20 HALAMAN
NOMOR 279 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (138 rb Like) http://facebook.com/balipost
Jumat wage, 3 Juni 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Simposium Anti-PKI
DPR Setujui UU Pilkada
Amandemen UUD Memberi Jalan Kebangkitan PKI
Disepakati Sesuai Putusan MK Jakarta (Bali Post) – Rapat paripurna DPR-RI telah memutuskan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Dua hal yang sebelumnya menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR akhirnya bisa disepakati. Pertama, terkait ketentuan anggota Dewan harus mundur bila ikut pilkada. Kedua syarat dukungan bagi calon independen. Keduanya akhirnya diputuskan sesuai dengan draf yang diajukan pemerintah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal. 19 Hal Krusial
@balipostcom (4.166 Follower) http://twitter.com/balipostcom
Kiki Syahnakri
”Fenomena kebangkitan PKI tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali tahun 1999-2002 yang dibajak liberalisme. Sehingga UUD hasil amandemen tidak lagi dijiwai oleh Pancasila, melainkan individualisme dan liberalisme dengan kebebasan nyaris tanpa batas.”
Jakarta (Bali Post) – Simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) bertajuk ‘’Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain’’ yang berlangsung 1 - 2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jakarta, menghasilkan sembilan rekomendasi. Ketua Panitia Pengarah Simposium Anti-PKI, Kiki Syahnakri, mengatakan rekomendasi simposium tersebut akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Salah satu rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa fenomena kebangkitan PKI tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali tahun 1999-2002 yang dibajak liberalisme. Sehingga UUD hasil amandemen tidak lagi dijiwai oleh Pancasila, melainkan individualisme dan liberalisme dengan kebebasan nyaris tanpa batas. Hal itu memberi jalan membangkitkan PKI. Karenanya simposium mendesak pemerintah dan MPR untuk mengkaji ulang UUD hasil amandemen itu agar dijiwai
oleh Pancasila. Rekomendasi lainnya ialah; Pertama, sejarah mencatat bahwa PKI telah melakukan pemberontakan pada tahun 1948 berpusat di Madiun dan tahun 1965 yang biasa disebut Gerakan 30 September (G-30-S), keduanya dianggap oleh simposium merupakan usaha merebut kekuasaan yang akan disusul dengan pergantian ideologi negara dari Pancasila ke Komunis. Hal. 19 Minta Maaf
Sikapi Prahara 1965
Ryamizard Berharap Jokowi Bijak Bali Post/ant
RUU PILKADA - Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menkum HAM Yasonna Laoly serta Ketua DPR Ade Komaruddin menyalami anggota DPR usai Rapat Paripurna DPR bahas revisi Undangundang Pilkada, Kamis (2/6) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengharapkan Presiden Joko Widodo bijak menyikapi persoalan prahara 1965, karena masalah ini berkaitan dengan pertahanan negara. ‘’Bapak Presiden itu harus bijak dalam persoalan ini, lihat pihaknya siapa, baru dipertimbangkan benar tidaknya,’’ kata Ryamizard di sela simposium bertajuk ‘’Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain’’ di Jakarta, Kamis (2/6) kemarin. Jokowi dikabarkan akan menunggu hasil simposium yang diadakan para purnawirawan dan puluhan organisasi massa termasuk FPI itu, namun juga tidak akan
mengesampingkan simposium bertajuk ‘’Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Sejarah’’ yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu yang dimotori Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo. Ryamizard menyatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo kompak tidak meminta maaf kepada anggota keluarga PKI terkait prahara 1965 sebagaimana disuarakan sejumlah aktivis. Ryamizard juga mengungkapkan ada keinginan Presiden Joko Widodo untuk rekonsiliasi, tetapi bukan berarti meminta maaf atas nama negara. Hal. 19 Pribadi Saja
Tabanan Berhasil Pertahankan WTP
Bupati Eka Ajak Jajarannya Jaga Dedikasi dan Terus Berbenah UPAYA Pemkab Tabanan mewujudkan tata keuangan yang baik terus dilakukan dengan berbagai inovasi. Upaya ini rupanya tidak sia-sia karena untuk kedua kalinya Pemkab Tabanan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2015. Atas keberhasilan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa, S.E., M.M. menyerakan piagam WTP kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos., Kamis (2/6) kemarin di Denpasar. Dalam sambutannya, Dori Santosa mengatakan bahwa secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015, termasuk tujuh kabupaten/ kota lainnya, masih ditemukan ada beberapa kelemahan. ‘’Namun, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, telah ada perubahan dan perbaikan yang cukup signifikan,’’ ujarnya. Dia juga menegaskan, opini WTP yang diberikan juga disertai dengan penekanan atas satu hal yakni pelaksanaan sistem keuangan berbasis Aqrual yang baru diterapkan. Hal. 19 Informasi Penting
WTP - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima piagam opini WTP, Kamis (2/6) kemarin.
’’Bukan meminta maaf atas nama negara, maafnya pribadi saja. Kalau negara dengan yang kecil (partai), tidak.’’ Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan
Gianyar Kembali Raih Predikat WTP PEMERINTAH Kabupaten Gianyar meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015. LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa kepada Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog, Kamis (2/6) kemarin, di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Dengan pencapaian tersebut berarti Gianyar secara berturutturut mampu mempertahankan prestasinya. Sebelumnya, Kabupaten Gianyar juga mendapat predikat WTP dari BPK untuk LKPD Tahun Anggaran 2014. Dori Santosa menyampaikan, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melaksanakan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2015 dalam dua tahap yaitu pada Januari–Februari 2016 untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci dilaksanakan pada Maret–Mei 2016. Hal. 19 Upaya Perbaikan
LHP BPK - Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata didampingi Wakil Ketua DPRD Gianyar saat menerima LHP BPK dengan predikat WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2015.
LHP LKPD Tahun 2015
Keduakalinya Buleleng Sukses Raih WTP
Bali Post/ant
ZIARAH - Sejumlah warga berziarah di makam keluarga mereka yang terendam rob (banjir akibat pasang air laut) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/6) kemarin. Meskipun TPU tersebut terendam rob, kalangan warga setempat tetap antusias berziarah untuk menjaga tradisi nyadran kubur menjelang Ramadan dan memberikan penghormatan kepada pendahulu mereka sebelum menjalankan ibadah puasa.
KABUPATEN Buleleng untuk kali kedua menunjukkan prestasinya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015, Buleleng kembali merebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tak hanya itu, Buleleng berhasil melaporkan dan mempertanggungjawabkan LKPD terbaik di antara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penghargaan tertinggi itu diterima langsung Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) didampingi Ketua DPRD Gede Supriatna, Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., Asisten Administrasi Umum Ketut Astasemadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bimantara, dan Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa. LHKP ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Bali Dori Santosa di kantor Badan Pemerika Keuangan Perwakilan (BPKP) Bali, Kamis (2/6) pagi kemarin. Usai menerima penghargaan WTP, Bupati yang dikenal merakyat ini menga-
takan, capaian prestasi dalam hal pertanggungjawaban keuangan pemerintah ini sudah menjadi target dan progres setelah pihaknya memimpin Buleleng. Bahkan sejak mengawali memimpin Bali Utara, BPK pernah memberikan opini disclaimer kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya diraih pada 2014 dan tahun 2015 prestasi itu kembali dipertahankan untuk merebut WTP untuk kali kedua. ‘’Jujur saya sangat berbangga dengan kerja keras semua pihak dan dukungan masyarakat, sehingga target memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah kita meningkat dari disclaimer hingga sekarang WTP,’’ katanya. Menurut Bupati penyuka otomotif ini, opini WTP yang kali kedua ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis aqrual yang terkenal ketat dan mengedepankan prinsip transparansi. Hal. 19 Pelecut Semangat
LHP LKPD - Bupati Putu Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna saat menerima LHP LKPD Tahun 2015 di gedung BPK Perwakilan Bali, Kamis (2/6) pagi kemarin.