Denpasar kembali mengingatkan Pelindo III agar merealisasikan apa yang sudah pernah disepakati bersama untuk membuat MoU dengan Pemerintah Kota Denpasar. MoU ini penting dilakukan agar Pemkot Denpasar tidak hanya menjadi penonton atas apa yang terjadi di Pelabuhan Benoa. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Denpasar I Ketut Suteja Kumara, Senin (3/9) kemarin, menyikapi apa yang telah dilakukan Pelindo III Cabang Benoa saat ini. Hal. 15 Sangat Urgen

Waspadai, Dampak Buruk Ekonomi Global Jakarta (Bali Post) – Kondisi perekonomian nasional cukup baik namun perlu diwaspadai dampak buruk kondisi yang terjadi di Argentina. ‘’Kami bersama OJK, BI, dua Menko dan Mendag melaporkan kondisi terkini perekonomian Indonesia,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/9) kemarin. Ia menyebutkan laju inflasi cukup terkendali dengan stabilitas harga-harga di dalam negeri termasuk harga pangan yang terjaga. ‘’Kami

melihat pergerakan global tentu akan diwaspadai karena dinamika dari sentimen Argentina itu sangat tinggi yang terkadang dikombinasikan dengan negara-negara emerging lain,’’ katanya. Menurutnya, pemerintah bersama otoritas moneter dan OJK akan meningkatkan sinergi dalam mengelola perekonomian nasional. ‘’Koordinasi dari sisi informasi, langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas akan terus, sehingga kami dapat langsung melakukan penyesuaian kalau memang diperlukan,’’ katanya. Menurut Menkeu, karena situasi buruk perekonomian global belum akan selesai, maka pemerintah harus mengantisipasi dampak buruk bagi perekonomian nasional. Pemerintah bersama otoritas berwenang akan menjaga kondisi pasar surat berharga, pasar portofolio dan nilai tukar dan dinamika sektor riil agar tetap baik. Untuk saat ini, fokus pemerintah adalah bagaimana mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber gejolak ekonomi adalah dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan. ‘’Langkah yang bisa dilajukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan

pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini yang bisa dikontrol,’’ kata Sri Mulyani. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak mempersoalkan inflasi bahan makanan yang berada pada kisaran 4,97 persen tahun ke tahun (yoy), lebih tinggi dari inflasi umum. ‘’Volatile food kita asal di bawah lima persen, masih oke,’’ kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Senin kemarin. Darmin mengatakan tidak ada masalah dengan inflasi bahan makanan yang tinggi, asalkan inflasi dari harga diatur pemerintah (administered prices) maupun inflasi inti tetap terkendali. Dengan inflasi inti maupun harga diatur pemerintah yang diperkirakan akan tetap rendah, ia mengatakan proyeksi inflasi pada akhir tahun bisa mencapai target 3,5 persen. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2018 terjadi deflasi 0,05 persen, karena harga pangan pada periode ini relatif terkendali. Beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, bayam, cabai merah, cabai rawit dan ikan segar. (ant)

41 Anggota DPRD Malang Tersangka Empat Anggota Masih ’’Bebas’’

Basaria Panjaitan

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menetapkan lagi 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Dengan penetapan ini maka dari 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. ‘’Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9) kemarin. Ke-22 tersangka itu berasal dari Fraksi PDI-P, PKB , Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, Demokrat, PKS, Hanura, dan Fraksi PAN. Mereka

diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Basaria menyatakan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 22 tersangka tersebut diduga menerima fee masingmasing antara Rp 12,5-Rp 50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 20132018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Malang. Terhadap Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah dituntut tiga tahun, denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara dan pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun. ‘’Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga.

Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,’’ ucap Basaria. Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). ‘’MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 diduga menerima suap dari JES sejumlah Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,’’ ungkap Basaria. Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019. (ant)

Bali Post/ant

MALANG - Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang Asia Iriani usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.