20 HALAMAN
NOMOR 245 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu pon, 3 mei 2017
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Miryam Bantah Kabur
Ngaku Liburan Bersama Anak-anak
Bali Post/ant
LITERASI - Presiden Joko Widodo mengamati Pedati Pustaka seusai menerima pegiat literasi inspiratif, di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5) kemarin. Presiden mengapresiasi para pegiat literasi di seluruh Indonesia yang berusaha menarik minat baca masyarakat dengan berbagai upaya seperti mendistribusikan buku menggunakan Motor Pustaka, Bemo Pustaka Keliling, dan Pedati Pustaka.
Peringati Hardiknas
Insan Pendidikan Harus Kerja Keras Jakarta (Bali Post) – Kemendikbud bersiap melakukan reformasi pendidikan nasional, baik pada tataran konseptual maupun manajerial. ‘’Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional,’’ ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Selasa (2/5) kemarin. Hal. 19 Peserta Didik
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani. Ia sebelumnya kabur sehingga ditetapkan DPO oleh KPK. Namum polisi berhasil menangkapnya lima hari kemudian di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Miryam ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP. ‘’Tersangka Miryam S. Haryani dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (1/5) malam. Mirya m membantah ad a p ihak yang menyuruhnya kabur, sehingga KPK mengirim surat ke Polri untuk memasukkan namanya ke Daftar Pencarian Orang (DPO). ‘’Enggak, saya liburan sama anak-anak,’’ kata Miryam. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil mem-
Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Rabu, 3 Mei 2017
Bali Post/ant
DITAHAN - Miryam S. Haryani menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas ketika keluar dari Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (1/5) malam. Sebelumnya Miryam menjadi DPO KPK dan ditangkap Senin dini hari.
Ormas HTI Meresahkan
Ciptakan Lulusan Berdaya Saing UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) tak hanya dikenal di Bali juga di luar daerah. Universitas yang dikenal dengan sebutan ‘’Kampus Seribu Jendela’’ itu belakangan gencar melakukan berbagai perbaikan bidang manajemen. Salah satunya menggenjot kualitas lulusan dengan membiayai mahasiswa melakukan praktik pengenalan lapangan (PPL) di luar negeri. Salah satu upaya ini ditempuh karena persaingan bidang pendidikan tinggi semakin ketat. Apalagi, memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rektor Undiksha Dr. Nyoman Jampel I Nyoman Jampel, M.Pd. mengatakan, lembaga yang dipimpinnya telah menjalankan perannya sebagai lembaga pendidik pencetak guru dan kini mencetak tenaga non-guru. Sejauh ini ribuan lulusan telah dicetak dan telah terserap di dunia kerja, baik sebagai guru maupun menjadi wiraswasta mandiri. Menurut Jampel, khusus menghadapi MEA, mulai tahun ini telah merancang pelaksanaan PPL bagi mahasiswanya di luar negeri. Tahun pertama menargetkan 25 orang mahasiswa di tujuh fakultas difasilitasi untuk melaksanakan PPL di luar negeri. Namun program PPL di luar negeri ini masih menentukan pola. Karena antara program studi yang ada di Undiksha tidak seluruhnya ada di kampus di luar negeri. Meski demikian, pihaknya manargetkan minimal ada empat mahasiswa dari tujuh fakultas yang dibuka oleh Undiksha saat ini. Alasan PPL di luar negeri, kata Jampel, program ini murni untuk meningkatkan mutu lulusan. Apalagi menginjak pada MEA di mana lulusan perguruan tinggi asing bisa mengajar di Indonesia. Agar tidak saja dosen asing datang ke Tanah Air, sehingga dosen dalam negeri juga harus berani mengajar di luar negeri. Hal. 19 Pencapaian Visi
inta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi Miryam S. Haryani yang ditangkap di Jakarta, Senin lalu. Djamil dalam pernyataannya, bahwa perlindungan kepada Miryam itu untuk menghindarkan perempuan itu dari tekanan. Hal. 19 Alami Tekanan
Rikwanto
Jakarta (Bali Post) – Polri menilai ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena mengajak untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah. ‘’Bukan terindikasi lagi. Sudah banyak videonya beredar untuk mengajak pada khilafah,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5) kemarin. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila. ‘’Negara ini berdasarkan Pancasila. Bukan negara agama. Jadi jangan coba-coba ada perkumpulan, ada ormas apa pun yang mencoba mengganti dasar negara dari Pancasila ke ideologi lainnya,’’ katanya.
Rikwanto mengatakan, pendapat pemerintah terhadap ide khilafah yang diusung HTI, kini masih dikaji di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). ‘’Mudah-mudahan segera diterbitkan pernyataan resmi pemerintah terhadap HTI,’’ katanya. Tidak hanya terhadap HTI, pihaknya pun mengimbau ormas keagamaan lainnya agar tidak mengusung ide-ide untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Polri pun kini tengah berupaya memetakan berbagai wilayah yang digunakan oleh ormas HTI dalam melakukan kaderisasi anggota baru. ‘’Kami memetakan dia kaderisasinya di mana saja,’’ katanya. Hal. 19 Izin Kepolisian
Kasus BLBI Akibat Tekanan IMF
Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian 2000-2001 Rizal Ramli mengaku menjelaskan secara umum kepada KPK bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF kepada Indonesia. Rizal mendatangi gedung KPK untuk didengar keterangan dan pandangannya terhadap kebijakan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. ‘’Seperti diketahui di Asia pada 1997-1998 mengalami krisis. Negara-negara tetangga kena krisis dan Indonesia juga kena. Kalau kita undang IMF ekonomi Indonesia tetap kena krisis dan anjlok sekitar enam persen, dua persen bahkan nol persen,’’ kata Rizal di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5) kemarin. Namun, katanya, Menteri Perekonomian pada waktu itu mengundang IMF akibatnya ekonomi Indonesia malah anjlok ke minus 13 persen. ‘’Sebelum Managing Director IMF Michael Camdessus ketemu Pak Harto pada Oktober 1997, saya diundang dengan beberapa ekonom, saya satu-satunya ekonom yang menolak IMF datang
ke Indonesia karena pengalaman di Amerika Latin, IMF malah bikin lebih rusak daripada bikin lebih bagus,’’ katanya. Pada saat itu, kata Rizal, IMF menyarankan agar tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen menjadi 80 persen, sehingga banyak perusahaan yang sehat menjadi bangkrut dengan bunga 80 persen tersebut. ‘’IMF memerintahkan supaya ditutup 16 bank kecil-kecil tahun 1998, tetapi begitu bank kecil ditutup rakyat tidak percaya dengan semua bank Indonesia, apalagi bank swasta pada mau menarik uangnya seperti BCA dan Danamon. Hal. 19 Harga BBM DIPERIKSA KPK - Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK, Selasa (2/5) kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Sjamsul Nursalim.
Bali Post/ade
Harus Cerdas dan Tidak ’’Jual’’ Bali ’’Pemerintah Indonesia saja membangun ‘10 Bali’ sekarang, kenapa kita tidak membangun Bali secara bertahap? ’’ Rumawan Salain
BALI membutuhkan pemimpin dengan kriteria cerdas, tegas, dan berani. Kriteria berani, utamanya berani untuk tidak ‘’menjual’’ Bali kepada investor. Pemimpin Bali juga harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan. ‘’Salah satu kriteria yang penting bagi pemimpin Bali khususnya dalam tata ruang adalah bahwa dia memahami, kemudian mengetahui serta memanfaatkan sepenuhnya tata ruang yang ada ini dengan pembangunan berkelanjutan bagi Bali. Itu sebenarnya titik tolaknya,’’ ujar Pengamat Tata Ruang Bali Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., Selasa (2/5) kemarin. Kata Rumawan, dengan kriteria itu dia akan membela penuh kepentingan tata ruang Bali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Termasuk, tanpa merusak budaya dan spiritual Bali. Oleh karena itu, setiap jengkal tanah Bali yang mengandung nilai-nilai luhur dan suci ini mesti dikelola dalam sebuah manajemen pulau atau tidak bisa dibangun per segmen. ‘’Jadi harus dibangun secara holistik dalam satu-kesatuan pulau. One island management itu juga tertuang di dalam penjabaran ketataruangannya sehingga ada perimbangan pembangunan Bali
Selatan dan Bali lainnya. Kalau di Bali Selatan saja terus, berarti dia sudah tidak memahami pembangunan berkelanjutan,’’ jelas dosen Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Udayana ini. Rumawan menegaskan, Pulau Bali jangan sampai digadaikan atau bahkan dijual kepada investor. Sebab, hasilnya hanyalah pembangunan semu. Sebagai contoh, rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Secara tata ruang memang diizinkan, namun perlu diperjelas jenis bandara itu sebagai bandara internasional atau nasional. ‘’Jadi kalau mau membangun yang begitu besar, siapa yang mau investasi? Apalagi kalau mau membuat yang terapung. Cita-cita sih boleh saja, tapi jangan mengajak masyarakat ikut berkhayal tetapi sing ada isine, berbahaya itu,’’ terangnya. Rumawan mencontohkan pula reklamasi Teluk Benoa yang acapkali disebut revitalisasi. Kegiatan seperti itu harus diperhitungkan betul. Mengingat, Bali masih memiliki Klungkung, Nusa Penida, atau Karangasem yang lebih mendesak untuk dibangun ketimbang menguruk laut. Dengan demikian, pemerataan bisa diwujudkan, walaupun pengembangan potensi di masing-masing daerah dilakukan secara bertahap. ’’Pemerintah Indonesia saja membangun
‘10 Bali’ sekarang, kenapa kita tidak membangun Bali secara bertahap? Ada Karangasem, Jembrana, Buleleng. Infrastrukturnya dulu disiapkan, jalan yang bagus untuk pariwisata, air yang lancar, transportasi yang aman dan lancar. Lalu masyarakatnya juga harus disiapkan biar tidak nanti semuanya diambil orang lain, kita sendiri hanya jadi penonton dan tukang pungut bola saja,’’ paparnya. Rumawan menambahkan, pemimpin Bali ke depan harus melihat tata ruang dengan arif lantaran Pulau Bali memiliki luas yang terbatas. Begitu juga sumber daya alam di dalamnya yang terbatas, sehingga harus dimanfaatkan dengan benar. Kalau sampai Bali mengalami krisis air ataupun banjir, segera akan terlihat bahwa ada yang tidak benar dalam penataan ruang. ‘’Inti dari tata ruang itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ada tiga roh di dalamnya, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan sudah ada Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, ada RDTR di kabupaten/kota, itu harus dipegang. Kemudian harus ada rencana zonasi. Kita tidak antipembangunan, tapi pembangunan harus sesuai dengan tata ruang,’’ pungkasnya. (kmb32)