Edisi 03 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 120 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 3 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menyoal PP 18/2017

Ketua DPRD : Tunjangan Itu Harus Ditebus dengan Kinerja yang Lebih Baik Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., akhirnya buka suara terkait pemberlakuan PP 18/2017.

Berita yang beredar di beberapa media massa mengenai PP 18/2017 itu dianggap masih simpang siur. ‘’Berita soal itu terlalu ‘’melompat’’ jauh,’’ kata Didi membuka jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (2/8).

Pasalnya, menurut orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, pihaknya baru

berbicara soal Perda yang mengatur soal kedudukan anggaran untuk memenuhi apa yang menjadi hak anggota Dewan. ‘’Kita belum bicara angka-angka,’’ cetusnya. Kalaupun ada media yang menyebutkan angka tunjangan, itu baru sebatas perkiraan atau asumsi. Karena, sampai saat inipun klaster juga belum ditentukan.

Didi menyadari di banyak daerah di Indonesia, meributkan soal relevansi amanah PP 18/2017 dengan kinerja Dew-

an. Namun demikian, ia mengklaim bahwa kinerja DPRD Kota Mataram, cukup baik. Sehingga, tidak terlalu menjadi sorotan dengan turunnya PP 18/2017. Terkait amanat PP 18/2017 itu, Dewan, lanjut dia, sudah membangun standar kinerja berbasis tugas pokok dan fungsi Dewan.

Didi menegaskan, bahwa tunjangan yang diberikan sesuai amanah PP 18/2017 harus berkorelasi terhadap kinerja. Sedangkan, substansi yang diatur dalam PP 18/

2017 itu adalah menyangkut tunjangan transportasi. ‘’Kalau yang lain-lain masih sama seperti yang dulu,’’ imbuhnya. Dengan adanya penambahan item tunjangan transportasi itu, Didi berkomitmen mengejawantahkannya secara konkret. ‘’Tunjangan itu harus ditebus dengan kinerja yang lebih baik,’’ tegasnya. Meskipun, secara nasional, grafik kinerja DPRD Kota Mataram, termasuk yang terbaik.

Bersambung ke hal 15 H. Didi Sumardi, SH (Suara NTB/fit)

Pemprov akan Bentuk Satgas

Peredaran Tramadol Sasar Buruh Tani di Dompu

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan peredaran gelap tramadol. Peredaran gelap tramadol di NTB dinilai sudah mengkhawatirkan. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, tramadol sudah menyasar buruh-buruh tani yang ada di Dompu. ‘’Tramadol yang beredar sekarang ilegal semua. Jadi pabriknya ilegal, jalurnya juga ilegal, jadi harus khusus kita tangani,” kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, S.pA ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

yang dipimpin Wakil Gubernur dan dihadiri Bupati/Walikota se-NTB dan pimpinan instansi vertikal, masalah peredaran gelap tramadol ini menjadi salah satu pokok bahasan. Hal inilah yang akan ditindaklanjuti SKPD dan instansi terkait.

Nurhandini mengatakan, SKPD terkait termasuk Biro

Hukum akan dilibatkan. Maraknya peredaran tramadol di NTB ini, kata Nurhandini akibat hukuman bagi pengedar yang masih belum memberikan efek jera. Pemprov akan mencari celah hukum supaya pengedar tramadol ini diberikan hukuman yang berat dan memberikan efek jera.

Bersambung ke hal 15

’’

Tramadol yang beredar sekarang ilegal semua. Jadi pabriknya ilegal, jalurnya juga ilegal, jadi harus khusus kita tangani.

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Gubernur Dukung Pembangunan Kerugian Negara Rp 3,1 Miliar Perusahaan Asuransi Bisa PLTN di NTB

TO K O H Jangan Ada Ego Sektoral WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengingatkan, supaya jangan ada ego sektoral antar-SKPD maupun kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, semua pihak terkait harus memiliki pemahaman yang sama sehingga ada sinkronisasi program pengentasan kemiskinan. ‘’Jangan ada ego sektoral di antara SKPD yang satu dengan yang lain. Perlu koordinasi ditingkatkan, pemahaman yang sama.

Kalau ada ego sektoral ndak bisa (program jalan).

Jadi, harus ada sinkronisasi program. Sehingga tidak terjadi dobel program,” kata Wagub ketika dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (2/8) siang kemarin.

H. Muh. Amin Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di daerah ini.

Teknologi yang direkomendasikan oleh banyak negara maju di dunia itu memang kini menjadi alternatif sumber energi.

Terlebih, teknologi nuklir banyak menyumbangkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai sumber energi alternatif, tetapi dapat pula diaplikasikan pada peralatan kesehatan, pertanian dan lain-lain.

Bersambung ke hal 15

Digugat Perdata

(Suara NTB/humasntb)

PLTN - Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi saat menerima Kepala BATAN terkait rencana pembangunan PLTN di daerah ini.

Mataram (Suara NTB) Tunggakan kerugian negara akibat denda keterlambatan proyek RSUP NTB hingga kini belum dituntaskan perusahaan asuransi PT. Berdikari Insurance. Nilainya mencapai Rp 3,1 miliar. Besarnya angka itu jika memang tidak maksimal penyelesaian, maka bisa dilakukan gugatan perdata.

Proses penagihan itu sedang berlangsung di majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TPTGR) yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan dan Inspektorat. Asdatun Kejati NTB Hendrik Selalau, SH yang terlibat dalam majelis TPTGR itu, menyebutkan dalam pertemuan Juni lalu, pihaknya mengusulkan kepada tim agar manajemen RSUP NTB diundang khusus menyerahkan data data terkait objek pekerjaan yang mengalami keterlambatan tahun 2013 itu, sehingga muncul denda tanggungan asuransi.

Bersambung ke hal 15

NELAYAN LOBSTER - Nelayan di Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat, beralih jadi pedagang, karena mata pencaharian dari lobster hilang akibat laranganpusat

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Korean Air Angkut 208 Wisatawan ke NTB

(Suara NTB/lin)

SAMBUT - Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal saat menyambut wisatawan asal Korea Selatan yang baru mendarat di Lombok International Airport (LIA), Rabu (2/8).

Praya (Suara NTB) – Korean Air kembali mendarat di Lombok International Airport (LIA), Rabu (2/8), mengangkut 208 orang wisatawan. Penumpang yang berasal dari Korea Selatan itu akan menjelajahi destinasi wisata yang ada di NTB, khususnya Lombok. Penerbangan kedua Korean Air ini menambah daftar kunjungan wisatawan asal Negeri Gingseng itu ke NTB. ‘’Ini merupakan penerbangan ke dua Korean Air. Saat ini membawa 208 penumpang sebelumnya membawa 194 penumpang. Semuanya merupakan wisatawan yang berlibur dan ingin menikmati keindahan Lombok,’’ kata Kepala Dinas Pariwisa-

ta Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (2/8).

Faozal mengatakan bahwa karakter destinasi wisata yang ada di NTB dianggap cocok dengan karakter wisata yang diinginkan oleh wisatawan Korea. Mereka cenderung berkunjung ke pantai dan dataran tinggi. Sedangkan NTB memiliki keduanya, yaitu banyak pantai hampir di semua daerah dan dataran tinggi berupa gunung.

“Mereka suka menyelam dan suka ke gunung. Itu karakter destinasi yang disukai. Sementara yang masih menjadi tujuan utama yaitu Trawangan dan Mandalika,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 2

Inspektorat Audit Tujuh Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram melakukan audit khusus terhadap tujuh dari 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Pemeriksaan komprehensif ini berkaitan dengan sistem penarikan retribusi, managemen pengelolaan pasar serta item lainnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi, Rabu (2/8) membenarkan jika timnya tengah turun melakukan

cara umum disampaikan bahwa tim sedang proses pemeriksaan dan dijadwalkan pemeriksaan berlangsung selama 20 hari. “Ini baru seming-

audit terhadap tujuh pasar di Kota Mataram.

Tetapi, ia tidak membeberkan materi apa saja yang menjadi pemeriksaan. Hanya se-

gu berjalan,” cetusnya.

Tujuh pasar diaudit adalah Pasar Kebon Roek, Pasar ACC, Dasan Agung, Abian Tubuh, Cakranegara, Pagesangan dan Sindu. Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan komprehensif tersebut dalam rangka audit internal pengelolaan, retribu-

si serta manajemen di pasar tersebut. “Sebenarnya kita minta 19 pasar. Tapi yang direalisasikan hanya tujuh,” kata Alwan.

Tim dari Inspektorat baru berjalan tujuh hari melakukan pemeriksaan. Alwan mengaku sengaja meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengaudit untuk memberikan gambaran

seperti apa pengelolaan pasar yang akan dilakukan kedepannya.

Apakah audit ini ada kaitannya dengan dugaan pungli di pasar tradisional?

Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram mengaku tidak ada kaitan sama sekali. Apalagi dikaitkan dengan di OTT-nya kepala pasar dan wakil kepa-

la pasar Sayang - Sayang.

“Tidak ada kaitannya dengan itu. Inspektorat sudah bekerja tujuh hari lalu sebelum OTT,” paparnya.

Dinas Perdagangan kata dia, akan terus melakukan evaluasi maupun monitoring terhadap kinerja kepala pasar. Sehingga tidak terjadi praktik pungli yang meresahkan pedagang. (cem)

TPS Ditutup, Warga Buang Sampah Sembarangan Mataram (Suara NTB) – Pada pertengahan Juli lalu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram resmi menutup TPS yang ada di Jalan Gajah Mada, Pagesangan atau yang berlokasi di depan Pasar Pagesangan. Namun kendati demikian, masih saja ada warga yang membuang sampahnya di eks TPS tersebut.

Padahal ada spanduk besar yang menutup bak penampungan sampah yang berisi keterangan penutupan TPS dan pengalihan pembuangan sampah ke TPS Karang Pule.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, Rabu (2/8) sekitar pukul 08.30 Wita, seorang warga dengan santai membuang kantong plastik yang berisi sampah di TPS pinggir jalan tersebut. Setelah membuang sampahnya, warga tersebut langsung berlalu. Sayangnya tak ada petugas jaga di tempat tersebut sehingga ia bebas membuang sampahnya sembarangan.

Padahal berdasarkan aturan, pembuangan sampah di atas pukul 06.00 juga dilarang. Jadwal pembuangan sampah dimulai dari pukul 17.00-06.00.

Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas LH Kota Mataram, Irwan Rahadi mengakui memang masih saja ada warga yang tak tertib dan membuang sampah di eks TPS itu.

“Satu, dua orang, ada saja yang bandel,” cetusnya kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Sosialisasi Penutupan TPS SEKITAR dua pekan lalu, TPS di Jalan Gajah Mada atau depan Pasar Pagesangan telah ditutup dan pembuangan sampah dialihkan ke TPS Karang Pule. Namun sayangnya kendati ditutup, masih saja ada warga yang membuang sampahnya di tempat tersebut. Padahal telah jelas tertulis pengumuman penutupan TPS di atas spanduk besar.

Lurah Pagesangan, Ida Bagus Made Ariawan menyampaikan pihaknya terus (Suara NTB/dok) melakukan sosialisasi keIda Bagus Made Ariawan pada warganya terkait penutupan TPS tersebut. Sehingga setelah mengetahui penutupan itu, tak ada lagi warganya yang membuang sampah ke sana.

Pekan pertama setelah penutupan, selalu ada Satgas Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang berjaga di TPS itu. Selain itu ia juga menugaskan stafnya ikut berjaga sekaligus memberikan informasi penutupan kepada warga yang datang membawa sampah. “Dari kelurahan juga sudah sosialisasi ke lingkungan melalui kepala lingkungan. Kalau masih ada yang buang mungkin ada beberapa oknum warga yang nakal dan mungkin juga warga dari luar wilayah Kelurahan Pagesangan,” terangnya, Rabu (2/8).

Kini tak ada lagi Satgas LH atau staf kelurahan yang berjaga di eks TPS itu. Karena menurut Ariawan warga yang tetap membuang sampah di TPS Pagesangan tidak sebanyak saat TPS itu baru ditutup karena itulah tak ada lagi penjaga di sana.

“Yang ditugasi staf kantor. Itu cuma membantu satgas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang ini (terpenting) adalah kesadaran warganya, jadi kita akan tetap sosialisasikan,” jelasnya.

Setelah TPS ditutup, sampah yang dibawa petugas dari setiap lingkungan langsung dinaikkan ke truk pengangkut Dinas LH. Kendaraan Dinas LH akan parkir di dalam Pasar Pagesangan mulai pukul 17.00-21.00 menunggu sampah yang diangkut kendaraan roda tiga dari tiap lingkungan. Sebelum TPS ditutup, sampah kerap menumpuk dan berserakan di pinggir jalan. Padahal Jalan Gajah Mada merupakan jalan utama di Kota Mataram. Dengan pola ini maka tak ada lagi tumpukan sampah di pinggir jalan.

Operasional kendaraan roda tiga di wilayahnya disebutkan Ariawan cukup efektif menangani sampah. “Kalau di Pagesangan sudah cukup baik. Apalagi dengan sistem langsung buang di truk sampah. Jadi lebih cepat kegiatan pembuangan sampah rumah tangga melalui roda tiga,” pungkasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan diikuti warga lainnya dan akibatnya sampah tetap akan berserakan dan menumpuk di pinggir jalan itu.

Untuk mengatasinya, Irwan mengatakan tetap melakukan penyisiran dan pengawasan.

“Terus di-sweeping setiap hari,” katanya.

Penempatan satgas kebersihan mengawasi eks TPS itu hanya dilakukan beberapa hari setelah penutupan.

Karenanya saat ini tetap ada saja warga yang membuang sampahnya di sana. Irwan belum berencana menempatkan kembali petugas jaga. “Masa mau dijaga setiap hari setiap

malam,” kata dia.

Sulitnya membangun kesadaran masyarakat juga dikeluhkan Satgas Kebersihan Dinas LH, Abdurrahman Mukhtar. Ia mengaku tak tahu apa yang membuat warga sulit mengikuti aturan yang berlaku, padahal di TPS telah dipasang pengumuman jadwal pembuangan

sampah tapi masih saja ada yang melanggar.

Tahun ini, Kota Mataram berhasil meraih Adipura setelah beberapa tahun terakhir gagal. Kendati Adipura berhasil dibawa pulang, namun persoalan penanganan sampah di kota ini masih belum tuntas. (ynt)

Kemenpan RB Evaluasi Pelayanan Publik Tiga SKPD

Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Rute arak-arakan Adipura 2017 (Suara NTB/ist)

Hari Ini Diarak

Adipura, Pertaruhan Kebersihan Kota Mataram (Suara NTB) – Kamis (3/8) menjadi hari yang membahagiakan bagi Pemkot Mataram. Pagi ini, seluruh SKPD diminta berpartisipasi dalam kegiatan pawai mengarak piala Adipura keliling kota. Setelah tujuh tahun, Kota Mataram kembali mendapatkan Adipura. Ini tentu menjadi salah satu kado manis di ulang tahun Kota Mataram ke-24 Kota Mataram yang jatuh tanggal 31 Agustus mendatang.

DPRD Kota Mataram pun mengapresiasi kinerja Pemkot Mataram, dalam hal ini DLH (Dinas Lingkungan Hidup). ‘’Ini tentu sesuatu yag baik dan dapat dikatakan sebagai bentuk kinerja SKPD terkait lebih bagus dari tahuntahun sebelumnya,’’ kata Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/8). Menurut dia, piala Adipura sangat penting.

‘’Itu sesuatu yang prestisius yang menjadikan kita bangga dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik ke depan,’’ ucapnya. Meskipun demikian, Piala Adipura bukanlah tujuan. Tujuan yang sesungguhnya menurut Didi, adalah bagaimana memastikan penanganan sampah di Mataram terlayani dengan baik. Ia berharap, dengan predikat sebagai kota Adipura, menjadikan hal itu penambah semangat dan memotivasi jajaran Pemkot Mataram untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi. ‘’Tentu standar capaian, ini satu semangat dan harapan ideal bagaimana mewujudkan Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nol). Hal itu, kata Didi, akan berdampak positif terhadap terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik.

Sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Pada bagian lain, Didi menyatakan,

bahwa piala Adipura ini sekaligus menjadi tantangan berat bahi DLH. Adipura membawa konsekuensi terhadap adanya tanggung jawab yang lebih baik lagi oleh masyarakat.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini berharap, momentum perolehan Adipura menjadi satu motivasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting menangani sampah. Seperti membangun budaya bersih hingga ke tingkat lingkungan.

Berkaca dari kota-kota besar, pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sudah diberlakukan dengan tegas.

Sehingga bisa diterapkan bagaimana mewujudkan area publik dengan kebersihan yang terjamin. ‘’Ini momentum yang baik untuk merefresh itu. Ini menjadi pertaruhan sebuah penghargaan,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di tiga SKPD Kota Mataram. Yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan RSUD Kota Mataram.

Evaluasi ini berkaitan dengan program yang telah berjalan di tahun kedua. Selain itu, mandat khusus Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dengan program nawacita. Dimana, keberadaan pemerintah di masyarakat dilihat dari kehadiran dari segala bidang. Bentuknya adalah pelayanan publik. “Mereka melihat inilah keberadaan pemerintah. Pemerintah melayani masyarakat,” kata Asisten Deputi Pelayanan Publik Koordinasi dan Evaluasi Wilayah II KemenpanRB, Jeffrey Erlan Muller Rabu (2/8).

Evaluasi dilakukan selama dua hari ini, pihaknya melihat indikator pelayanan publik.

Mulai dari kecepatan, kemudahan akses serta efisien biaya. Selama ini kata Jeffrey, paradigma masyarakat bahwa pelayanan di pemerintah itu sulit dan ribet. Ia melihat Kota Mataram pascamenerima penghargaan pelayanan publik rule model melakukan perubahan.

“Program Kementerian PANRB, salah satu percontohan bagi kabupaten di NTB di tahun 2016 itu di Kota Mataram,” ujarnya.

Ia mengapresiasi pelayanan publik di Mataram memberikan hasil positif. Artinya, ada perkembangan baru pel-

ayanan menggunakan android, sehingga masyarakat tidak terbatas tempat dan waktu untuk memberikan pelayanan sehingga memberikan efek domino.

“Ketika berkembang kota ini menunjukan membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan,” tambahnya.

Dia menjelaskan, sistem informasi pelayanan publik single windows. Pemodal akan tertarik dengan informasi yang sudah tersedia. Efisiensi ini menjadi kemudahan, daya tarik dan daya jual. Karena perkembangan ke depan ukuran pemerintah yang baik adalah bisnis excellent.

Ditambahkan, tiga instansi yaitu DPMPTSP dan RSUD mendapatkan penilaian A. Sementara, Dukcapil mendapatkan nilai B. Setelah itu, banyak perkembangan yang menunjukan perubahan positif mempermudah masyarakat dengan basis online.

KemenpanRB tengah berupa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar kabupaten/kota mendapatkan penilaian pelayanan publik terbaik diberikan reward.

Penghargaan penambahan formasi pegawai dan penambahan penganggaran dana alokasi umum ke Pemda.

“Jadi hal wajar dana alokasi umum diprioritaskan anggaran pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Namun demikian, pihaknya memberikan catatan terkait 14 standar pelayanan publik. Agar pelayanan publik tidak saja memberikan janji melainkan bukti. (cem)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 keleluasaan untuk berinovasi na itu menyangkut aturan. erja di sini. Kalaupun kita puMataram (Suara NTB) – pasar yang lain.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tertangkapnya Kepala “Itu harus dijadikan pelaja- terkait dana untuk penataan Aturannya di situ tidak diper- nya gaji, enggak mungkin kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pasar Sayang-Sayang, HM ran bersama. Kalau enggak pasar. Dana yang kemudian di- bolehkan memungut dengan pakai gaji kita untuk mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 alias HZ dalam OTT tim bisa dijadikan pelajaran ya ke- himpun dari para pedagang alasan apapun,” ujarnya. bangun fasilitas publik,” jelas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ia menambahkan jika selapasar dimanfaatkan untuk pePolres Mataram beberapa terlaluan.

Pak Wakil (Walikonya. “Dengan keleluasaan itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hari lalu mengagetkan se- ta) juga sudah menegaskan nataan maupun pembangunan ma ini ada anggapan masy- kita membuat semacam pro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mua pihak, termasuk juga soal pungli ini pada pertenga- beberapa fasilitas. Hal itu di- arakat bahwa pungutan yang gram yang nanti akan bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 para kepala pasar lainnya. han bulan puasa lalu,” jelasn- lakukan karena alokasi angga- dibebankan kepada pedagang menanggulangi masalah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 HM diduga menarik sejum- ya kepada Suara NTB ditemui ran dari dinas tak mencukupi masuk ke kantong pribadi ke- masalah pendanaan, hal-hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sehingga diberikan kewenang- pala pasar maupun oknum ter- yang kira-kira membuat tidak lah pungutan liar dari peda- di kantornya, Rabu (2/8).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gang. Terkait kasus yang Menurut Aji, persoalan an melakukan inovasi dalam tentu tidak sepenuhnya benar. nyaman konsumen dan peda12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menimpa rekannya terse- pasar itu cukup kompleks. hal pendapatan pasar. Namun “Kita diberi keleluasaan untuk gang, itu yang kita inovasi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 but, Kepala Pasar Rembiga, Banyak hal yang harus dita- sejak ada aturan pungli yang berinovasi terkait dengan kan,” sambungnya. Ia pun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ajiyanto, SE mengatakan ngani, tidak hanya soal mena- disertai dengan terbentuknya masalah dana. Karena kalau menjamin di Pasar Rembiga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hal itu harus dijadikan pel- ta para pedagang. Ia mengata- Saber Pungli, kebijakan itu di- kita pakai kantong pribadi tidak pernah ada persoalan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ajaran tidak hanya bagi di- kan beberapa tahun sebelum- hapuskan. “Ada Saber itu ma- (membenahi pasar) tidak mu- terkait pungutan terhadap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 rinya, tapi juga bagi kepala nya, kepala pasar diberikan kanya ndak lagi berlaku. Kare- ngkin. Kita kan statusnya bek- para pedagang. (ynt) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

OTT Kepala Pasar Sayang-Sayang Harus Jadi Pelajaran

(Suara NTB/fit)

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat melihat bahwa ada satu catatan penting terhadap pengerjaan proyek di Kota Mataram. Ini sebagai upaya memaksimalkan hasil kerja rekanan. Terkait rekanan yang mengerjakan proyek - proyek pada tahun sebelumnya dan hasilnya sangat tidak tepat waktu. “Dikerjakan akhir tahun dan sekarang terlihat bahwa pekerjaan itu sudah rusak,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin. Padahal, proyek itu masih dalam pengawasan, namun ada yang sudah mengalami kerusakan.

Seharusnya, kata Ismul, rekanan seperti ini diblacklist. “Kemudian ada komentar pejabat bahwa rekanan itu ikut tender karena tidak diblacklist, lalu apa punishmentnya ketika kemarin tidak mengikuti aturan main yang ada. Ini yang masih menjadi pertanyaan,” sesalnya. Kalau rekanan yang sama mendapatkan proyek padahal rekanan itu pernah tidak konsisten dengan apa yang disepakati atau wanprestasi, kenapa tidak diblacklist. “Nah ini ada apa,” tanyanya.

Akhirnya, lanjut Ismul, pihaknya harus membuka diri bahwa sistem kerja rekanan cenderung menggunakan pola kejar tayang. Buktinya, ada beberapa fasilitas rumah sakit yang dibangun sekarang sudah rusak. Politisi PKS ini sangat menyenangkan komitmen Pemkot Mataram, khususnya LPSE yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan sanksi bagi rekanan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kenyataannya mereka kembali diberikan ruang. “Ini tentu masyarakat melihat komitmen Pemkot Mataram,” ujarnya.

Apalagi ketika tidak ada punishment terhadap pelanggaran yang terjadi oleh rekanan, ia khawatir hal itu akan membias kepada yang lain. Bahwa pekerjaan pekerjaan di Kota Mataram akan dikerjakan semaunya rekanan.

“Karena kita tidak tegas.

Ini harus menjadi catatan walaupun sudah memberikan denda sebagai konsekuensinya.

Tetapi terhadap kualitas pekerjaan itu kita sudah liat.

Sudah terlambat, kualitasnya tidak terjamin, masih diberikan ruang,” sesalnya. (fit)

TPS Pagesangan yang ditutup

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/yon)

Halaman 3

Penguasaan Bahasa Asing Minim

Peluang Kerja di Kapal Pesiar, SDM Lokal Terpental Mataram (Suara NTB) Kapal pesiar menjanjikan peluang kerja yang sangat menjanjikan. Sayangnya, peluang ini tak banyak SDM lokal yang menangkapnya akibat keterbatasan penguasaan bahasa asing. Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Lenek, Aikmel Lombok Timur sebagai UPTP Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, memiliki akses khusus dengan Royal Caribbean International, sebuah perusahaan kapal pesiar Norwegia-Amerika Serikat yang berbasis di Miami, Florida.

Perusahaan ini dalam setahun membutuhkan 39.000 lapangan kerja untuk mengisi berbagai job tour dunia dengan kapal-kapal pesiar raksasanya.

“Satu kapal panjangnya 360 meter, dengan 17 lantai. 2.000 tenaga kerja yang terlibat untuk satu kapal. Setiap lulusan BLK Lombok Timur, sudah barang tentu langsung didrop mengisi peluang-peluang tersebut. Sayangnya selama ini kecil dari SDM lokal,” kata Kepala BLK Internasional Lombok Timur, Drs. Sirman MAP di sela-sela kegiatan pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada 128 orang di BLK Mataram, Rabu (2/8) kemarin.

Untuk mengisi peluang tersebut, BLK Mataram setiap tahun memberikan pelatihan, terbuka untuk umum.

Tahun 2017 ini, BLK Mataram memiliki anggaran untuk melatih 1.504 orang. Tentu yang dibutuhkan adalah generasi-generasi mudanya.

Dari target tersebut, 625 orang

(Suara NTB/bul)

Sirman sudah dilatih. Dengan rasio, 21 persen diisi peserta dari dalam daerah, sisanya 79 persen diisi peserta dari berbagai asal di Indonesia.

“Saya sendiri sangat sedih sebenarnya. Peluang ini tidak bisa diisi oleh SDM lokal,” katanya prihatin.

Sementara dari luar daerah berbondong-bondong menjadi peserta pelatihan di BLK internasional untuk

menangkap peluang kerja di kapal pesiar. Beberapa peserta asal daerah Makassar, Palembang, Jakarta, Jogjakarta, Malang, Bali termasuk Merauke yang pesertanya bahan dibiayai oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu kendala yang membuat SDM lokal terpental karena terbatasnya penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris). Sirman tak ingin menyalahkan siapapun karena keterbatasan faktor pendukung SDM lokal. Namun disarankan agar sekolah mempersiapkannya.

“Bila perlu di sekolah itu diadakan 1 hari berbahasa Inggris. Mau ndak mau karena ini sudah menjadi syarat kita berkompetisi di tataran internasional,” ujarnya.

Sirman mengatakan, ke depan diharapkan peluang mengisi lowongan kerja sebesar ini bisa ditangkap sepenuhnya oleh SDM lokal. Mengingat, perhitungan secara ekonomis, gaji teredah yang bisa didapatkan sebesar Rp 10 juta perbulan. (bul)

Komisi II Tuding Dishub Tak Mampu Urus Parkir Mataram (Suara NTB) Rendahnya serapan retribusi parkir serta ketidaktaatan jukir melaksanakan Perda nomor 7 tahun 2015 dikritik berbagai pihak. Termasuk kalangan legislatif. Mereka menilai bahwa Dinas Perhubungan tidak mampu mengurus parkir di Kota Mataram, sehingga retribusi parkir yang masuk ke kas daerah rendah.

“Dishub ini bekerja ocok - ocok saja,” kritik Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M.Noer Ibrahim, Rabu (2/ 8). Menurutnya, Perda maupun Perwal yang dibuat oleh Walikota semestinya menjadi acuan untuk melakukan kegiatan. Kenyataannya, jukir masih saja tidak menggunakan karcis saat bekerja. Dishub harus melakukan tindakan tegas dengan melibatkan aparat keamanan. Dia menambahkan, komisi II serta anggota dewan lainnya greget-

Kondusivitas Daerah Terancam karena Minimnya Lapangan Pekerjaan Mataram (Suara NTB) – Bakesbangpoldagri menyasar generasi muda untuk diperkuat wawasan kebangsaannya. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kemungkinan pemicu konflik yang berimplikasi kepada kondusifitas daerah dan investasi.

Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. L. Syafi‘i, MM tidak memungkiri bahwa kondusivitas di daerah masih perlu mendapat perhatian besar. Karenanya, ia menyempatkan diri untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan pada kegiatan pelatihan berbasis kompetensi kepada 128 orang yang dilaksanakan oleh BLK Provinsi NTB di Dasan Cermen Mataram, Rabu (2/8) kemarin.

“Dimanapun kerawanan konflik itu pasti ada. Itu yang harus kita minimalisir jangan sampai terjadi konflik,” katanya.

Terhadap gangguan Kamtibmas ini, menurutnya perlu ada komitmen bersama untuk menjaganya. L. Syafi‘i menyebut, persoalan konflik ini ditengarai karena minimnya perhatian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada minimnya lapangan pekerjaan untuk mereka.

Karena itu, sangat strategis menurutnya peran BLK untuk

Rabu, 2/07/17

melahirkan generasi-generasi yang berkompetensi untuk mendongkraknya. Tinggal, bagaimana lulusan BLK kemudian mampu menangkap peluang. Dengan membekalinya keterampilan, L. Syafi‘i meyakini, setidaknya jika lulusan BLK tidak tertampung oleh pekerja formal, ia akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Karena itu, wawasan kebangsaan generasi kita harus kuat agar mencintai NTB, dan menjaganya.

Dan tidak kalah penting adalah membuatnya menjadi manusia yang produktif,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2016 mencapai 2.464.331 orang. Bertambah sekitar 208.452 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015. Penambahan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh penambahan penduduk bekerja dari 2.127.503 orang pada agustus 2015 menjadi 2.367.310 orang pada Agustus 2016. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB kondisi Agustus 2016 mencapai 3,94 persen, kondisi ini lebih rendah 1,75 poin persen jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2015 (5,69 persen).

Sementara penduduk bekerja masih didominasi oleh pen-

duduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 1.120.740 orang (47,34 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 303.155 orang mencakup 57.670 orang (2,44 persen) berpendidikan Diploma dan 245.485 orang (10,37 persen) berpendidikan Universitas.

Pemprov NTB melalui BLK Mataram cukup rutin memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada mereka yang notabenenya berpendidikan rendah dan setingkat SMA. Tahun ini bahkan ditargetkan BLK Mataram akan meluluskan angkatan siap kerja 560 orang melalui dukungan APBD dan APBN. Sebanyak 280 orang telah dilatih, dan sebanyak 128 orang diberikan pelatihan yang mulai dilaksanakan sejak kemarin.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan, pelatihan yang dilakukan kemarin terdiri dari 8 paket kejuruan. Dari APBD untuk kejuruan komputer, kejuruan perhotelan, kejuruan instalasi listrik dan kejuruan menjahit.

Sementara dana dari APBN, mendukung kegiatan pelatihan 4 paket. Masing-masing teknik pengolahan hasil pertanian, otomotif roda dua, asisten administrasi dan otomotif roda 4. (bul)

an dengan retribusi parkir. Diharapkan, sebelum akhir Desember harus ada kenaikan PAD. “Dishub ini harus cerdas sehingga PAD naik,” ucapnya.

Politisi Golkar suatu waktu mengecek salah satu titik parkir di Mataram. Lahan parkir masih dikuasai oleh preman. Sebab, jukir utama diberikan SK hanya tidur di rumah, sementara yang bekerja jukir pembantu. Selain itu, setoran diserahkan ke kas daerah hanya Rp 25 ribu/bulan.

Disatu sisi, ia mempertanyakan hasil audit dilakukan oleh Inspektorat. Selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah merumuskan titik kebocoran, sehingga jukir diberikan sanksi.

Ia memberikan catatan jika hingga akhir Desember PAD dari retribusi parkir tidak tercapai. Berarti kinerja Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid beserta jajarannya tidak bagus.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Sekretaris Dishub, Cukup Wibowo menjelaskan, persoalan jukir sebenarnya bukan Dishub saja yang bekerja. Tetapi ada OPD lain dan UPTD yang mengurus parkir di Kota Mataram. Artinya, tidak bisa kemudian tolak ukur kinerja dilihat dari serapan karena selama ini Dishub telah bekerja maksimal.

Terbukti dari asumsi target Rp 5 miliar di tahun 2017. UPTD Perparkiran hingga Juli serapan telah mencapai Rp 2,8 miliar atau 62,8 persen.

Sementara total pendapatan parkir TJU, TAXI, dan parkir berlangganan ada pada angka Rp 1.113.738.500.

“Ini kan pekerjaan masih berproses. Masih ada waktu hingga Desember. Kita terus bekerja keras mengejar target itu,” kata Cukup. (cem)

Transportasi ”Online” Diminta Taati Ketentuan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pengusaha transportasi daring/online mengikuti ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Permenhub Nomor 26 tahun 2017. Ketentuan yang diikuti harus sama dengan yang diberlakukan untuk transportasi offline.

Hal ini disampaikan gubernur saat pembukaan Mukernas Organda di Mataram, Rabu (2/8) kemarin. Transportasi online, yang paling penting perlakukan harus sama.

Kalau offline diberikan banyak persyaratan, kelaikan kendaraan, bayar pajak dan berbagai macamnya. Online juga harus begitu agar fair.

Disatu sisi, gubernur juga memberikan apresiasi atas eksistensi transportasi offline yang diwadahi oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda). Keberadaan transportasi umum darat ini menurutnya sangat berperan penting terhadap perekonomian negara dan daerah. Alasannya, jika Organda terganggu, perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya pun akan ikut terganggu. Hal itu memicu terjadinya inflasi.

Karena itu, ia sangat berharap peran Organda tidak digeser oleh berkembangnya sistem transportasi berbasis online.

Sementara itu, persoalan transportasi online ini menjadi isu utama yang dibahas Organda dalam Mukernas yang dilaksanakan selama dua hari di Mataram. Selain, rencana program yang dilaksanakan selanjutnya.

Ketua DPP Organda, Adrianto Djokosoetomo menegaskan pentingnya meningkatkan profesionalisme untuk menjaga eksistensi transportasi offline. Kendati demikian, Organda tetap meminta agar transportasi online juga ikut terhadap ketentuan yang diberlakukan pemerintah.

Organda mengajak agar pengelola transportasi online beroperasi secara legal. Artinya, jika pengusaha transportasi offline dibebankan pajak-pajak dan seluruh kewajiban lain yang mengikat, maka transportasi onlinepun harus juga demikian.

Keberadadaan transportasi online ini bisa memicu transportasi offline semakin tiarap. Terbukti di Jakarta, dari 27.000 jumlah kendaraan offline pada tahun 2014, saat ini yang masih bertahan hanya sebanyak 10.000 unit. Harapannya jangan sampai hal ini akan terjadi lebih massif di daerah.

Organda melakukan perhitungan, keberadaan transpor-

(Suara NTB/bul)

TINJAU - Gubernur bersama jajaran Organda meninjau salah satu moda transportasi yang dipajang pada Mukernas Organda di Mataram tasi online ini secara nasional memicu hilangnya pendapatan negara sebesar Rp 1,6 triliun.

“Pajak badan, pajak PPh

karyawan, PNBP seharusnya dibayar. Jangan sampai ini merugikan jangka panjang,” ujarnya.

Karena itulah, hasil Mukernas nantinya akan dirumuskan berbagai kebijakan organisasi ini. (bul)

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Jangan Bunuh Karakter Anak MEMANJAKAN anak dinilai tidak baik untuk pendidikan karakter. Pola didik para orang tua yang terlalu memanjakan anak dinilai justru akan merusak karakter anak.

Seperti larangan anak bekerja yang digaungkan dewasa ini dianggap akan mematikan kreativitas anak.

Demikian pandangan Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch Ali bin Dachlan pada momentum perayaan Hari Anak Nasional (HAN) di Selong, Rabu (2/8).

Berdasarkan pengalamannya, Ali BD yang juga (Suara NTB/dok) akrab disebut Amaq Asrul ini H. Moch. Ali Bin Dachlan mengaku tidak pernah memanjakan anak-anaknya, termasuk dalam bekerja. Menurutnya, anak yang bekerja itu merupakan pendidikan untuk bekerja keras. Bahkan, larangan bekerja justru akan membunuh masa depan anak-anak. “Anak bekerja itu bagian dari pendidikan karakter,” ungkapnya, seraya meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ini diingatkan agar meluruskan perpektif bekerja bagi anak-anak.

Selain itu, ujarnya, terlalu memanjakan anak akan berakibat buruk pada masa depan anak. Munculnya banyak pengangguran saat ini dinilai, karena para orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Selain itu, orang tua ada yang sampai berutang demi memanjakan anak. “Jangan sampai kehilangan arah mendidik anak,” ujarnya mengingatkan.

Hal lain, lanjutnya, kenakalan yang dibuat anak-anak tidak perlu dilarang dan anak-anak tidak bisa disalahkan. Anak-anak ibarat ketimun muda yang harus dirawat dan dipelihara. ‘’Jangan sampai menjadi ketimun yang bengkok,’’ tambahnya.

Kurikulum pendidikan anak di tingkat Taman Kanak-kanak diharap bukan untuk semakin memanjakan anak. Melihat pendidikan di TK itu, Ali BD mengaku sengaja tidak memasukkan anak-anaknya ke sekolah TK. TK ,menurutnya, adalah lingkungan sekitarnya.

Dituturkan, di negara-negara maju anak-anak justru banyak bekerja di rumahnya, seperti mencuci piring, bersih-bersih rumah dan pekerjaan lainnya membantu orang tuanya. Pendidikan karakter saat usia kanak-kanak ini sangat besar, sehingga anak akan lahir menjadi pribadi yang sehat dan kuat saat dewasa.

Ali BD menuturkan, saat dirinya masih SMP dan SMA selalu jalan kali hingga 7 km dari rumahnya di Geres menuju Selong.

Kebiasaan jalan kaki itu akan membuat otot menjadi lebih kuat. Sementara salah didik ini akan membuat anak-anak di usia dewasanya menjadi tidak mandiri. Banyaknya anak-anak yang menjadi pengangguran saat ini dinilai karena salah didik. Termasuk akibat terlalu memanjakan anak-anak. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

DP2KBPMD Sayangkan Penempatan Dana Desa di Rekening Pribadi Tanjung (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembinaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyayangkan adanya pengalihan penempatan dana desa dari rekening pemerintah desa (pemdes) ke rekening pribadi. Instansi yang bertindak selaku pembina pemdes ini pun meminta agar desa-desa segera menempatkan kembali dana desa ke rekening pemdes.

“Kalau terjadi tentu sangat kita sayangkan karena kita gunakan sistem aplikasi. Berapa keluar, berapa masuk harus dipertanggungjawabkan. Tidak harus mengendap di rekening pribadi,” ungkap Kepala DP2KBPMD Lombok Utara, Drs. H. Kholidi Halil, MM., Rabu (2/8).

Kholidi belum melihat adanya alibi yang menguntungkan bagi Pemdes dalam penempatan dana desa di rekening pribadi. Umpamanya, adanya anggapan bahwa bahwa dana desa lebih mudah dicairkan. “Tetapi detailnya belum bisa kita komentari lebih jauh. Kita akan cek lagi untuk

selanjutnya desa-desa kita bina. Kalau pemeriksaan itu memang ranah Inspektorat, jadi kita belum tahu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” pungkas Kholidi.

Terpisah, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., mengatakan langsung menindaklanjuti temuan

jajarannya itu. Pada hari itu juga, desa-desa diminta mengalihkan kembali penempatan dana desa dari rekening pribadi ke rekening desa.

“Ini sifatnya insidentil, saat pemeriksaan kita temukan, ya kita minta kembalikan. Responnya langsung, kita opname kas, lihat berapa masuk, berapa keluar, berapa sisa,” kata Zaenal.

Zaenal menyadari seluruh pemdes tidak mempunyai brangkas penyimpanan untuk sisa-sisa dana yang ada di desa. Hanya saja, jajaran Inspektorat yang turun memeriksa menemukan adanya penyimpanan dana desa di reken-

ing pribadi tersebut.

“Maksudnya untuk mengamankan tapi bentuk pengamanannya tidak boleh. Rekening kas desa di bank ada, kalau ada bunga langsung masuk ke kas desa. Itu makanya uang negara itu harus diamankan dengan jelas,” paparnya.

Terhadap kemungkinan adanya bunga simpanan di rekening pribadi, tambah Inspektur, pihaknya langsung memerintahkan untuk ditarik dan dialihkan ke kas desa. Pihaknya berharap pengalihan dana desa ke rekening pribadi tidak terulang kembali dan menjadi temuan di kemudian hari. (ari)

Pendaki Rinjani yang Hilang Ditemukan Selamat

Berkutu, Warga Bermi Tolak Terima Rastra Selong (Suara NTB) Sebanyak 94 penerima beras sejahtera (rastra) di Kampung Bermi Kelurahan Pancor mengeluhkan kondisi rastra yang didistribusikan Badan Urusan Logistik (Bulog) Lotim.

Pasalnya, dari 23 karung rastra yang didistribusikan di RT 34 Kampung Bermi, ada empat karung berkutu.

Ketua RT 34 Kampung Bermi Kelurahan Pancor, Atharudin menuturkan,raskin berkutu pertama kali ditemukan oleh masyarakat saat dilakukan proses pembagian. Untuk itu, beras yang sudah dibagikan itu ditarik kembali dari tangan masyarakat untuk secepatnya dilaporkan ke Bulog. “Yang pertama kali menemukan adalah masyarakat, bahwa raskin yang mereka terima berkutu,” tuturnya, Rabu (2/8).

Sedangkan untuk dari segi warna ataupun kualitas yang lain.

Atharudin menyebut tidak ada masalah. “Hanya berkutu saja, yang lain tidak ada keluhan dari masyarakat,”sambungnya.

Sementara, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Slamet Hariyanto, yang mendapatkan laporan tersebut langsung turun ke lokasi.

Didampingi beberapa stafnya, ia tidak membantah terkait adanya rastra yang berkutu sebagaimana laporan yang diterimanya.

Ditegaskan Slamet, adanya rastra berkutu ini merupakan yang pertama kali ditemukan selama dilakukan proses pendistribusian dari jumlah yang disalurkan sebanyak 2.075 ton untuk bulan ini. “Ini pertama kali ditemukan adanya beras berkutu,” akunya.

Terkait dengan temuan itu, pihaknya langsung melakukan proses penggantian sesuai dengan jumlah beras yang berkutu berdasarkan laporan yang diterimanya. Pada kesempatan itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk aktif dan responsif terhadap adanya beras yang dikeluarkan oleh Bulog. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

WISATAWAN - Akibat cuaca buruk, wisatawan yang hendak ke tiga Gili menumpuk di Pelabuhan Bangsal. Syahbandar memberlakukan sistem buka tutup penyeberangan ke Gili.

Angin Kencang, Penyeberangan Wisatawan Terganggu Tanjung (Suara NTB) Aktivitas wisata cukup terkena dampak akibat cuaca buruk akibat angin kencang yang melanda wilayah Lombok Utara. UPT Syahbandar Pelabuhan Bangsal Pemenang menyebut, kecepatan angin antara 20 sampai 25 knot dan mengakibatkan tinggi gelombang paling rendah 2 meter.

Situasi ini pun membuat syahbandar memberlakukan sistem buka tutup pelabuhan dan mengalihkan penyeberangan Lombok Utara-Bali ke Pelabuhan Lembar.

“Kita sudah buat edaran, pelabuhan tutup sementara sampai normal kembali. Cuaca terus kita pantau, untuk normalnya akan kita kabarkan ke operator kapal,” kata Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Bangsal Oemenang, Madhi, Rabu (2/8).

Kebijakan buka tutup sementara pelabuhan di Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Teluk Nara berlaku sejak Selasa, 1 Agustus lalu. Larangan berlayar ini berlaku khusus untuk Fastboat dari Lombok

Utara menuju Padangbai/ Benoa - Bali.

“Untuk boat publik (Bangsal - 3 Gili) masih bisa jalan karena ringan. Tapi fastboat yang dari bahan fiber, kita larang sementara karena rawan. Ada gelombang cepat oleng,” paparnya.

Syahbandar mengarahkan agar seluruh wisatawan lokal dan mancanegara yang menyeberang menuju Bali beralih memanfaatkan armada ferry yang ada di Pelabuhan Lembar. Pihak syahbandar tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan para penumpang baik lokal dan mancanegara.

“Kita tidak mau ambil risiko apalagi ini orang luar. Kalau ada apa-apa, nama daerah, nama negara yang kita pertaruhkan. Kita mengambil keputusan ini sebenarnya sangat berat karena menyangkut nasib orang banyak,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun koran inu, kondisi Pelabuhan Bangs Pemenang ramai oleh keberadaan tamu mencanegara. Mereka yang hendak ke

Bali tidak bisa memanfaatkan jasa armada fastboat di Pelabuhan Bangsal.

Terpisah, Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, kepada koran ini mengakui penyeberangan Bangsal ke Tiga Gili berjalan normal.

Hanya saja, penyelenggara penyeberangan tidak ingin mengambil risiko dengan mengangkut penumpang dalam jumlah normal.

“Publik boat seperi biasa masih bisa jalan. Tetapi karena ombak, kita kurangi penumpang dari 40 orang menjadi 25 orang, maksimal 30 orang,” kata Udin sapaan akrabnya.

Sejauh ini Udin menilai penumpukan wisatawan tidak begitu banyak. Wisatawan yang hendak ke Bali juga diberikan pengertian untuk mengakses Pelabuhan Lembar demi keselamatan mereka. “Dari Trawangan juga tidak ada fastboat yang jalan.

Mereka drop wisatawan semua ke Bangsal dengan boat publik untuk selanjutnya diarahkan ke Lembar,” demikian Udin. (ari)

Selong (Suara NTB) Seorang pendaki yang hilang saat turun dari puncak Gunung Rinjani menuju Pelawangan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban atas nama Siti Maryam asal Cakung Jakarta Timur pertama kali ditemukan pengembala sapi bernama Suhaldi asal Sembalun Lawang, Rabu (2/8).

Informasi yang diterima Suara NTB, korban ditemukan di daerah Abangan sekitar 1,5 km sebelah selatan jalur pendakian antara gerbang pos 1 Sembalun sekitar pukul 07:00 wita. Pada saat ditemukan, wanita berusia 30 tahun dalam keadaan lemas dan pucat. Hal tersebut dikarenakan korban tidak pernah makan selama waktu dinyatakan hilang sejak Minggu, (30/7) lalu.

Kepada Suara NTB, Kepala TNGR Resort Sembalun, Zainudin mengatakan, korban sebelumnya sempat berusaha berteriak memanggil teman-temannya saat terpisah, namun langkah itu tidak membuahkan hasil.

Untuk itu, korban mengambil inisiatif tetap berjalan dengan mengikuti arah lampu rumah warga yang dilihatnya dari atas hingga akhirnya korban ditemukan Suhaldi, seorang pengembala sapi asal Sembalun Lawang. “Alhamdulillah korban sudah ditemukan, saat ditemukan korban dalam kondisi sehat,”

jelasnya.

Zainudin menambahkan, korban yang terlihat lemas saat ditemukan kemudian dibawa Suhaldi ke tempat pemukiman warga di Sembalun Bawah Nao. Selanjutnya dibawa ke dokter untuk dilakukannya pemeriksaan medis.

Diketahui sebelumnya, hilangnya salah satu pendaki asal Jakarta terjadi pada Minggu (30/7) lalu. Korban merupakan pengunjung grup yang berjumlah 28 orang yang berangkat melakukan pendakian melalui jalur Sembalun pada Jumat, 28 Juli 2017 lalu. Pada saat melakukan pendakian, rombongan tersebut pada hari pertama bermalam di pos 3, sebelum kembali melanjutkan perjalanan pada hari Sabtu pagi menuju ke Pelawangan.

Setelah bermalam di lokasi itu, rombongan kemudian melakukan pendakian pada Minggu dini hari sekitar pukul, 02:30 wita dan kembali ke Pelawangan pada pukul 09:00 wita dengan melewati letter “S”. Di titik tersebut, korban kemudian meminta izin kepada rekannya untuk buang hajat. Namun setelah satu jam, Siti Maryam tak kunjung kembali, sehingga seluruh rekannya langsung melakukan proses pencarian termasuk melaporkannya ke petugas TNGR. Sementara saat itu, seluruh barang berharga korban, berupa HP, tas dan dompet sudah dititipkan kepada rekannya. (yon)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA KESEHATAN - Siti Maryam, salah satu pendaki Gunung Rinjani asal Jakarta menjalani pemeriksaan medis setelah dinyatakan hilang, Minggu (30/7) lalu.

Ketika Figur Balon Berebut Dukungan Parpol (Suara NTB/yon)

GANTI BERAS - Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Slamet Hariyanto mengganti rastra yang ditemukan berkutu oleh masyarakat di Kampung Bermi Kelurahan Pancor.

PDIP Makin Mantap Dukung Sukma Selong (Suara NTB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) makin yakin dan mantap mendukung H. M. Sukiman Azmy dengan pasangannya H. Rumaksi alias Sukma dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Pascaputusan bebas tanpa syarat oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Mataram kepada H.M. Sukiman Azmy, selaku partai pengusung, PDIP makin yakin bisa memenangkan pesta demokrasi di Lotim.

Sekretaris DPC PDIP Lotim, Safruddin kepada Suara NTB, Rabu (2/8) menjelaskan, sejak awal PDIP sangat yakin mantan Bupati Lotim itu tidak bersalah. Pascaputusan vonis bebas itu, PDIP makin mematangkan langkah untuk memperjuangkan kemenangan untuk paket Sukma.

PDIP, lanjutnya sudah final dan tidak berubah-ubah lagi pilihannya. Sudah satu pasangan yang kompak seluruh elemen partai sepakat mengusung. Tinggal memenuhi persyaratan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Komunikasi dengan partai-partai lain, seperti Hanura dan PKPI pun semakin intensif dilakukan. Sebagai partai pengusung, PDIP menjalin komunikasi juga dengan pimpinan-pimpinan partai mitra koalisi di tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Untuk memantapkan dukungan partai, PDIP ini sendiri sudah mempersiapkan surat permohonan ke pusat sejak tanggal 12 Juli lalu. Nama pasangan Sukma di PDIP sudah sangat meyakinkan dan berdasarkan hasil survei lembaga survei selama ini, Sukiman Azmy berada pada peringkat tertinggi.

Ditambahkan, tanggal 8 Agustus mendatang, PDIP akan menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi internal PDIP di Mataram dengan agenda mematangkan persiapan kemenangan pada Pilkada 2018 mendatang. (rus)

Antara Besaran ”Mahar” dan Alasan Elektabilitas Dua bulan terakhir ini, partai-partai di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuka pendaftaran penjaringan figur bakal calon (balon) yang akan diusung. Mulai dari Golkar yang dilamar enam balon, Nasdem dengan tiga balon. Ada juga PAN, PBB dan Hanura. Partai lainnya pun tidak mau ketinggalan, seperti Demokrat, PKS, Gerindra, PDIP dan PKPI yang jelas sudah ada suaranya di parlemen Lotim. Kepada siapakah parpolparpol tersebut akan menentukan pilihannya?

ADA dua hal menarik yang kiranya menjadi alasan parpol untuk memilih bakal calon yang diusungnya. Pertama siapa figur pemberi mahar terbesar dan keuda, alasan tingkat elektabilitas tertinggi dari figur balon bersangkutan.

Alasan mahar politik dalam bahasa kiasan yang terungkap dalam setiap perbincangan parpol ini bisa saja dibenarkan.

Karena sudah menjadi rahasia umum adanya keharusan dari parpol-parpol untuk membayar mahar politik itu.

Jika alasan pilihan itu karena besaran mahal, maka akan kena dengan sindikan para pakar mengistilahkan terjadi politik transaksional. Politik transaksional ini selalu dibantah oleh pihak dari parpol. Namun, bantahan tersebut termentah-

kan dengan realita yang terjadi bahwa parpol harus dibayar untuk bisa bergerak.

Sementara itu, jika alasannya adalah tingkat elektabilitas maka kandidat bakal calon yang diperbutkan tentunya cuma satu orang. Validitas hasil survei ini kemudian menjadi ruang pembeda bagi adanya pilihan lain dari sekian banyak figur yang ingin tampil sebagai penguasa. Sekitar menjelang penabuhan genderang pesta demokrasi di mulai, partai sudah pasang strategi. Mekanisme pendaftaran yang dilalui sudah menyiratkan adanya keharusan bayar mahar.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB), Edwin Hadiwidjaya kepada Suara NTB mengatakan, partai seperti halnya

PBB membuka pendaftaran itu mengacu pada pedoman.

Pedoman organisasi partai untuk menentukan pilihan dalam memberikan dukungan. PBB yang memulai membuka pendaftaran awal bulan Agustus ini mengatakan, mekanisme pendaftaran ini akan membuat partai lebih terbuka kepada seluruh kandidat, putra putri terbaik Lotim. Tidak saja pada pilkada, namun juga pada pemilihan anggota legislatif.

Ketua Golkar Lotim, H. Daeng Paelori sebelumnya juga mengungkapkan pendaftaran menjadi salah satu cara partai mencari orang terbaik. Partai yang dilamar oleh enam orang bakal calon ini beralasan kemudian tidak bisa langsung memilih nama dari ke enam pasangan calon. Asmiluddin, H. Daeng Paelori yang juga ketua DPD II Golkar Lotim, Mauud Adam kader Golkar.

Miftahul Hadi, H. Rumaksi dan H.M. Sukiman Azmy. Partai Golkar kata Daeng adalah partai yang rasional, sehingga butuh survei meski sebelumnya sudah ada survei.

Tahapan survei ini terbilang selalu dijadikan alasan para pimpinan partai sebelum penetapan pasangan calon yang akan diusung. Termasuk

dari Nasdem Lotim di bawah komando Syamsul Rizal. Partai yang dilamar oleh tiga kandidat, yakni H. Haerul Warisin, Najamudin dan Ali Masadi ini mengaku selanjutnya menunggu survei juga nantinya sebelum keluar rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Lotim, Murnan mengatakan partainya sudah tidak lagi melakukan cara membuka pendaftaran secara formalitas. Katanya, partai Islam itu sudah pengalaman dengan menggunakan cara pendaftaran. Pengakuan Murnan, muncul rasa kurang enak jika yang mendaftar itu teryata batal diusung. Di mana tidak diinafikan Murnan, memang ada ketentuan mahar dari figur balon untuk partai.

Mekanisme penjaringan bakal calon oleh PKS ini kemudian coba diubah. “Formulasinya siapa yang datang itu yang kita terima, kita diskusi lalu siapa yang cocok komunikasi dengan kita baru kita lanjutkan,” urainya.

Politik kata Murnan dinamikanya sangat tinggi. Sebentarbenar berubah. Saat ini posisi PKS memang masih berada

pada upaya memperjuangkan kadernya H. Abdul Hadi. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan di tengah jalan. Jika tidak memungkinkan ke kader, bisa saja memilih kandidat lain di luar kader.

PKS pun tidak memaksakan diri harus menempatkan kader di nomor satu. Jika ada peluang di nomor dua pun dipersilahkan. “Kalau ada peluang ke nomor satu, kita nomor satu tapi jika nomor dua dan ada pasangan yang cocok, kita pasangkan,” paparnya.

PKS tidak ada batasan waktu soal komunikasi politik.

Pendaftaran dialaminya hanya sekadar formalitas. PKS tidak mau sekadar formalitas itu. “Intinya maka yang cocok dan katakanlah sehati dengan PKS itulah yang akan diusung,” demikian imbuhnya.

Setidaknya, apapun yang menjadi alasan dari partai politik, kendaraan para kandidat calon pemimpin Lotim tentunya bisa menjadi keterwakilan keinginan besar masyarakat untuk melahirkan kandidatkandidat terbaik. Lotim ke depan bisa dipimpin oleh kader-kader bangsa yang membawa Gumi Selaparang ke arah yang lebih baik dan lebih mensejahterakan rakyat. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Setuju Revisi Perda Desa dan Bahas KUA-PPAS APBDP 2017 Praya (Suara NTB) Sebanyak 8 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyetujui rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Termasuk pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. Sementara satu fraksi memilih menolak menyetujui revisi perda ini.

Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Loteng terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017 serta raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2016, Rabu (2/8), dipimpin Wakil Ketua H.M. Nasip, dan dihadiri Wabup Loteng, L. Pathul Bahri. Di mana secara umum fraksi yang ada di DPRD Loteng menyatakan setuju kedua usulan pemerintah daerah tersebut dibahas, mengingat pentingnya dua raperda dalam mendukung proses pembangunan di daerah ini.

Sementara Fraksi Partai Demokrat menyatakan tidak setuju perda ini direvisi, mengingat persoalan yang terjadi pada pemilihan kepala desa yang menjadi salah satu dasar dilakukannya revisi perda tidak relevan. Karena yang harus direvisi seharusnya Peraturan Bupati (Perbup) terkait penyelenggaraan pilkades, bukan pada Perda-nya.

“Yang seharusnya direvisi itu Perbup, bukannya perda.

Jadi kami Fraksi Partai Demokrat tidak setujui revisi Perda,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M. Samsul Qomar.

Meski tidak secara bulat, pembahasan revisi Perda Nomor 1 tahun 2016 tetap akan dilakukan. Pasalnya, mayoritas fraksi lainnya menyatakan setuju dilakukan revisi perda ini. “Mengingat adanya perubahan terhadap tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa. Termasuk kewenangan kecamatan, sehingga harus ada perda,”sebut juru bicara Fraksi Partai Gerindra, L. Muhibban.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Zulfan Azhari. Dalam revisi perda itu, ujarnya, pihaknya berharap

tata cara pelaksanaan pilkades, harus diperjelas. Termasuk persyaratan dan tata cara penetapan calon kades, sehingga tidak sampai memicu konflik seperti pada pelaksanaan pilkades sebelumnya.

Mengingat, banyak persoalan yang muncul pada pelaksanaan pilkades sebelumnya, karena ketidakjelasan aturan. Sementara persepsi pelaksanaan pilkades di tingkat desa juga berbeda. “Dengan adanya revisi perda ini, ke depan kita berharap tidak ada lagi muncul persoalan dalam setiap pelaksanaan pilkades,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Loteng terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017 serta raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2016, Rabu (2/8).

Galian C Marak Tunggu Persetujuan Kepala Daerah SELEKSI calon Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) segera akan dibuka. Komposisi panitia seleksi (pansel) kini tinggal menunggu persetujuan kepala daerah. Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Pansel akan fokus untuk menyeleksi calon pejabat eselon II di tiga jabatan tinggi pratama yang lowong sampai sejauh ini. Masing-masing jabatan Kepala Dinas Peker(Suara NTB/dok) jaan Umum dan Penataan H.L. Herdan Ruang (PUPR), Kepala Dinas PPPAPPKB Loteng serta Kepala Satpol PP. “Karena hanya ini jabatan yang lowong, maka panselnya nantinya hanya akan fokus untuk menyelesaikan calon pejabat di tiga posisi tersebut,” terangnya.

Persoalan kemudian ada jabatan lainnya yang akan ikut berubah. Itu tergantung kebutuhan dan keputusan kepala daerah. Tapi kemungkinan untuk jabatan eselon III ke bawah saja yang bakalan ikut berubah, karena untuk pengisian jabatan eselon II harus melalui proses seleksi terbuka.

Disinggung target waktu pengisian ketiga jabatan, Herdan menegaskan semua tergantung proses seleksi, jika persetujuan komposisi pansel cepat, maka proses seleksi juga bisa cepat terlaksana. Itu artinya, proses pengisian jabatan juga bisa cepat. “Tergantung proses seleksi. Kalau cepat selesai, pengisian juga bisa cepat dilaksanakan,” tambahnya.

Untuk posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP sebelumnya sempat akan diisi. Bahkan sudah masuk dalam seleksi pejabat. Namun karena tidak memenuhi syarat, maka kedua posisi tersebut akhirnya tetap lowong. Adapun untuk jabatan Kepala Dinas PPPAPPKB, lowong lantaran pejabat sebelumnya, H. Omdah, S.KM., dimutasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng yang baru. (kir)

Sejumlah Figur Dekati PKS Giri Menang (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya tak ingin kehilangan momentum dalam Pilkada Lombok Barat (Lobar) mendatang. Oleh karena itu, PKS mengaku sudah mulai berproses sejak setahun lalu, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh politik di Lobar.

Ketua DPD PKS Lobar, H. Wahid Syahril kepada sejumlah media, Rabu (2/8) mengungkapkan PKS dalam Pilkada 2018 mendatang tetap optimal dalam melakukan pergerakan.

“Yang jelas PKS tetap akan optimal dalam pilkada mendatang untuk memberikan yang terbaik bagi Lobar,” jelasnya.

Mengenai keluarnya rekomendasi untuk TGH. Pattimura Farhan, Wahid Syahril menjawab diplomatis tanpa mau memastikan. Menurut dia, PKS tentu akan mengeluarkan rekomendasi.

Pihaknya sangat berharap agar kandidat yang diusung dari kader sendiri, dan menurutnya TGH. Pattimura Farhan merupakan kader terbaik PKS yang ada di Lobar, bahkan di NTB. Dikonfirmasi mengenai proses yang telah dilakukan PKS Lobar dalam hal penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar, pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar ini menegaskan proses di partai nya sudah cukup lama berjalan.

Namun, untuk mencari masukan, pihaknya akan menawarkan beberapa kadernya ke masyarakat termasuk TGH. Pattimura Farhan. Namun demikian, PKS Lobar nampaknya cukup sadar dengan kekuatan 3 kursi di parlemen, PKS tidak bisa berjalan sendiri dan butuh koalisi dengan partai lain. “Soal nanti nomor 1 atau nomor 2, itu yang akan kita tawarkan ke masyarakat,” sambungnya.

Lalu kapan PKS akan membuka pendaftaran secara terbuka ? lagi-lagi, Wahid Syahril menjawab diplomatis. Namun demikian dia mengakui PKS memang belum membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar. “Memang sudah ada juga beberapa bakal calon yang mengajukan diri ke PKS, salah satunya incumbent dan yang lain,” ungkapnya.

Terkait arah koalisi, Wahid Syahril mengakui PKS tidak menutup dengan partai mana pun. Menurut dia, PKS terbuka dengan siapa saja termasuk juga Gerindra guna melanjutkan koalisi nasional. “Semua bisa saja terjadi, kami terbuka dengan Gerindra, Golkar dan juga yang lain,” imbuhnya. (her)

Kerusakan Lingkungan Kian Mengkhawatirkan Praya (Suara NTB) Ancaman akan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diyakini semakin besar. Salah satu penyebabnya, maraknya aktivitas galian C di daerah ini. Terlebih banyak di antaranya yang dilakukan secara ilegal tanpa memperhitungkan stabilitas lingkungan sekitar.

Hal itu diakui Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., saat mengukuhkan pengurus Paguyuban Duta Lingkungan Loteng di Gedung PKK Loteng, Rabu (2/8).

Menurutnya, galian C bukan dilarang, tapi harus ada izin.

Karena dengan izin tersebut, aktivitas galian C bisa dipantau, apakah mengancam kelestarian lingkungan atau tidak. Di satu sisi, untuk menghentikan

sama sekali aktivitas galian C di daerah ini tidak mudah. Karena di tengah kian pesatnya pembangunan di daerah ini, permintaan material galian C juga semakin tinggi. “Bisa dibayangkan berapa banyak kebutuhan material galian C untuk kawasan Mandalika. Sumbernya dari mana, jelas dari daerah setempat,” ujarnya.

Kondisi itulah yang mem-

buat aktivitas galian C sulit dihentikan, apalagi sampai ditutup sama sekali. Tapi yang perlu sekarang adalah aktivitas galian C diatur melalui izin resmi, sehingga tidak membawa dampak buruk pada lingkungan. Kalau pun kemudian berdampak, ada upaya untuk mencegah dan mengantisipasi dampak buruk tersebut.

kemasyarakatan di daerah ini sangat dibutuhkan. “Termasuk Paguyuban Duta Lingkungan ini. Sebagai bagian dari masyarakat haruslah mampu berperan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” tambah Pathul.

Bahkan, harus bisa terlibat langsung dalam upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di daerah ini yang kondisinya semakin terancam.

Jika semua elemen masyarakat di daerah ini ikut terlibat, maka bagaimanapun berat menjaga kelestarian lingkungan akan terasa ringan. (kir)

Pembangunan Sirkuit F1 Habiskan Rp 6,7 Triliun Praya (Suara NTB) Sirkuit F1 bakal menjadi salah satu fasilitas yang akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng). Fasilitas tersebut termasuk fasilitas yang paling mewah yang bakal dibangun di kawasan tersebut. Bagaimana tidak, anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun fasilitas ini menyentuh angka hingga Rp 6,7 triliun.

Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., di Praya, Rabu (2/8), menjelaskan, pembangunan fasilitas ini dalam proses penyusunan masterplan sirkuit oleh pihak investor. Dan, jika tidak ada aral melintang proses pembangunannya direncanakan akan dimulai tahun 2019 mendatang, sehingga akan menjadikan KEK Mandalika sebagai satu-satunya KEK yang memiliki sirkuit F1 di dalamnya.

Untuk itu, tentu dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan agar semua rencana pembangunan yang ada di kawasan Mandalika bisa terlaksana dengan baik.

“Berbagai fasilitas yang dibangun di kawasan Mandalika ada anugerah bagi masyarakat dan daerah ini.

Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita akan anugerah tersebut, caranya dengan mendukung proses pembangunan yang ada,” ujarnya.

Pasalnya, tidak semua

daerah yang bisa nasibnya seperti Loteng yang punya potensi pariwisata yang begitu luas biasa. Dan, kini juga akan memiliki kawasan pariwisata dengan begitu banyak fasilitas di dalamnya dan semakin meningkatkan minat wisatawan khususnya wisatawan mancanegera untuk datang dan berkunjung di daerah ini.

Sebelumnya, Deputy Project Director Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) H. Adi Sujono, mengatakan investor yang akan membangun fasilitas sirkuit tersebut berasal dari Prancis. Dan, saat ini tengah fokus menyelesaikan desain sirkuit. Diharapkan pada tahun 2018 sudah masuk tahap persiapan pembangunan fisik. “Pihak investor menargetkan pembangunan akan dimulai tahun 2019 mendatang,” ungkapnya.

Di mana, sesuai perjanjian yang sudah dibuat, pihaknya investor diberikan waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan proses pembangunan. Jika tidak, maka kesepakatan investasi dianggap batal. Ia menjelaskan, dalam menentukan calon investor pihak ITDC tidak sembarang.

Investor yang akan masuk harus benar-benar serius dan mampu. Untuk itu, setiap kesepakatan yang dibuat, pihak investor pastinya memenuhi persyaratan yang ada, terutama terkait batasan waktu dimulainya pembangunan fisik.(kir)

(Suara NTB/dok)

ANAK DIDIK - Kondisi anak didik di Bunbeleng yang serba terbatas. Mereka dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas lainnya.

Warga Bunbeleng Bayar Listrik Rp 30 Juta Per Bulan KEHIDUPAN Warga Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar sangat minim sarana dasar, akses jalan, listrik air dan sarana lainnya. Bahkan untuk memperoleh air ratusan KK di wilayah itu mesti menempuh jarak 1-2 kilometer dengan kondisi jalan terjal dan berbatu. Sekedar mendapatkan pelayanan listrik, mereka terpaksa membayar Rp 30-40 juta per bulan, karena mereka tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Kondisi ini pula menyebabkan mereka hidup terbelakang.Untuk mengatasi persoalan ini, Kepala Dusun Bunbeleng Mustain bersama warga setempat pun telah mendapatkan kepastian dari pihak Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar. Rencananya Jumat ini, Rumah Cerdas menggandeng wartawan bersama warga setempat memulai membuka akses jalan sepanjang 2,5 kilometer.

Ditemui saat rapat dengan pihak Rumah Cerdas dan wartawan di Posko Sanggar Belajar,

Pemerataan Pembangunan

Lingkungan Loteng, di gedung PKK Loteng, Rabu (2/8).

Anggaran dalam jumlah yang cukup besar pun siap digelontorkan.

Salah satunya untuk menata kembali Pasar Kopang, pemerintah daerah tengah mempersiapkan anggaran sekitar Rp 75 miliar dengan skema pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kemudian ada anggaran sebesar Rp. 70 miliar untuk menata Taman Wisata Aik Bukak Desa Aik Bukak.

“Rencana penataan taman wisata Aik Bukak sedang kita susun. Namun dari perhitungan awal, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk menata kembali aset milik pemerintah daerah tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kondisi Taman Aik Bukaq cukup memprihatinkan jika dilihat dari sisi infrastruktur yang ada. Jauh berbeda dengan kondisi objek wisata yang ada diwilayah utara lainnya. Padahal Taman Wisata Aik Bukaq du-

lunya pernah menjadi objek wisata andalan Loteng dan mampu menyedot wisatawan cukup besar, sehingga untuk mengembalikan nama besar Taman Aik Bukak, perlu dilakukan penataan ulang. “Selain penataan, ada beberapa fasilitas tambahan yang juga akan dibangun di taman Aik Bukak ini nantinya. Misalnya fasilitas water boom,” terangnya.

Pemerintah daerah berharap dengan penataan ini, sektor pariwisata di wilayah utara bisa berkembang dan mampu mengimbangi perkembangan pariwisata di wilayah selatan, sehingga pariwisata di dua wilayah ini bisa berkembang bersamaan. (kir)

L. Pathul Bahri

(Suara NTB/dok)

Giliran Kawasan Utara yang Bakal Ditata Praya (Suara NTB) Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa tahun diakuinya lebih banyak tercurah di wilayah bagian selatan. Hal itu sejalan dengan fokus pembangunan yang menitikberatkan pada sektor pariwisata.

Di mana banyak destinasi wisata andalan Loteng berada di kawasan selatan.

Namun demikian, bukan berarti Pemkab Loteng melupakan kawasan bagian utara. Sebagai bentuk pemerataan pembangunan, wilayah utara tahun ini juga akan mulai ditata. Terlebih setelah dimulainya pengembangan Kawasan Mandalika, wilayah selatan dengan sendiri sudah mulai berkembang.

“Ada beberapa program yang sedang kita persiapakan. Guna menata dan mendorong perkembangan wilayah bagian utara,” sebut Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., usai mengukuhkan pengurus Paguyuban Duta

Misalnya dengan menghijaukan kembali kawasan-kawasan di sekitar galian C, sehingga efek buruk dari aktivitas galian C bisa diantisipasi sejak dini.

“Kalau sampai mata air di wilayah utara berkurang, maka masyarakat Loteng yang bakal terkena dampak. Sehingga harus upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat. Agar tetap menjaga kelestarian hutan dan stabilitas lingkungan,” terangnya.

Untuk melakukan hal itu tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada pemerintah. Peran serta aktif elemen masyarakat dan organisasi

Mustain menuturkan kondisi warganya. Mulai dari akses jalan yang rusak parah hingga persoalan aisr bersih dan listrik.”Kalau air bersih kami peroleh dengan turun ke bawah bukit,jaraknya 1-2 kilometer. Listrik kami ngalir caranya, kami bayar itu Rp 60 ribu per KK,” jelasnya.

Ia menuturkan jumlah KK di wilayahnya sebanyak 215 dengan total jiwa hampir 500 orang.

Begitu masuk musim kemarau, kekeringan kerap melanda daerahnya. Tiap tahun warganya dihantui kekeringan karena tidak ada air bersih masuk ke dusunnya. Di dusun itu sendiri kata kadus ini, ada beberapa warga yang membangun sumur, namun ketika musim kemarau kering kerontang. Warga juga mengandalkan beberapa mata air, namun jaraknya jauh di bawah dusun setempat. Untuk tiba ke lokasi mata air ini butuh perjuangan karena medan terjal.

Untungnya, tuturnya, pihak Rumah Cerdas mau membantu

membuka jalan menuju dusun setempat. Panjang jalan yang bakal dibuka jelasnya 2,5 kilometer, mulai dari Dusun Tibu Lilin hingga Dusun Bunbeleng. Sejauh ini, lanjutnya, terkait surat pernyataan hibah dari warga untuk pembukaan jalan ini sudah selesai, karena warga sudah menandatangani. “Kami berterima kasih kepada pihak rumah cerdas karena telah membukakan akses jalan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Evi Febriana menyatakan kegiatan pembukaan jalan ini telah lama diupayakan bersama wartawan dan warga setempat. Menurutnya, pembukaan jalan ini bukan ansih dari rumah cerdas, namun membangun bersama. Hal ini bentuk edukasi (pembelajaran) bagi masyarakat lain agar bisa mandiri. “Mereka tidak saja diajarkan salat saja, namun diajarkan nilai gotong-royong, kemandirian dan kesabaran yang diiiringi usaha-usaha,’’ jelas Evi. (her)

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Polres Sumbawa Musnahkan Ratusan Gram Sabu Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melakukan pemusnahan terhadap ratusan gram barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, Rabu (2/8). Barang bukti tersebut merupakan pengungkapan Polres di dua TKP yakni di Kecamatan Buer dan di Kecamatan Lunyuk. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di depan Rupatama Polres Sumbawa tersebut, Polres mengundang pihak Kejaksaan, BNNK Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa dan pihak lainnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK, MT, menyampaikan pemusnahan ini terhadap barang bukti yang diperoleh dari KH alias Her (41) seorang pengedar di Kecamatan Buer. Barang bukti yang diperoleh cukup besar dengan berat bersih 102 gram. Dimana pengungkapan yang dilakukan pada bulan Juli lalu ini merupakan pengungkapan terbesar di Provinsi NTB. Kemudian barang bukti yang diperoleh dari pengedar berinisial An alias Iw (30) di Kecamatan Lunyuk dengan berat bersih 0,2 gram.

Dijelaskannya, dari pengembangan yang dilakukan, sabu 102 gram dari tangan KH berasal dari luar Pulau Sumbawa yakni dari wilayah Sumatera. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba setempat.

Untuk sementara barang tersebut diketahui masuk melalui jalur darat. Dimana dari mataram di kirim oleh seorang kurir. Yang bersangkutan terancam dikenakan pasal 114 ayat 2, menjual sabu yang beratnya lebih dari 5 gram, dengan ancaman hukuman mati. Kemudian pasal 115 ayat 2 dimana menguasai, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan 1. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup.

“Ini tetap akan kita kawal terus sampai proses pegadilan.

Terhadapnya kita tetapkan pasal ancaman maksimal yang berlaku di Indonesia. Karena jika barang bukti yang ada tersebut beredar di Sumbawa tentunya akan banyak korban anak bangsa,” tukasnya.

Pihaknya berkomitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. Dengan menggiatkan penyelidikan yang dilakukan. Karena kemungkinan masih ada yang lebih besar lagi dari pengungkapan sebelumnya. Seperti sebelumya pihaknya pernah mengungkap sekitar 60,8 gram di Kecamatan Alas. Kemudian menyusul pengungkapan yang lebih besar di Kecamatan Buer.

“Kita tetap melakukan penyelidikan. Mungkin saja akan ada pengungkapan lebih besar. Makanya kita selalu pasang mata dan telinga terhadap peredara narkoba. Kita menyatakan perang terhadap narkoba ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pada Rabu (14/6) lalu polisi meringkus terduga pengedar sekaligus pengguna sabu berinisial An alias Iw (30) di Kecamatan Lunyuk. Dari tangannya berhasil diamankan 7 poket sabu. Selain itu juga diamankan beberapa bong sebagai alat hisap.

Terduga merupakan mantan pegawai honorer di salah satu instansi di Kabupaten Sumbawa. Kemudian pada Jumat (14/ 7) lalu polisi juga menangkap seorang pengedar berinisial KH alias Her (41) di Kecamatan Buer. Dari tangan oknum security pegadaian di kecamatan setem[pat tersebut polisi berhasil mengamankan sabu dengan berat kotor 115,5 gram. (ind)

(Suara NTB/ind)

PEMUSNAHAN - Suasana saat proses pemusnahan barang bukti sabu di depan Rupatama Polres Sumbawa, Rabu (2/8).

DKP KSB Segera Operasikan Kapal Inkamina 015 Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera mengoperasikan kapal Inkamina 015. Kapal penangkap ikan bantuan dari Kementerian KP tahun 2015 ini, cukup lama tidak dioperasikan karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

“Alhamdulillah satu dokumen yang masih tertahan di kementerian yakni gross akta kapal sudah diterbitkan. Dan kita sudah terima minggu lalu sehingga sekarang sudah bisa kita operasikan,” terang Kabid Perikanan Tangkap DKP KSB, Noto Karyono, S.Pi., M.Si kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Dengan terbitnya gross akta kapal Inkamina itu, Noto mengatakan, pihaknya tinggal mengurus kelengkapan dokumen kegiatan penangkapannya. Rencananya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal berkapasitas 26 gt (gross tonage) akan segera diselesaikan dengan mengajukannya ke dinas perikanan provinsi NTB. “Untuk dua izin ini yang terbitkan provinsi. Jadi saya kira akan segera selesai,” klaimnya.

Pemanfaatan kapal penangkap ikan Inkamina 015 ini akan dikelola oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Nelayan Bersatu desa Poto Tano, kecamatan Poto Tano. Di tahap awal pengoperasiannya, DKP KSB akan menempatkan nahkoda dari luar daerah bersetifikat.

“Untuk membawa kapal itu tidak sembarangan ada syaratnya. Makanya kita akan datangkan dari luar dulu nakhodanya. Ini sekaligus untuk transfer pengetahuan kepada nelayan kita sebelum akhirnya dilepas mengelola sendiri,” sebutnya.

Untuk alat penangkapan, kapal Inkamina 015 dilengkapi dengan jaring gillnet sebanyak 40 lembar. Noto mengungkapkan, jaring itu disiapkan untuk menangkap ikan pelagis besar seperti tongkol, cakalang, tuna dan ikan besar lainnya di laut lepas. “Ini khusus menangkap ikan besar di laut lepas,” bebernya.

Keberadaan kapal Inkamina 015 ini, diklaim Noto akan terjadi perubahan teknologi penangkapan ikan yang signifikan di tingkat nelayan. Pasalnya kapal yang beroperasi di perairan lepas pantai ini disiapkan untuk menangkap ikan plagis besar yang selama ini belum menjadi fokus nelayan di daerah. “Nelayan kita sekarang ini kan masih tradisional. Menangkap ikannya harian. Nah kalau dengan kapal ini, nanti jarak penangkapannya lebih luas dan ini sesuatu yang baru bagi nelayan kita,” paparnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Kapal Inkamina 015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bupati Sumbawa : Jangan Sekali Kali Aparatur Main Proyek Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc minta kepada seluruh aparat pemerintah agar segera menyikapi setiap persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Agar tidak berlarut-larut, apalagi tidak ada penyelesaian yang jelas. Serta jangan sekali kali bermain proyek.

Penegasan itu disampaikan Bupati Husni pada Pembukaan Rakor dan Sosialisasi Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa, di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (2/8) kemarin. Bupati menyatakan merasa miris dengan kondisi yang terjadi, dimana oknum masyarakat atau LSM datang marah-marah di Kantor Pemerintah, sementara Bupati belum melihat ada respon positif dari aparat terkait. Seakan akan aparat pemerintah tidak berdaya dan tidak berwibawa.

Terkait dengan hal ini, Bupati menegaskan agar jangan sekali kali ada aparat yang bermain proyek. Sebab jika hal itu terjadi akan membuat seorang

aparat kehilangan integritas dan pasti tidak berani bertindak tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Bahkan Bupati menegaskan, kalaupun ada oknum yang membawa bawa nama atau nama keluarga Bupati minta jatah proyek harus tetap tetap diperlakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Pada bagian lain Bupati menjelaskan, reformasi birokrasi di Lingkungan Pemkab dilakukan dalam tataran struktural dan kultural. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Aparatur Sipil Negara harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani

(Suara NTB/arn)

H. M. Husni Djibril kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bupati juga mengakui bahwa masih banyak permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelengga-

raan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Khususnya di lembaga-lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Sumbawa. (arn)

Dermaga Labuhan Lalar Tidak Masuk Prioritas Rute Tol Laut Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memasukkan dermaga Labuhan Lalar dalam bagian rute tol laut nasional nampaknya belum dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Hal ini dikarenakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan rencana rute pengembangan tol laut secara nasional. Dimana, untuk wilayah pulau Sumbawa, dermaga Labuhan Lalar tidak masuk dalam prioritas jalur pelayaran.

“Ini salah satu hasil Kunker (kunjungan kerja) kami ke Kemenhub soal rute tol laut untuk pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar,” terang Sekretaris Komisi III DPRD KSB, Masadi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan, dari keterangan pihak Dirjen Perubungan Laut (Hubla) Kemenhub. Untuk sementara ini jalur pelayaran tol laut telah ditetapkan tiga rute di wilayah pulau Sumbawa. Masing-masing jalur menuju Sumbawa, Dompu dan Bima. “Jadi di pulau Sumbawa ini ada tiga jalur.

Dan memang sudah ditetapkan sejak awal,” ujarnya.

Menurutnya, peluang dimanfaatkannya dermaga Labuhan Lalar sebagai salah satu pintu masuk jalur pelayaran dalam rute tol laut nasional belum tertutup. Mengingat pemerintah pusat masih akan terus melakukan pengembangan rute sehingga jalur transportasi laut di seluruh wilayah nusantara semakin baik.

Namun demikian kata dia, khusus untuk dermaga Labuhan

(Suara NTB/bug)

Dermaga Labuhan Lalar Lalar Kemenhub memberikan sejumlah saran kepada pemda yang harus segera dipenuhi agar dapat masuk dalam rute tol nasional. “Kita intinya minta melengkapi seluruh keperluan dermaga. Sehingga begitu ada pengembangan peluang kita masuk lebih besar,” sebut politisi Partai Nasdem ini.

Salah satu yang disaran-

kan oleh Kemenhub mengenai kelengkapan fasilitas dermaga. Masadi memaparkan, terutama fasilitas tambat kapal yang memadai. Sementara ini di dermaga Labuhan Lalar diakuinya, untuk penambatan kapal penumpang dan barang belum memenuhi kualifikasi.

“Harapan kita pemerintah bisa membuatnya. Karena tanpa itu

Perkuat Eksistensi Tau Ke Tana Samawa

Dinas Perpustakaan Gelar Lomba Penulisan Sejarah Lokal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumbawa, menggelar lomba penulisan sejarah lokal.

Sebagai basis eksistensi “Tau Ke Tana Samawa”. Berangkat dari Kegelisahan yang timbul untuk memberi ruang seluasluasnya bagi semua unsur untuk saling berbagi informasi sumber sejarah, pandangan dalam penafsiran fakta sejarah Sumbawa dan saling menawarkan kekayaan kemampuan historiografis.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan

dan Arsip Sumbawa, Ir. Mustafa, Rabu (2/8) kemarin. Tujuan lomba ini, menggali dan menginventarisir sumber sejarah daerah Sumbawa. Mengumpulkan potensi penafsir sejarah daerah Sumbawa.

Serta menyajikan tafsiran dan potensi kekayaan narasi sejarah daerah Sumbawa.

Lomba ditujukan bagi kalangan masyarakat seluasnya-luasnya tanpa batasan domisili, etnis dan latar belakang pendidikan. Sepanjang memiliki minat dan kepedulian tentang kesejarahan khususnya kesejarahan dalam konteks Sumbawa se-

bagai entitas sejarah dalam sejarah Nusantara dan Indonesia.

Secara khususnya, lomba diharapkan diikuti oleh kalangan generasi muda sebagai upaya memperkuat simpul keberlanjutan eksistensi komunitas.

Setiap karya tulis yang masuk dinilai berdasarkan kriteria, orisinalitas sumber/fakta dan narasi. Bobot dan ketajaman analisis. Teknik penulisan dan bahasa. Pengumuman pemenang pada 25 Oktober 2017 melalui media sosial dan laman (website) Pemkab. Sumbawa.

Pemenang mendapatkan sejumlah uang dan sertifikat. (arn)

Dana Desa Tahap Pertama Belum Juga Dicairkan Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat mencatat saat ini tinggal dua desa yang belum sama sekali mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama.

Apalagi bulan ini (Agustus) sudah harus dicairkan untuk DD tahap kedua, apabila dua desa ini tidak juga melakukan pencairan tahap pertama, maka transfer DD tahap dua desa tersebut dari pemerintah pusat ke daerah akan tertahan.

Kepala DPMD Sumbawa Barat Drs. Mulyadi M.Si kepada Suara NTB, Rabu (2/8) mengatakan, dua desa yang masih bermasalah tersebut yakni Desa Belo, Kecamatan Jereweh dan Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea. Terhadap dua desa tersebut, pihaknya sudah membuatkan rekomendasi untuk segera melakukan pencairan, tetapi

karena masalah internal desa yang belum selesai sehingga belum juga dicairkan. Hanya saja sampai dengan saat ini dinas terkait belum bisa memastikan apa yang menjadi masalah kedua desa tersebut, apakah masalah administrasi pengelolaan DD tahun 2016 lalu belum lengkap atau ada masalah lainnya.

“Kita sudah dorong dua desa ini untuk segera mencairkan DD tahap pertama ini. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan anggaran tersebut,” ungkapnya.

Sementara, untuk realisasi DD di tahun 2016 lalu lanjutnya, saat ini sudah 100 persen dengan total anggaran sekitar Rp 37 miliar. Sehingga pelaksanaan program prioritas pembangunan yang ada di desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

sudah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara untuk tahun 2017 ini, dua desa yang masih terkendala ini, tetap akan terus digenjot untuk segera melakukan pencairan. Karena dikhawatirkan pencairan tahap kedua bulan ini (Agustus) akan tertahan gara-gara dua desa ini.

Disinggung mengenai total anggaran yang dikelola oleh, untuk masing-masing desa di tahun 2017 dia menyebutkan, rata-rata desa bisa mengelola anggaran DD sekitar Rp 840- 980 juta dari total anggaran sekitar Rp 47 miliar tahap pertama. Sementara yang terendah bisa mengelola anggaran sekitar Rp 782 juta. Sedangkan total anggaran secara keseluruhan untuk APBDes tahun 2017 yang bersumber dari tiga alokasi anggaran untuk desa tersebut sekitar Rp 124 miliar. (ils)

kita tidak bisa ajukan dermaga Labuhan Lalar masuk dalam rute tol nasional,” timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, upaya pemerintah memanfaatkan dermaga Labuhan Lalar untuk pelabuhan bongkar batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari sudah sangat stategis. Tetapi akan lebih baik lagi jika ke depan

keberadaan dermaga tersebut dapat dimanfaatkan multi fungsi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau dimanfaatkan untuk satu kegiatan saja kan kurang maksimal rasanya. Padahal seharusnya masih banyak pemanfaatan lainnya misalnya untuk bongkar muat barang dan penumpang,” pungkasnya.(bug)

Lima Bulan Diburu, Dua Tersangka Pencuri Motor Diringkus Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat berhasil meringkus terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) pada bulan Maret lalu. Terduga yang sudah berstatus tersangka itu ditangkap setelah sekitar lima bulan diburu aparat.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu I Putu Agus Indra Permana SIK, Rabu (2/8) kemarin membenarkan telah dilakukannya penangkapan terhadap dua orang tersebut. Penangkapan tersebut berhasil dilakukan setelah selama lima bulan terakhir keduanya tidak diketahui keberadaannya (buron).

Setelah dipastikan keduanya sudah berada di Sumbawa Barat tim opsnal Polres setempat langsung melakukan penangkapan. Dari tangan kedua tersangka, Polisi berhasil mendapat satu unit sepeda motor jenis Satria F dan satu unit rangka motor beserta alat -alatnya.

“Saat ini kedua tersangka masing berinisial JR (23) dan HA (19) sudah kita lakukan penahanan di Mapolres untuk proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Dikatakannya, kasus ini (curanmor) terjadi sekitar awal bulan Maret lalu dengan TKP di

desa Kertasari, Kecamatan Taliwang. Dimana kasus pencurian kendaraan ini dilakukan kedua tersangka setelah sebelumnya pemilik kendaraan, tengah asik mencari nyale di wilayah tersebut.

Mendapat kesempatan emas, kedua tersangka langsung melancarkan aksinya. Berbekal kunci palsu dan kunci jenis letter T tersebut, keduanya berhasil merusak tempat kunci motor dan mambawa kabur kendaran ini untuk dijual.

“Keduanya kita jerat dengan pasal 363 ayat satu keempat dan lima, karena melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan hukuman tujuh tahun penjara,” sebutnya.

Ia menambahkan, terhadap dua orang tersangka ini, pihaknya akan terus melakukan pendalaman. Karena kemungkinan besar tidak hanya satu motor yang berhasil dicuri keduanya melainkan masih ada motor-motor yang lain dengan TKP yang berbeda. Mengingat ada dua sepeda motor Satria F yang sudah diamankan dan satunya lagi masih dilakukan pengembangan.

“Kita akan terus melakukan pengembangan terhadap kedua tersangka ini, karena pada saat kita amankan ada beberapa rangka motor yang kita temukan dirumahnya,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

CURANMOR – Barang bukti motor hasil Curanmor yang diamankan di Mapolres Sumbawa Barat.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Sertifikasi Pangan dan Sayuran, Upaya Lindungi Konsumen dari Bahan Kimia Berlebih Dompu (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB bekerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu menggelar pelatihan sertifikasi pangan dan sayuran bagi kelompok tani binaan di Dompu.

Pelatihan ini untuk menghindari penggunaan bahan kimia berlebihan. Sehingga, bisa melindungi konsumen. Sayuran yang dibeli dari pasar pun langsung dibeli untuk diuji dan hasilnya negatif.

Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, M. Fagih, S.Pt kepada Suara NTB, Rabu (2/8), mengungkapkan, pelatihan sertifikasi pangan dan sayur segar dilakukan pihaknya di aula Dinas Ketahanan Pangan dengan menghadirkan 30 orang peserta perwakilan kelompok binaan. Pelatihan ini dilakukan karena di Dompu banyak yang tanam sayur.

“Makanya pelatihan ini

dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada petani dalam menggunakan pestisida yang tidak berlebihan,” katanya.

Diakui M. Fagih, penggunaan pupuk dan sestisida menjadi hal yang tidak mungkin dihindari dalam budidaya sayur – sayuran seperti pada tanaman bawang, kacang panjang dan kol. Namun pelatihan ini dilakukan agar para petani tidak berlebihan dalam penggunaan pestisida, sehingga aman untuk dikonsumsi. “Kalau menyemprot tidak banyak menggunakan obat dan penggunaan pupuk berlebihan,” terangnya.

Tim sertifikasi dari provinsi setelah pelatihan dilakukan, kata M. Fagih, akan membuatkan sertifikasi bagi tanaman sayur – sayuran bagi petani Dompu dan produknya akan diuji laboratorium lebih dulu. “Ketika sudah ada sertifikatnya, produk sayur – sayuran bisa

dipasok untuk pasar swalayan dan aman untuk dikonsumsi,” katanya.

Usai pelatihan ini, lanjut Fagih, langsung dilakukan uji laboratorium terhadap sayur yang dibeli di pasaran. Hasilnya negatif dan tidak ditemukan kandungan zat kimia berlebihan. “Alhamdulillah hasil tes terhadap beberapa sayur yang kita beli di pasar, tidak ada yang mengandung zat kimia. Semuanya aman untuk dikonsumsi,” katanya.

M. Fagih mengatakan, menjadi program pihaknya untuk membina kelompok tani dalam memanfaatkan pekarangan halaman dengan pangan lestari. Isinya bisa berupa sayur – sayuran, umbi – umbian, maupun ikan air tawar. Harapannya, ibu – ibu tidak lagi membeli kebutuhan sayuran bagi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan bisa dijual dan penghasilannya bisa menambah uang belanja.

(Suara NTB/ula)

PELATIHAN - Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, M. Fagih, S.Pt didampingi pemateri dari Provinsi NTB saat pelatihan, Rabu (2/8), di aula Dompu (foto kiri). Uji laboratorium sederhana untuk mengecek zat kimia yang terkandung pada sayur – sayuran di pasar Dompu (foto kanan).

Saat ini lanjut M. Fagih, pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tengah dibagikan bantuak untuk 15 kelompok wanita tani (KWT). Bantuannya berupa kebutuhan kebun bibit seperti patanet, cangkul, sekop,

ember besar dan kecil, gembor dan tempat pembibitan.

Untuk bibitnya berupa bibit cabe, terong ungu kecil, terong ungu panjang, tomat, bayam, seledri, sawi dan bibit tomat.

“Bantuan ini untuk pertama kalinya dari APBD Dompu.

Kita bagikan untuk 15 kelompok wanita tani,” katanya.

Kelompok – kelompok penerima bantuan ini tersebar di Kelurahan Montabaru, Kandai 2, Simpasai, Bada, Potu, Desa Kareke, Sorisakolo, Serakapi, dan

Desa Matua. “Kita berharap tahun 2018 mendatang akan lebih banyak lagi kelompok yang kita bantuan. Program kawasan rumah pangan lestari ini untuk peningkatan gizi dan keamanan pangan,” terangnya. (ula/*)

Khawatir Tak Terpilih

Sejumlah Kades Minta Ikut Pilkades 2017

Dompu (Suara NTB) Sebanyak 9 Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya awal 2018 meminta diikutkan dalam Pilkades serentak tahun 2017. Bahkan 6 kepala Desa ini telah mengajukan surat pengunduran dirinya yang ditandatangani di atas materai tanggal 28 Juli lalu. Para kepala Desa ini khawatir tidak terpilih kembali bila harus menunggu Pilkades serentak tahap ketiga pada 2019 mendatang.

Keenam Desa yang telah mengajukan pengunduran diri ini antara lain Kepala Desa Tembalae Kecamatan Pajo, Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, Desa Karombo Kecamatan Pekat, Desa Lasi, Desa Kramat, dan Desa Mbuju Kecamatan Kilo. Keenam Desa ini menandatangani surat pernyataan pendunduran diri tertanggal 28 Juli 2017.

“Surat pengunduran diri ini akan berlaku apabila telah ditindak lanjuti dengan terbitnya surat keputusan (SK) pemberhentian dari Bupati,” kata Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Dompu, Rabu (2/8).

Sementara saat RDP, Sudirman mengungkapkan be-

”

Kalau dia mengundurkan diri, tapi ikut lagi dalam Pilkades, itu akan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat H. Sudirman Hamid berapa pertimbangan pemerintah daerah (Pemda) tidak memasukkan 9 Desa yang berakhir masa jabatannya awal 2018 karena dikhawatirkan akan terbentur dengan kewajiban Kepala Desa dalam menyampaikan laporan APBDes, laporan akhir tahun dan laporan akhir masa jabatan.

“Kalau dia mengundurkan diri, tapi ikut lagi dalam Pilkades, itu akan menimbul-

kan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena pada prinsipnya, orang mengundurkan diri itu karena tidak mampu melaksanakan tugasnya,” katanya.

Tetap Dihitung Kepala Desa Tembalae Kecamatan Pajo, Amir Mahmud yang juga Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Dompu pada RDP tersebut

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bhatiar, dalam rapat dengar pendapat dengan Asisten 1 Setda Dompu, H. Sudirman Hamid, DPMPD, Forum Kepala Desa dan LSM di kantor DPRD Dompu, Rabu (2/8). mengungkapkan, berdasarkan penjelasan pasal 39 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa yang mendundurkan diri sebelum berakhir masa jabatan akan tetap dihitung periodesasinya.

Sementara Pilkades serentak yang dilakukan 3 kali dalam 1 periode dan Dompu memilih pelaksanaannya 2015, 2017 dan 2019. Pada 2019, pelaksanaan Pemilu sesuai tahapan jadwal dilaksanakan pada Agustus, sehingga

Demi Kelabui Petugas, Bus Penumpang Dipakai Angkut Kayu Dompu (Suara NTB) – Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW) mengungkap aktivitas pengangkutan kayu menggunakan bus penumpang di Desa Pajo Kecamatan pajo, Selasa (1/8). Meski bukan modus baru namun cara ini masih berlaku bagi para pelaku pembalakan liar untuk mengelabui petugas.

Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S. Hut., mengungkapkan pengangkutan itu diketahui setelah dipantau menggunakan teropong jarak jauh. “Pada saat tim melakukan patroli, mereka melihat dua orang sedang duduk di teka ndahu, kemudian dilewati dan dari jarak jauh di teropong. Ternyata setelah kita lewat mereka baru muat kayu,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Setelah memasukkan kayu dalam bus dan berangkat menuju arah Lepadi, anggota langsung mengikuti dan mencegatnya di Desa Pajo. Alhasil dalam bus penumpang yang dikendarai oknum PNS inisial AHM ini ditemukan lima batang tumpukan kayu gelondongan.

Dan berdasarkan keterangan AHM bahwa kayu tersebut milik MM warga setempat. AHM hanya diminta membantu proses pengangkutanya. MM lanjut Dadan,sebetulnya sudah lama masuk daftar target operasi pihaknya. “Pemiliknya MM terus yang mengangkut ini oknum PNS yaitu AHM. Oknum MM itu memang TO kita,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan diketahui pengangkutan kayu jenis sonokeling ini sama sekali tidak dilengkapi dokumen pengangkutan. Kuat dugaan ini merupakan hasil pembalakan liar di kawasan hutan teka ndahu. Untuk itu pihaknya harus mengamankan barang bukti kayu berikut bus penumpang tersebut. Dan dipastikan terduga pelaku yang terlibat akan dilaporkan ke penegak hukum.

Di hari yang sama, petugas juga mengamankan truk pengakut kayu di Dusun Karaku Desa Mangge Asi. Truk bernopol Dr 8537 AZ ini diduga mengangkut kayu rimba hasil pembalakan liar. Dokumen pengangkutannya pun belum jelas.

Dadan mengatakan, truk tersebut diamankan atas dasar kecurigaan pihaknya karena pengangkutan dilakukan saat malam hari.”Karena diangkutnya malam hari kita curigai ini hasil tebangan liar makanya kita amankan,” ujarnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

ANGKUT KAYU - Bus penumpang yang diduga mengangkut kayu hasil pembalakan liar, Selasa (1/8).

Pilkades akan dilaksanakan pada akhir 2019. Sebanyak 9 Desa yang mengajukan surat ke Bupati ini berakhir masa jabatannya Januari – April 2018. “Kalau harus mengikuti Pilkades 2019 mendatang, jejak kami (sebagai mantan Kepala Desa) akan hilang di tengah jalan (tidak diingat lagi oleh pemilih) karena rentang waktu yang cukup jauh,” ungkap Amir Mahmud.

Ia pun mengatakan, Desa yang dijabat oleh Plt rata – rata rawan terjadinya situasi konflik dan instabilitas. Sehingga ia berharap, Desa – Desa yang akan berakhir masa jabatan awal 2018 bisa diikutkan untuk melaksanakan Pilkades serentak 2017. Karena Desa – Desa ini juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkades 2017 ini.

Hak Kepala Desa Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH yang turut hadir dalam RDP ini mengatakan, mengundurkan diri menjadi hak kepala Desa dan pemerintah daerah tidak bisa

mengarahkan atau memfasilitasi. Tetapi bagi kepala Desa yang mengundurkan diri, tidak ada yang melarang untuk ikut mencalonkan kembali.

“Selama tidak ada aturan yang mengatur, di situ ruang kebijakan dan kearifan lokal.

Saya berharap dimasukkan saja 9 Desa ini dalam Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017 selama mereka mengundurkan diri,” terangnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par yang memimpin RDP terkait Pilkades ini menyimpulkan, Pemda tidak bisa memfasilitasi dan mendorong Kepala Desa untuk mengundurkan diri agar bisa mengikuti tahapan Pilkades serentak tahun 2017.

Bila Kepala Desa mengajukan pengunduran diri, Desa – Desa ini bisa dimasukan dalam daftar Desa yang melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017. “Tapi soal kewenangan Plt Kepala Desa, sama kewenangannya dengan kepala Desa definitif,” tegas Andi Bahtiar. (ula)

BKD Pastikan Jabatan Dikdas Dikbupora Masih Kosong

(Suara NTB/uki)

MEMUAT TERNAK - Antrean truk yang memuat ternak sapi dan kerbau di pelabuhan Bima untuk dikirim ke daerah tujuan, Rabu (2/8).

Jelang Kurban

Ribuan Hewan Ternak dari Bima Dikirim ke Jawa dan Sumatera Bima (Suara NTB) – Meski perayaan Idhul Adha atau hari raya Kurban masih tinggal satu bulan lagi. Tapi permintaan hewan ternak dari Kabupaten Bima cukup meningkat tahun 2017 ini. Bahkan sejak awal bulan Juli, ada sekitar 7.000 ekor lebih telah dikirim ke pulau Jawa dan Sumatera.

Pantauan Suara NTB, hewan ternak jenis sapi dan kerbau tersebut akan dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal motor. Sejumlah truk yang mengangkut hewan ternak, terlihat mengantri masuk di area Pelabuhan Bima, Rabu (2/8).

Kepala Dinas melalui Kasi Pelayanan Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakwan) Kabupaten Bima, Ir. Suhartin, mengaku, pengiriman hewan ternak tersebut untuk memenuhi permintaan menjelang hari raya kurban.

“Bahkan permintaan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Dikatakannya, sejak awal dan akhir bulan Juli. Tercatat ada 6.460 ekor hewan ternak jenis sapi, dan 100 ekor kerbau dari wilayah kecamatan Monta, Woha dan Madapangga yang akan dikirim ke daerah tujuan.

Untuk daerah tujuan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, serta ada permintaan tambahan dari Propinsi Riau. Sehingga hewan ternak yang dikirim lebih dari 7.000 ekor,” katanya.

Diakuinya, pengiriman hewan ternak tahun 2017 ini, lebih banyak daripada tahun sebelumnya.

Contohnya, kata dia, pada tahun 2016 lalu, ada 4.000 ekor yang dikirim ke Jawa tengah, Jawa barat, Banten dan DKI Jakarta.

“Tahun ini terjadi peningkatan. Bahkan tahun ini, menyebar sampai ke Sumatra yakni Riau,” katanya.

Dia menyebutkan, pada Idul Adha tahun 2017, Kabupaten Bima memiliki batas kouta pengiriman sapi sebanyak 12.500 ekor.

Sementara untuk hewan ternak jenis kerbau kisaran 1.250 ekor.

“Batas kuota ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Lagipula Kabupaten Bima merupakan wilayah paling banyak mengirim hewan ternak di NTB,” sebutnya.

Menurutnya dia, dalam satu ekor hewan tersebut, Dinas setempat menarik biaya retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 15.000.

Angka itu naik setelha ada perubahan regulasi.

“Mulai tahun ini satu ekornya dikenakan Rp 15.000. Sementara pada tahun 2016 lalu, sebanyak Rp 7.000 perekor,” ucapnya.

Dia memastikan, hewan ternak tersebut sebelum dikirim akan dilakukan pemeriksaan, kesehatan dan fisik secara ketat, di holding ground atau tempat penampungan di lingkungan Kedo Kelurahan Jatiwangi.

“Cek kesehatannya seperti pengambilan sampel darah, pemeriksaan virus antraks dan virus SE. Tapi tergantung rekomendasi dari daerah tujuan,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, memastikan jabatan pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olaharga (Bidang Dikdas Dikbudpora) Kabupaten Bima, hingga saat ini masih lowong.

“Masih lowong belum ada pejabat definitif,” kata Kepala BKD Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Wahab, kepada Suara NTB, Rabu (2/8).

Terkait adanya Sekretaris Dikbudpora, H. Lukman M. Si, yang mengklaim mengisi jabatan tersebut, disayangkan oleh BKD setempat. Wahab menilai pernyataan atau pengklaiman tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang jelas.

“Harus ada dasarnya tidak bisa mengklaim begitu. Saya tegaskan kembali sampai saat ini, jabatan Dikdas masih kosong,” katanya.

Menurutnya, pengisian jabatan strategis yang masih lowong atau belum ada pejabat yang didefinitifkan, harus ada penunjukkan dari pihak-pihak terkait. Supaya bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

“Pak Lukman hanya ditunjuk Sekretaris Dikbudpora dan tidak ada SK untuk merangkap jabatan,” tegasnya.

Wahab berharap seluruh pejabat tanpa terkecuali, agar tidak langsung mengklaim apabila menempati sebuah jabatan.

Sebelum dikeluarkannya SK atau ditunjuk secara resmi oleh pihak terkait. “Saya harapkan semua agar tidak saling melempar bola. Kita fokus saja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H.

(Suara NTB/uki)

H. Supratman

Supratman M. Si, dikonfirmasi Suara NTB, menanggapinya dengan santai. Justru Ia menilai, persoalan tersebut hanya kelakar atau candaan pejabat.

“Saya tahu betul orangnya, candaan terlihat serius. Sehingga banyak orang yang mengganggap setiap ucapannya serius. Sekretaris Dikbudpora ini orang humoris dan blak-blakan,” katanya.

Namun, persoalan tersebut dapat dijadikan pelajaran oleh seluruh pejabat pada Instansi setempat. Agar tidak mengeluarkan kalimat yang kontroversial tanpa ada landasan, apalagi dihadapan awak media.

“Soal ini kita harapkan menjadi pelajaran bersama. Kita fokus bekerja saja sesuai tupoksi. Sembari menunggu dilantiknya pejabat yang menempati jabatan Dikdas ini,” katanya.

Seperti diketahui, Sekretaris Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman, M. Si, mengklaim rangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) pada dinas setempat.

Lukman sesumbar penempatan posisi tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pasalnya jabatan yang sebelumnya diduduki oleh, Hj. Jubaidah itu, sampai ini belum didevinitifkan.

“Iya benar. Selain Sekretaris saya juga menjabat sebagai Kabid Dikdas Dikbudpora,” katanya membenarkan kepada Suara NTB, Selasa (1/8).

Bahkan Lukman yang akrab disapa H. Luken ini, mengaku, jabatan tersebut berlaku sejak dirinya dilantik sebagai Sekretaris Dikbudpora oleh Bupati Bima, H.j Indah Dhamayanti Putri, beberapa waktu lalu. (uki)

(Suara NTB/uki)

H. Abdul Wahab

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Usaha Kecil Butuh Modal DPRD NTB telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Salah satu substansi dari Perda tersebut yaitu dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Keberadaan BLUD tersebut, ditujukan untuk memudahkan penyauran dana bergulir dari pemerintah kepada Koperasi dan Usaha Kecil di provinsi NTB. Karena selama ini, dana bergulir yang telah dianggarkan (Suara NTB/ndi) itu belum bisa maksimal dinikRaihan Anwar mati oleh masyarakat. Demikian disampaikan oleh anggota komisi II bidang ekonomi dan perdagangan DPRD NTB, Raihan Anwar, M. Si yang ditemui usai menyampaikan materi sosialisasi tiga buah Perda Provinsi NTB. Raihan mengatakan, dia sebagai salah satu inisiator dari munculnya Perda tersebut di DPRD NTB, di mana substansinya yaitu untuk melindungi dan mengembangkan usaha koperasi dan usaha kecil yang jumlahnya semakin meningkat. Diketahui di NTB saat ini jumlah usaha kecil sekitar 686 ribu usaha. “BLUD ini adalah unit kerja dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD ini diatur melalui Pergub,” katanya.

Pihaknya tidak ingin ada lagi rentenir yang berkedok koperasi, karena praktik yang diterapkan rentenir sangat merugikan pedagang kecil lantaran bunga pinjaman yang tinggi.

“BLUD ini didesain untuk memerangi praktik rentenir yang banyak merugikan pedagang,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 8

Partai Demokrat ’’Recall’’ Baijuri dari DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat NTB me-‘’recall’’ salah seorang anggota fraksinya, Baijuri Bulkiah dari keanggotaan DPRD NTB. Pemberhentian Baijuri Bulkiah cukup mengejutkan semua pihak. Sebab keputusan pemberhentian itu dilakukan secara mendadak.

Pembacaan surat masuk dari fraksi partai Demokrat di rapat paripurna DPRD NTB, Rabu (2/8), oleh Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH, sempat membuat suasana sidang paripurna menjadi gaduh.

Karena semua fraksi minus fraksi Demokrat terkejut.

Mengetahui dirinya dipecat, Baijuri Bulkiah tidak tinggal diam. Ia langsung memberikan reaksi akan melakukan perlawanan terhadap keputusan partainya. Baijuri memastikan dirinya akan segera melayangkan gugatan hukum terhadap keputusan yang dinilainya cacat hukum itu.

“Saya anggap surat yang dibacakan itu tidak memenuhi syarat. Karena dalam UU kepartaian itu harus ada keputusan mahkamah partai. Saya harusnya minimal dipanggil

untuk diberitahukan apa kesalahan saya. Tapi ini saya tidak pernah dipanggil,” ujarnya.

Baijuri mengaku kecewa dengan keputusan partainya yang dinilainya tidak prosedural. Oleh karena itu ia tidak akan pernah begitu saja akan menyerah menerimanya. Ia akan akan melakukan perlawanan sampai tingkat tertinggi untuk mencari keadilan.

“Kalau ini berdasarkan UU, saya pasti akan hormat. Tapi kalau begini caranya ,saya akan tetap, sampai liang lahat akan saya kejar keadilan ini.

Ini saya bukan melawan, tapi mencari keadialan. Oleh karena itu akan saya gugat, kareba saya hakkul yakin SK itu tidak memenuhi unsur Undang-undang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua fraksi partai Demokrat, H. MNS. Kasdiono, SH memberikan

penjelasan terkait keputusan partainya telah memecat teman satu fraksinya itu. Menurut Kasdiono, pemecatan pada Baijuri itu telah diputuskan oleh DPP, sehingga pihaknya di fraksi hanya bisa melaksanakan perintah DPP. “Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Jadi kita melaksanakan perintah partai. Apa pertimbangan partai, saya tidak tahu sejauh itu, karena prosesnya di DPP. Kalau DPP sudah merasa cukup, ya diambil keputusan dan diserahkan ke kita,” ujarnya.

Kasdiono menjelaskan, adapun yang menjadi kesalahan dari Baijuri yakni diduga telah melanggar AD/ART, yang dilakukannya pada pilkada 2015 lalu. Tindakan tersebut kemudian diadukan oleh DPC ke DPD, dan diteruskan ke DPP.

(Suara NTB/ndi)

TENANG - Baijuri Bulkiah (berdiri) tampak tetap tenang menghadapi keputusan partainya yang telah mencabut keanggotaannya dan memecatnya sebagai anggota DPRD NTB, Rabu (2/8).

“Semua sudah ada awalnya, ada tindakan indisipliner dari yang bersangkutan, ada laporan bahwa beliau pernah masuk ke partai lain kemudian memakai atribut partai lain. Itu semua ada fotonya, dan buktinya,” jelasnya.

Terakhir disampaikan oleh Wakil Ketua I DPD Demokrat NTB itu, bahwa pemecetan ter-

hadap Baijuri tidak ada kaitannya pilkada 2018. Ia juga mempersilakan pada Baijuri untuk mengajukan gugatan jika tidak menerima keputusan tersebut.

Karena menurutnya semua mekanisme telah dilalui.

“Dia sudah dicabut keanggotaannya, baru di-PAW. Sehinga kita di sini tinggal proses,” katanya. (ndi)

Kasus ’’Vertical Dryer’’ Segera Disidang BERKAS dua tersangka penyimpangan pengadaan alat Vertical Dryer tahun 2015, Budi Subagio dan Baynurahman masuk tahap penuntutan. Berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau tahap dua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Ariansyah mengatakan, status penahanan dua tersangka itu berubah, dari tahanan penyidikan ke tahanan penuntutan.

“Berkas kan sudah dinyatakan lengkap. Hari ini (kemar(Suara NTB/why) in) tahap dua,” ujarnya ditemui Ery Ariansyah Rabu (2/8). “Sekarang mereka statusnya tahanan penuntutan. Budi Subagio, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dan Baynurahman, warga Lingsar, Lombok Barat, itu mulai ditahan sejak Senin (17/7) lalu di Lapas Mataram setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Usai proses tahap dua itu, kata Ery, JPU segera menuntaskan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “JPU sedang melengkapi berkas dakwaan, mungkin minggu depan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk tahap penuntutan,” terangnya.

Proyek pengadaan mesin pengering padi atau vertical dryer dianggarkan senilai Rp 5,6 miliar tahun 2015 oleh Kementerian Pertanian RI. Penyalurannya diamanatkan melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi NTB. Dalam penyalurannya itu diduga tidak tepat sasaran. Budi Subagio, yang saat itu menjabat sebagai Kabid di Dinas PTPH Provinsi NTB mengatur penyerahan bantuan alat ke penerima yang tidak seharusnya.

Alat yang semestinya diterima Kelompok Tani (Poktan) Sayang Daye II, Kecamatan Cakranegara, Mataram, dialihkan ke Poktan Pandan Wangi, Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Atas penyelewengan itu, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara Rp 668 juta sebagai total loss, karena terindikasi alat yang dibagikan tidak tepat sasaran. Dua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)

Polisi Ciduk Tersangka Pembobol Rumah Mataram (Suara NTB) – Romansyah alias Roman sudah malang-melintang di dunia kelam kriminalitas. Empat kali keluar masuk penjara sejak 2012, warga Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat itu tak juga jera. Terakhir, ia kembali mencuri di kawasan BTN Sweta.

Roman diciduk Polsek Cakranegara Senin (31/7) lalu. Tukang parkir di Jalan Pejanggik, Cakranegara itu diduga membobol rumah di BTN Sweta, Jumat (28/7) sekitar pukul 11.00 Wita.

Saat beraksi, tersangka sempat memutar kamera CCTV dan mencabut kabelnya usai berhasil melompat masuk rumah milik Sri Rahma. Ia kemudian mengambil TV LED 32 inch, laptop, dan uang tunai Rp 200 ribu. Dari hasl interogasi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran diminta tebusan rumah sakit Rp 20 juta atas biaya persalinan putranya yang kini tinggal bersama mantan istrinya.

“Anak sudah dibawa istri pak. Saya mencuri butuh uang untuk bayar utang. Tebus anak saya biaya persalinan Rp 20 juta,” kata Roman menjawab interogasi polisi. Ia juga mengaku pernah dihukum penjara di Bali atas pencurian di kamar hotel dengan korban WNA. Berkongsi dengan pegawai hotel, tersangka mencuri uang 5.000 dollar, kamera, dan emas 15 gram.

“Sudah empat kali masuk penjara pak. Paling lama yang di Bali itu, dipenjara 1 tahun 2 bulan,” jelas Roman. Begitu bebas 2015 lalu, ia kembali ke Mataram ke rumahnya. Aktivitas mencuri kembali ia lakoni di sela pekerjaannya sebagai tukang parkir. “Tersangka ini spesialis rumah kosong. Residivis lima kali melakukan pencurian.

Satu kali pernah mencuri di Bali,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Iptu Gusti Lanang Mahardika, Rabu (2/8).

Ia menambahkan, Roman memiliki jaringan spesialis bobol rumah kosong hingga luar daerah. Alasan lainnya tersangka mencuri yakni karena sudah ketagihan sabu. “Dia ini pemakai narkoba juga,” terangnya. Roman yang disangkakan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP itu sudah mendekam di ruang tahanan Polsek Cakranegara. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Gusti Lanang Mahardika (paling kanan) menunjukkan tersangka (kedua dari kanan) dan barang bukti pencurian dengan tersangka residivis spesialis bobol rumah kosong, Rabu (2/8).

(Suara NTB/why)

PERTANYAKAN BERKAS - Massa ARAK berorasi di Halaman Kantor Kejati NTB, Rabu (2/8), mempertanyakan berkas perkara kasus K2 Dompu.

Aktivis Pertanyakan Berkas Kasus K2 Dompu Mataram (Suara NTB) – Massa aksi Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) NTB, Rabu (2/8) mendesak Kejati NTB untuk memperjelas posisi berkas kasus rekrutmen CPNS K2 Dompu. Berkas itu masih dalam tahap penelitian jaksa.

Sejumlah aktivis mengungkapkan aspirasinya dengan mengecat tubuhnya berwarna putih. Dihiasi tulisan tuntutan berwarna merah di dada mereka.

Koordinator Lapangan ARAK, Romo Sultan menegaskan, pihaknya kecewa dengan

Kejati NTB yang tak kunjung menyatakan lengkap berkas dengan tersangka Bupati Dompu, H Bambang M. Yasin (HBY).

“Kami menegaskan ini bentuk kekecewaan atas penanganan kasus yang sudah hampir empat tahun tidak kunjung selesai. Tidak ada kepastian,” ujarnya dengan alat pengeras suara di halaman kantor Kejati NTB. Romo menambahkan, tuntutan mereka kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang ditangani Polda NTB itu, apala-

gi berkas itu bolak-balik penyidik-jaksa.

“Penyidik sudah menetapkan tersangka, tetapi kenapa berkasnya tidak kunjung P21, tidak juga lengkap,” tanya dia.

Berdasarkan hasil dialog dengan perwakilan pejabat Kejati, Romo mengungkapkan, bahwa ada petunjuk jaksa yang harus dilengkapi penyidik.

“Di sana ada pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga diterapkan, berarti ada tersangka lain. Kenapa ini baru satu tersangka. Lagipula, kenapa ini tersangkanya hanya tersang-

Pilkada Lotim 2018

Dukungan ke Pasangan Sukma Terus Mengalir

Mataram (Suara NTB) Putusan bebas mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmi dari tuntutan empat tahun penjara, membuat lega para pendukungnya.

Karena putusan bebas tersebut dinilai telah memberikan keuntungan politik yang cukup besar bagi Sukiman yang akan maju lagi sebagai calon Bupati di pilkada 2018.

Bagaimana tidak, putusan bebas pada Sukiman tersebut langsung mengubah konstelasi politik di Lombok Timur.

Sukiman telah semakin memberikan keyakinan pada masyarakat Lombok Timur, bahwa dirinya bersih. Nama Sukiman makin di atas angin.

Pascaputusan bebas itu, dukungan masyarakat Lombok Timur pada pasangan Sukiman Azmi-H. Rumaksi SJ (Sukma) makin

deras mengalir. Itu juga diakui sendiri oleh pasangan Sukiman dan H. Rumaksi.

“Ya alhamdulillah sekarang kita sudah cukup lega. Apa yang diragukan oleh masyarakat, sekarang sudah terjawab. Semua sudah terang, masyarakat tidak lagi bertanya, karena dia sudah saksikan langsung,” ujar Rumaksi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/8).

Dikatakan oleh Rumaksi, putusan bebas terhadap Sukiman itu telah memberikan gelombang semangat baru untuk dirinya dan Sukiman, serta pada pendukungnya untuk tampil di pilkada Lombok Timur.

“Kita bisa lebih fokus sekarang untuk menghadapi pilkada. Alhamdulilah dukungan makin mengalir,” akunya.

Tidak hanya dukungan dari masyarakat. Anggota DPRD NTB itu juga mengaku, pasangan Sukma makin banyak mendapatkan dukungan dari partai politik yang ingin bergabung untuk mendukungnya.

Dikatakan, baru-baru ini saja tiga partai telah menyampaikan pernyataan akan mendukungnya, yakni PPP, PKB dan PBB. “Awalnya kita didukung oleh empat partai, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, dan PKPI. Kemarin langsung saya ditelepon dari PKB, PBB, dan PPP. Mereka menyatakan kesiapannya untuk mendukung Sukma,” katanya.

Soal rencana jaksa akan kasasi, menurut Rumaksi, hal itu menjadi hak jaksa untuk melakukan kasasi.

Namun demikan, ia berharap supaya Jaksa tidak melakukan kasasi, sebab putusan pengadilan adalah putusan bebas.

“Ini yang akan kita tunggu lagi, tapi paling tidak ini sudah sangat melegakan.

Kalaupun jaksa akan kasasi, itu jadi haknya, tapi kita berharap jaksa tidak ambil kasasi,” pungkasnya. (ndi)

ka tambahan, bukan tersangka utama,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan, berkas kasus K2 Dompu 2014 dengan tersangka HBY sudah memasuki tahap akhir penelitian jaksa.

Ia belum dapat mengutarakan mengenai hasil penelitian jaksa. “Berkas sempat kita kembalikan disertai petunjuk. Nah itu sudah dillimpahkan lagi ke kita, tapi masih penelitian,” terangnya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya memiliki waktu tujuh

hari setelah berkas dilimpahkan untuk diteliti. Apakah berkas penyidik itu sudah dinyatakan lengkap atau masih ada kekurangan.

“Kita melihat ada alat bukti yang belum bisa dilengkapi karena itu meminta penyidik untuk memeriksa tambahan saksi,” kata dia.

Ia menampik tudingan massa bahwa ada kongkalikong. “Kita bekerja berdasarkan prosedur. Tidak ada itu (kongkalikong). Ada batas waktu yang ditentukan,” pungkasnya. (why)

Golkar Belum Tetapkan Balon Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) DPD I Partai Golkar NTB cukup terganggu dengan manuver yang dibangun oleh Ketua DPD II Golkar Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun, terkait pilkada Lobar. Pernyataan Sumiatun bahwa DPP Golkar telah memutuskan mendukung paket pasangan Fauzan Khalid dan Sumiatun tidak dibenarkan.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB, bidang Kominfo, yang sekaligus jadi juru bicara DPD I, Chris Parangan, SE, Rabu (2/8) menerangkan, pernyataan Sumiatun di media yang mengklaim telah mendapatkan dukungan dari DPP itu, tidak mendasar. Sebab sepanjang sepengetahun DPD I, sampai saat ini belum ada putusan apapun yang telah diambil oleh DPP untuk pilkada Lobar.

“Terlalu pintar bicara seperti itu. Jangan bicara seperti orang mimpi bohong di siang bolong,” ujar Chris.

Dikatakan, usulan dukungan untuk Lobar dari DPD NTB ke DPP, baru sehari telah dikirim. Sementara saat ini usulan-usulan dari DPD I itu akan dikaji oleh DPP, untuk kemudian diputuskan siapa dari empat nama yang te-

lah dikirim tersebut.

Diketahui untuk Lobar, DPD I Golkar telah merekomendasikan empat nama bakal calon kepala daerah, yakni H. M. Izzul Islam, Nauvar Farinduan, Fauzan Khalid dan Lalu Sajim Satriawan.

“Diproses dulu, DPP akan melakukan survei terhadap empat finalis ini, melalui lembaga survei, yang ditunjuk.

Nah kira-kira estimasi waktu yang dibutuhkan untuk survei itu berapa, ya dihitung saja, maka itulah waktu yang dibutuhkan oleh DPP untuk menetapkan nama yang akan didukung,” katanya.

Lanjut Chris, DPP tidak akan mungkin mengeluarkan SK dukungan langsung dengan pasangannya. DPP akan mengeluarkan SK pasangan setelah jelas partai koalisinya, karena Golkar sendiri tidak cukup untuk mengusung sendiri.

“Tidak mungkin DPP keluarkan paket. Karena dipastikan surat yang akan dikelurakan oleh DPP, konsiderannya sama dengan yang diterima oleh Suhaili, karena Golkar masih kekurangan tiga kursi, dari sembilan yang dibutuhkan untuk mendaftar di KPU,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 9

Pemprov Dinilai Belum Mampu ’’Taklukkan’’ Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Kalangan pimpinan DPRD NTB menilai program penanggulangan kemiskinan masih belum sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota dinilai masih punya program sendiri-sendiri dalam pengentasan kemiskinan.

“Memang kurang sinkron antara program provinsi dan kabupaten/kota. Mereka, cara penanganannya tidak sama.

Kabupaten/kota punya cara sendiri, pemerintah provinsi juga begitu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

ketika dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (2/8) siang kemarin.

Seharusnya, kata Mori, program pennaggulangan kemiskinan Pemprov NTB dan kabupaten/kota selaras. Jika ingin mempercepat penurunan ang-

ka kemiskinan, lanjutnya, maka program-program provinsi dan kabupaten/kota harus sinkron. Menurutnya, tidak bisa pemerintah provinsi maunya mengentaskan kemiskinan di sektor UMKM sementara kabupaten/kota punya

fokus di sektor yang lain.

Mori mengatakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus mengidentifikasi basis-basis orang miskin di NTB. Ia mengatakan, DPRD NTB sudah melakukan identifikasi. Dimana, orang miskin banyak yang berada di sektor pertanian. Selain itu, orang miskin banyak yang bergerak di sektor UKM. Menurutnya, basis-basis kemiskinan inilah yang perlu disasar.

Bagaimana caranya supaya

nilai tukar petani meningkat.

Pasalnya, kata Mori, sekarang ini nilai tukar petani NTB masih cukup rendah. Artinya, ketika bertani, memperoleh bibit susah. Kemudian harga pupuk mahal. Di saat panen, harganya jatuh. Bukan berarti petani rugi, kata Mori, tetapi keuntungan yang diperoleh sangat-tipis, bahkan hanya balik modal. “Sehingga strateginya kalau semua bersepakat orang miskin adanya di kantong ini maka inilah yang disasar,” sarannya.

Menurut Politisi Gerindra ini, Pemprov sudah serius dalam program pengentasan kemiskinan. Namun, ia melihat koordinasi dengan kabupaten/kota yang masih kurang.

Ia mengatakan pengaruh otonomi daerah kadang-kadang membuat koordinasi tersebut kurang. Sehingga tidak ada sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Padahal kita (provinsi) juga sudah berkali-kali memanggil supaya ini sinkron.

Tapi memang nggak gampang koordinasi ini,” ucapnya.

Terkait dengan penandatangan memorandum of understanding (MoU) mengenai target penurunan angka kemiskinan di masing-masing kabupaten//kota yang ditandatangani Pemprov NTB dan kabupaten/ kota dinilai Mori hanya bersifat politis. Artinya, MoU tersebut bersifat tidak mengikat. Sehingga terserah kabupaten/kota, mau melaksanakan atau tidak tergantung mereka sendiri. (nas)

Loteng Siapkan Rp 13 Miliar Promosikan Destinasi Wisata Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah kini menjadi salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pariwisata yang menjadi sektor unggulan menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Saat ini Pemkab menyiapkan anggaran hingga Rp 13 miliar untuk mempromosikan destinasi wisatanya.

"Kami siapkan Rp 13 miliar untuk anggaran promosi.

Kami bersinergi dengan SKPD lain lain untuk mendukung dan menyukseskan programprogram pariwisata di Lombok Tengah," Kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria,

di Praya, Rabu (2/8).

Ia mengatakan, semua potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sedang dan akan dipromosikan. Ia melihat bahwa kawasan Mandalika sebagai salah satu dari tiga destinasi prioritas di Indonesia harus dipromosikan dengan baik.

Sebab berbagai fasilitas dan infrastruktur telah diperbaiki.

"Kami berbenah untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pada destinasi yang ada di Lombok Tengah, khususnya Mandalika. Sehingga kami bisa mendapatkan banyak kunjungan wisatawan," ujarnya.

Terdapat berbagi jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Objek Wisata

Alam termasuk hutan dan perairan dalam. Diantaranya Benang Stokel, Benang Kelambu dan Aik Bukak. Daya tariknya adalah Air Terjun, Outbond Area, Camping, Kolam renang dan keindahan Alam serat pengamatan flora dan fauna.

Ada pula objek wisata bahari, di antaranya Pantai Gerupuk, Pantai Awang, Pantai Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta, Selong Belanak dan Pantai Mawi. Ada pula Pantai Tomang, Pantai Are Guling, Pantai Pengatap, Rowok, Torok Aik Belek dan Pantai Mawun.

Daya Tarik dari pantai-pantai di Lombok Tengah ini selain pasir putihnya, juga perbukitan, ombak untuk surfing, sunset, perkampungan nelayan,

budi daya ikan kerapu, budidaya mutiara, pasar ikan tradisional dan terumbu karang.

Ada objek wisata alam berupa geologi dan vulkanologi. Diantaranya Goa Bengkang, Goa Pengembur, Gunung Rinjani dan Batu Rijan. Gunung Rinjani sangat terkenal sebagai objek wisata. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah Trekking, Pengamatan Flora Langka, Pengamatan Fauna langka, Photografi, memancing di danau dan bisa juga dipakai untuk wisata religi.

Objek wisata budaya peninggalan sejarah. Diantaranya Dusun Sade dan Dusun Ende yang merupakan rumah tradisional, kampung tradisional, tipologi pemukiman suku sasak, kesenian daerah dan upacara adat. Masjid Kuno Rembitan, Masjid Gunung Pujut adalah masjid kuno, tipologi Pemukiman Suku Sasak dan Upacara Agama. Makam Nyatok, Makam Ketak, Makam Serewe adalah makam Tokoh Agama Islam dan Makam Raja Pejanggik. Aktivitas wisata yang bisa dilakukan adalah belajar menenun, photografi, wisata ziarah, pengamatan upacara agama dan penelitian.

Objek wisata budaya tentang kehidupan masyarakat. Keraji-

(Suara NTB/lin)

MAWUN - Suasana di destinasi wisata Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. nan Gerabah Penujak, Kerajinan Tenun Tradisional Sukarare, Kerajinan Anyaman Rotan atau Ketak Beleke. Aktivitas wisatanya adalah study tour, penelitian, dan berbelanja.

Objek wisata buatan seperti olahraga khusus yaitu Pacuan Kuda, Bendungan Pengga, Ben-

dungan Batujai. Sedangkan objek wisata buatan festival khusus, yaitu Peresean, Rudat, Oncer, Gandrung, Amak Abir dan Bau Nyale. Ada pula Gendang Belek, Cilokaq, Menting Lelakaq dan Pagelaran Zikir Madani. Selain itu ada Sanggar Rinjani, Jangger, Ngorek, Je-

jaranan, Tambur, Genggong, Drama Sakral, Cupak, Grantang, Wayang Kulit, Rudat, Macapat, Gansing, Selodor, Engrang, Pencak, Layang-layang dan Main Karet. Selain itu, ada pula objek wisata buatan berupa wisata agro Sekedek yaitu budidaya tanaman jeruk. (lin)

25 Mantan TKI Korea akan Dilatih Jadi Pramuwisata Mataram (Suara NTB) – Adanya penerbangan langsung dari Korea ke NTB membuat kunjungan wisatawan dari Negara itu semakin meningkat. Namun SDM (Sumber Daya Manusia) atau pramuwisata yang mahir menggunakan bahasa Korea masih terbilang minim. Saat ini di NTB hanya ada 15 orang pramuwisata yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Korea.

“Kita punya SDM masih terbatas. Kita akan latih 25 orang agar mampu berkomunikasi dengan wisatawan asal Korea.

Kalau bisa kita latih mantanmantan TKI yang sudah pernah bekerja di Korea. Mereka sudah punya dasar untuk berkomuni-

kasi, tinggal dilatih bagaimana melayani tamu atau wisatawan saja,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (2/8).

Ia melihat bahwa SDM sangat perlu untuk menunjang kenyamanan wisatawan saat berada di NTB. Sehingga pihaknya bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia NTB akan melatih mantan TKI yang pernah bekerja di Korea hingga mendapatkan lisensi pramuwisata.

“Sekarang pramuwisata itu harus punya lisensi. Maka dari itu mereka harus dilatih hingga bisa lulus dan punya lisensi,” ujarnya.

Dengan jumlah pramuwisata yang mahir berbahasa Korea hanya 15 orang, dirasa masih sangat kurang dan belum mampu memenuhi kebutuhan akan pramuwisata Korea saat ini.

Apalagi dalam satu kali penerbangan jumlah wisatawan yang datang mencapai 200 orang.

“Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Jika terus meningkat, maka jumlah prmuwisata juga akan kita tingkatkan. Akan kita beri pelatihan hingga mendapatkan lisensi yang resmi agar mereka bisa beroperasi,” ujarnya.

Korea Selatan menjadi pasar wisatawan yang baru.

Melihat perkembangannya cukup pesat saat ini. Apalagi

Lombok sudah menjadi salah satu tujuan utamanya selain Bali dan Bintan. Sehingga keberadaan pramuwisata yang mahir menggunakan bahasa Korea sangat diperlukan.

“Karena mereka ini tidak semuanya bisa pakai Bahasa Inggris. Jadi harus ada juga yang melayani mereka menggunakan bahasa mereka,” kata Faozal.

Ia berharap kedepannya akan semakin banyak pramuwisata yang mahir menggunakan Bahasa Korea. Sehingga wisatawan bisa terlayani dengan baik dan mereka bisa merasa nyaman saat berada di NTB. Ia juga berharap angka kunjungan wisatawan asal Korea Selatan bisa terus meningkat. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

UIN Ingatkan Dosen Pembimbing Lapangan Mataram (Suara NTB) -

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beberapa waktu lalu melepas sebanyak 1.741 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) selama sebulan.

Mereka terdiri dari 671 mahasiswi dan 1.070 mahasiswa tersebar di tiga fakultas di UIN Mataram.

Kini pascamelepas mahasiswa program KKP, para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) UIN Mataram diingatkan agar sering turun ke masyarakat memantau kebutuhan masyarakat di lokasi KKP. Kepada Suara NTB, Kepala LP2M UIN Mataram Dr. M. Sobry, M.Pd., mengungkapkan para peserta KKP disebar ke tiga kabupaten, yakni Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Pemilihan lokasi berdasarkan analisis kebutuhan. Sementara jumlah DPL yang dikirim ke seluruh lokasi KKP di masing-masing kelompok KKP sebanyak 113 orang dosen. “Jumlah itu sesuai berdasarkan jumlah kelompok KKP yang tersebar di 113 desa,” terang Sobry belum lama ini.

Tidak hanya melepas mahasiswa KKP, UIN Mataram berkomitmen mengawal program KKP agar berjalan dengan baik. Melalui DPL di semua kelompok KKP, mereka diingatkan agar sering turun ke tengah masyarakat dengan harapan agar semua kebutuhan masyarakat berdasarkan analisis mahasiswa peserta KKP dapat terpenuhi.

“Tidak hanya melepas begitu saja tapi juga dikontrol agar pelaksanaan KKP di masyarakat benar sesuai dengan harapan. Tidak hanya dari LP2M yang mengontrol, tapi DPL juga harus sering turun memonitor mahasiswa, mencari tahu kebutuhan masyarakat dari mahasiswa kelompok KKP,” jelasnya.

Untuk memantau perkembangan pelaksanaan program KKP, DPL minimal harus turun ke masyarakat sebanyak tiga kali selama pelaksanaan KKP. Meski demikian, semakin sering turun, juga semakin baik. Karena semua persoalan maupun kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan apabila dipetakan dengan baik cara penyelesaiannya. “Semakin sering semakin bagus biar bisa membangun interaksi dengan mahasiswa dan harapan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Sobry, sejak beberapa minggu pelaksanaan program KKP, LP2M UIN Mataram telah mengevaluasi pelaksanaan mulai dari keberangkatan, sampai monitoring terhadap setiap DPL untuk memastikan mereka sudah turun atau belum. Diharapkan evaluasi seperti ini menghasilkan hasil baik bagi masyarakat dan UIN Mataram. (dys)

Halaman 10

Kekerasan Libatkan Siswa Dipengaruhi Faktor Tontonan Mataram (Suara NTB) Tontonan memiliki pengaruh luar biasa pada diri anak. Jika tontonan yang disuguhkan baik, paling tidak anak dalam perkembangan motoriknya akan mengikuti hal baik tersebut, begitu pun sebaliknya. Jika tontonan menampilkan aksi kekerasan, maka juga akan diikuti oleh anak.

Wakil Kepala SMA AlMa’arif Mataram Sigit Morit Rio, S.H, MH., mengungkapkan, belakangan ini, anak-anak melakukan kekerasan dari tontonan, dan media sosial. Apa yang ditonton melalui media televisi dan media sosial mempengaruhi karakter mereka.

Karakter yang disuguhkan

media televisi sangat banyak.

Ada yang punya karakter pemaaf, penyabar, pendendam dan lain sebagainya. Munculnya karakter kekerasan juga akibat dari apa yang mereka lihat. Katanya, untuk itu penting bagi orang tua mengawal setiap tontonan anak-anak mereka agar jangan sampai

salah tontonan.

Disebutkan ada dua bentuk kekerasan efek dari tontonan yaitu kekerasan secara pisik dan psikis. Sebagai contoh pelaksanaan dalam dunia pendidikan. Menghina seseorang merupakan bentuk kekerasan secara psikis, ada juga yang melakukan kekerasan

(Suara NTB/dok)

didikan moral pancasila, bisa jadi benteng efektif bagi mereka menangkal paham ini.

Dikatakan, dalam suatu teori, bahwa paham ini bisa masuk dalam beberapa cara di dunia pendidikan, salah satunya melalui propaganda media televisi dan media sosial.

“Mereka yang diserang adalah yang masih muda dan labil. Siswa, SMA dan perguruan tinggi. Kita guru harus memahami siswa, sikap mental, kebiasaan yang ada, ini adalah cara mudah menangkal paham radikalisme,” ujarnya. (dys)

Penilaian Akhir Semester

Lobar dan Mataram Serentak dan Satu Soal

Tagih Janji Anggota DPRD KEPALA SMKN 9 Mataram M. Ridwan menagih janji oknum anggota DPRD Kota Mataram yang berjanji membantu pembangunan fisik di SMKN 9 Mataram. Namun setelah ditagih berulangkali sejak dua tahun terakhir, janji hanya tinggal janji dan hingga kini belum ditepati hingga pengelolaan jenjang SMA sederajat telah dialihkan pengelolaannya ke provinsi, janji membangun sebagian fisik sekolah belum terpenuhi.

“Sekarang sudah diambil alih provinsi, ngak enak ditagih lagi,” ujar Ridwan beberapa waktu lalu.

Diakuinya, janji oknum anggota dewan itu terhadap pihaknya tidak terlepas dari keberadaan sekolah yang tidak jauh dari gedung DPRD Kota Mataram di jalan lingkar selatan yang hanya berjarak beberapa meter saja. Kala itu, sebagai tanggung jawab moral oknum anggota DPRD Kota Mataram terhadap sekolah, pihaknya dijanjikan mendapat bantuan fisik gedung.

Meski urung mendapat bantuan, Ridwan bersyukur karena perpindahan pengelolaan SMA ke provinsi membawa berkah pihaknya. Karena saat ini perhatian terhadap pengembangan SMK jadi prioritas pemerintah.

“Sejak dialihkannya SMA sederajat ke provinsi, pemerintah mulai lebih memperhatikan keberadaan SMK. Pemerintah menilai, pengembangan SMK jadi prioritas Dikbud lantaran mampu menghasilkan lulusan andal siap kerja,” tuturnya.

Begitu juga dalam hal pembangunan fisik pun kini jadi prioritas. Tahun ini juga, SMKN 9 mendapat pengembangan fisik berupa ruang laboratorium teknik sepeda motor (TSM) dilengkapi dengan mebel dan peralatan sebagainya bersumber dari anggaran DAK dan DAU. Dengan biaya untuk satu lokal sebesar Rp 290 juta.

“Di samping memperhatikan aspek fisik sekolah, Dikbud juga ke depan akan memperhatikan tenaga pendidik. Dua aspek ini saling mendukung satu sama lainnya dalam hal mengembangkan sekolah,” M. Ridwan ujarnya. (dys)

dalam bentuk fisik.

Apa yang harus dilakukan jika mendapati siswa dalam kondisi seperti ini yaitu harus saling berkoordinasi antara orang tua, guru dan masyarakat. Komponen ini sangat penting dalam mencegah terjadinya aksi kekerasan di tengah siswa.

Selain menampilkan tindak kekerasan, media televisi dan media sosial juga kini jadi ajang penyebaran berbagai paham radikal ke masyarakat utamanya bagi para pelajar.

Menanamkan kembali pen-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Aletheia, Steven Suminyanto berfoto bersama dengan siswa berprestasi Sekolah Kristen Aletheia, Edgar Dave Aipassa (kiri) dan Kyle Nathan Yahya (kanan).

Sekolah Kristen Aletheia Raih Prestasi Nasional dan Internasional Mataram (Suara NTB) Selama bulan Juli 2017 lalu, siswa-siswi Sekolah Kristen Aletheia berhasil meraih prestasi nasional dan internasional. Pihak sekolah terus mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang akademik, seni, dan olahraga.

Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Aletheia, Steven Suminyanto, ditemui Rabu (2/8), mengatakan, selama bulan Juli lalu, Sekolah Kristen Aletheia mampu meraih juara dalam berbagai lomba, baik dari pembelajaran, olahraga, maupun seni. Pihak sekolah berupaya agar para siswa memiliki kemampuan yang berimbang.

“Prestasi pembelajaran dan prestasi seni itu bisa berimbang, pembinaan di sekolah juga itu kami membuat satu keseimbangan, belajar, dengan seni dan olah raga kita buat seimbang,” kata Steven.

Prestasi Sekolah Kristen Aletheia antara lain, pada Lombok International Dance Sport festival, Vironica Keiko Eveline kelas V berhasil meraih medali perunggu di Lombok International Dance Sport Festival (junior under 13 years latin (cc-r), Harapan II (open solo ballroom 2 dance(w-qs), Harapan III (solo juvenile under 10(cc-r), dan Harapan III (junior under13 years latin 10(cc-r-j).

Sementara pada lomba yang sama, siswa kelas V Gladys Rolin Joner berhasil meraih medali emas di Lombok Junior Under 13(walt,quick step), medali perak, nasional junior under 13(walt,quick step) dan Harapan I Lombok Regional Latin Junior Under 13 (chaca, rainbow, jive).

Lomba baca puisi dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2017 tingkat SD/MI Se –Kota Mataram, siswa kelas VI, Reyneta Yiesmara S berhasil meraih juara II. Lomba nyanyi solo Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2017 tingkat SD/MI Se –Kota Mataram, siswa kelas V, Andrea Aurellia E. meraih juara II. Pada lomba Olimpiade olahraga siswa Nasional (O2SN) cabor karate tingkat SD Se- Provinsi NTB, siswa kelas V, Edgar Dave Aipasa berhasil meraih juara I dan akan mewakili NTB ke tingkat nasional pada bulan September nanti di Medan, Sumatera Utara. Pada Lomba menyanyi solo yang diadakan oleh Transmart Mataram, siswa kelas V Andrea Aurellia E meraih juara I. Di jenjang SMP, dalam ajang World Matematic Invitation International Competition 2017 di Vietnam, siswa kelas IX, Kyle Nathan Yahya meraih medali perunggu. Pada Lombok Nasional Dance Sport Festival, siswa kelas VII, Michael Rollin Joner meraih Medali emas, Lombok junior under 13(walt,quick step), Medali perak, nasional junio under 13(walt,quick step), dan Harapan I Lombok Regional Latin

junior under 13 (chaca,reinbo,jive).

Pada Lomba gitar solo dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) 2017 tingkat SMP/MTs Se –Kota Mataram, siswa kelas VIII, Fitry Hasan Wau meraih juara II. Dan, di ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2017 tingkat SMP/MTs Se – Kota Mataram, Taufik Hasan Wau meraih juara I dan lolos ke tingkat Provinsi.

Steven menerangkan, para siswa memiliki kemampuan yang berimbang. Dengan lima hari sekolah atau full day school, program untuk pembentukan karakter dapat berjalan seimbang. “Kita ini sudah 10 tahun full day school, dengan harapan pembelajaran anak itu seimbang, pembinaan karakter juga berimbang. Kita harapkan anak itu ketika sudah sembilan tahun di sini, pembentukan karakter mereka siap,” katanya.

Dalam pengembangan bakat dan kemampuan siswa, Aletheia juga bekerjasama dengan pihak luar. Baik pembinaan bidang pembelajaran, seni, maupun olahraga. Steven mengutarakan, upaya mengembangkan terus dilakukan. Tidak hanya untuk prestasi bagi sekolah, terpenting agar anak-anak bisa menjadi orang yang berhasil. “Kita harapkan prestasi anak-anak terus meningkat seiring kemampuan masing-masing.

Saya tidak pernah memplot anak-anak harus juara apa, saya mengoptimalkan kemampuan individual mereka masing-masing menjadi lebih baik,” pungkasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Penilaian Akhir Semester (PAS) SMA/SMK di Lombak Barat (Lobar) dan Mataram dipastikan dilaksanakan secara serentak pada tahun ajaran 2017/2018 ini. Langkah ini dilakukan untuk pemerataan mutu, agar ada satu alat ukur mutu pendidikan di Lobar dan Mataram.

Demikian salah satu keputusan pada Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram bersama pengawas dan sekolah di SMKN 3 Mataram, Rabu (2/8).

Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK LobarMataram, H. Mashun, S.Pd., M.AP., dikonfirmasi seusai rapat, mengatakan, dalam rapat itu menyusun program tahun ajaran 2017/2018. Lobar dan Mataram membuat satu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, terkait mutu pendidikan.

Direncanakan pada PAS untuk Lobar-Mataram disamakan waktu pelaksanaan dan soal yang akan diujikan. “Ini rencana kita untuk Mataram dan Lobar kita samakan, soalnya sama, kisi-kisi sama, orang yang membuat soal sama, pelaksanaannya sama,” katanya.

Itulah yang dimusyawarahkan bersama dengan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), agar alat mengukur mutu pendidikan di

Lobar dan Mataram sama.

Selama ini masing-masing sekolah membuat soal yang berbeda.

Mashun mengatakan, PAS yang dilaksanakan serentak itu akan menggunakan satu soal. Dalam hal ini, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) akan difungsikan untuk membuat naskah soal. Pengawas nantinya akan menjadi tim review soal untuk pembuatan naskah soal. Semua komponen pelaksana kegiatan itu adalah kepala sekolah atau pengurus MKKS. “Nanti MKKS ini yang mendesain, mencetak soal seperti apa, nanti kami serahkan kepada kepala sekolah.

MKKS yang melasksanakan, supaya keterikatannya satu, MKKS, MGMP, Pengawas dapat menjadi satu,” kata Mashun.

PAS SMA/SMK akan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan satu soal di seluruh Lobar dan Mataram. Sementara untuk Penilaian Tengah Semester (PTS) masih dilaksanakan di sekolah masing-masing, berkaitan dengan soal dan teknis lainnya. “PTS dilaksanakan di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Bagi sekolah yang mampu untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Bagi kelas IX akan menggunkan PAS berbasis komputer. Langkah ini dilakukan agar siswa mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mendatang. (ron)

(Suara NTB/ron)

RAPAT - Suasana rapat UPTD Layanan Dikmen dan PKPLK bersama pengawas dan kepala SMA/SMK di LobarMataram, Rabu (2/8)

Larangan Bawa Kendaraan bagi Siswa

Dibutuhkan Sistem Transportasi Massal yang Bagus Mataram (Suara NTB) Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai diterapkan di tahun ajaran 2017/2018 ini.

Namun belum bisa diterapkan sepenuhnya bagi seluruh siswa. Jika ingin menerapkan ke semua siswa, dibutuhkan sistem transportasi massal yang bagus.

“Yang dilarang yang tidak memiliki SIM, kalau kita ingin melarang siswa membawa sepeda motor, sistem transportasi massal harus bagus, artinya anak-anak di manapun dia tinggal di manapun dia sekolah ada jalur transportasi yang menjamin siswa tidak terlambat ke sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu) NTB, Drs. H. Muh. Suruji.

Selain itu, harus juga dikembangkan kota yang bebas polusi dengan menggunakan sepeda. Seperti yang ada di Belanda. Saat, ini kata Suruji, larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM, sebagai cara pihaknya untuk menertibkan para siswa.

Larangan membawa motor

bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Mataram, Umar, S.Sos. Menurutnya perlu ada sistem transportasi yang tepat. Dahulu pernah ada Bus Rapid Transit (BRT) di Mataram. Kalau bisa, katanya, BRT itu dapat dihidupkan kembali. “Sehingga orang tua siswa cukup mengantar sampai ke halte sekolah,” katanya.

Namun perlu juga mengatur transportasi pada jalurjalur yang tidak dijangkau oleh transportasi massal selama ini. Cara itu bisa dengan merangkul angkutan kota atau yang dikenal dengan bemo kuning. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

Pengurus KONI NTB Tak Boleh Pimpin Cabor ”

Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan akan memilih orang-orang terbaik untuk masuk dalam kepengurusan KONI NTB periode 2017-2021. Orangorang yang akan dipilih menjadi pengurus KONI itu harus memiliki waktu luang membina olahraga dan tidak boleh menjadi ketua cabor.

(Suara NTB/fan)

DI LINTASAN - Salah seorang atlet pencak silat Pelatda Mayung 2017, Muhammad Abim sedang menjalani latihan peningkatan daya tahan dan kecepatan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (2/8).

Silat Andalkan Dua Atlet Muda di PON Mataram (Suara NTB) – Upaya cabang olahraga silat untuk mempertahankan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) diakui sangat berat. Itu karena ketiga atlet silat senior NTB peraih medali emas, perak dan perunggu di PON sudah pensiun. Saat ini silat hanya mengandalkan dua atlet

SALON Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

silat di ajang multi event yang akan berlangsung di Papua 2020.

Pelatih Silat NTB, Dedi S. Darere yang diwawancara Suara NTB disela-sela melatih atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (2/8) kemarin mengatakan cabor silat dipastikan tidak lagi diperkuat oleh atlet senior, Indira Milasari, Mariati dan Nur Haedah di PON 2020.

Pasalnya ketiga atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di PON itu akan pensiun.

“Mariati pensiun karena usia lebih, sementara Milasari pensiun karena menikah,”jelas Dedi.

Setelah ketiga atlet andalan itu pensiun, cabor silat NTB punya dua atlet unggulan untuk didorong mempertahankan tradisi medali emas. Kedua atlet yang diharapkan mampu mempersembahkan medali di PON itu adalah Muhammad Iradat Sanjaya Putra dan Muhammad Abim.

Kedua atlet muda andalan NTB itu sudah dilatih khusus di Pelatda Mayung 2017. Hara-

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SALON SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

pannya kedua atlet itu dapat mempersembahkan medali emas di PON/ 2020.

“Untuk sementara ini kita punya dua atlet yang diharapkan bisa mempertahankan medali emas PON. Kita sedang meningkatkan daya tahan dan kecepatan teknik mereka agar mampu bersaing di level nasional,”jelas Dedi.

Lanjut Dedi, meski tergolong muda, kedua atlet itu bukan atlet yang minim prestasi. Diakui Dedi kedua atlet itu sudah berkali-kali mengukir prestasi di kejurnas.

Terakhir Iradat dan Abim pernah meraih medali perunggu di kejurnas silat senior di tahun 2016.

Selain menyumbang medali perunggu di kejurnas senior, kedua atlet itu juga seringkali mengukir prestasi di kancah nasional.

Muhammad Iradat misalnya pernah meraih medali emas di PON Remaja di Jatim 2014. Dengan lewat berbagai pengalaman dan prestasi itu Dedi mengandalkan Iradat dan Abim untuk mempersembahkan medali emas cabor silat di PON 2020. (fan)

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

SALON TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

“Saya akan memilih orangorang mau menjadi pengurus.

Mereka harus punya waktu luang membina olahraga,”ucap H. Andy Hadianto ketika diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (2/8) kemarin.

Dikatakan Andy, untuk memilih orang- orang terbaik dalam membina olahraga itu, pihaknya telah berkonsultasi dengan pengurus KONI Pusat.

Konsultasi yang dilakukan Andy dengan pengurus KONI Pusat adalah mempertanya-

kan kembali persyaratan menjadi pengurus KONI NTB yang tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor3 tahun 2005.

Dalam hal ini Andy tidak ingin orang-orang yang masuk dalam kepengurusan KONI NTB nanti akan bertentangan UU SKN Nomor: 3 tahun 2005.

Ia menjelaskan, pengurus yang sudah menjadi ketua cabor dipastikan tidak akan diakomodir menjadi pengurus cabor. “Teman-

Mereka kita dorong untuk fokus mengurus cabor agar melahirkan atlet berprestasi

teman yang menjabat sebagai ketua cabor tidak diperbolehkan menjadi pengurus KONI. Mereka kita dorong untuk fokus mengurus cabor agar melahirkan atlet berprestasi,”jelasnya.

Ditanya soal kapan kepengurusan KONI NTB akan rampung dibentuk? Andy mengaku belum bisa dipastikan. Meski demikian Andy mengatakan nama-nama

(Suara NTB/fan)

H. Andy Hadianto pengurus sudah ada, rencananya sebelum tanggal 17 Agustus namanama pengurus KONI NTB yang baru akan dikirim ke KONI Pusat untuk segera disahkan. (fan)

FORKI NTB akan Kirim 14 Atlet di O2SN Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Federasi Olahraga Karateka Indonesia (FORKI) NTB akan mengirim 14 atlet di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD,SMP dan SMK Nasional di Medan bulan September 2017. Belasan atlet yang akan dikirim itu diambil lewat seleksi daerah (Selekda) yang digelar di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (29/7) lalu.

Hal itu dikatakan Ketua Harian FORKI NTB, Muksin kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. “Kami akan menerima empat belas atlet di

O2SN Nasional di Medan.

Mereka terdiri dari siswa SD, SMP, SMA dan SMK,”ucapnya.

Dikatakannya, sejumlah atlet O2SN SD dan SMP, SMA dan SMK yang lolos ke level nasional itu adalah dua atlet SD, yakni Reva Marsela asal INKANAS Loteng dan Edgar Dave Aipassa dari INKANAS Mataram.

Selanjutnya untuk kategori SMP diwakili atlet INKAI Sumbawa dan M. Khaerul Bayani dari INKANAS Lotim. Kemudian untuk kategori SMA putri diwakili Annisa Wulandari asal INKANAS Loteng dan NLP. Dea

Purnamaningsih dari INKANAS Mataram serta Sukriadi dari INKANAS Mataram ditambah atlet dari KKI Lobar satu orang.

Terakhir untuk kategori SMK diwakili Baiq Dian Oktapiana asal INKANAS Loteng di kelas putri dan kelas putra diwakili Ilham Fanani dari INKANAS Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ditambahkannya, selain akan mengirim 14 atlet O2SN ke nasional, pihak FORKI NTB juga mengungkapkan beberapa nama atlet yang akan di kirim ke Popnas 2017. Mereka adalah Abdira Nadirasi asal IN-

KANAS Mataram, Karatika Egimia Sagita dari INKANAS Lotim, Rian Ramdhani asal INKANAS Lotim serta satu atlet dari INKAI Mataram.

Lanjutnya, penetapan 14 atlet yang akan mengikuti O2SN Nasional itu diambil lewat Selekda yang digelar oleh Dispora NTB bekerjasama dengan FORKI NTB. Pihak FORKI NTB mengambil 14 atlet terbaik dari puluhan atlet asal kabupaten/kota yang ikut dalam Selekda atlet O2SN NTB yang berlangsung sejak 20 Juli dan berakhir 29 Juli lalu. (fan)

Tarung Derajat Cari 11 Atlet Pelajar Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tarung derajat tidak akan melewatkan ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017. Lewat kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mereka siap mengirim atlet ke ajang multi event olahraga tingkat pelajar nasional itu.

Sekretaris Umum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Chol-

LOWONGAN DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

ish yang diwawancara Suara NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (2/8) kemarin mengatakan sebelas atlet yang akan dikirim di Popnas 2017 nanti akan dicari lewat Kejurda Tarung Derajat Piala Gubernur NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, 4-6 Agustus 2017.

“Sesuai jumlah kelas yang dipertandingkan, kita akan mencari 11 atlet dari hasil kejurda ini untuk dipersiapkan ke Popnas 2017,”ucapnya.

KejurdayangdigagaspihakDispora NTB dan Pengprov Kodrat NTB itu akan segera digelar. Panitia telah menyiapkan segala fasilitas yang akan digunakan di arena pertandingan. Seperti matras,

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

(Suara NTB/fan)

SIAPKAN ARENA - Panitia Kejurda Tarung Derajat Remaja Piala Gubernur NTB, Dedy Noor Cholish sedang menyiapkan arena pertandingan Kejurda di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (2/8). spanduk dan baliho event sudah dipasang di arena pertandingan.

Sementara itu, untukpertemuan teknis, penimbangan berat

LOWONGAN DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031

badan atlet dan pemeriksaan kesehatan atlet akan dimulai, Kamis (3/8) hari ini. Selanjutnya Pertandingan akan dilaksanakan tanggal 5 hingga 6 Agustus 2017.

Pertandingan yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu akan melibatkan sedikitnya 100 atlet, 16 wasit juri dan tiga hakim pertandingan dari kabupaten/kota di NTB. Pihak panitia akan mengambil 11 atlet terbaik untuk memperkuat tim tarung derajat NTB di Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017. (fan)

RUPA-RUPA

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR5425BI NOKA/NOSIN : MH1JF7117BK105476/ JF71E-1104861 AN. MASTUR HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5989CD NOKA/NOSIN : MH1JFC112DK196586/ JFC1E1198099 AN. PUTU RATNA WIRASTYANI HILANG DISEKITAR JL. PENDIDIKAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR6493CE NOKA/NOSIN : MH31KP003DK538724/ 1KP538773 AN. MANSHUR AHMAD HILANG DISEKITAR JL. LANGKO MATARAM

RUPA-RUPA

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 3 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Kamis, 3 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 3 Agustus 2017

TMMD Ke-99 Ditutup Danlanud

Peredaran Tramadol Sasar Buruh Tani di Dompu Dari Hal. 1 ‘’Kita akan libatkan aparat penegak hukum, apakah ada celahnya memberikan efek jera. Supaya tidak seperti sekarang ini sudah benar-benar luar biasa peredarannya,’’ katanya.

Ia menyebutkan, di Dompu para buruh tani sudah banyak yang mengkonsumsi tramadol. Terutama para buruh tani yang memanen padi, banyak yang meminum tramadol. ‘’Mereka bilang kalau minum tramadol jadi kuat. Tramadol itu kan menghilangkan rasa sakit. Jadi silu tak terasa.

Tapi dianggap obat kuat sama mereka,” tuturnya.

Ketika ditanya jumlah

masyarakat NTB yang terpapar tramadol, Nurhandini tak menyebutkan angkanya. Ia mengatakan, pihaknya mencatat angka yang terungkap dari aparat kepolisian. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Bima, Kota Mataram dan Dompu yang paling banyak.

“Peredaran paling tinggi Bima, Kota Mataram, Dompu. Kabupaten/kota lain juga kena hampir merata,” ungkapnya.

Untuk itulah, pihaknya akan segera membentuk Satgas yang terdiri dari SKPD dan isntansi terkait.

Ia mengatakan NTB menjadi sasaran pasar tramadol. “Cuma Bima yang luar biasa,” tandasnya. (nas)

Ketua DPRD : Tunjangan Itu Harus Ditebus dengan Kinerja yang Lebih Baik Dari Hal. 1 Hal ini, kata Wakil Ketua Umum ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) ini, terukur dari Perda-Perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Mataram. Yang mana, Perda-Perda itu sangat urgen dan berkorelasi dengan kepentingan masyarakat.

Demikian pula dengan fungsi penganggaran untuk merancang kebijakan daerah, DPRD Kota Mataram, katanya selalu menyampaikannya sesuai jadwal dan selesai ontime. ‘’Kami pada posisi menjaga segala sesuatunya on the track,’’ ungkap Didi. Disinggung mengenai Nominal, ia menegaskan bahwa tugas Dewan hanyalah membentuk Perda. ‘’Dewan hanya tetapkan Perdanya. Kalau ada hal yang bersifat teknis, itu menjadi ranah eksekutif,’’ katanya.

Tugas Dewan selesai dengan telah ditetapkannya Perda. Dan, proses berikutnya, menjadi ranah eksekutif. Seperti merancang angka-angkanya. Karena bagaimanapun hal itu juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah. ‘’Ndak mungkin kita kira-kira.

Itu ada standarnya,’’ kata Didi.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH, kepada Suara NTB di ruang kerjanya menyampaikan 13 randis (kendaraan dinas) di alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan dan fraksi, sudah

ditarik oleh pemerintah.

Penarikan randis ini buntut dari pemberlakuan PP nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Sebagai gantinya, semua anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi.

Namun demikian, berapa besaran tunjangan transportasi yang akan diterima anggota dewan, Aria mengaku belum mengetahuinya. Karena untuk pembayaran harus menunggu perwal (peraturan Walikota). “Itu yang menentukan besarannya adalah perwal dan perwal ini harus menunggu Pergub (Peraturan Gubernur),” katanya. Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan hasil konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat, PP nomor 18 Tahun 2017 itu, paling cepat berlaku per 1 Agustus 2017.

“Jadi tanggal mulai terhitungnya itu per 1 Agustus 2017. Ini juga mengacu pada Perda kita. Bisa saja kita bayarkan Bulan September atau Oktober tapi nanti tetap dihitung per Agustus, dirapel pembayarannya,” terang Aria.

Ia menyampaikan bahwa tunjangan transportasi ini merupakan item baru yang harus dibayarkan dengan konsekuensi penarikan randis. (fit)

Jangan Ada Ego Sektoral Dari Hal. 1 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, harus ada koordinasi dan inovasi masingmasing SKPD dalam pengentasan kemiskinan. Baik SKPD yang berada di lingkup Pemprov NTB maupun kabupaten/ kota. Apalagi, katanya, basisbasis warga miskin berada di kabupaten/kota.

Wagub menjelaskan, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai target penurunan persentase kemiskinan tiap tahun pada 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, MoU ini harus dijalankan oleh kabupaten/kota.

Terkait dengan program pengentasan kemiksinan di kabupaten/kota, kata Wagub, Pemprov melakukan evaluasi anggaran. Ia mengatakan, Pemprov berhak untuk mengevaluasi APBD kabupaten/ kota terutama yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, hal inilah yang dilakukan Pemprov NTB saat ini. ‘’Tapi banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan ini, eksternal dan internal. Makanya kebijakan pusat juga mempengarui semuanya.

Saya tegaskan kita memerangi kemiskinan itu secara bersama-sama dan kita tak pernah menyerah,’’ ucapnya.

Wagub menambahkan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan komprehansif. TKPKD yang diketuai Wagub tugasnya mengkoordinasikan. Amin mengatakan, Ketua TKPKD bukan jabatan struktural yang bisa memberikan direktif kepada bupati/walikota ataupun stakeholders lainnya. Yang bisa memberikan direktif adalah gubernur/wakil gubernur.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya berada di tangan Wagub sebagai Ketua TKPKD NTB. Tetapi penanggulangan kemiskinan merupakan tugas semua pihak terkait, baik SKPD provinsi maupun kabupaten/ kota. ‘’Bukan di tangan wakil gubernur saja tapi oleh semua komponen, SKPD dan kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Apakah Pemprov mengalami kesulitan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam program pengentasan kemiksinan? Wagub menegaskan, tidak ada kesulitan yang dial-

ami. Ia mengatakan persoalan yang dihadapi lebih kepada eksekusi program di lapangan, terkait dengan sasaran dan lainnya. “Hanya perlu peningkatan kinerja dari semuanya sampai kabupaten/kota,” cetusnya.

Ketika ditanya mengenai kurang sinkronnya program pengentasan kemiskinan antara Pemprov NTB dengan Pemda kabupaten/kota, Wagub mengatakan hal ini perlu disinkronkan. Menurutnya, itulah perlunya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). ‘’Sinkronisasi program itu penting. Jadi, kabupaten/kota juga memahami fungsi provinsi. Kewenangan kabupaten/kota sudah dibagi habis oleh UU. Apa yang perlu diintervensi oleh kabupaten/kota, provinsi dan pusat,’’ katanya.

Wagub kembali mengatakan, kemiskinan harus ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, memerlukan kesadaran dan kerja kolektif semua komponen terkait. Dalam APBD Perubahan 2017, Pemprov menambah anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 67 miliar.

Menurut Wagub, anggaran sebesar itu akan diarahkan untuk kegiatan bantuan sarana produksi pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp 15 miliar. Kegiatan bantuan sarana usaha bagi pedagang kaki lima pada Dinas Perdagangan sebesar Rp 2,5 miliar. Kegiatan bantuan sarana usaha untuk industri kecil dan menengah pada dinas perindustrian sebesar Rp 2,5 miliar.

Kegiatan pengadaan sarana sanitasi dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 30 miliar. Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas perumahan dan Permukiman sebesar Rp 25 miliar. Dan kegiatan pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan pengembangan ekonomi berbasis kawasan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 1,135 miliar. (nas)

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Rabu (2/8) bertempat di Lapangan Umum Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Loteng, dilaksanakan kegiatan upacara penutupan TMMD ke-99 tahun 2017.

Bertindak selaku inspektur upacara, Danlanud Rembiga Kolonel Pnb Dody Fernando.

Membacakan sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Danlanud, menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah, instansi pemerintahan serta masyarakat dan seluruh personel TMMD ke-99 yang telah bekerjasama menyelesaikan berbagai kegiatan sasaran fisik maupun

non fisik .

“Seperti kita ketahui bahwa TMMD merupakan wujud kemanunggalan TNI Rakyat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan di daerah,” kata Danlanud.

Program TMMD ini menurutnya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena pada TMMD ke-99 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, berbagai sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur di antaranya berupa pembangunan jalan baru, peningkatan badan jalan, pembuatan talud dan gorong-gorong, pembangunan MCK, Poskamling,

pembangunan tembok kuburan. Semua telah dibangun dengan capaian 100 persen.

“Untuk itu kebersamaan ini harus terus kita jaga agar setiap bentuk ancaman, gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang sifatnya dapat melemahkan kedaulatan bangsa dan negara kita,” pesannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim se Pulau Lombok , Asisten III Setda Loteng, Dandenpom Mataram, Wakapolres Loteng, Ketua Pengadilan Negeri Praya, Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Para Kasi Korem, Camat Jonggat dan Kades se Kecama-

Pemkot akan Segera Lakukan Mutasi Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram tengah mempersiapkan agenda mutasi yang rencananya akan digelar Oktober mendatang. Mutasi kali ini terkait dengan pengisian jabatan Kepala Dinas Sosial yang akan ditinggal oleh H.L. Indra Bangsawan yang bakal pensiun.

Sebelum dilakukan pengisian jabatan kata Ketua Baperjakat Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, bulan September mendatang akan dibentuk panitia seleksi (Pansel).

Eko belum mengetahui apakah menggunakan tim pansel sebelumnya. ‘’Dalam waktu dekat ini kita akan bentuk tim pansel,’’ kata Eko. Tidak menutup kemungki-

nan kata dia, walikota akan melakukan roling sehingga Baperjakat akan mempersiapkan penilaian kinerja pada pimpinan SKPD. Dasar itu jadi acuan pejabat pembina kepegawaian jika berkenan ingin merolling pimpinan SKPD. Sebelumnya, akan dilakukan pansel khusus jabatan kosong. Tahun ini hanya satu jabatan eselon II kosong. Itu adalah jabatan Kepala Dinas Sosial yang akan ditinggalkan oleh H.L. Indra Bangsawan karena pensiun. ‘’Eselon II kita hanya satu yang kosong,’’ sebut Eko yang juga Sekda Kota Mataram.

Secara otomatis akan terjadi pergerakan gerbong mutasi. Jabatan eselon III akan bergerak untuk dilakukan pro-

mosi. Demikian pula, eselon IV kemungkinan bergeser karena banyak pejabat eselon III yang bakal pensiun.

Walikota kata Eko, menginginkan Baperjakat segera bekerja mengisi jabatan tersebut agar tidak terjadi kekosongan cukup lama termasuk eksekusi anggaran. ‘’Pak Wali tidak mau jabatan itu lama kosong,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengaku ada rencana dilakukan mutasi dalam waktu dekat. Sebab, sudah ada pembahasan Baperjakat mengenai hal itu. Ia belum berani memprediksi karena masih dalam tahap persiapan. (cem)

TNT akan Ekspedisi Merah Putih di Puncak Kaldera Tambora Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati hari konservasi alam nasional 10 Agustus mendatang, Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu berencana menggelar ekspedisi merah putih di puncak kaldera tambora. Kegiatan ini akan melibatkan 300 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum, SKPD terkait, mitra BUMN dan sebagainya.

Kepala TNT Budhy Kurniawan, S. Hut., mengatakan meski kegiatan puncaknya berlangsung di taman nasional Baluran Banyuwangi, namun sebagai bagian dari Kemen-

terian LKH pihak juga mengaggendakan beberapa kegiatan terkait konservasi alam. “Salah satunya tanggal 15-18 kami ada ekspedisi merah putih di puncak kaldera tambora,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pra peringatan hari konservasi alam nasional itu sebut dia, diantaranya kampanye pelestarian taman nasional, penanaman pohon, sosialisasi dan puncaknya adalah pengibaran bendera merah putih.

Kegiatan ini dimulai Tanggal 15 Agustus dengan agenda awal kemah bhakti konservasi di Dusun Pancasila Desa Tambora, kemudian tracking

menuju puncak tambora melalui jalur pendakian pancasila. “Dan tanggal 17 pagi itu ada pengibaran bendera dan tanggal 18 kemah bakti dan kampenye pelestarian taman nasional,” jelasnya.

Dengan berbagai agenda penting yang akan dilakukan itu Budhy Kurniawan berharap, para pihak khususnya peserta yang terlibat dapat meningkatkan kesadaranya dalam melestarikan alam. Terlebih besama-sama menjaga alam dari ancaman kerusakan akibat ulah tangan tak bertanggung jawab.

Jika alam rusak maka keberlangsungan hidup ini akan terancam. (jun)

(Suara NTB/ist)

TUTUP - Danlanud Dody Fernando menutup TMMD di Desa Pengenjek Lombok Tengah. tan Jonggat, Toga, Toma dan Todat Desa Pengenjek. Penutupan ini menandai selesainya penyelenggaraan TMMD

di daerah lain, salah satunya di Dompu. Dalam penutupan itu, dihadiri Bupati Dompu H.Bambang Yasin. (ars/*)

Walikota Bima Terima Penghargaan Upakarti dari Menteri Perindustrian Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin menerima penghargaan Upakarti kategori jasa kepedulian dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI tahun 2017, di Jakarta, Rabu (2/8). ‘’Penghargaan Upakarti diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto,’’ kata Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Syahrial Nuryadin, S.IP, MM, Rabu (2/8).

Dikatakannya, penghargaan Upakarti diberikan kepada mereka yang telah berdedikasi tinggi melakukan berbagai upaya dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Penghargaan Upakarti ini mencakup lima kategori. Jasa Pengabdian, Jasa Pelestarian, Jasa Kepeloporan, Jasa Kepedulian, dan IKM Modern,” katanya.

Menurutnya, salah satu kategori yakni, Jasa Kepedulian, diberikan kepada pemerintah kabupaten dan/ atau Kepala Pemerintah Kota yang mempunyai visi serta komitmen yang tinggi terhadap pengembangan IKM di daerahnya.

“Jasa Kepedulian diterima Walikota Bima karena dinilai telah memberikan dukungan

penuh bagi pengembangan IKM khususnya tenun ikat di Kota Bima,” ungkapnya.

Selain itu, Kementerian menilai Pemerintah Kota Bima berperan pengembangan IKM yang cukup signifikan.

Kegiatan menenun yang biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun sekarang menjadi sumber pendapatan tambahan perajin. Khususnya para ibu selepas membantu suami di sawah atau di ladang.

“Regenerasi perajin tenun cukup bagus. Kegiatan menenun bukan lagi hanya dilakukan oleh orang-orang tua namun juga generasi muda. Karena mereka sadar dengan menenun mereka mendapatkan penghasilan,” katanya.

Atas torehan tersebut, Walikota Bima menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Bima, khususnya para pelaku IKM. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi para pelaku IKM untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk.

“Insya Allah pemerintah daerah selaku fasilitator akan terus memacu para pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya,” pungkasnya Syahrial mengutip pesan Walikota Bima. (uki)

(Suara NTB/ist)

Gubernur Dukung Pembangunan PLTN di NTB Dari Hal. 1 Misalnya untuk pengolahan pakan ternak hingga pemanfaatan pengembangan varietas padi. ‘’Saya yakin dengan kemajuan teknologi saat ini, industri itu bisa segera dijalankan,” ujar gubernur saat menerima Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto di ruang kerjanya, Kamis (2/8). Djarot dan jajarannya datang bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi menemui gubernur untuk melaporkan mengenai rencana pembangunan PLTN di NTB. Khusus bagi pengoperasian PLTN, yang bebas polusi, itu menjadi satu keunggulan tersendiri. Ini sangat baik bagi kita yang berniat membangun, tanpa merusak potensi dan sumber daya alam yang ada. ‘’Saya harap dapat segera diaplikasikan di NTB,’’ harap gubernur.

Djarot pada kesempatan itu menyampaikan bahwa sejalan dengan amanat UU No.

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Indonesia harus sudah memiliki PLTN pada 2019. Terlebih saat ini cadangan energi sudah krisis dan sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya. ‘’Salah satunya harus ada energi alternatif yakni nuklir.

Namun memang sesuai Kebijakan energi nasional, nuklir adalah pilihan terakhir alternatif sumber energi,’’ kata Djarot.

Untuk penerapan PLTN, perlu terus dilakukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat. ‘’Hal yang paling penting adalah masyarakat dan pemdanya setuju.Teknologi ini sangat penting dan bermanfaat, karena bukan hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik, namun dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil survei nasional tentang pemanfaatan

teknologi nuklir, sebanyak 76,5 persen responden setuju pemanfaatan Iptek nuklir di Indonesia. Angka ini menunjukkan dukungan masyarakat atas rencana pengembangan Iptek nuklir dan pembangunan PLTN di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi mengakui semangatnya memperjuangkan NTB sebagai lokasi pembangunan PLTN. Karena daerahdaerah lain menurutnya belum jelas perkembangannya, meskipun sudah dilakukan studi.

Terlebih NTB memiliki keunggulan karena banyak pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan lokasi membangun PLTN. ‘’Pulau kecil sangat cocok karena jauh dari pemukiman penduduk sehingga relatif aman, ‘’ terangnya.

Usai bertemu gubernur, Kepala BATAN dan Ketua Komisi VII DPRRI bersama instansi terkait lainnya langsung mengadakan pertemuan teknis di ruang rapat Sekda NTB. (nas)

PENGHARGAAN - Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, menerima penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepedulian dari Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (2/8).

Korean Air Angkut 208 Wisatawan ke NTB Dari Hal. 1 Ia melihat bahwa wisatawan ini merupakan wisatawan yang menyukai pantai dan keindahan bawah laut. Sehingga paket wisata yang disediakan kebanyakan merupakan pantai dan air terjun.

“Yang jelas kita berharap ini bisa tetap berlanjut. Akan ada enam penerbangan lagi sampai Oktober dan akan membawa minimal 200 penumpang. Ini akan jadi bahan evaluasi kami, kalau banyak bisa saja penerbangannya tidak charter lagi,” ujarnya.

Diketahui bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara sasaran utama di wilayah Asia Pasifik untuk mencapai target kunjungan wisata asing. Beberapa destinasi wisata unggulan di Indonesia yang gencar dipromosikan antara lain Wakatobi (Sulawesi Teng-

gara), Derawan (Kalimantan Timur), Lombok (NTB), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Raja Ampat (Papua Barat), Batam, dan Bintan serta Bali. Lombok sendiri berada di urutan ketiga sebagai daerah dengan kunjungan wisatawan Korea terbanyak. Dua lainnya merupakan Bali dan Kepri.

Ia berharap kunjungan dari Korea Selatan bisa memenuhi target kunjungan wisatawan ke NTB yang mencapai 3,5 juta wisatawan. Sebanyak 1,5 juta wisman, dan 2 juta wisatawan nusantara.

Selain itu, ia juga berharap destinasi wisata yang ada di Lombok bisa sesuai dengan karakteristik destinasi yang diinginkan oleh wisatawan Korea. Sehingga Lombok bisa menjadi tujuan utama wisatawan Korea di masa mendatang. (lin/*)

Perusahaan Asuransi Bisa Digugat Perdata Dari Hal. 1 “Kita perlu undang RSUP, tunjukkan data-datanya terkait munculnya denda itu. Setelah itu, kalau memang harus digugat perdata kita bisa lakukan,” kata Asdatun kepada Suara NTB, Rabu (2/8). Gugatan bisa melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidangnya, sebagaimana dilakukan pada beberapa objek milik pemerintah lainnya di NTB yang mengalami masalah hukum.

Proses akan diawali dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB ke pihaknya sebagai JPN

pada Datun Kejati NTB. Tapi upaya perdata itu menjadi langkah berikutnya, setelah menempuh langkah persuasif melalui proses non litigasi.

Poin pentingnya menurut Hendrik, dari pihak RSUP NTB untuk berkoordinasi dan membeberkan data dan informasi pendukung soal denda keterlambatan yang menjadi temuan BPK tersebut. Data itu kemudian jadi bahan kajian untuk menentukan langkah berikutnya. ‘’Apakah itu perdata, lainnya,’’ kata Hendrik. Langkah lain dimaksudnya, bisa jadi ada unsur tindak pidana korupsi, sehingga

proses hukumnya lebih pasti.

Jika bisa diproses melalui langkah litigasi, menurutnya lebih cepat dan efektif karena jika penunggak tidak kooperatif bisa dilakukan upaya paksa. Berbeda dengan proses non litigasi, tim perlu lebih bersabar dalam proses penagihan.

Sejauh ini diakui Hendrik, belum ada langkah konkrit dari TPTGR untuk proses penyelesaian tunggakan kerugian negara itu. Karena faktor kesibukan masing masing anggota tim sehingga belum bisa bertemu untuk merumuskan langkah penagihan ke entitas tersebut.

Sebab tidak hanya terkait di RSUP NTB, temuan lain dengan nilai relatif besar juga ada di instansi lain. Oleh sebab itu menurut Hendrik, perlu dilakukan pembahasan khusus. “Selain nilai temuannya besar, juga karena waktunya sudah lama. Sehingga perlu ada penanganan khusus. Apakah nanti non litigasi atau gugatan perdata,” tandasnya.

Dalam temuan itu, tercatat kerugian negara yang jadi temuan pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu mencapai total Rp 3.504.890.950, tahun 2013 lalu. Temuan berkaitan

dengan pembangunan gedung baru RSUD NTB di Dasan Cermen Mataram. Di mana dalam audit BPK, ada dua paket pekerjaan yang tidak tuntas sesuai ketentuan waktu atau ambang batas kontrak. Namun tak disebut item pekerjaan dimaksud. Sehingga tunggakan denda yang kini muncul jadi kerugian negara harus ditanggung PT. Berdikari Insurance.

Sudah ada itikad untuk mengembalikan kerugian negara itu dengan penyetoran sebesar Rp 360.064.050. Sehingga untuk kelebihan yang harus dilunasi, mencapai Rp 3,1 miliar. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 3 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257