20 HALAMAN
NOMOR 246 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
kamis wage,
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
4 mei 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
Banyak Kepala Daerah Terjerat Kepentingan Pemodal
Fahri Dilaporkan ke KPK dan MKD
Madrid Hancurkan Altetico
Madrid – Cristiano Ronaldo mencatatkan tiga gol ketika Real Madrid menghancurkan Atletico Madrid dengan skor 3-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu (3/5) dini hari. Melesakkan tiga gol ke kandang lawan, membuat bintang Real Madrid itu kembali memecahkan rekor. Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencetak 50 gol di babak knockout Liga Champions. Gol Ronaldo dicetak pada menit ke-10, 73 dan 86. Atas hasil tersebut, penyerang asal Portugal itu membawa timnya ke ambang final ketiga mereka dalam empat tahun dan membuat dirinya kini telah mengoleksi 103 gol di kompetisi elite ini, ketika ia membantu Real menaklukkan rival sekota di Santiago Bernabeu. Ronaldo menanduk bola yang berbuah gol pada menit kesepuluh ketika umpan silang Casemiro yang memantul gagal diantisipasi pertahanan Atletico, ketika Real mendominasi babak pertama. Hal. 19 Empat Menit
Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI. Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hak Angket KPK melaporkan Fahri Hamzah ke KPK dengan sangkaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK. Sedangkan laporan ke MKD DPR terkait pengambilan keputusan usulan hak angket KPK pada Rapat Paripurna, Jumat (28/4). Pada laporannya ke MKD DPR-RI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan Fahri Hamzah telah melakukan pelanggaran kode etik saat pengambilan keputusan hak angket KPK saat memimpin rapat paripurna. Selain Fahri, tiga pimpinan DPR yaitu Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR lainnya Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan juga dilaporkan MAKI karena dianggap tidak menghalangi persetujuan hak angket dalam sidang paripurna. Sedangkan Fadli Zon tidak dilaporkan karena memutuskan walk out (WO) bersama Fraksi Gerindra. ‘’Maka dari itu, pimpinan saya laporkan, dan turut teradu Pak Agus, Pak Taufik, Pak Novanto karena tidak mengingatkan. Fadli Zon tidak dilaporkan karena walk out. Saya juga minta MKD mengopi salinan risalah rapat,’’ kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/5) kemarin. Boyamin menilai pengambilan keputusan yang mengesahkan usulan hak angket KPK pada rapat paripurna cacat prosedur karena dilakukan sepihak oleh pimpinan DPR. ‘’Melihat persidangan kemarin, banyak yang janggal. Pertama, tidak dilakukan voting. Pengambilan keputusan itu dua cara, aklamasi dan voting,’’ tegas Boyamin. Hal. 19 Satu Berkas
Triwulan I 2017
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Terkait Angket KPK
Cristiano Ronaldo
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Jakarta (Bali Post) Jual-beli jabatan dan meloloskan izin pembangunan di jalur hijau sering menjadi sorotan. Bahkan, pejabat kongkalikong dengan pemodal juga sudah sering diungkap. Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan pun mengungkap kepentingan pemodal yang difasilitasi para pejabat. Berbicara pada sosialisasi 4 Pilar MPR di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (3/5) kemarin, ia pun meminta masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpinnya. Sebab, banyak cara yang dilakukan kepala daerah terpilih yang pada kenyataannya tidak berpikir untuk kemajuan daerahnya tetapi hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya karena terjetat kepentingan pemodal. ‘’Pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Jadi kalau masyarakat ingin pemimpinnya baik, maka ikhtiar memilih pemimpinnya juga harus baik,’’ katanya. Dia menhakui saat ini sulit mencari figur pemimpin yang muncul hanya mengandalkan kemampuan finansial pribadinya. ‘’Kebanyakan cari pemodal untuk bayar iklan, bayar transpor pendukung, bayar lain-lain. Maka pada waktu ditagih dia harus berpikir untuk mengembalikannya,’’ katanya. Akibatnya segala dilakukan untuk memenuhi keinginan pemodal
Zulkifli Hasan
yang telah menyukseskannya. Untuk pulangkan modal, sebutnya, ada beragam modus yang dilakukan si pemodal dan kepala daerah terpilih. Ada pemodal yang minta difasilitasi pembangunan jalan di lahan yang akan dibangun. Akibatnya harga yang tadinya dibeli si pemodal Rp 50.000 melonjak menjadi Rp 1.000.000. Ada juga kepala sekolah yang ingin naik jabatan tetapi dikenakan biaya oleh kepala daerah. Ada juga kepala daerah yang menjual beli jabatan di lingkup pemerintahannya untuk menumpuk kekayaannya. ‘’Ada bos (pemodal) satu lagi yang meminta seorang sarjana pendidikan menjadi kepala dinas pertambangan. Macam-macam. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk membenahi ini. Minimal yang bisa kita lakukan berhati-hati memilih calon pemimpin,’’ ingatnya. Zulkifli Hasan juga menekankan agar mahasiswa selalu memahami makna pentingnya Pancasila. Sebagai pedoman bernegara dan salah satu pilar yang selalu digaungkan dalam sosialisasi MPR. Hal. 19 Agen Perubahan
Jokowi Evaluasi 225 Proyek Strategis
26 BUMN Rugi Rp 3,8 Triliun
Tak Usah Ada Proyek Baru
Jakarta (Bali Post) – Sekretaris BUMN Imam Apriyanto Putro mengungkapkan sebanyak 26 BUMN merugi pada triwulan pertama 2017 dengan total Rp 3,8 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 27 BUMN yang merugi dengan total Rp 3,2 triliun. Sementara itu, Kementerian BUMN berhasil mencatatkan laba Rp 39 triliun pada triwulan pertama 2017 dengan perolehan aset sebesar Rp 6.560 triliun. Kementerian menargetkan laba 2017 mencapai Rp 197 triliun. Hal. 19 Pelat Merah
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi 225 proyek strategis nasional dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi. ‘’Laporan yang saya terima dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia terdapat 20 proyek atau 9% telah selesai, dan memasuki tahap konstruksi 94 proyek atau 42%, kemudian 13 proyek atau 5% dalam tahap transaksi, serta 83 proyek atau 37% dalam tahap perencanaan,’’ kata Presiden. Presiden Jokowi mengemukakan hal itu saat memimpin rapat terbatas terkait evaluasi program strategis nasional yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/5) kemarin. Kepala Negara dan Pemerintahan RI itu juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7% yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga usulan penambahan 55 proyek strategis nasional yang baru. Terkait penambahan PSN yang
’’Dan, menurut saya, kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tidak usah dimunculkan lagi.’’ Jokowi Presiden
Rini Soemarno
baru, Presiden mengingatkan beberapa hal, yakni proyek strategis nasional yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan dari setiap kementerian atau lembaga, tetapi betul-betul harus diseleksi secara ketat. ‘’Dan, menurut saya, kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tidak usah dimunculkan lagi,’’ ujar Presiden Jokowi. Presiden juga mengingatkan agar proyek strategis nasional yang sudah berjalan atau proyek strategis nasional baru memberikan dampak pada upaya bersama memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan pendapatan. ‘’Untuk itu harus bisa dihitung dampak dari proyek strategis nasional baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah,’’ tutur Presiden. Presiden pun meminta agar proyek strategis nasional baru juga harus mampu menopang dan mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. ‘’Jadi, proyek strategis nasional harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Dan, hal ini selalu saya tekankan, agar proyek strategis nasional bisa memberikan dampak yang signifikan yang nyata bagi perekonomian daerah,’’ kata Presiden Jokowi. Hal. 19 Tarik Infestasi
Harus Berkarakter ’’Raja Rsi’’ ”...pemimpin harus memiliki values yang jujur, tangguh dan berjiwa petarung yang tepat dan berperilaku yang patut (Raja Rsi).” Viraguna Bagoes Oka
BALI sebagai destinasi wisata yang paling digandrungi dunia tahun 2017. Di tengah kepopuleran itu, Bali masih memiliki sejumlah masalah dan tanta-ngan multidimensi yang bersifat global, regional, nasional dan lokal. Kepadatan penduduk akibat urbanisasi di Bali Selatan, kemacetan lalu lintas sebagai beban ekonomi, sampah, kriminalitas/kejahatan narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit sosial lainnya masih membayangi Bali. Dalam rangka mewujudkan Bali yang Ajeg dan Bali yang Hita, maka pemimpin Bali 2018-2023 diharapkan mampu dan memiliki/memenuhi kriteria pemimpin yang berkarakter Raja Rsi. Pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka mengatakan, pemimpin Bali wajib memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai (values)
THK dan Catur Purusa Artha serta kearifan budaya lokal secara konkret dan konsekuen. Demikian pula sudah teruji rekam jejaknya dalam berkarya minimal selama lima tahun terakhir. ‘’Pasti ada track record-nya selama lima tahun,’’ jelasnya. Selain santun, ia harus memiliki kecerdasan intelektual (academic smart) dan kecerdasan aplikatif (street smart). ‘’Kalau ada masalah apa di lapangan, dia cepat respons, itu namanya kecerdasaan aplikatif,’’ ujarnya. Sehingga mampu menjalankan visi dan misi Bali ke depan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan profesional. Termasuk dalam mengintegrasikan kepemimpinan Bali yang holistik dan komprehensif mulai di tingkat desa, pemerintahan kota, kabupaten menjadi satu-kesatuan komando di tingkat provinsi. Pemerintahan harus satu komando
di tingkat provinsi yang saat ini masih terkendala oleh otonomi daerah yang salah kaprah, sehingga kewenangan eksekusi ada di tingkat kota/kabupaten. Untuk itu, maka pembangunan Bali ke depannya, baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan Bali diharapkan akan dapat dijalankan oleh provinsi, kabupaten dan pemerintah kota secara lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu pemimpin harus memiliki values yang jujur, tangguh dan berjiwa petarung yang tepat dan berperilaku yang patut (Raja Rsi). Dengan kriteria itu, Bali akan dapat melahirkan pemimpin yang minimal setara dengan kepala daerah lain seperti Wali Kota Surabaya, Gubernur Jateng, Wali Kota Bandung dan Gubernur DKI. Selain itu, pembenahan-pembenahan harus dikerjakan pemimpin Bali
ke depan. Pembenahan dari sisi SDM yaitu mengubah mindset birokrasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dari orientasi birokrat pejabat ke orientasi pelayanan publik berbasis komitmen, kompetensi, konsistensi dengan mengedepankan etos kerja efisiensi dan produktivitas. Perubahan mindset juga harus berorientasi hasil dan mutu pelayanan publik. Pembenahan juga harus dilakukan dari sisi kinerja pemerintah yang berorientasi kepada pembangunan. ‘’Bukan hanya membangun saja, jadi pembangunan dalam arti luas, mindset, cara pandang, pola pikir berubah, perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware) atas seluruh perangkat daerah (SKPD), Perusahaan Daerah, BUMDes, LPD. Hal. 19 Banyak Membantu