20 HALAMAN
NOMOR 165 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu kliwon, 4 februari 2017
@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Pemberdayaan Desa Wisata Mesti Jadi Program Strategis MENGAWAL Bali sebagai destinasi pariwisata memerlukan komitmen dan keberpihakan yang jelas terhadap alam dan budaya Bali. Dalam pemikiran ini pula menjaga kearifan lokal dan menjaga lingkungan Bali menjadi sebuah hal mutlak dan wajib. Tak hanya itu, persoalan Bali dalam mengelola destinasinya juga harus tetap profesional dan inovatif. Kreativitas menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Pembangunan infrastruktur hendaknya menjadi program strategis oleh pemimpin Bali.
Pandangan itu mengemuka saat Ketua DPD Asita Bali I Ketut Ardana diwawancarai oleh Indonesia Network, BaliTV dan Bali Post di Denpasar. Ia mengatakan Bali adalah ruang hidup yang nyaman dan diyakini akan terus menjadi daerah tujuan wisata strategis. Kondisi ini tentunya harus dikawal dengan tetap melakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal terhadap Bali. Kebijakan-kebijakan pembangunan Bali dalam sektor pariwisata juga harus tetap megakomodasi kearifan lokal Bali. Ia berpandangan, salah satu solusi mengatasi penumpukan investasi di Bali Selatan adalah dengan pemberdayaan desa wisata. Pengembangan desa wisata menjadi sangat strategis mengingat ini akan
membuat sebaran objek wisata di Bali merata. Secara ekonomi juga akan menggerakkan ekonomi pedesaan. ‘’Migrasi penduduk desa ke perkotaan juga akan bisa ditekan,’’ ujarnya. Sebagai sebuah terobosan, desa wisata layak menjadi pilihan kebijakan politis. Setidaknya, dengan langkah ini pemimpin akan memahami betapa pentingnya penguatan desa pakraman dengan adat dan tradisinya dalam menopang pariwisata Bali. Ini juga akan menguatkan posisi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Mencermati pemikiran ini, ia mengingatkan agar pemimpin Bali dan semua komponen yang ada melakukan langkah-langkah yang nyata untuk menjabarkan hal ini. Promosi terhadap Bali juga merupa-
kan hal yang tetap harus dilakukan. Tak hanya itu kegiatan-kegiatan pariwisata yang mengarah pada penyebarluasan informasi tentang Bali harus dianggarkan. ‘’Pariwisata Bali harus tetap dikawal dan dijaga agar tak menjauh dari taksu Bali. Asita Bali berkomkitmen menjabarkan hal ini,’’ tegasnya. Menyadari posisi Balisebagai tujuan stratgeis pariwisata, tentu aliran investasi juga tak bisa dibendung. Dalam kondisi ini, Ardana berharap pemimpin Bali ke depan arif dan bijak mengelola tawaran investasi. Ia bahkan sangat berharap jika Bali memiliki pemimpin yang memiliki keharmonisan sikap dengan krama Bali. Hal. 19 Kawal Alam Bali
’’Sebagai sebuah terobosan, desa wisata layak menjadi pilihan kebijakan politis. Setidaknya, dengan langkah ini pemimpin akan memahami betapa pentingnya penguatan desa pakraman dengan adat dan tradisinya dalam menopang pariwisata Bali. Ini juga akan menguatkan posisi Bali sebagai derah tujuan wisata dunia.’’ Ketut Ardana Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Sabtu, 4 Februari 2017
Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot Mendadak Kisruh Soal Impor Solar Jakarta (Bali Post) -
Kementerian BUMN, Jumat (3/2) kemarin mencopot Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wadirut Petamina Ahmad Bambang. Pencopotan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina itu terkesan mendadak karena baru diteken Presiden Jokowi, Kamis (2/2) malam. Keduanya dinilai tidak kompak dalam memimpin dan menurunkan kinerja Pertamina serta berbeda sikap dalam impor solar. Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Yenni Andayani menjabat sebagai Plt. Direktur Utama Pertamina menggantikan Dwi Soetjipto. Yenni akan menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sampai 30 hari ke depan seiring Dewan Komisaris memilih nama Direktur Utama Pertamina definitif. Dia mengaku punya pertimbangan sendiri hingga mengambil keputusan mencopot keduanya. ‘’Kalau saya melihatnya, maaf ya Pak Dwi dan Pak Bambang, masalahnya personality. Kalau di perbankan kita kan ada Dirut Wadirut enggak ada masalah, ini saja yang sulit,’’ kata Rini. Pilihannya memberhentikan dua direksi Pertamina tak ayal karena dalam memimpin sebuah perusahaan, hal utama yang menjadi fokus adalah kemajuan perusahaan dengan memperkuat koordinasi. Hal. 19 Malah Berseteru
Dwi Soetjipto
Yenni Andayani
Ahmad Bambang
Ade Komarudin
Ade Komarudin Diperiksa KPK Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPR dan mantan anggota DPR terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Jumat (3/2) kemarin KPK memeriksa olitisi Partai Golkar Ade Komarudin dan Yasonna H Laoly yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM. ‘’Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto,’’ ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Mantan Ketua DPR Ade Komarudin mengaku tidak mengetahui masalah korupsi proyek e-KTP. Dia mengaku hanya diperiksa KPK terkait pembahasan proyek tersebut. Hal. 19 Tidak Tahu
Soal Penyadapan SBY-Ketum MUI
Wapres Pastikan Pemerintah Tak Terlibat Jakarta (Bali Post) Suhu politik dua pekan menjelang Pilkada DKI Jakarta kian memanas pascatim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin, hingga munculnya ide hak angket. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, merupakan hak DPR untuk mengajukan hak angket terkait skandal penyadapan pembicaraan mantan Presiden Susilo Yudhoyono (SBY) dengan
Soal Teroris
Polda Bali Tepis Peringatan Kedubes AS
Denpasar (Bali Post) Di medsos beredar informasi Kedubes Amerika Serikat menyatakan akan ada potensi teror di Bali. Sasarannya tempat hiburan malam dan pusat perbelanjaan. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja menegaskan belum ada informasi resmi terkait peringatan tersebut. ‘’Kalau memang benar (peringatan - red), pasti ada instruksi dari Mabes Polri. Apalagi jadi atensi. Sampai saat ini belum ada,’’ tegas AKBP Hengky menepis peringatan Kedubes AS itu, Jumat (3/2) kemarin. Meski demikian, lanjut Hengky, mengimbau krama Bali tetap waspada. Selain itu, jika ada informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya, ia minta jangan panik. ‘’Kalau kita panik dan dilihat wisatawan kan merugikan. Padahal belum tentu benar,’’ ujarnya. Yang perlu terus digalakkan adalah sikap waspada dan tingkatkan pengamanan. Jika ada hal-hal mencurigakan, Hengky mengimbau segera dilaporkan. Peran serta masyarakat menjaga Bali jadi prioritas. Apalagi jika warga di Pulau Dewata ini bersatu dan kompak menjaga Bali dari ancaman dari luar. Jangan sampai malah ribut dengan sesama warga Bali. Hal. 19 Tetap Aman
Ketua Umum MUI KH Ma’aruf Amin. ‘’Itu hak DPR, pemerintah tentu tidak bisa menghalangi penggunaan hak itu selama memenuhi syarat 25 orang. Dan itu biasa saja, karena itu hak bertanya. Nanti pemerintah akan menjawabnya tidak mengetahui, tidak terlibat,’’ ujar Kalla, di Jakarta, Jumat (3/2) kemarin. Pada kesempatan itu, JK juga mengaku terkejut dengan pernyataan penasihat hukum terdakwa penodaan agama Basuki Purnama terkait percakapan telepon antara SBY dan Ma’ruf Amin. ‘’Memang
sedikit mengejutkan juga pernyataan atau tuntutan penasihat hukumnya Ahok. Dia tahu bahwa Kiai Ma’ruf menelepon jam 10.16, pakai menit lagi kan dan isinya. Tentu ada keyakinan dan pengetahuan tentang telepon itu,’’ ujarnya. Menurutnya, kita tidak tahu apakah itu benar penyadapan atau itu kesaksian mungkin orang dekatnya bicara. ‘’Tetapi biarlah polisi mencari tahu tentang ini,’’ imbuhnya. Sebelumnya, kuasa hukum Ahok menyebut dalam percakapan telepon
tersebut, SBY meminta Ma’ruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama. Itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Ma’ruf saat itu menjadi saksi. Akibatnya, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K Harman mewacanakan memakai hak angket untuk menyelidiki skandal penyadapan pembicaraan SBY dengan Ma’ruf Amin. Hal. 19 Usai Pilkada
Dahlan Iskan dan Jaksa Agung Saling Sindir
Muhammad Prasetyo
MANTAN Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saling sindir soal penetapan tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan mobil dan bus listrik. Dahlan Iskan menyindir Jaksa Agung Muhammad Prasetyo seolah-olah ingin mencetak rekor baru di Museum Rekor Indonesia (Muri) setelah berkali-kali menjerat dirinya dengan status tersangka untuk sejumlah kasus. ‘’Saya kira yang mulia Jaksa Agung mungkin ingin dapat hadiah Muri, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh pers Indonesia, menjadi tersangka tiga kali,’’ kata Dahlan seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/2) kemarin.
Dahlan tengah dibelit tiga kasus korupsi. Kasus pertama yang kini diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya adalah dugaan pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, BUMD Pemprov Jatim. Kasus yang diusut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu berkaitan posisinya sebagai Direktur Utama PWU tahun 2000-2010. Kasus kedua adalah dugaan korupsi proyek gardu listrik, yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia sempat ditetapkan sebagai tersangka tahun 2015 dan baru terbebas dari status itu setelah memenangkan praperadilan. Kasus itu dihentikan alias SP3. Hal. 19 Mobil Listrik
Dahlan Iskan