Badung
Jumat Wage, 3 Juni 2016
3
Dua Korban dan Sekjen LB Bersaksi
Sidang Bentrok Ormas Dijaga Ketat Denpasar (Bali Post) Ratusan petugas kepolisian termasuk dari Brimobda Bali bersenjata lengkap, Kamis (2/6) kemarin kembali menjaga ketat Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Sebab, kemarin digelar sidang bentrok ormas di Jalan Teuku Umar Denpasar yang menelan korban nyawa. Sidang mengagendakan pemeriksaan dua saksi korban dari Baladika Bali Made Suryata alias De Surya dan Decky Ramon serta pemeriksaan Sekjen Laskar Bali (LB) I Ketut Putra Ismaya Jaya. WTP - Bupati Giri Prasta bersama Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Bali atas LHP LKPD Kabupaten Badung tahun 2015 di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Kamis kemarin.
Badung Raih Opini WTP
Bupati Giri Prasta Terima LHP BPK Perwakilan Bali
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2015. LHP BPK diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa, S.E., M.M. dan diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. bersama Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta pada acara penyerahan LHP terhadap LKPD 2015 kepada kabupaten/kota se-Bali di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Kamis (2/6) kemarin. Acara dihadiri bupati/wali kota se-Bali dan Ketua DPRD kabupaten/kota Se-Bali. Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wabup I Ketut Suiasa, Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti dan Kabag Aset dan Perlengkapan Daerah Badung I Wayan Puja. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan
Bali Dori Santoso menekankan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan BPK ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sesuai visi-misinya, BPK senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik melalui rekomendasi atas LHP. ‘’Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang menghasilkan opini dan rekomendasi terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,’’ jelasnya. Ditambahkannya, dengan opini WTP yang diraih ini, menjadikan harapan masyarakat cukup besar untuk memperhatikan kinerja dari seluruh pe-
merintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang meraih opini WTP seyogianya sudah bersih dari segala kesalahan. ‘’Kami harapkan kepada bupati/wali kota dan DPRD hal ini menjadi catatan, karena harapan masyarakat cukup besar. Dengan opini WTP seyogianya tidak ada lagi korupsi,’’ tegasnya. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan diraihnya opini WTP oleh Pemkab Badung ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Badung. Untuk itu, ke depan dengan opini ini artinya pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan WTP ini, Pemkab Badung juga akan memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sehingga jajaran pegawai Pemkab Badung dapat lebih meningkatkan pelayanan yang muaranya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. (ad104)
Sidang Dugaan Korupsi di BPD Bali
Kasusnya Dinilai Bukan Masuk Tipikor
SETELAH didakwa atas kasus dugaan korupi dana nasabah dalam bentuk deposito, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan yang didakwa korupsi uang nasabah BPD Bali Cabang Tabanan, mengajukan eksepsi atau keberatan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (1/6) lalu, Sukarja Sastrawan melalui kuasa hukumnya Putu Gede Darmawan, dkk. menjelaskan perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor), melainkan tindak pidana umum atau administrasi saja. Hal itu disampaikan pengacara terdakwa di depan majelis hakim pimpinan Gede Haryadi dengan jaksa penuntut numum (JPU) Wayan Suardi. Bahkan dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa menuding dakwaan jaksa tidak cermat. Salah satunya soal syarat materiil tentang tugas pokok dan fungsi terdakwa, sehingga tak jelas pertanggungjawaban yang dimintakan kepada terdakwa. Tidak jelasnya dakwaan jaksa, sebutnya, seperti proses pem-
batalan transaksi yang terjadi sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada kejelasan sehingga kabur. Juga tidak dijelaskan mengenai bunga bank. Jaksa hanya mencantumkan tanggal bulan dan tahunnya, tanpa dijelaskan secara mendetail perbuatannya. Oleh karenanya, tim penasihat hukum terdakwa menyimpulkan, perbuatan terdakwa bukanlah kualifikasi tindak pidana korupsi. Alasannya, tidak ada kerugian negara sebagai salah satu ciri dari tipikor oleh karena uang yang diduga dilakukan fraud/ curang oleh terdakwa terhadap 4 orang nasabah adalah uang milik nasabah. Dengan demikian, perbuatan terdakwa adalah pidana umum yakni penggelapan dalam jabatan, bukan perkara korupsi. Jika mengacu pada Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ada di BPD Bali, apa yang dilakukan terdakwa malah sebagai pelanggaran SOP yang sanksinya bersifat administratif. Karenanya, Darmawan meminta agar dakwaan JPU
dinyatakan batal demi hukum. ‘’Dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima,’’ pinta Darmawan. JPU dalam surat dakwaannya mengatakan, dana nasabah yang dicurangi terdakwa Sukarja terhitung mencapai Rp 1,7 miliar. Disebutkan pula, dana itu digunakan terdakwa untuk mencari PSK (pekerja seks komersial) menghabiskan Rp 20 juta. Uang juga dipakai membeli banyak barang, seperti pendingin ruangan, televisi, beberapa unit sepeda motor, satu unit mobil CRV dan Honda Jazz. Sukarja juga diketahui membangun sebuah rumah di Tabanan. Sukarja juga disebutkan pernah menyewa bus untuk sembahyang ke Pura Lumajang dan Bromo bersama teman-teman kantornya. Sukarja juga disebutkan menggunakan uang untuk membeli peralatan karaoke di rumahnya. Dia juga menggunakan dana untuk membiayai orangtuanya sakit, dana lainnya digunakan untuk keperluan sehari-hari selama kurun waktu 2012–2014. (kmb37)
PAW Ketok Palu
Sugita Digantikan Yunita Oktarini Mangupura (Bali Post) Setelah diberhentikan dari PDI Perjuangan, anggota DPRD Kabupaten Badung I Made Sugita, Kamis (2/6) kemarin resmi diberhentikan. Pergantian antar-waktu (PAW) telah diketok palu dalam sidang paripurn intern. Politisi asal Kelan, Kuta ini resmi digantikan kader PDI-P asal Kedonganan, Ni Putu Yunita Oktarini. Keputusan itu diambil setelah surat keputusan (SK) dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika ditetapkan. Terdapat dua SK yang diterbitkan Gubernur Bali pada 11 Mei 2016 lalu. Pertama, SK Nomor : 1275/04-A/HK-2016 tentang peresmian dan pengangkatan Ni Putu Yunita Oktarini sebagai PAW anggota DPRD Badung 2014-2019. Kedua, SK Nomor : 1276/04-A/HK2016 tentang peresmian pember-
hentian Made Sugita sebagai anggota DPRD Badung. SK yang dikeluarkan Gubernur itu pun menimbulkan tanda tanya di kalangan DPRD Badung. Sebab, dalam klausul SK tersebut disebutkan sejak ditetapkan 11 Mei 2016. Sementara pihak DPRD Badung baru menerima SK tersebut pada Rabu (1/6) lalu. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat dimintai konfirmasi, Kamis kemarin, membenarkan jika Sugita telah usai sebagai anggota dewan sejak 11 Mei lalu. Hanya, SK baru diterima sehingga yang bersangkutan masih dianggap sebagai anggota dewan. ‘’Betul surat baru diterima Kamis kemarin, dan kami pun kaget. Ternyata di sana tertulis yang bersangkutan sudah dinyatakan berhenti sejak surat itu ditetapkan,’’ kata Anom Gumanti.
Terkait hak-hak Sugita yang telah diterima selaku anggota dewan, Anom Gumanti tetap berpatokan pada SK yang baru diterimanya. ‘’Faktanya baru kemarin SK kami terima. Mestinya, begitu surat ditandatangani sudah disampaikan ke dewan,’’ sebutnya. Sementara itu, Made Sugita yang dimintai konfirmasi lewat ponselnya, secara tegas mengaku belum tahu kalau dirinya di-PAW. Ia juga mengaku belum menerima surat apa pun terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan DPRD Badung. ‘’Masak, saya belum terima suratnya,’’ ucapnya seraya menyebutkan, dirinya selama ini masih menerima surat resmi dari Setwan untuk melaksanakan tugas termasuk mengikuti kunjungan kerja ke luar daerah. (kmb27)
Sidang kemarin dibagi dalam tiga berkas dengan terdakwa berbeda-beda. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Anak Agung Sudana mengatakan, dia sudah wanti-wanti meminta pada kedua belah pihak untuk menjaga Denpasar ini aman. ‘’Hari ini (kemarin - red) kedua belah pihak bersaksi. Tidak ada masalah. Tadi saya panggil, salaman sesama teman,’’ ucap Kombes Agung. Meski demikian, dia tetap mengerahkan kekuatan penuh termasuk menurunkan Brimob yang spesifik bisa menghalau massa anarkis dan segala macam. Pantauan di lapangan, selain polisi ditempatkan di sejumlah titik, mobil rantis, water cannon, juga diturunkan dan diparkir di Jalan PB Sudirman, Denpasar. Sejumlah aparat TNI, baik berpakaian tertutup maupun pakaian seragam juga tampak berseliweran memantau situasi. Apalagi, dalam sidang kemarin pentolan kedua ormas tampak hadir di sana. Sekjen Laskar Bali sebagai saksi, sedangkan salah satu korlap Baladika mengantar rekannya yang menjadi saksi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Bela, dkk. menghadirkan bukti berbagai senjata tajam yang
disita dari kelompok Laskar Bali. ‘’Marilah ormas berdamai, jangan sampai saling serang. Kita sama-sama orang Bali. Daerah kita daerah pariwisata, banyak kunjungan wisatawan ditunda gara-gara kejadian ini. Saya hanya mengingatkan saja,’’ ucap hakim mengingatkan kedua anggora ormas besar di Bali tersebut. ‘’Saya tidak bikin keributan yang mulia. Saya tidak ada masalah, saya tidak punya masalah sama mereka. Mereka yang menyerang saya di Jalan Teuku Umar saat saya pulang menjenguk teman kami di RS Sanglah,’’ sahut saksi Decky Ramon yang tangannya patah serta terluka gores di lengan saat musibah itu terjadi. Permintaan hakim tersebut disampaikan saat dilakukan sidang untuk terdakwa Susanto alias Antok, Robertus Korli alias Robi, I Kadek Latra alias Caplus, I Ketut Merta Yusa alias Toplus (dalam satu berkas) dan I Dewa Kadek Dedi Kota Widiatmika alias Dewa Jebir, I Gst. Putu Eka Krisna Aryanto alias Ngr. Krisna, I Wayan Ginarta alias Egi dan I Nyoman Suanda alias Wanda. Saksi Suryata dan Ramon di depan hakim pimpinan I Gede Ginarsa mengatakan, mereka
berdua dari arah timur, tibatiba ada rombongan dari barat yang salah satunya mengendarai mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih dengan penumpang kurang lebih 9 orang. Ketika melihat saksi, pelaku berteriak ‘’ada Baladika’’. Mobil langsung menabrak motor saksi sehingga dua saksi jatuh. Orang-orang di dalam mobil turun dan langsung mengejar dan menebas dua saksi. Saksi Made Suryata yang saat itu mengenakan helm, ditebas bagian kepala dan punggungnya ditombak. Di bagian kepala ditebas hingga helm pecah dan mengenai kepala. Tulang tengkorak patah dan dijarit. Saat dia lari, dikejar dan punggungnya ditusuk tombak. Beberapa tebasan di punggung dan telapak kaki tertebas pedang. Sementara Ramon bernasib lebih mujur dan dia mengaku sempat menangkis. Saat ditabrak dan terjatuh, langsung diserang dengan menggunakan sajam jenis samurai, tombak dan pedang oleh orang dari mobil Ford tersebut. Serangan berusaha ditangkis sehingga kedua tangan, lengan dan jarinya mengalami luka parah. Saksi berhasil kabur menuju Jalan Pulau Ayu, dan minta tolong warga dan mencari taksi lanjut diantarkan ke rumah sakit untuk pengobatan dan biayanya seluruhnya ditanggung oleh organisasi termasuk juga operasi luka pada saksi Made Suryata. Sidang lainnya adalah terdakwa Ishak alias Pak Is dan IGN Niriayawan alias Gung Iwan (berkas terpisah). Dua sidang ini dipimpin oleh
Achmad Peten Silli. Dua terdakwa ini dijerat oleh JPU Nyoman Bela P. Atmaja dan Putu Agus Adnyana Putra dalam dakwaan tindak pidana senjata tajam, pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951. Sidang lainnya juga dihadirkan terdakwa Nanang Najib alias Tole dengan majelis hakim Wayan Kawisada. JPU Gede Agus Suraharta juga mengahdirkan Made Suryata dan Ramon sebagai saksi. Keterangannya tak jauh berbeda. Sementara saat terdaka Tole hadir sebagai saksi Sekjen Laskar Bali Ketut Ismaya. Dia mengatakan, setelah keributan di Lapas Kerobokan, dilakukan perdamaian di Polda Bali dengan Ormas Baladika dan selanjutnya mengimbau kepada seluruh anggota LB yang ikut dalam kasus keributan di Teuku Umar agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Kemudian, terdakwa melapor ke organisasi bahwa dia ikut terlibat sehingga pihaknya mengantar Tole ke Polresta. Terdakwa mengakui menebas salah satu korban di pinggir jalan dekat rumah makan Simpang Ampek. Sidang selanjutnya adalah sidang dalam tiga berkas yang disidang bersamaan dengan terdakwa IGA Gede Agung Alias Gung Panca, IGA Adi Sastra alias Gung Adi dan Didik Eko Purwanto. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Wayan Sukanila ini, JPU Made Agus Sastrawan dan Gede Wiraguna Wira Dharma menghadirkan dua saksi korban Made Suryata dan Ramon. (kmb37)