16 HALAMAN
NOMOR 330 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
BPJS Kesehatan Batasi Tiga Layanan
RS Dibatasi Lakukan Operasi Katarak Bali Post
SEJAK 1948
Ketidakadilan di Desa Adat
JIKA tahun politik terjadi sepanjang tahun, bisa jadi kita bisa berharap desa adat akan banyak dibicarakan dan diperhatikan, walaupun sebatas wacana. Masalahnya, ketika tahun politik bergulir wacana tentang keberpihakan dan bantuan dana tunai untuk desa adat menjadi salah satu propaganda politik. Entah itu dijalankan atau tidak, rasional atau irasional, yang penting berjanji untuk memberdayakan desa adat menjadi kemasan khusus. Semua ingin membuktikan diri berpihak pada desa adat. Faktanya, mungkin bisa kita katakan jauh panggang dari api. Krama desa adat tetap mandiri menjaga tradisi dan budayanya. Dari sekian ragam aktivitas desa adat dan beban tradisi di desa adat, hanya sebagian kecil yang bisa ditopang oleh dukungan pemerintah. Anggaran yang dikucurkan kepada desa adat dengan tanggung jawab besar yakni menjaga dan mengawal Bali sangat pincang. Kini, warga desa adat berinvestasi untuk bisa menjaga ruang dan tradisinya. Bahkan, ada salah satu pakar dan politisi mengkalkulasikan beban modal yang dikeluarkan krama adat untuk menjaga tradisi, palemahan, serta kerukunan antar-pawongan-nya mencapai triliunan rupiah. Angka yang sangat fantastis di tengah lemahnya daya tahan ekonomi krama Bali di pedesaan. Inilah sebuah ironi pemertahankan Bali dengan tulang punggung desa adat. Sebuah ironi yang mungkin akan mempercepat proses akultursasi di tanah Bali, sehingga lambat laun Bali menjadi ‘’modern’’. Fakta lain membuktikan ketika desa adat dijadikan panglima atau benteng terakhir menjaga arus globalisasi, teknologi dan persaingan ekonomi, krama desa adat makin terjepit. Mereka yang sibuk urusan adat, akhirnya sering kali mengabaikan kesempatan untuk bisa bekerja untuk kepentingan ekonomis. Hal. 15 Tradisi Leluhur
SEJAK dibentuknya tahun 2014, BPJS Kesehatan tak berhenti menuai pro-kontra. Tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dari rumah sakit dan asosiasi terkait. Terbaru, kebijakan yang menuai prokontra adalah tiga aturan baru dari Direktur BPJS Kesehatan terkait pembatasan layanan. Yaitu penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat, penjaminan pelayanan katarak dalam pelayanan kesehatan, dan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Direktur RS Mata Bali Mandara dr. Ni Made Yuniti, M.M.
Tak Sengaja, Kapolsek Tembak Anak Buah
KAPOLRES Buton AKBP Andi Herman mengatakan tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus penembakan salah sasaran Kapolsek Siotapina Iptu Suwoto terhadap anak buahnya, Brigadir Sanusi. ‘’Itu peluru nyasar. Tidak ada unsur kesengajaan di situ, tujuannya untuk mengamankan massa yang tawuran. Ini musibah,’’ kata AKBP Andi Herman, Jumat (3/8) kemarin. Andi menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi pada Selasa (31/7) itu, awalnya terjadi tawuran antarpelajar dan warga dari dua desa di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sultra yang kemudian polisi berupaya mengamankan situasi. Kapolsek Iptu Suwoto ikut turun dan memberi tembakan peringatan terhadap massa yang mengamuk. ‘’Situasi chaos. Kapolsek memberi tembakan peringatan hingga terjatuh dan lututnya berdarah. Telapak tangannya jatuh ke tanah dengan posisi memegang senjata,’’ katanya lagi. Kemudian, dalam jarak sekitar enam meter, Kapolsek melihat salah satu anggotanya jongkok bersimbah darah dan ternyata dia adalah Brigadir Sanusi yang menjadi korban salah tembak Kapolsek. Andi menambahkan, Polda Sulawesi Tenggara mengambil alih penanganan kasus ini. ‘’Kapolsek saat ini masih berada di Polres Buton dan diperiksa oleh penyidik Polda Sultra,’’ katanya lagi. Kondisi Suwoto, menurut Andi, masih shcok atas kelalaian perbuatannya. Sedangkan jenazah Brigadir Sanusi sudah dikebumikan pada Selasa (31/7) malam. (ant)
dari BPJS Kesehatan baru dilakukan tanggal 1 Agustus. Tercatat 70 persen pasien RS Mata Bali Mandara merupakan peserta BPJS Kesehatan, maka aturan tersebut mau tidak mau harus ia terapkan. Padahal sepuluh besar kasus yang terbanyak dilayani di RS Mata Bali Mandara, salah satunya katarak. Sementara aturan baru BPJS Kesehatan tersebut membatasi layanan katarak. RS Mata Bali Mandara diakui mendapatkan kuota layanan katarak dari Juli hingga Desember 2018 sebanyak 535. ‘’Rumah sakit
dibatasi untuk melakukan operasi katarak. Jadi yang bisa kami lakukan adalah yang kasus katarak dengan visus kurang dari 6/18. Kita juga ada kuota. Tiap rumah sakit ada kuotanya sampai Desember 2018,’’ ungkapnya. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Bali dr. I Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes. mengatakan, saat ini aturan tersebut sedang dalam proses. Meski Menteri Kesehatan meminta menunda peraturan tersebut, namun BPJS Kesehatan bersikukuh tetap menjalankan. Namun,
dari rumah sakit sebagai pemberi pelayanan tidak boleh mengabaikan pelayanan. ‘’Pelayanan harus tetap berjalan. Karena BPJS Kesehatan selaku pihak yang membayar jadi mereka meminta membatasi itu. Persi meminta dikomunikasikan saja dengan pasien bahwa sekarang dibatasi fisioterapi misalnya dua kali seminggu,’’ ujarnya. Karena di rumah sakit tidak ada petugas BPJS Kesehatan, maka terkait peraturan baru tersebut dikomunikasikan oleh petugas rumah sakit. Hal. 15 Harus Tunduk
Imunisasi MR Dilanjutkan, Kecuali di Jawa Jakarta (Bali Post) – Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan kampanye imunisasi measles rubella (MR) di 28 provinsi luar Pulau Jawa tetap dilanjutkan bagi masyarakat yang tidak mempermasalahkan isu kehalalan. ‘’Kami tetap melakukan imunisasi bagi yang tidak mempermasalahkan isu halal ini. Jadi itu tetap kita lakukan,’’ katanya usai melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia di kantor MUI Jakarta, Jumat (3/8) kemarin. Namun, bagi sebagian masyarakat yang masih mempermasalahkan kehalalan vaksin MR dari produsen vaksin asal India, Serum Institute of India (SSI), pemerintah mempersilakan apabila ingin menunda imunisasi sambil menunggu keputusan MUI terkait dengan fatwa vaksin MR. MUI secara khusus akan mengeluarkan fatwa halal ti-
Keberpihakan pada Petani Harus Riil
Denpasar (Bali Post) Dunia pariwisata diprediksi akan semakin maju seiring dengan arah pembangunan ekonomi pemerintah. Saat ini pariwisata diplot sebagai pendulang devisa terbesar, bahkan bisa melampaui kontribusi dari minyak dan gas. Bali khususnya, ke depan diperkirakan bergerak semakin cepat dengan semakin meningkatnya angka kedatangan wisatawan. ‘’Permasalahan yang timbul, tentu akan sangat dirasakan pada masyarakat adat pengawal budaya Bali sebagai sumber pariwisata budaya, dan budaya Bali bersumber pada agama Hindu, budaya pertanian dan alam,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana dikonfirmasi, Jumat (3/8) kemarin. Menurut Adhi Ardhana, pemerintah daerah perlu tegas memberi keberpihakan pada dunia pertanian. Dari segi ekonomi, keberpihakan ini penting agar sumbangsih sektor pertanian dapat meningkat lebih tinggi. Hal. 15 Sangat Moderat
mengatakan, RS Mata Bali Mandara telah menerapkan aturan BPJS Kesehatan tersebut. Meskipun BPJS Kesehatan menginformasikan aturan tersebut melalui telepon, tidak melalui surat resmi, ia berupaya untuk menyosialisasikannya kepada pasien. ‘’Sampai saat ini belum ada komplain dari masyarakat atau pasien,’’ tandasnya. Untuk RS Mata Bali Mandara yang merupakan rumah sakit pusat rujukan mata, diakui telah menerapkan aturan tersebut sejak 25 Juli 2018. Namun sosialisasi
daknya vaksin yang digunakan dalam kampanye imunisasi MR di Indonesia dengan terlebih dahulu ada pengujian kandungan vaksin. Menkes Nila juga akan menyurati SSI untuk meminta dokumen-dokumen terkait dengan komponen yang terkandung dalam vaksin MR untuk mengetahui ada tidaknya unsur keharaman pada vaksin tersebut. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI akan mengkaji unsurunsur yang terdapat dalam vaksin MR untuk selanjutnya ditetapkan melalui fatwa oleh MUI. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan,
meski vaksin MR asal India itu belum mendapatkan sertifikasi halal MUI maka tidak bisa dikatakan vaksinnya haram, dan juga belum bisa dipastikan halal karena belum melalui tahap pengujian. Apabila hasil pengujian kandungan vaksin tidak ditemukan unsur haram, MUI mendukung kampanye imunisasi MR sebagai upaya pencegahan suatu penyakit. Namun, jika hasil pengujian menunjukkan ada unsur haram, penggunaan vaksin tetap diperbolehkan dengan mempertimbangkan kedaruratan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. (ant)
Densus Tangkap Terduga Teroris di Banyuwangi Banyuwangi (Bali Post) Terduga teroris ditangkap tim Densus 88 di Banyuwangi. Dia ditangkap saat keluar dari sebuah kampus teknik negeri di Kabat, tempatnya bekerja. Terduga teroris itu, EPW (31), asal Probolinggo, Jawa Timur. Selama ini pelaku tinggal bersama keluarganya di Dusun Krajan Wetan, RT 1/I, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. ‘’Ditangkapnya Rabu (1/8)
malam. Katanya saat keluar kampus. Kami dikabari sudah malam, lalu ada Densus di rumah EPW,’’ kata Kades Parangharjo Panji Widodo, Jumat (3/8) malam. Pria ini mengaku sempat kaget ketika diajak petugas ke rumah terduga pelaku. Ternyata, kata Panji, saat di lokasi sudah ada puluhan personel bersenjata laras panjang. Ada yang berseragam, ada juga yang berpakaian
Bali Post/ant
BARANG BUKTI - Anggota Polres Tasikmalaya Kota membawa barang bukti usai penggeledahan di rumah terduga jaringan teroris di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/8) kemarin.
preman. ‘’Jadi kami hanya diajak saat menggeledah rumah terduga pelaku. Pengakuannya memang dari Densus 88,’’ jelasnya. Terduga EPW tinggal di desa setempat mulai lima tahun silam, sejak menikah dengan warga setempat. Dia memiliki dua anak yang masih kecil. Menurut Panji, EPW mulai tak aktif kegiatan warga sekitar tiga bulan lalu. Dia jarang kelihatan berbaur dengan masyarakat. ‘’Kalau penampilannya biasa, selalu bersahabat,’’ kisah Panji. Rumah terduga teroris ini juga agak jauh dari perkampungan warga, sehingga tak banyak yang tahu kegiatan pastinya setiap hari. Dua terduga teroris juga ditangkap di Bandung. Penangkapan dua orang terduga teroris oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di kawasan Gedebage, Kota Bandung pada Rabu (1/8), termasuk dalam pengembangan kasus di Surabaya, kata Wakapolri Komjen Syafruddin. ‘’Yang saya dapat laporan sebelum (tugas) keluar itu masih pengembangan kasus Surabaya,’’ ujar Wakapolri, di Jakarta, Jumat kemarin. Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mem-
Bali Post/udi
SEPI - Rumah terduga teroris di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi tampak sepi, Jumat (3/8) malam. benarkan dua orang terduga teroris ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di kawasan Gedebage, Kota Bandung pada Rabu (1/8). Agung mengatakan, penangkapan terduga teroris ini berkaitan dengan pengamanan menjelang penyelenggaraan Asian Games, di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Informasi yang dihimpun, penangkapan dua terduga
teroris tersebut dilakukan di salah satu kompleks yang berdekatan dengan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), juga dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Menurut Agung, tim Densus 88 Antiteror kini tengah melakukan penyelidikan terhadap keduanya, tetapi belum ada indikasi akan melakukan aksi teror di Polda maupun di GBLA. (udi/ant)
Barter Hasil Bumi dengan 11 Sukhoi
RI Tunggu Bebas Sanksi Embargo AS
Pesawat Sukhoi
Bali Post/dok
Jakarta (Bali Post) – Pemerintah Indonesia menunggu pembebasan sanksi embargo dari Amerika Serikat terkait rencana pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia. ‘’Indonesia saat ini dalam posisi menunggu AS membebaskan sanksi tersebut,’’ kata Menko Polhukam Wiranto saat menggelar rapat koordinasi khusus menyangkut pengadaan SU-35 dan program pengembangan jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFXIFX), di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/8) kemarin. Pembelian 11 pesawat
tempur generasi 4,5 itu untuk menggantikan F-5 Tiger yang sudah usang dengan nilai total 1,14 miliar dolar AS. Pembayaran atas kebijakan bilateral Indonesia-Rusia itu dilakukan melalui sistem barter, yaitu menukar dengan produk ekspor berupa kopi, kelapa sawit, teh, dan hasil bumi lainnya. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rostec (BUMN Rusia) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) itu di Moskow, Rusia pada Agustus 2017 yang disaksikan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2017 telah
menandatangani UU Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Regulasi itu mengatur soal sanksi kepada negara yang membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia. Namun, pada Juli 2018, Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis mengambil sikap dengan meminta Kongres untuk memberikan keringanan atas sanksi yang diberikan. Menurut Wiranto, sanksi yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu bersifat umum dan kemungkinan ada tiga negara yang diberikan keringanan sanksi. ‘’Ada pernyataan bahwa sangat besar kemungkinan-
nya bahwa ada tiga negara yang bisa dilepaskan dari sanksi, seperti Indonesia, India, dan Vietnam. Makanya sekarang kita tunggu. Jangan sampai press conference ini mendahului apa yang belum jelas. Makanya saya hati-hati untuk menjelaskan hal-hal yang belum pasti kepada publik, sehingga tidak membuat kegelisahan,’’ ujar mantan Panglima TNI ini. Wiranto pun menyambut positif kebijakan AS dengan pengajuan keringanan dan rencana pembebasan sanksi tersebut. ‘’Kalau nekat (membeli) tapi ada sanksi bagaimana. Dipikirkan enggak akibatnya,’’ kata Wiranto pula. (ant)