20 HALAMAN
NOMOR 214 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
Selasa Pon, 3 april 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Galang Dana, Koster-Ace Gandeng Akuntan Publik Baru Sejam Dibuka Terkumpul Rp 63.650.000 TRANSPARANSI, akuntabilitas dan partisipasi publik, tiga hal yang menjadi perhatian pasangan calon KosterAce utamanya dalam pengelolaan dana kampanye. Sebab, ketiganya akan menjadi ‘’roh’’ bagi pemimpin yang berkomitmen mewujudkan transparansi dan bekerja secara ikhlas untuk kemajuan rakyat. Selain itu penggalangan dana dari partisipasi publik ini merupakan terobosan baru dalam mewujudkan politik yang bersih, transparan, partisipatif demi terciptanya model demokrasi di mana pemimpin sepenuhnya bergantung kepada masyarakat.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) bekerja sama dengan akuntan publik untuk transparansi dana kampanye yang akan digunakannya selama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Minggu (1/4), Koster-Ace menandatangani MoU dengan akuntan publik serta membuka penggalangan dana dari masyarakat. Usai penandatanganan MoU, Koster mengatakan, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagi Koster, hal itu dilakukan untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan. Salah satunya adalah
penyelewengan dana kampanye. Untuk mencegah penyelewengan dana kampanye serta meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, Koster berkomitmen untuk taat asas sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam aturan itu diatur, katanya, jika dana kampanye berbentuk uang yang bersumber dari pihak lain perseorangan, pihak lain kelompok dan pihak lain badan hukum swasta yang sah menurut hukum wajib dicatat dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan. Hal. 19 Taat Asas
Bali Post/kmb
TEKEN MOU- Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster sedang menandatangani MoU disaksikan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.
17 Industri Pionir Dapat Fasilitas ’’Tax Holiday’’ Jakarta (Bali Post) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas cakupan industri pionir yang diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan, Senin (2/4) kemarin, berharap perluasan cakupan industri pionir dari delapan menjadi 17 membuat potensi untuk mendapatkan fasilitas tersebut bertambah. ‘’Diharapkan kandidat yang memenuhi syarat semakin banyak, seyogianya investasi di Indonesia semakin menarik dengan adanya aturan baru ini,’’ katanya.
Bali Post/ant
BERSAKSI - Syahrini saat bersaksi pada sidang kasus First Travel, Senin (2/4) kemarin.
Fasilitas tax holiday yang baru memberikan pengurangan PPh badan atas penghasilan dari kegiatan usaha utama sebesar 100 persen dari jumlah yang terutang bagi wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir. Aturan tax holiday yang baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah ditandatangani dan menunggu penomoran. Diharapkan
Sidang First Travel
Jakarta (Bali Post) – Prabowo Subianto menyinggung ekonomi neoliberal di Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut telah gagal, karena tidak menyejahterakan rakyat. Pendapat Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mendapat tanggapan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin. Ia mengatakan, sistem neolib sudah ada sejak era Orde Baru. Bukan diterapkan saat kepemimpinan Jokowi saat ini. ‘’Siapa yang bikin ekonomi liberal itu siapa. Yang menteorikan trickle down effect (pertumbuhan ekonomi dulu baru disusul pemerataan) itu siapa. Ini kan akibat. Ekonomi sekarang akibat trickle down effect,’’ ujar Ma’ruf Amin usai bertemu Presiden Jokowi, Senin (2/4) kemarin. Pemerintahan sekarang, katanya, justru membangun dari bawah. Kebalikan dari neolib yang ada saat orde baru. Karenanya, ia meminta para elite untuk tidak asal lempar isu saja, tetapi berani menunjuk hidung. ‘’Orangnya mana? Tunjuk saja, yang bohongi publik mana? Jangan lempar begitu saja, yang kena siapa nanti, bisa saling tunjuk nanti. Jangan lempar saja, tunjuk hidung,’’ kata Ma’ruf Amin. Hal. 19 Suka Berbohong
Milisi Libya Bebaskan Enam WNI
Bali Post/ade
Industri pembuatan komponen utama mesin. 12) Industri pembuatan komponen robotic. 13) Industri pembuatan komponen utama kapal. 14) Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang. 15) Industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi. 16) Industri mesin pembangkit tenaga listrik. 17) Infrastruktur ekonomi. (ant)
Ma’ruf Amin Bela Pemerintahan Jokowi
Depok (Bali Post) – Artis Syahrini membayar biaya umroh Rp 167 juta untuk rombongan keluarga yang berjumlah 12 orang dengan harus mengirim di Instagram miliknya dua kali sehari. ‘’Saya juga harus mewawancarai jamaah umroh dan mempostingnya,’’ kata Syahrini dalam keterangannya sebagai saksi dalam kasus First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (2/4) kemarin. Pelantun lagu ‘’Sesuatu’’ ini berangkat umroh pada 26 Maret 2017 selama 9 hari dengan mengajak 12 rombongan keluarganya. Dalam kesaksiannya, Syahrini menceritakan mengetahui jasa umroh First Travel dari make artis yang bernama Beno yang juga teman dari terdakwa Anissa Hasibuan. Syahrini menjelaskan tidak mengetahui kiprah First Travel karena yang menangani umroh ini adalah adiknya yang juga manajernya. Hal. 19 Tak Tahu
ABK - Menlu Retno Marsudi berbincang dengan sejumlah ABK yang berhasil dibebaskan dari sandera kelompok bersenjata di Libya, Senin (2/4) kemarin.
atau tanpa turunannya. 4) Industri kimia dasar anorganik. 5) Industri kimia dasar organic. 6) Industri bahan baku farmasi. 7) Industri pembuatan semikonduktor dan komponen utama komputer lainnya. 8) Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi. 9) Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan. 10) Industri pembuatan komponen utama mesin industri. 11)
Dikritik Prabowo
Syahrini Bantah Terima Rp 1,3 M
Jakarta (Bali Post) – Enam ABK WNI yang menjadi sandera kelompok milisi di Benghazi, Libya berhasil dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Senin (2/4) kemarin, menyerahterimakan keenam ABK WNI tersebut kepada keluarga mereka di Kementerian Luar Negeri. ‘’Dengan ini saya serahkan teman-teman keenam ABK WNI kepada keluarga,’’ demikian Menlu Retno Marsudi di acara serah terima yang dihadiri oleh sejumlah keluarga ABK. Hal. 19 Kelompok Milisi
peraturan baru tersebut dapat berlaku dalam dua hingga tiga hari ke depan. Berikut daftar 17 industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan: 1) Industri logam dasar hulu. 2) Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya. 3) Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batu bara dengan
’’Jangan-jangan karena elite kita yang goblok, atau menurut saya campuran. Sudah serakah, mental maling, hatinya beku, tidak setia pada rakyat. Mereka hanya ingin kaya.’’ Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra
’’Pak Jokowi justru membangun ekonomi dari bawah, bukan dari atas. Pak Jokowi justru melawan itu.’’ KH Ma’ruf Amin Ketua Umum MUI
Februari 2018, Ekspor Bali Turun
Pertanda Kemunduran Kinerja Ekonomi Aroma perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat tentu akan memberi imbas pada perdagangan dunia. Terbukti beberapa negera seperti India, Vietnam dan Uni Eropa juga sudah mulai melakukan pengetatan terhadap masuknya barang dari luar negeri. Selain menghapuskan impor beberapa komoditi, mereka juga berencana untuk menaikkan pajak barang impor. Lalu sejauh mana pengaruhnya dengan ekspor Indonesia khususnya Bali?
EKSPOR barang Provinsi Bali ke luar negeri pada Februari 2018 tercatat USD 45,2 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 8,93 persen dibandingkan Januari 2018. Namun jika dibandingkan Februari 2017 tercatat ekspor Bali meningkat 0,25 persen. Ketika itu nilai ekspornya USD 45,15 juta. Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hendrawan mengatakan, secara akumulatif (Januari-Februari) 2018 ekspor Bali USD 94,96 juta. Dibandingkan periode yang sama tahun 2017 meningkat 12,67 persen. Ditemui Senin (2/4) kemarin, dia mengatakan, ekspor secara nasional menunjukkan defisit neraca perdagangan. Sedangkan Bali, meskipun volume
ekspornya tidak terlalu besar, tetapi neraca perdagangannya tetap surplus. ‘’Namun terjadinya penurunan dari Januari ke Februari perlu dicermati. Ini sebuah peringatan,’’ ujarnya. Kata dia, pemerintah mulai memperhitungkan fenomena di luar negeri terkait kinerja ekspor. Karena Amerika yang merupakan pasar utama Indonesia, India, Vietnam dan Uni Eropa melakukan pengetatan terhadap masuknya barang dari luar negeri. ‘’Amerika, India, Uni Eropa sedang mempermasalahkan impornya. Uni Eropa menghapuskan impor beberapa komoditi, sedangkan India menaikkan pajaknya,’’ ujarnya. Meski sejumlah negara tersebut melakukan pengetatan, namun komoditi asal Bali tidak termasuk yang mengalami permasalahan secara internasional.
Yang ia khawatirkan adalah permasalahan di suatu komunitas akan merembet ke ekonomi global, sehingga berpengaruh juga terhadap ekonomi regional. Dilihat dari komoditasnya, secara akumulatif (Januari-Februari 2018) ada perbedaan kontribusi dari barangbarang yang diekspor Bali ke luar negeri. Saat ini terjadi penurunan kontribusi barang-barang pertanian. Sementara barang-barang hasil industri pengolahan mengalami peningkatan. ‘’Ini menarik, sesuatu yang menggembirakan. Karena barang industri pengolahan, nilai tambahnya cenderung lebih besar. Sementara komoditas pertanian yang diekspor minim pengolahan dan tidak menyerap tenaga kerja,’’ jelasnya. Hal. 19 Komoditas Pertanian